TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR

TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR

Impor Definisi: Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Saat Impor: Saat impor adalah saat barang memasuki Daerah Pabean. Barang impor terutang BM begitu memasuki Daerah Pabean. Pemeriksaan: Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean yang terdiri dari: 1.Penelitian dokumen 2.Pemeriksaan fisik (secara selektif)

IMPOR DAERAH PABEAN

 BARANG IMPOR  MASUK

ZEE LANDAS KONTINEN

IMPOR Adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean kinosta.doc

3

DASAR HUKUM • UU NO. 10 /1995 tentang Kepabeanan jo UU. 17/2006 • SK Menteri Keuangan RI No. 453/04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor • SK Dirjen BC No. 07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di BIdang Impor • SK Dirjen BC No. 68/BC/2003 tentang Perubahan atas Kep. Direjen BC No. 07/BC/2003

POKOK – POKOK PIKIRAN DALAM KEP. DJBC No. Kep-07/BC/2003 TTG PETUNJUK TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

Pemberian pelayanan sesuai tingkat ketaatan (complience) importir;- importir yang baik akan mendapat pelayanan yang baik dst -----. Jalur prioritas;  Pemberian tanggung jawab terhadap pegawai sesuai bidang tugasnya : 

Susunan keputusan bdsr. Per bidang tugas dan fungsi setiap Pej. Pabean; Pemeriksaan mendadak (spot check)

Manjemen resiko , yang memadukan performance importir dgn komoditi yang diimpornya  Kepastian dan penegakan hukum 

Standar waktu pelayanan Pengenaan sanksi adminstrasi yang lebih jelas

HAL-HAL BARU DALAM KEP.07/BC/2003 REGISTRASI IMPORTIR PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG PENETAPAN JALUR PEMERIKSAAN MENDADAK SANKSI ADMINSTRASI BERUPA DENDA MEKANISME NOTA HASIL INTELIJEN PEMBAYARAN PUNGUTAN IMPOR

REGISTRASI IMPORTIR

1.

EXISTENCE - ALAMAT DAN IDENTITAS untuk mengenali pengguna jasa kepabeanan melalui NIK

1.

RESPONSIBILITY - SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB

2.

NATURE OF BUSINESS

3.

AUDITABLE

PROSES REGISTRASI IMPORTIR IMPORTIR Menu registrasi importir situs bea dan cukai http://www. beacukai.go.id

Isi+kirim Formulir isian registrasi importir

Perlu pemeriksaan lapangan? Y Pemeriksaan lapangan Oleh Kanwil/KPU DJBC

ditolak

Penelitian administrasi

NIK

T

Pengecualian registrasi importir 1. Perwakilan neg asing / badan internasional 2. Brg penumpang, awak sarana pengangkut, 3. 4. 5. 6.

brg kiriman, lintas batas Brg pindahan Brg Hadiah, hibah Brg Pemerintah Brg impor sementara penumpang

ALUR TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR 1. KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN KEDATAANGAN BARANG IMPOR 2. PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN 3. PENGELUARAN BARANG IMPOR

SEBELUM KEDATANGANNYA SARANA PENGANGKUT WAJIB MEMBERITAHUKAN RENCANA KEDATANGAN (BC 1.0)

Diberitahukan 24 jam sebelum kedatangan u/ SP laut untk SP udara paling lambat sampai dg sebelum kedatangan SP SP dr luar daerah pabean melaui darat tdk wajib RKSP

• • • • • • •

Nama SP No. pengangkutan (voy./flight no) Pelab. asal Pelab terakhir yg disinggahi Pelab.tujuan Perkiraan tanggal kedatangan Rencana jumlah kemasan, peti kemas atau barang curah yang akan dibongkar • Pelab. tuj. berikutnya dalam Daerah Pabean

Australia

Singapore Memuat/tidak memuat barang impor Kapal A

Kapal D

Kapal B

Tg.Priok

Kapal C

Tg. Emas

Memuat BI eks A/L dari Tg Priok tujuan Ke Tg.Emas

Tg.Perak

Memuat BE dari Tg.Emas Tujuan ke Australia, bongkar Tg Perak utk dimuat kapal D

Kapal A

International Liner, datang dari Singapore memuat maupun tidak memuat barang2 impor/ekspor/barang

Kapal B

National Liner, memuat brg impor eks A/L dari Tg Priok ke Tg Emas

Kapal C

National Liner, memuat brg ekspor tujuan Australia dari Tg Emas dibongkar di Tg Perak untuk di A/L ke Australia dengan Kapal D

Wajib menyerahkan RKSP / JKSP

PADA SAAT KEDATANGANNYA PENGANGKUT WAJIB : •

Menyerahkan Pemberitahuan Pabean berupa Inward Manifest (BC 1.1), sebelum pembongkaran barang atau paling lambat 24 jam sejak kedatangan SP laut dan 8 jam sejak SP udara • Selain itu wajib menyerahkan Personal effect / crew /passenger manifest Store list Stowage plan Amunition list Drug list daft inventaris SP* SP melalui darat , paling lama s/d

kedatangan .

KEWAJIBAN PENGANGKUT SAAT KEDATANGAN :

 Inward Manifest

 Sarana Pengangkut •     • 

SP Laut dan Udara : - paling lambat sebelum melakukan pembongkaran muatan. - Jk pembongkaran tdk sgr dilakukan, paling lambat : a. 24 Jam sejak kedatangan SP (Laut) b. 8 Jam sejak kedatangan SP (Udara) SP Darat : Pada saat kedatangan SP



• Datang langsung dari Luar Daerah Pabean; • Datang dari Dalam Daerah Pabean mengangkut barang impor, brg ekspor dan/atau barang asal Daerah Pab yg diangkut ke TLDDP melalui luar Daerah Pabean

Menyerahkan secara manual : a. b. c. d. e.

Daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut, Daftar bekal kapal, Stowage plan, Daftar senjata api, dan Daftar obat-obatan termasuk narkotika.

Tidak Wajib menyerahkan Inward Manifest  Untuk SP yang tidak melakukan kegiatan bongkar/muat dan : - lego jangkar tdk lebih 24 jam (SP Laut) - Mendarat tdk lebih dari 8 jam (SP udara) Menyerahkan Pemberitahuan NIHIL Jika tidak melakukan kegiatan bongkar/muat, akan tetapi : - lego jangkar lebih 24 jam (SP Laut) - Mendarat lebih dari 8 jam (SP udara)

• Barang Impor : yang Dibongkar/ Diselesaikan, Diangkut Lanjut, Diangkut Terus • Barang ekspor: yang Diangkut Lanjut, Diangkut Terus • Barang BC 1.3

PEMBONGKARAN BARANG IMPOR ►

di Kawasan Pabean

►

Kawasan lain setelah mendapat ijin dari Ka. KPPBC

►

Paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah selesai pembongkaran barang impor , Pengangkut wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah dibongkar kepada Pejabat di Kantor Pabean.

►

Dikecualikan : Force majeur Sifat barang Kendala tehnis Kongesti Kawasan Pabean tidak memenuhi syarat Wajib dilaporkan pada kesempatan pertama dan menyampaikan manifest paling lambat 72 jam setelah selesai pembongkaran barang impor

Att : SA berdasarkan ps 7 (4) dan (5) UU No. 10/1995

PENIMBUNAN BARANG IMPOR  Hanya dapat ditimbun di TPS  Dalam hal ttt dapat ditimbun di tempat lain atas persetujuan Ka KPPBC, sbb : Kongesti Sifatnya memerlukan pengawasan khusus Force majeur Alasan tehnis Bahan baku dan mesin industri Keperluan proyek mendesak Barang kebutuhan pokok Barang impor industri strategis Fasilitas pembayaran berkala/PIB berkala Pertimbangan Ka KPBC

Att : SA bdsr ps 43 UU No.10 /95

Pengusaha Tempat Penimbunan wajib lapor dalam waktu 12 jam setelah selesainya penimbunan

KANTOR PABEAN POS

POS TPS

TPS TPP

 TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA 

 Bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya

PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DAPAT DILAKUKAN UNTUK TUJUAN

This image cannot currently be display ed.

DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR DENGAN TUJUAN IMPOR UNTUK DIPAKAI

PEMBERITAHUAN

►

IMPOR BARANG

► ► ►

PIB (BC 2.0) CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2) PPKP (Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos) Pemberitahuan Lintas Batas

KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN KAWASAN PABEAN

LUAR NEGERI

RKSP / JKSP

MANIFEST BEA & CUKAI AGEN PELAYARAN PENGUSAHA TPS

PEMBERITAHUAN BONGKAR + TIMBUN

MANIFEST

TLDDP

CARA PENGAJUAN PIB KE KPBC   

Setiap pengimporan atau secara berkala Secara manual atau melalui media elektronik Utk Kantor Pabean yg menerapkan sistem PDE , pengiriman data melalui komputer yg on-line dgn sistem PDE Kepabeanan

PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, PDRI • Dilakukan di Bank Devisa Persepsi (yg sekota /sewilayah kerja dgn Kantor Pab.)atau Kantor Pabean , dgn cara : – Pembayaran biasa – Pembayaran berkala . Utk importir jalur prioritas

• Untuk Kantor Pab.yg telah menerapkan sistem PDE, pembayaran pada Bank Devisa Persepsi yg on-line dengan sistem PDE Kepabeanan • Pembayaran melalui Kantor Pabean hanya dilakukan jika ditempat tsb tidak tdpt Bank Devisa Persepsi atau pembayaran utk impor barang penumpang

Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak; Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor; Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara;

BEA MASUK Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undangundang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan UU No. 17 Tahun 2006 yang dikenakan terhadap barang impor . Pasal 1 butir 13 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Terdapat 2 (dua ) cara menghitung Bea Masuk , sebagai berikut : Tarif Spesifik Tarif Advalorum

26

Tarif Spesifik Yaitu penghitungan Bea Masuk dengan cara mengkalikan jumlah satuan barang dengan tariff pembebanan Bea Masuk . Jenis barang impor yang dikenakan tariff spesifik ditetapkan oleh Menteri Keuangan . Dewasa ini terdapat dua jenis barang yang ditetapkan tariff spesifik yaitu beras ( Pos tariff BTBMI : 10.06 ) dan Gula (Pos tarif BTBMI : 17.01). Contoh : Gula pasir (refined sugar) sebanyak 10.000 kg . Pos tariff BTBMI : 1701.99.11.00 ( BM : Rp. 700,-/kg) BM wajib dibayar adalah : 10.000 x Rp. 700,- = Rp. 7.000.000,-

27

Beras (1006.30.61.00) Tepung Beras (1102.30.00.00) Gula tebu (1701.11.00.00) Gula Bit (1701.12.00.00) Gula murni (1701.99.11.00)

Rp. 430,-/kg Rp. 430,-/kg Rp. 550,-/kg Rp. 700,-/kg Rp. 700,-/kg

Diimpor gula tebu (refine suger) dari tebu , jumlah 50.000 kg /net , dari Thailand . BM = 50.000 x Rp. 550,- = Rp. 27.500.000,-

28

TARIF ADVALORUM BM =

RUMUS : % tarif BTBMI x NP Catatan :

BTBMI =

Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (versi 2007)

NP

Nilai Pabean = Harga dalam kondisi CIF

=

29

CARA MENGHITUNG BM ps 12 UU No. 10/1995 ttg Kepabeanan

BM

=

setingi-tingginya 40 % x NP

Ps. 14, utk penetapan tarif brg dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi

Harga CIF = Fob + Freight + Insurance

30

Cara penentuan nilai CIF adalah sebagai berikut : • Harga CIF adalah nilai yang dijadikan dasar untuk menghitung Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor. • CIF (Cost Insurance and Freight) adalah hasil penjumlahan antara nilai FOB + Freight + Insurance. Harga FOB adalah harga barang impor sampai dengan barang dimuat diatas kapal di pelabuhan muat. Harga FOB biasanya tertera didalam Invoice atau Faktur.

31

Freight adalah biaya pengangkutan dari pelabuhan muat di luar negeri sampai pelabuhan bongkar di Indonesia. Besarnya freight biasanya teretera didalam dokumen pengapalan yaitu Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB). Namun demikian banyak B/L atau AWB yang tidak mencantumkan besarnya freight. Untuk itu importir diwajibkan memberitahukan besarnya freight berdasarkan bukti nyata. Insurance Biaya asuransi pengangkutan dari pelabuhan muat di luar negeri sampai dengan pelabuhan bongkar di Indonesia . Biaya asuransi yang digunakan sebagai komponen dasar untuk menghitung Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor adalah sebagaimana yang tercantum dalam polis asuransi.

32

Untuk penghitungan Bea Masuk digunakan NDPBM yang berlaku : •

• • •

•

dalam hal PIB bayar atau jaminan, NDPBM yang berlaku adalah pada saat dilakukannya pembayaran atau diserahkan jaminan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; dalam hal PIB bebas , NDPBM yang berlaku adalah pada saat PIB mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean; dalam hal Pembayaran Berkala, NDPBM yang berlaku adalah pada saat PIB mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean. Dalam hal jenis valuta asing tidak diatur didalam Keputusan Menteri Keuangan tentang kurs pajak, NDPBM yang digunakan adalah nilai tukar yang berlaku pada Bank Indonesia . NDPBM (Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk) adalah kurs mata uang asing yang digunakan untuk penghitungan Pajak yang dewasa ini ditetapkan Menteri Keuangan setiap minggu.

33

Bea Masuk yang dibayar adalah hasil perkalian antara nilai pabean dengan persentase (%) tariff pembebanan bea masuk sebagaimana tertera didalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Contoh penghitungan Bea Masuk : Bahan baku obat berupa : ampicilin tryhidrate , dengan nilai CIF USD 10,000.- diimpor dari India . Pos tarif dan pembebananan menurut BTBMI adalah : 2941.10.20.00, besar tariff Bea Masuk :10 % , NDPBM yang berlaku adalah USD 1.- = Rp. 9.000,-. Bea Masuk = 10 % x 10.000 x Rp. 9.000,- = Rp. 9.000.000,-

34

TANGGUNG JAWAB BM

Pengangkut

TPS/TPB

Importir

PPJK

sejak tanggal pemberitahuan pabean

atas barang yang diangkut atas barang yang ditimbun

Orang yg Menguasai

atas barang fasilitas / saat kedatangan bila importir tidak ditemukan

35

Sistem Pelayanan Impor (PDE-Impor)

PIB Customs Respon

Importir

INSW

Blokir? reject

PIB

Mandatory

NPP

Penetapan  Jalur

SSPCP

Komputer KPBC Hijau

Kuning

Merah

MITA

Pemeriksaan Hi Co Scan

Pemeriksaan Fisik

BANK

Penelitihan Penelitihan Dokumen

SPPB Kantor Pelayanan DJBC

Penelitihan Penelitihan Dokumen

SPPB

 PIB ditolak (reject) dalam hal : 1. Data PIB tidak diisi lengkap dan benar 2. Importir tidak melunasi hutang dalam jangka waktu 30 hari sejak penetapan 3. Kode valuta tidak ada 4. Kode HS tak ada dalam BTBMI 5. Importir belum menyerahkan PIB/SSPCP dalam jangka waktu yang ditetapkan 6. No. PPJK tak benar /NPP habis masa berlakunya 7. Importir/PPJK di Black List

PENETAPAN JALUR    

JALUR MERAH JALUR HIJAU JALUR KUNING JALUR PRIORITAS

KRITERIA JALUR MERAH • Importir Baru • Importir dalam kategori Resiko Jalur Merah adalah mekanisme Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum Penerbitan SPPB

sangat Tinggi • Barang impor sementara • Barang re-impor • Terkena pemeriksaan acak • Barang impor tertentu yg ditetapkan pemerintah • Brg impor resiko tinggi /berasal dari negara yg berisiko tinggi

JALUR KUNING 1. Jalur Kuning adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. 2. Jalur Kuning ditetapkan dalam hal: 1) Importir berisiko tinggi yang mengimpor komoditi berisiko rendah; 2) Importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko menengah; 3) MITA Non Prioritas yang mengimpor komoditi berisiko tinggi.

JALUR HIJAU 1. Jalur Hijau adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); 2. Jalur Hijau ditetapkan dalam hal: 1) Importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko rendah; 2) Importir berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko rendah atau menengah;

JALUR PRIORITAS Mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan/kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya langsung diterbitkan SPPB tanpa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen

  

reputasi yg sangat baik bidang usaha yang jelas tidak pernah menyalahgunakan fas. Kepabeanan dalam 1 tahun terakhir  tidak pernah salah memberitahukan jumlah, jenis, dan/atau nilai pabean  telah diaudit KAP  tidak mempunyai tunggakan utang berupa kekurangan pembayaran bea masuk kepada DJBC

PEMERIKSAAN PABEAN 



Brg hanya dpt dikeluarkan dari Kaw. Pab.atau tempat lain dlm pengawasan Pabean setelah tdpt pemeriksaan pab dan diberikan persetujuan Pemeriksaan Pabean meliputi pemeriksaan fisik barang (scr selektif) dan pemeriksaan dokumen

PENELITIAN TARIF DAN NILAI PABEAN 

Tujuan utk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan impor yg berlaku



PIB  utk mengetahui kebenaran klasifikasi & NP



PIBK - menetapkan klasifikasi dan NP





Utk butir PIB dlm waktu paling lama 30 hr sejak pendaf. PIB Pejabat dpt melakukan verifikasi thd PIB dan PIBK - hasil verifikasi merupakan salah satu kriteria utk pelaksanaan audit

PENGELUARAN BARANG IMPOR SEMENTARA 1.

Menggunakan PIB dan dok. pelengkap pabean serta bukti pembayaran/jaminan

2.

menggunakan PIBK, untuk

1. 2. 3. 4. 5.

Barang pindahan Barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang Barang impor melalui jasa titipan Barang untuk angkutan laut dan udara yang digunakan di dalam negeri Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIEKSPOR KEMBALI 1.

Terhadap brg impor yg masih berada didalam Kawasan Pabean dpt diekspor kembali dgn alasan :     

2.

3. 4. 5.

Tidak sesuai pesanan Tdk dpt diimpor karena perubahan peraturan Salah kirim Rusak Tdk dpt memenuhi persyaratan impor dr instansi tehnis

Ket.atas tdk berlaku jika tlh diajukan PIB dan hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah / jenis brg tidak sesuai Importir mengajukan permohonan ke Ka KPBC Berdasarkan perset.KPBC, eksportir membuat PEB Pemeriksaan jumlah, jenis, merek serta ukuran kemasan / peti kemas

PENEGAHAN BRG IMPOR  Brg akan dikeluarkan dari Kaw. Pab ke peredaran bebas tanpa memenuhi Kew.Pab.  Brg akan dikeluarkan dari Kaw. Pab yg bdsr petunjuk yg cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh Kew. Pab.  Brg impor telah mdpt SPPB yg terkena NHI  Brg impor bdsrkan pemeriksaan mendadak kedapatan tidak sesuai

Pemeriksaan fisik: Oleh Pejabat yg melakukan pengawasan

PENEGAHAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN ► Paket

atau brg yg disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos ► Brg yg diduga merupakan hasil pelanggaran HAKI yg tidak dimaksudkan tujuan komersial berupa : Barang bawaan penumpang/awak SP Brg pelintas batas Brg kiriman melalui pos / jasa titipan

PEMERIKSAAN MENDADAK THD BRG YG TELAH MENDAPAT SPPB , PADA SAAT PENGELUARAN BRG IMPOR  THD BARANG DIANGKUT TERUS, DIANGKUT LANJUT, DITIMBUN KE TPB DAN DIANGKUT KE TPS DI KAW. PAB. LAINNYA, PADA SAAT PENGELUARAN



Dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Depkeu Pemeriksaan lanjutan oleh Pej. yg melakukan Pengawasan

PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR  Tujuan untuk mencegah mis description,

unreported, kesalahan neg.asal brg, pemasukan brg larangan/pembatasan dan menetapkan klasifikasi tarif dan nilai pabean

 Tingkat pemeriksaan 10 %, 30 % atau

keseluruhan barang

MEKANISME PEMERIKSAAN BARANG Mencocokan nomor, ukuran, jumlah, jenis peti kemas barang impor yg diperiksa

DALAM HAL BARANG IMPOR DIANGKUT DALAM PETI KEMAS (CONTAINER)

Memeriksa segel peti kemas

Mengawasi stripping barang

Menghitung jumlah kemasan dan mencocokan jenis kemasan Customs

DALAM HAL BARANG IMPOR DIANGKUT DALAM KEMASAN LAIN DARI PETI KEMAS

Mencocokan nomor, merek,

Menghitung jumlah & jenis

ukuran, jenis kemasan

kemasan barang impor yg

barang impor yg diperiksa

diperiksa

Terdiri 1 jenis barang

Diperiksa 10 % atau 30% dari jumlah kemasan tiap peti kemas yg diperiksa (min. 2 koli)

sesuai Terdiri lebih dari 1 jenis barang JUMLAH DAN JENIS KEMASAN

Tidak sesuai

Diperiksa 100%

Diperiksa 10 % atau 30% dari tiap jenis barang dalam tiap peti kemas yg diperiksa (min. 2 koli)

Kedapatan tidak sesuai

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan fisik, importir atau kuasanya berkewajiban untuk: 1. menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik; 2. mengeluarkan kemasan yang akan diperiksa di tempat pemeriksaan fisik barang dibawah pengawasan Pejabat Pemeriksa Barang; 3. membuka kemasan yang akan diperiksa; 4. menyaksikan pemeriksaan fisik; dan menyerahkan contoh barang dan/atau foto barang dan/atau dokumen tentang spesifikasi produk yang diperiksa dalam hal diminta oleh Pejabat Pemeriksa Barang. Dalam hal importir atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka: a. Pejabat Pemeriksa Barang membuat Laporan Hasil Periksaan (LHP) tentang tidak dapat dilakukannya pemeriksaan fisik beserta alasannya; b. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM), dapat dilakukan pemeriksaan karena jabatan.

Pemeriksaan fisik 10% (sepuluh persen) atau 30% (tiga puluh persen) ditingkatkan menjadi 100% (seratus persen) dalam hal: 1. Jumlah atau jenis barang di packing list tidak jelas; 2. Barang impor tidak dikemas dalam kemasan yang bernomor; 3. jumlah dan/atau nomor kemasan tidak sesuai dengan packing list; 4. jumlah dan/atau jenis barang yang diperiksa kedapatan tidak sesuai dengan packing list; Pemeriksaan fisik 100% (seratus persen) dilakukan terhadap : 1. pemeriksaan fisik karena jabatan; 2. barang impor tersebut terkena Nota Hasil Intelijen (NHI); dan/atau 3. barang impor dalam bentuk curah.

DALAM HAL BARANG IMPOR DIANGKUT DALAM BENTUK CURAH

Mencocokan jenis barang dengan Menghitung jumlah & volume

copy invoice & packing list yg telah

barang impor yg diperiksa

dilegalisir oleh Pejabat Penerima Dokumen

PEJABAT PEMERIKSA BARANG WAJIB MEMERIKSA DATA TEKNIS/SPESIFIKASI BARANG YG DIPERIKSA DENGAN MEMPERHATIKAN HAL-HAL BERIKUT :

1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah satuan barang dari setiap jenis barang yg diperiksa Merek, tipe,ukuran, data teknis/spesifikasi barang Memberikan paraf pada kemasan yang telah dibuka & telah dilakukan pemeriksaan fisik Jika jumlah atau jenis barang tidak sesuai, dilakukan pemeriksaan fisik 100% Jika copy invoice dan/atau packing list tidak dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan fisik, maka pemeriksaan ditingkatkan menjadi 100%.

JENIS BARANG/DATA TEKNIS/SPESIFIKASI BARANG TIDAK JELAS

PENGAMBILAN CONTOH BARANG/PHOTO BARANGUNTUK KEPERLUAN PENETAPAN KLASIFIKASI DAN/ATAU PENETAPAN NILAI PABEAN

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH BARANG YG DITANDATANGANI OLEH IMPORTIR/PPJK

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), memuat : 1.

Uraian jenis barang, meliputi : a) b) c) d)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Uraian barang, Merek & tipe barang Spesifikasi teknis sesuai dengan kegunaan barang Keterangan lain untuk memperjelas pengenalan barang

Jumlah barang dalam satuan yg umum Jenis kemasan barang Kesimpulan tentang kesesuaian jumlah & jenis barang dengan copy invoice & packing list Hasil penelitian Laboratorium jika diperlukan Keterangan dari instansi terkait jika diperlukan Hasil pemeriksaan bersama jika dilakukan pemeriksaan bersama Memberi catatan nomor PIB, nomor petikemas/kemasan, tanggal pemeriksaan dan mencantumkan nama & NIP serta membubuhkan tanda tangan pada contoh barang dan/atau photo barang

TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PIB Pejabat Penerima Dokumen

Komputer KPBC PIB Importir /PPJK

Mandatory Check

Content Check

Dalam hal Barang termasuk Larangan /pembatasan

Respon

Analyzing Point

Bayar

Penetapan Jalur Bukti Bayar

Credit Advice

Hijau

Merah Pemeriksaan Hi Co Scan

SPPB

Pemeriksaan Fisik

Bank Penelitian Dokumen

Back

SPPB

Pengeluaran Barang SPPB

TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA DISKET DISKET + HARD COPY

Pejabat Penerima Dokumen

PIB

Komputer KPBC Mandatory Check

Content Check

Importir /PPJK

Dalam hal Barang termasuk Larangan /pembatasan

Analyzing Point

Penetapan Jalur

SPPB Bayar

Bukti Bayar

Hijau

Merah Pemeriksaan Hi Co Scan

SPPB SPPB

Pemeriksaan Fisik

Bank Penelitian Dokumen

SPPB

Back

Pengeluaran Barang

TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA MANUAL

HARD COPY

Pejabat Penerima Dokumen

PIB Pejabat Pemeriksa Dokumen

Importir /PPJK

Penelitian Dokumen SPPB

SPPB

Bayar

Penetapan Jalur

Bukti Bayar

Hijau

Merah

SPPB

Pemeriksaan Fisik

Bank

Back

Pengeluaran Barang

TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (JALUR PRIORITAS)

PIB

Paling Lama 5 hari Pejabat Penerima Dokumen

Komputer KPBC Importir Jalur Prioritas

PIB

Mandatory Check

Content Check

SPPB

Respon

Bayar

Penetapan Jalur Bukti Bayar

Credit Advice

Merah SPPB

Pemeriksaan Fisik

Bank Penelitian Dokumen

SPPB

Back

Pengeluaran Barang

 Membuat PIB dengan Modul Importir milik sendiri

TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA DISKET (JALUR PRIORITAS)

Pejabat Disket+ Hard copy Penerima Dokumen Importir Jalur Prioritas

Komputer KPBC

PIB SPPB

Bayar

Mandatory Check

Content Check

Penetapan Jalur Bukti Bayar

SPPB

Merah

SPPB

Pemeriksaan Fisik

Bank Penelitian Dokumen

Back

Pengeluaran Barang

TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA MANUAL (JALUR PRIORITAS) HARD COPY

PIB

Pejabat Penerima Dokumen

Importir Jalur Prioritas

SPPB

Pejabat Pemeriksa Dokumen Penelitian Dokumen Penetapan Jalur

Bayar

Bukti Bayar

Merah SPPB SPPB

Bank

Back

Pengeluaran Barang

Pemeriksaan Fisik