TENTANG PENULIS PENGANTAR BAGIAN KEDUA: KECURIGAAN-KECURIGAAN DI MASA LALU 3 BAGIAN KETIGA: 5 SYARAT PEMBERIAN KESEMPATAN 5

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

i

TENTANG PENULIS

ii

PENGANTAR

iii

BAGIAN PERTAMA: BILA KONTRAK DIPUTUS, OUTPUT PENGADAAN TIDAK TERWUJUD

1

BAGIAN KEDUA: KECURIGAAN-KECURIGAAN DI MASA LALU

3

BAGIAN KETIGA: 5 SYARAT PEMBERIAN KESEMPATAN

5

BAGIAN KEEMPAT: JANGAN BAYAR 100%, KALAU PEKERJAAN BELUM SELESAI !

BAGIAN KELIMA: PMK NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PMK NOMOR 243/PMK.05/2015

DOWNLOAD NASKAH LENGKAP PMK

i Fajri Hidayat, M.Si | http://pengadaanku.com/

7

8-19

20

TENTANG PENULIS

Fajri Hidayat, M.Si, berasal dari tepian danau Maninjau, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sekitar 140 km dari kota Padang. Lahir di Bandar Jaya Lampung Tengah, 8 April 1981. Pendidikan terakhir Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Sejak tahun 2011 hingga sekarang, bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Agama, tepatnya di IAIN Imam Bonjol Padang. Penulis pernah ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sekretaris Satuan Pengawas Intern (SPI), Penyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU IAIN Imam Bonjol Padang, Anggota Pokja ULP, Ketua Pokja ULP, dan Kepala ULP. Penulis juga merupakan pemilik blog PENGADAANKU.com yang beralamat di http://pengadaanku.com/. Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected]

ii Fajri Hidayat, M.Si | http://pengadaanku.com/

PENGANTAR

Assalamualaikum, PUJI syukur ke hadirat Allah SWT yang masih tetap memberikan kesehatan dan kesempatan kepada saya untuk terus belajar menulis sampai saat ini. Salawat beserta salam tidak akan lupa pula saya sampaikan untuk Baginda Rasullullah SAW. Besar keinginan saya untuk terus menghasilkan karya-karya yang mudahmudahan berguna bagi orang banyak. Dan, ebook ini merupakan ebook kedua tentang dasar-dasar pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang saya hasilkan. Ebook ini berisi beberapa artikel pendek yang saya gabung menjadi satu. Artikel-artikel tersebut berisi ringkasan tentang tata cara penyelesaian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Sebagaimana ebook pertama, kali ini saya juga menempatkan aturan pendukungnya yaitu PMK NOMOR 194/PMK.05/2014 dan perubahannya yaitu PMK NOMOR 243/PMK.05/2015 yang telah saya jadikan satu naskah, sebagai bagian dari ebook ini. Saya sebenarnya ingin menyampaikan kepada seluruh pengelola pengadaan, agar senantiasa meng-upgrade pengetahuan dengan mempelajari aturan-aturan terbaru. Sebagai pengelola pengadaan yang merupakan bagian dari organisasi pemerintahan, seluruh kegiatan dalam pengadaan, harus selalu dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana lazimnya sebuah karya manusia biasa, ebook ini memang jauh dari kesempurnaan. Saya mengharapkan kritikan dan masukan dari para Anda agar dapat menghasilkan karya-karya lain yang lebih baik di masa mendatang. Demikianlah, ebook ini saya persembahkan untuk Anda yang telah sudi men-download dan membacanya. Silahkan bagikan ebook ini kepada siapa saja yang menurut Anda membutuhkannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pelaksanaan pengadaan dan anggaran negara ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum, Fajri Hidayat, M.Si

iii Fajri Hidayat, M.Si | http://pengadaanku.com/

BAGIAN PERTAMA BILA KONTRAK DIPUTUS, OUTPUT PENGADAAN TIDAK TERWUJUD MENJELANG

berakhirnya tahun anggaran, PPK yang mengelola dana

Rupiah Murni (RM) harus sudah mulai memperhitungkan sejumlah kemungkinan tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Apakah pekerjaan tersebut, terutama pekerjaan konstruksi, akan dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak, atau tidak. Perlu diketahui, pada dasarnya, suatu kontrak tahun tunggal yang dibiayai dengan dana RM, harus selesai dalam tahun anggaran berkenaan. Jadi, sebelum menandatangani kontrak, PPK harus yakin bahwa penyedia memang dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak, dalam tahun tersebut. Artinya, bila ada pekerjaan yang ternyata tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun, harusnya bukanlah sebuah keadaan yang disengaja. Bila akhirnya PPK menghadapi pekerjaan yang diperhitungkan tidak akan dapat diselesaikan sampai akhir tahun, setidaknya ada dua alternatif keputusan yang dapat dipilih. Pertama, memutuskan kontrak secara sepihak. Kedua, melanjutkan penyelesaian pekerjaan pada tahun berikutnya. Dalam tulisan kali ini, saya memfokuskan pada alternatif kedua. Melanjutkan penyelesaian pekerjaan dalam arti memberi kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya pada tahun berikutnya, diperbolehkan dalam aturan pengadaan. Ini diatur dalam pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan a.2 Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No.4 tahun 2015. Alternatif memberikan ‘kesempatan’ ini, memang tidak dinyatakan secara tegas dalam Perpres. Hal tersebut tersirat dalam ketentuan pasal 93 yang mengatur tentang pemutusan kontrak. Dalam pasal tersebut dinyatakan, PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:

1 Fajri Hidayat, M.Si | http://pengadaanku.com/

1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan (pasal 93 ayat (1) huruf a.1). 2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan (pasal 93 ayat (1) huruf a.2). Berdasarkan ketentuan di atas, saya berpendapat, bahwa pemutusan kontrak secara sepihak bukanlah hal utama yang dituju dalam aturan pengadaan. Pengguna jasa harus memperhitungkan banyak hal sebelum membuat keputusan pemutusan kontrak secara sepihak. Salah satu di antaranya adalah segi manfaat pekerjaan yang sedang dilaksanakan tersebut. Pekerjaan yang sedang dilaksanakan, misalnya pembangunan gedung, tentu merupakan suatu kebutuhan yang sudah direncanakan dengan matang pada saat penyusunan anggaran. Ini terkait dengan prinsip efisiensi dan efektifitas yang harus diterapkan dalam pengadaan. Bila kedua prinsip tersebut ingin diterapkan, harusnya output dari pekerjaan tersebut harus diwujudkan. Pemutusan kontrak sepihak, dengan alasan penyedia telah cidera janji/tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, tentu bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas. Mengapa demikian? Karena dengan diputusnya kontrak, pekerjaan yang telah dilaksanakan sekian lama tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Artinya, sejumlah uang yang telah dibayarkan pada termin-termin sebelumnya, akan terbuang sia-sia. Uang negara telah banyak terbelanjakan, tapi output-nya tidak ada. Memang tidak dapat dipungkiri, ketidaksanggupan penyedia menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang disepakati merupakan sebuah wanprestasi/cidera janji. Namun, untuk kepentingan yang lebih besar (terwujudnya output pengadaan), berdasarkan aturan pengadaan, penyedia sebaiknya diberi kesempatan untuk menyelesaikannya. Pun demikian, perlu diketahui, bahwa pemberian kesempatan kepada penyedia bukan berarti menambah waktu pelaksanaan pekerjaan. Pada dasarnya, ketika kontrak berakhir, waktu pelaksanaan pekerjaan juga telah berakhir. Pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, semata-mata merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap uang rakyat yang telah dibelanjakan sebelumnya. Dengan kata lain, aturan itu bukanlah untuk membela penyedia. Penyedia harusnya tetap diperlakukan sebagai pihak yang telah bersalah, karena telah cidera janji. Untuk itulah, pemberian kesempatan ini memiliki konsekuensi denda yang harus dibayar penyedia selama waktu yang diberikan.


BAGIAN KEDUA KECURIGAAN-KECURIGAAN DI MASA LALU DI masa lalu, orang-orang akan menaruh curiga, bila di awal bulan Januari, suatu perusahaan konstruksi masih melaksanakan pekerjaan pada proyek pemerintah. Para wartawan dan LSM pun biasanya akan berkeliaran di sekitar proyek tersebut. Apa yang mereka cari? Sebagai mantan wartawan, saya tentu tahu persis apa yang dicari media dan LSM di sekitar proyek pemerintah yang ‘diduga bermasalah’. Ya, mereka memastikan informasi, bahwa kontraktor masih bekerja, sementara waktunya telah habis (khusus proyek tahun tunggal). Ini adalah berita yang akan menjadi hangat bila dipublikasikan. Mereka akan curiga bahwa telah terjadi kongkalikong antara pengguna jasa dengan kontraktor. Berdasarkan logika mereka (dan saya) waktu itu, pastilah telah terjadi pemufakatan jahat antara pengguna jasa dengan kontraktor. Inilah yang saya maksud ‘diduga bermasalah’ tersebut. “Kan sekarang sudah bulan Januari, kok kontraktor masih bekerja? Padahal kan tahun anggaran sudah lewat, dan pastinya telah dibayar 100%,” demikian kira-kira pemikiran mereka. Dalam satu sisi, pernyataan itu tentu saja benar. Bila memang telah dibayar 100%, seharusnya tidak ada lagi pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Setidaknya ada dua alasan yang menguatkan kesimpulan tersebut, yaitu: 1. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 4 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Berdasarkan aturan ini, dapat disimpulkan bahwa harusnya seluruh pekerjaan yang menggunakan anggaran suatu tahun tertentu sudah selesai pada akhir tahun tersebut. Artinya, bila masih ada pekerjaan yang harusnya selesai pada tahun tersebut tapi masih dilaksanakan pada tahun berikutnya, dapat dipastikan melanggar undang-undang. 2. Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (Pasal 89 Ayat (2a) Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Perpres nomor 4 tahun 2015). Dalam aturan ini sangat jelas dinyatakan bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Nah, bila masih ada yang dilaksanakan di bulan Januari, tentu wajar jika orang berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Pendeknya, pekerjaan belum selesai kok telah dibayar? Mengapa orang berpikir bahwa pekerjaan


itu telah dibayar? Tentu saja karena akhir tahun telah berlalu, pasti semua pengeluaran untuk tahun tersebut telah dibayar semua. Berita buruknya, tidak hanya media massa dan LSM saja yang akan curiga bila masih ada kontraktor yang bekerja melewati tahun anggaran. Orangorang dalam instansi pemberi kerja pun biasanya juga akan memandang dengan kacamata yang sama. Ya, kacamata curiga. Saya telah sering mendengar bahwa banyak kasus proyek pemerintah bermasalah yang data awalnya merupakan laporan dari ‘orang dalam’ instansi kepada aparat penegak hukum. Nah, kecurigaan-kecurigaan seperti yang saya uraikan di atas, tidak perlu lagi terjadi saat ini. Aturan pengadaan telah membolehkan penyedia melanjutkan penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai batas waktu dalam kontrak, bahkan sampai melewati tahun anggaran. Aturan ini telah diperkuat dengan terbitnya aturan pelaksanaan pembayarannya, yaitu PMK Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran Sebagaimana Diubah Dengan PMK Nomor 243/PMK.05/2015.


BAGIAN KETIGA 5 SYARAT PEMBERIAN KESEMPATAN BILA dalam Perpres tentang pengadaan, penyedia dapat diberi kesempatan 50 hari kalender, maka pada PMK Nomor 194/PMK.05/2014 yang diubah dengan PMK Nomor 243/PMK.05/2015 kesempatan itu ditingkatkan menjadi 90 hari kalender. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut setidaknya harus memenuhi 5 persyaratan sebagai berikut: 1. PPK harus meneliti sisa pekerjaan yang belum terselesaikan hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan. Penelitian ini, menurut saya, tentu saja sebaiknya melibatkan ahli dalam bidang konstruksi. Para ahli yang dapat dimintai pendapat antara lain: konsultan pengawas/manajemen konstruksi dan pengelola teknis dari instansi terkait pekerjaan konstruksi (Kementerian/Dinas Pekerjaan Umum). Pemberian kesempatan hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan penelitian ini, penyedia akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan setelah diberi kesempatan 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan. 2. Penyedia merasa sanggup menyelesaikan pekerjaan paling lambat 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan. Kesanggupan ini harus dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai. Surat pernyataan kesanggupan ini harus berisi pula tentang kesediaan penyedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pernyataan tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran. 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersedia mengalokasikan dana dalam DIPA tahun berikutnya dengan mekanisme revisi anggaran. Kesediaan KPA ini didapat setelah dilakukan pengkajian atau penelitian tentang prioritas perencanaan anggaran tahun berikutnya tersebut. 4. Sisa nilai pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya. Artinya, KPA harus menyediakan rencana anggaran baru untuk membayar sisa pekerjaan yang diberikan kesempatan untuk diselesaikan tersebut, bila melewati tahun anggaran bersangkutan.


5. KPA tidak pula dapat menambahkan sisa nilai pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ke anggaran tahun berikutnya. Misalnya, anggaran suatu satuan kerja sudah ditetapkan sebanyak Rp100 miliar untuk tahun berikutnya. Sementara untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak selesai tahun ini adalah Rp1 miliar. Berkaitan dengan ini, jumlah anggaran satuan kerja pada tahun berikutnya tidak otomatis menjadi Rp101 miliar. Anggaran ‘baru’ sebesar Rp1 miliar tersebut harus berasal dari jumlah anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan, yaitu tetap dari anggaran yang berjumlah Rp100 miliar. Untuk kepentingan ini, KPA harus merevisi kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, KPA harus membatalkan suatu item anggaran, dan menggantinya dengan anggaran untuk membayar sisa pekerjaan yang akan diselesaikan pada tahun berikutnya tersebut. Perlu diketahui bahwa keputusan tentang pemberian kesempatan ini ada di tangan KPA, bukan pada PPK. Walaupun berdasarkan penelitian PPK, penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan jika diberi kesempatan, namun bila KPA tidak bersedia menyediakan anggaran, maka pemberian kesempatan tidak dapat dilakukan. Bila menemui keadaan seperti ini, mau tak mau PPK harus memutus kontrak secara sepihak. Kembali saya ingatkan, bahwa aturan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan ini bukanlah untuk membantu penyedia. Bukan pula merupakan hak dari penyedia. Pemberian kesempatan pun bukan berarti memperpanjang masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. Perubahan kontrak hanya dilakukan untuk mengubah sumber dana, yaitu menjadi anggaran yang bersumber dari DIPA tahun selanjutnya, bukan merubah atau menambah jangka waktu pelaksanaan.


BAGIAN KEEMPAT JANGAN BAYAR 100%, KALAU PEKERJAAN BELUM SELESAI ! SEBAGAIMANA telah saya paparkan pada tulisan sebelumnya, pada dasarnya penyedia baru dapat menerima pembayaran setelah pekerjaan selesai. Bila aturan pemberian kesempatan tidak diterbitkan, bisa saja PPK panik saat mendapati penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kepanikan inilah yang menyebabkan kecenderungan para pihak terkait melakukan penyimpangan. Menurut saya, aturan pemberian kesempatan ini dibuat untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi tersebut. Maksud saya, penyimpangan dalam bentuk manipulasi dokumen pencairan dana (dokumen palsu). Misalnya pekerjaan baru selesai 95%, karena takut output pengadaan tidak tercapai (gedung tidak dapat dimanfaatkan), PPK dan panitia penerima hasil pekerjaan menyetujui saja untuk membuat dokumen yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%. Setelah itu tentu dapat dibayar 100%, lalu penyedia mencuri-curi waktu menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran. Ujung-ujungnya, bila nanti ada pemeriksaan, mereka semua dipastikan akan berhadapan dengan hukum. Dengan adanya aturan pemberian kesempatan ini, tidak perlu lagi adanya pekerjaan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi di awal tahun berikutnya. Bila diberi kesempatan, penyedia dapat melanjutkan pekerjaannya secara terang-terangan saja. Asalkan PPK tidak membayar 100% di tahun berjalan, aturan pemberian kesempatan sampai tahun berikutnya akan berjalan dengan lancar. PPK dan penyedia tidak perlu khawatir bila ada pemeriksaan di kemudian hari. Dengan catatan, penyedia memang serius ingin menyelesaikan pekerjaannya yang terbengkalai. Bila ingin Anda mengetahui secara lengkap tentang tata cara pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaannya, Anda dapat mempelajari PMK yang saya tempatkan di bagian kedua ebook ini. Naskahnya telah saya tuliskan kembali dengan format berbeda untuk tujuan pembelajaran, semata-mata agar mudah dipelajari. Sementara naskah aslinya, dapat pula Anda download berdasarkan link yang saya berikan di bagian akhir ebook ini.


BAGIAN KELIMA PMK NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PMK NOMOR 243/PMK.05/2015


BAB I

KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 2. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 5. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. 6. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 7. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.


BAB II

SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN PASAL 2 Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan.

PASAL 3 (1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya. (2) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran Berikutnya. (3) Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditambahkan (on top) ke dalam anggaran Tahun Anggaran Berikutnya.

PASAL 4 (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.

berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

b.

penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;

c.

berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran


berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran; (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a.

pernyataan kesanggupan dari menyelesaikan sisa pekerjaan;

penyedia

barang/jasa

untuk

b.

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

c.

pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan

d.

pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.

berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

b.

penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;

c.

berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran.

(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a.

pernyataan kesanggupan dari menyelesaikan sisa pekerjaan ;

penyedia


barang/jasa

untuk

b.

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan keten tuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

c.

pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan

d.

pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

(3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk: a.

melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau

b.

tidak melanjutkan penyelesaian Anggaran Berikutnya.

sisa

pekerjaan

ke

Tahun

(4) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

PASAL 5 Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan.

PASAL 6 Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

PASAL 7 KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas: a.

keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)


huruf a dan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau b.

keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.


BAB III

PENYEDIAAN DANA PASAL 8 (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya. (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DIPA Tahun Anggaran Berikutnya merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember. (3) KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DIPA Satker berkenaan Tahun Anggaran Berikutnya. (4) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran. (5) Pengajuan usul revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).


BAB IV

PERUBAHAN KONTRAK PASAL 9 (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan. (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dilaksanakan dengan ketentuan: a.

b.

dimaksud

pada

ayat

(1)

mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya; tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

(3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.

ayat

(1)

(4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak. (4) Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak. (5) Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.


BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN PASAL 10 (1) KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan. (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang telah dilegalisasi oleh KPA. (4) Berdasarkan pemberitahuan dari KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya untuk untung Kas Negara. (5) Pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir Tahun Anggaran. (6) Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir atau dikarenakan sebab lainnya, penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagai pengganti klaim pencairan jaminan/ garansi bank pada kesempatan pertama.

PASAL 11 (1) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran Berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa.


(3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a.

menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan

b.

mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.

(4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) huruf b: a.

disetorkan ke Kas Negara oleh penyedia barang/jasa; atau

b.

diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.


BAB VI

PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN PASAL 12 Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan: a.

sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan.

b.

dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PASAL 13 Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM ke KPPN, dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.


BAB VII

KETENTUAN PENUTUP PASAL 14 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


DOWNLOAD NASKAH LENGKAP PMK 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/pmk.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 6 Oktober 2014 Menteri Keuangan Republik Indonesia, Muhamad Chatib Basri. 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/pmk.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 23 Desember 2015 Menteri Keuangan Republik Indonesia, ttd. Bambang P. S. Brodjonegoro. Kedua PMK di atas dapat Anda download di link berikut ini: http://pengadaanku.com/download-pmk-penyelesaian-pekerjaan-yangtidak-selesai-sampai-akhir-tahun-anggaran/


TENTANG PENULIS PENGANTAR BAGIAN KEDUA: KECURIGAAN-KECURIGAAN DI MASA LALU 3 BAGIAN KETIGA: 5 SYARAT PEMBERIAN KESEMPATAN 5

Recommend Documents