Target dan Indikator Pembangunan Nasional Indonesia Berdasarkan Visi- Misi Presiden Joko Widodo(NAWACITA)

Target dan Indikator Pembangunan Nasional Indonesia 2014-‐2019 Berdasarkan Visi-‐Misi Presiden Joko Widodo(NAWACITA)

NO

1

NAWACITA 1: Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

TARGET Politik luar negeri bebas-‐aktif

INDIKATOR 1. Terlaksananya diplomasi bilateral/multilateral untuk mendukung pembangunan nasional melalui diplomasi yang terintegrasi antar-‐Kementerian/Lembaga (antar-‐K/L), aktif, terukur, dan terencana. 2. Terlaksananya negosiasi ulang perjanjian-‐perjanjian internasional yang tidak lagi menguntungkan kepentingan nasional mulai tahun 2015.

2

Melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri khususnya pekerja migran.

3

Kedaulatan maritime

3. Terselesaikannya penetapan batas wilayah negara melalui diplomasi yang aktif dan terencana, pada tahun 2017. 1. X negara menandatangani atau menyepakati untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-‐ hak Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara tersebut, khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2019. 1. Memberantas illegal fishing. a. Penambahan kapal patroli dan memperkuat pengamanan laut. 2. Ekspansi budidaya laut. a. Pemanfaatan potensi budi daya laut hingga 12 juta ha. b. Melakukan ekspansi budidaya laut (perluasan lahan karamba jaring apung 400 ribu ha). c. Memastikan penyediaan modal yang memadai (kredit murah – Bank Agro-‐Maritim). d. Pemberdayaan petani/nelayan. 3. Mengatasi pasar gelap tuna dan pemanfaatan ZEE. a. Membangun industri pengolahan ikan di daerah sumber ikan (mengurangi pasar gelap). b. Meningkatkan produksi tuna dari 800 ribu ton per tahun menjadi 1,5 juta ton per tahun (menambah armada tangkap ikan). c. Mengurangi pasar gelap.

1


NO

TARGET

INDIKATOR d. Membangun pasar ikan modern. e. Menambah pendapatan Rp50-‐60 triliun per tahun. 4. Padat karya sektor maritim. 5. Pertumbuhan pembangunan diluar Jawa membutuhkan penguatan pelabuhan: 19 pelabuhan (Dumai, Padang, Batam, Palembang, Banten, Semarang, Benoa, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Pantoloan, Kendari, Bitung, Bau Bau, Ambon, Sorong, Biak) ditingkatkan untuk menampung vessel 5.000 TEU dan 4 pelabuhan (Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar) untuk menampung hingga vessel 10.000 TEU 6. Penambahan armada untuk menangkap potensi 1,5 juta ton ikan dan penambahan pemanfaatan potensi 400 ribu ha lahan budidaya laut akan mampu menyerap 6,7 juta tenaga kerja baru sektor maritim. 7. Terlaksananya X% pembangunan postur pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan capability-‐based planning (pembangunan kemampuan pertahanan yang diinginkan) sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2010-‐2029 dan pemenuhan 67% Minimum Essential Forces (MEF) untuk Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) pada tahun 2019. 7. X% personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 2019, tersertifikasi dan/atau mendapatkan pendidikan profesional untuk menangani ancaman kepentingan nasional dari penggunaan teknologi tertentu (misal: cyber, kimia, bio teknologi, nuklir). 8. Terlaksananya proses pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) dan Alat Material Khusus (Almatsus) yang akuntabel, efisien, dan efektif pada tahun 2017.

4 5 6

Meningkatkan anggaran pertahanan 1,5% dari GDP dalam 5 tahun ke depan. Mengembangkan industri pertahanan nasional.

1.

Menjamin rasa aman warganegara dengan membangun POLRI yang profesional.

1. Meningkatnya remunerasi berbasis kinerja bagi aparat penegak hukum, khususnya Polisi, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara bertahap mulai tahun 2015.

1. X% Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) dan Alat Material Khusus (Almatsus) diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri pada tahun 2019.

2


NO

TARGET

INDIKATOR 2. Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji , dan kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri secara bertahap selama 5 tahun. Program remunerasi PNS akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas sampai ke level daerah (9 Program Nyata JKW-‐JK). 3. Evaluasi peraturan terkait Polri, termasuk untuk menata kembali kelembagaan dan kewenangan Polri (termasuk perubahan bertahap untuk memastikan: a) Pelaksanaan penyidikan oleh Polri dilakukan dengan koordinasi penuh dengan Kejaksaan b) Kompolnas diberikan kewenangan lebih luar untuk membantu Presiden dalam penentuan arah kebijakan strategis Polri, mengusulkan calon Kapolri, memberi saran terkait anggaran, SDM, sarana dan saran penting lain (penyesuaian dari program Aksi JKW-‐JK)

3

NO

1

NAWACITA 2: Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya TARGET INDIKATOR Memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi 1. Terciptanya transparansi di segala aspek institusi dan aktivitas partai politik pada tahun 2016. sistem kepartaian, Pemilu, dan lembaga perwakilan. 2. Terlaksananya reformasi tatakelola keuangan partai politik dengan menyediakan dana yang memadai sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berdasarkan kalkulasi yang setimpal dengan kinerja partai di Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2019. 3. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menandatangani dan melaksanakan pakta integritas politik yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas dan berdasar pada konstitusi pada tahun 2016. 4. Tidak adanya rangkap jabatan antara jabatan publik dengan jabatan di partai politik. 5. Penurunan biaya kampanye politik dan terciptanya fair competition melalui pembatasan pengeluaran biaya kampanye dan berdasarkan kalkulasi yang setimpal dengan kinerja partai di Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2017. 6. Tersusunnya dan terlaksananya aturan yang membatasi masa jabatan ketua umum Partai Politik (Parpol) maksimum hanya 3 (tiga) periode pada tahun 2017. 7. Tersusunnya dan terlaksananya audit penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik (Parpol) untuk memastikan bahwa Parpol tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang dan kepentingan lainnya pada tahun 2017. 8. Minimum 80% pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Daerah (Pemilukada) mulai tahun 2016. 9. 100% Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan anggaran dan rencana pembangunan daerah pada tahun 2016. 10. Tersedianya mekanisme partisipasi publik untuk menyampaikan masukan terhadap seluruh kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) sebelum kebijakan disahkan oleh pimpinan K/L.

2

Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan.

1. Terbit dan terlaksananya peraturan untuk memastikan pencegahan dan penghapusan seluruh bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, termasuk hak reproduksi perempuan, pada tahun 2015.

4

NO

3

4

NAWACITA 2: Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya TARGET INDIKATOR Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-‐tugas kepresidenan secara lebih efektif. Membangun transparansi tatakelola pemerintahan. 1. Terlaksananya 100% pengisian jabatan strategis aparat penegak hukum melalui standar kinerja, kualifikasi dan screening ketat, serta rekrutmen terbuka, terkomputerisasi dan bersih mulai tahun 2015/2016. 2. 100% aparat penegak hukum yang baru direkrut melalui proses seleksi yang ketat dan terbuka dan bersih, dengan melibatkan pihak ketiga pada tahun 2015. 3. 100% Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) menerapkan sistem rasionalisasi struktural, mutasi, rotasi, promosi pegawai pemerintah secara terbuka berbasis kinerja pada tahun 2016. 4. 100% pelaksanaan Standar Pelayanan Prima (SPP) secara terbuka oleh seluruh instansi pemerintah nasional dan daerah pada tahun 2019. 5. Efektivitas penerapan sanksi dan pendisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkinerja buruk, melanggar prinsip-‐prinsip integritas dan terbukti terlibat dalam kasus korupsi di tahun 2017. 6. Transparansi informasi penyimpangan hukum yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dan pengunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan di urusan kepegawaian pada Januari 2016. 7. Terlaksananya kajian oleh ahli terkait jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) riil yang dibutuhkan instansi penegak hukum dan terlaksananya rightsizing sesuai hasil kajian pada tahun 2015. 8. Terlaksananya proses mutasi dan promosi berbasis kinerja dan kompetensi, bercorak regionalisasi dan mengedepankan spesialisasi pada tahun 2016. 9. Terkoneksinya seluruh basis data (database) nasional dan daerah terkait dengan pengelolaan dan penanganan perkara antar-‐instansi penegak hukum pada tahun 2018. 10. Meningkatnya kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) nasional dan daerah secara terpadu dan menyeluruh (termasuk anggaran, SDM, dsb). 11. Terpetakannya seluruh potensi penerimaan dan pendapatan negara secara lebih akurat pada tahun 2016.

5

NO

NAWACITA 2: Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya TARGET

5

Menjalankan reformasi birokrasi

INDIKATOR 12. 100% kabupaten/kota menyediakan informasi yang bisa diakses secara bebas oleh pelaku usaha tentang potensi pemanfaatan sumber daya lokal yang sejalan dengan kebijakan nasional, terlaksana pada tahun 2016. 13. 100% jabatan di instansi penegak hukum yang membutuhkan keahlian teknis non-‐hukum diisi oleh pegawai yang memiliki keahlian sesuai kualifikasi jabatan struktural dan fungsionalnya pada tahun 2016 melalui rekrutmen terbuka. 1. Penetapan payung hukum yang kuat untuk reformasi birokrasi dan pelayanan publik. 2. Merampingkan struktur organisasi birokrasi yang cenderung gemuk. 3. Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara. 4. Pemberantasan korupsi di kalangan aparatur sipil negara. 5. Terlaksananya penggabungan Kementerian dan lembaga Pemerintah non Kementerian yang terkait dengan sistem aparatur dan kepegawaian, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2017. 6. 100% Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) menerapkan sistem rasionalisasi struktural, mutasi, rotasi, promosi pegawai pemerintah secara terbuka berbasis kinerja pada tahun 2016. 7. Tersusunnya dan terlaksananya aturan rekrutmen pegawai pemerintah baru berbasis multi level entry secara terbuka dan berdasarkan azas meritokrasi di semua tingkat, baik di Pusat maupun Daerah, pada tahun 2017. 8. 100% pegawai pemerintah lulus uji kompetensi sesuai standar oleh lembaga yang berwenang pada tahun 2017. 9. Tercapainya indeks kepuasan pelayanan publik sebesar 5 dari skala 6 pada seluruh instansi pemerintah nasional dan daerah yang memiliki pelayanan publik pada tahun 2019. 10. 100% pelaksanaan Standar Pelayanan Prima (SPP) secara terbuka oleh seluruh instansi pemerintah nasional dan daerah pada tahun 2019. 11. Adanya standarisasi gaji, tunjangan dan fasilitas bagi pejabat negara dan pejabat di posisi penting.

6

NO


6

Membuka partisipasi publik.

INDIKATOR 12. Terselesaikannya seluruh penyesuaian struktural-‐fungsional birokrasi nasional dan daerah sesuai dengan Undang-‐Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan peraturan-‐peraturan pelaksanaannya pada akhir tahun 2015. 13. Terselenggaranya seluruh dukungan kebijakan dan infrastruktural bagi Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung efektivitas dan akuntabilitas kinerjanya pada 2015. 14. Terlaksananya penghematan keuangan negara untuk belanja pegawai dan barang (kendaraan dinas, pola honor, perjalanan dinas, fasilitas dinas, kegiatan) secara bertahap menuju 30% dari APBN dan 40% APBD pada tahun 20191. 1. Adanya pedoman partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-‐undangan pada akhir tahun 2014. 2. 100% kabupaten/kota yang telah merealisasikan pembukaan dan pengelolaan saluran komunikasi dengan masyarakat yang menjamin kerahasiaan dan proteksi pelapor pada tahun 2017. 3. 100% Kementerian/Lembaga (K/L) telah merealisasikan pembukaan dan pengelolaan saluran komunikasi dengan masyarakat yang menjamin kerahasiaan dan proteksi pelapor pada tahun 2015. 4. Tercapainya tingkat kepuasan publik sebesar 75% terhadap tanggapan pemerintah atas aspirasi dan pengaduan masyarakat pada tahun 2016 dan meningkat 10% setiap tahun. 5. 100% Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan anggaran dan rencana pembangunan daerah pada tahun 2016. 6. Tersedianya mekanisme partisipasi publik untuk menyampaikan masukan terhadap seluruh kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) sebelum kebijakan disahkan oleh pimpinan K/L. 7. 100% Kementerian/Lembaga (K/L) telah merealisasikan pembukaan dan pengelolaan saluran komunikasi dengan masyarakat yang menjamin kerahasiaan dan proteksi pelapor pada tahun 2015. 8. Terbentuknya kelembagaan “Public Private Partnership-‐Center” yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2015 guna memaksimalkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan Anggaran

1

Tahun 2014 data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menunjukkan rata-‐rata 40% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimum 50% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk anggaran belanja pegawai dan barang, bukan pelaksanaan program pembangunan.

7

NO


INDIKATOR Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seminimum mungkin. 9. 100% peraturan perundang-‐undangan pusat dan daerah dapat diakses dengan mudah dalam satu situs pemerintah yang antara lain: a. Lengkap: memuat seluruh peraturan perundang-‐undangan (termasuk putusan Mahkamah Konstitusi/MK dan Perda) dan rancangan peraturan. b. Mudah diakses/dicari: memuat indeks peraturan sesuai isu tertentu, jenis dan tahun, menyediakan file yang mengintegrasikan perubahan Undang-‐undang (UU) dan pembatalan UU. c. Memuat warning system: sistem pemberitahuan ke Kementerian/Lembaga (K/L) terkait kapan suatu peraturan pelaksana harus sudah mulai disusun hingga diundangkan. d. Memiliki bahasa yang sederhana: setiap peraturan mengandung rangkuman dari esensi peraturan yang bahasanya mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat agar mudah menelusuri/memahami seluruh halaman peraturan.

8

NO 1 2

NAWACITA 3: Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-‐daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan TARGET Desentralisasi asimetris Pemerataan pembangunan antarwilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia, dan kawasan perbatasan.

INDIKATOR 1. 50% kegiatan usaha berbasis sumber daya lokal didukung oleh pemerintah kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan nasional terlaksana mulai tahun 2016 dan meningkat 10% setiap tahun. 2. 100% kabupaten/kota menyediakan informasi yang bisa diakses secara bebas oleh pelaku usaha tentang potensi pemanfaatan sumber daya lokal yang sejalan dengan kebijakan nasional, terlaksana pada tahun 2016. 3. 100% kabupaten/kota mengidentifikasi kebutuhan teknologi tepat guna untuk mewujudkan potensi sumber daya lokal pada tahun 2016 dan 50% merealisasikannya mulai tahun 2017 dan meningkat 10% setiap tahun. 4. Penurunan rata-‐rata biaya logistik nasional menjadi 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019 (termasuk penurunan biaya logistik di kawasan timur Indonesia dan seluruh Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)). 5. Terbangunnya infrastruktur yang menunjang konektivitas antarwilayah secara terintegrasi dan infrastruktur yang mendukung terealisasinya investasi di 50% kabupaten Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) pada tahun 2019. 6. Terbukanya keterisolasian daerah-‐daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dengan tersedianya infrastruktur fisik yang memadai di 80% kabupaten. 7. Seluruh moda transportasi umum menuju, dari, serta dalam DKI Jakarta dan minimal satu kota percontohan yang terkatagorikan dalam Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penyandang difabilitas, manusia lanjut usia, balita/ibu menyusui, anak, dan ibu hamil mulai tahun 2018. 8. Tersusunnya standar konstruksi yang mengantisipasi terjadinya bencana alam di 100% kabupaten/kota rawan bencana pada tahun 20192.

2

Perlu dipikirkan indikator yang lebih detil seperti waktu diseminasi informasi gempa dan peringatan dini tsunami kepada publik (dalam menit), pembuatan sistem peringatan tsunami menggunakan sistem kabel bawah laut, pemasangan tsunami buoy, radar cuaca (jumlah), hingga memastikan Kabupaten/Kota memiliki rencana penanganan bencana.

9

NO

NAWACITA 3: Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-‐daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan TARGET

INDIKATOR 9. Tersedianya peta rawan bencana alam, informasi dan call center penanganan bencana di 100% kabupaten/kota rawan bencana pada tahun 2017. 10. Terbangunnya sarana dan prasarana untuk melakukan evakuasi korban bencana dan penyaluran bantuan darurat secara memadai di 80% Kabupaten/Kota rawan bencana pada tahun 20183. 11. Tersusunnya mekanisme untuk memastikan pembangunan tempat pengungsian yang layak huni dan manusiawi (termasuk tersedianya sarana sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-‐lain) saat terjadi bencana di 80% kabupaten/kota rawan bencana pada tahun 2018. 12. Pembangunan baru infrastruktur fisik (bangunan, jembatan, jalan, dsb) di 100% kabupaten/kota rawan bencana yang dilakukan dengan standar konstruksi sesuai kondisi wilayahnya pada tahun 2018.

3

Penataan Daerah Otonom Baru (DOB) untuk kesejahteraan rakyat.

1. Terevisinya 50% dari lampiran peta administratif pada UU Pembentukan Wilayah Baru ( yang dimekarkan sejak tahun 2002) dengan lampiran peta administratif berdasar peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1: 50.000 dalam 5 tahun. 2. Terbitnya regulasi tentang penundaan pembentukan dan perbaikan tata kelola batas administratif wilayah baru selama X tahun (menunggu revisi peta administratif).

4

Implementasi UU Desa

1. Menyejahterakan desa dengan mengalokasikan dana desa di mana setiap desa rata-‐rata memperoleh Rp1,4 miliar dalam bentuk program bantuan khusus dan menjadikan Perangkat Desa menjadi PNS secara bertahap (9 Program Nyata JKW-‐JK)

13. Tersosialisasikannya aspek-‐aspek penting penanggulangan bencana kepada masyarakat di 100% kabupaten/kota rawan bencana pada tahun 2016.

3

Pada tahun 2010, di 35 Daerah Operasi (DAOPS) dan 19 kabupaten rawan kebakaran tersedia standar minimal sarana prasarana. Pada tahun 2011 telah tersalurkan sarana-‐prasarana pemadam kebakaran hutan di setiap provinsi yang mengalami/rawan kebakaran hutan. Pada tahun 2011 dan 2012 juga telah terbit daftar jumlah dan jenis logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap daerah rawan bencana. Sedangkan pada tahun 2013 sejumlah 33 provinsi rawan bencana terpenuhi kebutuhan logistiknya dan 200 provinsi/Kab/Kota rawan bencana dipenuhi kebutuhan peralatannya. Selain itu perlu dipikirkan indikator yang lebih spesifik seperti waktu (dalam menit) diseminasi informasi gempa dan peringatan dini tsunami; terpasangnya peringatan tsunami menggunakan sistem kabel bawah laut; terpasangnya tsunami buoy, radar cuaca, kabupaten/Kota yang memiliki rencana kontijensi penanganan bencana.

10

NAWACITA 4: Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

NO

1

INDIKATOR TARGET Membangun politik legislasi yang kuat: 1. Membangun “budaya takut korupsi”. pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup & reformasi lembaga penegak hukum. 2. Pelayanan publik yang bebas korupsi melalui teknologi informasi yang transparan. 3. Mendukung penguatan dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 4. Pembentukan regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi. 5. Membangun sinergi di antara Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK. 6. Memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai, dan sumber daya alam. 7. Pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN). 8. Mendukung keterlibatan publik dan media massa dalam pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi. 9. 100% penegak hukum dan hakim yang memiliki tugas dan fungsi terkait tindak pidana tertentu seperti korupsi, lingkungan hidup, dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah memiliki sertifikasi di bidang-‐ bidang keahlian tersebut pada tahun 2017. 10. Status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan bebas indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) bagi pengelolaan anggaran instansi penegak hukum pada tahun 2016. 11. Penguatan penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (perbaikan mekanisme mutasi, rekrutmen, promosi pejabat pengawas) pada tahun 2019. 12. Diundangkannya Kitab Undang-‐Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru yang menjamin pola hubungan yang terintegrasi antar-‐instansi penegak hukum guna memastikan koordinasi yang efektif serta menjamin sistem checks and balances yang memadai dalam proses penegakan hukum (termasuk melalui pembentukan hakim pemeriksa pendahuluan) pada tahun 2017. 13. Diterbitkannya UU terkait instansi penegak hukum, pengadilan dan instansi pendukung (seperti lembaga pemasyarakatan dan rumah penyimpanan barang sitaan) yang baru pada tahun 2017, yang didasarkan pada kajian komprehensif terkait tugas dan kewenangan serta pola hubungan yang ideal

11

NO

NAWACITA 4: Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya INDIKATOR

TARGET antar-‐instansi tersebut.

14. Pengaturan ulang dan penguatan lembaga/komisi terkait pelaksanaan fungsi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk tercapai pada tahun 2016.

15. 100% eksekusi atas putusan kasus kejahatan (tindak pidana berat) serius yang merugikan negara dan perekonomian, merusak lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA), dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dilaksanakan pada tahun 2019. 16. 75% aset hasil kejahatan dapat dikembalikan ke negara/korban pada tahun 2016.

17. Terlaksananya penerapan multidoor dalam penegakan hukum pada tahun 2015, terutama dalam bidang lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA). 18. Terlaksananya pemeriksaan ketaatan pembayaran pajak terhadap seluruh terpidana kasus-‐kasus terkait keuangan dan perekonomian negara, lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA), Narkotika dan Obat-‐obatan Terlarang (Narkoba) serta kasus-‐kasus besar lain pada tahun 2016. 19. Tersusunnya dan terlaksananya aturan yang memastikan perlindungan atas hak-‐hak masyarakat adat dalam eksploitasi sumber-‐sumber kekayaaan alam dimana masyarakat adat tersebut hidup, pada tahun 2015. 20. Tersusunnya dan tercapainya 100% target-‐target Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Nasional yang mencakup pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 2015-‐2019. 21. Harmonisasi rancangan peraturan perundang-‐undangan dan peraturan perundang-‐undangan berdasarkan nilai-‐nilai Hak Asasi Manusia (HAM). 22. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc untuk kasus-‐kasus pelanggaran HAM berat yang telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2015. 23. Terbentuknya Badan Penerimaan Negara yang mandiri sebagai penggabungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai pada tahun 2016.

12

NO

NAWACITA 4: Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya TARGET

INDIKATOR 24. Tersedianya kantor pelayanan pajak khusus bagi pejabat negara, Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dan kelompok profesi tertentu pada tahun 2015. 25. Penguatan bank data, pajak dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai tahun 2015. 26. Seluruh kabupaten/kota memiliki aturan pelaksanaan untuk memastikan keseimbangan antara mencegah banjir dan kekeringan pada tahun 2019 sejalan dengan UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan UU No.3/2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sehingga kemampuan peresapan air terjaga. 27. Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan lembaga penyidik non-‐Polisi Republik Indonesia (non-‐Polri) sebesar 30% pada tahun 2019. 28. 100% peraturan perundang-‐undangan bermasalah di 10 bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah dikaji dan diharmonisasikan sehingga tercipta kepastian hukum antarsektor dan antar pusat-‐daerah. 29. Tersedianya Bank Data Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemHukHAM) pada tahun 2016 yang berisi permasalahan hukum yang dihadapi oleh berbagai para pihak hukum dan masyarakat untuk dapat direspon oleh pemerintah yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. 30. 100% tenaga perancang peraturan di tingkat pusat dan daerah telah tersertifikasi pada tahun 2019. 31. 100% penerbitan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-‐undangan tepat waktu.

2

Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3

Memberantas mafia peradilan.

32. 100% peraturan perundang-‐undangan telah melalui proses Participatory Regulatory Impact Assessment (PRIA). 1. Meningkatnya kinerja dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) 1. Diterbitkannya UU terkait instansi penegak hukum, pengadilan dan instansi pendukung (seperti lembaga pemasyarakatan dan rumah penyimpanan barang sitaan) yang baru pada tahun 2017, yang didasarkan pada kajian komprehensif terkait tugas dan kewenangan serta pola hubungan yang ideal antar-‐instansi tersebut. 2. Terbentuknya tata organisasional dari lembaga-‐lembaga penyidik dan penegak keadilan yang berintegritas yang berbasiskan pada fungsi, bukan struktur pada tahun 2016.

13

NO


INDIKATOR 3. Terciptanya sistem dan prosedur peradilan yang cepat melalui pengembangan proses beracara secara sederhana dan perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) tahun 2015. 4. Terciptanya konsistensi penuntutan dan putusan pengadilan untuk kasus pidana, antara lain melalui pengembangan pedoman penuntutan dan pengambilan putusan pengadilan (prosecuting and sentencing guideline) serta case tracking system pada tahun 2016. 5. Terbangunnya budaya kerja berintegritas dan akuntabel/bertanggung-‐gugat, antara lain melalui penghapusan acara serah terima jabatan serta pelarangan jamuan dan pemberian hadiah/pelayanan saat kunjungan ke daerah mulai tahun 2015. 6. Terintegrasikannya lembaga pengawas eksternal instansi penegak hukum (Kompolnas, Komjak dan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan) menjadi satu lembaga pengawas yang memiliki kewenangan memadai, anggota yang profesional dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal pada tahun 2016. 7. Teralokasikannya 100% anggaran bagi instansi penegak hukum untuk menjalankan fungsi pelayanan dan administratif secara maksimal guna menyelesaikan perkara dan menjalankan fungsi pengawasan internal pada tahun 2016. 8. Berkurangnya jumlah kelebihan kapasitas hunian di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi tidak lebih dari 20% pada tahun 20184.

4

Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar.

1. 100% penegak hukum dan hakim yang memiliki tugas dan fungsi terkait tindak pidana tertentu seperti korupsi, lingkungan hidup, dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah memiliki sertifikasi di bidang-‐ bidang keahlian tersebut pada tahun 2017. 2. Penguatan penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (perbaikan mekanisme mutasi, rekrutmen, promosi pejabat pengawas) pada tahun 2019. 3. Terbentuknya dan berfungsinya Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada tahun 2015 yang sistem pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggarannya diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden (Perpres) tersendiri.

4

Pada tahun 2010 telah diselesaikan pembangunan rekonstruksi 9 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) pasca bencana. Sedangkan tahun 2011 sudah terlaksana konstruksi 19 Lapas/Rutan baru dan 45 Lapas/Rutan lanjutan. Jumlah kelebihan kapasitas hunian saat ini adalah 47% dari total kapasitas Lapas/Rutan. Dengan adanya program penambahan Lapas/Rutan tahun ini, ditargetkan hingga akhir 2014 jumlah kelebihan kapasitas menjadi 30%.

14

NO


INDIKATOR 4. 100% eksekusi atas putusan kasus kejahatan (tindak pidana berat) serius yang merugikan negara dan perekonomian, merusak lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA), dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dilaksanakan pada tahun 2019. 5. Terlaksananya penerapan multidoor dalam penegakan hukum pada tahun 2015, terutama dalam bidang lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA). 6. Tersusunnya dan terlaksananya aturan yang memastikan perlindungan atas hak-‐hak masyarakat adat dalam eksploitasi sumber-‐sumber kekayaaan alam dimana masyarakat adat tersebut hidup, pada tahun 2015. 7. 100% kabupaten/kota yang sudah mempunyai dan melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) tentang eksploitasi sumber daya alam, yang sejalan dengan kebijakan nasional pada tahun 2019. 8. Terjaganya wilayah kelautan dari pencurian ikan dan sumber daya kelautan lainnya oleh nelayan/pihak asing. 9. Terselesaikannya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional dan pada seluruh provinsi dan kabupaten serta pengaturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2016. 10. Terselesaikannya 100% pengukuhan kawasan hutan dengan penuntasan hak-‐hak pihak ketiga secara nasional pada tahun 2018 untuk menjamin kepastian hukum atas perizinan/konsesi di kawasan hutan. 11. Tersedianya mekanisme pemantauan (monitoring) pemberian izin konsesi, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam dengan pelibatan partisipasi publik pada tahun 2015. 11. Terbentuk Inpres Tim Gabungan Audit Perizinan Nasional dan mulai beroperasinya Sistem Nasional Audit Perizinan pada 2015 yang bertugas melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perizinan, sekaligus berperan sebagai sistem pengelolaan resiko berusaha nasional. 12. Terbangunnya dan berjalannya Sistem Pengelolaan Informasi Perizinan Terpadu (SPIPT) yang menyimpan, mengatur, dan mempublikasikan seluruh informasi perizinan berbasis lahan yang terintegrasi antar-‐kementerian/lembaga di tingkat pusat serta antara pusat dengan daerah pada tahun 2016.

15

NO


INDIKATOR 13. Terselesaikannya review izin seluruh konsesi berbasis lahan pada tahun 2016. 14. Terlaksananya ketaatan terhadap regulasi perizinan/konsesi/eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam secara nasional pada tahun 2018. 15. Penyederhanaan prosedur penerbitan izin serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam proses penerbitan izin pada tahun 2015. 16. Pelaksanaan proses penerbitan melalui mekanisme daring (online) (dalam Sistem Pengelolaan Informasi Perizinan Terpadu – SPIPT) pada tahun 2015. 17. Pelaksanaan pemberian konsensi dan eksploitasi berdasarkan tataruang yang telah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mulai tahun 2015. 18. Terlaksananya ketaatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) secara nasional pada tahun 2016 dan terlaksananya penegakan hukum atas review tersebut pada tahun 2018 serta publikasi atas pelaksanaannya. 19. Pemberian kewenangan pengawasan kepada pemerintah pusat terhadap pemberian dan pelaksanaan izin lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah daerah dimulai pada tahun 2015. 20. Terlaksananya moratorium perizinan kehutanan di hutan primer, hutan mangrove, dan lahan gambut sampai dengan 2019. 21. Terlaksananya rasionalisasi Polisi Hutan Kawasan Konservasi dan fasilitas pendukung pengawasan dengan luasan wilayah konservasi yang menjadi tanggung jawab pada tahun 2015. 22. Terlaksananya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ideal di seluruh kawasan hutan secara nasional pada tahun 2019. 23. Tersedianya data dan peta keanekaragaman hayati yang akurat, komprehensif dan kredibel dengan standar Satu Peta (One Map) di seluruh Indonesia pada tahun 2016 yang termutakhirkan setiap 5 tahun. 24. Tersedianya informasi geospasial dasar Peta Rupabumi Indonesia (RBI) 1:50.000 dan infrastruktur informasi geospasial Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) pusat dan 34 provinsi secara nasional

16

NO

NAWACITA 4: Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya INDIKATOR

TARGET pada tahun 2015

25. Tersedianya data Inventarisasi Lingkungan Hidup di tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan, dan tingkat wilayah ekoregion pada tahun 2015, dan penetapan wilayah ekoregion pada tahun 2017 26. Tersedianya data dan peta potensi sumber daya alam dengan skala 1:50.000 secara nasional pada tahun 2018 yang termutakhirkan setiap 5 tahun.5 27. Tersedianya data dan peta potensi sumber daya kelautan dengan skala 1:250.000 secara nasional pada tahun 2018 yang termutakhirkan setiap 5 tahun. 6 28. Tersedianya data dan peta resiko industri (meliputi limbah, polutan, dan dampak sosial) secara nasional pada 2016. 29. Tersedianya data dan peta limbah/polutan/emisi (meliputi jenis, kadar, jangkauan, efek) secara nasional pada 2016. 30. Tersedianya data dan peta lahan terdegradasi secara nasional pada 2015. 31. Terlaksananya reforestasi hutan (melalui skema insentif disinsentif seperti restorasi ekosistem, reboisasi, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)) di seluruh area open access secara nasional pada tahun 2016, terutama oleh masyarakat dan badan usaha7. 32. Tercapainya Zero Deforestation di kawasan moratorium pada tahun 2015; termasuk di dalamnya

5

6

7

Pada 2014 baru skala 1: 250.000 yang tersedia. Perubahan yg diusulkan mengacu pada ketentuan inventarisasi lingkungan hidup dalam Pasal 6 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Selain itu pada 2010 telah terselesaikan 20% pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi yang terkoordinasi dengan K/L terkait dan pada tahun 2011 tersusun peta kesatuan hidrologis gambut Pulau Sumatera. Pada 2014 baru skala 1:5.000.000 yang tersedia. Peta ini pun dibuat pada 1997/98. Pada tahun 2011 seluas 10.000 ha hutan mangrove/hutan pantai terehabilitasi dan100.000 ha hutan pada DAS Prioritas terehabilitasi. Pada tahun 2012 telah dibuat/direhabilitasi hutan seluas 1.000 ha dan 100.000 ha hutan pada DAS prioritas. Sedangkan pada tahun 2013 telah direhabilitasi 100.000 ha hutan pada DAS prioritas dan 10.000 ha hutan mangrove, gambut, dan rawa pada DAS prioritas.

17

NO


INDIKATOR pengendalian kebakaran hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta perambahan di kawasan moratorium (10 provinsi berhutan prioritas)8. 33. Tersusunnya mekanisme penghitungan nilai Sumber Daya Alam (SDA-‐ termasuk hutan) dan ecosystem services lainnya untuk kepentingan pembangunan pada tahun 20169. 34. Penguatan dan pengoptimalan fungsi Badan Pengelola Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) pada tahun 2015 meliputi: a. Terbentuk dan berfungsinya standar dan metodologi Measurement Reporting and Verification (MRV); b. Terbentuk dan berfungsinya instrumen dan mekanisme pendanaan, kerangka pengaman pendanaan, serta distribusi manfaat Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+); c. Pemetaan dan penguatan kebijakan yang terkait dengan tatakelola hutan dan lahan gambut serta perdagangan karbon 35. Terlaksananya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam (meliputi kebun raya, Daerah Aliran Sungai (DAS), hutan primer, lahan gambut, mangrove, dan perairan) melalui mekanisme jasa lingkungan, terutama oleh masyarakat dan badan usaha mulai tahun 201610. 36. Terlaksananya land reform dan access reform pada tahun 2019. 37. Pembatasan dan pengetatan prosedur pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (termasuk pengelolaan taman nasional, kebun binatang, taman margasatwa, dan taman safari) yang berdasarkan pada aspek berkelanjutan dan berkeadilan pada tahun 201911. 38. Minimal 40% persen daerah menerapkan model imbal jasa lingkungan terhadap pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan hutan dan lahan serta pengelolaan perairan yang sesuai

8

Pada tahun 2010, 10% luas kawasan hutan (dan lahan) yang terbakar di 10 provinsi rawan kebakaran turun dari prosentase tahun 2008, sedangkan 20% hotspot di 10 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan turun dari rata-‐rata 2005-‐2009. Tahun 2013 59,2% prosentase hotspot di dalam kawasan pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi turun dari rata-‐rata 2005-‐2009 9 Perlu dipikirkan pihak yang akan melakukan perhitungan ini dan bagaimana melakukannya (serta alasannya). Daya dukung lingkungan telah dibahas dalam PP Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Saat ini semua database yang terkait sudah ada – yang dibutuhkan adalah otoritas untuk menilai. 10 Pada tahun 2010, terlaksana rehabilitasi seluas 100.000 ha kawasan konservasi/lindung. 11 Pada tahun 2010 telah tersusun Rencana Pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Laut Sekitar.

18

NO


INDIKATOR dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mulai tahun 2017. 39. Terlaksananya pengelolaan lansekap multifungsi pada tahun 2019. 40. Terlaksananya pembangunan berkelanjutan (sustainable city) dengan kriteria yang ditetapkan oleh Adipura Kencana di 100% kota metropolitan, 100% kota besar dan 25% kota kecil pada tahun 2019. 41. Realisasi Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup (ABLH) dengan terlebih dahulu melakukan studi/kajian kebutuhan minimum anggaran guna terpenuhinya Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup (ABLH). 42. Terlaksananya 100% rehabilitasi area bekas eksploitasi pertambangan pada 2019. 43. Diadopsinya indikator kelestarian lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam (green Gross Domestic Product (GDP), GDP for the poor, Green Jobs) dalam evaluasi pembangunan secara nasional pada tahun 2015/16. 44. Diadopsinya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sesuai standar internasional dalam evaluasi pembangunan secara nasional pada tahun 2015/16. 45. Terselesaikannya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi baru yang berbasiskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)/(Peta Moratorium) pada tahun 2015 dan review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara nasional dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) pada tahun 2018. 46. Terselesaikannya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan rencana rincinya yang berbasiskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) pada tahun 2018 serta review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi secara nasional dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)pada tahun 201912. 47. Tersedianya ahli di bidang perencana tataruang dengan menambah pengetahuan (S2) di setiap provinsi dan kabupaten sebanyak 1 orang setiap tahunnya mulai 2016 dan ahli ekonomi lingkungan

12

Pada 2010, 17 RTRW provinsi dan 56 RTRW Kabupaten dan Kota terselesaikan; Pada 2011, 16 RTRW provinsi dan 152 RTRW kabupaten dan kota terselesaikan; dan Pada 2012, 103 RTRW kabupaten dan kota terselesaikan

19

NO


INDIKATOR setiap provinsi dan kabupaten 1 orang per tahun mulai tahun 2016. 48. Penguatan data Sumber Daya Alam (SDA) mencakup koordinasi lengkap dan lain sebagainya di 80% Daerah Aliran Sungai (DAS) dan 100% kabupaten/kota pada 2019. 49. Proporsi kawasan pegunungan yang terjaga melalui penutupan vegetasi tetap mencapai 70% pada 2019. 50. Peningkatan bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) terpelihara sebesar 100% dari kondisi 2013 di 100% lebih banyak kabupaten/kota dibanding kondisi 2013 (misalnya melalui penanaman, pemeliharaan, dan kegiatan konservasi tanah lainnya pada kawasan lahan gundul dan tanah kritis) pada 2019. 51. Proporsi luas kawasan konservasi mencapai minimal 30% dari luas wilayah pulau pada tahun 2019.

5

Pemberantasan Narkoba dan psikotropika.

1. Terlaksananya pemeriksaan ketaatan pembayaran pajak terhadap seluruh terpidana kasus-‐kasus terkait Narkotika dan Obat-‐obatan Terlarang (Narkoba) pada tahun 2016. 2. 100% pengguna Narkotika dan Obat-‐obatan Terlarang (Narkoba) diproses secara hukum dijatuhi hukuman rehabilitasi medik dan sosial.

6

7

Pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang

Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah.

1. Penguatan bank data, pajak dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai tahun 2015. 2. Tersusunnya dan terlaksananya audit penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik (Parpol) untuk memastikan bahwa Parpol tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang dan kepentingan lainnya pada tahun 2017. 1. Tersusunnya dan terlaksananya aturan yang memastikan perlindungan atas hak-‐hak masyarakat adat dalam eksploitasi sumber-‐sumber kekayaaan alam dimana masyarakat adat tersebut hidup, pada tahun 2015. 2. 100% Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam pemanfaatan lahan oleh konsesi kebun dan tambang yang dimiliki oleh masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat pada tahun 2016. 3. Kawasan pemukiman masyarakat adat di seluruh kabupaten/kota dijaga kelestariannya dengan mengakomodasi keberadaannya dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

20

NO


INDIKATOR 4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan atas minimal 50% pengaduan pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mulai 2016. 5. Proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal diselesaikan dalam 5 hari kerja pada tahun 2016. 6. Proporsi kabupaten/kota yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Penetapan Masyarakat Hukum Adat mencapai 50% pada 2018. 7. Seluruh kabupaten/kota memiliki setidaknya 5 personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang pada 2016.

8

Melindungi anak, perempuan, dan kelompok masyarakat marjinal.

1. Tersusunnya dan terlaksananya aturan yang memastikan perlindungan atas hak-‐hak masyarakat adat dalam eksploitasi sumber-‐sumber kekayaaan alam dimana masyarakat adat tersebut hidup, pada tahun 2015. 2. 100% Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam pemanfaatan lahan oleh konsesi kebun dan tambang yang dimiliki oleh masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat pada tahun 2016. 3. Tidak adanya (0%) tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas mulai tahun 2015. 4. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai tahun 2015. 5. Terlaksananya pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara yang terkait kelompok tertentu, misal: anak, orang miskin, dll13. 6. Penghapusan tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum (mendorong penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum, meningkatkan pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum)14.

13

Tahun 2012 telah terlaksana pendidikan dan pelatihan bagi Jaksa, Petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Rumah Tahanan (Rutan), serta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Restorative Justice 14 Terkait masalah pemberantasan terorisme, pada tahun 2010 sudah tersusun Rencana Induk Program Deradikalisasi dan pada tahun 2013 sudah tersusun cetak birunya. Tahun 2010 juga sudah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pada tahun 2013 sudah terbangun: Indonesia Peace and Security Center, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri tingkat nasional dan tingkat Daerah di Provinsi/Kab/Kota, dan early warning system konflik gangguan keamanan.

21

NO


INDIKATOR 7. Meningkatnya frekuensi pelaksanaan pengadilan keliling menjadi 1 kali per bulan di 15% Kabupaten/Kota pada tahun 201615. 8. Meningkatnya jumlah sengketa yang selesai melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) di lembaga yang memiliki fungsi melakukan ADR menjadi X sengketa terselesaikan pada tahun 2016. 9. Meningkatnya jumlah anak yang memiliki akta kelahiran menjadi 100% pada tahun 2017. 10. Meningkatnya jumlah pernikahan yang tercatat di catatan sipil/Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi total 108 juta pencatatan pada tahun 2017, dengan pencatatan pada tahun tersebut sebanyak 1,5 juta pencatatan16.

9

Menghormati HAM dan penyelesaian secara 1. Pengaturan ulang dan penguatan lembaga/komisi terkait pelaksanaan fungsi perlindungan Hak berkeadilan terhadap kasus-‐kasus pelanggaran HAM Asasi Manusia (HAM) untuk tercapai pada tahun 2016. pada masa lalu. 2. Tersusunnya dan tercapainya 100% target-‐target Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Nasional yang mencakup pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 2015-‐2019. 3. Harmonisasi rancangan peraturan perundang-‐undangan dan peraturan perundang-‐undangan berdasarkan nilai-‐nilai Hak Asasi Manusia (HAM). 4. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc untuk kasus-‐kasus pelanggaran HAM berat yang telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2015.

15

Mahkamah Agung (MA) melaporkan anggaran sidang keliling 2014 adalah untuk 57 Pengadilan Agama/PA (hanya 11% dari 530 kabupaten/kota) dengan frekuensi 2 kali per tahun (http://sms.mahkamahagung.go.id/index.php/info/rekap). 16 Sensus penduduk BPS tahun 2000 menyatakan 91 juta dari 210 juta penduduk Indonesia berstatus kawin (dengan pencatatan per tahun sekitar 1,3 juta). Estimasi penduduk tahun 2017 adalah sekitar 250 juta. Jadi diusulkan target jumlah total pencatatan adalah 108 juta pencatatan, dengan pencatatan pada tahun berjalan 1,5 juta.

22

NO


10

Membangun budaya hukum.

INDIKATOR 5. Meningkatnya jumlah perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi 1500 kasus pada tahun 201617. 1. Penghapusan tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum (mendorong penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum, meningkatkan pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum). 2. Meningkatnya jumlah perkara yang selesai melalui mediasi dalam proses pengadilan (court connected Alternative Dispute Resolution/ADR) menjadi X perkara pada tahun 2016 3. Perbaikan kurikulum Polri dan Kejaksaan agar lebih berwatak sipil (Program Aksi JKW-‐JK).

17

Sepanjang 2013 dari 1.555 permohonan, diproses 1.331 (LPSK, 2013)

23

NO 1

NAWACITA 5: Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia TARGET Program "Indonesia Pintar" melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan

INDIKATOR 1. Terlaksananya kebijakan pro-‐pendidikan dalam penyediaan fasilitas penunjang pendidikan (termasuk pengadaan alat-‐alat pendidikan, internet murah, buku, kemudahan pengalihan aset untuk keperluan pendidikan) pada tahun 2017. 2. 95% anak usia sekolah mendapatkan pendidikan dasar dan menengah selama 12 tahun baik secara formal, non-‐formal, ataupun informal dengan proporsi gender yang merata pada tahun 2019. 3. 50% penurunan satuan biaya bersekolah yang ditanggung per peserta didik (transportasi, makan, seragam, ekskul wajib, alat tulis dan peralatan yang mendukung tugas-‐tugas sekolah) pada tahun 2019. 4. Memastikan bahwa mulai 2017 dalam tiap provinsi untuk setiap tingkat pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi) setidaknya terdapat satu sekolah negeri yang memiliki fasilitas untuk mengakomodasi siswa dengan difabilitas. Dengan catatan siswa tersebut memang secara intelektual mampu mengikuti pelajaran sesuai dengan tingkat pendidikan umum. 5. 100% institusi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 100% institusi pendidikan dasar dan menengah formal (termasuk institusi di bawah Kementerian Agama) dan non-‐formal, serta 100% institusi pendidikan tinggi di 100% kabupaten/kota terdata secara lengkap dan akurat pada akhir 2015 sehingga dapat digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan. 6. Terbentuknya lembaga penjamin kualitas guru dan tenaga pengajar di tingkat nasional dan daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden pada tahun 2016. 7.

Pada tahun 2018, 100% tenaga pengajar (pendidikan dasar, menengah, dan tinggi) lulus uji kompetensi profesi dan memenuhi syarat kompetensi minimum yang sesuai dengan formulasi kebutuhan pendidikan, termasuk di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

8.

80% Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI), 100% Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 100% Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alawiyah (MA) di seluruh kabupaten/kota memiliki infrastruktur ruang kelas permanen, listrik, dan jaringan internet pada tahun 2019. 100% buku wajib dan buku penunjang SD sampai dengan SMA/SMK yang telah diberi hak cipta pada periode pembangunan 2009-‐2014 tersedia dalam versi cetak. Selain itu juga dalam versi e-‐book yang dapat diunduh secara gratis oleh peserta didik pada tahun 2018.

9.

10. Peningkatan rasio guru terhadap murid menjadi 1:20 per sekolah (bukan angka agregat nasional) di 100% sekolah pada tahun 2019.

24

NO

NAWACITA 5: Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia TARGET

INDIKATOR 11. Peningkatan rasio dosen terhadap mahasiswa menjadi 1:20 di 100% di setiap perguruan tinggi (bukan angka agregat nasional) pada tahun 2019. 12. Tercapainya rasio 1:70 antara jumlah dosen berkualifikasi Strata-‐3 (S-‐3) dibandingkan jumlah mahasiswa dan tersebar secara merata pada tahun 2019. 13. 75% institusi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi/universitas, baik negeri maupun swasta, memenuhi Standar Pendidikan Nasional pada tahun 2019. 14. 100% biaya pendidikan untuk memenuhi standar minimal ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan dikelola secara transparan dan akuntabel pada tahun 2019. 15. 100% jumlah keluhan siswa atau orang tua siswa terhadap proses pendidikan ditanggapi dan dituntaskan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan mulai tahun 2016. 16. 100% institusi pendidikan tinggi vokasional di seluruh kabupaten/kota mendapatkan akreditasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) atau lembaga independen lain yang kredibel pada tahun 2019. 17. Peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia/IPM (sebagai ukuran kesejahteraan sosial masyarakat) sebesar 30% di 300 kabupaten/kota pada tahun 2019. 18. 50% peningkatan skor Indonesia di kriteria Programme for International Study Assessment/PISA (dan tes sejenis) dari kondisi saat ini hingga 2019. 19. 5 Perguruan Tinggi masuk 100 besar Perguruan Tinggi di Asia berdasarkan Times Higher Education School/THES (dan penilaian internasional yang sejenis) pada tahun 2019. 20. Dua fakultas hukum di Indonesia mendapatkan ranking minimal 200 di dunia pada tahun 2019.

2

Program kartu "Indonesia Sehat" melalui layanan kesehatan masyarakat

1. Pemutakhiran data dan penerapan sistem daring (online) data penduduk dalam wilayah layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tingkat kecamatan hingga 40% dari jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada akhir tahun 2015 dan 100% pada akhir 2019. 2. Cakupan keterjangkauan data sharing warga yang terlindungi oleh sistem jaminan sosial antara Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tingkat kecamatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

25

NO


INDIKATOR tingkat kabupaten pada tahun 2020. 3. Persentase/angka Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tingkat kecamatan/pusat pelayanan kesehatan primer yang telah menerapkan sistem jaminan sosial sebesar 100% pada akhir 2015. 4. Persentase/angka Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota atau pusat pelayanan kesehatan sekunder yang telah menerapkan sistem jaminan sosial hingga 100% pada akhir 2015. 5. Persentase/angka tenaga kesehatan yang menjadi penyelia layanan/service provider untuk sistem jaminan sosial hingga 50% pada akhir 2015 dan 100% pada akhir 2019. 6. 100% masyarakat memperoleh jaminan kesehatan universal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau program serupa pada tahun 2019. 7. 100% kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk mendukung sistem jaminan sosial di wilayahnya dengan porsi minimal 51% daerah, 49% pusat pada tahun 2019. 8. Semua produk makanan dan minuman kemasan mencantumkan informasi Indeks Glikemik (Glycemic Index) pada labelnya pada tahun 2017. 9.

Tersusunnya Indeks Diversifikasi Pangan pada tahun 2016 sebagai upaya mendeteksi kebergantungan pada konsumsi beras18.

10. Meningkatkan konsumsi pangan pokok nonberas sebanyak 20% per tahun antara lain melalui pemberian insentif bagi produsen dan konsumen pangan pokok nonberas dan program hidup sehat. 11. Meningkatkan konsumsi sayur dan buah sebanyak 20% per tahun antara lain melalui program hidup sehat mulai tahun 2015. 12. Turunnya konsumsi beras rata-‐rata antara 1,5%-‐2% per kapita per tahun hingga mencapai rata-‐rata konsumsi beras yang sehat 75 kg per kapita per tahun pada tahun 2019.

18

Hal ini terkait dengan meningkatnya diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia yang dapat diatasi dengan meningkatkan konsumsi produk pangan dengan Indeks Glikemik (Glycemic Index) rendah melalui penganekaragaman pangan

26

NO


INDIKATOR 13. Terbangunnya sumur resapan pada setiap bangunan baru mulai 2015 dan 25% bangunan existing membangun sumur resapan pada 2019. 14. Pada tahun 2019, 100% penduduk memiliki akses ke air minum berkualitas19. 15. Setiap kabupaten/kota memiliki sistem pengelolaan dan pengolahan air terutama air kotor menjadi air bersih pada tahun 2019. 16. Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sumber air bersih yang layak dan terpipakan mencapai 80% di seluruh kabupaten/kota pada 2019. 17. Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi dasar yang layak mencapai 80% di seluruh kabupaten/kota pada 2019. 18. Tersedianya sarana waste water treatment di 80% kabupaten/kota yang dapat diakses oleh masyarakat khususnya pelaku industri pada 2019. 19. Tersedianya teknologi murah dan efektif untuk produksi air bersih (misalnya desalinasi, tadah hujan, sumur, dsb.) pada 2017. 20. 100% area publik bebas asap rokok di 100% kabupaten/kota pada tahun 2019. 21. Peningkatan 200% nilai cukai rokok dari saat ini20 mulai tahun 2015. 22. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1400 kkal/kapita/hari: 8,5% pada akhir 2015 dan 7% pada akhir 2019. 23. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 2000 kkal/kapita/hari: 35,2% pada akhir 2015 dan 20% pada akhir 2019.

19

Angka pada tahun 2013 adalah 63.5%. Saat ini harga rata-‐rata adalah Rp. 375,-‐/batang.

20

27

NO


INDIKATOR 24. Proporsi/angka kematian penduduk yang disebabkan oleh kanker menurun hingga 3% pada akhir 2019. 25. Proporsi/angka kematian penduduk yang disebabkan oleh diabetes menurun hingga 3% pada akhir 2019. 26. Mengurangi hingga 50% prevalensi/kasus baru HIV dan AIDS dari total populasi. 27. 60% jumlah penduduk terinfeksi HIV lanjut memiliki akses pada obat-‐obatan anti retroviral pada tahun 2015. 28. Mengurangi hingga 50% kejadian baru/prevalensi malaria per 1000 penduduk pada tahun 2019. 29. Mengurangi 60% kejadian baru/prevalensi Tuberkulosis pada tahun 2019. 30. Menurunkan persentase Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 102/100.000 kelahiran hidup pada akhir 201921. 31. Tersedia dan berfungsinya sarana dan prasarana prakelahiran (antenatal care) di pusat pelayanan kesehatan primer di 100% kabupaten/kota22. 32. 100% bayi dan balita menerima imunisasi dasar sesuai standar Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) secara merata di seluruh desa/kelurahan pada akhir tahun 201923. 33. Menurunkan prevalensi balita gizi buruk hingga 0% pada akhir 201924.

21

23 24 22

Angka pada 2013 adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup. Kementerian Kesehatan melaporkan pada tahun 2013 93% Ibu hamil (5.212.568) mendapatkan pelayanan antenatal. Angka pada tahun 2013 adalah 88%. Target MDGs 3,6% pada akhir 2015 dan akan tercapai.

28

NO


INDIKATOR 34. Menurunkan prevalensi balita gizi kurang hingga 6% pada akhir 201925. 35. Menurunkan persentase/angka stunting hingga X% pada akhir 201926. 36. Turunnya laju pertumbuhan penduduk hingga mencapai 1% pada tahun 201927 37. Turunnya tingkat kesuburan (Total Fertility Rate – TFR) hingga mencapai 2% pada tahun 201928. 38. Tersusunnya peraturan dan mekanisme untuk mengkampanyekan pentingnya perencanaan jumlah anak dalam keluarga 39. Penyebaran Tenaga Kesehatan (Nakes) secara merata dan sesuai kebutuhan, dengan 50% tenaga kesehatan yang bekerja di luar Jawa untuk layanan kesehatan dasar. 40. Mencapai proporsi 1 dokter umum : 2.500 orang pada akhir 2020, didukung mekanisme insentif dan disinsentif jabatan dan perbaikan kesejahteraan Tenaga Kesehatan (Nakes). 41. Meningkatkan jumlah dokter spesialis hingga 32 ribu orang pada akhir 2020 melalui pemberian beasiswa bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) berprestasi/potensial, dengan fokus pada Tenaga Kesehatan (Nakes) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan meningkatkan jumlah dokter spesialis hingga 16 ribu orang orang di 100% Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada akhir 2020. 42. 80% dokter umum, dokter spesialis, bidan, perawat, dokter gigi yang lulus uji kompetensi profesi termasuk kompetensi tambahan di bidang: pengelolaan program, komunikasi, advokasi dari kondisi saat ini pada tahun 2017. 43. Kebijakan tatakelola tenaga kesehatan yang menjamin pemerataan ketersediaan tenaga medis di daerah terlaksana pada tahun 2017.

25

27 28 26

Target MDGs 11,9% pada akhir 2015 dan akan tercapai. Angka pada 2013 adalah 35,6%. Data tahun 2013 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk adalah 1,49% per tahun. Data tahun 2012 menunjukkan TFR adalah 2,6%

29

NO


INDIKATOR 44. Terpenuhinya sarana dan prasarana (sarpras) dan berfungsinya 100% Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Perawatan, Puskesmas Non-‐perawatan, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) pada 2019 melalui program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)29. 45. Minimal 50% Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di setiap kecamatan terdata lengkap koordinat lokasi, ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur dasar (air dan listrik) pada akhir 2015. 46. 100% Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kabupaten/kota terdata lengkap koordinat lokasi, ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur dasar (air dan listrik) pada akhir 2015. 47. Terselenggaranya manajemen logistik alat kesehatan, obat, dan vaksin dalam rangka pemenuhan tepat waktu baik jumlah dan kualitas. 48. Tersedianya obat-‐obatan esensial dan vaksinasi dasar sesuai standar World Health Organization (WHO) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada akhir 2015 di 40% Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan/atau Puskesmas Pembantu (Pustu)30. 49. Minimal 50% bayi dan balita menerima imunisasi dasar sesuai standar Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada akhir tahun 2019 dan menjadi 100% pada akhir 2025. 50. 100% rumah tangga kabupaten/kota mempunyai tanaman obat keluarga di 2019. 51. 100% obat tradisional lulus uji kelayakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di 2019 52. 100% obat tradisional dipatenkan di 2019. 53. X% jumlah bahan baku obat tradisional diproduksi menjadi obat.

29

Data menunjukkan bahwa jumlah penerima BOK pada tahun 2010 adalah 8.000 Puskesmas, tahun 2011 8.608 Puskesmas, tahun 2012 9.133 Puskesmas, dan tahun 2013 9.323 Puskesmas.

30

Menurut capaian prioritas nasional pada tahun 2013 sudah 95% ketersediaan obat dan vaksin yang tercapai. Capaian ini perlu disesuaikan dengan standar WHO dan IDI agar program dapat berkesinambungan.

30

NO


INDIKATOR 54. Inklusi pasal dan/atau amandemen mengenai hak pasien mendapatkan data rekam medis dalam Undang-‐undang (UU) No. 44/2009 tentang Rumah Sakit (RS) pada tahun 2015. 55. Tersedianya 100% jaminan bagi pasien untuk mendapatkan hak-‐hak sebagai pasien antara lain tidak terbatas pada informasi dan data rekam medis pada tahun 2016. 56. Penerapan sistem daring (online) data rekam medis di 20% Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada akhir 2015 dan 50% pada akhir 2019. 57. Penerapan sistem daring (online) resep obat untuk memudahkan pasien membeli obat dari berbagai apotek -‐ agar tidak terjadi monopoli pada tahun 2016. 58. Penguatan dan transparansi peran Komite Etik Kedokteran pada tahun 2015. 59. Mekanisme transparansi dan komunikasi harga obat dan alat kesehatan terlaksana pada tahun 2016. 60. Persentase/angka Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tingkat kecamatan yang telah memberikan layanan edukasi kesehatan reproduksi hingga 40% pada akhir 2015 dan 100% pada akhir 2019. 61. Persentase/angka remaja sekolah menengah yang menerima edukasi kesehatan reproduksi hingga 50% pada akhir 2015 dan 100% pada akhir 2019. 62. Menurunkan pasangan usia subur yang unmet needs hingga 0% pada tahun 2019. 63. Pengecualian Alat Kesehatan (Alkes) dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada tahun 2016. 64. Pemutakhiran data dan informasi menyangkut kegiatan layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tingkat kecamatan melalui optimalisasi penggunaan sistem daring (online) hingga 40% dari jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada akhir tahun 2015 dan 100% pada akhir 2019. 65. Minimal 50% Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di setiap kecamatan terdata lengkap koordinat lokasi, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur dasar (air dan listrik) pada akhir 2015.

31

NO


INDIKATOR 66. 100% Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kabupaten/kota terdata lengkap koordinat lokasi, ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur dasar (air dan listrik) pada akhir tahun 2015. 67. Berkurangnya 25% limbah/polutan dari kegiatan point source limbah/polutan dari kegiatan non point source pada tahun 2019.

31

, dan berkurangnya 10 %

68. Tersedianya minimal lima fasilitas waste management/pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lima daerah pada tahun 201832. 69. Pemulihan lokasi tercemar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), khususnya abandoned land di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbang Kertosusilo), Tegal, Tarakan pada tahun 2018. 70. Dilakukannya inventarisasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari kegiatan yang tercantum di peraturan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada tahun 2015 dan terkelolanya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tersebut sebesar 80% dari total limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) hasil inventarisasi pada tahun 2019. 71. Tersedianya data hasil pemantauan kualitas air minimal satu sungai per provinsi, pemantauan kualitas udara pada kota metropolitan dan kota besar serta kota-‐kota yang terkait kebakaran hutan di delapan provinsi, data pemantauan kualitas air Laut Jawa, Selat Malaka, Selat Makasar, Laut Maluku, Raja Ampat, Laut Hindia dengan tersedianya peralatan pemantauan pada tahun 2017. 72. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26%-‐41% dalam periode 2010-‐202033. 73. Terealisasinya penanaman pohon 1 juta pertahun dan taman-‐taman kota sebesar 30% luas kota dan 10% hutan kota pada kota metropolitan dan kota besar pada tahun 201934.

31

Berdasarkan basis data limbah/polutan yang disusun pada 2016, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2009-‐2014 menargetkan pengurangan 50% sehingga angka x harus didasarkan pada pemetaan dan analisa selanjutnya. Untuk pembangunan fasilitas waste management perlu dirinci dalam rencana aksi. 32 Pada 2014 hanya terdata 1 fasilitas waste management di Indonesia. 33 Berdasarkan skenario Second National Communication (SNC) tingkat emisi di Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 1,72 Gton CO2e pada tahun 2000 (Kementerian Lingkungan Hidup/KLH, 2009) menjadi 2,95 Gton CO2e pada tahun 2020 (KLH 2009). Bila digunakan skenario SNC target penurunan emisi GRK pada tahun 2020 sebesar 26% adalah 0,767 Gton CO2e, dan kemungkinan tambahan sebesar 15% (0,477 Gton CO2e) menjadi 41% apabila ada dukungan pendanaan internasional. 34 Pada ,tahun 2010 telah tertanam 1.000 ha hutan kota. Pada tahun 2013, 1.000 ha hutan kota dibuat.

32

NO


INDIKATOR 74. Terealisasinya X% komitmen carbon trade oleh negara-‐negara maju dalam rangka mendukung upaya peningkatan penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2018. 75. Rehabilitasi lahan gambut di 8 provinsi untuk meningkatkan penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2016. 76. Tersedianya pengelolaan sampah dengan controlled land fills yaitu sistem pemanfaatan gas dari pengelolaan sampah menjadi energi, di 20% kabupaten/kota pada tahun 201935. 77. Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu terlaksana pada Sungai Ciliwung, Sungai Citarum, Sungai Cisadane, Sungai Bengawan Solo, 2 sungai di Pulau Sumatera, 2 sungai di Kalimantan, 2 sungai di Sulawesi pada tahun 2017. 78. Seluruh mata air dengan debit ≥ 3 liter/detik terdata dengan koordinat lengkap di seluruh kabupaten/kota pada 201936. 79. Terpeliharanya fungsi dan terehabilitasinya 70% waduk sebagai penampung dan pengendali air pada 2019. 80. Seluruh kabupaten/kota melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dengan meningkatkan proporsi konsultasi publik (termasuk melalui Information Technology (IT) dan melibatkan masyarakat adat) 100% lebih banyak dari kondisi 2013 mulai 2016. 81. Terintegrasinya perencanaan tata ruang, transportasi serta tatakelola air dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di 100% kabupaten/kota pada tahun 2019. 82. Penerbitan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kebutuhan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), jalan, Minyak dan Gas (Migas), air, dan limbah pada tahun 2016. 83. Proporsi ruang terbuka hijau meningkat di daerah perkotaan sesuai dengan UU No. 24/2007 tentang Penataan Ruang Nasional, yaitu mencapai minimal 30% dari wilayah kota pada seluruh kabupaten/kota pada 2019.

35

Pengelolaan gas metan dari pengelolaan sampah dapat berkontribusi menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada proporsi 26%. Untuk sampah dan limbah lainnya ditargetkan berkontribusi menurunkan 11% dari 26 % tersebut. Tahun 2013, 55 kota dari 17 provinsi menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan melalui Bank Sampah. 36 Perlu dilanjutkan upaya penetapan kelas-‐kelas air pada sungai-‐sungai prioritas.

33

NO


3

INDIKATOR 84. Seluruh kabupaten/kota telah menggunakan dan/atau menyesuaikan peta dasar wilayahnya pada skala minimal 1:50.000 dengan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 selambatnya pada 2016. 85. Seluruh kabupaten/kota membentuk Unit Kliring Informasi Geospasial yang memuat data/informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sistem transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang mudah diakses warga selambatnya pada 2016. 86. Seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota di wilayah rawan bencana memiliki desain pemukiman yang mengintegrasikan aspek mitigasi dan adaptasi bencana pada 2019.

Program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" 1. Ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (lahan melalui reformasi agraria 9 juta Ha untuk rakyat tani abadi) oleh 100% Kabupaten/Kota pada 2016 dan ditegaskan dalam dalam Rencana Tata Ruang dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan Wilayah (RTRW) sosial 2. Minimal 50% dari seluruh luas kawasan kumuh telah ditingkatkan menjadi pemukiman sehat, layak huni, dan terjangkau di seluruh kota dan 30% di seluruh kabupaten pada 2019. 3. Seluruh kota menyediakan/membangun pemukiman layak huni dan terjangkau untuk disewa oleh minimal 1000 atau 20% warga miskin kota pada 2018. 4. Pembangunan Rusun untuk mendukung keperluan pengadaan lahan dan relokasi warga dimulai pada tahun 2015. 5. Seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan sederhana selambatnya 2015. 6. Proporsi kredit/pembiayaan di seluruh bank sebesar minimal 10% disalurkan untuk pembiayaan perumahan. 7. Tertanganinya backlog perumahan nasional dari 7,4 juta di 2014 menjadi 30% lebih rendah di 2019 melalui penyediaan skema pembiayaan perumahan murah, reformasi birokrasi pertanahan dan penyediaan rumah susun.

34

NO

NAWACITA 6: Menciptakan kesetimbangan dan keberlanjutan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam INDIKATOR 1. Meningkatnya persentase kemantapan jalan dan jembatan sesuai standar Kementerian Pekerjaan Umum yang terfokus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masing-‐masing 80% di 2019. 2. Terbukanya keterisolasian daerah-‐daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dengan tersedianya infrastruktur fisik yang memadai di 80% kabupaten. 3. Dimulainya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) berbasis listrik dan rel di 14 kota besar dengan penggunaan kendaraan pribadi tertinggi pada tahun 2019. 4. Diterapkannya kebijakan transportasi multi moda (kereta api-‐sungai-‐laut-‐udara-‐darat) guna menjaga keseimbangan pembangunan transportasi di setiap daerah sebelum 2016. 5. Terbentuk dan beroperasinya OTJ pada 2015.

1

TARGET Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang-‐kurangnya 2000 kilometer

2

Membangun sekurang-‐kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama

1. Tercapainya sistem kepelabuhanan yang modern dengan capaian Dwelling Time 3 hari di pelabuhan utama internasional di 2016.

3

Membangun sekurang-‐kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama

4

Membangun sekurang-‐kurangnya 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya.

1. Meningkatnya kapasitas pergerakan pesawat per jam di bandara-‐bandara utama/internasional khususnya dengan tingkat kepadatan yang tinggi sebelum 2016 (sebelum penerapan ASEAN Opensky Policy). 1. Peningkatan jumlah cluster industri prioritas baru sejumlah 10 cluster hingga tahun 2019, dimana sedikitnya 25% diantaranya merupakan production/value/ supply chain dari industri global. 2. Tersusunnya dan terlaksananya peraturan yang memastikan pembangunan dan pengembangan sentra industri terintegrasi dengan pemukiman pada tahun 2016.

3. Mengurangi deforestasi sebesar 50% dari angka deforestasi 2013.

5

Membangun sekurang-‐kurangnya 5000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada

1. Perbaikan 5000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan membangun pusat pelelangan dan pengolahan ikan (9 Program Nyata JKW-‐JK).

6

Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perizinan bisnis menjadi maksimal 15 hari

1. Penurunan waktu memulai usaha di Indonesia hingga maksimal 10 hari, penyederhanaan perizinan menjadi 5 (lima) prosedur, dan penurunan biaya memulai usaha menjadi 10% dari pendapatan per

35

NO

NAWACITA 6: Menciptakan kesetimbangan dan keberlanjutan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam INDIKATOR

TARGET kapita pada tahun 2019

2. Penurunan rata-‐rata waktu tunggu (dwelling time atau waktu sejak container tiba di pelabuhan hingga keluar dari terminal container) untuk container impor di pelabuhan-‐pelabuhan besar menjadi 3,0 hari pada tahun 2016.37 3. Logistics Performance Index meningkat dari 2,9 menjadi 3,5 di tahun 2019. 7

Membangun sejumlah science and technopark di 1. Pada tahun 2016 Dewan Riset Nasional sudah menetapkan prioritas riset nasional jangka pendek, kawasan politeknik dan SMK-‐SMK dengan prasarana menengah, dan panjang, termasuk di dalamnya penyusunan rencana yang lebih detil seperti dan sarana dengan teknologi terkini Masterplan Indonesia Science Techno Park yang sudah disusun saat ini, ataupun operasionalisasi Sistem Inovasi baik Nasional (SINAS) maupun Daerah (SIDA). Misalnya, pada tahun 2011 terbentuk 3 proyek percontohan berbasis Sistem Inovasi Daerah, dan pada tahun 2012 terbentuk 4.

37

Pada tahun 2013 dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok adalah 6,4 hari (Sumber data: PT Pelindo II).

36

NO

NAWACITA 7: Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-‐sektor strategis ekonomi domestik

TARGET 1 Membangun Kedaulatan Pangan

INDIKATOR 1. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan. a. Penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan. b. Penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan regenerasi petani. c. Implementasi reformasi agraria. d. Pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan koperasi. 2. Stop impor pangan (1) a. Peningkatan kapasitas produksi beras dari 5,0 ton GKG/ha menjadi 5,6 ton GKG/ha. b. Intensifikasi pertanian jagung dari 4,8 ton/ha menjadi 5,6 ton/ha. c. Pengembangan bank benih milik rakyat tani untuk daulat benih. d. Pengembangan pupuk organik untuk daulat pupuk. e. Membangun agro-‐ekologi untuk meningkatkan produksi daging sapi. f. Membangun “tol-‐laut” untuk distribusi hasil produksi sapi Kawasan Timur Indonesia ke Kawasan Barat Indonesia. g. Peningkatan kapasitas peternakan rakyat. 3. Stop impor pangan (2) a. Peningkatan produksi kedelai dari 1,46 ton/ha menjadi 2,3 ton/ha. b. Pemerintah menjamin harga kedelai yang menguntungkan untuk petani. c. Mendorong pengembangan bank benih kedelai di tiap kelompok tani. d. Pemerintah menjamin ketersediaan benih bawang merah lokal. e. Mendorong peningkatan produksi bawang merah dari 10,1 ton/ha menjadi 11 ton/ha. f. Peningkatan produktivitas cabai 0,078 ton/ha (dari 6,84 ton/ha menjadi 6,918 ton/ha) g. Pemerintah menjamin harga yang menguntungkan untuk petani cabai. 4. Reforma agraria. a. Peningkatan redistribusi tanah 1,1 juta ha untuk 1 juta KK petani kecil dan buruh tani tiap tahun. b. 9 juta ha tanah untuk tani dan buruh tani. c. Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian.

37

NO

NAWACITA 7: Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-‐sektor strategis ekonomi domestik TARGET

INDIKATOR 5. Penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani. a. 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019. b. Peningkatan kemampuan organisasi petani dan pelibatan aktif perempuan petani sebagai tulang punggung kedaulatan pangan. c. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta ha pertanian. d. Dukungan regenerasi petani muda Indonesia. 6. Self-‐sufficiency ratio beras sebesar 100% tiap tahun mulai dari tahun 2017. 7. Self-‐sufficiency ratio kedelai mencapai 60% pada tahun 2019. 8. Self-‐sufficiency ratio daging sapi mencapai 100% pada tahun 2019. 9. Self-‐sufficiency ratio gula mencapai 100% pada tahun 2019. 10. Self-‐sufficiency ratio jagung mencapai 100% pada tahun 2019. 11. Self-‐sufficiency ratio perikanan tangkap mencapai 100% pada tahun 2019. 12. Self-‐sufficiency ratio susu mencapai 50% pada tahun 2019. 13. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) harus selalu lebih dari 107 di 100% provinsi pada setiap tahun mulai tahun 2015. 14. Penyusunan dan pemanfaatan data rantai pasok produksi (dan konsumsi) pangan (5 bahan pokok) yang jelas dan transparan mulai tahun 2016. 15. Penyusunan dan pemanfaatan data potensi perikanan tangkap di 100% wilayah penangkapan perikanan tahun 2015. 16. Peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan sebesar 5-‐10% setiap tahun melalui pemberian bantuan benih, pupuk, dan penyuluhan yang memadai. 17. Tersusunnya dan terlaksananya aturan yang memastikan pemberian subsidi sarana dan prasarana produksi pertanian yang terukur dan tepat sasaran pada tahun 2016. 18. Terbit dan terlaksananya peraturan yang memastikan hasil produksi pertanian pangan domestik diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan domestik, bukan untuk kebutuhan lainnya (misalnya energi) pada tahun 2015. 19. Seluruh kabupaten/kota mampu menyediakan bahan pangan pokok yang mudah diakses dan

38

NO

NAWACITA 7: Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-‐sektor strategis ekonomi domestik INDIKATOR

TARGET terjangkau pada 2016.

20. Terbitnya regulasi penurunan laju ekspor produk pertanian jika terjadi kekurangan suplai domestik.

2 Mewujudkan Kedaulatan Energi

21. Tersedianya peta seluruh lahan pertanian produktif pada tahun 2016 dengan menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh (remote sensing) melalui pengembangan peta ketahanan pangan dan peta kerentanan pangan yang telah diselesaikan pada tahun 2010. 22. Tersusunnya dan terlaksananya aturan yang memastikan revitalisasi peran Bulog sebagai lembaga yang menjaga stabilisasi harga pangan strategis, pada tahun 2015. 23. Terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang Pertanian di daerah sentra produksi untuk melayani jasa pertanian dengan efektif dan efisien. 24. 100% jaringan irigasi dan air tersedia secara memadai dan berfungsi di 100% sentra produksi pertanian pangan dan perikanan budidaya pada 2017. 25. 100% akses jalan, jembatan, pelabuhan berfungsi baik di 100% sentra produksi pertanian pangan strategis dan perikanan tangkap pada 2018. 26. Tersusunnya peraturan untuk perlindungan kawasan bunga karang dan bakau sebagai habitat dan tempat persemaian pangan kelautan pada tahun 2015. 1. Mengurangi subsidi BBM transportasi a. Beralih dari minyak ke gas. b. Menggunakan energi kerakyatan (ethanol dari singkong), dengan rakyat sebagai pilar penyediaan energi nasional c. Efisiensi penggunaan BBM - Penataan transportasi publik dan tata kota untuk mencapai pengurangan subsidi BBM Rp20 triliun per tahun. - Membangun infrastruktur gas. - Mengurangi impor minyak. - Mengurangi subsidi BBM sebesar Rp60 triliun. - Mengurangi subsidi BBM transportasi d. Meningkatkan produksi migas. - Jangka pendek: revitalisasi sumur tua, optimalisasi produksi, birokrasi perizinan dipangkas, dan reformasi fiskal migas. - Jangka panjang: meningkatkan eksplorasi dan kapasitas nasional. e. Mendukung Pertamina menjadi perusahaan energi internasional (kontribusi minyak dalam negeri

39

NO


INDIKATOR lebih dari 50% dalam waktu 5 tahun) f. Memperbaiki sektor kelistrikan. - Membangun pembangkit listrik batu bara, gas dan panas bumi (prioritas pembangkit batu bara dekat tambang). - Mengurangi penggunaan BBM - Mengurangi subsidi listrik Rp40 triliun per tahun. - Meningkatkan ketahanan energi. g. Menangkap nilai tambah industri tambang - Membangun industri hilir - Membangun kapasitas pengelolaan dari hulu sampai hilir. - Menangkap nilai tambah tambang sampai ratusan triliun. - Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 2. Konsistensi pelaksanaan roadmap pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dan peningkatan cadangan nasional energi (khususnya BBM) ke 3 bulan konsumsi di 2015. 3. Penurunan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 50% dari tingkat impor tahun 2014 melalui pengutamaan pengolahan minyak mentah yang menjadi bagian negara di dalam negeri dan peningkatan kapasitas produksi bahan bakar nabati yang diolah secara berkelanjutan mulai tahun 2016 4. Penambahan kapasitas penyediaan listrik melalui penyelesaian Fast Track Program (FTP-‐2) 10.000 MW sebelum 2019 dan dimulainya pembangunan Fast Track Program (FTP-‐3) di 2017 dari energi baru terbarukan dengan mengutamakan tenaga panas bumi dan tenaga air dengan mengedepankan skema kerjasama pemerintah dan swasta. 5. Optimalisasi energi terbarukan guna tersedianya akses terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG) bagi nelayan dan masyarakat terpencil/tertinggal di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2018. 6. Penyusunan strategi nasional pengembangan sumber daya gas non-‐konvensional paling lambat tahun 2016 yang diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-‐undangan terkait paling lambat tahun 2018. 7. Pembenahan peraturan perundang-‐undangan dan penyederhanaan mekanisme tanggung jawab terkait pengelolaan gas bumi (dimulai dengan revisi Undang-‐undang Minyak dan Gas (UU Migas) di tahun 2015) dan Rencana Induk Jaringan Distribusi dan Transmisi Gas Bumi Nasional (RIJDTGBN) paling lambat tahun 2016.

40

NO


INDIKATOR 8. Peningkatan konsumsi gas bumi nasional untuk keperluan domestik hingga mencapai minimal 70% dari produksi gas nasional. 9. Penghapusan subsidi listrik sepenuhnya untuk industri dan kelas 900 kVA ke atas untuk rumah tangga pada tahun 2017, diikuti dengan penghapusan subsidi listrik sepenuhnya di tahun 2019. 10. Penerapan subsidi tetap untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di tahun 2015 dan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara bertahap menuju nol subsidi di tahun 2019. 12. Pengintegrasian Undang-‐undang (UU) No.30/2007 tentang Energi dengan Kebijakan Energi Nasional menjadi Undang-‐undang (UU) Kebijakan Energi Nasional paling lambat tahun 2016 yang mengatur target pencapaian 25% di 2025 dan 40% bauran energi dari energi baru terbarukan pada 2050 (Sesuai dengan Rancangan Umum Energi Nasional). 13. Harmonisasi seluruh peraturan perundangan sub-‐sektor energi (minyak dan gas, kelistrikan, energi terbarukan, panas bumi, mineral dan batu bara, dll) agar sesuai dengan Undang-‐undang (UU) Kebijakan Energi Nasional untuk selesai pada tahun 2017 14. Penyelesaian revisi Undang-‐undang (UU) Minyak dan Gas (Migas) paling lambat tahun 2015 (Program 100 Hari) dan aturan teknis dibawahnya sebelum 2016.Percepatan Revisi Undang-‐undang (UU) Panas Bumi dan dimungkinkannya pengusahaan energi panas bumi di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dengan tetap mempertahankan fungsi hutan tersebut.38 15. Tercapainya rasio elektrifikasi nasional sebesar 95% pada 2019 dengan pemenuhan kebutuhan listrik untuk daerah terpencil, terluar dan kepulauan secara off-‐grid dengan mengutamakan potensi energi baru terbarukan setempat dan memaksimalkan peran Independent Power Producer (IPP)39. 16. Tercapainya alokasi dan konsumsi gas domestik melalui: revisi Rencana Induk Jaringan Distribusi dan Transmisi Gas Bumi Nasional (RIJDTGBN), kebijakan penetapan harga gas, serta kebijakan investasi dan tatakelola infrastruktur pengangkutan gas (termasuk pipa dan Floating Storage and

38

Memastikan pemanfaatan potensi panas bumi TANPA mengganggu stabilitas ekosistem kawasan hutan. Pada tahun 2010 sudah terbangun gardu induk di seluruh Indonesia dengan kapasitas sebesar 2.159 MVA dan gardu distribusi di seluruh Indonesia sebesar 1.266 MVA. Pada tahun 2011 sudah terlaksana pembangunan gardu induk di seluruh Indonesia dengan kapasitas sebesar 2.161,83 MVA dan gardu distribusi di seluruh Indonesia dengan kapasitas sebesar 120 MVA. Selain itu juga sudah terbangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong 20 MW – Perusahaan Listrik Negara (PLN) -‐ Pertamina Geothermal Energi (PGE). Pada tahun 2012 sudah terbangun gardu distribusi di seluruh Indonesia dengan kapasitas sebesar 212,16 MVA dan gardu induk di seluruh Indonesia sebesar 270 MVA. Pada tahun 2013 terbangun gardu distribusi di seluruh Indonesia denga kapasitas sebagai 217,5 MVA. 39

41

NO

NAWACITA 7: Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-‐sektor strategis ekonomi domestik INDIKATOR

TARGET Regasification Unit – FSRU).

17. Penyelesaian pembangunan infrastruktur pipa gas lintas Sumatera dan Jawa40; dimulainya konstruksi pipa gas Kalimantan-‐Jawa paling lambat tahun 2016; dan pembangunan Floating Storage and Regasification Unit – FSRU dan infrastruktur pipa untuk bagian Indonesia lainnya tepat waktu sesuai Rencana Induk Jaringan Distribusi dan Transmisi Gas Bumi Nasional (RIJDTGBN)41. 18. Hilirisasi komoditi minyak dan gas dengan peningkatan kapasitas pengolahan dan pemurnian minyak dan gas baik melalui revitalisasi kilang existing dan pembangunan kilang minyak baru pada tahun 2017. 19. Pengalihan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik ke belanja infrastruktur dan program sosial secara bertahap. 20. Penerapan pengukuran susbsidy-‐to-‐revenue ratio sebagai Key Performance Indicator (KPI) pada Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi lainnya untuk mengukur penghematan terhadap subsidi Pemerintah. 21. Subsidi energi yang semakin menurun (dalam % per tahun) harus menjadi Key Performance Indicators (KPI) yang digunakan oleh Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menuju Indonesia bebas subsidi energi. 22. Penurunan intensitas energi sebesar 15% pada tahun 2019. 23. Pembentukan dan implementasi kerangka kebijakan secara lengkap yang memungkinkan mekanisme pembiayaan untuk penghematan energi pada tahun 2015. 3 Mewujudkan Kedaulatan Keuangan

1. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai kisaran 6,0-‐7,5% per tahun dalam periode 2015-‐2019. 2. Terkendalinya tingkat inflasi pada kisaran 3-‐5% periode 2015-‐2019. 3. Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi untuk mencapai rasio investasi terhadap PDB (investment ratio) sedikitnya 35% dalam periode 2015-‐2019.

40

Pada tahun 2013, fasilitas Arun-‐Belawan pipeline mencapai progress 50%; sedangkan fasilitas Arun Regas mencapai progres proyek 50,2%. Faktor-‐faktor yang menghambat penyelesaian proyek Cepu Banyu Urip perlu pemantauan khusus. Sedangkan terkait jaringan distribusi, panjang jaringan di seluruh Indonesia yang terbangun pada tahun 2010 adalah 18.004 kilometer, tahun 2011 33.419,15 kilometer, tahun 2012 8.601 kilometer, dan pada tahun 2013 9.256,7 kilometer.

41

42

NO


INDIKATOR 4. Peningkatan Indeks Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia di setiap sektor (subsektor) ekonomi sebesar rata-‐rata 7% per tahun pada periode 2015-‐2019. 5. Pertumbuhan produksi bahan baku/setengah jadi rata-‐rata 5% per tahun dan produksi barang modal rata-‐rata sebesar 10% per tahun pada periode 2015-‐1019. 6. Penurunan pertumbuhan nilai impor bahan baku/setengah jadi dan barang modal rata-‐rata per tahun sebesar 5% hingga tahun 2019. 7. Peningkatan pertumbuhan nilai ekspor barang dan jasa non-‐primer rata-‐rata per tahun sebesar 10% hingga tahun 2019. 8. Peningkatan jumlah produk industri yang masuk daftar Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi 75% pada tahun 2019.42 9. Penurunan Indeks Gini Ratio menjadi 0,30 pada tahun 2019. 10. Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,0% pada tahun 2019.43 11. Penurunan tingkat kemiskinan secara nasional menjadi di bawah 8,0% pada tahun 2019.44 12. Pencapaian rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) minimum 16% pada akhir tahun 2019 13. Peningkatan upah disesuaikan dengan kenaikan Indeks Produktivitas Tenaga Kerja.

14. Penurunan secara nasional (perkotaan dan perdesaan) tingkat kedalaman kemiskinan (P1) menjadi di bawah 1,25% dan tingkat keparahan kemiskinan (P2) menjadi di bawah 0,30% pada tahun 2019.45

42

44 45 43

Pada tahun 2012 baru 40% produk industri yang sudah memenuhi SNI (Sumber data: Badan Standarisasi Nasional). Pada Agustus 2013 tingkat pengangguran terbuka adalah 6,25% atau 7,39 juta orang (Sumber data: BPS) Pada September 2013 angka kemiskinan 11,47% (Sumber data: BPS) Pada September 2013: P1=1,89% dan P2=0,48% (Sumber data: BPS)

43

NO


INDIKATOR 15. Persentase sumbangan nilai tambah ekonomi kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60% pada 2019. 16. Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani di seluruh provinsi mencapai rata-‐rata minimum 107 hingga tahun 201946

4 Mendirikan Bank Petani/Nelayan dan UMKM termasuk 1. Jaminan akses pelatihan, teknologi dan pendanaan kepada 100% petani, 100% peternak, dan 100% gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen di tiap nelayan. sentra produksi tani/nelayan. 2. Peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan sebesar 5-‐10% setiap tahun melalui pemberian bantuan benih, pupuk, dan penyuluhan yang memadai. 3. Meningkatkan produksi ikan tangkap melalui pembagian kapal dengan kapasitas dan alat penangkap ikan yang sesuai dengan daerah tangkapnya setiap tahun. 4. Meningkatkan produksi dan kualitas ikan budidaya sebanyak 20% unit pengolah ikan pertahun melalui sertifikasi pengelolaan tambak. 5. Terbangunnya industri pengolahan produk pertanian pada setiap sentra produksi pada tahun 2018.

5 Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan Sistem Inovasi Nasional

6. Berfungsinya secara penuh gudang pangan dan sistem resi gudang pada seluruh sentra produksi pada 2017. 7. Tersedianya rantai dingin perintis untuk mengoptimalkan produksi pertanian dan perikanan tangkap, khususnya di luar Jawa. 8. Pembangunan dan/atau relokasi gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dekat dengan sentra produksi pada 2018. 1. Minimum 1.200 publikasi ilmiah per tahun terbit di jurnal internasional yang terindex di ISI Web of Science (atau setara) mulai tahun 2017 dan meningkat minimum 10% per tahun sampai dengan 2019. 2. Minimum 1.000 paten per tahun didaftarkan di tingkat nasional dan 100 paten per tahun di tingkat internasional mulai tahun 2017. 3. 100% riset terapan yang dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kepentingan nasional pada tahun 2019.

46

Pada Desember 2013, Indeks Nilai Tukar Petani berkisar antara 96,26 sampai dengan 104,95

44

NO


INDIKATOR 4. Aplikasi teknologi pemanfaatan limbah/excess produksi pertanian (gabah, feses, dll) sebagai bahan baku industri pupuk dan energi. 5. Penyediaan sarana dan prasarana riset yang memadai serta pengukuran kinerja peneliti yang memadai untuk menghasilkan riset pertanian dan kelautan yang dibutuhkan. 6. Tersusunnya dan terlaksananya aturan yang memastikan investasi swasta yang berkelanjutan dalam riset pertanian dan perikanan. 7. 20% dari alokasi anggaran di bidang pertanian dan di bidang kelautan dialokasikan untuk riset, dengan 30%-‐nya digunakan untuk penelitian guna: a. Menemukan varietas-‐varietas baru komoditas pertanian pangan b. Mengembangkan produk pertanian pangan organik (termasuk perkebunan dan perikanan organik) c. Menggali potensi sumber daya kelautan untuk ketahanan pangan. 8. 25 paten di bidang pertanian (termasuk perkebunan dan perikanan) dan kelautan yang dihasilkan setiap tahun mulai tahun 2016. 9. Dihasilkannya 20 varietas unggul baru setiap tahun mulai 201547. 10. Revitalisasi Dewan Riset Nasional serta seluruh kelembagaan riset pada tahun 2015 menyangkut keanggotaan sepenuhnya berdasarkan keilmuan, wewenang menentukan arah dan prioritas riset yang berlaku/mengikat semua Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) secara nasional, dan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden. 11. Tahun 2016 Dewan Riset Nasional sudah menetapkan prioritas riset nasional jangka pendek, menengah, dan panjang48. 12. Pada tahun 2017, setiap provinsi memiliki Perguruan Tinggi (PT) dengan fakultas teknik, sains dan sains terapan berdasarkan potensi daerah yang dimiliki. 13. Pada tahun 2019, 150% dari kondisi 2014 mahasiswa menempuh studi di fakultas teknik, sains dan sains terapan.

47

Pada tahun 2012 dan 2011 tercipta 11 varietas unggul baru; pada tahun 2013 tercipta 13 varietas unggul baru. Termasuk di dalamnya penyusunan rencana yang lebih detil seperti Masterplan Indonesia Science Techno Park yang sudah disusun saat ini, ataupun operasionalisasi Sistem Inovasi baik Nasional (SINAS) maupun Daerah (SIDA). Misalnya, pada tahun 2011 terbentuk 3 proyek percontohan berbasis Sistem Inovasi Daerah, dan pada tahun 2012 terbentuk 4.

48

45

NO


INDIKATOR 14. Pada tahun 2019, 150% dari kondisi 2014, Sarjana Strata 1 (S1) lulus dari fakultas teknik, sains dan sains terapan. 15. Revitalisasi dan penguatan Lembaga Penelitian dan Perekayasa agar mempunyai tenaga peneliti handal pada tahun 2019 16. Pada tahun 2019, 150% dari kondisi saat ini, riset di bidang teknik, sains, dan sains terapan dipublikasikan dalam jurnal internasional.Pada tahun 2019, pendidikan vokasi telah menghasilkan X tenaga teknis penunjang riset. 17. X riset dan/atau hasil inovasi teknologi yang digunakan untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan (Hankam) mulai tahun 2017. 18. Terlaksananya minimum 500 pertukaran peneliti antarnegara per tahun yang dimulai pada tahun 2016. 19. Setidaknya X inovasi per tahun mulai tahun 2017 dalam bidang teknologi komunikasi dihasilkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan terus meningkat setidaknya 10% per tahun. 20. Setidaknya X inovasi per tahun mulai tahun 2017 dalam bidang transportasi khususnya laut dan udara dihasilkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan efisiensi mobilitas barang dan orang dan terus meningkat setidaknya 10% per tahun.

46

NO 1

NAWACITA 8: Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa TARGET Membangun pendidikan kewarganegaraan

2

Mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional

3

Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil

INDIKATOR 1. Kurikulum disempurnakan dengan mengintegrasikan nilai-‐nilai kebangsaan, budi pekerti, dan toleransi atas keragaman, dan dievaluasi setiap tahun mulai tahun 2015. 2. 100% sekolah telah melaksanakan kegiatan belajar-‐mengajar dengan unsur nilai kebangsaan, budi pekerti, dan toleransi atas keragaman mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah/kejuruan, dan pendidikan tinggi pada tahun 2015. 3. Konten kebangsaan, contoh-‐contoh keberadaban hidup-‐bersama dan toleransi atas keragaman diakomodasi di 100% media massa. 4. 100% lembaga/komunitas masyarakat dan lembaga/komunitas adat mengintegrasikan nilai-‐nilai kebangsaan, budi pekerti, dan toleransi atas keragaman dalam seluruh program kerjanya mulai tahun 2015 1. Tersusun dan terlaksananya aturan yang menjamin perlindungan pelaksanaan serta akses pada ujian penyetaraan pendidikan dasar dan menengah non-‐fomal dan informal (termasuk pendidikan berbasis keluarga/home-‐education mandiri) pada tahun 2016. 1. Pemberian tunjangan profesi sesuai dengan kinerja setiap tenaga pengajar berdasarkan hasil penilaian menyeluruh (360 degrees) pada tahun 2016. 2. Reformasi sistem insentif dan pengajuan kredit kepangkatan (KUM) bagi dosen/peneliti untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian dengan standar internasional selambatnya pada tahun 2015.

4

Memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi

1. 95% anak usia sekolah mendapatkan pendidikan dasar dan menengah selama 12 tahun baik secara formal, non-‐formal, ataupun informal dengan proporsi gender yang merata pada tahun 2019. 2. 30% penduduk menempuh Pendidikan Tinggi (PT) dengan minimal 10% penduduk di setiap kabupaten/kota pada tahun 2019 (termasuk pemanfaatan e-‐learning untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi/APK PT). 3. 50% penurunan satuan biaya bersekolah yang ditanggung per peserta didik (transportasi, makan, seragam, ekstra kurikuler wajib, alat tulis dan peralatan yang mendukung tugas-‐tugas sekolah) pada

47

NO

NAWACITA 8: Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa INDIKATOR

TARGET tahun 2019.

4. Tersusun dan terlaksananya aturan yang menjamin perlindungan pelaksanaan serta akses pada ujian penyetaraan pendidikan dasar dan menengah non-‐fomal dan informal (termasuk pendidikan berbasis keluarga/home-‐education mandiri) pada tahun 2016. 5

Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek

1. Tahun 2015 tersusun dan terimplementasi desain mekanisme kemitraan multipihak (pemerintah, swasta, masyarakat sipil) dalam bidang riset, inovasi, dan teknologi. 2. Tahun 2017 terbangun dan berfungsinya sebuah institusi sebagai pusat kemitraan multipihak untuk inovasi, pengembangan dan penyediaan akses teknologi. 3. Kenaikan 150% dari kondisi saat ini pada tahun 2017, kerjasama/kemitraan yang dilakukan antara institusi pendidikan teknologi dalam negeri dengan lembaga riset regional dan global. 4. 30 program penelitian unggulan di bidang pertanian, perikanan dan industri dasar pada institusi pendidikan yang diimplementasikan pada tahapan ide/lab, 15 ke tahapan pilot, 6 ke tahapan komersial tiap tahunnya melalui pelibatan industri – pemerintah – institusi pendidikan. 5. Tersusunnya aturan dan terlaksananya proses pendaftaran dan publikasi hak cipta dan paten yang lebih mudah dan cepat yakni jangka waktu dari pemeriksaan formalitas ke publikasi awal maksimal 18 bulan untuk setiap hak paten dan maksimal 9 bulan untuk setiap hak cipta pada tahun 2016. 6. Meningkatnya jumlah karya cipta yang dipatenkan/terdaftar sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) minimum 10% setiap tahunnya mulai tahun 2016.

48

NO 1

NAWACITA 9: Kami akan memperteguh ke-‐Bhinneka-‐an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia TARGET Memperkuat pendidikan ke-‐bhinneka-‐an dan menciptakan ruang-‐ruang dialog antar warga

INDIKATOR 1. Bersikap tegas terhadap segala upaya yang bertentangan dengan hak warga dan nilai kemanusiaan. 2. Membangun kembali modal sosial bisa dengan metode rekonstruksi sosial, yakni gotong royong, melindungi lembaga adat, dan membangun karakter bangsa. 3. Menyelesaikan konflik melalui pendekatan kebudayaan dan penegakan hukum. 4. Membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan karakter bangsa Indonesia. 5. Membangun pusat-‐pusat kebudayaan (museum, heritage, sanggar seni, dll) sebagai sarana menumbuhkan semangat gotong royong, ke-‐bhinneka-‐tunggal-‐ika-‐an dan karakter manusia Indonesia yang berkepribadian. 6. Kurikulum disempurnakan dengan mengintegrasikan nilai-‐nilai kebangsaan, budi pekerti, dan toleransi atas keragaman, dan dievaluasi setiap tahun mulai tahun 2015. 7. 100% sekolah telah melaksanakan kegiatan belajar-‐mengajar dengan unsur nilai kebangsaan, budi pekerti, dan toleransi atas keragaman mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah/kejuruan, dan pendidikan tinggi pada tahun 2015. 8. Konten kebangsaan, contoh-‐contoh keberadaban hidup-‐bersama dan toleransi atas keragaman diakomodasi di 100% media massa. 9. 100% lembaga/komunitas masyarakat dan lembaga/komunitas adat mengintegrasikan nilai-‐nilai kebangsaan, budi pekerti, dan toleransi atas keragaman dalam seluruh program kerjanya mulai tahun 2015. 10. Tersusunnya cetak biru revitalisasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) pada tahun 2015, termasuk diantaranya rebranding LPP, penguatan kapasitas dan profesionalitas. 11. Penyelesaian pelaksanaan cetak biru revitalisasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) pada tahun 2019. 12. Terauditnya konten siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) setiap tahun dan hasil dipublikasikan. 13. Revitalisasi lembaga pendidikan untuk industri penyiaran yang kuat dan berkualitas pada tahun 2015.

49

NO

NAWACITA 9: Kami akan memperteguh ke-‐Bhinneka-‐an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia TARGET

INDIKATOR 14. Penegakan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) pada tahun 2015. 15. Penegakan peran Dewan Pers Indonesia dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada media cetak pada tahun 2015. 16. Revisi Undang-‐undang (UU) terkait kepemilikan media untuk mengatur kepemilikan perusahaan media agar bebas dari afiliasi maupun tekanan politis pada tahun 2016.

2

Restorasi sosial untuk mengembalikan riuh kerukunan antar warga

1. Tidak adanya (0%) tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas mulai tahun 2015. 2. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai tahun 2015. 3. Terbit dan terlaksananya peraturan untuk memastikan pencegahan dan penghapusan seluruh bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, termasuk hak reproduksi perempuan, pada tahun 2015. 4. Tersusunnya mekanisme untuk memastikan rehabilitasi dan kompensasi bagi korban kekerasan seksual pada tahun 2015. 5. Tersusunnya mekanisme untuk menjamin kesetaraan hak perempuan untuk memiliki harta dan menerima warisan pada tahun 2015. 6. Penerbitan dan penegakan aturan hukum mengenai perlindungan atas keragaman suku, agama, ras, keyakinan, ideologi, orientasi politik, orientasi seksual, keterbatasan fisik, dan perbedaan lainnya pada tahun 2015. 7. Tersusun dan berlakunya aturan terhadap media baik cetak, elektronik, maupun media baru dan media sosial berbasis internet yang menjamin terindunginya konten mengenai keragaman suku, agama, ras, keyakinan, ideologi, orientasi politik, orientasi seksual, keterbatasan fisik, dan perbedaan lainnya pada tahun 2015. 8. Pembubaran seluruh organisasi yang berkarakter paramiliter pada tahun 2019. 9. Tersusunnya mekanisme untuk memastikan rehabilitasi dan kompensasi bagi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak manapun, termasuk oleh negara.

3

Membangun kembali gotong royong sebagai modal sosial melalui rekonstruksi sosial

Lihat Nawacita 9 Target 1 Indikator 2,3, dan 4.

50

NO 4

NAWACITA 9: Kami akan memperteguh ke-‐Bhinneka-‐an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia TARGET Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal

INDIKATOR 1. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis pada segitiga emas (golden triangle) pariwisata di titik strategis kawasan Indonesia untuk membangun intersullar tourism dan budaya lokal seperti kawasan Bunaken-‐Wakatobi-‐Raja Ampat. 2. Memfasilitasi promosi dan keterlibatan rakyat dalam pendidikan kebudayaan dan ekonomi kreatif berbasis pada eco-‐tourism. 3. Fasilitasi pengembangan infrastruktur pariwisata yang teritegrasi dengan potensi ekonomi lokal. 4. Pemerintah merancang kebijakan anggaran pembangunan untuk peningkatan sektor pariwisata. 5. Terlestarikannya dan terevitalisasikannya 100% (dari baseline) cagar budaya, museum, dan taman budaya di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2019. 6. Meningkatnya jumlah warisan budaya yang diakui United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menjadi 2 per tahun mulai tahun 2016. 7. Tersedia dan berjalannya sistem lelang internasional untuk pemasaran bidang budaya, seni, pariwisata, dan ekonomi kreatif pada tahun 2016. 8. 100% kabupaten/kota melakukan pelestarian dan pendataan cagar budaya dan tinggalan purbakala di daerahnya pada tahun 2019.

5

Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya

1. Teroptimalkannya program pertukaran mahasiswa sebanyak 500.000 orang selama 5 tahun

2. Terselenggaranya program pertukaran siswa sebanyak 500.000 orang selama 5 tahun.

3. Terselenggaranya program pertukaran PNS dengan Organisasi Swasta dan Pemerintah Luar Negeri sebanyak 1.000.000 orang.

51

Target dan Indikator Pembangunan Nasional Indonesia Berdasarkan Visi- Misi Presiden Joko Widodo(NAWACITA)

Recommend Documents