Tanggal lahir : 08 September 1968

PUTUSAN Nomor 183/Pid. Sus/Pemilu/2014/PT Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : --------------------------------------------------------------------Nama lengkap

: DEDI RAHMAN , AB, S.Pd. Bin DRS. H. ABDUL KOHAR.

Tempat lahir

: Bandung

Umur/Tanggal lahir

: 08 September 1968.

Jenis kelamin

: Laki-laki.

Kebangsaan

: Indonesia.

Tempat tinggal

: Kampung Peusing RT.004. RW.003. Desa Sindangkerta,

kecamatan

Sindangkerta,

kabupaten Bandung Barat ; Agama

: Islam.

Pekerjaan

: PNS/ Ketua PPK Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama :----------------------------------------------------------------------------------------1. H. AGUS SUMARNA, SH., MH,. 2. SUWANTO NIERWADY, SH,. Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Law Firm AN & Co yang beralamat di Komplek Cibolerang jalan Satria Raya blok 1 nomor 45 Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juni 2014;------------------------------------------------------------------------------PENGADILAN TINGGI tersebut : -------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara

dan surat-surat lain yang

bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 Juni 2014, Nomor: 09/Pid.P/2014/PN.BB dalam perkara Terdakwa tersebut ;--------------------------------------------------------------------------------------------Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum dalam Surat dakwaan Nomor

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.Bdg.

Rek.

PDM

01/CIMAQH/06/2014

sebagai

berikut

:------------------------------

KESATU : Bahwa terdakwa DEDI RAHMAN, AB, S.Pd Bin Drs H. ABDUL KOHAR pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di kantor Sekertariat PPK Kampung Cisandaut Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilik menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang, yang dilakukan dengan cara : Bahwa Pemilu Legislatif di Indonesia

secara nasional dilaksanakan

pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 termasuk diantaranya

di daerah

Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tersebut untuk tingkat Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat yang mana sejak tahun 2012 (semenjak adanya pemilihan Bupati Bandung Barat) dan terus berlanjut sampai pemilihan Gubernur dan Pileg Tahun 2014 dan dalam pelaksanaan Pileg Legislative Tahun 2014 serta berdasarkan Keputusan PPK Pileg Kabupaten Bandung Barat No: 12/Kpts/KPU-Kab/011.329865/IV/2014 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalamPemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tanggal 13 April 2014 terdakwa ditunjuk sebagai ketua PPK tingkat Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat yang meliputi Desa Wangunsari dan Desa Budinagara yang kemudian berdaskan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan

Pemilihan

umum

Ketua

PPK

memiliki

tugas

dan

tanggungjawab antara lain: a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; b. Membantu KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota; d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/ Kota; Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.Bdg.

e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu; g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f; h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagai dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu; i.

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/ Kota;

j.

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

k. Melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

setiap

tahapan

penyelanggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; l.

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. sedangkan tugas dan tanggungjawab terdakwa dalam pelaksanaa Pemilu Legislatif tanggal 09 April 2014 adalah melaksanakan tahapan Pemilu Legislatif puncaknya tanggal 09 April 2014 dan melaksanakan rekapitulasi sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh KPU. Selanjutnya di dalam pelaksanaan Pileg Legislatif Tahun 2014 tersebut bahwa proses pemungutan suara dan penghitungan di tiap-tiap TPS dituangkan dalam formulir C1 yang berisi rekapitulasi suara di tiap-tiap TPS yang meliputi jumlah pemilih, jumlah yang hadir/ yang tidak hadir, suara yang sah/ tidak sah termasuk perolehan suara masing-masing peserta Pemilu baik dari partai, caleg dan calon DPD dari DPR RI, DPD dan DPRD (Provinsi dan atau Kabupaten/Kota) yang kemudian dimasukan di PPS (Panita Pemungutan Suara) di tiap-tiap Desa yang kemudian hasilnya di rekap dan dimasukan ke dalam formulir D1 yang ditandatangani oleh KPPS dan para saksi dari peserta Pemilu maupun D1 yang ditandatangani oleh Ketua PPS dan anggota serta para saksi, selanjutnya hasil D1 tersebut diserahkan ke tingkat Kecamatan atau PPK yang dimasukan ke dalam formulir Da-1 (yang di dalamnya

berisi


perolehan suara masing-masing Parpol dan Caleg dari masing masing Desa yang diperoleh dari

formulir D.1) yang kemudian dengan tidak

melakukan

pengecekan data lagi dengan alasan waktu sudah mepet dan mengejar target rekapitulasi di Kabupaten Bandung Barat, maka kemudian pada hari Senin tanggal 14 April 2014 formulir Da-1 tersebut oleh terdakwa ditandatangani dan kemudian

dikirim ke KPU Bandung Barat dan selanjutnya

pihak KPU

melakukan sidang Pleno yang dihadiri oleh masing masing tim sukses para Caleg dan ternyata ditemukan suara partai yang masuk ke suara Caleg, maka kemudian saksi DADAN SUPARDAN yang merupakan saudara dari Caleg No Urut 1 An. DADAN SUPARDAN dari Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat membuat surat/ melaporkan Ke Bawaslu (Badan Pengawan Pemilu) atas temuan KPU tersebut, selanjutnya pihak Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU Bandung Barat agar dilakukan validasi maka selanjutnnya pada tanggal 5 Mei 2014 pihak KPU, PPK, PPS dan Panwas melakukan validasi yang mana hasilnnya

ditemukan adanya perbedaan dari Formulir D1 ke

formulir Da-1 yaitu : A. Formulir D1 Desa Wangunsari - Partai Golkar

: 99 Suara

- Dadan Supardan

: 27 Suara

- Ahmad Wahidin

: 157 suara

- Wiwin Witarsih

: 8 Suara

- Asep Muslim Sugilar

: 3 Suara

- Ade Bahtiar

: 5 suara

- Lia Elia

: 27 Suara

- H Parid Awan

: 3 Suara

- Irma Sugianti

: 2 Suara

- Maman

: 1 suara

Menjadi berubah setelah menjadi format Da-1 - Partai Golkar

: 69 Suara (berkurang 30 suara)

- Dadan Supardan

: 27 Suara

- Ahmad Wahidin

: 187 suara (bertambah 30 suara)

- Wiwin Witarsih

: 8 Suara


: 3 Suara

- Ade Bahtiar

: 5 suara

- Lia Elia

: 27 Suara

- H Parid Awan

: 3 Suara

- Irma Sugianti

: 2 Suara


- Maman

: 1 suara

B. Formulir D1 Desa Buninagara - Partai Golkar

: 64 Suara

- Dadan Supardan

: 38 Suara

- Ahmad Wahidin

: 44 suara

- Wiwin Witarsih

: 4 Suara


: 2 Suara

- Ade Bahtiar

: 8 suara

- Lia Elia

: 31 Suara

- H Parid Awan

: 2 Suara

- Irma Sugianti

: 1 Suara

- Maman

: 0 suara

Menjadi berubah setelah menjadi format Da-1 -

Partai Golkar


- Dadan Supardan

: 38 Suara

- Ahmad Wahidin


- Wiwin Witarsih

: 4 Suara


: 2 Suara

- Ade Bahtiar

: 8 suara

- Lia Elia

: 31 Suara

- H Parid Awan

: 2 Suara

- Irma Sugianti

: 1 Suara

- Maman

: 0 suara

Sehingga dari hasil validasi tersebut terdapat perbedaan perolehan suara Partai Golkar dan calegnya sebelum dan sesudah validasi / suara Partai Golkar dan suara Caleg Ahmad Dadan Supardan yaitu sebelum validasi suara Partai Golkar 941 setelah validasi 991 sehingga ada penambahan 50 sedangkan Caleg Ahmad Wahidin sebelum validasi perolehan suara 1925 setelah validasi 1875 selisih 50 yang mana selisih suara tersebut terdapat di PPS Wangunsatri sebanyak 30 suara dan PPS Buninagara 20 suara. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 309 Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. ATAU KEDUA : Bahwa terdakwa DEDI RAHMAN, AB, S.Pd Bin Drs H. ABDUL KOHAR pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, atau pada suatu Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.Bdg.

waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di kantor Sekertariat PPK Kampung Cisandaut Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja mengubah, merusak dan/ atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan /atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 Ayat (4), yang dilakukan dengan cara : Bahwa Pemilu Legislatif di Indonesia



di daerah

Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tersebut untuk tingkat Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat yang mana sejak tahun 2012 (semenjak adanya pemilihan Bupati Bandung Barat) dan terus berlanjut sampai pemilihan Gubernur dan Pileg Tahun 2014 dan dalam pelaksanaan Pileg Legislative Tahun 2014 serta berdasarkan Keputusan PPK Pileg Kabupaten Bandung Barat No: 12/Kpts/KPU-Kab/011.329865/IV/2014 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalamPemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tanggal 13 April 2014 terdakwa ditunjuk sebagai ketua PPK tingkat Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat yang meliputi Desa Wangunsari dan Desa Budinagara yang kemudian berdaskan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilihan umum Ketua PPK memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; b. Membantu KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota; d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/ Kota; e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; f. Melakukan

rekapitulasi

hasil

penghitungan

suara

sebagaimana

dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu; Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.Bdg.

g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f; h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagai dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu; i.


j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; k. Melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

setiap

tahapan

penyelanggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. sedangkan tugas dan tanggungjawab terdakwa dalam pelaksanaa Pemilu Legislatif tanggal 09 April 2014 adalah melaksanakan tahapan Pemilu Legislatif puncaknya tanggal 09 April 2014 dan melaksanakan rekapitulasi sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh KPU. Selanjutnya di dalam pelaksanaan Pileg Legislatif Tahun 2014 tersebut bahwa proses pemungutan suara dan penghitungan di tiap-tiap TPS dituangkan dalam formulir C1 yang berisi rekapitulasi suara di tiap-tiap TPS yang meliputi jumlah pemilih, jumlah yang hadir/ yang tidak hadir, suara yang sah/ tidak sah termasuk perolehan suara masing-masing peserta Pemilu baik dari partai, caleg dan calon DPD dari DPR RI, DPD dan DPRD (Provinsi dan atau Kabupaten/Kota) yang kemudian dimasukan di PPS (Panita Pemungutan Suara) di tiap-tiap Desa yang kemudian hasilnya di rekap dan dimasukan ke dalam formulir D1 yang ditandatangani oleh KPPS dan para saksi dari peserta Pemilu maupun D1 yang ditandatangani oleh Ketua PPS dan anggota serta para saksi, selanjutnya hasil D1 tersebut diserahkan ke tingkat Kecamatan atau PPK yang dimasukan ke dalam formulir Da-1 (yang di dalamnya

berisi

perolehan suara masing-masing Parpol dan Caleg dari masing masing desa yang diperoleh dari


melakukan

pengecekan data lagi dengan alasan waktu sudah mepet dan mengejar target rekapitulasi di Kabupaten Bandung Barat, maka kemudian pada hari Senin Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.Bdg.

tanggal 14 April 2014 formulir Da-1 tersebut oleh terdakwa ditandatangani dan kemudian


pihak KPU




: 99 Suara

- Dadan Supardan

: 27 Suara

- Ahmad Wahidin

: 157 suara

- Wiwin Witarsih

: 8 Suara


: 3 Suara

- Ade Bahtiar

: 5 suara

- Lia Elia

: 27 Suara

- H Parid Awan

: 3 Suara

- Irma Sugianti

: 2 Suara

- Maman

: 1 suara



- Dadan Supardan

: 27 Suara

- Ahmad Wahidin


- Wiwin Witarsih

: 8 Suara


: 3 Suara

- Ade Bahtiar

: 5 suara

- Lia Elia

: 27 Suara

- H Parid Awan

: 3 Suara

- Irma Sugianti

: 2 Suara

- Maman

: 1 suara


: 64 Suara


- Dadan Supardan

: 38 Suara

- Ahmad Wahidin

: 44 suara

- Wiwin Witarsih

: 4 Suara


: 2 Suara

- Ade Bahtiar

: 8 suara

- Lia Elia

: 31 Suara

- H Parid Awan

: 2 Suara

- Irma Sugianti

: 1 Suara

- Maman

: 0 suara


Partai Golkar


- Dadan Supardan

: 38 Suara

- Ahmad Wahidin


- Wiwin Witarsih

: 4 Suara


: 2 Suara

- Ade Bahtiar

: 8 suara

- Lia Elia

: 31 Suara

- H Parid Awan

: 2 Suara

- Irma Sugianti

: 1 Suara

- Maman

: 0 suara

Sehingga dari hasil validasi tersebut terdapat perbedaan perolehan suara Partai Golkar dan calegnya sebelum dan sesudah validasi / suara Partai Golkar dan suara Caleg Ahmad Dadan Supardan yaitu sebelum validasi suara Partai Golkar 941 setelah validasi 991 sehingga ada penambahan 50 sedangkan Caleg Ahmad Wahidin sebelum validasi perolehan suara 1925 setelah validasi 1875 selisih 50 yang mana selisih suara tersebut terdapat di PPS Wangunsatri sebanyak 30 suara dan PPS Buninagara 20 suara. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. ATAU KETIGA : Bahwa terdakwa DEDI RAHMAN, AB, S.Pd Bin Drs H. ABDUL KOHAR pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di kantor Sekertariat PPK Kampung Cisandaut Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.Bdg.

Bandung Barat, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan /atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan dengan cara : Bahwa Pemilu Legislatif di Indonesia



di daerah

Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tersebut untuk tingkat Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat yang mana sejak tahun 2012 (semenjak adanya pemilihan Bupati Bandung Barat) dan terus berlanjut sampai pemilihan Gubernur dan Pileg Tahun 2014 dan dalam pelaksanaan Pileg Legislative Tahun 2014 serta berdasarkan Keputusan PPK Pileg Kabupaten Bandung Barat No: 12/Kpts/KPU-Kab/011.329865/IV/2014 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalamPemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tanggal 13 April 2014 terdakwa ditunjuk sebagai ketua PPK tingkat Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat yang meliputi Desa Wangunsari dan Desa Budinagara yang kemudian berdaskan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan

Pemilihan

umum

Ketua

PPK

memiliki

tugas

dan

tanggungjawab antara lain: a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; b. Membantu KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota; d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/ Kota; e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; f. Melakukan

rekapitulasi

hasil

penghitungan

suara

sebagaimana

dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu; g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f; Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.Bdg.

h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagai dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu; i.


j.

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

k. Melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

setiap

tahapan

penyelanggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; l.

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. sedangkan tugas dan tanggungjawab terdakwa dalam pelaksanaa Pemilu Legislatif tanggal 09 April 2014 adalah melaksanakan tahapan Pemilu Legislatif puncaknya tanggal 09 April 2014 dan melaksanakan rekapitulasi sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh KPU. Selanjutnya di dalam pelaksanaan Pileg Legislatif Tahun 2014 tersebut bahwa proses pemungutan suara dan penghitungan di tiap-tiap TPS dituangkan dalam formulir C1 yang berisi rekapitulasi suara di tiap-tiap TPS yang meliputi jumlah pemilih, jumlah yang hadir/ yang tidak hadir, suara yang sah/ tidak sah termasuk perolehan suara masing-masing peserta Pemilu baik dari partai, caleg dan calon DPD dari DPR RI, DPD dan DPRD (Provinsi dan atau Kabupaten/Kota) yang kemudian dimasukan di PPS (Panita Pemungutan Suara) di tiap-tiap Desa yang kemudian hasilnya di rekap dan dimasukan ke dalam formulir D1 yang ditandatangani oleh KPPS dan para saksi dari peserta Pemilu maupun D1 yang ditandatangani oleh Ketua PPS dan anggota serta para saksi, selanjutnya hasil D1 tersebut diserahkan ke tingkat Kecamatan atau PPK yang dimasukan ke dalam formulir Da-1 (yang di dalamnya

berisi

perolehan suara masing-masing Parpol dan Caleg dari masing masing desa yang diperoleh dari


melakukan

pengecekan data lagi dengan alasan waktu sudah mepet dan mengejar target rekapitulasi di Kabupaten Bandung Barat, maka kemudian pada hari Senin tanggal 14 April 2014 formulir Da-1 tersebut oleh terdakwa ditandatangani dan Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.Bdg.

kemudian


pihak KPU




: 99 Suara

- Dadan Supardan

: 27 Suara

- Ahmad Wahidin

: 157 suara

- Wiwin Witarsih

: 8 Suara


: 3 Suara

- Ade Bahtiar

: 5 suara

- Lia Elia

: 27 Suara

- H Parid Awan

: 3 Suara

- Irma Sugianti

: 2 Suara

- Maman

: 1 suara



- Dadan Supardan

: 27 Suara

- Ahmad Wahidin


- Wiwin Witarsih

: 8 Suara


: 3 Suara

- Ade Bahtiar

: 5 suara

- Lia Elia

: 27 Suara

- H Parid Awan

: 3 Suara

- Irma Sugianti

: 2 Suara

- Maman

: 1 suar


: 64 Suara

- Dadan Supardan

: 38 Suara

- Ahmad Wahidin

: 44 suara


- Wiwin Witarsih

: 4 Suara


: 2 Suara

- Ade Bahtiar

: 8 suara

- Lia Elia

: 31 Suara

- H Parid Awan

: 2 Suara

- Irma Sugianti

: 1 Suara

- Maman

: 0 suara


Partai Golkar


- Dadan Supardan

: 38 Suara

- Ahmad Wahidin


- Wiwin Witarsih

: 4 Suara


: 2 Suara

- Ade Bahtiar

: 8 suara

- Lia Elia

: 31 Suara

- H Parid Awan

: 2 Suara

- Irma Sugianti

: 1 Suara

- Maman

: 0 suara

Sehingga dari hasil validasi tersebut terdapat perbedaan perolehan suara Partai Golkar dan calegnya sebelum dan sesudah validasi / suara Partai Golkar dan suara Caleg Ahmad Dadan Supardan yaitu sebelum validasi suara Partai Golkar 941 setelah validasi 991 sehingga ada penambahan 50 sedangkan Caleg Ahmad Wahidin sebelum validasi perolehan suara 1925 setelah validasi 1875 selisih 50 yang mana selisih suara tersebut terdapat di PPS Wangunsatri sebanyak 30 suara dan PPS Buninagara 20 suara.--------------------------------------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD; --------------------------------------------------------------------------Setelah membaca dan memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.PDM 01/CIMAH/06/ 2014 pada tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sbb :----------------------------1. Menyatakan terdakwa DEDI RAHMAN, AB, S.Pd bin Drs. H. ABDUL

KOHAR

(Aim),,

kelalaiannya

bersalah

mengakibatkan

melakukan hilang

tindak

atau

pidana

berubahnya

"yang berita

karena acara

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan /atau sertifikat Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.Bdg.

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Ketiga", melanggar Pasal 287 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DEDI RAHMAN, AB, S.Pd bin Drs.

H. ABDUL KOHAR (Aim) dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa :

-

Berita Acara Rekapitulasi D.1 dan DA1 Tingkat PPK Kec. Sindangkerta;

-

Formulir D1 Desa Buninagara, Puncaksari dan Wangunsari;

-

Berita Acara Validasi data tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tingat PPK Sindangkerta berikut daftar hadir;

-

Berita Acara Rekapitulasi model D Desa Puncaksari;

-

Berita Acara Rekapitulasi model D Desa Wangunsari;

-

Berita Acara Rekapitulasi model D Desa Buninagara; Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolelahan suara Model D.1. Desa

Buninagara.

Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolelahan suara Model D.1. Desa Wangunsari. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perelehan suara Model D.1 Desa Puncaksari; Dikembalikan ke Panwaslu Kabupaten Bandung Barat melalui saksi Sopian Ismail. - 1 (satu) bundel dokumen Model DA dan DA.1 untuk DPR Rl,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di tingkat PPK Kec. Sindangkerta; - 1 (satu) bundel dokumen model D.1 untuk DPR Rl, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Desa Wangunsari; - 1 (satu) bundel dokumen model D.1 untuk DPR Rl, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Desa Bunigara; -

1 (satu) bundel dokumen model D.1 untuk DPR Rl, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Desa Puncaksari;

-

3 (tiga) lembar tulisan tangan dokumen model D-1 untuk 1 (satu) bundel dokumen model D.1 untuk DPR Rl, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;

Dikembalikan ke PPK Kecamatan Sindangkerta melalui terdakwa Dedi - 1 (satu) bundel sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tiap TPS (model D-1) Desa Puncaksari Kec. Sindangkerta Kab.


Bandung Barat daerah pemilihan 3 (Sindangkerta, Gununghalu, Rongga dan Cipongkor); -

1 (satu) lembar Berita Acara Perbaikan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puncaksari untuk pemilihan umum calon anggota DPR, DPDRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014;

-

Dikembalikan ke PPS Desa Puncak Sari Kecamatan Sindangkerta melalui saksi Dedi Rohendi

-

1 (satu) bundel berkas Asli D.1 DPRD Kab./Kota Desa Buninagara Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat;

Dikembalikan ke PPS Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta melalui saksi Sutisna - 1 (satu) bundel dokumen model D.1 untuk DPR Rl, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Desa Wangunsari; Dikembalikan ke PPS Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta melalui saksi Daday Siswandar - 1 (satu) bundel photo copy UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu Dikembalikan ke KPU Kabupaten Bandung Barat melalui saksi Opa. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah );------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri

Bale Bandung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------1. Menyatakan Terdakwa DEDI RAHMAN, AB. S.Pd. Bin Drs. H. ABDUL KOHAR., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya sebagai Ketua PPK yang mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI RAHMAN, AB. S.Pd. Bin Drs. H. ABDUL KOHAR, dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) bulan dan denda sebesar

Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah ) dengan


ketentuan apabila denda tidak dibayar

maka diganti dengan pidana

kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3. Menetapkan barang bukti berupa : -

Berita Acara Rekapitulasi D.1 dan DA1 Tingkat PPK Kec. Sindangkerta;

-

Formulir D1 Desa Buninagara, Puncaksari dan Wangunsari;

-

Berita Acara Validasi data tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tingkat PPK Sindangkerta berikutr daftar hadir;

-

Berita Acara Rekapitulasi model D Desa Puncaksari;

-

Berita Acara Rekapitulasi model D Desa Wangunsari;

-

Berita Acara Rekapitulasi model D Desa Buninagara;

-

Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Model D.1. Desa

Buninagara.

Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Model D.1. Desa Wangunsari. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Model D.1 Desa Puncaksari; Dikembalikan ke Panwaslu Kabupaten Bandung Barat melalui saksi Sopian Ismail. -

1 (satu) bundel dokumen Model DA dan DA.1 untuk DPR Rl,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupatean di tingkat PPK Kecamatan Sindangkerta;

-

1 (satu) bundel dokumen model D.1 untuk DPR Rl, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Desa Wangunsari;

-

1 (satu) bundel dokumen model D.1 untuk DPR Rl, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Desa Buninagara;

-

1 (satu) bundel dokumen model D.1 untuk DPR Rl, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Desa Puncaksari;

-

3 (tiga) lembar tulisan tangan dokumen model D-1 untuk 1 (satu) bundel dokumen model D.1 untuk DPR Rl, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;

Dikembalikan ke PPK Kecamatan Sindangkerta melalui Terdakwa Dedi -

1 (satu) bundel sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari tiap TPS (model D-1) Desa Puncaksari Kec.


Sindangkerta Kabupaten

Bandung Barat daerah pemilihan 3

(Sindangkerta, Gununghalu, Rongga dan Cipongkor); -

1 (satu) lembar Berita Acara Perbaikan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puncaksari untuk pemilihan umum calon anggota DPR, DPDRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014;

-

Dikembalikan ke PPS Desa Puncak Sari Kecamatan Sindangkerta melalui saksi Dedi Rohendi

-

1 (satu) bundel berkas Asli D.1 DPRD Kab./Kota Desa Buninagara Kecamatan. Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;

Dikembalikan ke PPS Desa Bunigara Kecamatan Sindangkerta melalui saksi Sutisna -

1 (satu) bundel dokumen model D.1 untuk DPR Rl, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Desa Wangunsari; Dikembalikan ke PPS Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta melalui saksi Daday Siswandar

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; Memperhatikan permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal

12 Juni

2014 Nomor 69/Akta.Pid/2014/PN.BB dan

permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal

13

Juni

2014

ngingat akan akta permohonan banding Nomor70/Akta. Pid/2014/PN.BB, kemudian pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama dan patut kepada Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 13 Juni 2014;----------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

Terdakwa

melalui

Penasihat

Hukumnya

mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 17 Juni 2014, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2014 secara seksama;----------------------------Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale


Bandung, yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 13 Juni 2014; ------------Menimbang, bahwa

putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung

tersebut dijatuhkan pada tanggal 12 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa serta Kuasa Hukumnya, dan selanjutnya baik Kuasa Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 13 Juni 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; ----------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:----------------------1. bahwa terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam uraian pembuktian unsur ke-2 dari Pasal 287 UU. Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi : “Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPk dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara”, Terdakwa mengakui adanya perbedaan tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa dimana terdakwa tidak mengecek dan meneliti kembali isi formulir DA.i yang dikeluarkan PPK tersebut dikarenakan tergesa-gesa dan terburu dengan keadaan kondisi yang sudah larut malam karena pada saat itu sudah jam 02.00 Wib, dan kebanyakan anggota PPK termasuk terdakwa sendiri profesinya adalah guru yang besoknya harus mengawasi ujian Nasional anak sekolah ; -----------------------------------------2. Bahwa kehendak untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan akumulasi perolehan suara yang diperoleh partai dan caleg peserta pemilu dengan tanpa melakukan perincian surat partai dan caleg, secara satu persatu, bukan atas kehendak terdakwa sendiri akan tetapi berdasarkan kesepakatan antara PPk kecamatan Sindangkerta dengan saksi-saksi yang mewakili partai politik, caleg peserta pemilu ; --------------3. Bahwa adanya perbedaan 50 suara partai golkar suara yang keliru ter input ke suara Caleg AHMAD WAHIDIN caleg Partai Golkar 2 sebagai akibat adanya perbuatan data D.1 dengan DA.1 di PPK Kecamatan Sindangkerta bukan sebagai akibat kesalahan dalam bentuk kelalaian ( culva) terdakwa seorang diri semata akan tetapi merupakan langsung Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.Bdg.

jawab secara bersama-sama bersifat kolektif kolegial dari Tim PPK. Kecamatan Sindangkerta dan saksi-saksi Partai politik dan caleg beserta Pemilu Tahun 2014, karena telah sepakat melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara berdasarkan akumulasi perolehan suara yang diperoleh partai dan caleg dengan tanpa melakukan perincian suara caleg secara satu persatu dikarenakan terdesaknya waktu dalam perhitungan. Berdasarkan fakta hukum ini jelas sangat mengusik rasa keadilan

apabila

pertanggungjawaban

rekapitulasi penghitungan

perolehan

hukum

suara

akibat

pemilu

kekeliruan

ditingkat

PPK

Kecamatan Sindangkerta yang notabene menjadi kekeliruan bersama tim PPK Kecamatan Sindangkerta bahkan pula saksi-saksi Partai Politik dan caleg peserta Pemilu kemudian hanya menjadi pertanggungjawaban hukum Terdakwa sendiri ; --------------------------------------------------------------4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan terdakwa keberatan diatas tidak terbukti atau setidak-tidaknya tidak terdapat bukti apapun, untuk mendakwa dan menunut terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pemilu melanggar pasal 287 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD ; ---------------------------------Menimbang, bahwa

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah

mempelajari dengan seksama berkas perkara incasu surat dakwaan dan juga surat pembelaan /pledoi yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa sendiri maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya, serta putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal

12

Juni

2014 Nomor 09/ Pid.P/ 2014/PN.BB

selanjutnya berpendapat sebagai berikut :------------------------------------------------Menimbang, bahwa tentang

Memeori banding yang diajukan oleh

terdakwa ,setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dengan seksama, ternyata alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori banding tersebut, pada pokoknya hanyalah pengulangan apa yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan , bukanlah merupakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan

Majelis

Hakim

Pengadilan

tingkat pertama, dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Dedi Rahman AB,Spd Bin Drs.H.Abdul Kohar terbukti secara sah Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.Bdg.

dan

meyakinkan

”

karena

kelalaiannya

mengakibatkan hilang atau berubahnya

sebagai

Ketua

PPK

yang

Berita Acara Rekapitulasi Hasil

perhitungan perolehan suara dan atau Sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan cara tepat dan benar, yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 Juni 2014 Nomor 09/Pid.P/2014/PN.BB. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa

karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan

dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;EMengingat, pasal 287 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; ----------------------MENGADILI : -

Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum ; -------------------------------------------------------------------------

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 Juni 2014 Nomor 09/Pid.P/2014/PN.BB., yang dimintakan banding tersebut ;

-

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); ----------------------------------------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam

Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari JUMAT tanggal 20 JUNI 2014 oleh kami DJERNIH SITANGGANG Bc IP, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan

ENOS RADJAWANE,S.H., dan WILLIAM DJARI, S.H., masing-

masing sebagai

Hakim Anggota,

yang ditunjuk untuk memeriksa dan


mengadili perkara ini dalam tingkat banding Ketua

Pengadilan

Tinggi

Bandung

berdasarkan penetapan Wakil

Tanggal

18

Juni

2014,

Nomor

183/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.Bdg.Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu,oleh Ny. Hj. FARIDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -------------------HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

ENOS RADJAWANE,S.H.,

DJERNIH SITANGGANG Bc. IP,S.H.,M.H.,

Ttd.

WILLIAM DJARI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd. Ny. Hj. FARIDA, S.H.


Tanggal lahir : 08 September 1968

Recommend Documents