TEFSEHETTtrA
H KOTE FTtrDA H
SBKRE?-E BL&? SA trKE
ff KC?E
Jalan Kapten *laulana Lubis No. 2 Telepon : 451 247?l
IqEDATi-2 a112
i
' {
trERA?URAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURA}{1}/ALI KOTA MEI}AN NOMOR T8 TAHUN 2012 ?ENTANG PEDOMA$ PEI{TUSUTAI{ }AIiI KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN DALA}.{ SISTEM AKUN?ANSI PEMERINTAH DAER,qH DENGAN R4HMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MEDAN,
Menirabang
:
a.
bah'-va dalarrr rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan reaka. harus
sesuai dengan sistem akuntansi Pea:erintahan
yang berbasis akrua3;
b. bahwa berdasarkan perlirabangan ssfu*g=inrang dimaksud dalam hurr-rf a perlu mersbentuk Peraturaa Wali Kcta tentang Perubatra.n Kedua Atas Pera"turan Wali Kota Medan Nomor 18 ?ahun 2A12 Tentalg Pedoman Penyusutar: Dar: Kapitalisasi Barang MiUk Daerah Pemeriatah Kota Medan Dalam Sisten: Akuntansi Pemeri::.tah Daerah; Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahua 1945;
2.
Undar:-g-Undang Nomor B Drt Tahun 1956 ientaiig Pembentukan Daerah Otonam Kota-Kota Besar Dalam Lingkuagan Daerah Pravi*si Sun:atera Utara {l,embaran Negara Republik Indsaesia Tab.un 1956 Namor 59, Tas'b.ahas Ler*barac Negara Republik Indonesia Nomor 1092i;
3.
Undang-Uadang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nsaor 19
Tahun 1955 tentang Penjualan
R::r:rrah-Rumah
Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Unda::gUndang {Irmbaritn Negara Republik Indonesia Tahur: 1957 No::aor 158); I
4. Undacg-Uada::g
tenta*g Negara- Reglrllik
$orsor 17 Tabztn
Keuangan Irlegara
(LeAbg*r
;;"d.Jsia talut iooe !'I*mor
;;#;
2OO3
47
' uegara RePublik
Tambahan Indoaesia
Nomor a2861;
Gntang Unda-ng-Undarg Nomor 1 Tahun 2AA4 Perber:dabaraan Negara fl'embaran Heg*ra Nomor 5' Iadonesia Tahuq fA;*Republik Indonesia Ta-rabahaa lrmbaran Nega'ra -2*04
q,
Nontor 4355); 5_
Undang-Undang H*mcr 33 Tahun 2004 teatalg perimbkga* Keua-:rgan Antara Pemeri*tak Pusat
Dan Pemerintah Daerah {Lerebara* Negara Republik k:do::esia Tahun 2**4 *l+sror L26, Tarnbahan Leabaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
7. Unda::g-Undang Nomor L2 Taht;rt 2S11 tentang
Pembentukan Peraturan Peru*d**g-Uadangan
{Learbaran
Negara
Republik
lr:dsnesia
Tahu* 2G11 Ncmsr 82, Tambahan Lembarar:. Negara Republik Iadanesia Nomor 523a!; 8. Undarrg-Uadang Nomor
23 Tahua 2*14 tentang
Pemerintaha:r Daerah {Lembaran Negara
Republik Indoaesia Tahsa 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa keli diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahur: 2015 ter:.tar:g Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Norr:or 23 Tahun 2Al4 Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I{oa:or 55?9}; 9. Peraturan Pemerintah Namor 46 Tahun L97l tentang Penjualan Kendaraan, Berm.otor Perorangan Dinas Milik Negara {Lembaran }riegara Republik Indonesia Tahun 1971 ?'Islgar 59, Tas^baharr Lembaran Negara Republik Indonesia Noasr 296?); 10.
Peraturan Perc.eri*tah Nomor 22 ?ahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
{Ler*,baszr. Negara Republik Indanesia Tahun 1973 Nomor 2&, Tanba&an Ler::baran Negara Republik Indoaesia lrlca+r 3005);
3
Pemerintall Nomor 50 Tahun 1991 ll.Peraturar: -^ Kecamata$ Berastagi Dan i;t *g Fexber:tr'rkan -ti \#ilayah Kabupate* Mardindi*g -Daerah Pematang Bandar' iit gk"t I1 Karo, Kecamate* ra{PqPi Pil"vui' Huta Bat'u s"ii Da:: Ujuts Kabupaten DLrah Tiagkat If Simalungun'
Kecamatan putU"t"t' di Wilayah I{abggaten MedEE: Daerah Tingkat II Dairi B*r: Kesa:natan Meda1. Petisah, M;i; ?embung, T:-}t*S*' Elilayah Ili hreaMedal dan Meda-n Amplas Dalam Medan 11 Kotamadya Daerah Tingkat Wilayah Pr*pinsi Daerel:' Tingkat I lu.natela Utara {Lexrbara* Negara Republik lr:donesia Tahun 1991 lrl+raor 67];
12. Peraturan Pemerintah
Noaor 35 Tahun 7992
tentang Pe:abentukan 18
{De1apl:r - Belas} Kecam.alat ti Wilayah Kabupaten-Kabupaten II Simalun'gu1?', Dairi,- Tapa::uli DaeraJ:. I{a;s, Tapa=uli Utara, Tapa,uli Tengah' Selat*r:, "ingkat Niu.*, LLgkat Da:: lfiiaya.L Kotamadya Daerah Tingiat II Medan Dalam wilayah Propinsi laerah tin[icat I Sumatera Utara (Lembaran -.$egara nepluUUt< Indonesia Tahun L992 Hona*r 55];
13.
peraturan Pemeristah l{omor 4B Tahun L994
tentarig R**ah l{egara fi.embaran Negara Repr:'buk indoneii.a Tahun 1994 Nomor 69, Tasbahasr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573], sebagaimana telah diubah deagan Peratr:ran pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturao Pemerintah Nomor 40 Tahun 1gg4 Tentaeg Ru:nah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 29 -0-l Nomor 64, tamtaUan Lembaran Negara Republik Indorresia Hcmor 4515];
14. Peraturan Pemeri:rtah
Ncmor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Baagunan, Dan iiat< Pakai Atas Tanah {Lembara:r Negara Republik Indoaesia- Tahun 1996 l{+:a*r 58, tarntaf:an Lembaraa Negara Repubiik Indonesia Nomor 36a4;
15.
Peratura:: Pemerinta]: Ncm*r 58 Tahun 2**5
tentarrg Pengelolaal Keua*.gaa Da*rah {Lembaran Negara Republik k:donesia
Ta].r;n 2005 Nomor 140, Tambahag Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
n .+
16. Peraturan Pemerintah
l.{cmor 71 Tahun
2C3O
teatang Stand.ar Akantansi Pemeriretahan {Lembaran Negara Republik Iadonesia
Tahun 2AlA Nomor 123, Tambahan Lembarar: Negara Republik ladsaesia Nomor 5165h 17.
Peraturan Pemerintah Nomar 27 Tahun 2AL4 tentang Pengelolaan Barang adilik $egara/ Daerah (l,embarar: Negara R+publik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik h:.d.or:esia Nos.or 5533);
18.
Keputusal. Presiden Ncraor 4C ?ahun 1974 tenta::g Tata- Cara Penjualar: Ru::aah Negeri;
19.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahua 2003 tentang Pedoman Pelaksaaasa Pengadaal Eara::.5 3an Jasa Pes:.eri*tah, sebagaimana tela}r
beberapa kali diubah terakleir deaga* Peraturan Presiden Nomor 95 Tah-un 2S*7 tentang Perubahan Ketujuh Atas Kep*.tr.:.san Presiden Nomor 80 Tahun 2003 teataag Fedomal Pelaksalaan Pengadaan Barang Bax Jasa Pemerintah;
2O.
Peratura::. Meateri Dala:r:. Negeri Nomor 5 Ta]:ua 1997 tentang Perbendaharaal dan Tuatutan Ganti Rugr Keuangan dan Materil DaeraJ:;
21.
Perat*.ra, Me*teri DaI*m Negeri Nomor
T
?ahun 2AAO telrtang Standarisasi Sarana Dan
Prasarana
Kerja
Pemerintatr
Daeral:.,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No:xor 11 Tahun 2AAT tentang Perubahan Atas Peralr.:.ra.n Menteri Dalam Negeri l{omor 7 ?alun 2*C6 tentang. Standarisasi Sarana Dal Prasarsrla Kerja Per*erir:.tah Daerah;
22.PeraLuran Ivlenteri Dalam Negeri Nomor 13 ?ahun 2005 tentang Pedorpan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakl:ir deagan Peraturan *{eateri Dalarn Negeri Nor=*r 21 Tahun Z*L1 teatang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meateri *a1am Negeri Nomor 13 Tahua Tentang ped*a.an =*06 Pengelolaan Keualgan Daerall {Berita Negara Rep*blik lado*esia Tahun 2OLl Nomor 310);
5
23.
Peraturan Menteri Dal'a'e. I'Iegeri Nomor 61 Tahun 2AAT tentaag Pedoman Tek:is Pengelelaa* Ker-langan Badan Layanan Umum Daerah;
24.
Peraturan Menteri Dala:rr ltlegeri Nomor 54 ?ahun 2009 tentang Tata $askah Dinas Di Lingkuagan Pemerintalr Daerah;
25. Peratr:.ra*
Meateri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 20 1 1 ter:tang Pedoman Pemberian Hihah Dan Ba*tuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggara:: Pendapatan Dan Belarrja Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2*11 ilo*ot 450), sebagaimana telah diubah deagan Peraturam Menteri Dalam Negeri N*:zsr 39 T'ahun 2*12 tentaLg Perab*han Atas Peraturan Iv[er:teri *a1aa: Irlegeri Haaor 32 Tahun 2011 ?entang Pedaca* PembeCan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daera]: {Berita Negara Republik lndonesia Tah.un 2*L2 $o*cr SaOi;
26.
Peraturan Menteri Dalam i{egeri $***r 64 Tahun 2013 tentang Penerapar. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Ak*:41 Pada Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 1a25);
Menteri. Dala-rr Negeri Nomor 1 Tahun 2014 teritarrg Pembeatukan Prodak
2?. Peratr:.rar:.
Hukum Daerah {Berita Negara
Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 32);
28.
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2AO9 tentang Pck*k-Fck*k Fengelolaanr I(euanga:r Daerah ilemba-ra* *a.era.tr Ksta Medan Tahun 2009 Nomor 7, Taebal:.an Lerabara* Daerah Kota Medaa Nomor 4];
5
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAI{ KEDUA ATAS PERATURAH IIIALI KO?A MEDAN NOMOR :8 TAHUN 2A12 TENTANG PEDOMAN PEI'[YUSU"AI-{ DAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN DAI,AM SISTEM AKUS?AHSI PEMERINTAH DAERAH. Pasal
i
Beberapa ketentuan dalam Peratura* Elali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoma-sr ?ea3rusuta:: Dan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Peme-rintah K*ta }vledan Dalap Sistem Akmta*si Pemeriatah Daerah {Berita Daera}r Kota Medan Tahun 2*12 Nom*r 18), sebagaircana telah diubah dengal Peraturan Wali Xata Medan Nomor 18 ?ahu* 2AL2 tentang Perubaha-n Atas Peratura:r
WaSik*ta Medan N*rncr
20 Tahun 2014 ?eatang Ped'oa'avr
peay:rs4tan Dan Kapitelisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kcta Uedan *a1am Sistem Akuatansi Pemerintah Daeral:. {Berita Daera}r Kora Medan Tahun 2014 Nomor 20) diubah sebagai berikut: 1.
Z.
Pasal 4 dihapus.
Bagia* Kedua ditambah 1 {satu.} Bagran yakni Bagia:: Kedua A *an Ai antara Pasai 4 da* Pasal 5 disisipkan 2 {dua} pasal yalani pasal 4A dan Pasal 4}, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua A Perhitungan PenYusutal: Pasal 4A
Perhitungan perryus::taa ditetapkal dengan menggullakan pendekatan tahunan. Pasal 48
Pengungkapan Dalam LaPorart:
a. aset tetap disajikan berdasarkan ata.s biaya perolehal aset tetap tersebut dikurangi akumulasi pen5rusutan, apabila
terjadi kondisi yanlg aterrar:gfuirrka:r perrilaian kerabali, rrraka aset tetap akan disajikan dengan pelayesuaian pada masingmasing akun aset tetap da.rr akurr ekuita-s; b. selain tanah, kogst$ksi daiasr pengerjaaa dan aset tetap iainnya kecuali aset tetap laianya-aset reaoYasi seluruh aset tetap dapat disusutkal sesuai dengarr. sifat dan karakteristik aset tersebut;
c. aset tetap yarrg dihe*tikaa dari penggunaa-a aktif pemerintah
tidak memenuhi definisi aset tetap, harus d.ipindahkaa ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
7
t Asettetapyangseca.rapeflnarresdihentikarrataudilepas harus dihepuskart setelah disetujui pejabat
V*g b9n1ena1g'
d.arineracad.arrdiungkapkandalagrCatatanatasLaporan Ker.rangan;
d-ssL
d. umur ielads aset Pada lamPiran'
3.DiantaraBABIIdanBABllld'isisipkarrl{sat*ibab,yakzl berikut: BAB IlA sehingga berbunyi sebagai
BAB IIA PEI{AMBAHAN rv'ASA MANFAAT BANGLT$A$ TERHADAP PELAKSANAAN PEMELIHARAAN
Bagial Kesatu Uslaal Pasal 8A Penambahan masa manfaat aset tetap diatur sebagai berikut:
a, terhadap aset tetap
dilakukarr renovasi/-restorasil overhanrl maka pena-rrbahan masa r1anfaatrlya ditetapkart berdasarkan persentase peageluaran deaga:r ketentua* tidak yacrLg
arelebihi ketentuan maksimum rna*faat (tahun) yang
b. c. d.
ditetapkan sebagai perolehal awal aset; renovasilrestorasi/overhaul sebagaimana dimaksud datam huruf a dikeeualik"r, terhadap kegiatan yang tidak menambah l:mlir ekonomis, na3rt::11 hanya menaabah nilai ekor:omis da:rf atau kapasitas dan/atau volume asetyasg direnovasi; uatuk kegiatan yang tidak menambah Llmur ekonomis sebagaiman dimaksud dala:rr huruf b maka lnasa *aanfaatrrya rrengikuti sisa rri.asa manfaat aset induk; dart masa ma:efaat aset tetap sebagairna*a di:r:aksud daiam tabel di bawah iai: huruf urul a sesuali den Penambahan Masa Manfaat Persentase Renovasi/ restorasi/ overhaul dari Nilai Uraian perolehan (di luar penl'usutanl s.d 50Yo >5070 s.d 75Yo >754k a 2 o Peralatan dan Mesi:: 10 15 o Gedr.rrrs dan Bangunal 10 15 C Jalan Irisasi dan Jaringan sesuai j*rgka wakfu kontrak/ Aset Tetap Renovasi sisa ianslia waktu kontrak
R
Bagia* Kedua Kapitalisasi Dan Penambaha:: Masa Ma*fa"at Terhadap Peralatag Dan Mesin Pasal 88 t1)
Apabila pelaksanaan perawata* peralata:r- dan
me$in
pu1:h per {iv,erhaull ,.ilai perawatannye. dibawah SAV, {1ima seratus] dari nilat perolehan diluar rper:yusutaa, tidak rieenambah masa rrrasfaat, hanya menambah nilai kapitalisasi.
{2}
2 {dua} tahr:rr,
apabila peiaksaaaan perawata-n Peralata* da* Mesin {overhau$ "ilai l.uitt dari 50% {1ima pu1::h per seratus} sampai
penarnbahan masa :=.anfaat |erawata"tyu.
i.rrg*
Zi.* (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai
perole?ras di luar Pen3rusutan-
apabila {3} Penambahan Erasa mar:faat 3 (tiga} tah*.r:., pelaksanaan perawatan peralatan dall rllesi* {auerhaulJ nilai perawataaaya lebih dag: 75o/a {tujuh puluh lima per seratus} dari nilai perolehan di luar penyusutan' pada {4} Pe::arabahan masa ***faat sebagsi*a3a dimaksud ayat {2} dan ayat {3}, apabila pera'$ataa yang dilaksanakan meliputi pembongkaralL mesin secara meltyeluruh' Bagian Ketiga Kapitalisasi Dan Penambahan Masa Manfaat Terhadap Gedung Dan Bangunatr Pasai 8C
{1}
Apabiia pelaksanaan perawatanfrenovasi. gedu::.g
dan bangUnaa nilai perawatannya di bawah 50.o/e {li*:a puluh per seratus] dad nilai perolehan di luar penyusutarr, rrraka tid.ak
menambah masa manfaat, harrya r.enaEbah ' nilai kapitalisasi.
i2) Feaambahan masa manlaat 10 {sepul.uh} tatrun, apabila pelaksanaal renovasi geduag dan baagunart, yatrg bernilai lebih dari 50% {1ima p::luh per seratus) sampai deagan 75V" {tujuh puluh iima per seratus} dari nitai perclehal di luar penyusutan.
{3} Penambahan masa manfaat 15 {lima belas} tahun, apabila pelaksanaan renovasi Gedung dan Bangqnan, yarig bernilai iebih dari 75o/o {tujuh puluh lima per seratus} dari nilai perolehan di luar penSrusutan.
a
{4} Penambabar;. masa r*arzla-at ya$g dimaksud pada ayat {2} dan ayat {3}, apabila terdapat pekerjaan konstruksi{5} Untuk pekerjaa:: pemeliharaan darr perawata* rr:tirr tidak
akaa menanbah masa manfaat, harrya menambah nilai kapitalisasi.
(6i Pemeliharaan dan pera'watan rutirt sebaga3mana dircaksud pada ayat (5), meliputi:
1.
2. 3. 4. 5.
pengecetat gedung; partisi ruangan;
pergantiar p1arcn ruatrgarr; pergantian daun jendela; dan
I
sejenisnya
Bagial
Keempat
t
Kapitalisasi Da3 Penambahan Masa Marrfaat Terhadap Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Pasal 8D
{1} Apabila pelaksanaan pekerjaan Jalan, kigasi rlan Jaringan niiai perawatasnya di bawah sOYc {1ima puluh per seratus}
dari ni'I*i perolehae di k:.ar pea;rusutan, saka tidak meaarr:.bah masa *tarrfa,at, hanya menambair ailai kapitalisasi.
{2} Penambahan masa malfaat 1O isepuiuh) ta}rur:, apabila pekerjaan ja1an, irigasi, darr jariregan, yang benailai lebih dari 1O"k (lima puluh per seratus) sa:rrpai dengax 75a/a {tuiuh
puluh lima per seratus) dari nilai perolehan di luar peayusrtan.
{3} Pe*ambahan masa raanfaat 15 {1ima belas} ta-trun, apabila perkejaa-n jaian, irigasi dan jariagan, yang berrrilai lebih dari 75ah {tujuh puluh lima per seratus} dari ni'lai peralehan diluar pe11yusutal1.
{a}
Jalan, irigasi, dan jariagan yar:g pekerjaannya tid*k
mengg:-t.aakarr konstruksi, tidak menambah masa mar:faat hanya menambah nilai kapitalisasi
. Bagran Kelima Masa Manfaat Terhad.apAset Tetap Dan Penambahan Kapitalisasi Renovasi Pasal 8E
{1} Aset Tetap Renovasi yang dimaksud 'edah}r pera'Nratan, peaarnbahan bamgurrarr yarag dilakukerr tertradap gedungl bangunan miiik pihak ketiga yeng disewa, diguaakan untuk keperluan Pemerintah Daerah.
10
{2}MasamanfaatAsetTetapRenovasiberlakrrsel+maja}agka waklu korrtrakf31 t"' Aaabila Renovasi Aset Tetap
dilaksanry
pada saat tahun
dihitung adalah aotto=g, Eaaka.{lasa ma'faatrya *l*" :rogk" waktr:' kontrak'
;;;;"n
Pas*III peratura-:r
wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundaJrgl
Agarsetiaporajagn=rrgetahurnya,13egerintah].a.rrperrgund'asg8& peratnran wali Kota ini dengan penempatannya dalaE *tHtz'Baes*'k Kota Medan-
Ditetapkaa di Medan pa.da it*Sgal 31 Desember 2C15 Pj. WALI KOTA MEDAN,
trd RANDI},AT'I TARTGAT\}
Diundar,rgkan di Medan 31 Desember 2015
{.?-xH '1$ff,
r--
KOTA MEDAN,
BERITA DAERAH KOTA fuISDA}.d ?&}TUH 2015 NOIVIOR 48.
