KEPABEANAN DALAM EKSPOR IMPOR Materi 2 Administrasi Kepabeaan & Ekspor Impor Anni Rahimah, SAB, MAB Prodi Bisnis Internasional Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2
KEPABEANAN Segala sesuatu yang behubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. a. Bea masuk >> pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor b. Bea keluar >> pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang ekspor
Tugas & Fungsi Bea dan Cukai 1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya 2. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat degan industri sejenis luar negeri. 3. Memberantas penyelundupan 4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara 5. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.
Kepabeanan di Bidang Impor
Kedatangan Sarana Pengangkut
Inward Manifest
BC1.1
daftar : penumpang dan/atau awak sarkut, bekal sarkut, perlengkapan/inventaris sarkut, stowage plan, daftar senpi & amunisi, obat-obatan
Inward Manifest (Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut ) adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalaui laut, udara dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean.
Pembongkaran & Penimbunan Barang Impor Pembongkaran a. Kawasan Pabean b. Tempat lain setelah mendapat ijin dari Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan atau pejabat yang ditunjukknya .
Penimbunan a. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) b. Gudang atau lapangan penimbunan milik importir setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut .
TPS : bangunan dan/atau lapangan penimbunan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
Pengeluaran Barang Impor • Impor Untuk Dipakai • Impor Untuk Tujuan Sementara • Tujuan TPB (Tempat Penimbunan Berikat) / bounded warehouse. • Tujuan TPS (Tempat Penimbunan Sementara) • Angkut lanjut / angkut terus • Re-ekspor
Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Kawasan Pabean/ tempat lain yang diperlakukan = TPS
Kecuali: PIB
Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
– barang pindahan; – barang impor melalui jasa titipan; – barang penumpang dan awak sarana pengangkut; – barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos Indonesia; – barang impor pelintas batas.
Jalur Prioritas Fasilitas dalam mekanisme pelayanan kepabeanan dalam bidang impor yang diberian kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan kriteria yagn ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat.
Fasilitas dan Kemudahan Jalur Prioritas • Tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana pada jalur hijau dan jalur merah • Bila diperlukan, pemeriksaan fisik barang hanya akan dilakukan di gudang pemilik barang/gudang importir • Pembayaran bea masuk berkala (pada akhir bulan setelah bulan realisasi impor) untuk barang impor berupa bahan baku, bahan penolong dan bahan modal • Pembongkaran barang impor dari kapal bisa dilakukan dengan truck loading, yakni barang dibongkar dari kapal dan dari crane kapal, dan langsung dimuat ke atas truk tanpa harus ditimbun di gudang lini I terlebih dahulu • Penyerahan PIB paling lama lima hari kerja.
Jalur Hijau Jalur hijau adalah mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi baik dan memenuhi persyaratan / kriteria yang ditentukan sehingga terhadap importasinya hanya dilakukan penelitian dokumen. Jalur ini diperuntukkan bagi perusahaan yang secara rutin mengimpor barang yang sama, misal pabrik tepung terigu mengimpor butir-butir gandum.
Jalur Merah Jalur merah adalah mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor terhadap suatu importasi yang dilakukan melalui penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Jalur ini diperuntukkan bagi perusahaan yang berpotensi terjadinya illegal activities.
Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI Tarif advalorum: BM = nilai pabean (NDPBM) X pembebanan BM Tarif spesifik : BM = jumlah satuan barang X pembebanan BM
Cara Penghitungan PPN, PPnBM, dan PPh
PPN = % PPN x (nilai pabean + BM + cukai) PPnBM = % PPnBM x (nilai pabean + BM + cukai) PPh = % PPh x (nilai pabean + BM + cukai) BM dibayar, ditangguhkan dan/atau ditanggung pemerintah
KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Prosedur Pemasukan Barang Ekspor Ke kawasan pabean NPE PEB + PPB PERMOHONAN MUAT BARANG CURAH PKBE + NPE
KPPBC
PETUGAS PINTU
COCOKKAN PETIKEMAS TELITI SEGEL COCOKKAN NO.SEGEL/PEB + PPB
EKSPORTIR
COCOK & SESUAI
TTD NPE/PKB E
TDK COCOK/SESUAI
P2
EKSPOR DARI TPB PEMERIKSA DOKUMEN EKSPOR MENYAMPAIKAN COPY NPE YANG SUDAH DITANDATANGANI PETUGAS PINTU KEPADA KPPBC YANG MENGAWASI TPB
BEA KELUAR Bea Keluar: pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan yg dikenakan thd barang ekspor. Barang Ekspor yg dikenakan bea keluar: ⁻ Rotan ⁻ Kayu ⁻ Kelapa sawit ⁻ Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya ⁻ Biji kakao Perhitungan bea keluar: Tarif Bea Keluar secara Advalorum: Tarif bea keluar x Jumlah satuan barang x harga ekspor per satuan barang x nilai tukar mata uang
Tarif Bea Keluar secara Spesifik: Tarif bea keluar per satuan barang dalam satuan mata uang x Jumlah satuan barang x nilai tukar mata uang
PEMBAYARAN BEA KELUAR paling lambat pada saat penyampaian PEB paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut
Barang ekspor dengan karakteristik tertentu
PASAL 8 AYAT (3) PP 55 THN 2008 : Menteri dapat menetapkan barang ekspor dengan karakteristik tertentu
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
Kewajiban Perusahaan : •Memasang papan Nama •Lapor Perubahan DIPER (30 hr)
PENGUSAHA/IMP Via Media Elektronik
•Melakukan kegiatan sesuai ijin (12 bln)
DIPER
14 hari setelah tidak menerima DIPER Penelitian Admin dan Lap (Kantor Wilayah)
ya
tidak
3 hari BA Kesimpulan Hasil Survey
Sesuai/ tidak Sesuai
NIPER
ya
PENGAJUAN FASILITAS PEMBEBASAN BM SERTA PPN DAN PPnBM TIDAK DIPUNGUT
•Dilampiri BCF.KT 01 (rencana EKS/IMP 1 th, rincian keb. BB, Kantor Pabean tempat Pengeluaran Barang) Baru : •Kontrak Ekspor 1 tahun sebelumnya •Copy NPWP •Uraian Proses produksi
PENGUSAHA/IMP Via Media Elektronik PERMOHONAN
14 hari
tidak ya
Sesuai /tidak Sesuai
Penelitian (Kanwil)
3 hari
SKEP
ya
Skep Pembebasan memuat : •Hasil produksi, Uraian Barang, tarif/HS, estimasi jmh satuan •PS dan SHP •BB asal impor
KAWASAN BERIKAT Adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) Adalah perseroan terbatas, koperasi yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan pra-sarana guna keperluan pihak lain di KB yang diselenggarakannya berdasarkan persetujuan untuk menyelenggarakan KB
PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) Adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di Kawasan Berikat
FASILITAS YANG DIBERIKAN KEPADA PKB/PDKB PENANGGUHAN BM & TIDAK DIPUNGUT PPN, PPNBM DAN PPH PASAL22 IMPOR ATAS PEMASUKAN : • Mesin atau peralatan, peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai PKB/PDKB • Mesin dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB • Bahan baku untuk diolah di PDKB PEMBEBASAN CUKAI ATAS PEMASUKAN : • Barang kena cukai untuk diolah lebih lanjut PEMBEBASAN BM DAN CUKAI, SERTA TIDAK DIPUNGUT PPN, PPNBM, dan PPH PASAL 22 IMPOR ATAS PENGELUARAN : • Barang yang ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan
FASILITAS YANG DIBERIKAN KEPADA PKB/PDKB TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPNBM ATAS : • Pemasukan BKP dari DPIL • Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut • Pengeluaran barang/bahan ke perusahaan industri di DPIL/PDKB lainnya dalam rangka sub kontrak • Penyerahan kembali BKP hasil Sub Kontrak oleh PKP di DPIL/PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal • Peminjaman mesin/peralatan pabrik dalam rangka Sub Kontrak kepada Perusahaan Industri di DPIL/PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal
FASILITAS YANG DIBERIKAN KEPADA PKB/PDKB • Mesin ex impor > 2 th sejak pengimporannya atau sejak menjadi asset perusahaan dapat dipindahtangankan ke DPIL dengan pembebasan BM • Jaminan berupa SSB untuk PDKB yang tergolong Daftar Putih untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PDKB yang dipersyaratkan untuk mempertaruhkan jaminan • PDKB dapat mensubkonkan sebagian kegiatan pengolahan (kecuali pekerjaan pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, sortir dan pengepakan) kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya • Mesin/peralatan pabrik untuk subkontrak dapat dipinjamkan kepada subkontraktor untuk jangka waktu paling lama 12 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 2 x 12 bulan
GUDANG BERIKAT
SUATU BANGUNAN ATAU TEMPAT DENGAN BATASBATAS TERTENTU YANG DIDALAMNYA DILAKUKAN KEGIATAN USAHA PENIMBUNAN, PENGEMASAN, PENYORTIRAN, PENGEPAKAN, PEMBERIAN MERK/ LABEL, PEMOTONGAN ATAU KEGIATAN LAIN DALAM RANGKA FUNGSINYA SEBAGAI PUSAT DISTRIBUSI BARANG-BARANG ASAL IMPOR UNTUK TUJUAN DIMASUKKAN KE DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA, KAWASAN BERIKAT ATAUPUN DIREEKSPOR TANPA ADANYA PENGOLAHAN
PGB (Penyelenggara Gudang Berikat) Adalah PT atau Koperasi yang memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di Gudang Berikat
PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) Adalah PT atau Koperasi yang nyata-nyata melakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemebrian merek/label, pemotongan atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor di Gudang Berikat
29
26-Feb-13
Fair .co m
PPGB DAN PGB YANG BERTINDAK SEBAGAI PPGB WAJIB MEMPERTARUHKAN JAMINAN KE BENDAHARAWAN
BESARNYA JAMINAN DIDASARKAN PADA PERHITUNGAN KEWAJIBAN UNTUK MASA IMPORTASI TIGA BULAN KEDEPAN
26-Feb-13
Fair.com
30
LARANGAN PGB DILARANG : 1. MEMINJAMKAN ATAU MEMINDAHTANGANKAN BARANG/PERALATAN ASAL IMPOR TANPA PERSETUJUAN DIRJEN 2. MEMPERGUNAKAN BARANG/ PERALATAN ASAL IMPOR
UNTUK KEGIATAN DI LUAR GB
3. PPGB DILARANG MENIMBUN BARANG ASAL DPIL DI DALAM GB YANG DIKELOLANYA.
31
26-Feb-13
Fair .co m
S E L E S A I
