1
TARGET PEMBANGUNAN
TPT
Kondisi Terkini NAWACITA
2015
6,18 %
Tk. Kemiskinan
12,22%
2016
5,2 %
10,0 %
RPJMN 2019
4,0-5,0 %
7-8 %
Kondisi Terkini
2015
Gini Rasio
Perkira an 0,40
NAWACITA 2016
0,39
RPJMN 2019
0,36
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita 2008-2014
8 7 6
Rata-rata pertumbuhan nasional = 3,41%
5 4 3 2
Target Pembangunan akan tercapai bila ditopang oleh pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi serta inflasi terkendali
1 0
0
10
20
30
Pendapatan penduduk 40% terbawah
40
50
60
70
80
90
100
Sumber: Susenas 2008-2014, diolah
Strategi Kebijakan RPJMN 2015-2019: Pemerataan Pendapatan antar kelompok masyarakat (satu dari 3 Dimensi Pembangunan Nasional)
3
PERKIRAAN PENDUDUK 40 PERSEN TERENDAH
Empat kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah :
Angkatan kerja yang bekerja tidak penuh terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, rumah tangga buruh perkotaan (buruh industri dsb) Usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga, Penduduk miskin yang tidak memiliki aset termasuk pekerjaan. Sumber : diolah dari Sensus Pertanian BPS, 2013
Nelayan
Petani Gurem
0,9 Juta
14,25 Juta
Rumah tangga buruh perkotaan 9,73 Juta Pekerja Rentan 47,3 juta
Miskin tanpa aset 17 juta
Pekerja Informal Perkotaan
22,39 Juta
Total Perkiraan 64,3 juta 4
INDIKASI PENYEBAB MENINGKATNYA KESENJANGAN 1
Keterbatasan Rumah Tangga Miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan Kesempatan RTM untuk meningkatkan penghidupannya rendah Sisi akses: • Kurangnya jangkauan pelayanan dasar
• Rendahnya akses kredit usaha bagi RTM
• Rendahnya kepemilikan aset RTM terutama lahan produktif
2
Aktivitas ekonomi dan Pasar Tenaga Kerja
Perkembangan ekonomi cenderung ke sektor nonproduksi . Investasi padat modal dan padat skilled labor, dinikmati oleh golongan menengah ke atas.
5
REVIEW: KETERBATASAN KESEMPATAN
Akses terhadap pelayanan dasar bagi 40% MASYARAKAT TERMISKIN di Indonesia pada tahun 2014
Identitas hukum
61%
Akte Lahir
Kesehatan
60%
Imunisasi Lengkap
69%
Persalinan di Faskes
62%
Pemakaian Kontrasepsi
Pendidikan
Air, sanitasi, p erumahan
Perlindungan sosial
69%
56%
Keterbatasan SJSN Pekerja informal
SD Ber-akreditasi B
Air Minum Layak
SMP Ber-akreditasi B
Sanitasi Layak
63%
74%
SMA Ber-akreditasi B
20%
RT Memiliki Hunian Layak 6
7
STRATEGI PEMBANGUNAN 2015-2019
(1) Pembangunan Manusia
(2) Sektor Unggulan (3) Pemerataan
• Pendidikan • Kesehatan • Perumahan • Infrastruktur • Revolusi Mental
• Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi • Kemaritiman dan Kelautan • Pariwisata dan Industri
• Antar Kelompok Masyarakat • Antar Wilayah
Norma Pemba ngunan
Membangun untuk manusia dan masyarakat Pembangunan tidak boleh menciptakan ketimpangan Perhatian khusus diberikan kepada lapisan masyarakat bawah tanpa menghalangi, menghambat dan mengurangi keleluasaan pelaku usaha besar Aktivitas Pembangunan tidak boleh merusak atau menurunkan daya dukung lingkungan 8
Strategi Pembangunan Nasional: DIMENSI PEMBANGUNAN UNTUK PEMERATAAN PERTUMBUHAN INKLUSIF (memaksimalkan potensi ekonomi, menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja, dan ramah keluarga miskin) Memperbesar investasi padat karya untuk menyerap tenaga kerja lebih luas
Memberi Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
Mengurangi beban penduduk miskin/rentan
Menjangkau pelayanan dasar masyarakat terbawah
PEMERATAAN PENDAPATAN -------------Meningkatkan Standar hidup 40% penduduk terbawah
Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan
Memperkuat Basis Perekonomian Perdesaan
Memperbanyak wirausaha muda
9
PRIORITAS NASIONAL
10
MEMPERBESAR INVESTASI PADAT KARYA UNTUK MENYERAP TENAGA KERJA LEBIH LUAS Pembangunan infrastruktur sederhana untuk memberikan kesempatan kerja tanpa mengurangi kualitas pekerjaan
Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan peraturan terkait ketenagakerjaan
IKLIM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
INFRASTRUKTUR PADAT PEKERJA
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA BARU
KEAHLIAN PEKERJA
• Pelatihan komptensi, pemagangan,
• Kebijakan yang mengatur mobilitas, kualitas penduduk, dan kebijakan yang mendukung penyiapan menjelang bonus demografi • Memperkuat sistem administrasi penduduk
• Sistem sertifikasi keahlian
IKLIM USAHA
LAYANAN INFORMASI PASAR KERJA 11
MEMBERI PERHATIAN KHUSUS BAGI UMK DENGAN MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI Kualitas SDM KUMKM
• Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi • Ijin usaha mikro kecil • Antisipasi penanganan dampak bencana • Penataan manajemen usaha
Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha
• Penguatan sentra UMK • Pengorganisasian koperasi/klaster • Kemitraan investasi
Kelembagaan Usaha Bagi UMKM dan Koperasi
Daya Saing UMK dan Koperasi
• Kewirausahaan • Upgrading keterampilan (pemula dan madya): manajemen, teknis, dan perkoperasian • Konsultasi dan pendampingan (PLUT) • Kompetensi SDM berbasis standar
Akses Pembiayaan Bagi UMKM
Nilai Tambah Produk dan Pemasaran
KUR Start up capital Dana bergulir Koperasi simpan pinjam Lembaga keuangan mikro • Sistem resi gudang • • • • •
• Pasar rakyat • Penguatan akses pasar dalam negeri: penataan PKL, koperasi distribusi, fasilitasi promosi • Diversifikasi • Modernisasi bisnis • Green business: energi terbarukan, eco tourism • Standardisasi/sertifikasi • Penguatan akses pasar luar negeri: konsolidasi kargo ekspor, trading house, e-commerce, fasilitasi promosi
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL • Pelibatan masyarakat dalam berorganisasi dan pengambilan keputusan
• Pendampingan Rumah Tangga Miskin (RTM), secara berkelompok
PENDAMPIN GAN
.PARTISIPASI MASYARAKA T
IMPELENTASI UU DESA: PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL -------------------------
• Penciptaan lingkungan yang kondusif, termasuk peran Pemda dan dunia usaha
KETERAMPILA N TENIS UNTUK DAPAT BEKERJA
LIVELIHOOD SUPPORT SYSTEM
• Pengembangan aktifitas ekonomi masyarakat kurang mampu berbasis potensi lokal
FINANCIAL INSTITUTION BERBASIS KOMUNITAS
KEWIRAUSAHAAN
• Pendampingan yang intensif sebelum dan selama masyarakat menjalankan usaha/kerja
• Penguatan akses kredit mikro bagi masyarakat kurang mampu
• Pembekalan keterampilan kerja/usaha
13
MENJANGKAU PELAYANAN DASAR MASYARAKAT TERBAWAH PENINGKATA N KAPASITAS PEMDA dan PENYEDIA LAYANAN
• Pemberdayaan Masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan & kesehatan • Pemberdayaan ekonomi keluarga
PEMBERDAY AAN MASYARAKA T
• Peningkatan pembinaan dan kesertaan KB melalui faskes • Peningkatan jangkauan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pencatatan kependukan, dll) (?)
JANGKAUAN LAYANAN
Akses Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin -----------------30% Masyarakat Miskin Mendapat Pelayanan Dasar
• Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah • Peningkatan tata kelola pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pencatatan kependukan, dll) (?)
• Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang PENYEDIA berkualitas & Inklusif SARANA DAN PRASARANA • Pembangunan infrastruktur yang inklusif
PENCAPAI AN SPM
• Peningakatan mutu dan akses layanan pendidikan, permukiman
14
PENGURANGAN BEBAN PENDUDUK MISKIN/RENTAN • Penyaluran bantuan tunai • Pemenuhan kondisionalitas pendidikan dan kesehatan • Peningkatan kapasitas keluarga • Pelatihan pendamping • Peningkatan inklusi keuangan • Pengurangan pekerja anak
• Penyaluran bantuan tunai • Penjangkauan anak diluar sistem sekolah formal
Pelaksanaan bantuan tunai bersyarat
Bantuan Tunai Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
Subsidi Pangan Masyarakat Berpenghasila n Rendah (RASKIN/ RASTRA)
Bantuan Jaminan Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)
• Monitoring dan Evaluasi • Perbaikan ketepatan sasaran, kuantitas dan kualitas beras • Perbaikan tata kelola pengadaan dan penyaluran beras • Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
• Pemberian subsidi premi kesehatan • Peningkatan derajat kesehatan • Verifikasi-validasi data penerima bantuan iuran secara berkala 15
