K-13
ekonomi KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mempunyai kemampuan sebagai berikut. 1. Menjelaskan jenis dan instrumen dari kebijakan moneter. 2. Menjelaskan jenis dan instrumen kebijakan fiskal.
A.
PENGERTIAN KEBIJAKAN MONETER Kebijakan berasal dari kata bijak, ditambah imbuhan ke-an. Bijak artinya pandai, mahir, atau selalu menggunakan akal budi. Kebijakan artinya kepandaian atau kemahiran. Moneter artinya keuangan atau mengenai keuangan. Jadi, menurut arti kata kebijakan moneter adalah kepandaian mengenai keuangan. Kebijakan moneter merupakan upaya yang dilakukan otoritas moneter (Bank Indonesia) untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik dengan jalan mengatur jumlah uang beredar (JUB). Maksud dari kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (terkontrolnya inflasi). Melalui kebijakan moneter ini, pemerintah dapat menambah, mempertahankan, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh sekaligus mengendalikan inflasi.
1
K e l a s
XI
Apabila yang dilakukan oleh pemerintah adalah menambah JUB, pemerintah dikatakan sedang menempuh kebijakan moneter ekspansif (monetary expansive). Istilah lain untuk kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan uang longgar (easy money policy). Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar dikurangi, pemerintah sedang menempuh kebijakan moneter kontraktif (monetary contractive). Istilah lain untuk kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan uang ketat (tight money policy).
B.
INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER Secara umum, ada tiga instrumen utama yang digunakan untuk mengatur JUB, yaitu politik diskonto (discount rate policy), operasi pasar terbuka (open market operation), dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio). Di luar ketiga instrumen tersebut, yang merupakan kebijakan moneter bersifat kuantitatif pemerintah dapat juga melakukan imbauan moral (moral persuasion), kebijakan kredit selektif (selective credit policy), dan kebijakan devaluasi atau revaluasi.
a.
Politik Diskonto (Discount Rate Policy) Politik diskonto adalah kebijakan bank sentral memengaruhi JUB dengan jalan menaikan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Naiknya tingkat suku bunga akan membuat masyarakat cenderung menyimpan uang di bank sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah uang beredar. Demikian juga sebaliknya, turunnya tingkat suku bunga akan mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank sehingga diharapkan dapat menambah JUB.
b.
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah kebijakan bank sentral memengaruhi jumlah uang beredar (JUB) dengan jalan membeli atau menjual surat berharga. Jenis surat berharga yang diperjualbelikan seperti obligasi pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Apabila bank sentral menjual surat berharga, tujuan yang diharapkan untuk mengurangi JUB. Hal ini terjadi karena masyarakat akan menyalurkan dananya ke sektor perbankan sehingga diharapkan dapat mengurangi jumalah uang beredar serta menekan laju inflasi. Sebaliknya, membeli surat berharga berarti tujuan yang diharapkan untuk menambah JUB serta mengatasi deflasi.
c.
Rasio Cadangan Kas (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan kas (reserve requirement ratio) atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah cash ratio adalah kebijakan bank sentral memengaruhi JUB dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum (giro wajib minimum/GWM) yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh bank-bank umum dalam mengedarkan/memberikan kredit kepada
2
masyarakat. Apabila bank sentral menaikkan GWM berarti bank sentral ingin mengurangi JUB. Mengapa bisa demikian? Dengan naiknya cadangan kas, berarti bank umum harus lebih banyak menahan uang tunai untuk tidak diedarkan kepada masyarakat. Kebijakan ini biasa dilakukan pada saat perekonomian sedang mengalami inflasi. Sebaliknya, dengan mengurangi GWM, artinya bank sentral ingin menambah JUB karena kemampuan bank umum dalam menciptakan kredit menjadi semakin bertambah.
d.
Kebijakan Kredit Selektif (Selective Credit) Kebijakan pengawasan kredit selektif adalah kebijakan untuk mengurangi JUB di masyarakat dengan cara menentukan syarat-syarat yang ketat terhadap pemberian kredit. Bank yang ingin memberikan kredit harus memerhatikan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C, yaitu:
e.
1.
character berhubungan dengan kebiasaan, kejujuran, kepribadian, dan cara hidup calon debitur;
2.
collateral berhubungan dengan jaminan yang akan diberikan oleh calon debitur;
3.
capital berhubungan dengan debitur harus memiliki modal sendiri, pinjaman hanya sebagai pendorong perkembangan usahanya;
4.
capacity berhubungan dengan kemampuan dan keahlian calon debitur untuk menggunakan dana pinjaman yang akan diberikan; dan
5.
conditon of economy berhubungan dengan keadaan ekonomi yang sedang berlangsung dan prediksi keadaan pada masa yang akan datang.
Imbauan Moral (Moral Persuasion) Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba untuk mengarahkan atau mengendalikan JUB dengan cara memberikan himbauan tertentu pada masyarakat melalui media massa atau pengumuman lainnya yang dapat memengaruhi sikap lembaga moneter dan individu. Sebagai contoh, Gubernur Bank Indonesia memberi saran melalui Perhimpunan Bank-Bank Swasta Nasional (Perbanas) agar perbankan berhati-hati dalam menyalurkan kredit atau membatasi keinginan dalam meminjam uang dari bank sentral.
f.
Kebijakan Devaluasi atau Revaluasi Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing dengan tujuan memperbaiki neraca pembayaran luar negeri. Dengan devaluasi, harga barang ekspor menjadi lebih murah di luar negeri sehingga nilai ekspor meningkat. Sementara itu, harga barang luar negeri (dalam mata uang domestik atau rupiah) menjadi lebih mahal sehingga dapat mengurangi ekspor. Peningkatan ekspor dan penurunan impor diharapkan akan mendorong neraca perdagangan surplus, artinya
3
ekspor lebih besar daripada impor. Sementara itu, revaluasi merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan kembali nilai rupiah terhadap mata uang asing.
C.
TUJUAN KEBIJAKAN MONETER Tujuan kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya gairah dunia usaha dan kesempatan kerja. Tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut.
a.
Menjaga Stabilitas Perekonomian Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
b.
Tercapainya Stabilitas Harga Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan sehingga perubahan harga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya sehingga mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi.
c.
Meningkatkan Kesempatan Kerja Apabila jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, hal tersebut berarti perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha, berarti meningkat pula kesempatan kerja.
D.
KEBIJAKAN FISKAL Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan jalan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengatasi berbagai persoalan pembangunan dalam suatu negara. Dengan kata lain, instrumen kebijakan fiskal adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan unsur APBN, hanya pembelanjaan atau pengeluaran negara serta pajak yang dapat diatur oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal. Sebagai contoh, apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat
4
dengan memperkecil pembelanjaan dan/atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan. Tujuan utama kebijakan fiskal untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga melalui penggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Dengan makin kompleksnya struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, makin rumit pula cara penanggulangan inflasi. Adapun jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. a.
Ekspansif adalah implementasi kebijakan dengan menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan penerimaan pajak.
b.
Kontraktif adalah implementasi kebijakan dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan pajak.
Dewasa ini pemerintah mengadakan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang dengan tujuan memperbaiki keadaan perekonomian agar tercapai tingkat perekonomian yang baik di antaranya pencapaian pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan menanggulangi inflasi. Dapat disimpulkan, instrumen kebijakan fiskal berupa sistem perpajakan dan politik anggaran merupakan instrumen yang digunakan dalam memengaruhi arah ekonomi.
E.
PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEREKONOMIAN Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang memainkan peranan penting dalam memengaruhi arah kebijakan ekonomi. Peran ini dapat dilihat dari empat fungsi kebijakan fiskal sebagai berikut.
a.
Fungsi Alokasi Fungsi utama kebijakan fiskal untuk menentukan dengan tepat cara dana akan dialokasikan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana bergantung pada pengumpulan pajak dan pemerintah dalam menggunakan pendapatan untuk tujuan tertentu. Anggaran nasional menentukan cara dana dialokasikan. Ini berarti jumlah uang tertentu dari dana disisihkan untuk tujuan khusus yang ditetapkan pemerintah. Hal ini berdampak lansung pada ekonomi negara.
b.
Fungsi Distribusi Fungsi alokasi untuk menentukan banyaknya yang akan disisihkan dan tujuannya. Sementara itu, fungsi distribusi kebijakan fiskal untuk menentukan lebih spesifik cara dana tersebut akan didisribusikan ke seluruh segmen perekonomian. Sebagai contoh, pemerintah mengalokasikan dana dua triliun untuk program kesejahteraan sosial.
5
c.
Fungsi Stabilisasi Stabilisasi adalah fungsi lain yang penting dari kebijakan fiskal. Tujuannya untuk mencapai kestabilan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
d.
Fungsi Pembangunan Fungsi pembangunan ini merupakan dampak yang akan terjadi apabila pertumbuhan ekonomi telah dicapai terus-menerus dalam jangka panjang. Artinya, kebijakan fiskal yang dilakukan dengan tepat sasaran dalam jangka panjang akan memicu dan mendorong terciptanya pembangunan.
F.
INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL Dalam mencapai tujuan kebijakan fiskal yang diharapkan, diperlukan beberapa instrumen sebagai berikut.
a.
Pajak Pajak dapat dikatakan sebagai instrumen yang paling efektif dalam kebijakan fiskal. Dalam rangka meningkatkan pembangunan suatu negara, pemerintah dapat mengatur penerimaan negara dalam bentuk pajak dengan cara sebagai berikut.
b.
1.
Menaikkan pajak dengan tujuan membatasi konsumsi (turunnya daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi) serta meningkatkan potensi pemerintah untuk mentransfer sumber dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian subsidi guna tercapainya pengurangan ketimpangan ekonomi.
2.
Menurunkan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengatasi kelesuan perekonomian yang sedang terjadi.
Belanja Negara (Politik Anggaran) Belanja negara diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menciptakan infrastruktur yang diperlukan guna tercapainya pembangunan ekonomi tersebut. Peranan belanja negara sebagai bentuk instrumen kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. 1.
Menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
6
2.
Menurunkan belanja negara dengan tujuan mengatasi inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat guna mengendalikan stabilitas harga barang di pasar.
7
