STAF AHLI BUPATI BENGKULU SELATAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN Jl. Raya Padang Panjang No.01 Manna
email :
[email protected]
TELAHAAN STAF Kepada Dari Tanggal Tentang
: : : :
Yth. Bapak Bupati Bengkulu Selatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan 15 Desember 2014 Percepatan Penyelesaian Rancangan Perda APBD TA. 2015
I. Pokok Persoalan : 1. Keterlambatan persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 ; 2. Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun ; 3. Adanya sanksi administratif terhadap Kepala Daerah dan DPRD jika terjadi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas ; II. Pra Anggapan : 1. Jika DPRD dan Bupati tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran, dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan ; 2. Sanksi tersebut di atas tidak berlaku bagi anggota DPRD jika keterlambatan disebabkan Bupati terlambat menyampaikan Raperda APBD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
III. Fakta-Fakta Yang Mempengaruhi : A. Jadwal penyusunan APBD secara garis besar, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 : 1. Penyampaian rancangan KUA – PPAS dari Kepala Daerah kepada DPRD pertengahan bulan Juni ; 2. Kesepakatan KUA - PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD akhir bulan Juli ; 3. Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD minggu pertama bulan Oktober ; 4. Pengambilan persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap RAPBD paling lambat akhir bulan November (satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan); 5. Penetapan hasil evaluasi pertengahan bulan Desember ; 6. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD paling lambat akhir Desember (31 Desember ) ; 7. Secara lengkap jadwal penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014, sebagai berikut :
Penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD Pengambilan persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap Raperda APBD
2 bulan
tahapan kritis
B. Diduga Raperda APBD Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 hingga akhir bulan November 2014 belum disampaikan kepada DPRD, yang seharusnya justeru pada akhir bulan November sudah ada persetujuan bersama. IV. Analisa dan Pembahasan : A. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 312, ayat : (1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun ; (2) DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak “dibayarkan hak-hak keuangan” yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan ; (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Selanjutnya, penegasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas ditegaskan kembali melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6865/SJ, tanggal 24 November 2014 Hal Percepatan Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ; C. Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD telah disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat Minggu I bulan Oktober 2014, sedangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014, maka kepala daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi APBD Provinsi dan Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota sesuai Pasal 107 ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (lampiran IV.10 Permendagri No. 37 Tahun 2014) ; D. Dari uraian huruf “A-C “ tersebut di atas, maka artinya Raperda APBD sudah harus disampaikan kepada DPRD minggu pertama bulan Oktober serta persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan Perda APBD TA. 2015 telah disetujui paling lambat tanggal 30 November 2014 ; E. Jika Raperda APBD disampaikan kepada DPRD jauh setelah minggu ke I bulan Oktober dan terjadi keterlambatan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, maka berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. V. Simpulan : 1. Berdasarkan fakta, analisis dan pembahasan maka Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk daerah yang dikuatirkan akan terkena sanksi pasal 312 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika memang sanksi tersebut diberlakukan secara konsisten ; 2. Sanksi tersebut pada pasal 312 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD tetapi hanya kepada Kepala Daerah, jika Raperda APBD Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 memang belum disampaikan kepada DPRD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan ; VI. Saran-Saran : a. Saran untuk saat ini : Untuk menyikapi kondisi tersebut di atas, disarankan kepada Bapak Bupati kiranya TAPD Kabupaten Bengkulu Selatan berkonsultasi secara tertulis kepada Kementerian Dalam Negeri, karena yang saya sampaikan ini belum tentu benar.
b. Saran kedepan : 1. Kiranya kita dapat disiplin terhadap tahapan dan waktu penyelesaian Raperda APBD ; 2. Sebelum rancangan KUA-PPAS disampaikan secara resmi kepada DPRD, sebaiknya TAPD dapat mempresentasikan secara informal terlebih dahulu kepada pihak DPRD dalam ruang dan waktu khusus untuk menyamakan persepsi sehingga ketika rancangan KUA-PPAS dibahas secara formal tidak terlalu banyak perbedaan pendapat dan kesepakatan lebih cepat dapat dicapai. Demikian, semoga telaahan staf ini ada manfaatnya. STAF AHLI BUPATI BENGKULU SELATAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Pembina Utama Muda Nip. 19671107 199203 1 004
