-1-
PROVINSI GORONTALO KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR : 36/
/ I /20152015013
TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA GORONTALO WALIKOTA GORONTALO, Menimbang
: a. bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan dan barang daerah akibat tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang perlu pengaturan penyelesaian kerugian daerah; b. bahwa agar pemulihan kerugian daerah dapat berjalan efektif dan efisien perlu membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Gorontalo;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Pembentukan (Lembaran
Nomor
29
Daerah-daerah
Negara
Republik
Tahun Tingkat
1959 II
Indonesia
di
tentang Sulawesi
Tahun
1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang
Nomor
38
Tahun
2000
tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-24. Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
2004
(Lembaran
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2004
Nomor
Republik
66,
Indonesia
Nomor 4400); 6. Undang-Undang Perimbangan
Nomor
Keuangan
33
Tahun
Antara
2004
Pemerintah
tentang
Pusat
dan
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
5587)
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
-3Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Tahun
2007
(Lembaran
Nomor
82,
antara
Pemerintah,
dan Pemerintahan Daerah Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. 18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 11). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
-4KEDUA
: Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas : a. menganalisa dan mengevaluasi kasus tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah; b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah; c.
memberi
pendapat,
saran
dan
pertimbangan
kepada
Walikota Gorontalo pada setiap kasus yang menyangkut keuangan
dan
barang
daerah
termasuk
pembebanan,
banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin,
penyerahan
melalui
Badan
Peradilan
serta
penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 kepada Walikota Gorontalo secara periodik. KETIGA
: Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
pada
Diktum KEDUA, Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Gorontalo mengadakan pertemuan
dan
sidang
secara
berkala/periodik
minimal
1 (satu) kali dalam sebulan yang dihadiri oleh seluruh Anggota Majelis
yang
dipimpin
langsung
oleh
Ketua
Majelis
Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah serta melaporkan hasil pertemuan Majelis kepada Walikota Gorontalo. KEEMPAT
: Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota Gorontalo sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
KELIMA
: Dalam melaksanakan tugas, Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Gorontalo dibantu oleh Sekretariat.
KEENAM
: Sekretariat
sebagaimana
dimaksud
pada
Diktum
KELIMA
pelaksanaan
tugas
Majelis
mempunyai tugas : a. membantu
kelancaran
Pertimbangan;
-5b. membantu menerima, mencatat, mengumpulkan, mengelola dan menatausahakan kasus-kasus tuntutan ganti rugi; c.
membantu
menyiapkan
dan
menyampaikan
undangan
sidang/rapat Majelis Pertimbangan; d. membantu
melaksanakan
sidang/rapat
Majelis
Pertimbangan; e.
membantu menyiapkan konsep Keputusan Sidang majelis Pertimbangan
serta
keperluan
bagi
Anggota
Majelis
Pertimbangan; f.
membantu
membuat
risalah
sidang/rapat
Majelis
Pertimbangan; g.
membantu
menyiapkan,
mengumpulkan,
menyusun
data/berkas dalam proses penyelesaian tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap; h. membantu
mempersiapkan,
mengumpulkan
dan
mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Walikota yang menyangkut Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; i.
menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas ke Walikota Gorontalo
mengenai
perkembangan penyelesaian
kasus
kerugian daerah secara periodik. KETUJUH
: Sekretariat
Majelis
Pertimbangan
Tuntutan
Ganti
Rugi
Keuangan dan Barang Daerah Kota Gorontalo berkedudukan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo. KEDELAPAN : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan
tugasnya
dibantu
oleh
Anggota
Sekretariat
Majelis yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan
dan
Aset
Daerah
dan
unsur
Inspektorat
Kota Gorontalo. KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan dan Unsur Sekretariat diberikan insentif. KESEPULUH : Biaya
yang
timbul
akibat
pelaksanaan
keputusan
ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Gorontalo.
Pada saat Keputusan
KESEBELAS
ini mulai berlaku maka
Keputusan
Walikota Gorontalo Nomor : 72lLlll2A15 tentang Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang I
Daerah Kota Gorontalo dinyatakan tidak berlaku.
I
KEDUABELAS
:
Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Di tetapkan di Gorontalo,
padatanggal
}J
--
WALIKOTA GORONTA'O,g
A. TAHA
Tembusan disampaikan kepada yth:
1. 2. 3.
Gubernur Gorontalo. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo
Masing-masing yang bersangkutan.
.
2A16
NOlv{OR:-r
7
TENTANG
l, l- llArc
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH KOTA GORONTALO. NO
JABATAN WALIKOTA GORONTALO WAKIL V{ALIKOTA GORONTALO SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO
1.
2. J.
4. J.
6.
7. 8. 10.
11.
12.
13.
KEDUDUKAN DALAM MAJELIS PERTIMBANGAN
INSPEKTUR KOTA GORONTALO ASSISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN APARATUR KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA ASSISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPAT"A BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PEIATIHAN KOTA GORONTALO KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTNLO KEPAI,A BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO . SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA GORONTALO . KASUBAG EVALUASI DAN PEI,APORAN . INSPEKTUR PEMBANTU \IiILAYAI{ I,
-
.
II, uI,
IV
PEMBINA PENGARA}I KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN TIDAK DITVAKILKAN WAKIL KETUA I MERANGKAP ANGGOTA WAKIL KETUA II MERANGKAP ANGGOTA SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
BESARAN INSENTIF / KEGIATAN SIDANG Rp.3.5OO.0OO.Rp.3.000.000"Rp.2.5O0.000,
Rp. 2.250.000,Rp. 2.250.000,Rp.2.25O.O00,
ANGGOTA
Rp.2.OO0.OOO,-
ANGGOTA
Rp.2.000.000,-
ANGGOTA
Rp.2.0OO.O0O,-
ANGGOTA
Rp.2.0OO.0OO,-
ANGGOTA
Rp.2.000.000,
SEKRETARIAT MAJELIS
Rp.1.75O.000,-
Rp.1.750.000,Masing-masing
G
Rp" 1.750.0O0,Rp.1.5O0.OOO,-
KASUBAG PROGRAM DAN PERENCANAAN KASUBAG UMUM DAN ADMINISTRASI STAF SUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN (6 ORANG)
Rp.1.50O.00O,-
Masing-masing Rp.1.500.000,-
A. TAHA
