STAF AHLI BUPATI BENGKULU SELATAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN Jl. Raya Padang Panjang No.01 Manna email :
[email protected]
TELAHAAN STAF Kepada Dari Tanggal Tentang
I.
: : : :
Yth. Bapak Bupati Bengkulu Selatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan 23 Desember 2014 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pokok persoalan : Penempatan anggaran dan penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
II.
Pra-anggapan : 1. Ketidakcermatan dalam pengambilan kebijakan penempatan anggaran dan penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa berdampak terjadinya potensi kekeliruan ; 2. Kekeliruan dalam penempatan dan penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa berdampak pada pelanggaran peraturan perundangan ; 3. Kekeliruan tersebut pada angkat 2 di atas, berpotensi pada terjadinya kerugian keuangan negara yang dapat berimbas pada pelanggaran hukum ; 4. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diluar tunjangan dan penghasilan lain yang sah ; 5. Tunjangan dan penghasilan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa diatur tersendiri dengan peraturan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada pasal 82 PP Nomor 43 Tahun 2014. 1
III.
Fakta-fakta yang mempengaruhi pokok persoalan : 1. Penempatan anggaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Selatan yang semula berada pada APBD melalui anggaran SKPD kecamatan berpindah pada APBD-Desa ; 2. Besaran penghasilan tetap kepala desa yang sekarang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan dan perangkat desa sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan di luar sekdes (PNS) merupakan penghasilan tetap yang beberapa kali telah mengalami kenaikan. Untuk kedepan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta penempatanya berpedoman pada PP Nomor 43 Tahun 2014 ; 3. Semula Sekdes harus PNS menjadi Sekdes non PNS, dengan ketentuan Sekdes PNS tetap melaksanakan tugas sebagai Sekdes. Sedangkan desa yang mengalami kekosongan Sekdes diangkat dari non PNS.
IV. Analisis dan pembahasan Dalam melakukan analisis dan pembahasan berpedoman pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. A. UU Nomor 6 Tahun 2014 : Sesuai dengan pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa antara lain dari Alokasi Dana Desa dan dari pembagian hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota.
B. PP Nomor 43 Tahun 2014 : 1. Pasal 81, ayat : (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD ;
2
(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut : a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus) ; b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus) ; c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus). (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. (4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap: a. kepala Desa; b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan. d. Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
3
2. Pasal 91 : seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. 3. Pasal 96, ayat : (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa. (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota. 4. Pasal 97, ayat : (1)Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota ;
4
(2)Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan: a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing. (3)Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. (4)Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota. 5. Pasal 100 : Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; operasional Pemerintah Desa; tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.
5
V.
Simpulan : Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut di atas, maka disimpulkan, sebagai berikut : 1. Pendapatan desa antara lain dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan pembagian hasil pajak dan retribusi daerah ; 2. Seluruh pendapatan desa dicantumkan dan ditetapkan dalam APB Desa melalui Peraturan Desa ; 3. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dibayar oleh pemerintah desa sendiri, yang dianggarkan melalui APB Desa dengan sumber Alokasi Dana Desa (ADD); 4. Penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tidak dapat ditetapkan tanpa melalui penghitungan secara matematis sebagaimana dimaksud pada pasal 81 dan pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 tersebut di atas ; 5. Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota ; 6. Ketetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dalam peraturan Bupati/Walikota sebagai pedoman pencantuman besaran anggaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dalam APB Desa ; 7. Penetapan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa pada Tahun Anggaran 2015, bukan dalam konteks kenaikan/turun atau tetap, tetapi merupakan penetapan atas penyesuaian yang didasarkan pada peraturan perundangan ; 8. Untuk dapat menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa terlebih dahulu ditetapkan besaran ADD pada APBD, yang selanjutnya diikuti dengan peraturan Bupati/Walikota tentang pengalokasian ADD per desa.
6
VI. Saran-saran : Bersama ini dengan hormat, berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, disarankan kepada Bapak Bupati kiranya : 1. Dalam APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, ADD maupun bagi hasil pajak dan retribusi daerah dapat dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 ; 2. Setelah Perda APBD TA. 2015 ditetapkan, perlu segera ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian ADD dengan berpedoman pada Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian ADD yang seharusnya telah ditetapkan sebelum APBD TA. 2015 ditetapkan ; 3. Setelah Perbup tentang Pengalokasian ADD ditetapkan dan diundangkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dilanjutkan dengan penghitungan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa secara matematis dengan ramburambu pembatas (constraint) sebagaimana diatur dalam PP 43 Tahun 2014 tersebut di atas, khususnya pasal 81 dan pasal 100 ; 4. Langkah berikutnya, setelah diperoleh hasil penghitungan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, kemudian ditetapkan melalui peraturan Bupati ; 5. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas merupakan pedoman pemerintah desa dalam mencantumkan besaran anggaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa pada APB Desa (TA. 2015) ; 6. Mengingat proses penyusunan RAPB Desa hingga penetapannya menjadi APB Desa hampir sama persis dengan proses penyusunan RAPBD, sedangkan desa-desa di Kabupaten Bengkulu Selatan sama sekali belum pernah menyusun RAPB Desa maka disarankan kiranya dilakukan pendampingan dan pembimbingan kepada pemerintah desa dalam penyusunan RAPB Desa ; 7
7. Untuk menyikapi hal-hal tersebut di atas, kiranya TAPD bersama BPMD, Inspektorat dan Bagian Hukum Setdakab berkenan mengkaji dan membahasnya serta menindaklanjutinya secara cermat dengan harapan agar dalam pengambilan kebijakan tentang keuangan desa yang secara khusus tentang penetapan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Demikian, semoga telaahan staf ini ada manfaatnya. STAF AHLI BUPATI BENGKULU SELATAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Pembina Utama Muda Nip. 19671107 199203 1 004
8
