TENTANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

0"1

/DPR RIIII/2011-2012

TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, Juncto Pasal 60 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012; b. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;

Mem perhatikan

Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke 15 tanggal 160esember 2011;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2012.

PERTAMA

Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan UndangUndang Prioritas Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEOUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini. akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Pimpinan OPR RI; 2. Ketua OPO RI; 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI; 5. Ketua Komisi I sampai dengan XI OPR RI; 6. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan OPR RI; 7. Ketua Fraksi PD. Fraksi PG, Fraksi POI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Parta; Gerindra dan Fraksi Partai Hanura; 8. Sekretaris Jenderal OPR RI; 9. Oeputi Perundang-Undangan Setjen OPR RI; 10. Oeputi Persidangan dan KSAP Setjen OPR RI; 11. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal OPR RI.

Oitetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Oesember 2011

K E T U A,

-

R. H. MARZUKI ALiE _

-2-

/' LAMPI RAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : (Jl, /DPR/11/2011-2012 TANGGAL : 'b DESEMBER 2011

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2012

NO

JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

PENGUSUL

KETERANGAN

1

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nemer 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Pansus

2

RUU tentang Sosial

DPR

3

RUU tentang Organisasi Masyarakat

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di Pansus RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Pans us

4

RUU tentang Aparatur Sipil Negara

DPR

5

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar

DPR

6

RUU tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani

DPR

7

RUU tentang Pangan

8

RUU tentang Mikre

9

RUU tentang Pendidikan Tlnggi

Penanganan

Lembaga

Kenflik

dan

DPR

Keuangan

DPR

DPR

-3-

RUU dalam Pembicaraan Kemisi II dalam RUU Pembicaraan Komisi IV dalam RUU Pembicaraan Kemisi IV dalam RUU Pembicaraan Komisi IV

tahap Tk.1 di tahap Tk.1 di tahap Tk.1 di tahap Tk.1 di

dalam tahap RUU Pembicaraan Tk.l di Kemisl VI tahap dalam RUU Pembicaraan Tk.1 di Komisi X

/ NO


PENGUSUL

KETERANGAN

10

RUU tentang Pendidikan Kedokteran

11

RUU tenlang Komponen Cadangan Pertahanan Negara

PEMERINTAH

12

RUU lenlang Keamanan Nasional

PEMERINTAH

13

RUU lentang Keistimewaan Provinsi Daerah ISlimewa Yogyakarla

PEMERINTAH

14

RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PEMERINTAH

15

RUU tentang Koperasi

PEMERINTAH

dalam tahap RUU Pembicaraan Tk.1 di KomisiVI

16

RUU tentang Pengurusan Negara dan Piulang Daerah

PEMERINTAH

17

RU U tentang Industri Pertahanan dan Keamanan

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.l di KomisiXI RUU telah ditelapkan menjadi usul DPR

18

RUU tentang Percepalan Pembangunan Daerah Tertinggal

DPR

RUU telah ditetapkan menjadi usul DPR

19

RUU tentang Jaminan Produk Halal

DPR

RUU telah dilelapkan menjadi usul DPR

20

RUU tentang Jalan

DPR

RUU dalam harmonisasi

21

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi I

22

RUU tentang Pertanahan

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi II

23

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pidana Pemberantasan Tindak Korupsi

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi III

Piulang

-4-

DPR

dalam tahap RUU Pembicaraan Tk.1 di Komisi X RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.1 di Komisi I dalam lahap RUU Pembicaraan Tk.1 di Komisi I RUU dalam lahap Pembicaraan Tk.1 di Komisi II dalam lahap RUU Pembicaraan Tk.l di Komisi III

tahap

F

/ NO

24


PENGUSUL

KETERANGAN

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

OPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IV

OPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V

26

RUU tentang Pertolongan

dan

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V

27

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Neqara RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi RUU tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Hai; RUU tentang Kesetaraan Gender

OPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VI

OPR

RUU dan NA d;siapkan oleh Komisi VII

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII

OPR

RUU dan NA disiapkan oleh Kom isi VIII

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Kerja Perlindungan Tenaga Indonesia di Luar Neqeri RUU tentang Keperawatan

OPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX

OPR


33

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

OPR


34

RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus

OPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X

35

RUU lentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

OPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi XI

36

RU U tentang Pengawasan Dbat dan Makanan serta Pemanfaatan Dbat Asli Indonesia

OPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

25

28

29

30 31

32

Pencarian

-5-

NO

37


PENGUSUL

KETERANGAN

RUU lenlang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 lenlang Jabalan Nolaris

DPR


RUU lenlang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 lentang Kejaksaan Republik Indonesia 1-39 RUU lenlang Perubahan Keliga Alas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 lenlang Mahkamah Agung

DPR


DPR


DPR


DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

38

40

41

RUU tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah RUU tenlang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan

42

RUU tentang Pembiayaan Perumahan Rakyat

DPR

43

RUU tenlang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 lenlang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

DPR


44

RUU lenlang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan Negara

DPR


45

RUU lenlang Lambang Palang Merah

DPR


46

RUU lenlang Keinsinyuran

DPR

47

RUU lentang Perubahan Alas Undang'Undang Nomor 24 Tahun 2000 tenlang Perjanjian Internasional

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

48

lenlang RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakal Adal RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji

DPR


PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan Kemenlerian oleh Anama

49

- 6-

NO

JUDUL RANOANGAN UNDANG-UNDANG

PENGUSUL

KETERANGAN

50

RUU tentang Desa

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

51

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PEMERINTAH


52

RUU tentang Daerah

Kepala

PEMERINTAH


53

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

54

RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan Kementerian oleh Hukum dan HAM

55

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

56

RUU tentang Tenaga Kesehatan

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Kesehatan

57

RUU tentang Jaring Sistem Keuangan

Pengaman

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan

58

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasurasian

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan Kementerian oleh Keuangan

59

RUU tentang Pemerintahan

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB

60

RUU tentang Perdagangan

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan Kementerian oleh Perdagangan

61

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan Kementerian oleh Perindustrian

62

RUU tentang Veteran

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan Kementerian oleh Pertahanan

Pemilihan

Administrasi

-7-

/ NO


PENGUSUL

KETERANGAN

63

RUU tentang Rahasia Negara

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahananl Lamsaneg

64

RUU tentang Keantariksaan

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ LAPAN

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1L Desember 2011 K ETUA.

R. H. MARZUKI ALiE /

-8-

~

-

LAMPI RAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR /DPRIII/2011-2012 TANGGAL: DESEMBER 2011

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA 1

Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional

2

Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

3

Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4

Daftar RUU Kumulatif Kabupaten/Kota

5

Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Terbuka

tentang

Pembentukan

Daerah

Provinsi

dan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal , ~ Desember 2011 KETUA.

::=:K-I-A-L-IE-----""

- 9-

TENTANG

Recommend Documents