TATA NIAGA HASIL PERTANIAN
AGUS DWI NUGROHO FAKULTAS PERTANIAN UGM
Fungsi Tata Niaga Biaya Tata Niaga
Efisiensi Tata Niaga Ekspor dan Impor
Fungsi Pertukaran (pembelian & penjualan)
Fungsi Fisik (penyimpanan, prosesing & transportasi)
• melibatkan kegiatan yang menyangkut pengalihan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya dalam sistem pemasaran
• meliputi penyimpanan, transportasi dan prosesing sehingga menambah kegunaan waktu, tempat, nilai dan bentuk
Fungsi Fasilitasi (Grading dan Standarisasi, Finansial, Menanggung Risiko & Informasi Pasar)
• Kegiatan yang dapat membantu sistem pemasaran agar mampu beroperasi lebih lancar
EMPAT KEGUNAAN PEMASARAN Kegunaan bentuk (form utility) Mengubah bentuk bahan mentah dan menciptakan sesuatu yang baru atau proses mengolah
Kegunaan tempat (place utility) Produk tersedia di suatu tempat saat konsumen menginginkannya (pengangkutan)
EMPAT KEGUNAAN PEMASARAN Kegunaan waktu (time utility) Produk tersedia saat konsumen menginginkan (penyimpanan)
Kegunaan milik (possession utility) Mempersiapkan perpindahan hak milik produk dari penjual ke konsumen
PEMASARAN NON PERTANIAN • Lokasi produsen terkonsentrasi dan barang yang dihasilkan dapat direncanakan • Sifat distributif : penurunan volume dari produsen sampai ke konsumen.
SUMBER :SUDIYONO (2001)
PEMASARAN PERTANIAN • Produk dihasilkan terpisah dan umumnya bahan mentah serta dalam jumlah yang relatif sedikit • untuk menutup biaya lembaga pemasaran diperlukan volume perdagangan yang cukup besar. • Pemasaran produk pertanian dari proses konsentrasi dan diakhiri dengan distribusi
SUMBER :SUDIYONO (2001)
Perbedaan
Pertanian
Lokasi produsen Volum
barang
Terpencar-pencar
Non pertanian Terkonsentrasi
yang Jumlah relatif kecil Jumlah besar
dihasilkan Penentuan mutu,
dan
jumlah, disesuaikan
Cermat
waktu
pembuatan Barang yang dihasilkan Bahan mentah
Barang setengah jadi/jadi
Sifat pemasaran
Konsentrasi distributif
Distributif
organisasi jaringan kerja yang terdiri dari agensi dan lembaga yang bersama-sama melaksanakan semua kegiatan untuk menghubungkan produsen dengan pemakai untuk menyelesaikan tugas pemasaran
• Saluran nol : produsen, konsumen • Saluran satu tingkat : produsen, pengecer, konsumen • Saluran dua tingkat : produsen, pedagang pengumpul, pengecer, konsumen • Saluran tiga tingkat : produsen, pedagang pengumpul, pedagang pengumpul besar, pengecer, konsumen
Rincian Biaya Tata Niaga 1. Biaya Persiapan & Biaya Pengepakan Meliputi biaya pembersihan, sortasi dan grading, juga biaya pengepakan (packaging) tergantung tujuan tempat penjualan
Sortasi
Grading
Rincian Biaya Tata Niaga 2. Biaya Handling Biaya melakukan pengepakan (packed) dan pembukaan pak (unpacked), bongkar muat di berbagai tingkat lembaga pemasaran.
3. Biaya Produk yang Hilang Produk pertanian dalam proses pemasarannya banyak mengalami susut baik berat maupun kualitas 4. Biaya Transportasi Biaya mengangkut produk dari satu tempat ke tempat lain 5. Biaya penyimpanan
6. Biaya Prosesing Besarnya biaya prosesing tergantung biaya BBM, biaya depresiasi, pajak, upah TK, dll.
7. Pungutan, Komisi, dan Pembayaran Tidak Resmi contoh : retribusi pasar, komisi ke broker, pajak, pungli.
• Pada proses tata niaga, pihak-pihak yang terlibat dalam pemasaran mengeluarkan biaya dan memperoleh keuntungan (marjin) sehingga terjadi perbedaan harga di tingkat produsen dan harga yang harus dibayarkan konsumen.
Konsep Marjin Pemasaran (Marketing Margin) Marjin Pemasaran:
… selisih harga di tingkat konsumen (retailer) dan harga di tingkat produsen (petani) M = Pr - Pp
17/01/2017
21
Menurut Azzaino dipengaruhi
(1982),
marjin
pemasaran
Harga di tingkat petani Jumlah tahap yang dilalui volume produksi
Jarak produsen dengan konsumen
EFISIENSI TATA NIAGA • Menurut Mubyarto (1982) cit Talumingan 1995, ukuran efisiensi tata niaga apabila memenuhi : a) mampu menyampaikan hasil dari pelaku produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya, b) mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan pemasaran barang tersebut.
Faktor-faktor yang dapat sebagai ukuran efisiensi tata niaga . • banyaknya pelaku pemasaran yang terlibat dalam suatu rantai pemasaran
MARJIN
• besarnya marjin dan
• biaya variabel pemasaran.
1 Produk pertanian memiliki ciri membutuhkan penangan khusus No.
Produksi
1.
Mudah rusak / busuk
2.
Makan tempat (“rowa”)
3.
Musiman
4.
Kualitas beragam
5.
Letaknya di pedesaan
khas
yang
Upaya / usaha
Keinginan Konsumen
Penyimpanan, Pengolahan, Distribusi
Selalu segar / fresh
Pengolahan dan Distribusi
Praktis & mudah disimpan
Penyimpanan & pengolahan
Selalu tersedia setiap saat
Sortasi dan standarisasi
Sesuai selera
Distribusi, pengangkutan, pengolahan
Perkotaan
1 Rantai pemasaran panjang sehingga tidak efisien 2 Nilai tambah rendah karena masih dijual bentuk mentah 3 Tidak memadainya fasilitas pemasaran dan informasi pasar 4 Peraturan yang kurang memadai untuk menciptakan pasar yang efisien
DEFINISI EKSPOR tindakan untuk mengirimkan dan menjual barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. dengan mengharap pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komunikasi dengan memakai bahasa asing
MANFAAT EKSPOR meningkatkan pendapatan devisa atau pendapatan baik negara maupun pelaku usaha, membuka lapangan pekerjaan.
DEFINISI IMPOR tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri.
MANFAAT IMPOR memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri, memperoleh teknologi baru dan bahan baku industri
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEBIJAKAN TARIF Pungutan Bea Masuk
KEBIJAKAN NON TARIF Kebijakan Selain Bea Masuk
E-I BERAS
E-I JAGUNG Export-Import Miaze $1,200,000.00
$1,000,000.00
$800,000.00
$600,000.00
$400,000.00
$200,000.00
$-
$(200,000.00) Export Value (000 US$)
Import Value (000 US$)
Linear (Export Value (000 US$))
Linear (Import Value (000 US$))
E-I KEDELAI
E-I BAWANG MERAH
E-I CABAI
E-I JERUK
E-I MANGGA
E-I SAPI
E-I AYAM
DAFTAR PUSTAKA • FAOSTAT. Export and Import Indonesia • Talumingan, 1995. Efisiensi pemasaran sayuran dataran tinggi di kecamatan modoinding kabupaten minahasa. Tesis. UGM
PEMBANGUNAN PERTANIAN AGUS DWI NUGROHO FAKULTAS PERTANIAN UGM
TEMA SUB TEMA Pembangunan Pertanian Model-model pembangunan Syarat-syarat pembangunan
PEMBANGUNAN PERTANIAN Proses menambah produksi pertanian untuk konsumen yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha petani dengan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangan manusia di dalam perkembangan tumbuhtumbuhan dan hewan.
PEMBANGUNAN PERTANIAN
Fokus pembangunan pertanian modern memperhatikan pengawetan tanah, pencegahan erosi, dan sebagainya yang dapat menjamin bahwa penambahan produksi dapat berlangsung untuk waktu yang tidak terbatas
MODEL PEMBANGUNAN PERTANIAN
The resource exploitation model atau the frontier mode • Kondisi sumberdaya alam kurang produktif dapat dieksploitasi untuk menghasilkan pertumbuhan output pertanian.
LAHAN GAMBUT
LAHAN RAWA
• Model ini relevan pada kawasan hunian yang lahannya cukup tersedia. namun tidak menyediakan pemahaman cukup terhadap masalah saat sisa lahan kurang produktif sudah habis.
The Conservation Model • merekomendasikan integrated farming system atau crop-livestock system melalui pendaurulangan hara tanaman dalam bentuk pupuk kandang untuk memelihara kesuburan . PAKAN
PUPUK
The diffusion model • Kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi bertujuan meningkatkan daya guna potensinya • Merupakan dasar penghubung antar ilmu pertanian dan ilmu ekonomi. •
The high –pay off input • Petani kecil-miskin di negara sedang berkembang akan rasional mengalokasikan sumberdaya yang ada. Contohnya pemanfaatan teknologi dan pupuk. • berkaitan erat dengan modal dan teknologi.
SYARAT PEMBANGUNAN PERTANIAN
• Menurut Mosher (1960) :
Syarat mutlak • wajib untuk pelaksanaan pembangunan pertanian
Syarat pelancar • berfungsi mempercepat pembangunan pertanian
pelaksanaan
Syarat Mutlak
Pasar Hasil Pertanian • Kepercayaan petani terhadap sistem pemasaran menentukan keputusan petani memilih komoditas. • Faktor yang mempengaruhi : (1) pelayanan pihak pemasar (swasta, koperasi, pemerintah), (2) kinerja sistem pemasaran sebelumnya, (3) fluktuasi dan prediktabilitas harga, dan (4) tersedianya fasilitas prosesing.
PASAR APUNG BANJARMASIN
AGROWISATA
PASAR IKAN TSUKIJI (JEPANG) → Pasar ikan terbesar dunia, pasokan ikan per hari 2.800 ton
Sistem Lelang Cabai di Kulon Progo
Minimarket lokal di Kulon Progo
Teknologi yang senantiasa berubah • Teknologi stagnan → produksi akan sama maka butuh teknologi baru • Teknologi baru dapat berasal dari (1) praktik petani, (2) daerah lain, dan (3) hasil percobaan • Tidak ada negara berhasil mencapai pembangunan pertanian tanpa lembaga penelitian dan pengembangan pertanian
PRAKTIK PETANI Singkong Mukibat
Beras Hitam
Ubi Cilembu
Pisang di Papua
Sistem Surjan
Budidaya Lahan Pasir
DAERAH LAIN Buah naga dari Papua diadopsi di DIY
Pepaya California
HASIL PERCOBAAN Kedelai Hitam dari Fakultas Pertanian
Padi varietas IR 64 penemuan IRRI Filipina
Irigasi Center Pivot untuk Jagung dan kopi (tanpa tenaga kerja)
Irigasi Center Pivot untuk Jagung dan kopi (tanpa tenaga kerja)
Tersedianya Saprodi dan Alsintan Secara Lokal • Kebanyakan dihasilkan industri serta sebagian dihasilkan non industri
Syarat saprodi/teknologi diterima petani : profitability, physical compatibility, mudah diterapkan, menghemat TK dan waktu, dan tidak memerlukan biaya yang besar
Insentif Produksi Bagi Petani (1) harga input dan harga output
HARGA INPUT RENDAH Misal subsidi dan jaminan harga
HARGA OUTPUT TINGGI
PETANI BERSEMANGAT MENGUSAHAKAN USAHATANI
(2) bagian hasil yang diterima petani, dan (3) tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan rumah tangga tani.
LAHAN
MODAL
TENAGA KERJA
Transportasi • Transportasi baik
INPUT MURAH
HASIL BAGUS
• Biaya transportasi bergantung : berat atau volume barang, jarak, jumlah setiap kali mengangkut, dan macam alat angkut
Syarat Pelancar
Pendidikan Untuk Pembangunan (1) pendidikan dasar dan lanjutan, meliputi pendidikan formal di sekolah dan lainnya (2) pendidikan pembangunan untuk petani, untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan petani
Pendidikan Untuk Pembangunan (3) pelatihan untuk teknisi pertanian, fungsi menyiapkan teknisi pertanian yang profesional → ahli dalam teknis; paham pembangunan pertanian, petani dan komunitasnya (4) pendidikan pertanian bagi masyarakat perkotaan, diperlukan karena banyak diantara orang kota dapat mempengaruhi proses pembangunan pertanian
Kredit Pertanian
KREDIT
Kesulitan Akses Faktor dan Sarana Produksi
Produksi Rendah
Petani Miskin
Pendapatan Rendah
Siklus Kemiskinan Petani
kenaikan hasil harga diterima pada waktu panen biaya kredit berupa bunga dan biaya pengurusan denda kemudahan akses, dan
diperoleh saat dibutuhkan
Ada lima macam kredit untuk petani yaitu (1) kredit dikembalikan dalam bentuk hasil pertanian misal Perkebunan Inti Rakyat (PIR) kelapa sawit (2) kredit dengan pengawasan berupa barang dan uang yang pemberiannya disertai bimbingan teknis (3) kredit Bank prosedur dan skema kredit bervariasi, misal KKPE dan KUR
(4) kredit koperasi (5) kredit perorangan misalnya pedagang, pemilik tanah, pelepas uang dan sebagainya. meskipun bunga tinggi namun disukai petani
CONTOH PROGRAM KREDIT Bimas Nasional Disempurnakan Petani diwajibkan mengambil kredit
Kredit Usaha Tani (1985) 1) Menggunakan pendekatan kelompok 2) Sumber dana KLBI dan risiko ditanggung pemerintah 3) Pelaksana bank umum dan 4) gagal dikarenakan tingginya tunggakan kredit
KUT Baru (1997) Hampir sama dengan KUT lama, yang berubah pelaksana Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil & Menengah
CONTOH PROGRAM KREDIT
Kredit Ketahanan Pangan (2000) 1) kredit untuk tanaman pangan (padi dan palawija), tebu, peternakan, perikanan, dan pengadaan pangan dan 2) Sumber dana dari bank pelaksana dan risiko kredit ditanggung bank pelaksana sebesar 50 persen, sisanya ditanggung oleh konsorsium (untuk KKP tanaman pangan), sementara KKP nonpangan risiko ditanggung bank pelaksana.
Kegiatan Kelompok Tani
pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian prasarana pertanian (irigasi, jalan desa dan sebagainya), pengendalian hama dan penyakit,
kegiatan koperasi pertanian,
pengaturan-pengaturan petani
kegiatan politik petani
di
kalangan
Perbaikan dan Perluasan Areal Pertanian Perbaikan kualitas lahan meliputi konservasi, drainase, dan irigasi (intensifikasi) sedangkan perluasan lahan pertanian (ekstensifikasi) dapat dilakukan dengan merubah rawa, hutan menjadi lahan pertanian.
KEPEMILIKAN LAHAN DI DIY Golongan Luas Lahan (m2)
<1000 1000-1999 2000-4999 5000-9999 10000-19999 20000-29999 ≥30000 JUMLAH
Rumah Tangga Usaha Pertumbuhan Pertanian 2003 2013 Absolut % 198,202 157,002 -41,200 -20.79 119,323 118,659 -664 -0.56 164,077 149,273 -14,804 -9.02 69,252 54,092 -15,160 -21.89 20,265 14,289 -5,976 -29.49 2,807 1,718 -1,089 -38.80 994 748 -246 -24.75 574,920 495,781 -79,139 -13.77
Sumber : Sensus Pertanian (2013)
Budidaya Padi dengan metode System of Rice Intensification
44
Pencetakan sawah untuk menambah areal tanam 45
Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional Perencanaan pembangunan pertanian nasional meliputi perencanaan kebijakan dan program pemerintah terkait pemilikan dan penguasaan lahan, pajak, nilai tukar, tarif, harga-harga domestik, investasi publik
LUAS TANAM LUAS TANAM
PRODUKSI PRODUKSI
JUMLAH TERNAK
DAFTAR PUSTAKA Mardikanto, T. 1993. Penyuluhan Pembangungan. Surakarta: UNS Press.
PEMBANGUNAN PERTANIAN
AGUS DWI NUGROHO FAKULTAS PERTANIAN UGM
Teknologi & Pembangunan Pertanian Pembangunan Pertanian Indonesia
TEMA SUB TEMA Pembangunan Pertanian Teknologi dan pembangunan pertanian Pembangunan pertanian di Indonesia
TEKNOLOGI DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN • Pembangunan pertanian merupakan pembangunan ekonomi sosial kelembagaan, teknologi, dan mungkin masih banyak aspek-aspek lainnya di sektor pertanian.
TEKNOLOGI DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN • Soedarsono Hadisapoetro mengemukakan bahwa pembangunan pertanian menghasilkan perubahan-perubahan : (1) dalam susunan kekuatan dalam masyarakat, (2) dalam produksi, produktivitas dan pendapatan, (3) dalam alat-alat dan bahan produksi, (4) dalam tujuan ekonominya dari subsisten ke komersial, dan (5) dalam corak sosial dari tertutup ke arah terbuka
TEKNOLOGI DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN • Empat kriteria utama pembangunan pertanian yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, pengangguran dan kemiskinan • Pengukuran lain sering disebut quality of life yakni kesehatan, konsumsi, pemenuhan gizi, pendidikan dan budaya, keamanan, kesuburan ibu, tingkat kematian bayi, umur harapan hidup dan lain-lain
KONTRIBUSI PERTANIAN (Hayami) : menghasilkan atau menghemat devisa
menghasilkan pangan bahan baku untuk sektor industri dan jasa
Transfer surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri
pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri
PEMBANGUNAN PERTANIAN DUNIA • Sejak pertengahan dasawarsa 1960-an berbagai negara sudah berhasil dengan gemilang dalam produksi pangan. • Meksiko → negara pengimpor gandum → swasembada bahkan mengekspor; alasan penemuan jenis gandum dari Meksiko (Mexican dwarf wheat) • Kemudian diintroduksi ke India namun hanya berkembang di Punjab
PEMBANGUNAN PERTANIAN DUNIA • Penyebab keberhasilan antara lain karena peranan Punjab Agricultural University, sifat petani efisien dan mencintai lahannya, petani sudah mengenal pupuk dan kemikalia, mekanisasi, perhatian pemerintah, irigasi, pemasaran, koperasi → Revolusi Hijau
PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA 1958 → pendirian Perusahaan Negara Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (BMPT), di Jawa membentuk unit Padi Sentra dan di luar Jawa membentuk unitunit Mekartani 1959 dibentuk program Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) untuk mewujudkan swasembada beras.
1963/64 diadakan Demonstrasi Panca Usaha : (1) penggunaan bibit unggul, (2) pupuk, (3) cara bercocok tanam, (4) pengairan, dan (5) pemberantasan hama dan penyakit
1964/65 dijadikan Demas (demonstrasi massal) dengan plot lebih luas (50 ha tiap desa) melibatkan petani dibina oleh penyuluh mahasiswa pertanian
1967/68 ada Bimas baru dengan menggunakan varietas dari IRRI, (PB 5 dan PB 8) mula-mula dibina oleh mahasiswa kemudian oleh PPL.
1970/71 menjadi BNYD (Bimas Nasional yang Disempurnakan) dilengkapi subsidi harga input, stabilisasi harga beras, stok penyangga BULOG dengan pendekatan unit desa (BRI Unit Desa, BUUD/KUD, PPL, Kios sarana produksi)
1979/80 ada program Insus (intensifikasi khusus) dengan memberi peranan kelompok tani sehamparan, penyuluhan Sistem Laku (latihan dan kunjungan)
1984 tercapai swasembada beras yang dan bertahan sekitar 10 tahun serta mendapat penghargaan dari FAO.
1985 ada program Supra Insus mendorong kerjasama antara kelompok hamparan dan paket teknologi sapta usaha dengan tambahan pupuk berimbang dan zat tumbuh.
MODEL PEMBANGUNAN STRUKTURAL • Proses pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang mengikuti pertumbuhan pendapatan perkapita. • Perubahan struktur ekonomi yang semula didominasi oleh sektor primer (pertanian) ke sektor-sektor non-primer (industri, pedagangan dan jasa).
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PERTANIAN
• menggantikan model pembangunan pertanian menggunakan teknologi kimiawi • Definisi : pengelolaan dan konservasi atau pelestarian sumberdaya alam, dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan manusia secara berkesinambungan untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang
PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN • Revolusi hijau mengakibatkan polusi lingkungan, hilangnya sumberdaya genetik dan kurangnya kemampuan ekosistem dalam proses regenerasi kesuburan tanah • Pertanian berkelanjutan menggunakan sumberdaya lokal dan sekecil mungkin tergantung pada bahan kimia, memasukkan kearifan lokal (indigeneous wisdom) berdasar pengetahuan tradisional (indigeneous knowledge) dan teknologi asli (indigeneous technology)
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS • Pembangunan agro sebagai satu kesatuan sistem secara simultan dan harmonis. meliputi subsistem agribisnis hulu, subsistem usahatani (on farm), subsistem hilir dan subsistem pendukung.
1. Penekatan perencanaan : dominasi perencanaan terpusat → terdesentralisasi 2. Orientasi pembangunan : peningkatan produksi → peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. 3. Perubahan penekanan menghasilkan produk tanaman primer → produk olahan 4. Perubahan teknologi padat karya → teknologi padat modal dan mekanisasi pertanian 5. Perubahan dominasi peran pemerintah → semakin besarnya peran masyarakat dan swasta
PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN NASIONAL • BIMAS s.d Supra Insus → swasembada beras 1984
• UPSUS PAJALE → Swasembada produksi padi, jagung kedelai tahun 2017
• Perkebunan Inti Rakyat (PIR) → pola pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti dan perkebunan rakyat sekitarnya sebagai plasma
• Gerakan Nasional Kakao (GERNAS) Kakao → peremajaan, rehabilitasi dan intensifikas tanaman kakao
• Tebu Rakyat Intensifikasi → penanaman tebu untuk menunjang industri gula dan meningkatkan pendapatan petani
• Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Hutan Rakyat (HR) → masyarakat diperbolehkan menanam di sekitar wilayah hutan
• Gertak Birahi Insenminasi Buatan (GBIB) → meningkatkan jumlah dan kualitas sapi/kerbau
PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
AGUS DWI NUGROHO FAKULTAS PERTANIAN UGM
TEMA SUBTEMA Peranan Pemerintah dalam Kebijakan harga Pembangunan Pertanian Kebijakan infrastruktur
KEBIJAKAN PEMERINTAH Kebijakan harga
Kebijakan subsidi dan fasilitasi
Kebijakan intervensi
Kebijakan perdagangan
Kebijakan struktural
TUJUAN (UU. Pangan No 18 Tahun 2012) Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
KEBIJAKAN HARGA
INPUT SUBCIDY → Harga Input
KEBIJAKAN HARGA
Tujuan Meningkatkan kesejahteraan petani
PRICE SUPPORT → Harga Output
produksi
dan
KEBIJAKAN HARGA • Faktor mempengaruhi harga ada
Faktor Internal • Biaya produksi • Karakteristik produk • Tujuan perusahaan
Faktor Eksternal • Harga pesaing • Elastisitas permintaan • Psikologis konsumen
KEBIJAKAN HARGA Kebijakan harga pangan berperan dalam memantapkan 1. ketahanan pangan, 2. ketahanan ekonomi, dan 3. ketahanan politik nasional Contoh kasus 1965 dan 1997
Krisis Pangan Dunia
Harga pangan terus menerus meningkat menjadi peringatan sekaligus ancaman
KEBIJAKAN HARGA Beberapa kebijakan harga : 1. kebijakan perberasan (Harga Pembelian Pemerintah atau HPP), 2. kebijakan Stabilisasi Harga Kedelai (SHK), 3. pemantauan harga pangan pokok pada hari-hari besar keagamaan dan nasional (HBKN)
KEBIJAKAN HARGA • Price Support → mengurangi risiko usahatani sehingga produksi pertanian terjamin, adopsi teknologi dan efisiensi usahatani termasuk penanganan pasca panen lebih baik • Contoh kebijakan harga dasar (floor price) → harga dasar padi ditetapkan 1969/1970 dan bertahan lama, sedangkan jagung dan kedelai hanya beberapa tahun saja
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) • Alasan : Panen raya → stok melimpah → harga turun → petani merugi • Pelaksana pembelian HPP adalah BULOG • Saat ini BULOG membeli dari penggilingan padi
- mula-mula menggunakan “rumus tani” dengan harga padi karung lumbung = harga urea - Berubah menjadi R/C rasio = 2 - Awal 90’an memasukkan juga inflasi dan harga beras internasional
KEBIJAKAN HARGA Rata-Rata Harga Gabah dan Kelompok Kualitas di Tingkat Petani, 2008-2014 (rupiah/kg) 14000
Rendah
12000
10000
8000
Gabah Kering Giling
6000
4000
Gabah kering Panen
2000
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
November
September
Juli
Mei
Maret
Januari
November
September
Juli
Mei
Maret
Januari
November
September
Juli
Mei
Maret
Januari
November
September
Juli
Mei
Maret
0.25
Januari
November
September
Juli
Mei
Maret
Januari
Indeks Keparahan Harga Gabah yang Berada di Bawah HPP, 2010-2014 Gabah Kering Panen Tingkat Petani
0.2
0.15
0.1
Gabah Kering Panen Tingkat Petani
0.05
0
HARGA GABAH DAN BERAS VS HPP TAHUN 1994-2014 November 2014 Rp.9.178/kg (39,06% diatas HPP)
November 2013 Rp8.683/kg (31,56% diatas HPP)
November 2013 Rp.4.241/kg (26,61% diatas HPP)
November 2014 Rp.4.612/kg (37,67% diatas HPP)
• Selisih harga gabah dan beras dibandingkan dengan HPP tahun 2014 jauh lebih tinggi (37,67% - 39,06%) dari pada tahun 2013 pada periode yang sama (26,61% - 31,56%) • Pergerakan harga beras akhir tahun 2014 terlihat terus meningkat.
Sumber : Creed Rice Market
Harga beras di Indonesia berada jauh di atas harga beras paritas impor dari Thailand dan Vietnam dengan selisih yang cenderung melebar
Stabilisasi Harga Kedelai (SHK) • Impor kedelai Indonesia 60-70% dari kebutuhan nasional • harga kedelai lokal ataupun impor terus mengalami kenaikan • Upaya pemerintah mestabilkan harga kedelai : penyediaan informasi perkembangan harga kedelai tingkat produsen dan konsumen, harga internasional, neraca ketersediaan dan kebutuhan kedelai serta analisis usaha tani kedelai
Harga dunia dari Worldbank
• Margin antara Paritas Impor dengan harga jual eceran semakin lebar, sehingga pedagang mengambil keuntungan yg besar • Importir kedele terbatas pada pelaku tertentu mengendalikan harga
TAHUN 2017 INDONESIA DITARGETKAN SWASEMBADA KEDELAI. SASARAN PROVITAS
MENINGKATNYA PROVITAS
KEDELAI 2015 MINIMAL 1,57
0,2 ton/ha
ton/ha PAT-PIP (areal tanam baru)
GP-PTT (Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu)
PRODUK UTAMA KEDELAI AMERIKA
PRODUK BARU NON PANGAN
Anggaran APBN Lingkup Kementerian Pertanian dan Pekerjaan Umum dalam Mendukung Ketahanan Pangan 2009 2010 2011 2012 2013 (Trilyun rupiah) I. Kementerian Negara/Lembaga 12,8 11,1 20,2 23,3 22,5 1. 018 Kementerian Pertanian 7,7 8,0 16,0 18,2 16,4 2. 033 Kementerian PU (irigasi) 5,1 3,1 4,2 5,1 6,1 II. Non K/L 36,9 39,2 37,6 40,8 49,5 1. Subsidi 32,9 35,7 33,0 33,1 40,9 a. Subsidi Pangan 13,0 15,2 16,5 19,1 21,5 b. Subsidi Pupuk 18,3 18,4 16,3 14,0 17,9 c. Subsidi Benih 1,6 2,2 0,1 0,1 1,5 2. Belanja Lain-lain 1,0 1,0 1,5 4,5 4,4 a. Cadangan beras pemerintah 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 b. Cadangan stabilisasi pangan 1,4 2,0 c. Cadangan benih nasional 0,5 0,3 0,4 d. Cadangan ketahanan pangan 0,7 3. Transfer ke Daerah (DAK) 3,0 2,5 3,1 3,2 4,2 a. DAK Irigasi 1,5 1,0 1,3 1,3 1,6 Uraian
2014 22,1 15,5 6,6 50,3 41,4 18,8 21,0 1,6 4,0 2,0 2,0 0,0 4,9 2,3
Subsidi Pupuk • Penetapan alokasi kebutuhan pupuk dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk (HET) bersubsidi per tahunnya oleh Kementan • Kementan juga menyalurkan dana subsidi kepada produsen pupuk
Perkembangan Realisasi Subsidi Pupuk 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 *
Alokasi 9.480.749 9.733.224 10.528.920 8.611.050 7.778.000
Volume (Ton) Realisasi % 7.358.000 77,61 8.397.134 86,27 8.913.290 84,66 8.858.365 102,87 3.906.018 50,22
Subsidi Benih • Subsidi benih tanaman pangan : Kementan bekerja sama dengan PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani untuk menyediakan benih unggul bermutu untuk menunjang kegiatan SL-PTT padi, jagung dan kedelai • Untuk subsektor hortikultura kebutuhan benih dipenuhi dari produksi dalam negeri (Balai Benih Hortikultura, penangkar benih, produsen benih swasta) dan pemasukan benih dari luar negeri
Realisasi Penyaluran BLBU 2010-2012 dan Benih Bersubsidi Tahun 2013 No
Komoditas
BLBU (Ton)
Subsidi Benih (2013)
2010
2011
2012
1 Padi Inbrida
63.475
69.203
57.247
46.987 1.879.484
2 Padi Hibrida
6.439
5.814
2.777
1.810
3 Padi Lahan Kering
6.985
12.175
10.695
3 Jagung Komposit
(Ton)
(Ha)
120.676
365 14.593
4 Jagung Hibrida
13.904
7.626
3.870
5 Kedelai
20.408
12.000
12.037
2.426
6 Kacang Tanah
7.356 86.626
52.186 2.115.315
Jumlah
118.567 106.818
598 39.922 60.640
KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR • Infrastruktur memiliki peranan penting sebagai penggerak pembangunan pertanian. • Komponen meliputi air/irigasi dan alsintan • Dari alokasi anggaran untuk Ketahanan Pangan yang dialokasikan pemerintah pada tahun 2014, sebanyak Rp 31,5 triliun atau 43,5% dari total anggaran digunakan untuk prasarana dan sarana
Anggaran APBN di Lingkup Kementerian Pertanian dan Pekerjaan Umum dalam Mendukung Ketahanan Pangan Tahun 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 (Trilyun rupiah) I. Kementerian Negara/Lembaga 12,8 11,1 20,2 23,3 22,5 1. 018 Kementerian Pertanian 7,7 8,0 16,0 18,2 16,4 2. 033 Kementerian PU (irigasi) 5,1 3,1 4,2 5,1 6,1 II. Non K/L 36,9 39,2 37,6 40,8 49,5 1. Subsidi 32,9 35,7 33,0 33,1 40,9 a. Subsidi Pangan 13,0 15,2 16,5 19,1 21,5 b. Subsidi Pupuk 18,3 18,4 16,3 14,0 17,9 c. Subsidi Benih 1,6 2,2 0,1 0,1 1,5 2. Belanja Lain-lain 1,0 1,0 1,5 4,5 4,4 a. Cadangan beras pemerintah 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 b. Cadangan stabilisasi pangan 1,4 2,0 c. Cadangan benih nasional 0,5 0,3 0,4 d. Cadangan ketahanan pangan 0,7 3. Transfer ke Daerah (DAK) 3,0 2,5 3,1 3,2 4,2 a. DAK Irigasi 1,5 1,0 1,3 1,3 1,6 Uraian
2014 22,1 15,5 6,6 50,3 41,4 18,8 21,0 1,6 4,0 2,0 2,0 0,0 4,9 2,3
INFRASTRUKTUR PRODUKSI PERTANIAN
Waduk Rencana pembangunan waduk 2015-2019 adalah 49 waduk
Irigasi Perbaikan saluran irigasi yang dilakukan Kementerian Pertanian selama tahun 2011-2013 seluas 1.264.053 hektar (realisasi program berkisar 91-99 %)
Keunggulan Konstruksi Ferrocement: Cepat, Awet, Efisien Air (memperkecil kebocoran)
• Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air. • Namun kenyataannya tidak semua petani/P3A mampu memperbaiki jaringan tersier sehingga Kementerian Pertanian membantu untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak
Kondisi Jaringan Irigasi berdasarkan Kewenangan Penanganan di Indonesia Tahun 2012
Kondisi Jaringan
Kewenangan Pusat Provinsi Kab./Kota
Total (Ha)
Jaringan Baik (Ha)
1.250.100 555.057
1.676.141 3.481.298
Jaringan Rusak (Ha)
1.064.900 868.165
1.815.820 3.748.885
Jumlah (Ha)
2.315.000 1.423.222 3.491.961 7.230.183
Penyaluran Alsintan Tahun 2010-2014
FUNGSI ALSINTAN Mekanisasi untuk akselerasi dan peningkatan mutu produk dan daya saing produk pertanian baik primer maupun olahannya;
Bantuan traktor dan pompa air dalam rangka mekanisasi pertanian
38
Trantor Roda 4 untuk olah tanah (Operator tidak kena panas dan hujan)
Rice Tranplanter (OperatorTanam tanpa kena lumpur)
Combine Harvester untuk panen padi (losses rendah dan mutu gabah bagus)
INFRASTRUKTUR PEMASARAN
STA TEMPEL
Pasar Beras Cipinang
Pasar Induk Kramatjati
TALAAD (THAILAND)
45
DAFTAR PUSTAKA • Kementerian Pertanian. 2015. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 20152019
PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
AGUS DWI NUGROHO FAKULTAS PERTANIAN UGM
TEMA SUBTEMA Peranan Pemerintah dalam Kebijakan kelembagaan Pembangunan Pertanian Kebijakan ekspor dan impor
KELEMBAGAAN • organisasi yang aktivitasnya dikoordinasikan melalui mekanisme administrasi atau komando • aturan main membatasi aktivitas anggota dan pengurus untuk mencapai tujuan Cara – kebiasaan – tata kelakuan – adat
JENIS KELEMBAGAAN PERTANIAN .
kelembagaan penyedia sarana produksi kelembagaan usahatani kelembagaan keuangan (penyedia kredit produksi),
kelembagaan pengolahan hasil pertanian, kelembagaan pemasaran
kelembagaan penyuluhan
KELEMBAGAAN PENYEDIA SAPRODI
JENIS ASOSIASI (APPI & ANPI)
PRODUSEN
DISTRIBUSI
Dibutuhkan saprodi
BPTP
balai
penelitian
BALITKABI
PUSLITKOKA
penyedia
BALAI PADI SUKAMANDI
BALITSA
UPT BAROANGAN
BPTKP DIY
JOGJA BENIH
BALAI GROBOGAN Genjah
Potensi Hasil : 4,2 ton/ha Umur : 76 hari Bobot : 18-21 g/100 biji
ANJASMORO Adaptasi luas Hasil : 2,3 ton/ha Umur : 87 hari Bobot : 15 g/100 biji
BURANGRANG Genjah
Hasil : 2,5 ton/ha Umur : 81 hari Bobot : 16 g/100 biji
Tingkat nasional dan provinsi, kabupaten dan kecamatan ditangani BUMN dan swasta (produsen, distributor, penyalur).
BUMN BENIH
PUPUK
SWASTA
sedang di tingkat desa/kelurahan ditangani swasta (pengecer), koperasi ataupun gapoktan/poktan.
BENIH Jumlah
Kabupaten/Kota
Status
Gunung. Kidul
Bantul
Kulon Progo
Sleman
Kota Jogja
Produsen
16
24
20
21
2
83
Penyalur
13
16
22
7
1
59
Total
29
40
42
28
3
142
Sumber : BPSBP DIY
KELEMBAGAAN USAHATANI
mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usahatani dalam rangka meningkatkan produksi pertanian
RUMAH TANGGA TANI
LSM
POKTAN
GAPOKTAN
KERAGAAN KELEMBAGAAN PETANI DAN EKONOMI PETANI NO 1 2 3
JUMLAH (UNIT) 456.116 58.202
BENTUK POKTAN GAPOKTAN KELEMBAGAAN EKONOMI (KOPTAN, LAINNYA)
PETANI BUMP
13.245
FUNGSI POKTAN 1. wadah perencanaan produksi secara kolektif (pola, jenis, kuantitas dan siklus) dan pemasaran produk pertanian
TANAM SERENTAK
LELANG CABAI
MANFAAT 2. wahana kerjasama antar anggota
3. kelas belajar di antara petani/ anggota kelompok tani.
Kelembagaan petani akan baik apabila: 1) tumbuh dari petani sendiri 2) Pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala 3) Memiliki kekuatan kelembagaan formal
Bagan Alur Kerja Gapoktan untuk Poktan
4
KELEMBAGAAN KEUANGAN
• • • •
Bank Koperasi LKMA Perorangan
Chao-Berrof, 2014 : Whenever development stakeholders and bankers talk about financing agriculture or economic activities in rural areas in developing countries, they inevitably express reservations about risks, constraints, unprofitability, costs, and bad repayment records
Posisi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi Sektor
2010
2011
2012
Pertanian 92 525 116 210 150 399 Perindustrian 274 330 343 002 444 149 Pertambangan 60 495 85 532 101 669 Perdagangan 346 226 414 509 554 802 Jasa-jasa 149 992r 182 191 r 167 963 r Lainnya 860 033r 1 082 240 r 1 319 072 r
2013
2014
186 278 r 221 903 574 386 r 655 019 124 886 r 139 469 713 387 r 804 035 160 487 r 839 547 1 567 722 r 1 047 944
Persentase Rumah Tangga Usaha Tani di DIY Menurut Sumber Pembiayaan Tidak Persentase Biaya Sendiri Menggunak 1%-24,99% 25%50%75%an Biaya 49,99% 74,99% 99,99% Sendiri Padi Sawah Padi Ladang 2,99 2,99 2,99 Jagung 2,69 2,69 2,69 Kedelai 2,23 2,79 Kacang 4,13 1,83 2,29 Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Sumber : Ongkos Usahatani, BPS (2011)
Komoditas
100%
91,03 91,94 94,97 91,74 -
Persentase Alasan Utama Rumah Tangga Usaha Tani di DIY Tidak Meminjam dari Bank Komoditas
Padi Sawah Padi Ladang Jagung
Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tidak Proses Tidak Suku Bunga Lokasi BerbelitTinggi Tahu Punya Bank Belit Prosedur Agunan Relaitf Jauh 11,11 8,89 24,44 6,67 11,11 10,20 4,08 28,57 6,12 9,18
Kedelai 14,77 Kacang Tanah 12,16 Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar
-
4,55 8,11 -
18,18 21,62 -
Sumber : Ongkos Usahatani, BPS (2011)
9,09 5,41
3,41 8,11
-
-
Lainnya
37,78 41,84 50,00 44,59 -
• Pembentukan Lembaga Permodalan yang dibutuhkan sesuai ciri khas pertanian • Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) in Thailand; • Village banks (Unit Desas) of Bank Rakyat Indonesia – BRI-UD; and • Grameen Bank (GB) in Bangladesh
Kunci keberhasilan lembaga keuangan (Meyer, 2014): 1. Beroperasi di daerah populasi padat; 2. Adanya kebijakan ekonomi, pedesaan dan pertanian yang baik, 3. Infrastruktur pedesaan yang cukup baik 4. Otonomi manajemen serta pelatihan bagi staf tentang manajemen dan akuntabilitas
5. Inovatif dan low-cost operating systems; 6. Penerapan terms and conditions yang tepat; 7. Pengembangan sistem informasi manajemen yang baik (planning, control, and monitoring); 8. Mobilisasi kuat pada saving (mengurangi kebutuhan pada dana eksternal).
KELEMBAGAAN PENGOLAH HASIL
Lembaga yang menyangkut usaha dan pengolahan hasil pertanian setelah panen
Kelembagaan yang melakukan usaha di bidang pasca panen PENGEPAKAN
PERONTOKAN
GRADING DAN SORTASI
Kelembagaan usaha di bidang pengolahan
Kelembagaan lumbung pangan masyarakat
KELEMBAGAAN PEMASARAN
Fluktuasi harga jika dibiarkan maka mekanisme pasar yang bekerja
Infrastruktur pemasaran belum mencukupi
• Fungsi : menyalurkan jasa dan komoditas dari produsen ke konsumen akhir A. Merchant Middlemen (Perantara): 1. Collectors / Pedagang pengumpul 2. Wholesalers / Pedagang besar 3. Retailers / Pengecer
B. Agent Middlemen: 1. Brokers / Pialang 2. Commision men / Makelaar
C. Speculative Middlemen (Spekulan) D. Processors (Pengolah) and Manufacturers (Pabrikan) E. Facilitative organizations
17/01/2017
40
Peran BULOG Dalam Kedaulatan Pangan: Stabilisasi Harga dan Pasokan PANGAN PETANI/NELAYAN/P ETERNAK PRODUSEN
JARINGAN SEMUT : UPGB & Satgas Penggilingan/ Industri Pengolahan
PENYERAPAN HASIL DALAM NEGERI CBP ideal = 1,52 – 1,85 juta ton
STOK PANGAN NASIONAL
PENGAMANAN HARGA PRODUSEN
Informasi Harga dan Pasar STABILISASI HARGA KONSUMEN
JARINGAN SEMUT (Satgas OP, Pedagang Eceran/Koperasi
KONSUMEN / RTS
Pedagang Grosir
Ekspor apabila lebih;
Impor apabila kurang;
BULOGMart Operasi Pasar LUAR NEGERI
Pemerintah Daerah
Bantuan/Subsidi
KELEMBAGAAN PENYULUHAN
Menurut UU SP3K Th 2006: proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan diri dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sbg upaya utk meningkatkan efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dlm pelestarian fungsi lingkungan hidup
KELEMBAGAAN PENYULUHAN • • • •
Tingkat nasional BPSDMP Kementan Tingkat kabupaten BKPP Tingkat kecamatan BPP Penyuluhan terkadang melibatkan swasta
A. PROVINSI No. 1.
2.
3.
Jumlah (Unit) Badan Koordinasi Penyuluhan 22 - Ditetapkan dengan Perda 22 - Ditetapkan dengan Pergub Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 10 - Ditetapkan dengan Perda 7 - Ditetapkan dengan Pergub 3 Bagian dari Dinas lingkup Pertanian, Perianan 2 dan Kehutanan Bentuk kelembagaan
Jumlah (Unit) Per November 2015
34
B. KABUPATEN/KOTA No.
1.
2.
3.
Bentuk kelembagaan
Jumlah (Unit) Badan Pelaksana Penyuluhan 154 - Ditetapkan dengan Perda 130 - Ditetapkan dengan Perbup/Perwali 24 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan 186 Pangan - Ditetapkan dengan Perda 179 - Ditetapkan dengan Pergub 7 Bagian dari Dinas lingkup Pertanian, Perianan 174 dan Kehutanan 514 Jumlah (Unit) Per November 2015
C. KECAMATAN No.
1.
2. 3.
Bentuk kelembagaan
Balai Penyuluhan Pertanian, Kehutanan (BP3K) Bangunan milik sendiri - Kondisi baik - Kondisi rusak Bangunan sewa/pinjam Tidak dilaporkan Jumlah (Unit)
Per Juni 2015
Perikanan
Jumlah (Unit)
dan 4.492 4.166 326 741 95 5.328
D. DESA/KELURAHAN (KELEMBAGAAN PENYULUHAN MILIK MASYARAKAT DESA) No. Bentuk kelembagaan 1 POSLUHDES
Jumlah (Unit) 7.112
Nama lembaga Kelompok Tani
Lokasi Desa
Peran/Fungsi Kelembagaan Produksi komoditas, koordinasi anggota kelompok Gabungan Kelompok Desa dan Fasilitas, peningkatan skala usaha, Tani kecamatan koordinasi kelompok tani, penguatan akses sumberdaya, promosi produk, pelatihan Koperasi Pertanian Desa dan Pengadaan bibit unggul, pengadaan pupuk, Kecamatan, pengadaan alsintan, obat-obatan, Kabupaten permodalan, gudang/penyimpanan, perdagangan Usaha Kecil dan Desa, Menengah/industri Kecamatan, Pengolahan Kabupaten Kecamatan Laboratorium pengujian pertanian Balai penyuluhan dan Kecamatan pelatihan pertanian Balai benih Kecamatan
Pengolahan dan perdagangan
Layanan pengujian, pelatihan, pembinaan standarisasi Transfer pengetahuan, teknologi, manajemen usaha, promosi, pendampingan Produksi bibit unggul, pelatihan, pendampingan
Nama lembaga Lokasi Peran/Fungsi Kelembagaan SKPD Pembina (Dinas Kecamatan dan Pelayanan, pembinaan, pendampingan, fasilitas, promosi Pertanian, Perkebunan dan kabupaten Peternakan; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan; Pasar Produk Pertanian Kecamatan dan Transaksi jual beli/pedagangan dan Kabupaten promosi Asosiasi perdagangan Kecamatan dan Kemitraan usaha, promosi Kabupaten Lembaga pembiayaan Desa, Kecamatan Pembiayaan usaha terkait berbagai dan Kabupaten Bank konvensional aktivitas pertanian (penyediaan BPR input, proses produksi, pasca PNPM panen, pengolahan, perdagangan Koperasi simpan dan transportasi serta usaha penunjang lainnya) pinjam CSR Dana hibah
Nama lembaga Lokasi Badan penamaman Kabupaten modal dan badan perizinan daerah Kabupaten KADIN Pemerintah daerah
Desa, Kecamatan dan Kabupaten
Peran/Fungsi Kelembagaan Perizinan, fasilitasi investasi
Promosi produk, pameran, pelatihan, dll Fasilitasi, pembinaan, perizinan
KEBIJAKAN EKSPOR
KEBIJAKAN EKSPOR DALAM NEGERI KEBIJAKAN PAJAK (pembebanan, keringanan, pengembalian ataupun pengenaan)
FASILITASI KREDIT PERBANKAN MURAH PENETAPAN PROSEDUR MUDAH PEMBERIAN SUBSIDI EKSPOR PEMBENTUKAN ASOSIASI EKSPORTIR
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN bounded warehouese (kawasan berikat), bounded island Batam, export processing zone dan lainnya
PEMBATASAN EKSPOR
KEBIJAKAN EKSPOR LUAR NEGERI PEMBENTUKAN INTERNATIONAL TRADE PROMOTION CENTRE (ITPC)
PEMBENTUKAN GENERAL SYSTEM OF PREFERENCY keringanan bea masuk dari negara industri kepada negara berkembang untuk barang manufaktur sebagai hasil United Nation Conference on Trade and Development
KEBIJAKAN EKSPOR LUAR NEGERI
MENJADI ANGGOTA COMMODITY ASSOCIATION OF PRODUCER Misal : ICO, ICCO,
MENJADI ANGGOTA COMMODITY AGREEMENT BETWEEN PRODUCER AND CONSUMER
KEBIJAKAN IMPOR
KEBIJAKAN KEBIJAKAN NON TARIF TARIF Pungutan Bea Masuk
Kebijakan Selain Bea Masuk
• Pengenaan biaya masuk yaitu (Amir, 1999) : 1) Tarif tunggal (single column tariff) : persentase untuk suatu komoditas dari semua negara 2) Tarif umum/konvensional (general/convesntional tariff) : persentase untuk suatu komoditas dari semua negara dan berbeda untuk tiap negara 3) Tarif preferensi (preferential tariff) : persentase diturunkan bahkan sampai nol karena hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara pengekspor
Non Tarif berbagai kebijakan perdangangan selain bea masuk yang dapat mengurangi manfaat perdagangan Larangan impor mutlak
Peraturan pertahanan dan keamanan negara
Kuota impor
Perizinan impor
Ketentuan impor produk tertentu
Peraturan kesehatan/ karantina
Embargo Voluntary Export Restraint Orderly Marketing Agreement
Tahun
Produksi Beras DN
Impor Beras
% Produksi thp Jagung kebut DN
Impor Jagung
% Produksi thp Kedelai kebut DN
Impor Kedelai
% thp kebut
2005
33.573,7
189,6
0,56
12.523,9
185,6
1,46
808,4
1.086,2
57,33
2006
33.762,1
438,1
1,28
11.609,5
1.775,3
13,26
747,6
1.132,1
60,23
2007
35.437,6
1.406,8
3,82
13.287,5
702,0
5,02
592,5
1.411,6
70,44
2008
37.402,1
289,7
0,77
16.317,3
286,5
1,73
775,7
1.173,1
60,20
2009
39.927,3
250,5
0,63
17.629,8
338,8
1,89
974,5
1.314,6
57,43
2010
41.211,0
687,6
1,64
18.327,6
1.527,5
7,69
907,0
1.740,5
65,74
2011
40.769,3
2.750,5
6,32
17.643,3
3.207,7
15,38
851,3
2.088,6
71,04
2012
42.814,8
1.810,4
4,06
19.387,0
1.693.0
8,03
843,2
1.921,2
69,50
2013
44.193,4
472,7
1,06
18.511,9
3.191,0
14,70
800,0
1.785,4
69,06
2014
43.319,4
815,3
1,85
19.032,7
3.178,8
14,31
954,0
1.964,1
67,32
KETERGANTUNG PADA IMPOR MASIH TINGGI
62
PERSOALAN EKONOMI MAKRO
AGUS DWI NUGROHO FAKULTAS PERTANIAN UGM
TEMA SUBTEMA Persoalan Ekonomi Pertanian dan Makro pendapatan nasional Pertanian dan kesempatan kerja
PENDAPATAN NASIONAL
Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan perekonomian dalam periode tertentu, yang dihitung berdasarkan nilai pasar
KONSEP PDB (Produk Domestik Bruto)
PNB (Produk Nasional Bruto)
MANFAAT Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai Memberi informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi Menilai Prestasi Kegiatan Ekonomi
Memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran
PERTANIAN & PENDAPATAN NASIONAL
PERTANIAN DAN PENDAPATAN NASIONAL • Kontribusi PDB pertanian dalam arti sempit (non perikanan dan kehutanan) tahun 2014 berdasarkan harga konstan yaitu Rp 879,23 triliun (10,26 % dari PDB nasional) atau semakin menurun dibandingkan tahun 2010 (10,99 %) • Selama periode 2010-2014, pertumbuhan PDB pertanian sempit berkisar antara 3,47 hingga 4,58 % dengan rata-rata sekitar 3,90 % sedangkan PDB nasional tumbuh sekitar 5,70 %.
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 20002014 Lapangan Usaha
2010
2011
2012
304,777
315,037
328,280
339,561
350,722
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
187,153
190,143
193,139
195,853
195,425
3. INDUSTRI PENGOLAHAN
597,135
633,782
670,191
707,482
741,836
18,050
18,900
20,094
21,255
22,424
150,022
159,123
170,885
182,118
194,093
400,475
437,473
473,153
501,041
524,310
217,980
241,303
265,384
291,404
318,528
221,024
236,147
253,000
272,142
288,351
217,842
232,659
244,807
258,198
273,493
PRODUK DOMESTIK BRUTO
2,314,459
2,464,566
2,618,932
2,769,053
2,909,182
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS
2,171,114
2,322,653
2,481,790
2,635,613
2,779,064
1. PERTANIAN, PETERNAKAN,
2013*
2014**
KEHUTANAN DAN PERIKANAN
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 5. B A N G U N A N 6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH. 9. JASA - JASA
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Tahun 2011-2014
KESEMPATAN KERJA
• Tenaga kerja : orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan produk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga dan masyarakat • Tenaga kerja merupakan salah faktor produksi pertanian
PERTANIAN & KESEMPATAN KERJA
• Selama 2010-2014, pertanian merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, walaupun ada kecenderungan menurun. • Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tahun 2010 sekitar 38,69 juta (35,76%) dan tahun 2014 penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan menjadi 35,76 juta (30,27%).
Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama No .
Lapangan Pekerjaan Utama
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, 43 536 43 243 39 088 39 590 39 220 38 973 Perburuan dan Perikanan 759 111 271 054 261 033 2 Pertambangan dan Penggalian 1 200 510 1 280 889 1 434 961 1 602 706 1 426 454 1 436 370 12 512 13 474 14 541 15 615 14 959 15 254 3 Industri 148 059 562 386 804 674 4 Listrik, Gas dan Air 244 159 240 126 234 347 251 162 252 134 289 193 5 Konstruksi 5 435 909 5 485 338 6 263 797 6 851 291 6 349 387 7 280 086 Perdagangan, Rumah Makan dan 22 094 22 421 22 297 23 517 24 105 24 829 6 Jasa Akomodasi 461 821 686 145 906 734 Transportasi, Pergudangan dan 7 6 167 723 5 486 719 5 006 473 5 052 302 5 096 987 5 113 188 Komunikasi Lembaga Keuangan, Real Estate, 8 Usaha Persewaan dan Jasa 1 436 137 1 664 016 2 577 847 2 696 090 2 898 279 3 031 038 Perusahaan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan 14 442 16 293 15 971 17 328 18 451 18 420 9 Perorangan 450 636 365 732 860 710 10 Lainnya 107 070 109 589 107 416 112 504 112 761 114 628 Total 256 715 309 868 072 026 1
Perkembangan Angkatan Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian Tahun 2010-2014
Pertumbuhan Pangsa Tenaga Kerja Pertanian dan Pertumbuhan Pangsa PDB Pertanian Tahun 2010-2014
Dengan membandingkan tingkat penurunan pangsa tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat penurunan pangsa PDB, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan perkapita tenaga kerja di sektor pertanian semakin membaik (Kementerian Pertanian)
Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Umur Tahun 2008 - 2012 Umur Tenaga Kerja
Tahun
2008
15-29 30-44 45-59 >60 Tahun Tahun Tahun Tahun 9.312.562 13.009.636 10.706.534 5.246.159
38.364.981
2009
9.273.128 13.062.569 10.871.778
5.402.522
38.609.997
2010
8.421.813 13.353.185 11.381.631
5.542.414
38.699.043
2011
8.416.895 12.782.136 10.484.742
4.858.199
36.541.972
2012
8.081.531 12.848.562 10.402.542
5.096.615
36.429.250
Rerata Pertumbuhan
-3.41
-0.45
-0.61
-0.47
Jumlah
-1.25
• Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa diperlukan untuk mengurangi beban tenaga kerja di sektor pertanian. • Namun perpindahan tersebut idealnya proporsional dalam hal umur dan tingkat pendidikan sehingga tetap ada regenerasi yang berkelanjutan.
• Generasi muda lebih tertarik pada sektor industri dan jasa yang pada umumnya lebih menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti
DAFTAR PUSTAKA Kementerian Pertanian. 2015. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019
PERSOALAN EKONOMI MAKRO AGUS DWI NUGROHO FAKULTAS PERTANIAN UGM
TEMA SUBTEMA Persoalan Ekonomi Pertanian dan inflasi Makro Pertanian dan neraca negeri
PERTANIAN DAN INFLASI
• Definisi : kenaikan harga dalam waktu lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa • Penyebab : Demand pull inflation dan Cost push inflation
PERTANIAN DAN INFLASI Rata-Rata Inflasi Indonesia 2008-2014 (%)
Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2009-2013 (Rp/Kg) Tahun
Beras
Daging Daging Minyak Gula Ayam Goreng Umum TerSapi Ras Curah murah
Terigu Kedelai Telur Cabe Bawan Ayam Merah g Merah 8.575 7.639 8.408 13.041 26.905 14.542
2009
6.695
5.477 25.779 59.544 11.025
2010
8.011
6.430 23.897 62.993 12.029 10.090
7.501
8.702 13.471 23.299 16.852
2011
9.341
7.412 23.966 67.077 14.246 10.147
7.538
8.628 15.008 23.763 19.224
2012
10.425
8.281 26.177 76.692 12.956 11.358
7.507
8.843 16.133 24.034 14.651
2013
10.857
8.587 29.841 92.843 13.232 11.874
7.597
9.604 17.676 33.853 36.318
1,92
2,01
5,77
3,42
2,90
4,12
0,52
2,34
4,38
23,87
16,77
<=5
<=5
<=10
<=10
<=5
<=5
<=10
<=10
<=10
<=25
<=25
Rerata CV Target CV
Dampak Inflasi terhadap Pertanian
Terhadap Konsumen • harga komoditas pertanian naik sementara pendapatan masyarakat tetap, maka kuantitas konsumsi berkurang dan peralihan barang dikonsumsi menjadi barang murah..
Terhadap Produksi Pertanian • kemampuan petani membeli faktor produksi berkurang, tingginya tingkat bunga menyebabkan petani kesulitan meningkatkan produksi serta munculnya sifat spekulatif mengarahkan modal pada usaha yang menguntungkan
Cara Mengatasi • Kebijakan moneter : mengurangi uang beredar, meningkatkan suku bunga, menjual surat berharga • Kebijakan fiskal : menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak
PERTANIAN DAN NERACA NEGARA
DEFINISI • Neraca pembayaran (Balance of Payment atau BOP) adalah catatan sistematis semua transaksi ekonomi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman dan sebagainya) yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), yang biasanya dinyatakan dalam dollar AS.
JENIS TRANSAKSI • Transaksi debit yaitu menyebabkan mengalirnya arus uang dalam negeri ke luar negeri. • Transaksi kredit yaitu menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri.
FAKTOR • Perubahan tingkat harga di dalam negeri • Struktur produksi suatu negara • Perubahan posisi utang piutang dengan luar negeri • Pergeseran permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri • Ketidakstabilan perekonomian dalam negeri ditandai dengan menurunnya kegiatan ekspor dan meningkatnya impor • Bencana alam
• Secara keseluruhan neraca perdagangan sektor pertanian masih berada pada posisi surplus karena sumbangan surplus subsektor perkebunan relatif besar, sementara subsektor lainnya cenderung defisit. • Laju pertumbuhan ekspor selama periode 20102014 sebesar 7,4 %/tahun, sementara laju pertumbuhan impor lebih tinggi yaitu sekitar 13,1 %/tahun
Perkembangan Ekspor - Impor dan Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 20102014
Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010-2014 Tanaman Pangan - Ekspor - Impor - Neraca 2 Hortikultura - Ekspor - Impor - Neraca 3 Perkebunan - Ekspor - Impor - Neraca 4 Peternakan - Ekspor - Impor - Neraca PERTANIAN - Ekspor - Impor - Neraca
2010
2011
2012
2013
2014*)
478 No Sub Sektor 3.894 -3.416
585 7.024 -6.439
151 967 6.307 Tahun ( juta US$) 5.659 -6.156 -4.692
560 6.481 -5.921
391 1.293 -902
491 1.686 -1.195
505 1.813 -1.309
784 1.469 -685
752 1.929 -1.176
30.703 6.028 24.675
40.690 8.844 31.846
33.119 3.112 30.007
30.687 2.686 28.002
37.123 5.926 31.197
494 1.232 -737
907 1.191 -284
557 2.698 -2.142
1.243 3.015 -1.772
1.330 3.029 -1.699
32.065 12.447 19.619
42.673 18.744 23.928
34.331 13.931 20.400
33.680 12.828 20.852
39.765 17.365 22.400
1
PERDAGANGAN TANAMAN PANGAN
Dalam posisi defisit (net importer) Komoditas penyumbang impor terbesar → gandum, kedelai, jagung dan beras. Komoditas penyumbang ekspor terbesar adalah ubi kayu.
PERDAGANGAN TANAMAN HORTIKULTURA • masih mengalami defisit. • Kinerja meningkat rata-rata 19,9%/tahun, sedangkan impor tumbuh 12,6 %/tahun. • Buah manggis dan mangga menjadi penyumbang ekspor terbesar sedangkan untuk sayuran adalah kol, wortel, tomat dan kentang. • Sedangkan impor terbesar adalah durian dan jeruk dan untuk sayuran adalah bawang merah, bawang putih, kentang dan wortel.
PERDAGANGAN TANAMAN PERKEBUNAN • Ekspor utama : kakao, tembakau teh, kelapa sawit, karet, kopi dan kelapa. • Sedangkan produk turunan yang diimpor adalah gula dalam bentuk raw sugar. • Ekspor perkebunan hanya tumbuh dengan laju 6,9 %/tahun, sementara impor tumbuh dengan laju sebesar 22,2%/tahun.
PERDAGANGAN PETERNAKAN • Laju pertumbuhan nilai ekspor rata-rata 43,8%/tahun, sedangkan laju pertumbuhan nilai impornya 33,9%/tahun, namun masih defisit perdagangan • Sumber defisit neraca perdagangan peternakan terbesar adalah impor susu, ternak sapi dan daging sapi, sementara sumber surplus hanya ekspor ternak babi yang jumlahnya kecil.
DAFTAR PUSTAKA Kementerian Pertanian. 2015. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019
