DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP -76/BC/1996
TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Menimbang
: a. bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokumen dalam rangka ekspor merupakan tuntutan yang utama bagi peningkatan kegiatan perekonomian; b. bahwa untuk meningkatkan arus barang dan arus dokumen harus tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan negara, dan oleh karena itu dipandang perlu mengatur tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Nomor: 75 Tahun 1995); 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 488/KMK.05/1996 tanggal 31 Juli 1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di bidang Ekspor. 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 575/KMK.05/1996 tanggal 18 September 1996 tentang Tatalaksana Pengangkutan Terus Atau Pengangkutan Lanjut Barang Impor Atau Barang Ekspor.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di dalam negeri kepada penerima tertentu di luar negeri, melalui P.T. (Persero) Pos Indonesia, perusahaan jasa angkutan atau perusahaan jasa titipan yang nilainya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau kurang. 2. Barang Pindahan adalah barang -barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di dalam negeri , kemudian dibawa pindah ke luar negeri. 3. Barang Diplomatik adalah barang keperluan pribadi anggota diplomatik dan konsuler termasuk anggota keluarganya, barang keperluan resmi serta barang lainnya untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik dan konsuler yang dibawa ke luar negeri dengan rekomendasi dari instansi terkait. 4. Barang Keperluan Misi : a. Keagamaan adalah barang yang dibawa ke luar negeri untuk keperluan ibadah keagamaan dengan rekomendasi dari instansi terkait. b. Kemanusiaan adalah barang yang dikirim ke luar negeri untuk keperluan amal/sosial dan tidak mengandung unsur komersial, dengan rekomendasi dari instansi terkait. 5. Barang asal impor yang diekspor kembali adalah barang asal impor yang dikirim kembali ke luar negeri. 6. Barang yang dikirim ke luar negeri untuk dimasukkan kembali ke daerah pabean adalah barang yang dikirim ke luar negeri dan akan dimasukkan kembali ke dalam negeri. 7. Cinderamata adalah barang yang dihadiahkan kepada /organisasi / lembaga di luar negeri.
perseorangan
8. Barang kerajinan rakyat adalah barang-barang kerajinan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh instansi terkait. 9. Barang Contoh adalah barang yang dikirim ke luar negeri dalam jumlah dan jenis yang terbatas, baik untuk tipe maupun mereknya, khusus sebagai contoh . 10. Barang Penelitian adalah barang atau peralatan yang dibawa ke luar negeri ya ng digunakan untuk melakukan penelitian/riset atau percobaan guna peningkatan dan pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan rekomendasi dari instansi terkait. 11. Konsolidasi Barang Ekspor adalah penggabungan beberapa pengiriman barang ekspor dari beberapa eksportir dengan menggunakan beberapa Pemberitahuan Ekspor dalam satu peti kemas. 12. Ekspor barang dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Berkala adalah kegiatan ekspor yang dilakukan dengan cara menggunakan satu PEB pada waktu tertentu untuk pengeksporan dalam jangka waktu sebelumnya. 13. Reputasi yang baik adalah : a. Tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun; b. Merupakan wajib pajak yang patuh, tidak pernah menangguhkan pembayaran pajak, selalu memasukkan SPT secara tetap dan teratur dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut. BAB II PEMBERITAHUAN Bagian Pertama Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Pasal 2 (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB ) yang dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim melalui media elektronik. (2) Eksportir wajib mengisi PEB dengan lengkap dan benar serta bertanggung jawab atas kebenarannya. (3) PEB untuk barang yang terutang pungutan negara dalam rangka
ekspor terlebih dahulu diajukan ke Bank Devisa untuk pelunasannya, kemudian didaftarkan ke Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean. (4) Diluar hari dan jam kerja Bank Devisa, pelunasan pungutan negara dalam rangka ekspor dapat dilakukan di Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean. Bagian Kedua Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT) Pasal 3 (1) PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperlukan terhadap ekspor: a. barang kiriman yang nilainya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau kurang; b. barang pindahan, barang penumpang, barang awak sarana pengangkut, dan barang pelintas batas; c. barang diplomatik; d. barang untuk keperluan misi keagamaan dan kemanusiaan; e. barang asal impor yang diekspor kembali; f. barang yang dikirim ke luar negeri untuk dimasukkan kembali ke Daerah Pabean; g. cindera mata; h. barang kerajinan rakyat; i. barang contoh; j. barang untuk kepentingan penelitian (2) Barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan dengan menggunakan Pemberitahukan Ekspor Barang Tertentu (PEBT), kecuali: 1) Barang penumpang dan barang awak sarana pengangkut; 2) Barang pe lintas batas yang menggunakan Pemberitahukan Pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan pelintas batas; 3) Barang dan/atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali, dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam ketentuan Kepabeanan Internasional (ATA CARNET, TRIPTIEK ATAU CPD CARNET). (3) PEBT untuk barang yang terutang pungutan negara dalam rangka ekspor, pelunasannya dilakukan di Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
(4) Ekspor barang melalui Perusahaan Jasa Titipan, dapat menggunakan satu PEBT untuk beberapa pengirim barang (PEBT Gabungan), dengan ketentuan sebagai berikut; a. harus melampirkan daftar rincian nama pengirim dan nama penerima barang serta rincian barang; dan b. nilai masing-masing kiriman untuk setiap alamat penerima di luar negeri tidak melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pengusaha Jasa Titipan bertanggung jawab atas hal-hal yang diberitahukan dalam PEBT Gabungan yang diajukannya. (5) Selain ketentuan pada ayat (1) sampai dengan (4), PEBT tetap mengikuti ketentuan umum di bidang ekspor. (6) Tatacara ekspor barang menggunakan PEBT ditempatkan pada Lampiran I Surat Keputusan ini. (7) Tatacara pengisian PEBT ditempatkan pada Lampiran I A Surat Keputusan ini. Pasal 4 (1) PEB dan PEBT yang terutang maupun yang tidak terutang pungutan negara dalam rangka ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean. (2) PEB atau PEBT barang ekspor yang menggunakan fasilitas pembebasan Bea Masuk, penangguhan pembayaran PPN/PPn BM dan pengembalian Bea Masuk serta pembayaran pendahuluan PPN/PPn BM dalam rangka ekspor dilengkapi dengan LPS-E. (3) Barang yang PEB atau PEBT-nya telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dimuat atau telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah diekspor dan diberlakukan sebagai barang ekspor. Bagian Ketiga Pemberitahuan Ekspor (PEB) Berkala. Pasal 5
(1) Eksportir dapat me mberitahukan ekspor barang yang dilakukan dalam periode waktu yang ditetapkan, dengan menggunakan PEB Berkala. (2) Penggunaan PEB Berkala, dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pemuatan. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam hal eksportir mempunyai reputasi yang baik, dan: a. Frekuensi ekspornya tinggi; atau b. Jadual sarana pengangkut barang ekspor tersebut tidak menentu; atau c. Lokasi pemuatan barang ekspor tersebut jauh dari Kantor Pabean dan/atau Bank Devisa; atau d. Barang yang bersangkutan diekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi; atau e. Berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean, pengeksporan barang perlu menggunakan PEB berkala. (4) Kepala Kantor Pabean dapat memberikan ijin penggunaan PEB Berkala dengan persyaratan sebagai berikut : a. Eksportir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pemuatan ; b. Ekspor tidak menggunakan fasilitas pembebasan Bea Masuk, penangguhan pembayaran PPN/PPnBM dan pengembalian Bea Masuk serta pembayaran pendahuluan PPN/PPnBM; c. Ekspor tidak terkena ketentuan kuota; d. Pada setiap pengeksporan wajib diserahkan copy invoice dan packing list; dan e. PEB wajib diajukan pada setiap akhir bulan melalui loket khusus pelayanan PEB Berkala. (5) Kepala Kantor Pabean harus sudah mengeluarkan ijin dalam waktu selambat- lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan dalam keadaan lengkap dan benar. (6) Ijin penggunaan PEB Berkala dapat dicabut oleh Kepala Kantor
Pabean apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak ada kegiatan ekspornya atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b s/d e. Dalam hal Ijin penggunaan PEB Berkala telah dicabut, dapat diajukan permohonan baru setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan ijin. (7) Kepala Kantor Pabean menyampaikan laporan bulanan tentang pelaksanaan ekspor dengan PEB Berkala kepada Kepala Kantor Wilayah, selambatlambatnya tanggal 5 bulan berikutnya sudah diterima oleh Kantor Wilayah. (8) Tatacara pemberian ijin penggunaan PEB Berkala ditempatkan pada lampiran II Surat Keputusan ini. (9) Contoh permohonan ijin menggunakan PEB Berkala ditempatkan pada lampiran II A Surat Keputusan ini. (10) Tatacara ekspor barang dengan menggunakan PEB Berkala ditempatkan pada Lampiran II B Surat Keputusan ini. (11) Contoh Laporan Bulanan Realisasi PEB Berkala ditempatkan pada lampiran II C Surat Keputusan ini. Bagian Keempat Penyelesaian PEB atau PEBT yang hilang, dibatalkan dan Pembetulan atau perubahan isi PEB atau PEBT. Pasal 6 Tatacara penyelesaian PEB atau PEBT yang hilang, dibatalkan, dibetulkan/diubah, ditempatkan pada Lampiran III Surat Keputusan ini. BAB III PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN Bagian Pertama Pengawasan Pemasukan Pasal 7 (1) PEB, PEBT, copy invoice/packing list, CTPS dan Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean.
(2) Dalam hal pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean menggunakan lebih dari satu alat angkut, eksportir atau kuasanya harus mengajukan permohonan untuk menggunakan Surat Pengantar Barang Ekspor (SPBE). SPBE diserahkan rangkap 2 (dua) kepada Petugas Bea dan Cukai untuk setiap alat angkut yang memasuki Kawasan Pabean. Untuk barang wajib LPS-E selain SPBE harus disertai CTPS tersendiri. (3) Tatacara pengawasan atas pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean ditempatkan pada Lampiran IV Surat Keputusan ini. (4) Contoh Surat Pengantar Barang Ekspor (SPBE) ditempatkan pada Lampiran IV A Surat Keputusan ini. Bagian Kedua Pengajuan PEB Pasal 8 Tatacara pengajuan PEB, ditempatkan pada Lampiran V Surat Keputusan ini. Bagian Ketiga Penatausahaan PEB Pasal 9 Tatacara penatausahaan PEB, ditempatkan pada Lampiran VI Surat Keputusan ini. Bagian Keempat Konsolidasi Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean Pasal 10 (1) Konsolidator barang ekspor yang berlokasi di Luar Kawasan Pabean diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaannya pada Kantor Pabean yang mengawasi. (2) Pemenuhan kewajiban pabean barang ekspor konsolidasi dapat dilakukan di Kantor Pabean te mpat pemuatan. (3) Terhadap barang ekspor yang akan di-stuffing wajib dilengkapi
dengan PEB dan atau PEBT, dan dalam hal barang ekspor diperiksa oleh surveyor dilengkapi dengan CTPS dan LPS-E. (4) Pengiriman barang ekspor ke Kawasan Pabean/Tempat Penimbunan Sementara wajib dilindungi PKBE yang dilengkapi PEB dan atau PEBT, dan dalam hal barang ekspor diperiksa oleh surveyor dilengkapi dengan CTPS dan LPS-E. (5) Konsolidator diwajibkan untuk : a. Membuat pembukuan sesuai Standar Akuntansi Indonesia dan bersedia diaudit oleh DJBC;
Keuangan
b. Menyediakan ruang kerja untuk petugas Bea dan Cukai; c. Mempunyai pegawai (boomzaken);
yang bersertifikat ahli kepabeanan
d. Mempunyai peralatan kerja yang memadai antara lain : timbangan barang, fork lift; e. Meminta persetujuan Kantor Pabean bila akan mengadakan perubahan tata letak bangunan/ruangan; dan f. Memberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya ke Kantor Pabean yang mengawasi bila akan menutup usahanya. (6) Tatacara pendaftaran konsolidator barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lampiran VII Surat Keputusan ini. (7) Contoh permohonan pendaftaran konsolidator ditempatkan pada lampiran VII A Surat Keputusan ini. (8) Tatacara konsolidasi barang ekspor di Luar Kawasan Pabean ditempatkan pada Lampiran VII B Surat Keputusan ini. BAB IV KEWAJIBAN PENGANGKUT Pasal 11 (1) Pengangkut ya ng sarana pengangkutnya meninggalkan Kawasan Pabean dengan tujuan ke luar Daerah Pabean, wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan berupa manifest (Outward manifest) barang ekspor yang diangkutnya kepada Pejabat Bea dan Cukai paling lambat 3(tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan Sarana Pengangkut.
(2) Pengangkut yang tidak mengajukan manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 12 (1) Barang ekspor yang diangkut lanjut ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor tempat transit dengan menggunakan copy PEB atau PEBT barang ekspor yang bersangkutan yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di tempat pemuatan. (2) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari beberapa PEB atau PEBT, pengangkut menyerahkan Daftar Rekapitulasi PEB dan/atau PEBT. Pasal 13 (1) Pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean wajib diajukan Pemberitahuan Pabean sesuai BC1.3. oleh pengangkutnya kepada Pejabat Bea dan Cukai sebelum sarana pengangkut meninggalkan tempat pemuatan. (2) Tatacara pengajuan dan penatausahaan Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean (PPBADP) dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean, ditempatkan pada Lampiran VIII Surat Keputusan ini. (3) Tatacara pengisian Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari Suatu Tempat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean, melalui Suatu Tempat di Luar Daerah Pabean, ditempatkan pada Lampiran VIII A Surat Keputusan ini. BAB V PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Edaran Nomor : SE-27/BC/1995, Surat Edaran Nomor : SE-20/BC/1995 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-40/BC/1996 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 15
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan atas keputusan ini sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 25 November 1996 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ DIREKTUR JENDERAL
SOEHARDJO NIP. 060013988 Tembusan disampaikan kepada Yth : ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia; 2. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 4. Sdr. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 5. Sdr. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 6. Sdr. Inspektur Bea dan Cukai pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan; 7. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC di seluruh Indonesia; 8. Sdr. Para Kepala Kantor Inspeksi DJBC di seluruh Indonesia. Lampiran I Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :................. Tanggal :............... TATACARA EKSPOR BARANG DENGAN MENGGUNAKAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERTENTU (PEBT) 1. Pengajuan PEBT dan pemeriksaan fisik. 1.1. Eksportir atau kuasanya melakukan kegiatan sebagai berikut : 1.1.1. Mengajukan PEBT rangkap 4 (empat) kepada Pejabat Bea dan Cukai, dengan melampirkan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan, berupa;
1.1.1.1. LPS-E dalam hal barang ekspor wajib diperiksa oleh surveyor ; 1.1.1.2. copy invoice dan copy packing list; dan 1.1.1.3. copy dokumen pelengkap pabean lainnya sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor antara lain: Sertifikat Mutu, Surat Pernyataan Mutu, Surat Ijin Ekspor (SIE) dan atau Ijin Khusus lainnya dari Instansi Terkait. Diperlukan lembar copy tambahan (fotokopi lembar asli) untuk : a. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dalam hal barang ekspor terutang pungutan negara dalam rangka ekspor; b. Instansi Pemberi Fasilitas dalam hal barang ekspor mendapat fasilitas pembebasan/ pengembalian Bea Masuk dan penangguhan/pembayaran pendahuluan PPN/PPnBM; c. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat; d. Kantor Pabean terakhir yang disinggahi dalam hal sarana pengangkut barang ekspor akan menyinggahi Kantor Pabean lain. 1.1.2. Menyiapkan barang untuk diperiksa, dalam hal barang ekspor wajib diperiksa; 1.1.3. Membayar tunai pungutan negara dalam rangka ekspor atau menyerahkan SSB/SSB Pengganti sesuai ketentuan; 1.1.4. Menerima bukti pembayaran pungutan negara dalam rangka ekspor atau bukti penerimaan SSB/SSB Peng-ganti; 1.1.5. Menerima kembali lembar PEBT dan SSB/SSB Pengganti yang telah diselesaikan dari Pejabat Bea dan Cukai sesuai peruntukannya. 1.2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut; 1.2.1. Menerima PEBT dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dari eksportir atau kuasanya; 1.2.2. Membukukan PEBT ke dalam Buku Catatan Pabean;
1.2.3. Memberikan nomor dan tanggal pendaftaran dari Buku Catatan Pabean pada seluruh lembar PEBT beserta dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; 1.2.4. Meneliti kelengkapan dokume n pelengkap pabean yang diwajibkan dan kebenaran pengisian PEBT serta kebenaran perhitungan pungutan negara dalam rangka ekspor; 1.2.5. Menerima pembayaran pungutan negara dalam rangka ekspor atau menerima Surat Sanggup Bayar (SSB) dari eksportir atau kuasanya; 1.2.6. Memberikan Bukti Pembayaran atau Bukti Penerimaan SSB/SSB Pengganti kepada eksportir atau kuasanya; 1.2.7. Menginstruksikan pemeriksaan fisik dan menyelesai-kan hasil pemeriksaan fisik serta memberikan persetujuan muat sesuai ketentuan; 1.2.8. Menerima tembusan outward manifest dari Seksi Perbendaharaan; 1.2.9. Melakukan rekonsiliasi PEBT yang telah mendapat persetujuan muat dengan outward manifest, kemudian membubuhkan cap "REKONSILIASI" dan mencantumkan nomor serta tanggal outward manifest pada setiap lembar PEB yang bersangkutan; 1.2.10. Mengirimkan berkas PEBT yang telah direkonsiliasi beserta Nota pembetulan; SPPDA dan SSB/SSB Peng-ganti ke Seksi Perbendaharaan (bila ada); 1.2.11. Mengirimkan berkas PEBT yang telah direkonsiliasi beserta Nota pembetulan; SPPDA yang telah diselesaikan dan bukti pembayaran ke Seksi verifikasi untuk ditatausahakan dan didistribusi-kan sesuai ketentuan. 1.3. Seksi perbendaharaan 1.3.1. Menerima berkas PEBT beserta Nota Pembetulan, SPPDA dan SSB/SSB Pengganti dari Pejabat Bea dan Cukai (bila ada); 1.3.2. Menerima outward manifest rangkap 4(empat) dari pengangkut; 1.3.3. Membukukan outward manifest dalam Buku Catatan Pabean;
1.3.4. Membubuhkan nomor dan tanggal pembukuan pada setiap lembar outward manifest; 1.3.5. Mendistribusikan outward manifest sesuai peruntukannya; 1.3.5.1. lembar asli untuk arsip Seksi Perben-daharaan; 1.3.5.2. lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di tempat muat; 1.3.5.3. lembar ke-3 untuk Seksi P2P; 1.3.5.4. lembar ke-4 untuk arsip pengangkut. 1.3.6. Menerima pembayaran pungutan negara dalam rangka ekspor dan atau sanksi administrasi, dari ekspor-tir atau kuasanya; 1.3.7. Memberikan bukti pembayaran kepada eksportir atau kuasanya; 1.3.8. Menyerahkan kembali SSB/SSB Pengganti yang telah diselesaikan kepada eksportir atau kuasanya; 1.3.9. Mengirimkan berkas PEBT yang telah diselesaikan beserta bukti pembayaran ke Seksi Verifikasi untuk ditatausahakan dan didistribusikan sesuai ke-tentuan. 2. Penatausahaan PEBT Seksi Verifikasi melakukan kegiatan sebagai berikut;
1. Menerima berkas PEBT yang telah diselesaikan dari Pejabat Bea dan Cukai atau Seksi Perbendaharaan; 2. Membukukan PEBT dalam buku catatan verifikasi; 3. Meneliti semua data serta pemenuhan persyaratan ekspor sesuai ketentuan; 4. Membuat Nota Verifikasi/Nota Temuan sesuai ketentuan; 5. Mendistribusikan PEBT sesuai peruntukannya; 6. Menyimpan berkas PEBT lembar untuk Kantor Pabean sebagai arsip.
DIREKTUR JENDERAL
SOEHARDJO NIP.060013988 Lampiran II Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :............ Tanggal :............. TATACARA PEMBERIAN IJIN MENGGUNAKAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) BERKALA. 1. Eksportir / kuasanya melakukan kegiatan sebagai berikut : 1.1. Mengajukan surat permohonan ijin menggunakan PEB Berkala kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pemuatan barang ekspor sesuai contoh yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dilengkapi dengan ; 1.1.1. fotokopi akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah disahkan ; 1.1.2. fotokopi ijin usaha dan Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang berwenang. 1.1.3. fotokopi penetapan sebagai PKP serta fotokopi SPT Tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib ; 1.1.4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 1.1.5. denah serta gambar letak saluran/jaringan, dalam hal ekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi ; 1.2. Menerima surat ijin menggunakan PEB Berkala dari Kepala Kantor Pabean dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan disetujui; 1.3. Menerima kembali berkas permohonan ijin menggunakan PEB Berkala dari Kepala Kantor Pabean, dalam hal permohonan ditolak; 2. Kantor Pabean melakukan kegiatan sebagai berikut;
2.1. Menerima berkas surat permohonan ijin menggunakan PEB Berkala beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. dari eksportir atau kuasanya; 2.2. Meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan ijin menggunakan PEB Berkala yang diajukan eksportir atau kuasanya; 2.3. Meneliti pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai dasar memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang bersangkutan; 2.4. Membuat surat ijin menggunakan PEB Berkala untuk diserahkan kepada eksportir atau kuasanya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan dapat disetujui; 2.5. Menyerahkan kembali berkas permohonan ijin menggunakan PEB Berkala, dalam hal permohonan ditolak; DIREKTUR JENDERAL
SOEHARDJO NIP. 060013988 Lampiran II A Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : ................ Tanggal : ................
Nomor : Kepada: Lampiran : Perihal : Permohonan Ijin Yth. Kepala Kantor ..... menggunakan PEB Berkala. ....................
1. Memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 488/KMK.05/1996 tanggal 31 Juli 1996 tentang Tata laksana
Kepabeanan di Bidang Ekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin menggunakan PEB Berkala. 2. Sebagai bahan pertimbangan disampaikan satu berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari : a. fotokopi akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. fotokopi ijin usaha dan Surat Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang berwenang; c. fotokopi penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta fotokopi SPT tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT; d. denah serta gambar letak saluran/jaringan, dalam hal ekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi ; 3. Demikian permohonan diajukan dan kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
.............................. Eksportir
...................... ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ DIREKTUR JENDERAL
SOEHARDJO NIP. 060013988 Lampiran II B Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :............
Tanggal :............. TATACARA EKSPOR BARANG DENGAN MENGGUNAKAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) BERKALA 1. Eksportir/kuasanya melakukan kegiatan sebagai berikut : 1.1. Menyerahkan copy invoice dan packing list dalam rangkap 2 pada setiap pengeksporan; Dalam hal sarana pengangkut menyinggahi Kantor Pabean lain sebelum ke luar negeri, diperlukan tambahan copy Invoice dan Packing List untuk melindungi barang ekspor sampai Kantor Pabean terakhir yang disinggahi. 1.2. Menerima kembali 1(satu) lembar copy invoice dan packing list yang sudah diberi nomor dan tanggal pendaftaran dari Buku Catatan Pabean dan telah diberi persetujuan muat ; 1.3. Menyerahkan PEB Berkala kepada Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pabean pada setiap akhir bulan untuk pengeksporan selama bulan yang bersangkutan. 1.4. Menyerahkan laporan nihil dalam hal tidak melakukan kegiatan ekspor selama bulan yang bersangkutan. 1.5. Menerima kembali lembar PEB yang telah dibubuhi cap "BERKALA" yang telah diselesaikan sesuai peruntukannya ; 2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiataan sebagai berikut : 2.1. Menerima copy invoice dan packing list rangkap dua untuk setiap pengeksporan dari eksportir/kuasanya ; 2.2. Membukukan copy invoice dan packing list ke dalam Buku Catatan Pabean; 2.3. Memberi nomor dan tanggal pendaftaran dari Buku Catatan Pabean ; 2.4. Menginstruksikan pemeriksaan fisik dan menyelesaikan hasil pemeriksaan fisik sesuai ketentuan, dalam hal wajib dilakukan pemeriksaan fisik; 2.5. Memberikan persetujuan muat di atas copy invoice dan packing list ; 2.6. Menerima tembusan outward manifest dari Seksi Perbendaharaan;
2.7. Melakukan rekonsiliasi invoice dan packing list yang telah mendapat persetujuan muat dengan outward manifest, kemudian membubuhkan cap "REKONSILIASI" dan mencantumkan nomor serta tanggal outward manifest pada invoice dan packing list yang bersangkutan; 2.8. Menerima PEB pada setiap akhir bulan beserta dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan ; 2.9. Membukukan PEB kedalam Buku Catatan Pabean; 2.10. Memberi nomor dan tanggal pendaftaran dari Buku Catatan Pabean pada seluruh lembar PEB dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; 2.11. Meneliti kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dan kebenaran pengisian PEB serta kebenaran perhitungan pungutan negara dalam rangka ekspor sesuai ketentuan; 2.12. Memberitahukan kepada eksportir atau kuasanya untuk melengkapi dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dan atau mengajukan pembetulan/perubahan PEB sesuai ketentuan, dalam hal hasil penelitian kedapatan tidak sesuai ; 2.13. Membubuhkan cap "BERKALA" pada seluruh lembar PEB dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan, dalam hal hasil penelitian kedapatan sesuai; 2.14. Menyerahkan lembar PEB "BERKALA" kepada eksportir atau kuasanya sesuai peruntukannya; 2.15. Menggabungkan berkas PEB "BERKALA" lembar lainnya dengan invoice dan packing list yang telah direkonsiliasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan; 2.16. Mengirimkan berkas PEB "BERKALA" dan SSB (bila ada) kepada Seksi Perbendaharaan untuk diselesaikan lebih lanjut sesuai ketentuan; 2.17. Mengirimkan berkas PEB "BERKALA" yang telah diselesaikan beserta bukti pembayaran ke Seksi Verifikasi untuk ditatausahakan dan didistribusikan sesuai ketentuan. 3. Seksi perbendaharaan 3.1. Menerima berkas PEB "BERKALA" dan SSB dari Pejabat Bea dan Cukai (bila ada); 3.2. Menerima outward manifest rangkap 4(empat) dari pengangkut; 3.3. Membukukan outward manifest dalam Buku Catatan Pabean;
3.4. Membubuhkan nomor dan tanggal pembukuan pada setiap lembar outward manifest; 3.5. Mendistribusikan outward manifest sesuai peruntukannya; 3.5.1. lembar asli untuk arsip Seksi Perbendaharaan; 3.5.2. lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di tempat muat; 3.5.3. lembar ke-3 untuk Seksi P2P; 3.5.4. lembar ke-4 untuk arsip pengangkut. 3.6. Menerima pembayaran pungutan negara dalam rangka ekspor dari eksportir atau kuasanya; 3.7. Memberikan bukti pembayaran kepada eksportir atau kuasanya; 3.8. Menyerahkan kembali SSB yang telah diselesaikan kepada eksportir atau kuasanya; 3.9. Mengirimkan berkas PEB "BERKALA" yang telah diselesaikan beserta bukti pembayaran ke Seksi Verifikasi untuk ditata -usahakan dan didistribusikan sesuai ketentuan 4. Seksi Verifikasi 4.1. Menerima berkas PEB "BERKALA" yang telah diselesaikan dari Pejabat Bea dan Cukai; 4.2. Membukukan PEB "BERKALA" dalam Buku Catatan Verifikasi; 4.3. Meneliti semua data serta pemenuhan persyaratan di bidang ekspor sesuai ketentuan; 4.4. Membuat Nota Verifikasi atau Nota Temuan sesuai ketentuan; 4.5. Mendistribusikan lembar PEB "BERKALA" sesuai peruntukannya ; 4.6. Menyimpan berkas PEB "BERKALA" lembar untuk Kantor Pabean sebagai arsip.
DIREKTUR JENDERAL
SOEHARDJO NIP. 060013988 Lampiran IV Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : ............... Tanggal : ............... TATACARA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG EKSPOR 1. Sebelum pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean. 1.1. Pejabat pada Seksi P2P mengirimkan Nota Intelijen berdasarkan hasil pengolahan informasi yang diterima dari berbagai sumber. 1.2. Eksportir atau kuasanya mempersiapkan Pemberitahuan Ekspor untuk melindungi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean. Dalam hal barang ekspor wajib LPS, pemasukan ke Kawasan Pabean disertai CTPS. Dalam hal diajukan PEB berkala, pemasukan ke Kawasan Pabean menggunakan copy Invoice dan Packing List. 1.3. Dalam hal pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean mengunakan lebih dari satu alat angkut (secara bertahap), eksportir atau kuasanya mengajukan permohonan untuk menggunakan Surat Pengantar Barang Ekspor (SPBE). SPBE diserahkan rangkap 2 kepada Pegawai Bea dan Cukai untuk setiap alat angkut yang memasuki Kawasan Pabean. Bila ekspor barang menggunakan fasilitas pembebasan/pengemba-lian BM dan penangguhan pembayaran/pembayaran pendahuluan PPN/PPnBM, pada setiap pemasukannya ke Kawasan Pabean disertai CTPS tersendiri. 1.4. Konsolidator mempersiapkan Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) disertai Pemberitahuan Ekspor, LPS-E, dan CTPS. 2. Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean. 2.1. Pegawai Dinas Luar yang bertugas melakukan pengawasan
pemasukan barang ekspor di Kawasan Pabean, melakukan kegiatan sebagai berikut; 2.1.1. Menerima : 2.1.1.1. dari eksportir atau kuasanya : - Pemberitahuan Ekspor, LPSE, CTPS rangkap 2(dua) dalam hal wajib LPS; - Copy Invoice dan Packing List rangkap 2(dua) dalam hal PEB berkala; - Pemberitahuan Ekspor dalam hal tidak wajib LPS; - Surat Pengantar Barang Ekspor (SPBE) rangkap 2 (dua) untuk setiap alat angkut yang mema-suki ke Kawasan Pabean dalam hal pemasu-kannya menggunakan lebih dari satu alat angkut. 2.1.1.2. dari Konsolidator : - PKBE rangkap 2(dua) disertai Pemberitahuan Ekspor, LPS-E, CTPS dalam hal wa jib LPS; - PKBE rangkap 2(dua) disertai Pemberitahuan Ekspor dalam hal tidak wajib LPS. 2.1.2. Melakukan pengawasan atas pemasukan barang ekspor wajib LPS meliputi: 2.1.2.1. Kerusakan segel/TPS yang dipasang oleh Surveyor pada peti kemas atau kemasan lainnya. 2.1.2.2. Tidak adanya segel/TPS. 2.1.2.3. Perbedaan nomor segel/TPS dengan CTPS. 2.1.2.4. Perbedaan ukuran dan atau jenis dan atau identitas peti kemas atau kemasan lainnya dengan CTPS. 2.1.2.5. Terdapatnya kerusakan pada peti kemas atau kemasan lainnya. 2.1.2.6. Adanya kejanggalan antara kapasitas peti kemas atau kemasan lainnya dibandingkan dengan isi/ berat barang. 2.1.3. Melakukan pengawasan atas pemasukan barang ekspor tidak wa jib LPS, meliputi;
2.1.3.1. Perbedaan ukuran dan atau jenis dan atau identitas peti kemas atau kemasan lainnya dengan Pemberitahuan. 2.1.3.2. Terdapatnya kerusakan pada peti kemas atau kemasan lainnya. 2.1.3.3. Adanya keja nggalan antara kapasitas peti kemas atau kemasan lainnya dibandingkan dengan isi/berat barang. 2.1.4. Membuat catatan pemasukan barang pada permohonan meng-gunakan SPBE yang diterima, dalam hal pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean menggunakan lebih dari satu alat angkut (secara bertahap). 2.1.5. Membuat catatan tersendiri dan segera melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai, dalam hal adanya kecuri-gaan atas ketidakcocokan hasil pengawasan pemasukan barang ekspor yang tidak wajib LPS atau yang dikonsoli-dasikan. 2.1.6. Mecantumkan hasil pengawasan dan membubuhkan cap " MASUK KAWASAN PABEAN" dengan mencantumkan paraf, nama terang, NIP, tanggal serta jam masuk pada CTPS dan Pemberitahuan Ekspor lembar untuk Kantor Pabean, dan atau pada copy Invoice dan packing List, SPBE serta PKBE yang bersangkutan. 2.1.7. Menyerahkan CTPS; SPBE dan atau PKBE lembar asli beser-ta Pemberitahuan Ekspor dan copy dokumen pelengkap pabean kepada eksportir atau kuasanya atau konsoli-dator . 2.1.8. Menyerahkan CTPS; SPBE dan atau PKBE lembar ke-2 kepada Pejabat Bea dan Cukai. 2.2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut: 2.2.1. Menerima permohonan menggunakan SPBE dari eksportir atau kuasanya dalam hal pemasukan barang eks por ke Kawasan Pabean menggunakan lebih dari satu alat angkut. 2.2.2. Menyerahkan asli surat permohonan menggunakan SPBE yang sudah diberi persetujuan pelayanan kepada Pegawai Dinas Luar untuk pengawasan pemasukan barang secara bertahap.
2.2.3. Menyerahkan copy surat permohonan menggunakan SPBE yang sudah diberi persetujuan pelayanan kepada eksportir atau kuasanya, untuk pemasukan barang ke Kawasan Pabean secara bertahap. 2.2.4. Menerima dan menatausahakan : 2.2.4.1. lembar ke-2 CTPS dan atau PKBE dan atau SPBE dari Pegawai Dinas Luar. 2.2.4.2. laporan pengawasan pemasukan barang ekspor yang tidak wajib LPS. 2.2.5. Meneliti laporan hasil pengawasan pemasukan barang wajib LPS dan barang ekspor yang tidak wajib LPS. 2.2.6. Membuat catatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud butir 2.2.5 sebagai bahan informasi kepada Seksi P2P. 2.2.7. Memberitahukan kepada eksportir atau kuasanya agar mengajukan permohonan pembetulan/perubahan isi PEB/PEBT sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal jumlah barang ekspor yang dimasukkan ke Kawasan Pabean ternyata kurang (lebih kecil) dari jumlah yang diberitahukan dalam PEB/PEBT.
DIREKTUR JENDERAL
SOEHARDJO NIP. 060013988 Lampiran V Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : ................. Lampiran : .................
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)
1. Eksportir atau kuasanya melakukan kegiatan sebagai berikut : 1.1. Mengajukan PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat p emenuhan kewajiban pabean, dengan melam-pirkan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan, berupa; 1.1.1. LPS-E dalam hal ekspor barang wajib diperiksa surveyor ; 1.1.2. Copy Bukti Pembayaran pungutan negara dalam rangka ekspor atau Surat Sanggup Bayar (SSB), dalam hal barang ekspor dikenakan pungutan ekspor dan peluna -sannya di Bank Devisa; 1.1.3. copy invoice dan copy packing list; dan 1.1.4. copy dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajib-kan sebagai pemenuhan ketentuan kepabea nan di bidang ekspor. Dalam hal terutang pungutan negara dalam rangka ekspor PEB diajukan terlebih dahulu ke Bank Devisa untuk pelunasannya. Diperlukan lembar copy tambahan (fotokopi lembar asli), dalam hal; a. barang ekspor terutang pungutan negara dalam rangka ekspor, untuk Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan; b. barang ekspor mendapat fasilitas pembebasan/pengembalian Bea Masuk dan penangguhan/pembayarn pendahuluan PPN/PPnBM; c. sarana pengangkut barang ekspor akan menyinggahi Kantor Pabean lain, untuk melindungi pengangkutan barang ekspor sampai Kantor Pabean terakhir. 1.2. Menyiapkan barang untuk diperiksa apabila diperlukan ; 1.3. Melunasi pungutan negara dalam rangka ekspor atau menyerahkan SSB kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam hal pembayaran dilakukan di luar jam/hari kerja Bank Devisa; 1.4. Menerima Bukti Pembayaran pungutan negara dalam rangka ekspor ekspor atau bukti penerimaan SSB dari Pejabat Bea dan Cukai ; 1.5. Menerima kembali lembar PEB sesuai peruntukannya. 2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut;
2.1. Menerima berkas PEB dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan, dari eksportir atau kuasanya; 2.2. Membukukan PEB ke dalam Buku Catatan Pabean; 2.3. Memberikan nomor dan tanggal pendaftaran dari Buku Catatan Pabean pada seluruh lembar PEB dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; 2.4. Meneliti kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajib-kan dan kebenaran pengisian PEB serta kebenaran perhitungan pungutan negara dalam rangka ekspor; 2.5. Menerima pembayaran tunai atau penyerahan SSB, dalam hal pembayaran pungutan negara dalam rangka ekspor dilakukan diluar jam/hari kerja Bank Devisa; 2.6. Memberikan Bukti Pembayaran atau bukti penyerahan SSB; 2.7. Menerima dari pegawai Dinas Luar; 2.7.1. lembar ke-2 CTPS yang berisi hasil pengawasan pemasukan barang wajib LPS-E ke Kawasan Pabean; 2.7.2. laporan hasil pengawasan pemasukan barang yang tidak wajib LPS-E ke Kawasan Pabean; 2.8. Meneliti hasil pengawasan pemasukan barang ke Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud butir 2.7. 2.9. Menyampaikan informasi kepada seksi P2P dalam hal terdapat kejanggalan/kecurigaan tentang akan atau telah terjadinya pelanggaran di bidang ekspor berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud butir 2.8. 2.10. Menginstruksikan pemeriksaan fisik dan menyelesaikan hasil pemeriksaan fisik serta memberikan persetujuan muat sesuai ketentuan; 2.11. Menerima tembusan outward manifest dari Seksi Perben- daharaan; 2.12. Melakukan rekonsiliasi PEB yang telah mendapat persetujuan muat dengan outward manifest, kemudian membubuhkan cap "REKONSILIASI" dan mencantumkan nomor serta tanggal outward manifest pada setiap lembar PEB yang bersa ngkutan;
2.13. Mengirimkan berkas PEB yang telah direkonsiliasi beserta Nota pembetulan; SPPDA dan SSB/SSB Pengganti ke Seksi Perbendaharaan (bila ada); 2.14. Mengirimkan berkas PEB yang telah direkonsiliasi beserta Nota pembetulan; SPPDA yang telah diselesaikan dan bukti pembayaran ke Seksi verifikasi untuk ditatausahakan dan didistribusikan sesuai ketentuan. 3. Seksi perbendaharaan 3.1. Menerima berkas PEB beserta Nota Pembetulan, SPPDA dan SSB/SSB Pengganti dari Pejabat Bea dan Cukai (bila ada); 3.2. Menerima outward manifest rangkap 4(empat) dari pengangkut; 3.3. Membukukan outward manifest dalam Buku Catatan Pabean; 3.4. Membubuhkan nomor dan tanggal pembukuan pada setiap lembar outward manifest; 3.5. Mendistribusikan outward manifest sesuai peruntukannya; 3.5.1. lembar asli untuk arsip Seksi Perbendaharaan; 3.5.2. lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di tempat muat; 3.5.3. lembar ke-3 untuk Seksi P2P; 3.5.4. lembar ke-4 untuk arsip pengangkut. 3.6. Menerima pembayaran pungutan negara dalam rangka ekspor dan atau sanksi administrasi, dari eksportir atau kuasanya; 3.7. Memberikan bukti pembayaran kepada eksportir atau kuasanya; 3.8. Menyerahkan kembali SSB/SSB Pengganti yang telah diselesai-kan kepada eksportir atau kuasanya; 3.9. Mengirimkan berkas PEB yang telah diselesaikan beserta bukti pembayaran ke Seksi Verifikasi untuk ditatausahakan dan didistribusikan sesuai ketentuan.
DIREKTUR JENDERAL
SOEHARDJO NIP.060013988 Lampiran VI Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : ................. Tanggal : .................
TATACARA PENATAUSAHAAN PEB Seksi Verifikasi melakukan kegiatan sebagai berikut; 1. Menerima berkas PEB yang telah diselesaikan dari Pejabat Bea dan Cukai atau Seksi Perbendaharaan; 2. Membukukan PEB dalam buku catatan verifikasi; 3. Meneliti semua data serta pemenuhan persyaratan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Membuat Nota Verifikasi/Nota Temuan sesuai ketentuan; 5. Mendistribusikan PEB sesuai peruntukannya; 6. Menyimpan berkas PEB lembar untuk Kantor Pabean sebagai arsip.
DIREKTUR JENDERAL
SOEHARDJO NIP.060013988 Lampiran VII Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor
: ................
Tanggal : ................
TATACARA PENDAFTARAN KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR YANG BERLOKASI DI LUAR KAWASAN PABEAN
1. Konsolidator mendaftarkan usahanya ke Kantor Pabean yang mengawasi dengan mengajukan permohonan pendaftaran sesuai contoh yang ditetapkan Direktur Jenderal, dengan melampirkan : a. fotokopi akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. fotokopi Ijin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang berwenang; c. fotokopi penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta fotokopi SPT tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT; d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Peta lokasi dan tata letak bangunan/ruangan yang telah mendapat ijin Pemerintah Daerah setempat. 2. Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir 1, Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuknya melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan permohonan serta peninjauan lokasi. 3. Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar serta keadaan bangunan telah memadai, Kepala kantor Pabean memberikan nomor pendaftaran kepada konsolidator dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak permohonan diterima. 4. Konsolidator tidak diijinkan beroperasi bila : a. Melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Tidak melakukan kegiatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
DIREKTUR JENDERAL
SOEHARDJO NIP. 060013988 Lampiran VII-A Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : ................ Tanggal : ................ Nomor : K e pa d a : Lampiran : Perihal : Permohonan pendaftaran Yth. Kepala Kantor Pabean ..... konsolidator di ....................
1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 488/KMK.05/1996 tanggal 31 Juli 1996 tentang Tata laksana Pabean di Bidang Ekspor, dengan ini kami sebagai konsolidator barang ekspor yang berlokasi di luar kawasan pabean mengajukan permohonan pendaftarkan usaha kami. 2. Sebagai bahan pertimbangan disampaikan satu berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari : a. fotokopi akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. fotokopi Ijin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang berwenang; c. fotokopi penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta fotokopi SPT tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT; d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Peta lokasi dan tata letak bangunan/ruangan yang telah mendapat ijin Pemerintah Daerah setempat. 3. Demikian permohonan diajukan dan kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
.............,tanggal.............. Konsolidator
...................... ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ DIREKTUR JENDERAL
SOEHARDJO NIP. 060013988 Lampiran VII-B Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : ................. Tanggal : .................
TATACARA KONSOLIDASI BARANG EKSPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN
1. Pemasukan barang ekspor yang berasal dari daerah pabean Indonesia Lainnya yang akan dikonsolidasikan ke tempat Konsolidasi, disertai copy Invoice dan copy Packing List. 2. Pengiriman barang ekspor dari tempat konsolidasi ke Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean oleh Pengusaha konsolidasi dengan menggunakan Formulir Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE), dilampiri PEB dan/atau PEBT, CTPS serta LPSE dalam hal wajib diperiksa oleh surveyor. 3. Dalam hal barang ekspor konsolidasi wajib diperiksa oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, konsolidator mengajukan permohonan pemerik-saan kepada Pejabat
Bea dan Cukai Kantor Pabean tempat pemuatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilakukan. 4. Stuffing barang ekspor konsolidasi wajib diawasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal : 4.1. Barang ekspor wajib LPS digabung dengan barang lainnya; 4.2. Barang ekspor yang diperiksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai digabung atau tidak dengan barang lainnya; 4.3. Barang ekspor yang berasal dari EPTE dan/atau Kawasan Berikat digabung atau tidak dengan barang lainnya. 5. Dalam hal stuffing sebagaimana tersebut pada butir 4, konsolidator wajib mengajukan permohonan pengawasan stuffing kepada Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pabean tempat pemuatan, paling lambat 24 (duapuluh empat) jam sebelum kegiatan dilakukan. 6. Konsolidator wajib menyediakan sarana transportasi bagi petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 7. Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 7.1. Eksportir atau kuasanya melakukan kegiatan sebagai berikut : 7.1.1. Menyerahkan copy invoice dan atau copy Packing List kepada Konsolidator ; 7.1.2. Membawa barang ekspor ke tempat konsolidasi ; 7.1.3. Menyiapkan Pemberitahuan Ekspor sesuai ketentuan yang berlaku ; 7.1.4. Menyerahkan Pemberitahuan Ekspor dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan kepada konsolidator untuk proses pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean ; 7.1.5. Menerima kembali dari konsolidator satu lembar Pemberitahuan Ekspor yang telah diberi persetujuan muat oleh Pejabat Bea dan Cukai sesuai peruntukannya. 7.2. Konsolidator melakukan kegiatan sebagai berikut : 7.2.1. Menerima copy invoice dan packing list dari eksportir atau kuasanya; 7.2.2. Menerima barang ekspor dari eksportir atau kuasanya;
7.2.3. Menerima Pemberitahuan Ekspor dan lampirannya dari eksportir atau kuasanya untuk proses pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean; 7.2.4. Mengajukan permohonan pengawasan stuffing rangkap-2 kepada Pejabat Bea dan Cukai ; 7.2.5. Menerima kembali permohonan pengawasan stuffing lembar -2 dari Pejabat Bea dan Cukai ; 7.2.6. Melakukan stuffing dengan diawasi Pegawai Dinas Luar; 7.2.7. Membuat PKBE rangkap-2 untuk proses pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean ; 7.2.8. Membawa barang ekspor ke Kawasan Pabean dan menyerahkan PKBE rangkap 2 kepada Pegawai Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean; 7.2.9. Menerima kembali PKBE lembar ke-1 yang telah di cap "MASUK KAWASAN PABEAN" dari Pegawai Dinas Luar. 7.2.10. Menerima kembali satu lembar Pemberitahuan Ekspor yang telah diselesaikan dari Pejabat Bea dan Cukai, untuk keperluan eksportir. 7.3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut : 7.3.1. Menerima permohonan pengawasan stuffing dalam rangkap-2 dari Konsolidator ; 7.3.2. Menunjuk pegawai dinas luar untuk mengawasi stuffing dan mencantumkan nama Pegawai Dinas Luar pada per-mohonan pengawasan stuffing ; 7.3.3. Menyerahkan lembar asli permohonan pengawasan stuffing kepada Pegawai Dinas Luar yang ditunjuk; 7.3.4. Menyerahkan kembali lembar ke-2 permohonan pengawasan stuffing kepada Konsolidator; 7.3.5. Menerima kembali lembar asli permohonan pengawasan stuffing yang telah dibubuhi catatan hasil pengawasan stuffing, dari Pegawai Dinas Luar ;
7.4. Pegawai Dinas Luar melakukan kegiatan sebagai berikut : 7.4.1. Menerima permohonan pengawasan stuffing lembar asli dari Pejabat Bea dan Cukai ; 7.4.2. Melakukan pengawasan stuffing barang ekspor ; 7.4.3. Melakukan penyegelan dilaksanakan ;
setelah
stuffing selesai
7.4.4. Mencatat hasil pengawasan stuffing pada lembar asli permohonan pengawasan stuffing dan mencatat nomor segel pada kolom keterangan PKBE ; 7.4.5. Menyerahkan laporan pengawasan stuffing pada lembar asli permohonan pengawasan stuffing kepada Pejabat Bea Cukai.
dan
8. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : 8.1. Eksportir atau kuasanya melakukan kegiatan sebagai berikut : 8.1.1. Menyerahkan copy invoice dan packing list kepada konsolidator ; 8.1.2. Membawa barang ekspor ke tempat konsolidasi ; 8.1.3. Menyerahkan Pemberitahuan Ekspor beserta dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan kepada konsolidator ; 8.1.4. Menerima kembali dari konsolidator lembar Pemberitahuan Ekspor yang telah mendapat persetujuan muat, sesuai peruntukannya; 8.2. Konsolidator melakukan kegiatan sebagai berikut : 8.2.1. Menerima copy invoice dan packing list dari eksportir; 8.2.2. Menerima barang ekspor dari eksportir ; 8.2.3. Menerima Pemberitahuan Ekspor dan lampirannya dari eksportir untuk proses pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean; 8.2.4. Mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengawasan stuffing dalam rangkap 2 kepada Pejabat Bea dan Cukai, selambatlambatnya 3(tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan;
8.2.5. Menerima kembali lembar ke-2 permohonan pemeriksaan dan pengawasan stuffing yang telah disetujui oleh Pejabat Bea dan Cukai; 8.2.6. Menyiapkan barang untuk diperiksa ; 8.2.7. Melakukan stuffing dan diawasi Pegawai Dinas Luar; 8.2.8. Membuat PKBE rangkap-2 untuk proses pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean ; 8.2.9. Membawa barang ekspor ke Kawasan Pabean ; 8.2.10. Menyerahkan PKBE rangkap 2 kepada Pegawai Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean; 8.2.11. Menerima kembali PKBE lembar asli yang telah di cap "MASUK KAWASAN PABEAN" dari Pegawai Dinas Luar ; 8.2.12. Mengajukan lembar asli PKBE beserta Pemberitahuan Ekspor kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk mendapatkan persetujuan muat ; 8.2.13. Menerima kembali lembar asli PKBE beserta Pemberitahuan Ekspor yang telah mendapat persetujuan muat dari Pejabat Bea dan Cukai sesuai peruntukannya ; 8.2.14. Menyerahkan Pemberitahuan Ekspor yang telah mendapat persetujuan muat kepada eksportir. 8.3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut : 8.3.1. Menerima permohonan pemeriksaan fisik dan penga-wasan stuffing rangkap 2(dua) dari konsolidator, selam-bat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilakukan ; 8.3.2. Menerima Pemberitahuan Ekspor dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan, dari konsolidator ; 8.3.3. Membukukan Pemberitahuan Ekspor ke dalam Buku Catatan Pabean; 8.3.4. Memberikan nomor dan tanggal pendaftaran dari Buku Catatan Pabean pada seluruh lembar Pemberitahuan Ekspor dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan;
8.3.5. Menunjuk Petugas Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan; 8.3.6. Menyerahkan lembar asli permohonan pengawasan stuffing kepada Pegawai Dinas Luar yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan stuffing dan atau penyegelan; 8.3.7. Menyerahkan kembali lembar ke-2 permohonan pemeriksaan dan pengawasan stuffing kepada konsolidator ; 8.3.8. Meneliti hasil pemeriksaan fisik, dan mencantumkan kesimpulan hasil pemeriksaan pada seluruh lembar Pem-beritahuan Ekspor; 8.3.9. Memberikan persetujuan untuk distuffing, dalam hal kedapatan sesuai; 8.3.10. Menyelesaikan hasil pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal kedapatan tidak sesuai ; 8.3.11. Menerima kembali lembar asli permohonan pengawasan stuffing yang telah dibubuhi catatan/laporan penga-wasan stuffing, dari Pegawai Dinas Luar ; 8.3.12. Menerima lembar asli PKBE dan Pemberitahuan Ekspor yang telah dibubuhi cap"MASUK KAWASAN PABEAN" beserta dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan, dari Konsolidator ; 8.3.13. Menerima lembar ke-2 PKBE yang telah dibubuhi cap"MASUK KAWASAN PABEAN", dari Pegawai Dinas Luar; 8.3.14. Mengembalikan satu lembar Pemberitahuan Ekspor yang telah diselesaikan sesuai peruntukannya beserta lembar asli PKBE kepada Konsolidator untuk keperluan ekspor-tir. 8.4. Pemeriksa melakukan kegiatan sebagai berikut : 8.4.1. Menerima Pemberitahuan Ekspor lembar untuk Kantor Pabean beserta dokumen pelengkap pabean yang diperlukan sebagai dasar pemeriksaan, dari Pejabat Bea dan Cukai ; 8.4.2. Melakukan pemeriksaan fisik sesuai instruksi ; 8.4.3. Mencatat hasil pemeriksaan fisik pada Pemberitahuan Pabean; 8.4.4. Menyerahkan kembali Pemberitahuan Pabean yang telah dibubuhi catatan hasil pemeriksaan, kepada Pejabat Bea dan Cukai ;
8.5. Pegawai Dinas Luar melakukan kegiatan sebagai berikut; 8.5.1. Menerima lembar asli permohonan pengawasan stuffing barang ekspor yang diperiksa fisik yang akan digabung -kan dengan barang ekspor lainnya, dari Pejabat Bea dan Cukai; 8.5.2. Melakukan pengawasan stuffing ; 8.5.3. Membubuhkan segel setelah stuffing selesai; 8.5.4. Mencatat hasil pengawasan stuffing dan nomor segel pada lembar asli permohonan pengawasan stuffing dan PKBE ; 8.5.5. Menyerahkan lembar permohonan pengawasan jadual stuff-ing kepada Pejabat Bea d an Cukai ;
DIREKTUR JENDERAL
SOEHARDJO NIP. 060013988 Lampiran VIII Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : ................. Tanggal : ................. TATACARA PENGAJUAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN PENGANGKUTAN BARANG ASAL DAERAH PABEAN (PPBADP) DARI SATU TEMPAT KE TEMPAT LAIN MELALUI LUAR DAERAH PABEAN 1. Pengajuan dan penatausahaan PPBADP di tempat pemuatan. 1.1. Pengangkut atau kuasanya mengajukan PPBADP rangkap 3 (tiga) ke Kantor Pabean tempat pemuatan. 1.2. Kantor Pabean tempat pemuatan melakukan kegiatan sebagai
berikut : 1.2.1. Membukukan PPBADP ke dalam Buku Catatan Pabean; 1.2.2. Memberi nomor dan tanggal pada setiap lembar PPBADP sesuai nomor urut dan tanggal pembukuan pada Buku Catatan Pabean; 1.2.3. Memeriksa kebenaran pemberitahuan mengenai nomor dan jumlah peti kemas/kemasan; 1.2.4. Mencantumkan hasil pemeriksaan pada kolom Hasil Pemeriksaan dalam PPBADP; 1.2.5. Memberikan persetujuan muat da n menetapkan jangka waktu penyelesaian PPBADP di Kantor Pabean tujuan, dengan cara mengisi kolom untuk Kantor Pabean tempat pemuatan; 1.2.6. Mendistribusikan PPBADP sesuai peruntukannya; 1.2.6.1. lembar asli untuk melindungi pengangkutan barang sampai ke Kantor Pabean tujuan; 1.2.6.2. lembar ke-2 untuk arsip Kantor Pabean tempat pemuatan; 1.2.6.3. lembar ke-3 untuk Biro Pusat Statistik (BPS). 1.2.7. Menyampaikan pemberitahuan melalui radiogram/faksimile atau sarana tercepat lainnya ke Kantor Pabean tujuan , tentang adanya pengangkutan barang asal daerah pabean dengan menyebutkan nomor dan tanggal PPBADP. 1.2.8. Mencatat pengembalian lembar asli PPBADP dari Kantor Pabean tujuan pada keterangan Buku Catatan Pabean. 1.2.9. Meminta konfirmasi penyelesaian PPBADP ke Kantor Pabean tujuan, dalam hal lembar asli PPBADP belum diterima kembali setelah jangka waktu yang ditetapkan. 2. Pengajuan dan penatausahaan PPBADP di Kantor Pabean tujuan. 2.1. Pengangkut atau kuasanya menyerahkan lembar asli PPBADP kepada Kantor Pabean tujuan. 2.2. Kantor Pabean tujuan melakukan kegiatan sebagai berikut : 2.2.1. Menerima pemberitahuan melalui radiogram/faksimile atau sarana tercepat lainnya dari Kantor Pabean pemuatan, tentang adanya
pengangkutan barang asal daerah pabean yang melalui luar daerah pabean; 2.2.2. Menerima lembar asli PPBADP dari pengangkut; 2.2.3. Membukukan PPBADP ke dalam Buku Bantu PPBADP; 2.2.4. Mencocokkan lembar asli PPBADP dengan pemberitahuan melalui radiogram /faksimile atau sarana tercepat lainnya yang diterima dari Kantor Pabean pemuatan; 2.2.5. Memeriksa kebenaran pemberitahuan mengenai nomor dan jumlah peti kemas/kemasan; 2.2.6. Mencantumkan hasil pemeriksaan pada kolom Hasil Pemeriksaan dalam PPBADP; 2.2.7. Mengirim kembali lembar asli PPBADP ke Kantor Pabean pemuatan dengan surat pengantar, dalam hal hasil pemeriksaan telah sesuai; 2.2.8. Memberikan konfirmasi penyelesaian PPBADP ke Kantor Pabean tempat pemuatan, dalam hal ada permintaan;
DIREKTUR JENDERAL
SOEHARDJO NIP. 060013988
