TAX AMNESTY: Show Me the Money EXTREME On the Ground Report

TAX AMNESTY: Show Me the Money EXTREME On the Ground Report SHOW ME THE MONEY

INDONESIA Government

Dalam laporan ini, kami melakukan eksplorasi lebih dalam tentang tax amnesty (=pengampunan pajak). Kami mewawancarai individu dengan nilai kekayaan bersih tinggi (=high net worth individuals, HNWI), berbincang dengan konsultan pajak yang mengkhususkan diri melayani HWNI, dan berdiskusi dengan perwakilan dari pemerintah. Tax amnesty rencananya akan diterbitkan di akhir 2015, namun ditunda hingga pertengahan 2016 karena permasalahan politik. Proses lobi masih dilakukan hingga hari ini dan pemerintah tetap yakin tax amnesty dapat diterbitkan tahun ini. HWNI sangat tertarik pada tax amnesty namun tidak menyukai repatriasi aset Untuk riset kami, HWNI adalah individu dengan kekayaan bersih Rp100milyar hingga lebih dari Rp1trilyun serta aset penting di luar negeri. Kebanyakan HWNI yang kami wawancarai menyambut baik tax amnesty dan tidak mempermasalahkan pengungkapan aset. Namun mereka tidak akan membawa pulang aset dan berencana tetap menyimpan aset di luar. Menurut mereka, menyimpan aset di luar negeri memberi keamanan dan fleksibilitas lebih, tingkatan pajak lebih rendah, dan perlindungan lebih terhadap informasi keuangan pribadi dibandingkan dalam negeri. Tax amnesty memberi insentif dalam bentuk penalti kurang dari 50% penalti awal untuk aset repatriasi, namun kebanyakan HWNI lebih memilih membayar penalti penuh.

18th April 2016 Analysts

Felicia Putri Tjiasaka E [email protected] P +62 21 8067 3137

Konsultan pajak menyarankan agar HWNI berpartisipasi dalam program tax amnesty Para konsultan pajak yakin bahwa ini adalah kesempatan terakhir klien mereka mendapatkan kekebalan hukum. Dinas pajak saat ini telah melakukan banyak perbaikan dalam hal infrastruktur untuk mengejar para penghindar pajak, dengan media sosial serta kerja sama antar berbagai badan pemerintahan dan institusi keuangan. Klien disarankan untuk melakukan pengungkapan sekarang daripada tertangkap nanti. Account Exchange of Information di 2017 juga membayang di latar belakang, dan Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu peserta pertama. Tak lama lagi, informasi tentang aset keuangan HWNI yang ada di luar negeri akan dibukakan pada pihak berwenang lokal.

Sandy Ham Tax amnesty Indonesia memiliki karakter program dengan potensi sukses Persepsi bahwa ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali, penerapan peraturan yang lebih ketat, dan tingkatan pajak lebih rendah adalah kunci sukses program tax amnesty berdasarkan pengalaman sejumlah negara lain. Indonesia telah memenuhi dua kriteria. Estimasi kami, pemerintah dapat meraup sekitar Rp60trilyun atau 0.5% GDP jika tax amnesty diterbitkan.

Translator/Editorial Shirley Saroinsong E [email protected] P +62 21 8067 3139

661

11,2 11,0

11,4

11,3

1294

1072

985

995

916

885

650

12,2

12,0

835

879

12,7

13,0

873

14,0

1360

Figure 2: Target Pendapatan Pajak Indonesia & Realisasi (Rptn)

Tax Ratio (%)

1060

Figure 1: Rasio Pajak Indonesia

E [email protected] P +62 21 8067 3138

10,9

10,5

10,0 9,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8,0 2010

2011

2012

2013

Sumber: Kementrian Keuangan, 2016

18 April 2016

2014

2015

2016F

Target

Realization

Sumber: Sucorinvest, Kementrian Keuangan

2

TAX AMNESTY: Show Me the Money

18 April 2016

3


Kisah Tax Amnesty Tax amnesty adalah program penurunan atau penghapusan penalti terhadap pembayar pajak nakal, yang sukarela mengungkapkan kesalahan atau kelalaian di masa lalu. Peraturan spesifik berbeda dari negara ke negara dalam hal jangka waktu, tipe pajak yang memenuhi syarat dan tipe penalti yang dibebaskan; sejumlah kesamaan mereka antara lain adalah periode masa tenggang untuk pembayar pajak nakal dan koreksi kesalahan di masa lalu tanpa terkena penalti. Indonesia sebelumnya telah menerbitkan sejumlah tax amnesty di tahun 1964 dan 1984, tapi program-program ini tidak berhasil. Tingkat partisipasi rendah dan kenaikan pendapatan pajak hanya minimal. Permasalahan terletak pada kurangnya reformasi di sistem administrasi pajak, data minim, dan penerapan hukum yang lemah. Faktor-faktor ini sangat penting dalam kesuksesan program tax amnesty seperti yang akan kita lihat pada pengalaman negara-negara lain di laporan ini. Indonesia sebelumnya pernah memberlakukan tax amnesty yang lebih ringan, dikenal sebagai sunset policy, di tahun 2008 dan 2015. Perbedaan utama tax amnesty dan sunset policy adalah tingkatan pengampunan. Sunset policy hanya menghapus penalti, kewajiban pajak dan sanksi kriminal tetap berlaku, sementara tax amnesty menghapus semua kewajiban pajak, penalti dan sanksi kriminal yang berlaku. Sunset policy di tahun 2008 mengalami sejumlah sukses jika didasarkan pada angka. Total pembayar pajak yang terdaftar naik sebesar 5.2juta ke angka 15.9juta di tahun 2009. Angka untuk tahun 2007 dan 2008 masing-masing adalah 3.6juta dan 2.3juta. Rasio ketaatan, yaitu angka retur pajak tahunan yang diterima dibagi total jumlah pembayar pajak, membaik ke 54.1% di 2009 dibanding angka rata-rata 30% dari 20062008. Estimasi MoF, penghasilan tambahan dari pajak pendapatan mencapai Rp7.5trilyun atau 1.4% dari total pajak pendapatan di tahun 2009 dan 0.14% dari GDP 2009. Namun pihak pemerintah masih belum mencapai target 2009 dengan turunnya total pendapatan pajak sebesar 5% ke angka Rp545trilyun terutama karena ekonomi lemah. Figure 3: Indikator terpilih pajak Indonesia

Tax Revenue ex oil & gas (Rptn) Tax Ratio Taxpayers (mn) Compliance Ratio

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016F

315

381.4

494.1

494.5

569.4

669.6

752.4

832.7

897.7

1113

1318.7

12.2%

12.4%

13.3%

11.1%

10.5%

11.2%

11.4%

11.3%

10.9%

12.7%

12.2%

4.8

7.1

10.7

15.9

19.1

22.3

24.8

28

30.6

N/A

N/A

32.0%

30.2%

33.1%

54.1%

58.2%

52.7%

53.7%

60.8%

58.9%

N/A

N/A

Sumber: Sucorinvest, Anggaran Negara 2016, Laporan Tahunan Dirjen Pajak 2014

Perjalanan Indonesia masih panjang dalam hal efisiensi pemungutan pajak. Metrik kunci sering dimonitor oleh penanam modal adalah rasio pajak atau pendapatan-ke-GDP. Walaupun sunset policy cukup sukses dan ada kenaikan berarti dalam jumlah pembayar pajak terdaftar, rasio pajak Indonesia tetap bertahan di bawah 12% hingga tahun 2014. Rasio pajak untuk negara-negara ASEAN adalah 14-17%, menempatkan Indonesia di posisi terendah di antara negara-negara besar di ASEAN. Jokowi berjanji akan menaikkan rasio pajak ke angka 16% dalam kampanye kepresidenan. Di tahun pertama pemerintahannya, ia menaikkan kompensasi pejabat pajak secara signifikan dengan harapan mendorong produktivitas mereka.

18 April 2016

4

TAX AMNESTY: Show Me the Money Permasalahannya tentu saja lebih dari sekedar insentif. Jumlah pejabat pajak juga termasuk, kualitas SDM, sistem, pemerintahan, teknologi, dan data yang lengkap; hal-hal yang masih sangat kurang di Indonesia. Hal-hal tersebut juga memakan waktu untuk dilaksanakan dan menuntut kepemimpinan kuat dari Dinas Pajak. Namun pemerintah kekurangan waktu dan biaya. Pemerintahan Jokowi memiliki waktu lima tahun untuk menunjukkan hasil dan satu tahun telah lewat. Tidak banyak pengeluaran yang bisa dilakukan dengan adanya defisit keuangan yang sudah hampir menyentuh batas 3% GDP. Sebagian permasalahan defisit keuangan adalah kekurangan signifikan (18% di bawah target) pendapatan pajak untuk 2015. Pemerintah menetapkan terget pendapatan pajak ambisius untuk 2016 sebesar Rp1.360trilyun, naik 5% dibanding target 2015. Dibandingkan realisasi 2015, ini berarti kenaikan 28%, yang termasuk ambisius untuk situasi saat ini. Tax amnesty 2016, jika diterbitkan, seharusnya membantu menambal kekurangan pendapatan, dan kami setuju, namun kemungkinan tidak sampai membantu pemerintah mencapai target. Figure 4: APBN - Struktur Pendapatan

Target Tax Revenue Non-Tax Revenue Customs Duty Grant Total

Breakdown 2015 2016 67% 74.6%

2015 Rp1,201.7tn

2016 Rp1,360.2tn

Rp410.3tn

Rp273.8tn

23%

15%

Rp178.3tn Rp3.3tn Rp1,793.6tn

Rp186.5tn Rp2.0tn Rp1,822.5tn

9.9% 0.1% 100%

10.2% 0.2% 100%

Sumber: Kementrian Keuangan, 2016

According to our intense conversation with the representatives, the government was confident on the tax amnesty implementation in 2016. Stricter law enforcement has been well-prepared, to reduce the political risk in the future. Estimasi MoF, ada Rp2.700trilyun aset di luar negeri dan Rp1.400trilyun aset di dalam negeri yang belum dilaporkan. Menurut wawancara kami dengan HWNI dan konsultan pajak, kami yakin kebanyakan dari mereka akan melaporkan aset mereka di bawah program tax amnesty baru ini. Dengan asumsi 75% aset tersembunyi ini akan dilaporkan di bawah tax amnesty baru dan adanya pembayaran penalti 2%, pemerintah dapat menerima Rp62trilyun atau 4.6% dari total target pendapatan pajak di tahun 2016 dan 0.5% dari GDP. Harap ingat bahwa perbedaan antara target pendapatan pajak 2016 dan realisasi 2015 adalah Rp300trilyun. Ini berarti ada banyak yang harus dilakukan walaupun ada pendapatan tambahan dari tax amnesty.

18 April 2016

5


18 April 2016

6


Persyaratan tax amnesty Tax amnesty dapat diberikan pada pihak individu atau institusi yang melayangkan surat permohonan dan saat ini tidak sedang mengalami proses pidana atau menjalani hukuman tindak kriminal. Koruptor, penebang liar, pemburu gelap, dan pelanggar hak asasi manusia dapat diberi tax amnesty. Namun pihak yang terlibat dalam terorisme, perdagangan manusia dan peredaran obat-obatan terlarang tidak memenuhi syarat pengampunan pajak. Persyaratan dasar untuk dapat memenuhi syarat adalah: 1. Nomor Identitas Pajak (TIN) 2. Melayangkan Surat Permohonan Tax Amnesty (RUU Pengampunan Nasional 2015 Pasal 7 Ayat 2) 3. Membayar semua penalti yang berlaku (lihat Fig. 6) 4. Membayar semua hutang pajak Figure 5: Prosedur Pengajuan Tax Amnesty

Sumber: Sucorinvest, Deloitte 2016

Ketika surat permohonan telah diterima, pengampunan yang diberi penghapusan utang pajak, penalti-penalti yang ada, dan sanksi kriminal.

18 April 2016

termasuk

7

TAX AMNESTY: Show Me the Money Penalti normal untuk pelanggaran pajak rata-rata 30%, namun dalam tax amnesty baru, penalti ditentukan 2% untuk pembayaran di tiga bulan pertama, 4% untuk pembayaran di tiga bulan kedua, dan 6% untuk enam bulan berikutnya. Ada potongan harga 50% untuk penalti jika aset direpatriasi kembali ke Indonesia, namun ada periode terikat selama tiga tahun di dalam sejumlah instrumen keuangan (misalnya obligasi pemerintah dan sejumlah sektor). Tax amnesty diperkirakan akan berjalan selama 12 bulan dan sesudah itu, pelanggar pajak akan menghadapi penalti hingga 44.4% dari total aset (30% dari aset + 48% dari 30%) untuk pihak individu dan 37% (25% dari aset + 48% dari 25%) untuk institusi. Figure 6: Penggalan rancangan program tax amnesty

ARTICLE 2: All taxpayers have the right to an amnesty except for those suspected of a tax crime and under investigation by the Attorney General’s Office (AGO) or who currently on trial or serving prison time for a tax crime. ARTICLE 3: Penalties on assets registered in Indonesia, or registered overseas but not repatriated back to Indonesia:  2% if lodged less than three months after the law is passed,  4% if lodged between four to six months,  6% if lodged between seven to twelve months (the amnesty will last for one year). Penalties on assets registered overseas, and repatriated back to Indonesia:  1% if lodged less than three months after the law is passed,  2% if lodged between four to six months,  3% if lodged between seven to twelve months. ARTICLE 4: The penalties are calculated based on net assets as reported in 2015. (Figure 6) ARTICLE 12: Repatriated assets are required to be invested in government or state owned companies bonds with holding period of at least three years. Taxpayers can switch the bonds after a year to other investment instruments: bonds of private companies whose trading is supervised by the Financial Services Authority (OJK), government infrastructure projects, sectors categorized as government priorities; property.

Sumber: Sucorinvest, Rapat DPR (23/2/2016) Figure 7: Kalkulasi tax amnesty

Net Asset

= Total Asset – Total Liability

Difference of Net Asset

= Net Asset per Amnesty – Reported Net Asset per last tax return

Tax Amnesty

= Difference of Net Asset x Rate


18 April 2016

8


Wawancara dengan HNWIs Kami mewawancarai sejumlah HWNI di Jakarta dan Surabaya menggunakan jaringan internal kami. Kisaran kekayaan bersih mereka adalah Rp100milyar hingga lebih dari Rp1trilyun. Kebanyakan HNWI sangat tertarik dengan tax amnesty. Mereka yakin ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan kekebalan hukum dan tidak mempermasalahkan kewajiban melaporkan pajak. Beberapa malah berniat melaporkan lebih dan membayar penalti 2% lebih awal dan mengambil sikap konservatif. Isu utamanya adalah repatriasi. Kebanyakan HNWI tetap lebih memilih menempatkan aset mereka di luar negeri karena: 1.

Keamanan Kekuatiran terbesar HNWI adalah keamanan aset mereka dan mereka mengkuatirkan hal-hal berikut ini di Indonesia:  Ketidakstabilan situasi politik dan ekonomi Menurut HNWI yang kami wawancarai, tanpa stabilitas politik dan ekonomi, insentif pajak seberapapun takkan mampu membawa modal masuk ke dalam negeri. Switzerland, contohnya, adalah suaka pajak pilihan utama para penanam modal karena stabilnya situasi politik dan ekonomi negara tersebut.  Hukum korporasi yang tidak efisien Hukum korporasi yang efisien memungkinkan perusahaan masuk dan keluar dengan mudah, dan saat ini kemudahan tersebut belum dimiliki Indonesia. Kemudahan ini juga mencakup biaya compliance yang lebih rendah untuk perusahaan; biaya yang jauh lebih rendah di negara-negara lain dibanding di Indonesia.  Kurangnya layanan perbankan profesional dan layanan pendukung Tujuan-tujuan seperti Switzerland dan Austria, walaupun bukan sepenuhnya suaka pajak, tetap populer karena layanan perbankan internasional mereka karena platform perbankan mereka yang universal dan cakupan layanan profesional yang luas, yang saat ini belum dimiliki Indonesia. Dalam situasi ketidakstabilan ekonomi global saat ini, banyak HNWI berpendapat kemungkinan terjadinya krisis terus meningkat termasuk untuk Indonesia. Mereka terus teringat bahwa pada saat krisis tahun 1998, Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak terparah di Asia.

Figure 8: Pertumbuhan GDP negara-negara ASEAN selama Krisis Keuangan Asia

Growth Rate of GDP Southeast Asia 7,1% 6,9% 7,8%

1996

4,0%

7,8%

4,9%

1997

Singapore

Indonesia

1,5%

0,8% 1,0% 0,0%

2,8% 4,0% 2,0%

1998

1999

2000

-6,9% -13,7% Sumber: Sucorinvest, IMF

18 April 2016

9

TAX AMNESTY: Show Me the Money 2.

Fleksibilitas Investasi Kebanyakan HNWI berpendapat bahwa persyaratan yang mengikat aset mereka di obligasi pemerintah selama tiga tahun tidak menarik. Aset wajib diinvestasikan dalam obligasi pemerintah di tahun pertama, dan hanya pada tahun kedua dan selanjutnya aset bisa ditanam di sektor lainnya seperti infrastruktur, ritel dan properti. Para HNWI berpendapat ada lingkup penanaman modal yang jauh lebih menarik di luar negeri, dengan tingkat kendali dan fleksibilitas lebih untuk aset mereka.

3.

Tingkatan pajak yang lebih rendah Pajak di Indonesia yang tinggi adalah kendala lain untuk para HNWI, terutama ketika dibandingkan dengan negara-negara suaka pajak. Struktur pajak berbeda dari negara ke negara namun semua negara suaka pajak menawarkan kesempatan pada pihak non warga negara seperti HNWI Indonesia untuk menghindari kewajiban membayar pajak tinggi. Di bawah ini adalah perbandingan tingkatan pajak di Indonesia dan sejumlah negara-negara suaka pajak, yang menunjukkan bahwa Indonesia masih yang tertinggi.

Indonesia

Singapore Hongkong Switzerland Cayman Islands

Individual Tax

Bahamas

Bahrain

Bermuda

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

18%

13%

17%

15%

22%

17%

30%

25%

Figure 9: Perbandingan Tingkatan Pajak Individu & Korporasi

Guernsey

Corporate Tax

Sumber: Sucorinvest, IMF

4.

Perlindungan Informasi Keuangan Pribadi Menurut para HNWIs, negara-negara suaka pajak akan ketat melindungi informasi keuangan pribadi mereka. Kebanyakan negara suaka pajak memiliki praktek hukum atau administrasi formal yang mencegah pengawasan oleh pihak berwenang pajak asing. Tidak ada atau hampir tidak ada pembagian informasi dengan pihak berwenang pajak asing.

Figure 10: 20 Countries of Tax Haven No

Country

Financial Secrecy Index

No

Country

Financial Secrecy Index

1

Swiss

1466,1

11

Macau

420,1

2

Hong Kong

1259,4

12

Japan

418,3

3

United States

1254,7

13

Panama

415,6

4

Singapore

1147,1

14

Marshall Islands

405,5

5

Cay man Islands

1013,1

15

England

380,2

6

Luxemburg

816,9

16

Jersey

354,0

7

Lebanon

760,2

17

Guernsey

339,3

8

Germany

701,8

18

Malay sia

338,7

9

Bahrain

471,3

19

Turkey

320,9

UEA

440,7

20

China

312,1

10

Sumber: Sucorinvest, IMF

18 April 2016

10


18 April 2016

11


Wawancara dengan konsultan pajak Kami menemui sejumlah konsultan pajak di Jakarta yang mengkhususkan diri melayani para HNWI. Semuanya menyarankan klien mereka untuk mengikuti program tax amnesty karena yakin ini adalah kesempatan terakhir mendapatkan kekebalan hukum. Mereka juga berpikir, pejabat pajak saat ini memiliki infrastruktur yang lebih baik, dengan adanya media sosial dan kerjasama luas di antara sejumlah badan pemerintah dan institusi keuangan. Lebih baik untuk klien mereka melapor sekarang daripada ditangkap nantinya. Figure 11: Keuntungan tax amnesty


Kami merangkum 7 keuntungan kunci tax amnesty, yang dipromosikan oleh konsultan pajak ke klien mereka. Kekebalan terhadap penyelidikan kriminal dan utang pajak mendominasi pendapat yang diajukan. Hampir semua konsultan pajak yakin sepenuhnya akan keberhasilan tax amnesty yang ketiga ini. Di latar belakang, ada juga Account Exchange of Information di tahun 2017; Indonesia sudah memutuskan untuk menjadi salah satu peserta pertama dan informasi tentang aset keuangan HNWI yang ada di luar negeri akan harus diungkapkan ke pihak berwenang lokal.

18 April 2016

12

TAX AMNESTY: Show Me the Money Latar belakang singkat Account Exchange of Information 2017 Anggota awal Global Forum terdiri dari negara-negara dan yurisdiksi OECD telah menyetujui penerapan Account Exchange of Information (AEoI=Pertukaran Informasi Rekening) paling lambat 2017 untuk kepentingan pajak. Gagasan AEoI ini datang dari FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act=Tindakan Pemenuhan Pajak Rekening Asing) di Amerika tahun 2010, yang mewajibkan warga negara AS mengirimkan laporan tahunan tentang rekening keuangan mereka yang tidak berbasis di AS. FATCA tengah membuat perbankan menjadi transparan di seluruh dunia, mengkampanyekan slogan 'Nowhere to Hide' ke para pelanggar pajak dan menghapus kerahasiaan bank. Standar pertukaran informasi otomatis kini telah menjadi rutin, dengan 96 yurisdiksi termasuk Indonesia berkomitmen untuk menerapkannya dimulai beberapa tahun ke depan. Informasi dari sejumlah rekening keuangan yang dipegang pihak bukan warga negara akan mulai masuk tahun 2017 dalam skala yang tidak terlihat sebelumnya. Pihak administratif pajak negara tempat tinggal akan segera mendapatkan akses ke informasi bank asing dan rekening keuangan lain milik wajib pajak mereka, secara otomatis. Hal ini akan mengubah sama sekali aritmetika penghindaran pajak internasional, karena kesulitan menyembunyikan uang di luar negeri akan naik sangat tinggi. Indonesia adalah salah satu peserta pertama bersama 40 yurisdiksi lainnya di tahun 2018. Figure 12: Jurisdictions committed to implement AEoI Anguilla Colombia Argentina Croatia Barbados Curacao Belgium Cyprus Bermuda Czech Republic BVI Denmark Bulgaria Dominica Cayman Islands Estonia Chile Faroe Islands Albania Andorra Antigua Aruba Australia

Austria Bahamas Belize Brazil Brunei

Bahrain

Nauru

Early Adopters 2017 India Lithuania Portugal Indonesia Malta Romania Ireland Mauritius San Marino Isle of Man Mexico Seychelles Italy Montserrat Slovak Republic Jersey Netherlands Slovenia Korea Niue South Africa Latvia Norway Spain Liechtenstein Poland Sweden Fast Followers 2018 Canada Israel Monaco St Lucia China Japan New Zealand Samoa Costa Rica Marshall Islands Qatar St Vincent and Grenadines Grenada Macau Russia Saudi Arabia Hong Kong Malaysia St Kitts and Nevis Singapore Haven't Indicated Deadline or Haven't Committeed Panama Vanuatu Finland France Germany Gibraltar Greece Greeland Guernsey Hungary Iceland

Trinidad and Tobago Turks & Caicos UK Uruguay

Switzerland Turkey UAE

Source: Sucorinvest, OECD 2016

Kementrian Keuangan jelas menyatakan bahwa suaka pajak favorit warga negara Indonesia bukan Switzerland ataupun Hong Kong, namun British Virgin Island, Cook Island, dan Singapura. 2 dari 3 tujuan suaka pajak ini sudah dipastikan akan turut serta dalam AEoI di tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan indeks kerahasiaan keuangan, kebanyakan dari 20 tujuan suaka pajak telah berkomitmen pada AEoI. Hanya ada 4 negara yang masih menunda partisipasi mereka, yaitu Luxembourg, Lebanon, Bahrain, dan Panama. Amerika Serikat tidak dihitung karena negara tersebut telah mengindikasikan keikutsertaannya dalam pertukaran informasi otomatis menyusul diluncurkannya FATCA tahun 2015, dan telah ikut serta dalam persetujuan antar pemerintah (IGAs) dari yurisdiksi lain untuk melaksanakannya. Belum ada perbincangan tentang detil persetujuan saat ini tentang insentif dan sanksi. Kami yakin tekanan politis ikut ambil bagian, di mana para negara yang tergabung dalam persetujuan ini akan memandang negatif terhadap negara-negara yang tidak tergabung. Menurut pejabat dan konsultan pajak yang kami temui, pemerintah berbagai wilayah juga mendorong anggota G20 untuk ikut serta, mengindikasikan adanya ancaman terhadap hubungan antar negara di masa depan jika tidak.

18 April 2016

13


Kisah Tax Amnesty Global Tiap tahunnya pemerintah kehilangan sejumlah besar potensi pendapatan karena banyak warga negara yang menghindari pembayaran pajak. Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara telah menerapkan program tax amnesty selama bertahun-tahun. Penghindar pajak diharapkan membawa pulang uang yang diparkir di luar negeri dan melaporkan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan. Penerapan tax amnesty diharapkan meningkatkan pendapatan negara dari tiga sumber utama: 1. Pendapatan di ekonomi domestik yang tidak dilaporkan, karena dananya berputar di ekonomi bawah tanah. Ekonomi bawah tanah adalah aktivitas ekonomi yang jarang dilaporkan sebagai sumber pendapatan ke dinas pajak. Di negara-negara maju, ekonomi bawah tanah adalah 14-16% dari GDP, sementara di negara-negara berkembang (=less develop country, LDC) bisa menjadi 35-44% dari GDP. Tax amnesty didisain untuk mengurangi skala ekonomi bawah tanah dan karenanya meningkatkan pendapatan pajak di masa depan. 2. Modal yang hilang. Sejumlah besar uang dipindahkan secara ilegal ke luar negeri. Dari tahun 1977 ke 1987, aset modal yang hilang menembus angka AS$84milyar ke Meksiko, AS$58milyar ke Venezuela, AS$46milyar ke Argentina dan AS$31milyar ke Brasil. 3. Pembayaran pajak yang terlambat oleh mereka yang tidak sengaja membayar pajak kurang dari kewajiban namun tidak pernah melaporkan kesalahan ini karena tidak ingin membayar penalti yang terhubung dengan penghindaran pajak. Estimasi untuk Amerika Serikat sendiri adalah AS$100milyar pajak tak terbayar tiap tahunnya. Permasalahan penghindaran pajak lebih serius terutama di LDC, yang sebagian besar warga negaranya gagal membayar pajak secara penuh. Dalam dekade ini, negara-negara seperti Argentina, Australia, Belgia, Kolombia, Ekuador, Prancis, Honduras, India, Italia, Panama, Filipina, dan Amerika telah menerapkan tax amnesty. Sementara di tahun 1980an, Denmark, Meksiko, Norwegia, Peru dan Swedia telah melakukannya terlebih dahulu. Sebagian dari mereka sukses, yang terlihat dari peningkatan basis pajak dan pendapatan pajak yang tinggi, namun sebagian lagi tidak berhasil melakukan hal yang sama. Afrika Selatan: Strategi Push dan Pull Kombinasi pull dan push diyakini sebagai pendekatan terbaik untuk tax amnesty. Pull adalah menyediakan insentif untuk pembayar pajak dengan menghapus denda dan menurunkan bunga utang pajak. Push adalah menekan pembayar pajak yang tidak bekerja sama menggunakan proses auditing dan teknik investigasi yang lebih ketat, serta menaikkan bunga dan denda secara progresif. Pemerintah Afrika Selatan menerapkan tax amnesty tiga kali dalam sejarahnya - 1995, 1996 dan 2003. Tahun 2003, mereka menjalankan pengampuna (amnesty) khusus yang terbatas hanya pada pengumuman aset luar negeri, yang cukup sukses melihat tingginya tingkat pertisipasi. Tahun 2015, SARS (South African Revenue Service) meluncurkan program yang disebut Voluntary DIsclosure Program (VDP). SARS menemukan 585 warga Afrika Selatan yang memegang AS$2.09milyar di 2221 rekening, kebanyakan tersimpan di bank-bank di Swiss. Dalam melaksanakan program ini, SARS membangun jaringan kerja sama dengan badan-badan pertukaran untuk mencocokkan informasi dengan basis data pembayar pajak SARS.

18 April 2016

14

TAX AMNESTY: Show Me the Money Irlandia Pemerintah Irlandia telah menjalankan program tax amnesty yang paling sukses sejauh ini. Bulan Januari 1988, pemerintah memperkenalkan tax amnesty dengan cara tidak menetapkan bunga atau penalti dan berjanji tidak akan menuntut pembayar pajak yang melanggar peraturan. Untuk mendukung penerapan program ini, pemerintah memperbanyak jumlah penegak hukum yang melaksanakan pengumpulan pajak. Mereka juga mempublikasikan di suratsurat kabar daftar nama para pembayar pajak yang melanggar peraturan. Begitu periode 10 bulan tax amnesty selesai, pemerintah menaikkan bunga dan penalti serta memberi wewenang lebih pada para komisioner pajak untuk menyita aset dan membekukan rekening-rekening bank penghindar pajak yang telah berstatus terhukum. Bank Sentral Irlandia berhasil memperoleh sekitar $750juta (3-4% GDP di tahun 1988). Jumlah yang jauh melampaui harapan $50juta. Irlandia tidak pernah mencoba menjalankan tax amnesty sebelumnya, dan pemerintah menekankan bahwa ini adalah kesempatan pertama dan terakhir. Presentase besar sejumlah $750juta diperoleh di beberapa bulan terakhir, karena warga Irlandia sepertinya menyadari bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Satu faktor yang mungkin dapat melemahkan kesuksesan Irlandia adalah fakta bahwa pemerintah tidak menurunkan tingkatan pajak atau menaikkan pengecualian sebagai bagian dari paket. Penghindaran yang tersebar luas di Irlandia ini kemungkinan disebabkan oleh tingkatan pajak negara, yang termasuk yang paling tinggi di Eropa. Karenanya, walau penguatan sistem penerapan peraturan akan membantu mempertahankan basis pajak yang telah meningkat, terpeliharanya tingkat pajak yang tinggi mungkin akan memberi insentif lebih untuk kembali menghindari pajak. Figure 13: Efektivitas Tax Amnesty

Country

Year Program Implemented

Estimated Amount Raised (Millions Dollars)

Argentina Belgium Colombia France India Ireland

1987 1984 1987 1986 1981 1988

93 1,610 1,000 750

Amount as Percentage of GDP

Amount as Percentage of Central Government Deficit

0.30 0.22 0.54 2.55

54.0 8.0 10.0 158.0

Sumber: Sucorinvest, FRBNY

18 April 2016

15

TAX AMNESTY: Show Me the Money India, Italia, dan AS Di bawah UU Black Money, diterbitkan parlemen di tahun 2014, India berhasil menyelamatkan $575juta (0.03% GDP) dari dana yang tidak terlapor melalui program tax amnesty. Sekitar 638 warga negara melaporkan aset mereka, seperti yang tercatat di 1 Oktober 2015. Angka ini masih di bawah harapan. India bekerja sama dengan sejumlah negara lain, seperti Switzerland, untuk mendapatkan informasi dari warga negaranya, yang mungkin menyembunyikan uang ilegal di pusat-pusat keuangan luar negeri. Kisah yang sama juga terjadi di Italia dan Amerika Serikat. Di bawah skema pajak yang efektif sejak 2009, pihak berwenang memperoleh sekitar $6.5milyar daro pajak, penalti dan bunga dari lebih dari 45.000 pembayar pajak. Ketika Italia memperkenalkan tax amnesty di tahun 2001 dalam program yang disebut Scudo Fiscsale - atau Tax Shield (=Lindungan Pajak) - yang kemudian diperpanjang ke 2003. Tahun 2009, tax amnesty Italia memberlakukan tingkatan pajak datar 5% terhadap aset repatriasi. Dengan total aset yang dilaporkan sebesar €80milyar, pemerintah mendapatkan €4milyar pendapatan pajak. Bank Italia memperkirakan warga negara menyimpan sekitar €500milyar dana yang tidak dilaporkan di luar negeri. Kesamaan antara kisah sukses negara-negara ini adalah adanya peraturan yang pasti sebelum publikasi skema pajak. Lebih jauh, kerjasama dan sinergi yang kuat dengan sistem perbankan internasional sangat membantu mencocokkan basis data untuk penyelidikan. Figure 14: Karakteristik Tax Amnesty dari Negara ke Negara

Country

Accompanied by Enhanced Enforcement

Implemented for First Time

Designed to Attract Flight Capital

Geared to Domestic Capital

Accompanied by Tax Rate Adjustments

Argentina Belgium Colombia France India Ireland

No No Yes No No Yes

No No Yes No No Yes

Yes Yes No Yes Yes No

No Yes Yes No Yes Yes

No No Yes Yes No No

Sumber: Sucorinvest, FRBNY

Pelajaran untuk Indonesia Menjalankan program tax amnesty-nya yang ketiga, Indonesia seharusnya sudah belajar banyak dari periode-periode sebelumnya (1964 dan 1984) dan kisah sukses dari tax amnesty global. Dua hal utama adalah infrastruktur pajak yang kuat dan penerapan hukum yang ketat. Indonesia didorong untuk memperkuat jajaran pejabat pajak dalam hal kuantitas dan kualitas. Lebih jauh, UU tax amnesty yang jelas dan ketat sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan di antara kalangan HNWI. Karenanya, dua faktor kunci ini harus diawasi dengan cermat, sebelum UU dipublikasikan.

18 April 2016

16

TAX AMNESTY: Show Me the Money Definisi penilaian Sucorinvest, sertifikasi analis, dan penyingkapan penting

Penilaian Sektor Overweight Neutral Underweight

: Kami memperkirakan industri menghasilkan performa yang lebih baik dari indeks pasar primer (JCI) selama 12 bulan ke depan. : Kami memperkirakan industri menghasilkan performa yang sejalan dengan indeks pasar primer (JCI) selama 12 bulan ke depan : Kami memperkirakan industri menghasilkan performa yang lebih rendah dari indeks pasar primer (JCI) selama 12 bulan ke depan.

Penilaian Saham Buy Hold Sell

: Kami memperkirakan saham ini memberi retur lebih dari 10% (di luar dividen) selama 12 bulan ke depan.. : Kami memperkirakan saham ini memberi retur sekitar -10% sampai 10% selama 12 bulan ke depan. : Kami memperkirakan saham ini memberi retur -10% atau kurang selama 12 bulan ke depan.

Sertifikasi Analis (Para) analis riset yang bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan riset ini dengan ini memberi sertifikasi bahwa semua pandangan yang diutarakan di dalam laporan riset ini adalah refleksi akurat pandangan pribadi mereka tentang halhal yang berhubungan dengan sekuritas dan emiten subjek. (Para) analis riset juga memberi sertifikasi bahwa tak ada bagian dari kompensasi mereka yang terhubung, sebelumnya saat ini ataupun nanti, langsung maupun tidak langsung, dengan rekomendasi atau pandangan tertentu yang diutarakan di dalam laporan riset ini.

Sangkalan Dokumen ini dibuat untuk sirkulasi umum berdasarkan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber yang diyakini terpercaya namun kami tidak menjamin akurasi maupun kelengkapannya. PT Sucorinvest Central Gani tidak terbeban kewajiban apapun jika terjadi kehilangan langsung maupun yang bersifat konsekuensial yang disebabkan oleh penggunaan dokumen ini dengan cara apapun atau dari penawaran apapun untuk membeli atau menjual surat-surat berharga apapun. PT Sucorinvest Central Gani dan pihak direksi, pejabat dan/atau karyawan mungkin berada dalam posisi untuk, dan dapat mempengaruhi transaksi surat-surat berharga yang disebut di sini dari waktu ke waktu di pasar terbuka ataupun bukan, dan mungkin saja menerima upah pialang atau bertindak sebagai pelaku atau agen dalam transaksi yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan ini. PT Sucorinvest Central Gani juga mungkin mencari kesempatan mendapatkan perusahaan-perusahaan yang disebut di dalam laporan riset sebagai klien perbankan investasi. Karenanya pihak investor sebaiknya mengingat kemungkinan adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas laporan ini. Pihak investor sebaiknya melihat laporan ini sebagai satu faktor saja dalam proses mengambil keputusan investasi.

18 April 2016

17


Sales Office & Research PT. Sucorinvest Central Gani HEAD OFFICE PT. Sucorinvest Central Gani Equity Tower, 31st Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia Ph : (+62-21) 2996 0999 Fax : (+62-21) 5797 3938 JAKARTA Equity Tower, 31st Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia Ph : (+62-21) 2996 0999 Fax : (+62-21) 5797 3938 Ruko Pluit Village (Mega Mall Pluit) no. 30 Jl. Pluit Indah Raya, Jakarta Utara 14450 Ph: (+62-21) 6660 7599 (+62-21) 6660 7607 Fax: (+62-21) 6660 7610 Ruko Mangga Dua Square Blok F no. 39 Jl. Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420 Ph: (+62-21) 2961 8899 Fax: (+62-21) 2938 3525 Wisma 77 Lt.17 Jl. Letjend S. Parman Jakarta Barat 11410 Ph: (+62-21) 536 3033 Fax: (+62-21) 5366 2966 Ruko Inkopal Block A No. 23 A Jl. Boulevard Barat Raya Jakarta Utara 14240 Ph: (+62-21) 4585 9114 Fax: (+62-21) 4585 9227 Ruko Puri Niaga 1 Blok K7 / 3T Jl. Puri Kencana Jakarta Barat 14240 Ph: (+62-21) 582 3117 Fax: (+62-21) 582 3118 GALERI INVESTASI Universitas PANCASILA Jl. Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Jakarta Selatan 12640 Ph: (+62-21) 787 3711

GALERI INVESTASI Universitas Krisnadwipayana Jl. Raya Jatiwaringin, Pondok Gede Jakarta Timur 13620

YOGYAKARTA Jl. Poncowinatan No. 94 Yogyakarta 55231 Ph: (+62-274) 580 111 Fax: (+62-274) 580 111

Kiosk Mall Ambassador Lantai Dasar Blok H No.3A Jl. Professor Doktor Satrio Jakarta Selatan 12940

GALERY INVESTASI Universitas Ahmad Dahlan Lab kompt FE Lt-2 kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan Jl. Kapas no 9, Semaki, Umbulhardjo, Yogyakarta 55166 Ph: (+62-274) 71 700 48

GALERI INVESTASI Univesitas Islam 45 Bekasi Jl. Cut Meutia NO.83, Bekasi 17113 TANGERANG Ruko PDA No.9 Jl.Raya Boulevard Gading Serpong Tangerang 15810. Ph : (+62-21) 54210990 GALERI INVESTASI Surya University Gedung 01 Scientia Business Park Jl. Boulevard Gading Serpong Blok O/1 Summarecon Serpong Tangerang 15810 BOGOR Komplek Ruko V Point Jl. Pajajaran Blok ZG, Bogor 16144 Ph: (+62-251) 835 8036 Fax: (+62-251) 835 8037 GALERI INVESTASI STIE Kesatuan Bogor Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Ph : (+62-251) 835 8036 BANDUNG Ruko Paskal Hyper Square Blok B No.47 Jl. Pasir Kaliki No. 25 - 27 Bandung 40181 Ph: (+62-22) 8778 6206 Fax: (+62-22) 8606 0653

GALERI INVESTASI Universitas 17 Agustus 1945 Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118 BALI Jl. Raya Puputan Renon No.60C, Denpasar 80226 Ph : (+62-361) 261 131 Fax: (+62-361) 261 132

GALERI INVESTASI UNIVERSITAS MERDEKA Jl. Terusan Dieng No.59, Malang 65146 Ph: (+62-341) 580 900 KEDIRI GALERI INVESTASI UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI Jl. KH Ahmad Dahlan 76, Kediri 64112 Ph : (+62-354) 7417352 SURABAYA Jl. Trunojoyo no.67 Surabaya 60264 Ph: (+62-31) 563 3720 Fax: (+62-31) 563 3710 Jl. Slamet no. 37 Surabaya 60272 Ph : (+62-31) 547 9252 Fax : (+62-31) 547 0598 Ruko Pakuwon Town Square AA2-50 Jl. Kejawen Putih Mutiara, Surabaya 60112 Ph: (+62-31) 5825 3448 Fax: (+62-31) 5825 3449

JL.Hegarmanah No.57 Bandung 40141 Ph: (+62-22)-203 3065 Fax: (+62-22) 203 2809

Research 1. Inav Haria Chandra 2. Jefrix Kosiady 3. Alexander Budiman 4. Sharon Anastasia Tjahjadi 5. Felicia Putri Tjiasaka 6. Sandy Ham 7. Adityo M Yogiswara 8. Emily Bonosusatya

18 April 2016

MALANG Jl. Jaksa Agung Suprapto No.40 Kav. B4, Malang 68416 Ph: (+62-341) 346 900 Fax: (+62-341) 346 928

GALERI INVESTASI Universitas Negeri Surabaya PIC : Wahyudi Maksum Kampus ketintang Gedung bisnis centre fakultas ekonomi Jl. Ketintang, Surabaya 60231 Ph: (+62-31) 8297123

Email Equity Analyst Equity Analyst Equity Analyst Equity Analyst Equity Analyst Equity Analyst Equity Analyst Equity Analyst

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

18

TAX AMNESTY: Show Me the Money EXTREME On the Ground Report

Recommend Documents