Problem dan Problem dan Tantangan g Rekrutmen Hakim dan Hakim Agung Oleh: Mustofa Abdullah Disampaikan pada PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK JEJARING KOMISI YUDISIAL RI, diselenggarakan oleh Puham UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung, diselenggarakan oleh Puham UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010 1
Komisi Yudisial lahir pada era reformasi saat Komisi Yudisial lahir pada era reformasi saat amandemen ke III Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 bersamaan dengan lahirnya tahun 2001 bersamaan dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi. 2
Walaupun Komisi Yudisial adalah lembaga baru, y memperoleh p jjustifikasi namun keberadaannya hukum yang sangat kuat karena diatur secara tegas di dalam konstitusi / Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 d kewenangannya dan k dib ik oleh diberikan l h konstitusi. k tit i 3
Berkaitan k i d dengan i kehadiran itu, k h di Komisi i i Yudisial di i l di dalam sistem kekuasaan Kehakiman di Indonesia bukanlah sebagai “asesoris” demokrasi atau proses penegakkan hukum. Komisi Yudisial lahir sebagai konsekuensi politik yang ditujukan untuk membangun sistem saling awas dan saling imbang (check and balances) di dalam struktur kekuasaan , termasuk di dalamnya pada sub sistem kekuasaan kehakiman. 4
Sebagai lembaga yang lahir dari hasil perubahan UUD 1945,, p keberadaan Komisi Yudisial pada prinsipnya merupakan “amanah reformasi” f i” khususnya kh “Reformasi Peradilan”
5
Hakim Yang Baik Hakim Yang Baik Good Judges Are Not Born But Made “Odette Buitendam”
6
• Ini Ini berarti bahwa hakim yang baik yaitu hakim berarti bahwa hakim yang baik yaitu hakim yang memiliki profesionalitas, integritas, kualitas bukanlah lahir dengan sendirinya akan kualitas bukanlah lahir dengan sendirinya akan tetapi dibentuk. • Perubahan kearah terciptanya sistem peradilan yang lebih baik hanya dapat terjadi apabila kita berhasil membentuk dan menempatkan hakim yang baik tersebut pada badan‐badan peradilan.
7
Berkaitan dengan pernyataan Berkaitan dengan pernyataan odette odette buitendam maka dalam membentuk dan menempatkan hakim baru yang baik melalui cara : melalui cara : • Pendidikan • Rekrutmen
8
PENDIDIKAN HAKIM PENDIDIKAN HAKIM Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang‐Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum mengatur :
Pasal 14 tentang Pendidikan Hakim ((1)) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, p g g p g , seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; blik d i h 9 d. Sarjana Hukum; 9
e. Lulus Pendidikan Hakim; l didik ki f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; h. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10
Penjelasan Pasal 14 (1) huruf e : P didik h ki di l Pendidikan hakim diselenggarakan bersama k b oleh Mahkamah Agung dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang terakreditasi A dalam j g jangka waktu yang ditentukan dan melalui y g proses seleksi yang ketat.
11
ALUR PENDIDIKAN HAKIM DOKTOR DALAM ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM HAKIM PENDIDIKAN PROFESI HAKIM TES
SARJANA HUKUM
TES
DUNIA KERJA
MAHASISWA PROGRAM AKADEMIK STRATA 1 TES CALON MAHASISWA
12
ISI KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI ISI KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI 1. Mata kuliah kompetensi umum : aa. b. c. d. e.
Pendidikan agama Pendidikan agama Pendidikan kewarganegaraan B h Bahasa indonesia i d i Bahasa inggris M t Matematika dan/atau statistika tik d / t t ti tik dan/atau logika
13
2. Mata Kuliah Kompetensi Utama: Sejumlah matakuliah yang merupakan substansi kajian bidang ilmu yang menjadi isi program pendidikan akademik pada strata program studi tertentu. tertentu
14
3. Mata Kuliah Kompetensi Pendukung : Sejumlah matakuliah yang dapat dipilih untk menunjang program pendidikan akademik atau profesi, atau vokasi pada strata program studi tertentu
15
Disamping matakuliah‐ matakuliah k l h tersebut b diatas, kurikulum perguruan tinggi wajib bermuatan kepribadian dan kebudayaan, baik dalam bentuk matakuliah yang berdiri sendiri maupun terintegrasi i i dalam matakuliah lain. 16
Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan hakim yang jujur dan bermoral, selain bermoral, selain matakuliah yang berkaitan keprofesionalan berkaitan keprofesionalan pada pendidikan hakim haruslah diberikan haruslah diberikan matakuliah Etika Profesi dan Moral dan Moral
17
Contoh Etika Profesi Contoh Etika Profesi The four commandements for judge dari h f d f j d d i Socrates : a. To hear courteously (mendengar dengan sopan dan beradab) b. To answer wisely (menjawab dengan arif bijaksana) c. To consider soberly (mempertimbangkan tak terpengaruh) d. To decide impartially (memutus tak berat sebelah). 18
REKRUTMEN HAKIM (BARU) REKRUTMEN HAKIM (BARU) Undang‐Undang Nomor 49, 50 dan 51 Tahun 2009 : d d 9 0d 1 h 2009 1) Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel dan partisipatif. 2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. j g p 3)) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 19
Rekrutmen selama ini mengandung beberapa masalah : 1. P 1 Penentuan kelulusan tidak jelas dan tidak terbuka; k l l id k j l d id k b k 2. Minimnya peminat yang berkualitas; 3. Perencanaan rekrutmen terpusat dan tidak melibatkan pengadilan daerah; 4. Informasi rekrutmen kurang terbuka; f k k b k 5. Persyaratan calon hakim tidak relevan dengan t tanggung jawab jabatan; j bj b t 6. Pelaksana rekrutmen tidak kompeten; 7. Formasi tidak sesuai dengan kebutuhan; 8. Adanya campur tangan pihak luar. 20
Selama ini berlangsung Selama ini berlangsung HAKIM
Masyarakat Masyarakat Sarjana Hukum
SSeleksi l ki CAKIM oleh MA
CPNS/ PNS CPNS/ PNS CAKIM
Pendidikan H ki Hakim oleh MA : l h MA ‐Pendidikan ‐ Ujian
Tidak Lulus
Tidak Lulus
PNS Non Hakim
21
Amanat UU No. 49, 50 dan 51 Tahun 2009
Masyarakat Sarjana Hukum
Pendidikan Hakim oleh MA dan PTN/PTS : ‐Seleksi l k calon peserta didik ‐ pendidikan didik ‐ ujian
Tid k L l Tidak Lulus
Masyarakat Masyarakat Potensial Menjadi Hakim Hakim (Sarjana Hukum dan Lulus Pendidikan Hakim)
Seleksi Pengangkat an Hakim oleh MA dan KY
HAKIM
Tidak Lulus Tidak Lulus 22
Rekrutmen Hakim Agung Rekrutmen Hakim Agung Mendapatkan Calon Hakim g gy g Agung yang baik ditentukan oleh : 1. Sistem 1 Sistem rekrutmen rekrutmen 2. Persyaratan yang di dipergunakan k 3. Lembaga yang melakukan rekrutmen.
23
Hakim Agung yang akan dicari : Hakim Agung yang akan dicari : 1. Hakim Agung yang mempunyai kompetensi dan profesionalitas; 2. Mempunyai integritas; 3. Mempunyai track record; Mempunyai track record; 4. Jujur dan bermoral; 5 Memiliki leadership atau kepemimpinan. 5. Memiliki leadership atau kepemimpinan
Untuk mendapatkan Hakim Agung dengan k it i t kriteria tersebut harus melalui seleksi : b th l l i l ki 1. Seleksi kualitas 2 Seleksi Kepribadian 2. S l ki ib di 3. Seleksi Kesehatan (tes kesehatan) 24
Materi Seleksi Kualitas Materi Seleksi Kualitas 1. Karya Ilmiah Ditinjau dari segi : Ditinjau dari segi : a. b. c. d.
Contextural Construction of core Command of the law and procedure d f h l d d Legal reasoning
Juga dari segi : g g a. b. c c.
Yuridis Sosiologis Filosofis Filosofis
2. Legal Case : a. Kasus Pidana b. Kasus Perdata c. Kasus TUN
3. Karya profesional dua tahun terakhir f i ld h khi 25
Materi Seleksi Kepribadian Materi Seleksi Kepribadian 1. Tes kecocokan dan konsistensi untuk Hakim k k d k i i k ki Agung 2. Tes pengalaman dan potensi kedepan 3 Daya tahan dan daya pikir 3. Daya tahan dan daya pikir 4. Wawancara terhadap empat aspek : a. b. c. d.
IIntegrity i Intent/Motivation Capacity Result 26
Materi Seleksi Kesehatan Materi Seleksi Kesehatan • Able • Disable
27
Materi Investigasi Materi Investigasi Setelah seleksi kualitas, p dan kesehatan kepribadian dilakukan “Investigasi”. Materi investigasi : a. Track record b. Laporan Harta Kekayaan (LHK)
28
Materi Wawancara Materi Wawancara Terakhir dilakukan wawancara dengan seluruh anggota Komisi Yudisial Materi wawancara : Yudisial. 1. 2 2. 3. 4 4.
Teori – teori ilmu hukum Filsafat hukum Leadership Masalah aktual di bidang hukum 5 Klarifikasi Laporan Harta 5. Kekayaan. 29
Hambatan dan Tantangan Hambatan dan Tantangan Untuk Seleksi Hakim Baru : 1. Intervensi dari luar 2 IPK 2. 3. Perguruan Tinggi calon hakim
30
Untuk Seleksi Hakim Agung : 1 Tid 1. Tidak adanya track record atau database k d t k d t d t b d i dari Mahkamah Agung tentang calon yang diajukan oleh Mahkamah Agung oleh Mahkamah Agung. 2. Tidak adanya informasi dari Mahkamah Agung tentang rasio kebutuhan hakim karir dan non‐ tentang rasio kebutuhan hakim karir dan non Karir 3. Tidak adanya informasi tentang kebutuhan Tidak adanya informasi tentang kebutuhan Hakim Agung dalam bidang pidana, perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer. 4. Pengalaman Calon Hakim Agung tidak sesuai dengan kebutuhan (non‐karir). 31
32
