BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 27 SERI F NOMOR 260
PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG
STRATEGIPENCAPAIANSTANDARPELAYANANMINIMAL BIDANGPERUMAHANRAKYATDIKABUPATENSAMoSIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR,
Menimbang
.. a.
perumahan rakyat bahwa untuk memberi perayanan daram bidang
denganmasyarakatmampumenghunirumahyanglayakhunidan yang di terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman
timbangdenganSaranaprasaranadankapasitasumumdi bidang Kabupaten samosir perlu standar Pelayanan Minimal
b.
Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir; Rakyat bahwa standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan
sebagaimanadimaksuddalamhurufa,merupakanacuandalam pencapaiantargetStandarPelayananMinimalyangdibutuhkan
c.
oleh Pemerintah Kabupaten Samosir; bidang bahwa untuk pelaksanaan standar Pelayanan Minimal
Perumahanrakyatsebagaimanadimaksudhurufb,perlusebagai
d.
petunjukteknispencapaianStandarPelayananMinimal; dalam bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang strategi Pencapaian standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Samosir;
Mengingat'.1.Undang-UndangNomor36Tahun2003tentangPembentukan KabupatenSamosirdanKabupatenSerdangBedagaidiProvinsi Tahun Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia lndonesia 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4346);
2. Undang-Undang....'..'../
2. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lemklaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844', J. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a5B5); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lncionesia Nomor 4737)', 5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131, Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2);
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; B.
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor 22|PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERPERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENCAPAIAhI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN SAMOSIR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Samosir. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai :
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3.
Bupati
... ....1
3. 4.
Bupati adalah BuPati Samosir. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perumahan rakyat.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
5.
urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah tolak ukur kinerja pelayanan dalam standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang
6.
bidang selanjutnya disebut sPM perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah' Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan muilak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial'
7.
ekonomi dan pemerintahan. lndikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan' proses,
B.
9.
hasil, dan/atau manfaat pelayanan. jenis Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.
BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT Pasal 2 ('1)Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat
agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasaran, sarana dan utilitas umum (PSU)"
(2) Untuk memberi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sPM bidang perumahan rakyat daerah kabupaten.
ayat
(1)
Pasal 3 (1)Pemerintah daerah kabupaten menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan sPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 -2025. (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rumah laYak huni dan terjangkau; b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana. sarana dan utilitas (PSU). (3). lndikator...........-.t
(3) lndikator dari rumah layak huni dan terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah: a. cakupan ketersediaan rumah layak huni; b. cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau' (4) lndikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, saran dan utilitas (PSU)' (5) Nilai SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 % (seratus persen) dan untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 % (tujuh puluh persen)' (6) Nilai SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang
didukung dengan prasarana, saran dan utilitas (PSU) sebesar 100 % (seratus persen). (7) Jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 - 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan BuPati ini. BAB III PELAKSANAAN DAN PENERAPAN Pasal 4 (1) Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM' (2) Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal' Pasal
5
Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan standar Pelayanan Minimal. Pasal 6
Kerangka Konsep, Penerapan standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan, Strategi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal dari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini yang merupakan dokumen dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan BAB 1V..........".
/
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1)
(2)
Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 8
Pembiayaan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir. Ditetapkan di Pangururan pada tanggal,l4 September 2012
BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON
Diundangkan di Pangururan pada tanggal, iB 9a1>tenYxt" 2012
lr. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MUDA N|P.19570622 198603
I 005
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2012 NOMOR T7 SERI
lr tlolon zbo
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR :
25 TAHUN 2012
TANGGAL: 14 SEPTEMBER 2012 TENTANG: STRATEGI PENCAPAIAN MINIMAL
PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT SAMOSIR
DI
STANDAR BIDANG KABUPATEN
INDIKATOR KINERJA DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN NO
JENIS PELAYANAN DASAR Rumah Layak Huni dan Terjangkau
il
Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU
BATAS WAKTU PENCA PAIAN 2025
SIANDAR PELAYANAN MINIMAL INDIKATOR Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terianqkau Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
RUMUS PERHITUNGAN NILAI
Jumlah rumah layak hunt x jumlah bangunanrumah
100%
lOOo/o
L000/o
umlah rumah tang g a masY ar akat b erp en g has il an r end ah (M B R) y an g menempati rumah layak huni dan
2025
J
teriangkau jumlah RumahTangga MBR 7Oo/o
10
|umlah lingkungan yang didukung PSU x 100% jumlah lingkungan perumahan
Ditetapkan di Pangururan pada tanggal,14 September 2012
BUPATI SAMOSIR, Diundangkan di Pangururan
Cap/dto
pada tanggal, tE (eptemVLr 20'12
MANGINDAR SIMBOLON
SEKRETARIS DAERAH,
lr. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MUDA NtP.19570622 198603 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN2Ol2NOMOR&] SERI
S
NOMOR zbo
2025
KATA PENGANTAR Keberhasilan Kepala Daerah dapat dilihat dengan bagaimana pemenuhan pelayanan dasar kepada warganya dalam suatu daerah. Sementara jenis dan mutu pelayanan dasar adalah urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atau biasa disebut Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal sendiri merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik. Terkait dengan pemenuhan terhadap target Standar Pelayanan
Minimal yang telah ditetapkan secara nasional, daerah membutuhkan strategi yang tepat dalam usaha pencapaian target tersebut. Strategi diperlukan karena ternyata walaupun telah lama diserukan kewajiban penyusunan rencana target pencapaian Standar Pelayanan Minimal bagi pemerintah daerah di seluruh kabupaten ataupun kota di seluruh lndonesia, namun belum semua pemerintah daerah memenuhi kewajibannya tersebut' Selain mereka belum paham sepenuhnya tentang konsep Standar
Pelayanan Minimal
ini, mereka juga memiliki kendala
dalam
penyusunannya,seperti penentuan indikator maupun masalah dana' Dalam penyusunan modul strategi ini diharapkan dapat menjadi
katalis atau mempercepat bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Samosir dalam usahanya mencapai target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Modul ini masih jauh dari
sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun kearah penyempurnaan modul ini kami terima dengan tangan terbuka. Akhirnya, mudah-mudahan modul ini dapat berguna dan metnbantu siapa saja yang rnembaca dan membutuhkan strategi dalam pencapaian pelayartan dasar bagi masyarakat. Pangururan,
BUPATI
MANGINDA
l{
SePtember 2012
t\,1OSlR,
SIMBOLON
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar lsi Daftar Tabel..
iii
Daftar Gambar..
iv
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
B.
Tujuan
6
C. D.
Metodologi
7
Sumber Data dan lnformasi
7
..
1
E. .Kerangka Pikir
8
F.
I
SistematikaPenulisan
KERANGKA KONSEP
A.
Konsep Pelayanan, Perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan
10
Prasarana Perumahan
BAB III
B.
Konsep Layanan Kualitas Perumahan dan I ndikatornya
16
C
Strategi Pencapaian SPM
20
D
Analysis SWOT.
24
PENERAPAN SPM BIDANG PERUMAHAN
A. B. C. D.
Gambaran Umum Daerah.
Pemasalahan Perumahan
27
dan
Permukiman
pada
Kabupaten
Samosir.
28
Data Umum Dinas Tarukim Kabupaten Samosir.
31
Gambaran Penerapan SPM Bidang Perumahan pada Dinas Tarukim
35
Kabupaten Samosir. BAB IV
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET SPM
A. B. C. D. E.
Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan
40
Analysis SWOT.
40
Upaya Strategis Pemerintah Kabupaten Samosir dalam Percepatan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
45
Keterkaitan Renja dengan lndikator SPM..
60
Pelaporan dan Evaluasi ... ..
68
PENUTUP
68
DAFTAR PUSTAKA
69
DAFTAR TABEL Tabel 3.1. Jumlah Bangunan Rumah pada Kabupaten Tabel 3.2
Samosir...
Samosir
Tabel 3.3
Jumlah luas kawasan kumuh pada Kabupaten
Tabel 3.4
Kondisi SDM Berdasarkan
Tabel 3.6
Tabel 3.7 Tabel 4.1
Iabel4.2 Tabel 4.3
Iabel4
.4
Tabel 4.5 Tabel 4.6
28
Jumlah Bangunan Rumah tidak layak huni Pada Kabupaten
Tabel 3.5
. .
.......... 29
Samosir
'. "' 29
........... ."'.'.. 35 kebutuhan. .... 35 Kondisi SDM Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan.......... ....'.... 36 Kondisi SDM Berdasarkan Golongan/Pangkat.... ....... 36 Kondisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin...... .,........ ........ 41 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan... ............... 42 ldentifikasi Kekuatan dan Kelemahan..... 43 ldentifikasi Peluang dan Ancaman..... 48 RoadMap Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Kebutuhan Anggaran dalam Pemenuhan SPM bidang Perumahan . ........ 52 ....... 59 Perkiraan lndikator SPM terhadan program dan kegiatan pada Renja
Iabel4.7 Contoh Perkiraan Kegiatan yang dapat ditambahkan pada kegiatan yang .... 6'l ada pada Renja
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Kerangka
Pikir
RPJMD Gambar 2.2lnlegrasi rencana pencapaian SPM ke dalam RAPBD Gambar 2.3 analisis SWOT Gambar4.1 Pemilihan Strategi Gambar 2.1. lntegrasi rencana pencapaian SPM ke dalam
.........7 .............. 22 ...
..
. 23
............ 24 ............. 44
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat l(abupaten Samosir
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Era otonomi daerah memberikan wewenang pada Kabupaten/Kota untuk menentukan prioritas pembangunan daerahnya sesuai dengan kemampuan, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dalam era ini, urusan pemerintahan dan
kewenangan ditentukan secara proporsional antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga prinsip "money follows functions" dan
"structures follows functions" dapat direalisasikan. Secara filosofi pelaksanaan Otonomi Daerah adalah pembentukan Pemerintahan Daerah yang secara prima dan tangguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Orientasi pemberian pelayanan kepada masyarakat ini dapat dilihat antara lain dalam hal pembentukan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, sefta sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.
Dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 pelayanan
kepada
masyarakat dicerminkan dalam pembagian urusan antara pemerintahan yang berangkat dari adanya diktum tidak mungkin urusan diselenggarakan semuanya oleh Pemerintah atau semuanya diserahkan kepada daerah. Pembagian urusan diatur dalam pasal 11 ayat ('1) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004, dengan menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam rangka mewujudkan proporsionalitas pembagian urusan pemerintahan, sehingga ada kejelasan siapa melakukan apa. Dalam urusan bersama yang menjadi kewenangan daerah terbagi dua, yakni urusan wajib
dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan
yang
berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat pilihan adalah hal yang secara nyata
ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan.pengaturan yang bersifat wajib, sangat terkait dengan kebutuhan mendasar masyarakat, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan yang prima.
Strategi Pencapaian
Bidang Perumahan Ra
P{en amoslr
Terkait dengan pelayanan tersebut, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah harus memiliki standar yang sama dalam kualitas pelayanan yang diberikan atau dapat dikatakan haruslah mampu memenuhi suatu
ukuran kelayakan minimal yang dibutuhkan Pemerintah Daerah Provinsi maupunPemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengacu kepada standar pelayanan Minimal (sPM) yang disusun oleh Pemerintah. Standar
Pelayanan Minimal
(sPM) menjadi suatu tolok ukur
yang
dipergunakansebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan danacuan
penilaian kualitas pelayanan sebagaikomitmen
atau janji
dari
penyelenggara kepadamasyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM), harapan masyarakat untuk mendapatkan suatu standar pelayanan dasar yang
sama, di lokasi manapun mereka tinggal lndonesia (NKRI) akan segera terwujud.
di
Negara Kesatuan Republik
salah satu yang menjadi urusan wajib atau yang
menyangkut
pelayanan dasar adalah perumahan. Peraturan tentang standar Pelayanan Minimal (SpM) bidang perumahan ini telah diterbitkan dengan Peraturan
Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik lndonesia
Nomor:
Z2lpermen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan harapan masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
Pemerintah nnemiliki kewajiban untuk mengadakan dan mengatur upaya pelayanan perumahan yang dapat dijangkau masyarakatnya. Masyarakat
dari semua lapisan memiliki hak dan kesempatan yang sama
untuk
mendapatkan pelayanan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk
memenuhi kebutuhan perumahan bagi keluarga miskin. Keluarnya Kepmen Kimpraswil No 403/KPTS lMl2O02 tentang pedoman teknis pembangunan
rumah sederhana sehat dan Kepmen Kimpraswil No 241KPTS1M/2003 tentang pengadaan rumah sehat sederhana dengan fasilitas subsidi perumahan merupakan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperluas akses layanan perumahan dan permukiman yang sehat dan
layak huni bagi masyarakat miskin sesuai dengan tujuan
pokok
pembangunan perumahan dan pemukiman yaitu peningkatan kesejahteraan
strategi Pencapaian sPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten,Samosir
penduduk melalui pengadaan perumahan, perbaikan ataupun pemugaran perumahan, penyediaan prasarana lingkungan dasar Seperti air bersth,
saluran pembuangan
air kotor dan air hujan, serta pengelolaan
persampahan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional diungkapkan
bahwa dalam pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan : Mengembangkan partisipasi masyarakat
dalam penyediaan perumahan, menyempurnakan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat, meningkatkan keterjangkauan (affordability) masyarakat miskrn terhadap perumahan yang layak dan sehat,
dan meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat
bagi
masyarakat miskin dan golongan rentan.
Pemberian bantuan perumahan juga dilakukan dengan berbagai macam program Seperti penyaluran bantuan dana stimulan untuk perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada periode 2006 2010 , dengan program Bedah Rumah, Kementerian Perumahan Rakyat
telah membangun 77.860 unit di 287 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi dengan anggaran Rp 394,955 miliar, khusus tahun 2010 telah dibangun 22.000 unit
di 187 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi
dengan anggaran Rp 154 miliar(sekretariat Negara R|,2012)
Berdasarkan perannya rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar atau
pokok bagi manusia setelah pangan dan sandang'
Dalam
perkembangannya rumah sendiri tidaklah sekedar tempat bernaung namun memiliki fungsi strategis dalam peran sebagai pusat pendidikan
tuga
keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Rumah menjadi sesuatu bagian terpenting dalam kehidupan
masyarakat, hal inr juga disadari oleh pemerintah sehingga akan selalu
mengusahakan dalam tingkat kehrdupan setiap orang dengan memperhatikan selera dan kemampuan yang ada (Tito Soetalaksana' 2000:B)
strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten s:mosir
Rumah yang layak menjadi hak warga Negara tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1995 tentang perumahan dan
pemukiman setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, Serasi, dan teratur. Masyarakat saat ini memiliki
beberapa pilihan dalam memiliki rumah. Pilihan tersebut adalah dengan cara membangun Sendiri atau dengan cara Sewa, membeli secara tunai
atau angsuran, hibah atau dengan cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pertumbuhan kota dan pertumbuhan jumlah penduduk selain membawa kemajuan di berbagai bidang, di sisi lain juga menuntut
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas publik yang memadai, termasuk kebutuhan rumah layak huni bagi semua warganya. Terbatasnya lahan yang ada menyebabkan tingginya kebutuhan perumahan
yang masih
belum dapat dipenuhi oleh penyediaan baik oleh masyarakat secara swadaya, dunia usaha dan pemerintah. Berdasarkan hitungan Real Estate lndonesia (REl), total kebutuhan rumah per tahun bisa mencapai 2,6 juta didorong oleh pertumbuhan penduduk, perbaikan rumah rusak dan backlog atau kekurangan rumah. (detik finance, 2012)
Tingginya kebutuhan perumahan tersebut mengakibatkan harga rumah semakin meningkat, hal yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli
yang dimiliki masyarakat sehingga pada prakteknya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan yang layak dan terjangkau semakin terbatas atau memilih bertempat tinggal dengan keterbatasan lahan. Menurut Yudohusodo
('1
991,85; 1 0B), bahwa masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) banyak tumbuh dan berkembang diping giran kali, sepanjang jalan kereta api, disekitar pasar atau stasiun dan ditanah negara yang jauh dari kendaraan pada umumnya serta kondisi fisik rumah dan lingkungan yang kurang memenuhi syarat kesehatan, tidak teratur,
kurang prasarana permukiman, kurangnya utilitas dan fasilitas sosial, pengertian dari prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukrman dapat berfungsi seperti, jaringan air bersih, jaringan jalan dan kelengkapannya, drainase dan saluran limbah. selain itu syarat mutlak yang ada pada suatu lingkungan
permukiman agar kesejahteraan, keamanan dan keseha tan masyarakat dapat lebih terjamin adalah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap'
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
Perumahan memang menjadi salah satu kebutuhan yang sulit dijangkau oleh
masyarakat miskin di lndonesia. Diperkirakan sekitar 4,5 juta unit besarnya backlog ketersediaan rumah yang layak huni disamping meluasnya kawasan
kumuh yangdihuni oleh penduduk merupakan permasalahan perumahan yang dihadapi oleh lndonesia (Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 7 tahun 2005). Persoalan lainnya yang dihadapi adalah menurunnya
daya
dukung
lingkungan permukiman menjadikan rendahnya mutu
lingkungan permukiman dan tidak memadainya sarana prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman seperti air bersih, jalan lingkungan
dan drainase. Hal inilah membuat semakin terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendahterhadap perumahan yang sehat dan layak.
Menurut Silas (2008: 369), rumah disebut layak
bila memenuhi
aspek
sehat, aman, terjamin, dapat dicapai dan mampu dibayar, termasuk kebutuhan dasar, bebas dikriminasi dan kepastian kepemilikannya' Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah yang sehat dan layak huni tidak harus berwujud rumah mewah dan besar namun
rumah yang sederhana dapat juga menjadi rumah yang sehat dan layak dihuni. Standar rumah layak huni merujuk pada Undang-Undang Nomor 4
tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Pasal 5 dan pasal 7' Dikatakan bahwa sebuah rumah atau tempat tinggal sebagai layak huni jika memenuhi berbagai standar yang berlaku berkenaan dengan kehandalan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan dan kesehatan penghuni rumah.
Berbeda dengan perumahan layak huni, ketidak layak hunianmerupakan penjelmaan dari dampak yang diakibatkan dari faktor kemiskinan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan permukiman berbagai
daerah berhubungan positif dengan problema
kumuh
di
kemiskinan
penduduk. Semakin banyak penduduk miskin semakin meningkat jumlah
permukiman tidak layak. Dapat dikatakan bahwa pada umumnya penghuni permukiman kumuh atau tidak
layak adalah masyarakat
miskin
Ketidak layak hunian juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, dan pendapatan rendah. Dari data yang dilakukan
oleh "SuSenaS" 2000 memperlihatkan bahwa dari sekitar 49 iuta rumah
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan RakYat Kabupaten Samosir
tangga di lndonesia 9,9 persen rumah tangga menempati rumah yang tidak layak huni dan 16,5 persen "agak" layak huni (rawan tidak layak huni)(lchwan Muis, 201 0).
Dalam Standar PelaYanan
Minimal (SPM) bidang perumahanrakyat
tersebut, selain rumah Yang layak huni dan terjangkau juga tak kalah pentingnya adalah lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
B.
Tujuan
Tuluan yang ingin dicaPai adalah.
1.
Mengetahui sejauh mana pemahaman daerah tentang pedoman dan
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang petunjuk teknis Standar Perumahan, yaitu Pedoman berupa Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22IPERMEN/M/2008 dan petunjuk teknis
Standar Pelayanan
Minimal(SPM) Bidang Perumahan sesuai
peraturan yaitu Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri. (Pasal
9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun
2005)
2. 3
Mengetahui Perkembangan dan berbagai kendala dalam pencapaian standar Pelayanan Minimal(SPM) di bidang perumahan rakyat Mendorong Pemerintah Kabupaten Samosir untuk menjadikan Standar Pelayanan Minimal(sPM) Standar Pelayanan Minimal(sPM) yang
ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan
dan
penganggaran guna menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian
4
Standar PelaYanan Minimal(SPM). Mendorong Pemerintah Kabupaten Samosir membuat Laporan Tahunan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Feraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata cara Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
5.
Menyusun rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal(SPM) yang memuat target tahunan pencapaian standar Pelayanan Minimal(SPM) dengan mensinkronkan dan mengitegrasikan ke dalam RPJMD dan Renstra SKPD
1e-l9up-ul9l
-st11tgsl
C.
llM
Bidang Pelymahgn Rgkva] tigbuqatel
llTo-sir
Metodologi
MenurutSugiyono(2004..12g)untukmemperolehdataprimer,teknik (wawancara), pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview
kuesioner (angket), observasi Sedangkan untuk memperoleh
(pengamatan), dan gabungan ketiganya' data sekunder dapat dilakukan dengan
penelitranarsip(achivalresearch)danstudikepustakaan.Metode pengumpulandatayangdigunakandalampenelitianiniadalah: data dan bahan 1. Studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan
berupa peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan
pelayananminimal.selainitu,jugadilakukanpengumpulandatadan sebelumnya sebagai bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan bahan perbandingan dan pengayaan analisis'
2.FocusGroupDiscussion(FGD)denganparapengambilkebijakan
antaralainstafdanpegawaiDinasTataRuang,Permukiman, KebersihandanPertamananKabupatenSamosirSumateraUtara. SedangkanMetodeAnalisisdatadilakukanadalahanalisisdatakualitatifdan merupakan bentuk analisis analisis data kuantitatif. Analisis kualitatif Analisis ini bertujuan untuk data yang dinyatakan dalam bentuk uratan' responden terhadap pertanyaan memahami tanggapan dan pengentahuan dimaksudkan untuk yang diajukan. sedangkan analisis data kuantitatif memperkirakan besarnya pengaruh
secara kuantitatif suatu
kejadian
terhadapkejadianlainnyadenganmenggunakanstatistikTerakhir,juga digunakanAnalisisinididasarkanpadalogikayangdapatmemal<simalkan kekuatan (strengths) yang dimiliki
danmemanfaatpeluang(opportunities)yangada'namunbersamaan denganitudapatmeminimalkankelemahan(weaknesses)danancaman (threats)
D. Sumber Data Dan lnformasi
l.PemangkukepentinganyangterkaitdenganpenyusunanPeraturan Daerah
peraturan perundang
- undangan,
dokumen kebijakan, laporan kegiatan'
hasil penelitian
PemerintahDaerahc.qDinasTataRuangPemukimandanPertamanan Kabupaten Samosir
St ra t e g
i
P
e n c a p a ia
n
T
|q$
Y_s
u Lg'u1r ll 1l !g.!y
u-L9!-y!1!91-:j191l
E. Kerangka Pikir Kerangka pikir
ini didasarkan kepada bagaimana penerapan
Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan pada Kabupaten Samosri dengan mengetahui terlebih dahulu pemahaman tentang pedoman dan juga petunjuk teknis standar Pelayanan Minimal (sPM) bidang Perumahan perkembangan dan berbagai kendala yang ada dalam penerapannya
jawab terhadap berdasarkan wawancara terhadap SKPD yang bertanggung pelayanan bidang perumahan pada kabupaten Samosir yaitu Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Pertamanan. Selanjutnya berdasarkan penerapan yang telah ada pada Kabupaten Samosir ini nantinya akan dilakukan analisis
berdasarkan SWOT guna menghasilkan strategi yang tepat dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan pada Kabupaten Samosir secara lebih jelas kerangka pikir ini dapat digambarkan sebagai berikut
.
*turtus
,*J**
,ffi.;F.4t fuletil.:t(nt linl
Eri
itii I aitp!1fi
idrllltir 'rilufi rllsrliiili il] :g\i 'iilr:i
;ilsi{1in
*lirrt
:
;ei?g3r
iof, :rniltr
;urilx
plrrrrl;tr'r;lit drn
tJe|igiir{grrir
'arnrrrer,ltrrttiruH..,
$l
STIOT
aNrltsr$
u- tim
,iir,:=i
::=,;ii:pt*llll{lli}l
,:- i
i'd$riif ri3l! p$ier .
, :
,'.:
ilili liilljfll:l€n krcrpatan &nraphn
i"*'itrsir i,'lBnil"u3i Lrp;rr'iI
Tiiir,;llrrlirlil
iat,.:-r.tt:ti
il;ri*lr l:l l'l;nlr' lJrlrni;l iiFlJl
tii;i
icttg.ll
i+:,u$-.
:
ir;irrtu:r.tr
iiig
Pet
T;1"{.rri
tlrtr.i:1 F+lr*ii|",|.!h
.tErr:.tliir in
lf
pada
hbhupatrn f,rrnmh
{oukomt)
1llll
i'!iiir"I !ini;irllll
f]tBrlull
Iadrl lp[l hrurmfi;n
iili{ l\',{
ipl''l
lih'..liYn
i*rrllri
ren:;nlnnl.;t din r:im;1le;tai*:ln i.r riai.vrl F:F-f'J,l Ciiil Rer',tir it 5i.F0
Gambar 1.1. Kerangka Pikir
pada akhirnya Dari kerangka konstektual tersebut dapat dijelaskan bahwa strategi pencapaian target standar Pelayanan Minimal (sPM) bidang perumahan akan bermuara kepada tujuan yang diharapkan yaitu mendorong
pemerintah kabupaten Samosir untuk menjadikan
Standar
Pelayanan
Minimal(sPM) sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
penganggaran, mendorong pemerintah Kabupaten Samosir membuat
laporan tahunan pencapaian standar pelayanan minimal
dan
mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kedalam RPJMD dan
Renstra SKPD khususnya Renstra Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Pertamanan Kabupaten Samosir.
Sistimatika Penulisan
F.
Bab
I
Pendahuluan berisi tentang gambaran umum kajian, tujuan, metode analisis, sumber data dan informasi, kerangka
pikir
dan
sistematika penulisan. Bab ll
Kerangka Teoritis
:
landasan teori yang berisi konsep
-
konsep
yang digunakan untuk memperoleh target yang ingin dicapai Bab lll
Pencapaian
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Bidang
Perumahan Kabupaten Samosir : menguraikan tentang pencapaian standar pelayanan minimal bidang perumahan
Bab
lV
Strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal(SPM) berisi
tentang analisa SWOT yang digunakan, rekomendasi
dan
kebijakan prioritas percepatan penerapan Standar Pelayanan
Minimal(SPM) bidang Perumahan memuat kebijakan yang diusulkan berisi komponen kebijakan berikut : tujuan, sasaran, langkah
-
langkah, program dan kegiatan dan indicator kebijakan,
dalam bab ini juga akan diuraikan hasil rekomendasi berupa kebutuhan program dan kegiatan dan kebutuhan sumberdaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bab
V
Penutup berisikesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai strategi yang tepat dalam percepatan pencapaian target
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatra Utara.
pada
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
BAB
f4ug{l!amosir
II
KERANGKA KONSEP
A.
Konsep Pelayanan, Perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Prasarana Perumahan
1.
Pelayanan
juga Pelayanan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan
manusia. Pelayanart merupakan suatu pemecahan permasalahan anlara manusia sebagai konsumen dan perusahaan sebagai pemberi atau penyelenggara pelayanan. Maka Gronroos mendefinisikan pelayanan yaitu:
"Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai
hal-hal lain akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau yang disediakan oleh perusahaan pemberian pelayanan yang dimaksudkan memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan". (Gronroos,
untuk
1990'.27) suatu Berdasarkan definisi tersebut, pelayanan dapat diartikan sebagai
pemecahan permasalahan konsumen yang diadakan oleh pemberi pelayanan dengan interaksi secara langsung'
Selain definisi pelayanan di atas Kotler pun ikut mendefinisikan pelayanan sebagai "pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
kepuasan
fisik" (Kotler dalam Lukman, 2000:B). Pelayanan juga dapat diartikan pihak kepada sebagai berbagai tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu
yang lain yang pada dasarnya tidak dapat dilihat dan tidak menghasilkan sebuah hak milik terhadap sesuatu. Produksinya dapat berkenaan dengan produk fisik atau tidak.Definisi pelayanan menurut
Kotler jelas
bahwa
pelayanan adalah suatu kumpulan atau kesatuan yang melakukan kegiatan menguntungkan dan menawarkan suatu kepuasan meskipun hasilnya secara fisik tidak terikat kepada produk'
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
Pelayanan berasal dari kata layanan yang artinya kegiatan yang memberikan manfaat kepada orang lain, Simamora dalam bukunya berjudul
Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif
dan
Profesional
mendefinisikan layanan sebagai berikut: "Layanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun". (Simamora, 200 1'. 17 2)
et.al (1985) mengatakan ada dua faktor utama yang mempegaruhi kualitas jasa yaitu expective service (pelayanan yang diharapkan) dan perceived service (pelayanan yang diterima). Karena kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan dari keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan Parasuraman
pelanggan. Berdasarkan pemaparan Parasuraman tersebut, Zeitaml (1996
.
177) mendefinisikan Pelayanan sebagai penyampaian secara excelent atau superior dibandingkan dengan harapan konsumen. Kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang/persepsi
penyedia jasa melainkan berdasarkan sudut pandang/persepsi konsumen,
karena konsumenlah yang menikmati jasa layanan. Tjiptono (1991:61)
memberikan gambaran bahwa kualitas pelayanan haruslah dapat menyesuaikan diri dengan spesifikasi yang dituntut pelanggan.
Dalam hubungannya dengan pelayanan publik, pendapat di atas mengemukakan bahwa layanan merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat yang tidak berwujud dan
tidak
mengakibatkan kepemilikan apapun
yang hasilnya akan
bermanfaat bagi masyarakat dan bagi aparatur itu sendiri. Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara Nomor 81 tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara Nomor 63 tahun 2003 mendefinisikan pelayanan sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan dilingkungan badan usaha milik negara dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundanganundangan.
sl'utgglrelgq1qlgy9'o{eJgg'{gl-n9kv{K'qyp-lt,elsalnglJ dalam Sementara standar Pelayanan minimal merupakan suatu istilah pelayanan publik (pubtic policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas satu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah (2004"173) indikator kesejahteraan masyarakat' Menurut Oentarto, et al'
baik bagi standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis Bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen tolok pemerintah daerah standar Pelayanan Minimal (sPM) dapat dijadikan untuk membiayai ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan pelayanan kemudian bagi masyarakat standar Pelayanan
penyediaan
Minimal
(sPM) dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan
pemerintah daerah kuantitas suatu pelayanan public yang disediakan oleh
pelayanan yang Dengan demikian pelayanan yang berkualitas adalah secara berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki efisien terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat'
pada Undang-undang Kebijakan Standar Pelayanan Minimal sendiri diatur pada pasal 11 ayat (4) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-UndangNomor32Tahun2004yangmenyatakanbahwa ..penyelenggaraanurusanyangbersifatwajibyangberpedomanpada dan ditetapkan standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap sebagai tindak lanjut kebijakan standar Pelayanan Pemerintah Nomor Minimal (SPM) tersebut kemudian diterbitkan Peraturan Pelayanan Minimal 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan standar Petunjuk dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Minimal' Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
oleh Pemerintah"
dan
2. Perumahan hidup dan Rumah dapat diartikan sebagai "Ruang dimana manusia maupun psikis" melakukan aktivitas kehidupan bebas dari gangguan fisik Undang (Herlianto, 1986, P.5) sedangkan perumahan menurut Undang "sekelompok rumah yang Nomor 4 Tahun 1gg2, Bab I (pasal 1) adalah . hunian yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan"
St ra te g
i
Pen
ca
p a ia
n
SP
M
B
i
da
n
g
l-9-f
!
t qh
u
n luly.u !
Ka
!uOa-t-e 1
-S
ry1o 11
1999 tentang Hak Asasi Amanat dari Undang- Undang Nomor 39 Tahun
Manusiapasal40yangmenyatakanbahwa:,.Setiaporangberhakuntuk bertempattinggalsertaberkehidupanyanglayak.''Pemenuhankebutuhan hunianyanglayakbagisemuaorangjugamerupakanamanatdariberbagai (The Habitat Agenda' Agenda lnternasional, diantaranya Agenda Habitat salah satu dari 17'1 lstanbul Declaration on Human Settlements). sebagai lndonesia turut negara yang lkut menandatangani deklarasi tersebut,
untuk menyediakan rumah layak huni yang sehat' yang mencakup aman, terjamin, dapat mudah diakses dan terjangkau
melaksanakan komitmen
masyarakat' sarana dan prasarana pendukungnya bagi
tinggal sangat dirasakan setiap Kebutuhan akan perumahan atau tempat dasar manusia yang manusia karena perumahan merupakan kebutuhan ini menjadi prioritas utama muilak dipenuhi. Kebutuhan akan rumah saat sekarang bukan hanya sekedar bagi setiap orang. Fungsi dari sebuah rumah hujan, tapi lebih dari itu Semua sebagai tempat berteduh saat panas ataupun keluarga bahagia dan rumah merupakan tempat terbaik untuk membina
sejahteraTidakherankalausekarangbanyakorangberlombauntuk yang nyaman untuk dihuni mendapatkan dan membuat sebuah rumah sesuai dengan kemamPuanya'
Perumahandanpermukimanyanglayakbagisemuaorang,tidakada jenis kelamin, bahasa' agama, diskriminasi dalam hal ras, warna kulit, politik,atauberbedapendapat,pribumtatautidak,kepemilikan,kelahiran
ataustatuslainnya,kesempatanmendapatkanrumah,saranadan prasarana,pelayanankesehatan,berkaitandenganmakanandanatr, 2003 ' 94) pendidikan dan area terbuka ( Alvi Syahrin'
Ukuranpalingsempitdaripemenuhanperumahanyanglayakadalahdengan
melihatperkembangankemampuanpemerintahdalammembangun tidak tepat karna untuk rakyat Namun, ukuran ini menjadi perumahan
penyediaanperumahanitusebenarnyalebihdisebabkanolehmekanisme
pasardanbukannyahasildaripenyediaanolehpemerintahsemata. dari kuantitas dan kualttas Kelayakan perumahan antara lain bisa dilacak
rumahyangdidiamiolehpenduduk.Tingkatkelayakanrumahbisadilihat rumah yang digunakan Lantai berdasarkan lantai yang dimiliki serta dinding kualitas( jenis) lantainya' Semakin rumah bias dijelaskan dari luas maupun
!EI$i
Pencapaian sPM Bidang perumahan Rakyat Kabupaten samosir
luas lantai rumah, semakin tinggi ke layakannya. Lantai dari tanah dianggap mempunyai tingkat kelayakan yang lebih rendah dibandingkan dengan lantai dari semen dan bata merah. (Revrisond, 2003
3. Masyarakat Berpenghasilan Kemiskinan
. 194)
Rendah
akan muncul manakala kapasitas untuk
mencukupi
kebutuhannya sangat minim atau tidak mampu dan dianggap standar hidupnya masih dibawah standar ketentuan yang berlaku dan terukur tingkat kebutuhannya.Menurut chambers (1987.141) yang menyebabkan kemiskinan adalah sebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab akibat
dari ketidakberdayaan, kerapuhan, kelemahan fisik, kemiskinan
dan
keterasingan.
Kemiskinan menurut Arsyad (1g92:1g6) dapat diukur dengan melihat keadaan perumahan dimana rendahnya kualitas tempat tingal masyarakat yang pada gilirannya akan memberikan dampak pada tingkat kesehatan juga merupakan salah satu komponen kesejahteraan
rakyat. Berdasarkan BpS,
Ada 14 kriteria untuk menentukan keruargalrumah tangga miskin, yaitu
:
a. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari B m2 per orang. b Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. c Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa
d
iplester.
d.
Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama - sama dengan rumah tangga lain.
e. f.
sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Sumber air minum berasal dari sumu rlmata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
g Bahan bakar untuk
memasak
sehari- hari adalah
kayu
bakar I aranglm i nyak tan a h. h
Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali daram seminggu.
i
Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
J
Hanya sanggup makan hanya satuidua kali dalam sehari.
k
Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
I
Sumber penghasilan kepala keluarga adarah petani dengan luas lahan
500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,(Enam Ratus Ribu) per bulan.
S,919si1 Strategi Pencapaian SPM Bidang Perym-q!a1 Rgkyat Kgbupa!9!
m. Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanYa SD
n.
I
minimal Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai
Rp.500.000,-(LimaRatusRibuRupiah),sepertisepedamotor )
kredit/non
1 l l
kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal
lainnya.
I
l
-
yang Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah kelompok masyarakat memiliki tingkat penghasilan terendah yang masih dapat menjangkau kebutuhan rumah layak huni (Rumah Sederhana Sehat/RSH) melalui
kegiatan pendukung.
4.
Prasarana Perumahan
dasar Menurut pengertian dari prasarana lingkungan adalah kelengkapan fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi seperti, jaringan air bersih, jaringan jalan dan kelengkapannya, pada suatu drainase dan saluran limbah. Selain itu syarat mutlak yang ada
lingkungan permukiman agar kesejahteraan, keamanan dan kesehatan prasarana yang masyarakat dapat lebih terjamin adalah memiliki sarana dan lengkap (Yudohusodo,l 991 )
a.
.
Air Bersih
Airbersihsebagaikebutuhanyangvitalkarenamempengaruhi mencuci kesehatan manusia karena digunakan untuk mandi, minum, atau memasak, sehingga air harus mempunyai persyaratan khusus yang diantaranYa adalah
:
1) Sebagai syarat fisik, air harus bening sehat dan tidak berasa, 2) Syarat bakteriologis air harus bebas dari segala bakteri pathogen
3)
dan bakteri E. Colli, Syarat kimia tidak mengandung zat kimia yang dapat mengakibatkan gangguan fisiologi pada manusia (Notoatmodjo' 1997 '152)
yang Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-harr apabila kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum syaratsudah dimasak PerMenKes Rl No. 907/MenKes/SKA/ll/2002
Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air) Drainase
air hujan Fungsi drainase adalah untuk mengumpulkan dan menyalurkan lainnya adalah dan air bawah tanah (chiara, 1gg7 .73 ) dengan fungsi genangan untuk kenyamanan para penghuninya dari bahaya banjir atau
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten samosir
maka lingkungan harus berada
di perumahan atau permukiman
Saluranlingkungan pada lingkungan perumahan harus terdapat pada masing-masing rumah penduduk Jalan Lingkungan
Organisation For Economic Coorporation and Development (1991.19)
Jalan lingkungan dalam yaitu jalan yang hanya melayani suatu lingkungan tertentu dan lain-lain yang menghubungkan dengan jaringan
jalan utama serta mempunyai hubungan langsung dengan pekarangan atau bangunan yang ada dikiri kananannya. Ada 3 tipe jalan lingkungan yaitu
:
1) Jalan lokal sekundertipe lyaitu untuk berfungsi sebagai pejalan
kaki
karena mempunyai lebar tidak lebih dari 1,5 meter, berlokasi didalam lingkungan permukiman dan tanggung jawab ada pada masyarakat.
2)
Jalan lokal sekunder tipe ll yaitu dapat difungsi untuk jaln kendaraan
roda empat dengan lebar 3,5 meter, berlokasi dilingkungan permukiman dan tanggung jawab ada pada masyarakat dan pemerintah.
3) Jalan kolektor sekunder yaitu berfungsi untuk jalan kendaraan antara linkungan dengan lebar 7 meter, berlokasi di lingkungan panggung jawabnya ada pada pemerintah. Listrik
Jaringan listrik merupakan bagan saluran pembawa atau transmisi
tenaga atau arus listrik, berpangkal pada pusat tenaga
listrik,
didistribusikan oleh jaringan transmisi melalui bangunan instalasi ke berbagai bangun (industry, kantor, perumahan) yang menggunakannya (Dirjen Cipta Karya PU, lAP, 1997'37)
B.
Konsep Layanan Kualitas Perumahan Dan Indikatornya
Dalam hal penyelenggaran pelayanan bidang perumahan, Gubernur dan BupatiA/Valikota menjadi pertanggung jawab terhadap pelaksanaannya dan
secara operasional dikoordinasikan oleh dinas perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
Target pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan ketersediaan rumah layak huni yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 %
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
Pada dasarnya
tujuan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat
agar
masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Jenis pelayanan dasar yang dimaksud meliputi
:
a. rumah layak huni dan terjangkau dengan indikator adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dan cakupan rumah layak huni yang terjangkau
Berdasarkan pengertiannya rumah merupakan bangunan yang berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Untuk rumah layak huni dapat dikategorikan rumah susun dan rumah layak huni. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam
suatu lingkungan, yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian,
yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanahbersama sementara rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Cakupan ketersediaan rumah layak huni berarti cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan
dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya Berdasarkan petunjuk teknis kriterian rumah layak huni adalah memenuhi
persyaratan keselamatan bangunan seperti struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balak (Beam) dan struktur
atas,
Menjamin
kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi dan Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m'lorang sampai dengan l2M2lorang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi. Kriteria
tersebut tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun rumah layak huni.
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat l(abupaten Samosir
lndikator yang kedua yaitu cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah
cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau
oleh seluruh lapisan
masyakarat
baik untuk dimiliki
maupun
disewa.Harga rumah dikatagorikan terjangkau apabila mempunyai median multiple sebesar
3 atau kurang
sementara yang dimaksud
dengan median multiple adalah perbandingan antara median harga rumah dengan median penghasilan rumah tangga dalam setahun.
Tidak kalah pentingnya pada indicator ini adalah indeks keterjangkauan.
Sesuai dengan definisinya indeks keterjangkauan adalah gambaran pemerintah daerah tentang kemampuan masyarakat diwilayahnya secara
umum untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni
dan
terjangkau.
b
Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan indicator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.
Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan
ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan
lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana
lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfu ngsi u ntuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya sementara utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
Sarana Prasarana dan Utilitas Umum dengan berbagai kriteria seperti
1
.
Jalan
a)
Jalan akses dan Jalan poros dengan ketentuan Kelas jalan terdiri
dari jalan lokal skunder I (satu jalur), jalan lokal skunder I (dua jalur), jalan lokal skunder ll dan jalan lokal skunder lll dapat diakses mobil pemadam kebakaran. Konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat dan jembatan harus memiliki pagar pengaman.
strategi Pencapaian sPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten
b)
S_amosir
Jalan lingkungan dengan ketentuan kelas jalan dapat diakses kesemua lingkungan permukiman, dapat dilalui mobil pemadam kebakaran dan kontruksi trotoar tidak berbahaya bagi pejalan kaki dan penyandang cacat
c)
Jalan setapak dengan ketentuan akses ke semua persil rumah
sesuai perencanaan dengan lebar 0,8 sampai 2 meter' Sanitasi dengan ketentuan limbah cair yang berasal dari rumah tangga
tidak mencemari
sumbe
r at, tidak menimbulkan bau, dan tidak
mencemari permukaan tanah, Pengosongan lumpur tinja 2 tahun sekali
apabila kemungkinan membuat tankseptik tidak ada, maka lingkungan perumahan yang baru harus dilengkapi dengan sistem
dan
pembuangan sanitasi lingkungan atau harus dapat disambung dengan sistem pembuangan sanitasi kota atau dengan cara pengolahan lain Drainase dan pengendalian banjir dengan ketentuan tinggi genangan rata-rata kurang dari 30 cm, lama genangan kurang dari 1 jam, setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem drainase yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air.
ketentuan 100 % produk sampah tertangani (berdasarkan jumlah timbunan sampah 0,02 m3/orang/hari), Persampahan dengan
Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan dan pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan composer komunal untuk kebutuhan kawasan perumahan' Air minum dengan ketentuan 100% penduduk terlayani, 60-220
It/orang/hari untuk permukiman di kawasan perkotaan, 30-50 It/orang/hari untuk lingkungan perumahan, apabila disediakan melalui kran umum minimal disediakan untuk jumlah pemakai 220 liwa dengan radius pelayanan maksimum 100 meter dan kapasitas minum 3O/lt/hari, terakhir memenuhi standar air minum. o
Listrik dengan ketentuan setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain (dengan perhitungan setiap unit hunian mendapat daya listrik minimum 450 VA atau 900
vA,
tersedia jaringan listrik lingkungan, pengaturan tiang listrik
dan gardu listrik harus menjamin keamanan penghuni penerangan jalan umum
dan tersedia
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
C. Strategi Pencapaian Target SPM Strategi berasal dari kata Yunani strategos, atau strategus dengan kata jamak strategi. Strategos berarti jenderal tetapi dalam Yunani kuno berarti perwira negara (state officer) dengan fungsi yang luas. Pada abad ke
-
5 SM
sudah dikenal adanya Board of Ten Strategy di Athena, mewakili '10 suku di Yunani.
Definisi strategi pertamakali dikemukakan oleh Chandler yang menyatakan
strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumberdaya penting untuk mencapai tujuan tersebut. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi
yang disusun. Dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditujukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir. Menurut Porter strategi adalah
suatu alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing (Rangkuti, 2004.4). Senada dengan itu, Hamel dan Pharalad juga mengatakan strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan (Rangkuti, 2004'.4) Menurut Glueck dan Jauch, (p 9, 19Bg) pengertian strategi adalah Rencana
yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.
Adnanputra (1990) mangatakan bahwa artistrategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana atau cara, sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan yang merupakan salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. Menurut Kertonegoro (1994), strategi adalah rencana, cara yang menyeluruh dan terpadu mengenai kegiatan-kegiatan utama perusahaan yang akan menentukan keberhasilannya untuk mencapai tujuan pokok dalam lingkungan yang penuh tantangan. Suatu strategi terdiri dari
beberapa taktik dan strategi bersifat umum, mendasar, dan berjangka
strategi Pencapaian sPM Bidang Perumahan Rakyat l(abupaten Samosir
panjang, dibanding dengan taktik yang merupakan rencana yang lebih khusus, operasional, dan berjangka pendek.
Menurut pendapat Rangkuti (2004:6), strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) tipe strategi, yaitu:
1) Strategi Manajemen Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi pengembangan produk, strategi akuisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan dan sebagainya. 2) Strategi lnvestasi
Strategi investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya, apakah perusahaan ini melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi diiventasi, dan sebagainya. 3)
Strategi Bisnis Strategi bisnis inijuga disebut strategi bisnis secara fungsional karena bisnis ini berorientasi kepada fungsi-fungsi kegiatan manajemen,
misalnya strategi pemaSaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.
Dalam merumuskan suatu strategi (Siagian, 2002), harus diperhatikan berbagai faktor yang sifatnya kritikal seperti diantaranya 1) Strategi berarti menentukan misi pokok suatu organisasi, filosofi yang :
bagaimana yang akan digunakan untuk menjamin keberadaan organisasi tersebut dan sasaran apa yang ingin dicapai
2)
3)
Dalam merumuskan dan menetapkan strategi, perlu dikembangkan profil organisasi yang menggambarkan kemampuan yang dimiliki dan kondisi internal yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan Pengenalan terhadap lingkungan dimana organisasi berinterakst,
terutama situasi yang membawa Suasana persaingan yang mau tidak
mau harus dihadapi oleh organisasi apabila organisasi
yang
bersangkutan ingin tidak hanya mampu melaksanakan eksistensinya' akan tetapi juga meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerjanya
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat fa!uq{g1-Samosir
4)
strategi harus merupakan analisis yang tepat tentang kekuatan yang dimiliki oleh organlsasi, kelemahan yang mungkin melekat pada dirinya' berbagai peluang yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta ancaman yang diperkirakan akan dihadapi'
5)
Mengidentifikasikan beberapa pilihan yang wajar ditelaah lebih lanjut dari berbagai alternatif yang tersedia dikaitkan dengan keseluruhan
upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
6)
Menjatuhkan pilihan pada satu alternatif yang dipandang paling tepat dikaitkan sasaran jangka panjang yang dianggap mempunyai nilai yang paling stratejik
7) suatu strategi perlu memberikan
arah tentang rincian yang
perlu
(a) dilakukan. Artinya, perlu ditetapkan sasaran antara dengan ciri-ciri: jangkauan waktu ke depan spesifik, (b) praktis dalam arti diperkirakan
mungkin dicapai, (c) dinyatakan secara kuantitatif, dan (e) bersifat konkret.
B)
9)
Memperhatikan pentingnya operasionalisasi keputusan dasar yang dibuat dengan memperhitungkan kemampuan organisasi di bidang anggaran, sarana, prasarana, dan waktu' Mempersiapkan tenaga kerja yang memenuhi berbagai persyaratan bukan hanya dalam arti kualifikasi teknis, akan tetapi juga keperilakuan serta mempersiapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang
berfokus pada pengakuan dan penghargaan harkat dan martabat manusia dalam organisasi 1O)
Teknologi yang akan dimanfaatkan yang karena peningkatan
kecanggihannya memerlukan seleksi yang tepat' yang dimaksud Dari pembahasan di atas kiranya jelas bahwa pada dasarnya dengan strategi bagi manajemen organisasi pada umumnya ialah rencana jauh serta berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang berinteraksi ditetapkan sedemilkian rupa sehingga memungkinkan organ isasi dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang
secara efektif
kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan' pencapaian Tujuan pemilihan strategi adalah untuk menjamin ketepatan kesenjangan sasaran. Suatu rancangan strategi dapat dipilih untuk menutup
dalam mencapai sasaran. Dalam kaitannya dengan pencapaian target strategi merupakan semacam cara mempercepat pencapaian target tersebut.
Strategi PencaPaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten
Terkait dengan pencapaian
lry!:I
target Standar Pelayanan Minimal (SPM)'
seperti telah dikemukakan sebelumnya dibutuhkan strategi diperlukan guna menyikapi keluarnya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor
100/676/SJ tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (sPM) di daerah. Target standar Pelayanan Minimal (sPM) ada yang ditagetkan akan dipenuhi keseluruhan (100%) pada tahun 2015 dan ada pula 2025 seperti Perumahan RakYat
Dalam surat edaran tersebut, pada dasarnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjadi bagian dari dokumen perencanaan pada dinas tarukim kabupaten Samosir ini. Secara konsepsional, Standar Pelayanan Minimal perencanaan dan haruslah dilakukan
(SPM) harus ada dalam dokumen
secara konsisten, yakni dimulai dari RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan berujung pada RKA yang akan dijadikan bahan bagi
APBD. Adapun mekanisme pengintegrasian rencana pencapaian Standar ini Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD terlihat pada gambar di bawah '
PrlaV;$)i*neli&
tJrrr6a n Pil ha n '
_._.. P.'lr},''a { sr,,r,t:r \lrrri rr'ri I Sl'Fl f I .#_-.--_-F.d
ll: rl\.i'r !\''irb
, " } I V
\CF
t'trriiadi sJlah sJfu Fnktof at"ll.lfit
tr.u5nn Muilak
nreng ganrblikarr
,
i
-
Mdn].ffJr acij.ln dJldail purtyu$ullJI I{XA'SKPD fi;1
${-.r1Etr;} 5KPD
. Visi, ltaisi dan Tuj(dn . Strattgi dnn
r1
{,{1 {i.nr1
Strateg
li{relspJJl Fa}ral:! t*rt;1r{,. llP.}1.113
i,l lir } ltl [J
I
Penl ba ng
(ni il
Dae ra h
Arah l(ebiiaknn Unrunl Ardh Ketltlakan Reunngan Oielnh Froera{rt Pri0ritls
Xebijakan " /:'rtlJr';JtL fsdrA;!lii
A{:f titlii}, Prria;4,}sl
[}sera h
lf*r p $*rluti:; .lP$t
Gambar 2.1. lntegrasi rencana pencapaian sPM ke dalam RPJMD 2005, ada Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun nota kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD yang tertuang dalam
kesepakatan
yang menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD
dan
akan menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian dan penerapan standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Perumahan
di
Daerah Provinsi dan Daerah
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
Kabupaten/Kota. Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam RAPBD dapat dilihat pada gambar di bawah ini. ftKFD
*-r-*
/ Rilnr:an!,tn
ld.l'JA
i
i
\
*rlj|Ysffi'er bctanjit Str:ind:ir
\l{ Fr}
*!r:l;1
$lininrll /
Penyo$un;n Rin{iJn An(Jgilr;rn P*ndr p;rtrn P*nyusunan Rincian Anggaran Btlilnjl Tidi!h Lirnglung Penyusunun Rinei!f, AnSgrriln Belrnjo Langsung PunyL,sunirn Rincirn Puncrimarn
*-,ryrFf,..5u.o'5€ NnN
KUI\
tvntl.lll
li Ld u iJt iill
Pernyrrunrn RXA.
\Kr['
R"..*gr" tt* -:q::
Pcmbii)yaan Dar:r:xh Pe*yusun*n Rincian PEnStlu;rirfl Pembiuyn.:n
Nala Krsepdkulilrt
Draruh
PPAS
5t|ndar Sdtur:n Ha rgir
RI{I{.5X PD
\
BaldDn
F*rlrt*p;!n F€r$;l
t
fvxs$irajii Ra:]erdil
rlPR*
Ke
pugirwoir n/
Oaft!r Peg*wli R*pcrdi
AFrgB
r\cltil trcUilnl);ln
Ak$ nta nsi,1tap0
t(ru$11qDn
Gambar 2.2lntegrasi rencana pencapaian SPM ke dalam RAPBD D. Analisis SWOT
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis
ini
didasarkan pada
logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan
peluang
(opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).
Proses pengambilan
keputusan
strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi,
dan kebijakan organisasi. Dengan demikian perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat
ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer
untuk
analisis situasi adalah Analisis SWOT
Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk
mengevaluasi St;engths, Weakness, Opportunities mengindentifikasikan faktor
-
dan Threats
juga
faktor internal dan eksternal yang baik dan
riln
Rakyat Kabupaten Samostr Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan
mengUntungkanuntukmencapaitujuan.TeknisinidibuatolehAlbert HumphreyyangmemimpinproyekrisetpadaUniversitasStanfordpada
dasarwarsalg60-andanlgTOandenganmenggunakandatadari perusahaan_perusahaanFortune500.SWOTadalahsingkatandari weaknesses serta lingkungan eksternal lingkungan lnternal Strengths dan dunia bisnis' Opportunities dan Threats yang dihadapi
adalah identitas berbagaifaktor Menurut Freddy Rangkuti(2005),SWOT Secarasistematisuntukmerumusakanstrategipelayanan.Analisisini berdasarkanlogikayangdapatmemaksimalkanpeluangnamunsecara
bersamaandapatmeminimalkankekurangandanancaman. AnalisisswoTmemband
i
ng
internal' kan antara'faktor eksternal d an factor
DiagramanalisisSWOT:
1.
Strategi Agresif
Kekuatan lnternal (Strength)
2. Strategi diversifikasi jangka Panjang
Ancaman Eksternal
Peluang Eksternal
(Threats)
(OpPortunities)
Strategi meminimalkan Kelemihan untuk merebut peluang
4.Strategi defensif Kelemahan lnternal (Weaknesses)
Gambar 2'3 analisis SWOT
SrategisAgresifmerupakansituasiyangsangatmenguntungkan. n ggadapatmem perusahaantersebutmemilikipeluangd ankekuatansehi
anfaatkanpeluangyangada.Strategiyangharusditerapkandalamkondisii ng ag resif . (G rowth niadalahmend ukun gkebijakanpertumbuhanya oriented strategY)
StrategiDiversifikasiJangkaPanjangmeskipunmenghadapiberbagat
ancaman,perusahaaninimasihmemilikikekuatandarisegiinternal.
menggunakan kekuatan untuk Strategi yang harus diterapkan adalah jangka panjang dengan cara strategi
memanfaatkan peluang i'orc ifikasi (orod ukliasa)
strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
3.
4.
Strategi meminimalkan kelemahan untuk merebut peluang, organisasi menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Strategi Defensif adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan,
organisasi menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Banyak organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara bersamaan, namun strategi kombinasi dapat sangat beresiko jika dijalankan terlalu jauh.
Pada Organisasi seringkali strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Juga,
organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan gabungan dari sejunrlah strategi defensif, seperti divestasi, likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan, jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut:
1
Strategi lntegrasi lntegrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan organisasi dapat mengendalikan para pesaing.
2
Strategi lntensif Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif. karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif
jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.
3.
Strategi Diversifikasi Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.
4.
Strategi Defensif Disamping strategi integratif, intensif, dan diversifikasi, organisasi .luga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan
restrukturisasr melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali tujuan dari organisasi. Strategi ini kadang disebut sebagai strategi berbalik (turnaround) atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana
strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan.
Strategi Pencapaian sPM Bidang Perumahan Ral
BAB
III
PENERAPAN SPM BIDANG PERUMAHAN
A.
Gambaran Umum Daerah
Kabupaten Samosir merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Toba samosir yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Berdagai di Propinsi Sumatera Utara
Luas wilayah Kabupaten Samosir 2.069,05 Km2 yang terdiri dari luas
daratan seluas 1.444,25 Km2 dan luas danau seluas 624,80 Km2. Kabupaten Samosir terdiri dari 9 Kecamatan dengan jumlah penduduk tercatat tahun 2011 sebanyak 1 45.119 Jiwa dan Pangururan sebagai ibukota Kabupaten serta dengan batas batas wilayah sebagai
. (i) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, (ii) Sebelah Selatan berbatasan dengan
berikut
kabupaten Tapanuli Utara dan kabupaten Humbang Hasundutan, (iii) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan (iv)
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat
Dengan tetap mendukung visi pembangunan jangka menengah Nasional yaitu lndonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur dan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara yaitu
Sumatera Utara yang maju
dan sejahtera dalam harmoni
keberagaman, maka ditetapkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Samosir 2011 - 2015 yaitu "Samosir Menjadi
Daerah Tujuan Wisata Lingkungan yang lnovatif 2015", visi yang mengandung makna bahwa Kabupaten Samosir menjadi daerah
tujuan wisata dengan daya tarik wisata yang dimilikinya seperti potensi dalam kegiatan olahraga tantangan di daerat (sepeda gunung,
panjat dll) maupun di danau/bahari kemudian lnovatif artinya Kabupaten Samosir terus berusaha mengadakan pembaharuan sesuai tantangan dalam menggali dan memperkenalkan hal - hal yang baru akan seni, budaya dan situs/artepak sejarah etnis Batak maupun kawasan wisata rekreasi yang berbasis lingkungan
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Ral
Dalam rangka mewujudkan visi dimaksud, maka ditetapkan misis pembangunan Kabupaten Samosir 201 1 -2015 sebagai berikut
:
1. Memantapkan Good Governance daengan dukungan SDM yang
berkualtias serta prasarana dan sarana yang memadai dan berstandar
2. Mengembangkan
ekonomi kerakyatan untuk
peningkatan
kesejahteraan rakyat dengan pengelolaan sumber Daya alam (SDA) yang berkelanjutan dan terkendali
3. Meningkatkan infrastruktur
dan konservasi alam yang
handal
berdasarkan tata ruang yang mantap untuk mendukung industry pariwisata berbasis lingkungan dan budaya
kondusifitas daerah dengan
4. Meningkatkan
mendorong
pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum 5. Mengembangan jejaring yang sinergis kepada semua pihak.
B.
Permasalahan Perumahan dan Permukiman Pada Kabupaten Samosir
Jumlah rumah yang ada berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir tahun 2011, adalah sebanyak 29.568 unit. Kecamatan yang paling banyak bangunan rumah adalah Kecamatan Pangururan sebanyak 6.048 Unit, Kecamatan Simanindo sebanyak 5.311 Unit, Kecamatan Palipi sebanyak 4.277 dan Kecamatan Onan Runggu sebanyak 3.062. data jumlah bangunan
rumah menurut kecamatan di Kabupaten Samosir dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :
Tabel 3.1. Jumlah Bangunan Rumah pada Kabupaten Samosir NO
T
JUMLAH JMLAH BANGUNAN RUMAH UMAH
kEcnMArAN s'anluiMulJ
-
-2
rrrrua
7 307
Harian Sitio
5
Nainggolan
6-_
='-
1.917
- tio
Onan Runggu
37i
-
i oo2 3lBa
-- 4i77
Pangururan
6 084
Ronggur Nihuta
1.992
Simanindo
--totti-R"m;hSumber: LPPD 2011
5 311
--
20 568
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
Dari jumlah tersebut, berdasarkan laporan pendataan dan monitoring pembangunan perumahan Kabupaten Samosir, jumlah rumah tidak layak huni adalah sebesar 1.346 Unit menurut Kecamatan di Kabupaten Samosir sebagai berikut
:
Tabel 3.2
Jumlah Bangunan Rumah tidak layak huni PadaKabupaten Samosir JUMLAH BANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KECAMATAN
- Mula
Sianjur Mula Harian
Sitio
- tio
Onan Runggu Nainggolan Palipi
Pangururan Ronggur Nihuta Simanindo
Total Rumah Sumber: Laporan Monitoring dan Pendataan Perumahan Kabupaten Samosir
Sementara permasalahan permukiman yang dihadapi pada Kabupaten Samosir adalah dengan semakin lama
dan
semakin kompleks diikuti
tingginya tingkat kelahiran dan migrasi dan lahan yang terbatas menjadikan nilai lahan meningkat serta dengan mayoritas penduduk dari tingkat ekonomi
rendah, menimbulkan permukiman
-
permukiman padat.
Pertambahan penduduk merupakan salah
satu dari dampak dari
meningkatnya permukiman kumuh. Berdasarkan hasil sensus Penduduk
2010, jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah 1 19.653 jiwa. Berdasarkan standar kependudukan nasional, Kabupaten Samosir termasuk wilayah yang dikategorikan sedang dengan jumlah penduduk antara 101.000 sampai dengan 500.000 jiwa.
Selanjutnya kualitas lingkungan permukiman yang
baik secara umum
biasanya akan mempunyai fasilitas sosial ekonomi, pendidikan dan sarana transportasi yang memadai atau baik. Luas wilayah permukiman Kabupaten
Samosir adalah 649,91 Km2 atau sebesar 45oh dari luas wilayah daratan
strat@ang
Perumahan RakY
Kabupaten Samosir yaitu 1.444,25
Km2. Pada Kabupaten
Samosir
wilayah berdasarkan LPPD Kabupaten Samosir tahun 2011, persentase luas permukiman kumuh terhadap luas wilayah Kabupaten Samosir adalah
sebesar 23,50o/o yang memerlukan perbaikan lingkungan.
Tabel 3.3 Jumlah luas kawasan kumuh pada Kabupaten Samosir
140,24
LUAS KAWASAN KUMUH 32,9 /
560,45
131,/5
- tio
50,76
11,93
4
Onan Runggu
60,89
14,31
5
Nainggolan
87,86
20,65
6
Palipi
129,55
30,45
7
Pangururan
121,43
28,54
B
Ronggur Nihuta
94,87
22,30
I
Simanindo
198,20
46,59
1444,25
339,49
NO
KECAMATAN
1
Sianjur Mula
2
Harian
3
Sitio
-
LUAS WILAYAH (Km2)
Mula
Total
|
2150
Persentase
-l mereka tinggal di Tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah membuat
permukiman
kumuh. Berdasarkan data BPS Kabupaten samosir
Tahun
dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten samosir mengalami sebenarnya sejak tahun 2004 sampai dengan 2010 2011, jumlah
perkembangan trend yang baik dimana mengalami rata
-
rala penurunan
data dari Badan setiap tahunnya sebesar 4,640/o. Begitupun berdasarkan jumlah keluarga pra Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2004 hingga tahun sejahtera/KS I terus mengalami penurunan dari tahun 2010 dengan rata
- rata penurunan
Urusan perumahan dan Permukiman
sebesar 1,03%'
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat KabuPaten Samosir
C.
Data Umum Dinas Tarukim Kabupaten Samosir
Tugas Pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.
KabuPaten Samosir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir pasal 12, Dinas Tata
Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas di Bidang Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan'
Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan selanjutnya juga memiliki fungsi
:
1. Perumusan kebijakan teknis
di
bidang Tata Ruang, Permukiman'
Kebersihan dan Pertamanan.
2. Penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan.
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinYa.
2.
struktur organisasi Dinas Tarukim Kabupaten samosir
Demi kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan demi dan pelayanan kemasyarakatan kepada masyarakat secara luas, dan mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Samosir maka pula diperlukan organisasi yang efektif dan ditata secara efektif dan efisien sesuai peraturan dan perundang-undanangan yang berlaku.
Struktur organisasi dimaksudkan pada dasarnya menetapkan bagaimana tugas akan dibagikan kepada semua anggota organisasi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian yang formal serta interaksi yang akan diikuti oleh semua
anggota organisasi atau karyawan. Struktur Organisasi dapat diartikan posisi yang sebagai suatu susunan dan hubungan antara tiap bagran serta ada pada suatu organisasi pemerintah dalam menjalankan kegiatan bahwa operasional untuk mencapai tujuan. Robbins (1995: 6) menegaskan struktur organisasi mempunyai tiga komponen: kompleksitas,
sebuah
formalisasi dan sentralisasi. Dengan demikian struktur organisasi diperlukan
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
untuk menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan atau pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan tugas dan fungsi dibatasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir pasal 13, Peraturan
Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Masing-masing Jabatan pada Dinas Tata Ruang Permukiman Kebersihan dan Pertamanan, maka Struktur organisasi Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari
:
1. Kepala Dinas 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, membawahi
bawah
:
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian c. Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris, membawahi
.
1)Seksi Survey dan Penyusunan Program 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
d. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris, membawahi
:
1)Seksi Penataan Ruang 2) Seksi Pembinaan Wilayah 3) Seksi Pertanahan
e. Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris, membawahi
:
1) Seksi Penyehatan Lingkungan
2) Seksi Penataan Bangunan
f.
Bidang Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang, berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala Dinas melalui Sekretaris, membawahi
1)Seksi Kebersihan
2) Seksi Pertamanan
g. h.
Kelompok Jdbatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah
:
strategi Pencapaian sPM Bidang Perumahar Rakyat Kabupaten S:mosir
3.
Gambaran Sumber Daya Manusia Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir
Terselenggarannya
tiga tugas pokok pemerintah yaitu
pembangunan,
administrasi pemerintahan dan pelayanan kemasyarakat secara efektif dan efisien sangat ditentukan oleh keadaan dan ketersediaan tenaga kerja atau pegawai pada masing-masing unit atau satuan kerja. Banyaknya karyawan dengan spesifikasi keilmuan dan pengalaman tertentu sangat menentukan
kelancaran pelaksanan tugas dan fungsi dalam mewujudkan tujuan organisasi.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir membutuhkan sumber daya dalam menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yaitu: sumber daya manusia dan prasarana. Kondisi saat ini, keberadaan sumber daya pada Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut
.
Tabel 3.4 Kondisi SDM Berdasarkan kebutuhan URAIAN JABATAN
KEBUTUHAN
JABATAN STRU KTU RAL
ESELON
II
ESELON
III
rsrr_orrr-rv
YANG
YANG
TERISI
KURANG
1
l0
---
JABATAN FUNGSIONAL
2
STAF (PNS & NON PNS)
104
--
.)
PPNS
L
JUMLAH
128
Berdasarkan tabel 3.4 diatas terlihat bahwa Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan masih membutuhkan pegawai sekitar 52 SDM
yang terdiri dari
42
Slaf ,
2 Jabalan fungsional dan 2 fungsional
umum'
sementara kondisi sDM berdasarkan pendidikan dan jabatannya dapat diuraikan pada tabet di 3.5 di bawah ini.
upaten 5amoslr
Bidang Perumahan
Tabel 3.5
Kondisi SDM Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan
'"'' -"
I i!.:.:r.:,:rt iLt;,
riiillE$Er
dLruoiorKAN'
oNO.'L
q*# '."1
s-2
2
s-1
3
D3
4.
D1
4
r
:-;;ii#!!+
",r-trlfi;; PNS)r
4r,ff
'**
" "
.
ilil;i::=:.
Junn[AH' .ii:-
:;li:'i::=rt ,
r$et:=iilit=rr,j.
7
7
20
1
15
16
1
1
SLTA
36
36
5.
SLTP
2
2
6
SD
1
1
62
76
5
JUMLAH
b
1
B
'l
1
1
1
I
Terlihat bahwa sebagian besar sDM pada Dinas Tarukim memiliki pendidikan SLTA yaitu sebesar 36 dari 62 atau hampir sekitar setengahnya merupakan lulusan SLTA. Sementara bagi yang telah menduduki jabatan ternyata telah mengikuti pendidikan hingga perguruan tinggi dengan minimal D3 untuk pejabat eselon lV sebanyak 1 orang, pejabat eselon lV dengan
pendidikan
s1
sebanyak
pendidikan S1 dan
7 orang, 5 orang Pejabat Eselon lll
memiliki
1 Orang Pejabat Eselon lll memiliki pendidikan
sementara Pejabat Eselon ll memiliki pendidikan
52
S1. Berdasarkan Golongan
dan pangkat dapat diuraikan pada tabel 3.3 dibawah ini'
Tabel 3.6 Kondisi SDM Berdasarkan Golongan/Pangkat
6ffi
u]gMhAH
$*E_Nlis=G.o,ffi GAN,I;=.',]irJ
H;ll'=ffi
,*Q*''l!iirr
;;E)
6
1
IV
2
4
2.
ilr
3
4
4
1
12
3
il
3
2
8
3
16
4.
I
42
42
JUMLAH
76
Berdasarkan golongan/pangkat, sebagian besar pegawal pada dinas Tarukim memiliki golongan/pangkat la yaitu sebanyak 42 orang, hal ini dapat terindikasi dinas tarukim sebagai dinas teknis yang pekerjaan lebih kepada
strategi Pencapaian sPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten samosir
kebersihan dan pertamanan untuk petugas lapangan tidak memerlukan spesifikasi keahlian tertentu. Terakhir untuk kondisi SDM berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan dalam tabel berikut ini Tabel 3.7 Kondisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin :
KETAMIN
1
I LAKI-LAKI
PNS & NON PNS PNS &
PEREM PUAN
NON PNS JUMLAH
Berdasarkan tabel 3.7 tersebut terlihat bahwa pegawai pada dinas tarukim
- laki dengan jumlah 57 orang untuk perempuan berjumlah 19 orang artinya perbandingan laki -
sebagian besar mempunyai jenis kelamin laki sementara
laki dan perempuan pada dinas tarukim sebesar 3 . 1.
D. Gambaran Penerapan SPM bidang Perumahan pada Dinas Tarukim Kabupaten Samosir 1. Pemahaman kebijakan penerapan perencanaan pencapalan SPM bidang perumahan Kabupaten/Kota.
a. Dinas
Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir yang terkait dalam penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan ini pada dasarnya mengetahui dengan pasti tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) hanya belum ditindaklanjuti melalui Peraturan Kepala Daerah.
b.
Pada dasarnya telah mengetahui adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/676/SJ tanggal 7 Maret 2011 Perihal Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Daerah, ada 13 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yg telah ditetapkan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
salah satunya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang
perumahan.
c. Kurang
memahami kewajiban membuat Laporan Tahunan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang tata cara evaluasi kinerja pemerintah daerah.
2. lmplementasi Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata
Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan diberikan melalui pembangunan lnfrastruktur permukiman yang berperan dalam
menyediakan pelayanan
air minum, sanitasi lingkungan,
kebersihan, pertamanan, infrastruktur permukiman di perkotaan/perdesaan, revitalisasi kawasan wisata dan pengembangan kawasan strategis untuk mewujudkan penataan ruang yang lebih baik.
Dalam hal ini, Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan
Pertamanan melakukan upaya
dan
langkah-langkah serta
menyikapi respon dan harapan masyarakat diantaranya melalui
:
1. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan tahapan penyusunan
Ranperda RTRW Kab. Samosir, 2. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan daerah RTRW kepada stake holder oleh BKPRD Kab. Samosir; 3. Melakukan perencanaan
dan pembangunan gedung
kantor,
Jaringan Air bersih, Sanitasi Dasar berupa MCK Umum, saluran drainase/gorong-gorong, infrastruktur perdesaan dan perkotaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
4. Melakukan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 5. Meningkatkan keindahan dan kebersihan melalui pengadaan dan
pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan lampu hias;
6. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
visi dan misi
kabupaten samosir dengan membangun objek-objek pariwisata dan meningkatkan sarana
7. Mendukung
dan prasarana pariwisata; B. Memfasilitasi sarana prasarana
dan utilitas umum (PSU) untuk
menunjang lingkungan perumahan yang sehat dan aman; 9.
Melakukan pengawasan dan monitoring serta evaluasi pembangunan gedung kantor, Jaringan Air bersih, Saluran Drainase/gorong-gorong, talut, bronjong, infrastruktur perdesaan dan perkotaan, Persampahan, dan taman kota.
Pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
bidang
Perumahan pada Kabupaten Samosir Sumatra Utaraada dasarnya
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Ral
sebagian telah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal ini
dimungkinkan karena pencapaian target nasional yang terbilang
panjang yaitu 2025 sementara pemerintah daerah sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan indikator - indikator pencapaian target
Standar Pelayanan Minimal (SPM),
hal lainnya disebabkan
Kabupaten Samosir yang memiliki perbedaan kompleksitas ruang lingkup permasalahan khususnya terhadap rumah layak huni dan masyarakat berpenghasilan rendah yang mungkin tidak sebesar
dengan permasalahan pada kota besar yaitu Jakarta atau Kota Medan.
Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)bidang Perumahan untuk Kabupaten Samosir pada tahun 2011 adalah sebagai berikut
:
1. Untuk cakupan rumah layak huni yaitu rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum
luas bangunan serta kesehatan penghuninya realisasi dengan menghitung jumlah rumah layak huni dibandingkan dengan
jumlah bangunan rumah. Untuk kabupaten Samosir dihitung sebagai berikut
:
'28222llnit llumuh Layak lluni 29 .5
6tl Il ni"t l?umuh
p
dapat
adct I( nbup aten
S
amo
s
95,4'50/o ir =
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa cakupan rumah layak huni pada wilayah kabupaten Samosir adalah 9535%
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dengan indicator jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati rumah layak huni terjangkau dan jumlah
rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah
belum
sepenuhnya dilakukan pendataan oleh Dinas Perumahan dan permukiman Kabupaten Samosir sehingga belum didapatkan hasilnya.
Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) juga belum dilakukan pendataan
sepenuhnya terhadap lingkungan sehat pada Kabupaten Samosir. Jika berdasarkan data yang ada dengan asumsi bahwa
strategi Pencapaian sPM Bidang Perumahan Rakyat l(abupaten Samosir
luas permukiman Kabupaten Samosir sebesar 649,91 Km2 sebagian yaitu sebesar 339,49 Km2 merupakan lingkungan kumuh, berarti dapat dihitung cakupan lingkungan sehat dan aman sebagai berikut 310,42 I(mZ
649,91 I(m2
=
:
4'7 ,7 60/o
Dari perhitungan tersebut, dapat dikatakan cakupan ringkungan yang
sehat pada Kabupaten ini masih 47,76% artinya masih jauh dari target nasional yailu 70%.
Pada saat tim
ke lapangan, Dinas Tata Ruang pemukiman,
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir sedang melakukan pendataan terhadap indikator capaian Standar pelayanan Minimal
(sPM) bidang perumahan yaitu rumah layak huni, rumah rayak huni yang terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman di dukung prasarana dan sarana dan utilitas umum sehingga dapat cikatakan realisasi belum tersedia. Pemahaman standar Pelayanan Minimal (spM) terutama berkaitan
dengan bidang perumahan ini dengan petunjuk
teknis
pencapaiannya masih menjadi kendala pemenuhannya di lapangan. Kenyataannya di lapangan juga Pengertian standar pelayanan Minimal (sPM) masih sering dikacaukan dengan perbedaan standar Operating Procedure dan Standar Pelayanan publik.
3.
Permasalahan
Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas penataan Ruang Permukiman Kebersihan dan Pertamanan maka terdapat beberapa issue strategis antara lain sebagai berikut
:
a. Kapasitas SDM aparatur bidang teknis belum memadai. b. Kurangnya Koordinasi antar sKPD dalam har perencanaan, pembangunan dan pengawasan
c. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengharuskan semua Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara harus sudah memiliki rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) tahun setelah diberlakukannya Undang-undang ini.
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
d. Masih tidak sesuainya rencana tata ruang dengan pemanfaatan
rencana dan pengendalian pemanfaatan yang mengakibatkan menurunnyadaya dukung ruang dan menyebabkan bencana alam.
e. Masih rendahnya kinerja kelembagaan bidang penataan ruang sehingga mengurangi pengawasan penataan ruang.
f. Terjadinya konversi (perubahan pemanfaatan ruang), lahan pertanian produktif di perdesaaan dan pinggiran kota maupun kawasan lindung menjadi kawasan budidaya tanpa adanya kesesuaian dengan rencana tata ruang.
g. Penataan Bangunan dan lingkungan yang belum optimal h. Masih banyaknya masyarakat yang belum dapat menikmati layanan
air
bersih/minum terutama pada masyarakat perdesaan dan
kawasan rawan air bersih.
i. Buruknya sistem sanitasi
masyarakat terutama pada kawasan
pedesaan dan kawasan kumuh.
j
Semakin meluasnya daerah genangan air terutama pada saat banjir.
k. Terbatasnya tempat pembuangan
akhir sampah yang
sesuai
dengan standar lingkungan.
l.
Masih kurangnya aksesibilitas pada kawasan strategis dan cepat tumbuh.
m.Belum tersedianya rencana induk sistem prasarana dan sarana kawasan perkotaan dan perdesaan. n. Lemahnya perencanaan teknis dan pengawasan. o. Terbatasnya prasarana dan sarana perumahan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi.
strategi Pencapaian sPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
BAB IV STRATEGI PENCAPAIAN TARGET SPM
A. Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan Alternatif kebijakan yang disajikan disini diarahkan pada menetapkan alternatif mana yang dilaksanakan lebih dahulu. Penetapan alternatif
berdasarkan analisis SWOT dengan melihat permasalahan penerapan standar Pelayanan Minimal (sPM) berdasarkan kekuatan (strengthness), kelemahan (weakness),
kebijakan
ini
peluang (opportunities)dan ancaman (threatness). Berdasarkan hasil FGD dilapangan menunjukan. 1. Kekuatan(strengtheness),
merupakan gambaran
kekuatan
kebijakan dalam penerapan standar Pelayanan Minimal (sPM) bidang Perumahan yang dimiliki dengan melihat berbagai aspek
terhadap penerapan di tingkat kabupaten,dilihat dari dukungan kebijakan, komitmen pimpinan dan dukungan anggaran didaerah. 2. Kelemahan(weakness), merupakan gambaran kelemahan
kebijakan penerapan standar Pelayanan Minimal (sPM) Perumahan dengan melihat tidak adanya anggaran dalam menyusun peraturan daerah, kurang menjadi perhatian para
pemimpin daerah dalam
hal ini serta
ketidaktahuan
stakeholderdalam memahami Standar Pelayanan Minimal (SPM)' 3.Peluang (opportunities), menggambarkan berbagai kesempatan mendukung Penerapan standar Pelayanan Minimal (sPM) bidang perumahan dan mendorong penyusunan standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui peraturan daerah. 4. Ancaman(Threatness) mengambarkan berbagai ancaman terhadap penerapan standar Pelayanan Minimal (sPM) bidang Perumahan
dengan melihat alternative kebijakan yang ditawarkan
B. Analisis SWOT
Faktor lingkungan internal dan eksternal Dinas Tata
Ruang,
Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir yang berhasil diidentifikasi lebih lanjut dijelaskan dalam di bawah ini'
St ra t e g
i
e n ca p a i a
P
n
SP
M
Bid a n
g
P
e
ru
1
a
!-a
S3-t99'l 1 I u \yg!,59!-' pgt g I
Tabel4.1 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan S1
-
I
n,nis baeran (iOupaten Sbmosir dan Peraturan
Aupail
Samosir Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Dinas
Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Samosir
Ad;ntt-Pei;iuian_' D;aAh tenibng peiaiuiin nJerah tentang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
-6
rerseonnya prasarana sarana Permukiman, Kebersihan
(E J
dan Persampahan
l(
vo
(s
(s
S4
nOanVJ motivJsi tierla aparatur yang tinggi
wi
Tarbaiasnvi r
W2
Kurangnya prasarana dan sarana Kerja
W3
Suiitnya pembebasan lahan, sebagian besar tanah
E
masyarakat masih tanah adaVulayat
6
TeroJiatnt; d a n;
o
v
Pem ban
gu
nan
noinvipeiiiulan oan pboomin ter
PAn;taan
Ruang, Perumahan dan Permukiman, Bangunan Gedung, Pengelolaan PersamPahan.
ot
Tingginya
tingkat
pertumbuhan
pembangunan
infrastruktur bangunan gedung.
o3
rrngginh kebuiuhan maivirit
terhadap
Prasarana
Sarana Utilitas Umum (PSU)
rreftsatd ResionIiSdGwil;n Daniu Tona p Te rb u ka n F pel, ;" g u niu k-m e n oi p i-t[a n e n o io ilt a n
no-anva
o)
/Latihan dan Bimbingan Teknis
(s
peit<emnangan teknologi yang mendukung perencanaan
6 (L
dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur'
Latk &obiaris ranupaten samosir oeraoa oi laLur rawjn gempa
H
d d Cd
tidak sesuai dengan Peruntukan.
R;nd;h ntJ p ioieiioni isme r
O
lokal
pe nyeo ib
fJsa konstru ksi
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
l.ldentifikasi Kekuatan, Kelemahan atau IFAS (lnternal Factors Analysis SummarY) Hasil survei internal tentang Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (weaknesses) yang mempengaruhi pencapaian sPM bidang Perumahan di Kabupaten Samosir terangkum pada tabel berikut:
Tabel4.2 ldentifikasi Kekuatan dan Kelemahan RataNo.
rata
Kekuatan
1.
Peraturan
Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan BuPati Samosir No. 19 Tahun 2008 Adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Pelayanan PersamPahan/ Kebersihan Tersedianya prasarana sarana Permukiman, Kebersihan dan
I Adanya
3
_?sFampelal_
1 025
b6
0,2
__
Adanya motivasi kerja aParatur
Kele
1,125
lerDalasny
$renlllqe
I
4
Kurangnya Kerja __ Sulitnya sebagian b masih tana Terbatasnl
Dari tabel di atas terdapat
-"4 -
4
(empat) faktor Kekuatan (strength)
yang diidentifikasi. Secara keseluruhan, factor Kekuatan mendapat nilai rata-rata 1,025. Sementara untuk faktor kelemahan memperoleh skor rata-rata 1,125.
2. ldentifikasi Peluang dan Ancaman atau EFAS (Ekternal Factors AnalYsis SummarY) ldentifikasi terhadap faktor eksternal dilakukan melalur pengkajian
peluang dan tantangan yang melingkupi Dinas Tata Ruang Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir r'
Strategi Pencapaian sPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten samosir
Faktor eksternal yang mencakup Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) termuat pada table berikut. Tabel 4.3 ldentifikasi Peluang dan Ancaman
Peluang
Adanya peraturan dan pedoman teknis tentang
1,0375
Penataan Perumahan
Ruang, dan Permukiman, Bangunan Pengelolaan
Gedung,
Tingginya
tingkat
pertumbuhan
pembangunan infrastruktur banqunan
Tingginya kebutuhan masyarakat terhadaP
Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)
Adanya Regional
kerjasama Se-Kawasan
Danau Toba
Terbukanya peluang untuk
mendapatkan Pendidikan
/Latihan
dan Bimbingan
Teknis
Perkembangan teknologi
mendukung yang perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Letak geografis KabuPaten Samosir berada di jalur Adanya bangunan Gedung, permukiman yang didirikan tidak sesuai dengan runtukan. Rendah nya profesionalisme penyedia jasa konstruksi loKal
Untuk taktor peluang mendapat skor rata-rata 1,037 sedangkan untuk faktor ancaman skor rata
- rata 0,85.
Strategi
3.
Penca paian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
Pemilihan Faktor Kunci Hasil identifikasi atau scoring untuk keempat factor tersebut adalah
sebagai berikut: S = 1,025, W = 1,125, O = 1,0375 dan T = 0'85. Dari hasil scoring tersebut digunakan untuk menentukan peta
kekuatan Dinas Tarukim Kabupaten Samosir. Hasil scoring menunjukkanS<WdanO>T
o
1WO, Turn-or"ound)
w Sumber : olahan data (2012)
Gambar 4.1 Pemilihan Strategi posisi kekuatan Dinas Tata Ruang Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan ada pada Kuadran lll Organisasi menghadapi peluang yang sangat besar,
tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi organisasi dalam kondisi seperti ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik;
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut harus dapat diturunkan ke dalam level implementasi untuk itulah dibutuhkan strategi. Sesuai dengan strategy WO (Weakness-Opportunity) yaitu strategi yang
bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal dapat dilakukan melalui mengadakan suatu kerjasama dengan pihak lain dalam percepatan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini.
Pada langkah kegiatan yang terdapat pada petunjuk teknis Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)' dalam langkah kegiatan kerjasama dapat dilakukan dengan dengan kantor
Ka!upatgn Sgmosrl Strategi Pencapaian SPM Bidang- Pe1umah91 la!V9t
pengembang dan perbankan' badan pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, dalam rangka mendata Kerjasama dengan badan pusat statistic diperlukan
masyarakatberpenghasilanrendahpadakabupatenSamosirkemudian tentunya adalah berkaitan kerjasama dengan pengembang atau perbankan dengan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau'
dalam percepatan c. Upaya strategis Pemerintah Kabupaten samosir (SPM) pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal
1.
penyusunan Rencana Aksi percepatan Target standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan pelayanan minimal Terkait dengan pencapaian target kabupatenstandar
bidangperumahan,makapelaksanaanprogramdankegiatanyangakan mengacu pada beberapa dilaksanakan pada tahun 2009 -2025 haruslah target sebagai berikut:
a.TargetpelaksanaanStandarPelayananMinimal(SPM)bidang perumahanrakyatyangmengaturcakupanketersediaanrumahlayak dari tahun huni yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota 100 % (seratus persen)' 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar
b.TargetpelaksanaanStandarPelayananMinimal(SPM)bidang perumahanrakyatyangmengaturcakupanlayananrumahlayakhuni yangter.;angkauyangharusdilakukanolehDaerahKabupaten/Kota
daritahun2009sampaidengantahun2023sebesarsebesarT0o/o (tujuh Puluh Persen)'
c'TargetpelaksanaanStandarPelayananMinimal(SPM)bidang
yang sehat perumahan rakyat yang mengatur cakupan lingkungan danamanyangdidukungprasarana,saranadanutilitasUmUm(PSU)
yangharusdilakukanolehDaerahKabupaten/Kotadaritahun2009 (seratus persen) sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 %
Minimal (sPM) Berdasarkan target pelaksanaan Standar Pelayanan langkah kegiatan yang bidang perumahan tersebut adalah beberapa dapatdigunakansebagaistrategipercepatanpencapaiantargetStandar PelaYanan Minimal (SPM) Yaitu : a. Strategi 1 : Sosialisasi dan bantuan teknis
Langkahinimerupakanbentukdalampemberianpencerahankepada
masyarakatterhadapapayangtengahdilakukanataudilaksanakan pemerintahdaerahdalammengembangkanperumahanyanglayak
stratesi Pencapaian
s|v a!!9nq ltty1ghgn Fkygt Kqbupllen llngtf
hunibagimasyarakatkhususnyamasyarakatberpenghasilanrendah.
Diharapkandengansosialisasidanbantuanteknisini,akan memberikanmanfaatyanglebihberdayagunadanberhasilguna.
b.Strategi2.PendataandanpemutahirandataSecaraberkala
Permasalahanyangterkaitdenganpelaksanaanpendataan pembangunanperumahanyaitu:(1)Datatidaklengkapdantidak sinkronbaikpadaDinasTataRuangPemukiman,Kebersihandan (2) Pertamanan Kabupaten samosir maupun Kecamatan/Kelurahan; biasanyaKabupaten/kotapemekaranmasihbelumpunyabasisdata dan memerlukan pendataan primer; (3) Tidak ada pedoman pendataan dan monitoring di lapangan; (4) Kurangnya pelaksanaan
Saranaprasaranapendukung,tenagateknisdanpendanaanuntuk (5) Perlu pengumpulan maupu pengolahan data yang lebih maksimal;
adakonsultanpendampinguntukpelaksanaanpendataandan monitoring di laPangan'
secara aktif oleh Pendataan dan Pemuktahiran data harus dilakukan
DinasTataRuangPemukiman'KebersihandanPertamanan KabupatenSamosirdengandilakukannyapendataansecaraperiodic. daerah terutama Hasil pendataan ini dapat dimanfaatkan pemerintah
DrnasTataRuangPemukiman,KebersihandanPertamanan KabupatenSamosirdalamkeperluanperencanaandanpenyusunan programterkaitpemberianbantuanrumahlayakhunibagimasyarakat berpenghasilan rendah'
c. Strategi 3 : pembentukan pusat informasi sangat terbatas selama ini, ketersediaan data perumahan masih sehinggabelumsepenuhnyadapatmenunjangperencanaanprogram
pembangunan perumahan dan permuktman' lembaga yang Pembentukan pusat informasi diperlukan sebagai layanan informasi dari yang sederhana sama dengan
dan kegiatan memberikan
yang kompleks mengenai perumahan atau pemukiman
bagi
rendah sehingga masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan
akanmembantuPemerintahdaerahdalammencobamenganalisa
kelayakanperumahanpadadaerahtersebut.Pusatlnformasi jawaban atas berbagai diperlukan juga sebagai sarana penyediaan pertanyaan seputar pelayanan perumahan'
vat
K
Strategi 4 : Melakukan Kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain Pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat lengkap dengan
sarana dan prasarana lingkungan selaras peraturan perundangan memerlukan kemitraan dengan berbagai pihak, utamanya penyediaan atau pengelola lahan, perencanaan, pengembangan dan pengelola
sebagai sinergi pendorong terwujudnya perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah' Dalam pemberian bantuan bagi pembangunan perumahan layak huni
berpenghasilan rendah, pemerintah daerah Kabupaten Samosir dapat melakukan suatu pola kerjasama dan
bagi masyarakat
kemitraaan dengan perusahaan pengembang dalam penyediaan data harga dan stok yang dimiliki atau Badan Pusat Statistit< sebagai
instansi vertical pada Kabupaten tersebut dalam penyediaan data jumlah rumah tangga yang telah memiliki rumah atau rumah tangga
yang belum memiliki rumah, penghasilan rumah tangga
dan
konsumsinya. e.
Strategi 5 : Pelatihan kepada para staf Pelatihan kepada staf diperlukan sebagai peningkatan produktifitas artinya dengan pelatihan ketrampilan staf akan meningkat sehingga produktifitas kerja dan kualitasnya juga akan meningkat. Terkait dengan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan ini, pelatihan diharapkan akan meningkatkan
pengetahuan
staf dinas tarukim dalam usahanya memenuhi
pelayanan kepada masyarakat khusus dalam hal perumahan rakyat Strategi 6 . Monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah
disusun. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki
kegiatan
yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin.Hasil monitoring digunakan untuk meluruskan atau memperbaiki program. Perbaikan program itu sendiri dilakukan dalam kegiatan supervisi.
Dalam hal pemberian fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan rendah, monitoring dan supervisi dipelukan agar kegiatan fasilitasi ini dapat tepat sasaran sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pemberian fasilitas sendiri
strategi eerrcapalan sev a''dang Perumahan Rakyat Kablpaten samosir
dapat dilakukan sesuai peraturan perundang undangan dapat berupa : penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni, pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan layak hun, pemberian bantuan sebagian pembiayaan pemilikan rumah layak huni, pemberian bantuan pembangunan sebagian pembiayaan pemilikan rumah layak huni dan pemberian bantuan g
pembiayaan perbaikan perumahan layak huni. strategi 7 '. Perizinan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
Dalam menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan diperlukan jaminan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dapat memberikan kemudahan perizinan prasarana, Sarana dan utilitas
umum bagi perusahaan pengembang dalam h
nantinya
mengembangkan perumahan yang layak huni di daerahnya' Strategi B : Pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi kepada provinsi
2. Perlunya Peta Jalan (roadmap) pencapaian terhadap standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Setelah diketahui data-data mengenai program dan kegiatan yang ada selanjutnya diperlukan suatu road map hasil-hasil kegiatan tersebut dengan keterkaitan pencapaian target standar Pelayanan Minimal (sPM) di masa rnendatang. Adanya roadmap diharapkan dapat mengarahkan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat sesuai dengan target yang diharapkan, road map juga dapat mengurangi kegiatan yang berulang perlu terhadap pencapaian target dan tidak melakukan sesuatu yang tidak
dan tidak memberikan kemajuan terhadap pencapaian target
Standar
Pelayanan Minimal (SPM) sendiri. Roadmap disusun atas target pemenuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22lPermen/M/2008 tentang standar Pelayanan
Minimal bidang Perumahan Rakyat Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan Standar jenis Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat yang terdiri dari pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 2025. Jenis pelayanan dasar meliputi rumah layak huni dan terjangkau
strategi Pencapaian sPM Bidang Perumahan Rakyatl(abuRaten Samosir
dengan indikatornya cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100%
dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar
70%
selanjutnya pelayanan dasar berikutnya adalah lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan
indikatornya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebesar 100%
O N O N I
(o
c O f (-
c!
(s
F
LO
r O N I
(6 (5
O N
E
o
(L
cl
ol
tol .; G E
(o O)C z1lzf,l f c (s oo or= 6 o-c =ct 6 o q "'E -:< L !t)
c
o
=
_c
(s
* -9
:f
.9q
c
(tt
c)
(t
o
(L
(!
E
#o c
c)
-C G
ll
o)
({ +,
a
c(s
J
(sl
E
ll
N
L.,
o)
o
N
t
(g EE (s>- >Jz
c(of
o (0 j -.E6E o_:l 6
Lf;= -6.l-o y_v>cf I = lF U s= l;5 sFEg l---(Uv
I
-C
(s
cd
c
J
n \t 6
c(6
c(5
(o
:o
p
c
_o
.g (s
c
(s
c(s c
E L
=(o
o ts
f
()-
c_c
)Z
-(U :>,
H(s
(s-c IE H.E*Ei:q rcG lo )c-l;= CF (l)= lH E-e*[[5 o--
U)
o_
-c
C
o
:J
(0
JZ
f
C (6 0)
E
E fL c) c) o_ o-
ffc)
6v a
(s c(s -c c (s .N E
'-
c) o_
(s
L
(s-o
c)
c(s
L
(6
c(s
C6
c'E (UJ
o-
o)
c)
sk
c)
:f
C
E
'iulq
b'5 o IZ c o) '6c c
= € -o
'6
CS L
-
o)
o)
(s
fL
o:o o)-o c ([lz
o-o> Ea)
X(s
EE 3P, g_e€E
'=Jq F._
E
c
v
le e a-e 8Jo _
L
C U'
$ F-o
-C. (s(s(s
H
-o
a L
19=R
0)
o rz
aE
Es5
c)
(o
c
O
c(s
o
# -o
a)
t_ $ .=. c)
o)
E'E eccs
J
F
c)
EE trCU
_c (s
6
L
6E oJ
l
cc (s (6c *E'6 .--: cG (s (s P co'; (tr Xi c-c Ic.e>(o(tr 1(s (/) a-Y (U c # L (6 l
c o-: = OOOC) o- o-ll o- o
c.)
ccJc (6(o.y(s
lr
c
l;_c
l:r
ll
lrs ).nr (si
l6 lo- .C I
-:z
I
c->
lco
C6
(s
o)
l+E l:z co gl()
l-
I
l.r)
N O N
sO
sO
sO
sO
sO
sO
O)
O r
sO r
r
sO
sO
sO
sO
l(') o) |(s c lc o
=CC IYNG
o s
I
o N
r
so
r
o s
sO
sO
O
O
O
O
O r
so
so
sO
O
c\l
O N O N I I
.lfl rON
(o
;R
O
O O
sO
sO
sO
sO o)
sc c
s:)
sO
sO
sO
sO
c
I
l-
= cD@ -:= ccs ';.i: o
II
|I II I t'6
iq rJ
ro ;oro 'il0) lo-
iF 1{[
O
O
r
o
-cl (sl
'_l
t_c)
O N I
r O N
6
o.g ea)
KR
t-
f.-
LO
(t)
(t)
o)
o)
f.-
f--
l--
f--
o)
e 6 9):
k-l l'o> J
(5(l)=
d'o co.=-H
t-o
F g lrF l'€ G r -lL
l$
lcs lo=*
tr(s *{
otro
|(tl
, '
$
lZ
o)
F J
lolo lV
q
:!
( l) (
(
I I
c
v L
o (0
J't3
c
o
z
)
J(6
I |
I
I
oS
C.-
mto =9>\(EE )l) cDC a.-
crJl c) c o-(/) oogP sJ! -\z-c - X -\Z
_g (sac lg.x H_
l(UP
l=(sftl>r
5v a
ra =X :1 (E
^6-O c+t -L)(-
I
gB
L
G
C)
E
s =
c
Y
(U
d'-t -:o:o
c0c o-o $J< c
) Eo J. : = q
U,
(s
--IlC rol ."6F s la-o - a r U (5-") l
'-Nq)
I
-,EFl (D=C H_e_U P f
.
P l-s i cs l'tO rE
I
I
cU
'>H
=c6
-(s(tr -ca
I
LL-l
'0i
c(5C (s o)(6
I
E'u, O (5 =XE-sE c c ! $
|cu
td rc '
s3;>' ls lir-:z to iEfi l-V -EF iE lJ<
16 IL
lE
lF '+
li6
ii;
rc_>
i6 lo-
l()
N O N
sO
sO
sO
sO
t-
o
sO
sO
sO
so
so
sO
t-
o
sO
s(f
sO
sO
f--
o)
sO
ea) s c) KR tr)
sO
sO
sO
sO
c c o)c c(6(g(s (sl
cl rsl -A cl ES (U'E rul EE cl 6JZ
I
o N
O r
O
O
O N
O N O N I
-f -(g
(o
o)
o)
o)
O N ro
r O N I
t-
t-
ro
O N
6
o) .c
N
r-r)
LO
LO
_o
c(s o
c
9(s 5(6 flz g
O
_c
J
,2
-_o
O
Y
=([
c
5(s *L
c
E
O
E3 =a Ec (D(s
c)
o_
_c
(0
)z
o)
c(6
J
c(0
o.-c (0
o)
c E c .Lc
tr
oJ oc) o-
_o(6
I
.C
(6
v(f') c IU
J
o)
c
CC
i'a cstr
66 rfi
EE oc)
I aa !9cG L--#l
I I
0) i7: (/)=E
.c. a)
c
v L
o (s
:ro
c
zo
I
I
or!C-a r Scl ^iol co) (sC(S
I I
I
c >(sc
I
o.)cu
Jrtl *ot-!-
I
@ J
.(o Etu E3 (sv + ke l*rEE lO-o o-= N
()',
([= ]5 v c -g1 oc
t$
oo-
(0
c6
q56* -oi: e o-(s (5-c R
dE
I I
$l Ll tul a
3
EPPb-=E t
a)
c)
G
U)
U)
g
o-E ic (oG
o)
J
cE (sf 8PP ?)vo
a r LE. .c-N(6 k.= i;EX cott
o:= o-o--.*
!-Ld(J-
E
!
_\l
c -c itr: -:r f $Y.(5 (/) !:(5L((l =s -3 c=co:(s
o
c(0
qE,tr P c$
c) o_
co
F c 'rs=frrs --:z ^J(-J-
o:.9 Ca
u)
tr l()= (6
lo-
r
C)0q)o o-J<
3.
Pembiayaan program
-
program terkait sPM bidang Perumahan
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah Kabupaten Samosir dapat
menggunakan perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota melebihi kemampuan keuangan daerah maka pemerintah kabupaten Samosir dapat mengurangi kegiatan atau mencari sumber anggaran lainnYa.
Penjelasan mengenai perhitungan biaya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten sendiri mengacu kepada Lampiran ll A Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 dimana dalam lampiran tersebut termuat prlnsip prinsip perhitungan pembiayaan yang mengikuti kegiatan dengan Setiap Jenis * Pelayanan Terdapat lndikator-lndikator yang telah ditetapkan langkah langkah kegiatannya juga variabel kegiatannya dan dengan variabel tersebut
terdapat komponen yang mempengaruhi pembiayaannya. Jadi pada dasarnya prinsip perhitungan pembiayaan pada lampiran ini menghitung satuan unit pembiayaan terhadap variabel atau komponen kegiatan. Namun demikian, Perhitungan pembiayaan dalam lampiran ini tidak menghitung biaya investasi besar,hanya menghitung investasi sarana dan Prasarana yang melekat langsung dengan keterlaksanaan langkah-langkah Kegiatan penerapan standar pelayanan minimal, tidak menghitung kebutuhan belanja tidak langsung atau belanja ex-rutin dan tidak menghitung kebutuhan belanja perumahan rakyat Kabupaten secara total.
Estimasi pembiayaan Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir dalam kebutuhan pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22lPermen/M/2008 sebesar Rp 1, 195,600,100 dengan perincian yang disajikan dalam tabel sebagai berikut
:
(r
'
P'E
lBs
6g 6F o_*
9oor (Jc
'-g 6o o t^-
oo c\l
(s (sr
-tll
'6'c
9r E
CG a$_c.
s_?. l0)L
u
6ig O:l<
F 39 S sO-; (E e
Nc)
=o 9q o Lt
c
-Y. A
O)
o
o)
c(u
(S ,cfl nr (/J
o)N c(TJLL L(Uft'
o cDcc O$ c9ioc
U)
(s $ c+ LL!L (sL(s(S c J.*c
0)
O
\.
o O
O O
O O
O O
O
o @
N
(o
o q $ (!
N^
in
O O O O
O^
c) (o-
(5
.f
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O.
O
O
o O
O O
o O
co
cf)
o O
O
O O
O O N. f-*
o q.
LO
(o
o O
O
n -d-
c)
q
O^
lr)
O
o,
tr)-
o
q.
co o)-
o q.
o',
(\
r.o
c
q.
q. O.
O. rO
cr)
N
o lz L
(!
c)
o_
(It
E
cc)
$ f J
o
(L
o c
'c G o
a (l)
o 6
g .o
c o
'c$
)Z
(E
J
_c
E
(L
G f
(It
E c) a q)
(s
E o
E
0)
'-
a
c(s
o_
!(!
c(g
= a
o_
$
E
!
l(/) =lZ l'=l<:t l' (J)E lO: r l*P lc L 1(5 o
(s L
($
o o
l:tF o-
o .f 6 o IU F
E o aa c
rO.i
F
F\I
0)
o c(0 $ o 'c
o)
{o LV s-6 LI or oi) >-o CC
:) s '.F (! bq c-i o ol- tu .U' -d >-o
c$c _cN o) c) o c$
lfi*- EE kEe fi()) ifi* i(,:Y - (s
c(!
G
G
ed 9d l=(s
g-i6 =$ io
-
c
-L FL
c|),j c: o )v (r'.i= -o(Uc ;i $ X o)
oo
l.-*
(s
^(J 6-Y
rFp eeq i ld .gcltH
+J
Y
z
c -.co16 I = E l" E ro h o*
6
0)
N
o L
f J
L
F.
ct) f
$
())
c($
L
z
E
E
a (s
(s
s
I
a ($
c
l
$ L
o_
TL
E
E
= a
o c o
0)
o
_o
L
T
o
0) _o
0)
c
a
c(o 'c
L
L
CD
'-(s
c
L
(s
lF
l=
L
(s
az la z.
a o E o lc
c
G
s.E ($ 0)
o_
c
N
-c $ c0
a (s
o)
J
0)
f L
o c o
o to o a
-c
$ !
E
c
F
E
:J
a
o_
f J
-=(s
ur
q) -c lzc
.9o :JL r(5
cc) Oo, o_a
c'E (uf
rct -c
-]l cs6 N>\
g(s o-
Pr dE
0)
o_ :J L
:t ib FP€E lio.ioqI
3o rz -c
r
E6 2c
19
d
L
A l-trko)c*
X
ll i_\zio c o F.= o) lo o o.r >.=-o c l;i oo-c - F lg _e _e 3-
3.;
t'l= II
ll(o l> l$
lJ l_c lo lc
(s =
l!-:<
L
€
ldP lc.6
l+P l-:z r
c(s gP) N6g
c
$ G ([
cc
0) o_
a (s ct)
:J 0)
L 'a ooo E o Y
L
Y F c
'-c I
_c
N
$
(5
C
co
c)
F
<-
LN
c $
o)
c
o L o 0)
V
o O
O-
o o c) q. O o O cf)
o m
c
O O
o O
O
o-
O-
O c)
(U
O
O
O O O
o q
O O
O O O O O
c)
ro
N
O
q. O (o
N
O O O
o O o o O Lo-
cf) c",
O.
rf)
O o o O. O
O
O O
o)
rcr'
o
o ! llL
(l)
L
c(s
E
:c
ll(I) L
-v lz' cc$ c -YY oo(s
c F $ o $
o
IL
c
o .G
ro 0)
c
o
F'9
-(u Skcn ru*:z c::o (I'
c
$ $ o$ r-\Z
,a
O(s
o
OT fLo odc c c G o) o E5 f c L lz
t
IZ
in
0)
c(s
FE _cc pE o! io.E c
'a ; ([ o
c G
c
6
.q o) 0)
V g o ll o) c
lrs
IY l:J lP lc
I l_o a.r
co
-c f
l o)
c
=_Y L (l)Y
N
-o
0)
a
a o'
O-r...
c $
(uE
: E€ (sak htgf=
t P_g *FHool
:jtnc(5 lp E;.oc t6 G J IL S E [E'
E
0) o_
(s L
o a L
:J
E
o
LL
0)
o-
-E
q)
(s
.q co
c(l) o o) f
o
f E
0)
L
o*
to
c
_c
a c
F
co
c(o
o_
a
N L
U'
$ io o E o
o_
$ L
N
IZ
t_ AX o) c.i;c CU.+
C CY N >v (s=f:o$ €,5 o = n'i
_o
o-
(l) o_
o)
to
t0)0)
U)
E q)
o_
f E
t$0)
c
U)
X{ (tr (E
p
c($
o_
.;
o) c $
N
E L(/)E
'!€0)
B € P-E: v* 6* 6 c;l!:z
E6P ot Q 3 do r$3ota'; E Fp fl E c -olz Es c(tr=- trP gqdffi
9F tv-:<
=(s !> Ud
$
c $ c
s.=
L*C a EYr f JE= IL $
c
c(s
t-tl
ct)
E L
0)
c
cq)
o_v E0) 0).9'.= t F(! coo-)<(s o c .9ooE $ $ .- 86 b.e co.r >>: o co.ljc .g 'r$ EE\EE tI Yn"s -m
9o!o I C llz
IL O-ro
c0
(g
L{=
c(! c
o.r
.--i'
f
o)
c
- [E R a S o,e
N
b-&
E
*([
(l) o_
-r
c $
cc $(E
N5 LL
o0)
o_ o-
=!
F ;-e rzE g$$c co:zE 6 :o lrY
O C:
(/) o_G_c = (IJ (J
g qct F U)fz gC >'
-
l(o c
o
EEEE
(s $
a 3 g E. IR c co 3R '= lolro >(E 'Fr-O :J* C C+--(uc
o (D'l rs o \l (u -\z E
ls s€-e= o
c
$ .N ._
cc O:)
a-f 0)v
6E :aa CJ (5-
st
)rzc $f (\ (Y
c CO
f
E
t0)0)
L c
N
_c
(!
m
LN
ln
F g,E
Pgo
oool ()C '-L
o
6o o I
-*^
F OO (\ (s (or g -.HlZ g F
gs
:dt .FYLL
o s0)
c
o)
-8. €€
G
o)
c(!
-cll (tr6U)U) (5 N c= LLLL
L
G)
(UL(E(U c c J.f
O
\Z
o O
c)
O
O O
N
O.
o
O.
.g
ry N
(o
c0
O O
O o O
O (o-
s_ .tr
o O O
o' o N. t-
c
O o o O o o o- O o O O O o)
O
lr)
rO-
co
C9
lr)
tr)
O o O O
o q.
@
q.
c)
O O
o O o
O.
O.
O
q
O
oq.
t-
O O
O.
O O O a)
G
o L
IZ L 0)
IL
c
a (0
o
o)
L
$
N
t0) 0)
o_
a c)
(L C)
-o (0
'tr N
to
L
f
J
a (! -FC
c qi
(E L
(s
z
E o oa c G F
llJ (/) ;
:o
3 F€
a
t(l)c) cD o-
c $
.g o) 0)
Y -c
N
).
o)
c
(!
J
$ tio lo lo_
la)
l-
lc l(tr le t:
4'*
-4rE G-c t rl) JJa.-
*lt (/) (u c! ccQc ([ $+ G --lJ)ootN
EE llcf o(l)$q)
ol
c(s (5 0)
0)
o
$
_c.
_c
c(! -c
f f
xc
c
o L
o _c 0) '@ $ rL Y J.O >-o c) to tO 0) )-o CC G o_ cF E (5 o- o ed 3,d o c oa a f Fo E $ c c _o FL c Fg o =o o $ lz $ (E =(tr =(s co FF Y c cc ($(U L
az az
o_
0)
IZ
o
L
c)
a o
L
(g
P'3 ; gE
€
$
b* c-i
c
f G c
k.s
Eg J(S gE e os
(! L $
{o
o) C $ ]Jg ;$ O:J CJ Og
p c
o_
E
t([ lcr lo- o o_15 o-
c(!
'-N([
oNc
$
trb -=rzc
(/,O
o_
lz o c (s N([ lz a o) G -r(S
E
o io o
O(s; ofx Fa
*69t '6a
tct 0) O(s Y 6_o a EPE L(s o.9 l.a ccc lro l.ltD
U'
G ct) f o)
o_
Lil
E o
.g
a
cO
o_
c $ !
F
c
_c
o)
c
$
o)
o_
c
o c o
a $ o) f
0) o_
-c
'a
$ 'jc
E
(tr
0) o_
N
f
L
f
a
oE
f J
co E
o lz
$
(tr
c
c $
Ln
_c
($
co
c f vi $vc (/)$(g cD.-< c_c G N= :(!(o= >rc ru raY*i; ) >r: f '"= -6=(0-- sJ gON hE€
= o- !G
s
a
G
z
U)
f -J
c(s
(s
f
E
ct)
N L
E
a q
(u
a
_o
:)
$
E
q)
E
a L
co)
c($ 'c $ I ct) c $ l
o-
c(! F
ll o
o-
0)
c([
G
a
t$c)
f
I
t
O(EL -:
sq96 lo ta -(/)to-
reL c. 6E(U Y'c kco rgo uL(, i-J: y d<:! (tr U)(trml-(5r c olEr - N o--=
(E
Fks' ECc3,9 =tc 3- f o >'= o6g o)
O)# -(UL 6rc S
3o 5*
53E:-
(so 1gfi q= gc.s I o) @
I 66 {u o) tl) c 5)(lt-E" gEaeg G
o_: x
(uy:f E._ f
-o
l=!i; 3; P'E F E(t e lPs IO (s f loo
s
._ c)
E ES P5
.c0)
c(U o)
c G
! 0) (l)
c)
o O
o
O O O O
o_
(!
O O
m
c
O O
O O
O O
O O
O O
O
O O O O
O
O
N
N
N
o O.
o O.
lr)
o
O O
o o O^ O.
O^
o_
rc)
o
c)
O-
o
O
O O
O O
O
O
O O
--
O O O
O O O. N
O O
O.
O O
q N
cf)
G
o llL
c-c (s(tr .sE N=
'o, ([ _o --i
L
N N
'EL
_cfc $_c .
L
o
_c
cc N
c
$= O)g G
o
:) c(! L>\
-E
hP _cc (trf
(g
_E
-Oc O(s ax -: rutr
hP Eb la CC E
L.-
$P :d o Yc cotc (g (g lo c .E -Os l- c r(S cf ICS J
(s0) f o) '-c l(s t-la.l lo>.;X -o! o _ciz I c(D ltr tr (o lc 6 to lo-o- 16 loo- (s
c)
$ L
(s
f
CL
E pE &s c.l !.-
5 b
k 3c I .3 '= E 3:
=(/)(tr J-o.-.L (u
It=rgo (t1*-c (o c(U .q o) (l)
: AP;E E;3<
v lP l-c ([
ll
o)
c([
J
=
EH PF P
IE ls
l6
)
)
lEe'E€
6a
cc G$
o(s a1 c(s (sc
sE cc
qb
;L
ioC
.J
(s
-Oc
co (s
e(S
-OC e(E
'c
q)
.-6s 6.9 c,o
Fs. _cf 6.q 66' c-o -o -o -:< EE l-lo-- c G EE oc) o0) oo-
c.r
lo-o-
o
=c
OD! $ _QC
3i'
$ aq
c 'c o E c
'-C
cF (E=
o)=
o)
(t)
,c (s
o
o a ([
c
o (s
f
O
$ io
o_
c
ti o_ Io'rt c(o 10(tr l('j f
IFE lr- u.l
N
m
ap r(S -
c cct= (o0-c c(tr(E o-# of -Y.
lP.3 lc (s tr =
lo=(/) 6 l.=
le
.-
(S
l6 $ot-
a
f O
t
J
o_
c
t.Ll
ro
c)
(L
c
G
c(g
$ _c (!
-C
co
co
$
lz N
t0)0)
a o-
c $
CS
N
]C
c
O
o_
c
cN$ c0
$
g
(o
.g
E
E
.g
c$ c(0
o
o N
(! l'o) o) lq) ct) lll c (tr (U
AC GJ :l -c
s
lv o-E=
e
L
L
i
t-L
c(s
E
-(tr ku) (sc 'o, g o(s lzE
I q^ lo,g lo) o
$ f E
o o c la f $ lc G _c lru $ IL IF trl co
IE 1(svS E-
lI
c
(u
rs
Ii; R e
$ o)
o = E
0)
o
_c
a
c
o)
Es O:
E = -.-ii =
ls€E=
(s
:>
c(sY$
I
F o ol
ru
E
c pG
)*
'r-_PL
= ;
$
(/)(E-
C
-:<([f(o U)-- E 3 =€ '-! L v _
)Z
G L
0)
r<
-c
0)
o c(tr
la
l.l(o
l(s l(o
lo tc I
o.l
lo
c(0 o)
c(s !
O (I)
V
o O
(tr
c)
o
o o O
o
':.
.g 00
O O O. c!
o o O
(f O O o' O
e!
(o
O O
N..
q.
O
o o_ O CO
(o
O O OO rc)
s
O O
O
O O $-
O O
o
o O. N.
$
f.*
cl Gl '=
cl ral 'cl (s I
c
o O O O
c) lf)
O
|.r)
O O
O O
O
O
o_
o)
lr)-
q.
o cD-
O O O O
€ q.
cr)
O
O O O O O
:) :) f, j
o',
co
D
O
o oO N
q.
D
? 3
o
o L llL o)
(L LI
cl (5l
'ul
(5l )t JI
(g
E c)
a
o)
o)
'-c
o c
o
$ .E
E
C
o a
$ o)
:f
0)
o-
t._ ou)
C)
O-N A=
-o
$ L (!
Fgr.!
F
c(s f,
E
tc)(D
(5
E c) a O
o_
E
_c.
o o_ a c(5
c0
F
o_
c(tr $
L
(E
-c
L
o f
o c o
_c
E
:J
a
o_
E
f J
J
o
-o E :f
a (s L
$
z
to o a c(s L F
L
c) _o
E f
a (s L
N
z L- (tr O=
*v
G L
$ o) ())
c(g c f
-c o
c N
f N
s
E
ct)
o
Y _c (5
v(t) tr o J
a o (o
:o
c
N L
o
o(g
-
fr*- EE
F ete o)
$
(s
(g
c$c
c(s
{o
o)
c(tr
l
bq bx c'i c-t
io
c
c(o -c (tr
G
o- o- 0-L o) rc) >-o 'a(! CC CC
-c
o 2d R-. =! E Fo FL =N l= (s o
c(5
0)
ro
)<
G c)
o-
_c
(s
co
_c
o_
u,
J
G
$ (t) :i 0)
o to
o-
a c o L
F
c(s L
o c o
_c
E l
u) o_
E
f J
IPHF
F
c $ $
a o)
(s
f
!
O
0)
o-
.U'
$ :c) o E o
v
o_
:<
c
F c
(! .$
_c
c
co
o_
$
(g
:o 0) 0)
o)
c
sh '=o
pN
*3 5_
co
trc b= o--
a
clz $(s c> (tr c(o
o
$ E L
c
($
(s-C
U'
6P 6C
:f
o_
-:f 6L
c(g
o$ co)
IZ f
>r5-ob
=a Gc $ o)c lg $ c lJ (u L l-:z =
0)
o)
gee 8_8.;
c(I) O lz_o F.= >=-o -;(tr (o o-o-c - r:
639 (r= N
(s
c)
o
c
L
_sE f -l-
E
c! c O(o roo H olcu
($
G
-tkcDc* b FPE E o'.! o rs P
< bE
:E
c(5
c
c$
fi. ktE a$e E E" .--oo
CC(/) (s$(s tr o)=
o
o)
gi6 FY l:i=(5z laz
o::r.9=.*Y -o(sc cL ;ico (s(l) XCt) l O-c 7co6 Q'= F o
E rr:-(s
o
c(o
]J
(/) o)-: '=lzf fz (tr:v i o=f c:
c
= 0)
(g
(s
c
I
(f)
L
lz o
o)
$
a (s
(o
{$ (u (U lZ
o6
c
0)
o tcI
a-l
lo-
@
rn
c N
o)
c
o L o
(l)
I
$ o m
c
O o O
O O
O O
O O
o o
c)
O
O O
q
q. O
o O
O O O O
O (o
lr)
|r)
c.i
d o
q.
o_
o' O
o
CA
q
q. c!
\0-
n
G
c'\
o L
vL c)
0.
cc (sO v([
v :-v
o.(s
lz O
CC
.. ul
N
o tn
tO
o
c
fl
c $
=i= c
a
-.(l)(tr -e:
6i A '--$
c(s
o65
J fy
c$
ii, d cn 9! E+ QJ:< r-io o ILIZ rL 0):
t9F$lz0) ' L-:Y 0 -o o L
o
Or-
o
0*r
o.lY
o_!
bFJo->
i....
a
J o)
c$
L
Eo) Llr 3*. ._ii0)6.q v)-'&PP F S 3_U
FSVEr'* 'QoroEofi o >,>! >.x Ess€.s6 €mmt-cn((j. O
c o c
_c
_o
c(U .= :f
E L
o
LL
.c
cc
$
Fr*3ge cY (slz-)<;
XY or= = iig sp
(U o--o rC >.6 v C U)
c(U .g
o) (l)
V
co l/
o)
c
$ -l
=(l)(!(5c{=qtrtrrs c L L >(5 Jq = O c
EFg E s__E3 -Ihb'u h !9+I c..,
EHT+€F^ L >=-O* \u $-r .-l
I
Eg
et
u)=
gu
L
$ a L O o_
q)
o_
.c
:_-
o .G co
(t) f
o
o_
E o o a c $ F L
c CU
f
E c)
E c)
o-
c
(t)
$ $
LN
_c co
'; c c-:a ct X ro rc =r: F.
E F5 $ 395 >c b -c $ X-o = o:J a.Y f
(g
E
a (!
(! c(!
o
U)
c([
:o (s
c(U L
(u
N ! o_
c $ c .N L
0) o_
c
3 e PE: *.*E_g
.(0
$
o_
N
. S 5. P gE
EE
O
c
0)
E
-Ps €s c(tr
o_
Es RaSrn'= *$ o c f (/) oo_c -F(5-c)
c
$,-s.
c $
=-
_c f
o E
O o_
qct 6I u)iz uc >, Gc >._
>U)LA O
E
G
(5(u $-c
(E
c
Ps - e p >
s s*-e5E
:o
c $ L
G
ct)
o)
c c(U
_c :J
= o)
\<
s(o E
f --)
'a o
E> 6oua
Strategi PencaPaian
D.KeterkaitanRenjadenganlndikatorStandarPelayananMinimal dasarnya harus ada pada RPJMD' standar Pelayanan Minimal (sPM) pada
Renja,RKPDdanprofil.Halinidikarenakanmenyangkuthak-hakdasar
pemerintah, baik pemerintah propinsi masyarakat yang harus dipenuhi oleh
maUpunpemerintahkabupaten/kota.Secarakonsepsional,untukdapat pelayanan Minimal (sPM) kedalam dokumen memberi nruatan standar yakni dimulai dari RPJMD, perencanaan harus dilakukan Secara konsisten,
RenstraSKPD,RKPD,RenjaSKPD,KUA-PPASdanberujungpadaRKA yang akan dijadikan bahan bagi APBD' pemerintah Kabupaten samosir belum mempunyai Namun demikian, saat ini standar Pelayanan Minimal (sPM)'
RpJMD yang direvisi untuk tujuan
sehinggadarisegiproseduraluntukmengakomodasiisuStandarPelayanan relatif mustahil' sementara Minimal (sPM) kedalam dokumen perencanaan
terhadapdokumenRenja(RencanaKerja_Tahunan)SKPD,terkendala nomenklatur relatif tidak mudah bahwa judul program yang ada dari segi untukdirubahdisebabkanduahal,yakni:programyangtertulissudahada program tersebut sudah terakomodasi di dokumen Renja, dan nomenklature peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006'
dalam format
Menteri
bahwa program Piiihan yang memungkinkan adalah memastikan
-
program
yangadapadaakhirnyaakanmemberikanhasilatauoutputyangsearah Pelayanan Minimal (SPM) di dengan output yang diharapkan dari Standar setiaP indikatornYa.
ProgramdanKegiatanberdasarkanRenjaDinasTarukimKebersihandan PertamanarrKabupatenSamosirdanperkiraanindikatorStandarPelayanan ini (SPM) dapat disajikan pada tabel di bawah :
Minimal
Tabel 4.6
PerkiraanlndikatorSPMterhadanprogramdankegiatanpadaRenja PROGRAM
KEGIATAN
Program Peningkatan
PenOiOitan
Kapasitas
Sumber
Dava AParatur Prograrn Perencanaan Tata Ruan erogram Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Pelatihan formal
PERKIRAAN INDIKATOR SPM dan T'rdak ada indikator yang terkait
napat foordinasi RTRW Tidak ada indikator anq terkait Kabupaten Samosir Pemetinaraan RTH
Terkait
dengan
indikator
Lingkungan
sehat
Strategi
Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Perencanaan Pengembangan lnfrastruktur
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Peningkatan
Terkait
dengan
indikator
Lingkungan
sehat
rK3
Tidak ada indikator
Pembangunan Sarana yang terkait
dan
Prasarana
Pariwisata Program Pembangunan I nfrastruktu r Pedesaan
-
Perencanaan
Terkait
Pembangunan Jalan
indikator
Perdesaan
dan
Lingkungan
sehat
lK3
Perkotaan
-
dengan
Pembangunan Jalan Lingkungan
- Monitoring Program
Lingkungan dan Perumahan Sehat Permukiman
Evaluasi dan PelaPoran fenyediaan Sarana Air Bersh dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi masyarakat miskin
Program Peningkatan
- Pembangunan
Sarana dan Prasarana Aparatur
-
Pematangan
tK3
Tidak ada indikator yang terkait
Gedung kantor
Penataan
Terkait indikator Lingkungan
dan Lokasi
Kompleks Perkantoran Parbaba - Pemelih araan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional - Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkaPan gedung kantor
Penyediaan Prasarana Program Sarana Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Perencanaan Program Pembangunan Pembangunan saluran drainase dan saluran drainase dan Goronggorong gorong gorong - Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong - Monitoring, Evaluasi dan PelaPoran
Terkait
dengan
indikator
Lingkungan
sehat
tK3
dengan Terkait indikator sehat Lingkungan tK3
an 2012 Sumber : Renja Dinas Tarukim Kebersihan dan Pertaman
Berdasarkan tabel diatas program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tarukim Kebersihan dan Pertamanan ternyata lebih ditekankan kepada
pemenuhan indikator pemenuhan Lingkungan yang Sehat, hal ini mengisyaratkan bahwa pemenuhan 2 (dua) indikator lainnya yaitu cakupan rumah layak huni dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah Samosir' Jangka waktu pemenuhan target yang tergolong lama sekitar 25 tahun dan dengan kompleksitas wilayah yang tidak sebesar kota, pemenuhan terhadap indikator cakupan rumah layak huni dan cakupan rumah layak huni yang
terjangkau disinyalir menjadi sebab bukan prioritas bagi Pemerintah Kabupaten ini. Adapun berdasarkan data sementara yang dikumpulkan cakupan rumah layak huni pada Kabupaten ini telah mencapai sedikitnya g0%. Kementerian Perumahan Rakyat telah meminta komitment Pemerintah
Daerah dalam program pembangunan rumah swadaya dengan mengalokasikan dana bagi pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat miskin di daerahrrya masing
- masing walaupun jumlahnya tidak
terlalu besar (KemenPe ra, 2012)
Selanjutnya, Rencana kinerja Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan pertamanan pada dasarnya harus merealisasikan Standar Pelayanan Minimal (sPM) sehingga dari kegiatan tersebut dapat ditambahkan kegiatan
sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai Standar Pelayanan Minimal (sPM). Sebagai contoh dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini : Tabel 4.7 contoh Perkiraan Kegiatan yang dapat ditambahkan pada kegiatan Yang ada Pada Renja No
1
Kegiatan
Perkiraan lndikator SPM
Output Kegiatan SPM
penyediaan
Terkait dengan indicator Lingkungan sehat lK3
Penambahan jumlah lingkungan sehat
Sarana Bersh
Air dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi masyarakat miskin
Kegiatan
Yang
ditambahkan sesuai dengan Permen bidang Perumahan Rakvat 1. Sosialisasi dan bantuan teknis 2. Pendataan dan pemutakhiran data lingkungan perumahan J. Perizinan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); 4. Pengawasan, pengendalian, koordinasi
Strategi Pencapaian SPM Bidang Peruma
indikator Begitupula hal yang sama terhadap program yang terkait dengan ditambahkan rumah layak huni dan rumah layak huni yang terjangkau dapat sesuai dengan peraturan menteri bidang perumahan rakyat'
kegiatan
Sementara terkait dengan besaran anggaran pada kegiatan
- kegiatan yang
ditambah' ditambahkan tersebut, bila dirasa perlu dapat diusulkan untuk dan kecuali sudah ditetapkan 'pagu' nya. Pencantuman daftar kegiatan tentang output yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat diharapkan Standar Pelayanan Minimal (sPM) bidang Perumahan Rakyat pemenuhan anggarannya lebih dapat diprioritaskan karena menyangkut terealisir' hak dasar nrasyarakat sehingga pemenuhan sPM dapat segera maka Dengan upaya mengadopsi muatan SPM ke dalam Renja tersebut, valid' pemerintah Kabupaten samosir akan mempunyai baseline yang standar Pelayanan Minimal (sPM) pada akhirnya harus dilaksanakan standar sehingga hal mendasar bagi pemerintah daerah memiliki baseline indikator terkait' Pelayanan Minimal (sPM) melalui informasi capaian setiap dan Terkait dengan program atau kegiatan, Dinas Tarukim Kebersihan program Pertamanan dapat mengenrbangkan atau menciptakan program yang berkaitan terhadap pemenuhan perumahan rakyat seperti pada program kegiatan yang dilaksanakan pada pemerintah daerah lainnya' perbaikan sebagai contoh Program peningkatan kualitas permukiman dan
kampung yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan di indikator kinerja yaitu Makin baiknya kehidupan penduduk miskin aman pemukiman kumuh; Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, dan terjangkau dengan titik berat pada masyarakat miskin dan bagi berpendapatan rendah; Tersedianya prasarana dan sarana dasar kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat; dan Terlaksananya pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat'
E. PelaPoran dan Evaluasi standar Mekanisme Pelaporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian : Pelayanan Minimal (sPM) mengacu kepada diagranr alir berikut Bupati/Walikota
Gubernur
Eva I ua si
strategi Pencapaian sPM Bidang Perumahan Rakyat l(abupaten samosir
Bupati menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. kemudian Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan kepada Menteri Perumahan Rakyat. Sedangkan secara teknis, Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan kepada Bupati dengan
tenrbusan dinas yang menangani perumahan propinsi. Kemudian Bupati menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada Gubernur dan berdasarkan laporan tersebut, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan kepada Dinas Tarukim KabuPaten Samosir.
Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah kabupaten samosir adalah bagaimana melaporkan penerapan dan hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidangnya sehingga dapat diketahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kemudian dilakukan evaluasi. Pada dasarnya dalam format teknis pelaporan penerapan Standar pelayanan Minirnal (SPM) pada pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, lebih lanjut
diserahkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Departemen dalam bentuk petunjuk teknis.
Non-
Strategi Pencapaian SPM Bidqnq lgumahan Ralqat Kab
Begitupula hal yang sama terhadap program yang terkait dengan indikator rumah layak huni dan rumah layak huni yang terjangkau dapat ditambahkan kegiatan sesuai dengan peraturan menteri bidang perumahan rakyat'
yang sementara terkait dengan besaran anggaran pada kegiatan - kegiatan ditambahkan tersebut, bila dirasa perlu dapat diusulkan untuk ditambah, kecuali sudah ditetapkan 'pagu' nya. Pencantunran daftar kegiatan dan output yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat diharapkan anggarannya lebih dapat diprioritaskan karena menyangkut pemenuhan terealisir' lrak dasar masyarakat sehingga pemenuhan SPM dapat segera maka Dengan upaya mengadopsi muatan SPM ke dalam Renja tersebut, pemerintah Kabupaten Samosir akan mempunyai baseline yang valid' Stanclar Pelayanan Minimal (SPM) pada akhirnya harus dilaksanakan
Standar sehingga hal mendasar bagi pemerintah daerah memiliki baseline pelayanan Minimal (SPM) melalui informasi capaian setiap indikator terkait'
Terkait dengan program atau kegiatan, Dinas Tarukim Kebersihan dan program Pertamanan dapat mengenrbangkan atau menciptakan program yang berkaitan terhadap pemenuhan perumahan rakyat seperti pada program kegiatan yang dilaksanakan pada pemerintah daerah lainnya' perbaikan Sebagai contoh Program peningkatan kualitas permukiman dan kampung yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan di indikator kinerja yaitu Makin baiknya kehidupan penduduk miskin pemukiman kumuh; Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, aman
dan terjangkau dengan titik berat pada masyarakat miskin
dan
bagi berpendapatan rendah; Tersedianya prasarana dan sarana dasar Terlaksananya kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat; dan
pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat'
E. PelaPoran dan Evaluasi Standar Mekanisme Pelaporan tahunan t
Gubernur
Eva
luasi
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
Bupati menyusun dan menyampaikan Iaporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. kemudian Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan kepada Menteri Perumahan Rakyat. Sedangkan secara teknis, Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan kepada Bupati dengan
tembusan dinas yang menangani perumahan propinsi. Kemudian Bupati menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada Gubernur dan berdasarkan laporan tersebut, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan kepada Dinas Tarukim Kabupaten Samosir.
Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah kabupaten Samosir adalah bagaimana melaporkan penerapan dan hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidangnya sehingga dapat diketahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kemudian dilakukan evaluasi. Pada dasarnya dalam format teknis pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, lebih lanjut
diserahkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Departemen dalam bentuk petunjuk teknis.
Non-
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Ral
BAB V PENUTUP
Dengan kompleksitas permasalahan perumahan yang tidak sebesar seperti kota - kota di lndonesia, Dinas Tarukim Kebersihan dan Pertamanan pada pelaksanaan program dan kegiatan lebih memprioritaskan
pada indikator lingkungan yang sehat terlihat dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada pada rencana kinerja lebih banyak diarahkan
kepada pemenuhan indikator tersebut. Adapun pemenuhan lndikator lingkungan yang sehat sebenarnya memang sejalan dengan visi Dinas Tarukim Kebersihan dan Pertamanan sendiri yaitu meningkatkan infrastruktur permukiman, kebersihan, pertamanan berbasis kepariwisataan.
Namun demikian, indikator lainnya tetap harus menjadi issu utama guna percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan target
nasional. Salah satu program yang diciptakan dalam cakupan rumah layak
huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti program rumah tumbuh yaitu program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau Program peningkatan kualitas permukiman dan perbaikan kanrpung dengan indikator kinerja yaitu Makin baiknya kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh.
Selain itu diperlukan "political will" dengan mendorong daerah untuk
segera menyusun Peraturan Kepala Daerah sebagai komitmen dalam menekankan pentingnya Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan
pada Kabupaten Samosir terakhir tak kalah pentingnya
adalah
pengalokasian anggaran dalam rangka percepatan penerapan Starrdar Pelayanan Minimal harus benar dicermati sehingga apa yang ditetapkan dapat tercapai. Pangururan,
BU PATI
eptember 2012 OSIR,
MANGINDAR SIMBOLON
Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Samosir
DAFTAR PUSTAKA
Budihardjo, Eko. 2006."Sejumlah Masalah Permukiman Kota". Bandung: P.T. Alumni
Budihardjo,
Eko dan
Hardjohubojo, Sudanti. ('1993)."Kota Berwawasan
Lingkungan". Bandung: P.T. Alumni
Syaukani, H, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid. 2003. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PUSKAP.
Sugiyono. 20O9."Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D".Bandung: Alfabeta
Yudohusodo, Siswono .'1991."Rumah Untuk Seluruh Rakyat". Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
Yunus, Hadi Sabari. 200B."Dinamika Wilayah Peri-Urban: Determinan Masa Depan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Yuwono, Teguh (ed )
2001. Manajemen Otonomi Daerah:
Membangun
Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: CLOGAPPS Diponegoro University.
GfZ. 2004. Pegangan Memahami Desentralisasi: Beberapa
Pengertian tentang Desentralisasi. Yogyakarta: Pembaruan. lchwan Muis. (2010, September). Retrieved Agustus 29, 2012, from lchwan Muis Website : http://ichwanm uis. com detik finance. (2012, Februari 16). Retrieved April 4,2012, from detik finance web site: http://www.fi nance.detik. com
Sekretariat Negara RI. (2012, April 21) Retrieved Agustus 28, 2012, from Sekretariat Neg ara Website: http://www. setkab. g o. id
