KERANGKA ACUAN
RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK, PERPAJAKAN, SISTIM FISKAL DAN MONETER, KEPABEANAN DAN CUKAI
TEMA KONSOLIDASI KEBIJAKAN PUBLIK, PERPAJAKAN, SISTIM FISKAL DAN MONETER, KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG PROBISNIS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA HOTEL SAHID JAYA JAKARTA, 20 OKTOBER 2008
A.
LATAR BELAKANG •
Tujuan pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam tahun 2008 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa target yaitu : pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi (pro growth) yang berkualitas dengan dukungan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga, kedua, mengurangi pengangguran (pro-job); dan ketiga, mengurangi kemiskinan (pro poor)
•
Pengelolaan ekonomi yang pro growth dimaksudkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan disertai pemerataan distribusi pendapatan (growth with equity), Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran pokok yang menjadi indikator perbaikan kondisi perekonomian. Namun sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya diiringi denga pemerataan distribusi pendapatan sebagai dua sasaran yang sama pentingnya yang harus dicapai agar hasil hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
•
Kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2008 masih cukup menjanjikan. Hal ini didasarkan oleh pulihnya konsumsi masyarakat, cukup kuatnya ekspor, dan meningkatnya investasi yang sejalan dengan meningkatnya stabilitas ekonomi dan meningkatnya kepercayaan pelaku pasar di dalamj dan luar negeri . Kondisi ini memberikan harapan terhadap masih akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi . Secara fundamental, perekonomian nasional terus menunjukkan perbaikan yang tercemin dari meningkatnya surplus neraca pembayaran sehingga nilai tukar ke depan diperkirakan masih akan stabil.
•
Kebijakan fiskal tahun 2008 diarahkan untuuk mendukung arah kebijakan ekonomi makro 2008 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta upaya pemantapan stabilitas ekonomi. Sejalan dengan itu, kebijakan fiskal 2008 diarahkan untuk : 1. Memberikan dorongan terhadap perekonomian dalam batas kemampuan negara dengan tetap menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan 2. Memantapkan kondisi fiskal yang berkelanjutan
*
Dalam bidang kepabeanan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan kebijakan yang diwujudkan dengan revisi Undang-Undang kepabeanan dan Undang-undang Cukai, memperbaiki administrasi
kepabeanan yang dimanifestasikan dalam reformasi kantor pelayanan (seperti KPU Tanjung Priok), penertiban ilegal cukai (untuk rokok dan minuman alkohol), serta National Single Window (NSW) *
Pemerintah telah mengeluakan kebijakan di bidang perpajakan dengan merevisi beberapa undang-undang yang meliputi Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), RUU Pajak Penghasilan (PPh), RUU Pajak Penambahan Nilai (PPN), dan Pajak Daerah. Sementara itu, untuk memperbaiki pelayanan perpajakan, pemerintah juga telah mengembangkan sistim administrasi perpajakan melalui modernisasi kantor pajak dengan membentuk LTO (Large tax Office), MTQ (Medium Tax Office) dan STO (Small Tax Office)
*
Namun apabila dicermati dalam situasi seperti ini tampak bahwa belum ada suatu kebijakan dasar strategis (grand strategy) pembangunan yang mampu membawa pembangunan nasional secara signifikan. Hal ini dapat dilihat bila dibandingkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005- 2009 dengan realisasinya. •
Untuk itu pemerintah harus memperhatiakn tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian target pembangunan yaitu pertama,, kebijakan yang baik (good policies), kedua, instuisi yang baik institutions), ketiga, good luck, (kondisi yang (good mendukung/keberuntungan). Dengan memperhatikan tiga faktor tersebut diharapkan target-target pembangunan dapat dicapai dalam rangka mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata (growth with equity)
B. TUJUAN Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, Kadin Indonesia khususnya Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, Sistim Fiskal dan Moneter, Kepabeanan dan Cukai, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional yang bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyusun program agar dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan serta mendapatkan solusi, baik berupa saran kebijakan maupun saran tindak yang perlu diambil. C. TEMA Sesuai dengan maksud dan tujuan disebut diatas, Rakornas diselenggarakan berdasarkan Tema : “ Konsolidasi Kebijakan Publik, Perpajakan, Sistem Fiskal dan Moneter, Kepabeanan dan Cukai dalam Pertumbuhan Ekonomi yang Probisnis”
D. KELUARAN Secara umum dalam Rakornas Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, Sistim Fiskal dan Moneter, kepabeanan dan Cukai Kadin Indonesia diharapkan dihasilkan perumusan rekomendasi kebijakan dan saran tindak untuk pembangunan yang effisien dan tangguh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan Rekomendasi kebijakan dan saran untuk diharapkan dapat dijabarkan menjadi “Action plan” dari Kadin Provinsi dan Asosiasi Industri/Jasa dalam bentuk berbagai program kegiatan Keluaran utama menurut sektor dan aspek-aspek sebagai berikut : a) Kebijakan Publik Rekomendasi kepada pemeintah agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu Lebar antara aturan/prosedur formal Sistim pembuatan kebijakan dengan yang terjadi dalam kenyataan b) Perpajakan Rekomendasi kepada pemerintah agar dapat memberikan stimulus fiskal seperti penurunan tarif dan lapisan tarif, pemberian fasilitas bebas PPN bagi produk primer tertentu, serta fasilitas PPh untuk daerah dan produk tertentu c) Sistim Fiskal dan Moneter Rekomendasi kepada pemerintah untuk melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan d) Kepabeanan dan Cukai Rekomendasi kepada pemerintah agar terus meningkatkan pelayanan kepabeanan dan melakukan reformasi administrasi. E. NARASUMBER DAN PEMBICARA Rakornas diharapkan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Perekonomian RI dan akan dihadiri oleh Narasumber dan Pembicara • Gubernur Bank Indonesia • Menko Perekonomian • Menteri Dalam Negeri • Dirjen Pajak • Dirjen Bea dan Cukai • Asosiasi/Himpunan/Gabungan • Kadin Provinsi
F. PESERTA Peserta Rakornas terdiri dari i : 1. Dewan Pengurus Kadin Indonesia = 15 orang 2. Kadin Provinsi (33x2) = 66 orangi 3. Pengurus Komite Tetap Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan Sistim Fiskal dan Moneter, Kepabeanan dan Cukai Bidang SDM dan Ketenagakerjaan =.....orang 4. Asosiasi Industri/Jasa dan Himpunan Pengusaha =.....orang 5. Undangan = ,,,,orang 6. Wartawan = ....orang Jumlah
=
orang
Keterangan :
*) Peserta dari setiap Kadin provinsi terdiri dari 2 (dua) orang Pengurus, yaitu Ketua Umum Kadin Provinsi dan Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Bidang kebijakan Publik, Perpajakan, Sistim Fiskal dan Moneter, KepabeaNan dan Cukai G. FORMAT PEMBAHASAN 1. Pembahasan dalam Rakornas diselenggarakan dalam bentuk Paparan Diskusi Panel antara penentu kebijakan, pelaku usaha, para ahli dan Pengurus Asosiasi/ Himpunan/Gabungan 2. Diskusi Kelompok/roundtable discussion H. WAKTU DAN TEMPAT Rakornas akan dilaksanakan pada Hari, tanggal : 20 Oktober 2008 Waktu : 08.00 Wib s/d 17.00 Wib Tempat : Sahid jaya Hotel, Jakarta
Untuk keterangan lebih lanjut hubungi : Etty, Rossy, Lely Telp 5274484, Fax 5274331-32 Sekretariat Kadin Indonesia, Gedung Menara Kadin Indonesia Lt 29 Jl. HR Rasuma Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 www.kadin-indonesia.or.id
ACARA RAKORNAS BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK, PERPAJAKAN, SISTIM FISKAL DAN MONETER, KEPABEANAN DAN CUKAI KADIN INDONESIA Jakarta, 20 Oktober.2008 WAKTU 08.00 -09.00 09.00-09.45
ACARA Pendaftaran Peserta, Coffee Morning SESI I = PEMBUKAAN * Pengantar Pembukaan * Laporan Ketua Panitia Pelaksana * Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia * Keynote Speech
09.45-12.00
SESI II = KEBIJAKAN PEMERINTAH *Fiskal & Moneter *Perpajakan *Kepabeanan & Cukai *Kebijakan Publik
12.00-13.00 13.00-15.30
15.30-17.00
17.00-17.15
*Aspindo (Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia) *Bank Indonesia * Istirahat Makan Siang/ISHOMA SESI III SIDANG KELOMPOK ..... * Kebijakan Publik * Perpajakan * Moneter & Fiskal * Kepabeanan & Cukai * SESI IV = Pleno..Laporan Kelompok *Laporan Sidang Kelompok *Pengesahan Hasil Sidang Kelompok SESI V = PENUTUP * Rangkuman/Kesimpulan * Sambutan Penutup WKU Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan Sistim Fiskal dan Moneter, Kepabeanan dan Cukai.
PEMBICARA Sekretariat Panitia MC * MC * Hariyadi B. Sukamdani * Muhamad S. Hidayat * Sri Mulyani/Budiono Mendagri *Anggito Abimanyu * Darmin Nasution * Anwar Suprijadi * Bp.H.Syamsul Arief Rivai (Dirjen Bangda) * Tjahyono Himawan * Hertadi A Sarwono OC Moderator Ketua Komtap * * * *
* SC
