www.bphn.go.id
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR :04/DPR Rl/11/2012-2013 TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS T AHUN 2013 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dewan Juncto Pasal 60 huruf a dan huruf b .Peraturan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, Juncto Pasal 40 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2013; b. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 T3hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan P€rwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 3. Peraturqn Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib; 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tata Ca;-a Penyusunan Program Legislasi Nasional;
Memperhatikan
Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke 12 tanggal 13 Desember 2012;
-2-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2013.
PERTAMA
Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
KEDUA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Pimpinan DPR Rl; 2. Ketua DPD Rl; 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl; 4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Rl;. 5. Ketua Komisi I sampai dengan XI DPR Rl; 6. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR Rl; 7. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Indonesia, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura; 8. Sekretaris Jenderal DPR Rl; 9. Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPRRI; 10. Deputi Persidangan dan KSAP Sekretariat Jenderal DPRRI; 11. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal13 Desember 2012 K E T U A,
·---------......
DR. H. MARZUKI All~~ .
.
www.bphn.go.id
•
- 3-
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 04/DPR/11/2012-2013 TANGGAL : 13 DESEMBER 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS T AHUN 2013
'
' NO
,,
'
I
'
PENYIAPAN RUUDAN NA
JUDUL RUU
1.
RUU tentang Komponen Pertahanan Negara.
2.
RUU tentang Aparatur Sipil Negara.
3.
RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah.
4.
RUU tentang Mahkamah Agung.
DPR
5.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nom or 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan. (Judul dalam Prolegnas: RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar).
DPR
6.
Cadangan
Pemerintah
DPR
Pemerintah
DPR
7.
RUU tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani.
8.
RUU tentang Jalan.
9.
RUU tentang Perdagangan
Pemerintah
10.
RUU tentang Perindustrian.
Pemerintah
11.
RUU tentang Keantariksaan.
Pemerintah
12.
RUU tentang Jaminan Produk Halal.
13.
RUU tentang Tenaga Kesehatan.
dan
DPR
DPR
DPR
Pemerintah
KETERANGAN RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisi I RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisill . RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisi II RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisi Ill RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisi Ill RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisi IV
RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisi IV RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisi V RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisi VI RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di KomisiVI RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisi VII RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisi VIII RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisi IX
www.bphn.go.id
-4-
.
NO
"·.
PENYIAPAN RUU'DAN NA
JUDUL RUU
14.
RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
15.
RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah.
Pemerintah
16.
RUU tentang Keuangan.
Pemerintah
17.
RUU tentang Usaha Perasuransian.
18.
RUU tentang Percepatan Daerah T ertinggal.
19.
RUU tentang Organisasi Masyarakat.
20.
RUU tentang Keamanan Nasional.
21.
25 .
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nom or 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. (Judul dalam Prolegnas: RUU tentang Perlakuan Khusus Daerah Kepulauan). RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. (Judul dalam Prolegnas: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). RUU tentang Perjanjian lnternasional.
26.
RUU tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah
27.
RUU tentang Desa.
Pemerintah
28.
dan RUU tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pi dana Pendanaan Terorisme.
Pemerintah
29.
RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
22 .
23.
24.
Jaring
Pengaman
DPR
Sistem
Pembangunan
'·
Pemerintah
DPR
DPR
Pemerintah
DPR
DPR
DPR
KETERANGAN RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisi X RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Komisi XI RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di KomisiXI RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di KomisiXI RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Baleg RUU dalam tahap .Pembicaraan Tk.l di Pans us RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Pans us RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Pansus RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Pansus RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Pans us
DPR
RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Pansus
DPR
RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Pansus RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. l di Pansus RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Pansus RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. l di Pansus
DPR
RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. l di Pansus
www.bphn.go.id
- 5-
,.
'NO
..
. .,
.JUDULRUU . . ~
:
. · <.
PENYIAPAN RUUDAN NA
KETERANGAN
30.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
DPR
RUU telah ditetapkan menjadi usul DPR
31.
RUU tentang Kepalangmerahan.
DPR
32.
RUU tentang Keinsinyuran.
DPR.
33.
RUU tentang Keperawatan.
DPR
34.
RUU tentang Pengelolaan lbadah Haji.
DPR
35 .
RUU tentang Pertanahan.
DPR
36.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
DPR
RUU telah ditetapkan menjadi usul DPR RUU telah ditetapkan men jadi usul DPR RUU dalam tahap harmonisasi RUU dalam tahap harmonisasi RUU dan NA disiapkan oleh . Komisill RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IV
37.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nom or 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
DPR
38.
RUU tentang Pencarian dan Pertolongan.
DPR
39.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
DPR
40.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VII
41.
RUU tentang Kesetaraan Gender.
DPR
42.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga .
DPR
43.
RUU tentang Kesehatan Jiwa.
DPR
44.
RUU tentang Kebudayaan.
DPR
45.
RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional.
DPR
46.
RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus.
DPR
47.
RUU tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nom or 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh KomisiVIII RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X RUU dan NA disiapkan oleh Komisi XI
.
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V RUU dan NA disiapkan oleh KomisiVI
www.bphn.go.id
- 6-
.. .
.'
I'· . ,
,.
NO
,;
0
_ ,
.
.:-,. . .
JUD.UL RUU
.
.
PENYIAPAN RUU DANNA
'
'
KETERANGAN '· •·
..
48.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nom or 27 Tahun 2009 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan · Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
DPR
.RUU dan NA disiapkan oleh Baleg
49.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden .
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Baleg
50 .
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nom or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Baleg
51.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh .Baleg
52.
RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Baleg
53.
RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Pemerintah
54.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pemerintah ·
55.
RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pemerintah
56.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pemerintah
57.
RUU tentang Administrasi Pemerintahan.
Pemerintah
58.
RUU tentang Rahasia Negara.
Pemerintah
59.
RUU tentang Pertembakauan.
60.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Man usia.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian AQama RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RUU dan NA disiapki:m oleh Kementerian Hukum dan HAM RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahanan RUU dan NA disiapkan oleh Baleg RUU dan NA disiapkan oleh Komisi Ill
61.
RUU tentang Konservasi Tanah dan Air.
DPR
62.
RUU tentang Kelautan.
DPR
63.
tentang RUU Beralkohol.
*
Pengaturan
DPR
Minuman
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IV RUU dan NA disiapkan oleh DPD RUU dan NA disiapkan oleh Baleg
www_.bphn.go.id
•
- 7-
'>
"
PENYIAPAN RUU DANNA
NO
· JUDULRUU
64.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Pemerintah
65.
RUU tentang Panas Bumi.
Pemerintah ·
66.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Karban.
Pemerintah
67.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Pemerintah
68.
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.
Pemerintah
69.
RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Pemerintah
70.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan An tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah
KETE,RANGAN
,,
·.
RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuanoan RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Standardisasi Nasional RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan
.
*
Keterangan 59. Menunggu judul yang tepat sesuai dengan kesepakatan Rapat Paripurna DPR Rl tanggal 13 Desember 2012.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Desember 2012
www. bphn~go .id
..
- 8-
LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 04/DPR/11/2012-2013 TANGGAL : 13 DESEMBER 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2013
DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1. 2.
RUU Kumulatif Terbuka Akibat'Putusan Mahkamah Konstitusi.
4.
RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran .• dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabu aten/Kota.
5.
RUU Pen
Peraturan Pemerintah
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Desember 2012 K E T U A,
r::::_.U.:::~:.,_IA-L-IE-1{-~-.--~
www.bphn.go.id
