BUPATI BANYUWANGI
SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/ 264 /KEP/429.011/2013 TENTANG PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) , MADRASAH TSANAWIYAH (MTs), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), MADRASAH ALIYAH (MA), SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 BUPATI BANYUWANGI Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur dan menilai kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB dan SMK sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) perlu dilaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik melalui Ujian Nasional (UNAS); b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Ujian Nasional (UNAS) perlu menetapkan Penyelenggara Ujian Nasional (UNAS) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan Keputusan Bupati. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional. 7. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0020/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/ULA, Program Paket B/Wustha, Program Paket dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013; 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), MADRASAH TSANAWIYAH (MTS), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), MADRASAH ALIYAH (MA), SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN PELAJARAN 2012/2013. KESATU
: Menetapkan Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
3
KEDUA
: Tugas penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, adalah: a. Merencanakan penyelenggaraan ujian nasional di Kabupaten Banyuwangi; b. Melakukan penandatanganan pakta integritas dengan satuan pendidikan; c. Melakukan pendataan satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional dengan prosedur sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi, serta memenuhi persyaratan kelayakan berdasarkan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; 2. Menerima surat keputusan penetapan satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional dan satuan pendidikan yang bergabung dari penyelenggara tingkat provinsi; 3. menyampaikan surat keputusan tersebut ke satuan pendidikan; d. Mensosialisasikan penyelenggaraan ujian nasional di Kabupaten Banyuwangi dan mendistribusikan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan terkait pelaksanaan ujian nasional dan prosedur operasi standar ujian nasional ke satuan pendidikan; e. Melakukan pendataan calon peserta ujian nasional; f. Melakukan pendataan calon pengawas ujian nasional SMA, MA, SMK untuk disampaikan ke perguruan tinggi; g. Melakukan pendataan calon pengawas ujian nasional SMP, MTs, SMPLB dan SMALB; h. Mencetak Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan mendistribusikan ke sekolah/madrasah; i. Mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data nilai sekolah/madrasah; j. Menyampaikan ke perguruan tinggi tempat penyimpanan bahan ujian nasional di titik simpan terakhir; k. Mendistribusikan bahan ujian nasional dan lembar jawaban ujian nasional untuk ujian nasional SMP, MTs, SMPLB, SMALB penyelenggara ujian nasional; l. Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan ujian nasional; m. Menjaga keamanan penyelenggaraan ujian nasional; n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional di Kabupaten Banyuwangi; o. Mengumpulkan lembar jawaban ujian nasional dan mengirimkannya ke penyelenggara ujian nasional tingkat provinsi dan didampingi oleh perguruan tinggi untuk SMP, MTs, SMPLB, SMALB ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; p. Menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian nasional (DKHUN) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari penyelenggara ujian nasional tingkat provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian nasional;
4
q. menerapkan prinsip kejujuran, objektifitas dan akuntabilitas pada semua proses pelaksanaan ujian nasional; r. membuat laporan pelaksanaan ujian nasional tingkat Kabupaten Banyuwangi untuk disampaikan kepada penyelenggara UN tingkat Provinsi Jawa Timur yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan dan evaluasi ujian nasional dan dilengkapi dengan: 1. surat keputusan penyelenggara ujian nasional di Kabupaten Banyuwangi; 2. data peserta ujian nasional; 3. data sekolah/madrasah penyelenggara ujian nasional; 4. data kelulusan satuan pendidikan. s. Menandatangani SKHUN dan mendistribusikannya ke penyelenggara ujian nasional. KETIGA
: Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 1 April 2013
BUPATI BANYUWANGI, Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/ 264 /KEP/429.011/2013 TANGGAL : 1 APRIL 2013
SUSUNAN DAN PERSONALIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) , MADRASAH TSANAWIYAH (MTs), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), MADRASAH ALIYAH (MA), SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN PELAJARAN 2012/2013
NO
1
JABATAN DALAM PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL 2
NAMA
KETERANGAN
3
4
I.
PENANGGUNG JAWAB
H. Abdullah Azwar Anas, M.Si.
Bupati Banyuwangi
II.
KETUA I
Drs. Sulihtiyono, M.Pd.
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
III.
KETUA II
H. Santoso, S.Ag., M.Pd.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
IV.
SEKRETARIS I
Suratno, S.Pd., M.M.
Kasi Pendidikan SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
V.
SEKRETARIS II
Drs. Sutikno, M.Pd.
Kasi Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
VI.
BENDAHARA I
Drs. Dwi Yanto
Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
VII.
BENDAHARA II
Dra. Nuriyatus Sholeha
Staf Dinas Banyuwangi
VIII.
ANGGOTA
1. Dra. Hj. Suciningsih,.M.Pdi
Kasi Madrasah dan Pendidikan Agama pada Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
. 2. H. Triono, M.Pd.
Pendidikan
Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Banyuwangi
Kab.
pada Kab.
3. Dimyati, S.Ag.
Pengawas Pendidikan pada Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
4. Supriyadi, S.Pd.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Kab. Banyuwangi
5. Drs. Subandi
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kab. Banyuwangi
2
1
2
3
4
6. Drs. Mujiono, M.Pd.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kab. Banyuwangi
7. H. Sunartono, S.H.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kab. Banyuwangi
8. Paidi S, S.T.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kab. Banyuwangi
9. Drs. Komarun, M.Pdi
Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah di Kab. Banyuwangi
10. Drs. Moh. Anwar, M.Pdi.
Ketua Kelompok Madrasah Aliyah di Banyuwangi
11. Sahroni
Staf Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
12. Bina Yudha
Staf Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
13. RR. Susiananingsih
Staf Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
14. Sutris Mujiono
Staf Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
BUPATI BANYUWANGI, Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Kerja Kab.
