STAF AHLI BUPATI BENGKULU SELATAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN Jl. Raya Padang Panjang No.01 Manna email :
[email protected]
TELAHAAN STAF Kepada : Yth. Bapak Bupati Bengkulu Selatan Up. Sekretaris Daerah Dari : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Tanggal : 24 Februari 2015 Tentang : Penempatan dan Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Kebijakan Keuangan Desa.
I.
Pokok persoalan : Kekeliruan penempatan dan penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
II.
Pra-anggapan : 1. Ketidakcermatan dalam pengambilan kebijakan penempatan anggaran dan penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa berdampak terjadinya potensi kekeliruan ; 2. Kekeliruan dalam penempatan dan penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa berdampak pada pelanggaran peraturan perundangan ; 3. Kekeliruan tersebut pada angkat 2 di atas, berpotensi pada terjadinya kerugian keuangan negara yang dapat berimbas pada pelanggaran hukum ; SAB BIDANG EKUANG
1
4. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diluar tunjangan dan penghasilan lain yang sah ; 5. Tunjangan dan penghasilan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa diatur tersendiri dengan peraturan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada pasal 82 PP Nomor 43 Tahun 2014. III.
Fakta-fakta yang mempengaruhi pokok persoalan : 1. Penempatan anggaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Selatan yang semula berada pada APBD melalui anggaran SKPD kecamatan seharusnya pada TA. 2015 sudah berada pada APBD-Desa ; 2. Ketentuan mengenai kebijakan pengelolaan keuangan desa dan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sudah disampaikan kepada Bapak Bupati Bengkulu Selatan up. Sekretaris Daerah melalui telaahan staf tanggal 07 April 2014 tentang Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa dan telaahan staf tanggal 23 Desember 2014 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 3. Pada TA. 2015 ini ternyata anggaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masih berada pada SKPD Kecamatan ; 4. Besaran penghasilan tetap kepala desa TA. 2014 Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan dan perangkat desa sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan di luar sekdes (PNS) merupakan penghasilan tetap yang beberapa kali telah mengalami kenaikan. Untuk kedepan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta penempatanya berpedoman pada PP Nomor 43 Tahun 2014 ; 5. Hingga saat ini Pemerintah Desa belum menyusun RAPB-Desa TA. 2015 dan belum ada pedoman penyusunan RAPB-Desa yang seharusnya pedoman tersebut diatur dalam bentuk Peraturan Bupati ; 6. Dalam APBD Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 tidak dialokasikan ADD maupun bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa ; SAB BIDANG EKUANG
2
7. Semula Sekdes harus PNS menjadi Sekdes non PNS, dengan ketentuan Sekdes PNS tetap melaksanakan tugas sebagai Sekdes. Sedangkan desa yang mengalami kekosongan Sekdes diangkat dari non PNS. IV. Analisis dan pembahasan Dalam melakukan analisis dan pembahasan berpedoman terutama pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan perundangan lainnya : A. UU Nomor 6 Tahun 2014 : Sesuai dengan pasal 72 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa adalah : a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil Kabupaten/Kota;
pajak
daerah
dan
retribusi
daerah
d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan ; g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 72 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 : “Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa (ADD), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.” SAB BIDANG EKUANG
3
B. PP Nomor 43 Tahun 2014 : 1. Pasal 81, ayat : (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD ; (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut : a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus) ; b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus) ; c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus). (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. (4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap: a. kepala Desa; b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
SAB BIDANG EKUANG
4
c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan. d. Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. 2. Pasal 91 : seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. 3. Pasal 96, ayat : (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa. (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.
SAB BIDANG EKUANG
5
4. Pasal 97, ayat : (1)Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota ; (2)Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan: a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing. (3)Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. (4)Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota. 5. Pasal 100 : Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
SAB BIDANG EKUANG
6
penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; operasional Pemerintah Desa; tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. C. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN : a. Pasal 16, ayat :
SAB BIDANG EKUANG
7
b. pasal 17 ayat :
V.
Simpulan : Berdasarkan fakta, analisis dan pembahasan tersebut di atas, maka disimpulkan sebagai berikut : 1. Seluruh pendapatan desa dicantumkan dan ditetapkan dalam APB Desa melalui Peraturan Desa ; 2. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dibayar oleh pemerintah desa sendiri, yang dianggarkan melalui APB Desa dengan sumber Alokasi Dana Desa (ADD); 3. Penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tidak dapat ditetapkan tanpa melalui penghitungan secara matematis sebagaimana dimaksud pada pasal 81 dan pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 tersebut di atas ; 4. Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota ; 5. Ketetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dalam peraturan Bupati/Walikota sebagai pedoman pencantuman besaran anggaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dalam APB Desa ;
SAB BIDANG EKUANG
8
6. Penetapan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa pada Tahun Anggaran 2015, bukan dalam konteks kenaikan/turun atau tetap, tetapi merupakan penetapan atas penyesuaian yang didasarkan pada peraturan perundangan ; 7. Untuk dapat menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa terlebih dahulu ditetapkan besaran ADD pada APBD, yang selanjutnya diikuti dengan peraturan Bupati/Walikota tentang pengalokasian ADD per desa ; 8. Sesuai dengan peraturan perundangan tersebut di atas, tanpa APB-Desa maka dana desa yang bersumber dari APBN secara otomatis tidak dapat disalurkan ; 9. Menempatkan anggaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada SKPD Kecamatan, tidak mengalokasikan ADD, tidak mempunyai APB-Desa, atau secara umum kebijakan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 terkait Keuangan Desa ditenggarai belum mematuhi ketentuan peraturan perundangan, antara lain : a. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; b. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomo 6 Tahun 2014 ; c. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN ; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksananaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa ; e. Permendagri Nomor Keuangan Desa.
SAB BIDANG EKUANG
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
9
VI. Saran-saran : Bersama ini dengan hormat, berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, disarankan kepada Bapak Bupati kiranya : Untuk menyikapi hal-hal tersebut di atas, kiranya TAPD bersama BPMD, Inspektorat, Bagian Adm. Pemerintahan dan Bagian Hukum Setdakab berkenan mengkaji dan membahasnya untuk menyikapi kekeliruan tersebut di atas.
Demikian, semoga telaahan staf ini ada manfaatnya. STAF AHLI BUPATI BENGKULU SELATAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Pembina Utama Muda Nip. 19671107 199203 1 004
SAB BIDANG EKUANG
10
