TAMBAHAN SUBSIDI LISTRIK RP 24,52 TRILIUN

 

TAMBAHAN SUBSIDI LISTRIK RP 24,52 TRILIUN

economy.okezone.com

Pemerintah berencana menambah anggaran i subsidi ii listrik sebesar Rp10 triliun dari rencana awal alokasi anggaran Rp 44,96 triliun. Luky Alfirman, Kepala Pusat Kebijakan

Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal,

Kementerian Keuangan, mengatakan rencana tambahan anggaran subsidi listrik, untuk mengantisipasi terjadinya risiko fiskal iii akibat dari realisasi subsidi listrik pada 2011 dan pada 2012. Rencana pemerintah itu, tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Luky menjelaskan, rencana menambah anggaran subsidi listrik pada 2012 akan direalisasikan, jika rencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, potensi penambahan beban anggaran subsidi listrik 2011 akibat batalnya kenaikan tarif dasar listrik akan di tanggung pemerintah pada 2012. "Faktor lain yang menjadi alasan pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi listrik untuk 2012 adalah untuk mengantisipasi jika ada kenaikan harga minyak dan nilai tukar," kata Luky. Asumsi

makro

Rancangan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

2012

menyebutkan, harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan US$90 per barel dan nilai tukar senilai Rp8.800 per US$. Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyepakati tambahan subsidi listrik dalam RAPBN Perubahan 2012 sebesar Rp24,52 triliun. Hal ini berarti jauh di bawah usulan pemerintah. Tambahan subsidi listrik untuk RAPBN-P 2012 ditetapkan sebesar Rp24,52 triliun. Ini berarti subsidi listrik naik dari Rp40,45 triliun pada APBN 2012 menjadi Rp 64,97 triliun dalam RAPBN-P 2012. Sebelumnya, pemerintah mengajukan usulan tambahan subsidi listrik Rp49,1 triliun sehingga subsidi listrik dalam RAPBN-P 2012 diusulkan Rp89,55 triliun.

1  Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum 

 

Penyebab pertama kenaikan subsidi listrik itu adalah, turunnya pemakaian batubara untuk pembangkit. Semula, kebutuhan batubara PLN diperkirakan mencapai 48,05 juta ton, ternyata hitungannya turun menjadi 39,37 juta ton. Penurunan hitungan pemakaian batubara ini akibat salah melesetnya hitungan produksi

listrik

dari

pembangkit

listrik

batubara.

Menteri

ESDM

Jero

Wacik

menyatakan, “Dari proyek PLTU 10.000 megawatt (MW), direncanakan 8.250 MW bisa beroperasi, ternyata hasilnya hanya 6.087 MW. Inilah yang menambah subsidi Rp26,72 triliun,“. Penyebab

kedua

adalah,

penurunan

pemakaian

gas.

Seharusnya,

PLN

mendapatkan pasokan gas 372,5 TBTU, tetapi realisasinya hanya mendapat 351 TBTU. Penurunan pasokan gas ini terjadi karena mundurnya pembangunan floating storage receiving terminal di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Karena pasokan gas berkurang, PLN terpaksa memproduksi listrik dari pembangkit bahan bakar minyak. “FSRT Jabar seharusnya beroperasi Maret tapi molor menjadi Agustus dan FSRT Sumatera direncanakan beroperasi September tetapi belum juga di bangun,“ terang Jero. Ketiga, penurunan pendapatan listrik yang mengakibatkan tambahan subsidi Rp6,98 triliun. “Penjualan listrik turun dari 173,77 TWh menjadi 170,30 TWh,” kata terang Jero. Faktor keempat adalah, kenaikan asumsi Indonesia crude price (ICP) yang membuat subsidi bertambah Rp4,70 triliun. Kelima adalah, kenaikan sewa diesel untuk menghindari pemadaman dari 7,25 TWh menjadi 11,41 TWh yang akan menambah subsidi sebesar Rp3,51 triliun. Keenam adalah, peningkatan pembelian setrum dari Independent Power Producers (IPP). Terakhir karena mundurnya penarikan bunga pinjaman akibat mundurnya operasional pembangkit. Semula Komisi VII DPR menolak usulan pemerintah untuk menambah subsidi listrik karena pasokan gas (penurunan pasokan gas yang semula 372,5 TBTU menjadi 351,5 TBTU), dan menolak usulan tambahan subsidi listrik karena penurunan pendapatan (penjualan listrik turun semula 173,77 TWh menjadi 170,3 TWh). Menurut Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya, mayoritas fraksi di Komisi VII DPR menilai, kenaikan subsidi listrik yang diusulkan pemerintah terlalu signifikan, sementara masih banyak hal yang masih bisa dilakukan PLN.

2  Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum 

 

Selain efisiensi pemakaian energi primer untuk pembangkit, PLN seharusnya bisa

merampungkan

pembangkit-pembangkit

listrik

berbasis

batubara,

proaktif

terhadap alokasi gas, bisa mengurangi susut jaringan. Untuk itu Komisi VII DPR menyatakan, pemerintah dan PLN harus dapat memperketat pengeluaran untuk sektor kelistrikan. Apalagi saat ini situasi keuangan negara sedang berat lantaran kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) melampaui asumsi makro dalam APBN 2012. PLN juga harus memangkas biaya pegawai Rp1 triliun dan mempercepat operasi komersial 6 PLTU program percepatan 10.000 MW tahap pertama satu bulan lebih awal dan dapat menghemat Rp3,6 triliun. PLN juga harus melakukan pinjaman sebesar Rp3,6 triliun untuk menutup biaya operasi. Adapun opsi kedua, tambahan subsidi Rp40 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo keberatan apabila subsidi listrik dalam RAPBN-P 2012 diturunkan dari yang diajukan Rp93,05 triliun menjadi Rp68,47 triliun. "Kami dari pemerintah melihat ini tidak cukup. Jadi kami akan ada di dalam badan anggaran menjelaskan paling tidak kita itu perlu sekitar Rp90-an triliun untuk subsidi listrik," ujarnya di Jakarta, Senin (20/3). Menurut Menkeu, pemerintah membutuhkan subsidi tersebut untuk operasional PT PLN dalam menyalurkan listrik kepada masyarakat dan sektor industri. Ia menjelaskan anggaran sebesar Rp93,05 triliun juga dibutuhkan karena pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW masih belum terpenuhi dan kenaikan harga ICP minyak yang melambung tinggi. "Jadi ini yang kita bicarakan di dalam badan anggaran, supaya DPR bisa mempertimbangkan satu posisi yang lebih baik dari Rp68,47 triliun itu," katanya. Ia mengatakan

apabila

PT

PLN

tidak

dapat

beroperasi

secara

maksimal,

maka

masyarakat dan sektor industri akan mengalami kerugian karena kegiatan operasional sehari-hari dapat terganggu. "Kalau seandainya sekarang subsidinya kurang dari jumlah yang disampaikan pemerintah, nanti PLN tidak bisa bekerja yang sehat. Itu akan membuat pengaruh kepada masyarakat dan kita semua," ujarnya. Selain itu, Menkeu mengharapkan terminal penampung gas yang menurut rencana di bangun di Teluk Jakarta dan kawasan Sumatera Utara dapat terwujud, agar penyediaan gas bagi pembangkit listrik dapat segera terpenuhi.

3  Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum 

 

"Kita kan tahu bahwa salah satu yang akan bisa menurunkan biaya operasi dari PLN, adalah kalau kita mendapatkan gas. Tetapi kan sekarang 'floating storage' itu belum jadi yang di atas Jakarta dan di atas Sumatera Utara, ini yang harus diselesaikan dan ada transisi," katanya. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan subsidi listrik Rp93,05 triliun yang terdiri dari subsidi tahun berjalan Rp89,55 triliun, ditambah kekurangan tahun 2010 hasil pemeriksaan BPK Rp4,5 triliun, ditambah kekurangan tahun 2011 belum diperiksa Rp3,5 triliun, dan dikurangi 'carry over' subsidi 2012 sebesar Rp4,5 triliun. Sementara, nilai subsidi Rp68,47 triliun tersebut terdiri dari subsidi tahun berjalan Rp64,97 triliun ditambah kekurangan tahun 2010 hasil pemeriksaan BPK Rp4,5 triliun, ditambah kekurangan tahun 2011 belum diperiksa Rp3,5 triliun, dan dikurangi 'carry over' subsidi 2012 sebesar Rp4,5 triliun. Kenaikan tarif listrik bisa dipertimbangkan kembali pada akhir 2012 atau awal 2013,” ujarnya. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, penundaan rencana kenaikan tarif listrik mengacu pada perkembangan situasi gejolak masyarakat atas rencana kenaikan harga BBM. Bila masyarakat nantinya sudah bisa menerima kenaikan harga BBM, barulah pemerintah akan kembali membahas penyesuaian tarif tenaga listrik. ”Kami bisa merasakan getaran rakyat. Jadi, kalau bisa kami tunda, akan kami tunda dulu. Kemungkinan awal tahun depan baru bisa dilaksanakan,” ujar mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata itu. Jero menuturkan, lantaran tarifnya batal naik tahun ini, subsidi listrik kemungkinan membengkak. Subsidi listrik bertambah lantaran porsi penggunaan BBM masih cukup besar dalam memproduksi listrik. Seperti diberitakan, pemerintah sebelumnya berencana menaikkan tarif tenaga listrik sebesar 10% secara bertahap setiap tiga bulan pada 2012. Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mendukung penundaan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). ”Memang dari awal kami tidak ingin naik walaupun dalam APBN 2012

sudah

ditetapkan

kenaikan

tarif

listrik

maksimal

10%,”

kata

dia.

Dia

mengkhawatirkan dampak buruk akan terjadi di masyarakat jika harga BBM dan tarif listrik akhirnya dinaikkan berurutan. Selain melihat dari sisi dampaknya, Satya menilai PLN masih bisa melakukan berbagai efisiensi sehingga subsidi listrik oleh negara dapat ditekan. PLN salah satunya bisa mempercepat penyelesaian proyek 10.000 MW. “Penyelesaian proyek 10.000 MW sangat mampu menekan pengeluaran PLN dan artinya bisa menekan besaran subsidi negara. Jadi selesaikan segera proyek tersebut,” tandasnya. Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian

4  Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum 

 

Keuangan Bambang Brodjonegoro menyerahkan keputusan soal tarif tenaga listrik kepada Komisi VII dan Kementerian ESDM. Meski demikian, dia mengingatkan,rencana kenaikan tarif listrik yang terus tertunda berdampak buruk terhadap kesehatan anggaran dan perkembangan industri kelistrikan di Indonesia. Tidak akan ada pembangkit listrik swasta (IPP) yang masuk selama harga listrik rendah. “Bukan masalah pembengkakan subsidinya, tapi listrik supaya bisa ekspansi harus mengundang IPP karena kita gak cukup hanya dengan PLN. Kalau tarifnya terlalu rendah siapa yang mau masuk? Nanti akhirnya pengembangan industri kita terlambat lagi. Jadi sinyal kepada pelaku itu penting,” ucapnya. Draft RAPBN-P 2012 menyebutkan rencana kenaikan tarif listrik salah satunya dilatarbelakangi subsidi listrik yang terus membengkak. Sebagai informasi, anggaran subsidi listrik terusmenerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu 2006–2011, realisasi anggaran subsidi listrik secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp35,2 triliun atau tumbuh rata-rata 16,6% per tahun, yaitu dari sebesar Rp30,4 triliun pada 2006 menjadi Rp65,6 triliun pada 2011. Kenaikan beban belanja subsidi listrik dalam kurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan naiknya biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik sebagai dampak dari masih dominannya penggunaan BBM dalam sistem pembangkit listrik nasional. Di

bagian

lain,

pemerintah

membolehkan

adanya

demonstrasi

menolak

kenaikan harga BBM. Namun, aksi demonstrasi tidak boleh dilakukan dengan anarkis yang menimbulkan ketidaknyaman bagi masyarakat lain. Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah tidak mungkin melarang mahasiswa, LSM, dan pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya tentang kenaikan harga BBM lantaran hal itu menjadi bagian demokrasi. “Namun mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat dan aspirasi harus dengan tindakan terukur dan tetap pada pranata sosial dan hukum serta jangan mengganggu kepentingan orang lain yang jauh lebih besar seperti demo yang sampai memblokade tol beberapa waktu lalu,” katanya saat silaturahmi pemerintah dengan rektor perguruan tinggi negeri dan Kopertis tentang kebijakan kenaikan harga BBM di Gedung Kemendikbud. Kemarin, para rektor dikumpulkan di Kantor Kemendikbud. Mereka mendapatkan pengarahan dari sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Demo itu boleh saja asal setiap orang yang ikut demo harus tahu apa tujuan dan alasannya,” paparnya.

5  Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum 

 

Sumber: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ¾

Anggaran Subsidi Listrik 2012 Berpotensi Ditambah Rp 10 Triliun http://www.indonesiafinancetoday.com/read/13799/Anggaran-Subsidi-Listrik-2012-BerpotensiDitambah-Rp-10-Triliun. Tambahan Subsidi Listrik Rp 24,52 Triliun, Kompas.com, 15 Maret 2012. Jero Wacik 'Pusing' Hitung Subsidi Listrik, detikFinance, 15 Maret 2012. Meleset, DPR & Pemerintah Sepakati Subsidi Listrik Rp64,97 T, Okezone. Subsidi listrik bisa membengkak hingga Rp 93 T, Kontan.co.id, 14 Maret 2012. Subsidi Listrik Turun, Menkeu Keberatan, Antara, REPUBLIKA.CO.ID, 20 Maret 2012. Tarif Listrik Akhirnya Batal Naik, Seputar Indonesia, 16 Maret 2012 Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik (Pasal 1, PP No. 8 Tahun 2011 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara).

                                                             i

Anggaran: pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. ii Subsidi: bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu berdasarkan pertimbangan bahwa pemberian bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan umum, misalnya untuk pengendalian harga bahan kebutuhan pokok atau sumbangan dana pendidikan. iii Fiskal: hal mengenai keuangan, terutama yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

6  Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum