Nomor 07
LEMBARANDAERAHKOTA BANDA ACEH TAHTJN2OO3 Seri C Nomor 01 QANUNKOTABANDAACEH NOMOR 4 TAHUN 2OO3 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPATUSAHA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHTM
DENGANRAHMATALLAHSUBHANAHU WATA'ALA WALIKOTABANDAACEH, Menimbang : a. bahwadalamrangkapengalurandan penataantata ruang perkotaan yang serasi dengan per_ pembangunan kembangan dewasaini dan memberi kesempatan kepada pengusaha untuk lebih berperandalammengembangkan usahanyadalam pembangunandaerah serta peningkatan pen_ dapatanAsli Daerah Kota BandaAceh,djpandang periu mengatur tentang ketentuan-ketentua; Pemberian RetribusilzinTempatUsaha; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalamsuatuQanun: Mengingat i 1. L,ndang-undang Nomor8 (Drt)Tahun1956tentang PembentukanDaerah Otonom Kota-kota Besai dalamlingkunganDaeEh propinsiSumateraUtara (LembaranNega.aRepublikIndonesiaTahun,l956
Nomor 59, TambahanLembaranNegara Nomor 1092); t Undang-undangGangguan(Hieder Ordonantie) Stbl Nomor226 Tahun1926yangtelahdiubahdan ditambahterakhirdenganStbl. Nomor450 Tahun 1940; Undang-undangNomor 22 Tahun '1999tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1999 Nomor 60, Tambahan LembaranNegaraNomor3839); Undang-undangNomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuanganantara PemerintahPusat dan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor3848); Undang-undangNomoll4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan KeistimewaanPropins;Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 172, Tambahan LembaranNegaraNomor3893); 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahanatas Undang-undang Nomor18 Tahun 1997 tentangPajak Daerahdan RetribusiDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Nomor 246, TambahanLembaranNegaraNomor 4048); Undang-undangNomor 18 Tahun 2001 lentang Otonomi Khusus bagi PropinsiDaerah lstimewa Aceh sebagaiProvinsiNanggroeAceh Darussalam (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun200'1 Nomor 114, TambahanLembaranNegaraNomor 4134\: 7 . PeraturanPemerintah Nomor5 Tahun1983tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkatll BandaAceh (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan LembaranNegaraNomot3247)i 8. Peraturan Pemedntah Nomor 27 Tahun 1983 lenlangPelaksanaan KilabUndang-undang Hukum
Acara Pidana (LembaranNegara Tahun .j983 Nomor 36 TambahanLembaranNegaraNomor 9. Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta Masyarakat-Dalam penyelenggaraan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun.j999 Nomor 129, TambahanLembaranNegaraNomor 3866); 10.Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 pemerintahdan Kewenangan tentangKewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran NegaraRepubliklndonesiaTahun2000 ilomor 54, Tambahan Lembaran NegaraNomor3952); __ 11. PeraturanpemerintahNomor 105 Tah;n 2OOO tentangPengelolaan dan pertanggungJawaban Keuangan (Lembaran ruilara- nepuLiii Indonesia_Daerah Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan LembaranNegaraNomot4022\: 12.Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 2OO1 lentang Pembinaan dan pengawasan atas pemerintahDaeiah (Lembaran Penyelenggaraan NegaraRepublikIndonesiaTahun2001iilomor4.1, Tambahan Lembaran NegaraNomor4ggo); _^ '13. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2OO1 tentang. Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2OO1 Nomor it9, Lembaran NegaraNomor4139); _ _ Tambahan 14.KeputusanPresidenNomor44 Tahun1999tentano penyusunanPeraturanperundang-undangan dai Bentuk RancanganUndang-unding.Ra-ncangan PeraturanPemerintahdan RancanganKeputusan Presiden.(LembaranNegara RepubtikIndonesia Tahun1999Nomor10)i 15.QanunKota BandaAceh Nomor3 Tahun 2OO3 tentangRencanaTata RuangWilayahKota Banda AcehTahun2002-2010:
25
DenganPersetujuan DEWANPERWAKILAN RAKYATOAERAHKOTA BANDAACEH MEMUTUSKAN : lulenetapkan: QANUN KOTA BANDA ACEH RETRIBUSIIZINTEMPATUSAHA.
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM PasalI DalamQanuniniyangdimaksud dengan: '1. KotaadalahKotaBandaAcehl 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkatDaerahOtonomyanglainsebagaiBadan EksekutifDaerah: 3. KepalaDaerahadalahWalikotaBandaAceh; 4. Dewan PerwakilanRakyat Daerahadalah Dewan Perwakilan RakyatDaerahKotaBandaAceh; Pejabat 5. adalahpegawaiyang diberitugas tertentu di bidangretribusiDaerahsesuaidenganperaturan perundang-undangan Daerahyangberlaku; 6. RetribusiDaerahadalahPungutanDaerahsebagai pembayarErn atasjasa atau pemberianizin tertentu yang khusus disediakandan atau diberikanoleh Pemerintah Daerah uniuk kepentingan orang pribadiataubadani 7. Jasa adalah kegiatanPemerintahDaerahberupa usahadan pelayananyang menyebabkanbarang, fasilitasatau kemanfaatanlainnya yang dapat di nikmatiolehorangdan/ataubadan; 8. Tempat usaha adalah tempat-tempatmelakukan usahayang dijalankansecarateraturdalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari Keunlungan;
26
9. lzinTempatUsahaadalahlzinyangdiberikanuntuk membuka dan/atau menggunakantempat atau ruangantempatusahaperdagangan danjasa; 10.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputiperseroanterbatas,perseroankomanditer, perseroanlainnya,badanusahamilik negaraatau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,kongsi,koperasi, yayasan,atau organisasiyang sejenis,lembaga, dana pensiun,bentuk usaha tetap serta bentuk badanusahalainnya; ll.Pungutan adalahsuaturangkaiankegiatanmulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusiyang terutangsampaikegiatanpenagihan pajakatauRetribusikepadaWajibpajak; 12.Surat Pendafra:anObjek RetribusiDaerah,yang selanjutnyadapatdisingkatSPdORD,adalahsurat yang digunakan oleh Wajib, Retribusi untuk melaporkandata objek retribusi sebagai dasar penghitungandan pembayaran retribusi yang terutangmenurutPeraturanPerundang-undangan RetribusiDaerah; 13.SuratKetetapanRetribusiDaerahyangselanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusanyang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang; 14.Surat KetetapanRetribusiDaerah Kurang Bayar yang selanjutnyadisingkatSKRDKBadalahSurat Keputusan yang menentukanbesarnya jumlah Retribusiyang terutang,jumlah kredit retribusi, jumlah kekuranganpembayaranpokok retribusi, besarnya sanksi administrasidan jumlah yang masihharusdibayari 1s.Surat KetetapanRetribusiDaerah Kurang payar Tambahanyang selanjutnyadisi_ngkatSKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menenlukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetaDkan;
27
16.Surat TagihanRetribusiDaerahyang selanjutnya disingkat STRD adatah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasj berupabungadan/ataudenda; '17.Pemeriksaanadalah serangkaial kegiatanuntuk mencari,mengumpulkan, mengolahdata dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajibanRetribusiDaerahdan untuk tuluan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Retribusi Daerah; 18.Penyidikan tindakpidanadibidangRetribusiDaerah adalahserangkaiantindakanyang dilakukanoleh penyidik Pegawai Negeri Sipit yang selanjutnya disebut penyidik, untuk menilai serta mengumpulkanbukti yang dengan bukti itu membuatterang tindak pidanadibidangRetribusi Daerah yang terjadi serta menemukan lelsangKanyai BAB II MAKSUDDANTUJUAN Pasal2 Pemberianlzin Tempat Usaha dimaksudkanuntuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikanserta menata kegiatan usaha sesuai dengan peruntukan kawasandan zona yang diatur dalam RencanaTata RuangWilayahKotaBandaAceh. Pasal3 Pemberian lzin Tempat Usaha bertujuan untuk mewujudkanketertibandalam berusahabaik ditinjau dari segi lokasi maupunhubungandengan Rencana TataRuangWilayahKota.
z8
BAB III NAMA,OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI Pasal 4 Dengan nama Retribusi lzin Tempat Usaha yang dipungutataspemberianlzinTempatUsaha. Pasal 5 Objek Retribusiadalahsetiappemberianlzin Tempat Usahakepadaorang dan/ataubadan. Pasal 6 SubjekRetribusiadalah orang dan/ataubadan yang lzinTemPatUsaha. memoeroleh BAB IV PERIZINAN Pasal 7 (1) Setiap orang dan/atau badan yang hendak membukatempat Usaha/JasadalamwilayahKota harus memperolehlzin Tempat Usaha teriebih dahulu dengan mengalul(anpermononansecara tertuliskepadaWalikota (2) Setiappembe.ianlzin TempatUsahasebagaimana dimaksudayat(1) diatas dipungutretribusi. pengajuanpermohonanlzin Tempat (3) Syarat-syarat : Usahadenganmelampirkan a. SuratPermohonanbermaterai. b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilikyangmasihberlaku. ukuran3 x 4 cm c. Pas PhotopemilikPerusahaan sebanyak2 lembar.
29
d. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun be.jalan. e. AKe Pendirian perusahaan/perubahannva (BerbadanHukum). I StatusTempatUsaha. g. Rekomendasi dari Dinas Tata Kota dan Pemukiman KotaBandaAceh_ h. Rekomendasi dariCamat. (4) Syarat-syarat lain sesuai dengan kegiatanbidang usahameliputi: a. Restoran,RumahMakanan,Kateringdan Kedai Kopi melampirkanKartu Kjr dan Rekomendasi dari DinasKesehatanKotaBandaAcehdan lzin Gangguan(HO)dariWalikota. b. Rumah Kecantikan dan Wisma panqkas melamDirkan I l. Rekomendasi dari polisi ResortKota Banda Aceh. permusyawaratan 2. Rekomendasi dari Ma.ielis UlamaKotaBandaAceh. 3. KartuKir dari DinasKesehatanKota Banda Aceh.
4. Surat Pernyataan dari Perusahaan.
Pimpinan
5. lzinGangguan(HO)dariWalikora. c. VideoGame,Play Stationmelampirkan : 1. Rekomendasi dari PolisiResortKota Banda Aceh 2. Rekomendasidari Dinas peMidikan Kota
BandaAceh Surat Pernyataan dari Perusahaan.
Pimpinan
lzinGangguan (HO)dariWatikota
30
d. RentaldanJualVcdmelampirkan: 1. Rekomendasi dari PolislResortKota Banda Aceh. 2. Rekomendasi dari MejelisPermusyawaratan UlamaKotaBandaAceh. 3. Surat Pemyataan dari Pimpinan Perusahaan. 4. lzinGangguan(HO)dariWalikota. e. RumahBillyard 1. Rekomendasi dari PolisiResortKota Banda Aceh. 2. Rekomendasi dari MajelisPermusyawaratan UlamaKota BandaAceh. 3. lzinGangguang(HO)dariWalikota. 4. Surat Pemyataan -dari Pimpinan Perusahaan. f. Warnetdan Internetmelampirkan : 1. Rekomendasidari Dinas Informasi dan Komunikasi Koia BandaAceh 2. Rekomendasi dari PolisiResortKota Banda Aceh. (HO)dariWalikota. 3. lzinGangguan g. DepotObatmelampirkan : 1. Rekomendasidari Dinas KesehatanKota BandaAceh 2. Pas Pholo3 X 4 sebanyak4lembar. 3. Suratlzin KerjaAsistenApoteker. 4. SuratP€myataanAsistenApoteker. 5. lzin Gangguan(HO)dariWalikota. h. ADotikmelamDirkan: 1. lzin Apotik dari Dinas KesehatanProvinsi NanggroeAceh Darussalam. 2. lzinGangguan(HO)dariWalikota
31
Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Klinik melamDirkan : 1. lzin Gangguan (HO) yang diketuarkan Walikota. 2. lzin Pendiriandari DinasKesehatanprovinsi NanggroeAcehDarussalam. j.
Industri, Pabrik Makanan/Minumanmelampirkan: 1. Rekomendasidari Dinas perindustriandan Perdagangan KotaBandaAceh. 2. Kartu Kir dan Rekomendasidari Dinas KesehatanKotaBandaAcah. 3. lzincangguan(HO)dariWatikota.
k. Koperasi melampirkan Akte Koperasi/Akte Derubahan
Pendirian
I. Perbengkelan, Doorsmer,Ruangpenyimpanan, Pergudangan, Penimbunan Minyak, Oli, GavElpii dan Percetakanmelam;irkan lzin Gangguan(HO)dariWalikota.
m. Mobil
Barang/Penumpang melampirkan Rekomendasidari Dinas PerhubunganKota BandaAceh.
n. UsahaBurungWaletmelampil*an:
'1. Rekomendasidari Dinas KesehatanKota BandaAceh. 2. Rekomendasidari BapedaldaKota Banda Aceh. 3. lzinGangguan(HO)dariWalikota.
Perhotelan, Losmen, Penginapan, Wisma metamprrkan : 1. Rekomendasi dariMajelispemusyawaratan UlamaKotaBandaAceh. 2. PajakHoteldan Restorantahunberialan,
3. lzin Gangguan(HO) yang dikeluarkanolen
Walikota. 4. Surat Pernyataan dari Perusahaan.
Pimpinan
Pasal 8 (1) Permohonanlzin Tempat Usaha harus sudah diproses dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonanyang telah lengkap dan memenuhi semua persyaratanserta pemohontelah melunasi retribusiizintempatusaha. (2) Ketentuanayat (1) pasal ini tidak bertaku,bila adanyahafhal diluarkemampuan teknismanusia. P asal9 (1) lzin TempatUsahadiberjkanatas nama pemohon untukjangka waktu yang lamanya1 (satu)tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan permohonan. mengajukan (2) lzin TempatUsahatidak dapatdipindahtangankan kepadapihak lain sebelummendapatpersetujuan tertulisdariWalikota. Pasal l0 PenentuanTata Ruang Perkotaanatas block-block tertentu,untuk kegiatanjenis usaha tertentudengan mempedomanipada Rencana Tata Ruang Wilayah KotaBandaAcehTahun2OO2 - 2010. Pasal ll Walikotaberwenanguntuk menolakpermohonanlzin Tempat Usaha apabilatidak dilengkapisalah satu persyaratanyang telah ditetapkandan tidak sesuai dengankebijaksanaan RencanaTata RuangWilayah.
33
Pasal12 lzin TempatUsahadicabutapabilatemyatasipemohon memberikanketeranganpalsu dan menyalahiaturan yangtelahditetapkansehubungan denganusahayang dimaksud.
BAB V GOLONGAN RETRIBUSI pasal13 Retribusilzin Tempat Usaha lermasukcolongan Retribusi Perizlnan tertentu. BAB VI CARAMENGUKUR TINGKAT PENGGUNMN JASA Pasal 14 Tingkatpenggunaan JasaRetribusi lzinTempatUsaha jenisusaha. diukurberdasarkan BABVII PRINSIP DANSASARAN DALAMPENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal15 Prinsipdan sasarandalampenetapanstrukturdan besamyatarif retribusidi dasarkanpadatujuanuntuk menutup sebagian atauseluruhbiayapenyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kemampuanmasyarakatdan aspekkeadilan.
BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI pasali6 Besarnyatarif dl tetapkansebagaiberikut: No 'l
Klasifikasi
JenisUsaha
2 Pe13latan Kantordan Sekolah
3
3. Assesories
D,
Kebutuhan Rumah Tangga/ Kantor
4
1. JualBuku,Majalah,Koran
Penjahat dan 1. Konfeksi 2.
c.
BesarTarif
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 't. 2. 3. 4.
Rp 50.000,Jual ATK,Alat-alatSekolah, Rp 50.000,FotoCopy Jualkain/pakaian. I Rp. 50.000,Jualsepatu. t K p . 50.000,jt pakaian/Taylor. Penjah lr - ( p 50.000,l JualKacaMata I Rp. 50.000,Jual Jam J t < P50.000,JualKaca I Rp. 50.000,JualKeramlkdansejenjsnyaln p . 50.000,JualBarangAntik Rp. 50.000,JualMainanAnak-Anak Rp. 50.000,JualMasdan Perak Rp. 50.000,JualSouvenir Rp. 50.000,-
JualPerabotan Kayu ] np 50.000,JualPerabot Aluminium_ | Rp. 50.000,Jualbelibarang bekas I Rp. 50.000,Jual Kelontong,Rempah I Rp. 50.000,-
Rempah 5. Jual BarangElektronik Jualalat-alatolahraga 7. Jualalafalatmusik tt. PhotoStudio 9. Doby
Rp. 75.000,Rp. 75.000,Rp. 75.000,Rp. 75.000,Rp. 50.000,-
35
1
2 Kesehatan
4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
DepotObat Rp.50.000,Apotik Rp.75.000,PraktekDoKer Rp.75.000,Klinik Rp.100.000,RumahSakit Rp.150.000,TukangGigi Rp.75.000,JualAlat-alatKesehatan Rp.75.000,FitnessdanAerobic Rp.50.000,Wartel Rp.75.000,KiosPhon Rp.50.000,WarungIntemet Rp.75.000,JaringanTelekomunikasi Rp.100.000,PemancarTV Rp.100.000,PemancarRadio Rp.75.000,JualAlat-alatKomunikasi/HPRp.50.000,Enterlaintments Rp.75.000,Periklanan Rp.75.000,-
F.
Telekomu 1. nikasi dan 2. Publikasi 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. '1. Alat-alatMusik Rental Rp.75.000,2. Perlengkapan Pesta Rp.75.000,3. Komputer, VCD, Play Rp.50.000,Station,VideoGame 4. Mobil Rp.125.000,5- KenderaanBermotor Rp.100.000,-
n,
Pertambangan1 . S P B U Rp.200.000,DanEnergi 2. JualGasElpiji Rp.100.000,3. JualMinyauoli Rp.75.000,4. Penimbunan Minyakdan seje Rp.75.000,Dealer, Distri '1. DealerMobil Rp.200.000,butor dan Per 2. DealerKendeEan Bermotor Rp.150.000,bengkelan JualSepeda Rp.75.000,JualSukuCadang Kender Rp.75.000,-
L
an 5. Bengkel Mobil Rp.100.000,Bengkel Kenderaan BermotorRp.75.000,7. Benokel LasdanCat Rp.50.000.16
I
K.
2
3
8. BengkelSepeda 9. Doorsmer '10.Distributor '1. SalonWanita Rumah Kecantikan 2. WismaPangkasPria 3. JualAlat-alatkecantikan Makanan dan 1. Restoran 2. Catering Minuman 3. RumahMakan 4. KedaiKopi Pertaniandan 1 . JualBunga/Bibit Tanaman Peternakan Jual PupuUobat-obat Tana an J. Juallkan Hias/Burung JualMakananTernak/lkan JualDaging Penangkaran Udang 7 . Hitchery/Pembibitan Udang,
M.
Biro/Jasa Umum
Rp.50.000,Rp.75.000,Rp.t00.000,Rp.75.000,Rp.50.000,Rp.50.000,Rp.100.000,Rp.75.000,Rp.75.000,Rp.50.000,Rp.50.000,Rp.50.000,Rp.50.000,Rp.50.000,Rp.75.000,Rp.50.000,Rp.100.000,-
lkan. 8. Usahaburungwalet Rp.150.000,1. Jasa Konstruksi,Leveran- Rp.100.000,sier,Export- lmport Penerbilan- Rp.100.000,2. Perc€takan, 3. JasaKonsultan Rp.100.000,4. KonsultanHukum,Penga- Rp.100.000,cara,Notaris 5. Jasa PengadaanTenaga Rp.75.000,Kerja 6. JasaPendidikan/Kursus Rp.50.000,7. AkuntanPablik Rp.100.000,8. BiroPerjalanan Rp.7s.000,9. Biro Pengurusansurat- Rp.75.000,suft)tdancargo 10.Penukaran valas,pegadai- Rp.75.000,an 37
2
3 11. Asuransi 12. Koperasi
Rp.150.000,Rp. 75.000,-
N.
Bidang Kepa-| 1. Perhotelan Berbintang Rp.200.000,riwisataan 2. Hotel Melati Rp.100.000,] | Wisma/Penginapan/Losmen Rp.75.000,Pengelolaan FasilitasWisata Rp.50.000,Meseum Rp.50.000,Kebunbinatang Rp.50.000,Bioskop Rp.100.000,TempatHiburanAnak-anak Rp.100.000,RumahBillyard Rp.75.000,Perbankan JasaPerbankan Rp.200.000,P. MarkeuMaal 1 . Maal Rp.300.000,SuperMarket Rp.250.000,3. Minil\rarket Rp.100.000,-
ii i, I ls,
o. Gudans
RuangPenyimpanan Pergudangan R, Reperasi l;. Alat-Alat Elektronik Alat-Alat Mekanikal Alat-Alat Manual Industri li Pembuatan Sepatu/sol Pembuatan tempe^ahu Pengolahan Air Mineral Bahan Bangunan Makanan/Minuman Obat-Obatan Panglong Kayu Tekstil T. Transportasi 1. Angkutan Barang 2. Angkutan Penumpang
l8
l,
Rp.50.000,Rp.100.000,-
t?
Rp.50.000,Rp.50.000,Rp.50.000,-
lil ir:
Rp.75.000,Rp.75.000,Rp.100.000,Rp.100.000,Rp.100.000,Rp.100.000,Rp.100.000,Rp.100.000,Rp.100.000,Rp.50.000,-
BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN PasallT Retribusiyang tenitangdipungutdi wilayahtempat izinusahadiberikan. Demberian AABX iIASA RETRIBUSI DANSAATRETRIBUSI TERUTANG Pasalt8 Masaretdbusidan saatretribusiterulanglamanyasatu tahun. Pasall9 Saatretribusiterutangadalahpadasaatditetapkanya SKRDataudokumen lainyangdipersamakan. BABXI SURATPENDAFTARAN Pasal20 (1) WajibRetribusiwajib mengisi SPdORD (2) SPdORD sebagaimana dimaksudpadaayat (l) harusdiisi denganielas, benardan lengkapserta ditandatangani olehWajibRetribusiataukuasanya. (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORDsebagaimana dimaksud padaayat(1) dit€tapkanolehWalikota.
39
BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal2l ('1)Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi terutangdenganmenerbitkan SKRDatau dokumen lainyangdipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukandata baru dan/ataudata yang semula belumterungkapyang menyebabkan penambahan jumlah retribusiyang terutang,maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk,isi dan tata cara penerbitanSKRD atau dokumen lain yang dipersamakansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimanadimaksudpada ayat (2) ditetapkan olehWalikota.
BABXIII TATACARAPEMUNGUTAN Pasal22 (1 ) Pemungutan retribusi tidakdapatdiborongkan. (2) Retribusidipungutdenganmenggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakandan SKRDKBT. BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal23
(1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusiyangterutang 40
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat lerulang. (2) Tata cata pembayaran, tempat pembayaran, penundaanpembayaranRetribusidiatur denoan KepulusanWalikota. BAB XV TATACARAPENAGIHAN Pasal24 ('1)Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT. STRD d€n Surat Keputusan Keberatan yang jumlah retribusiyang haFJsdibayai menyebabkan yang tidak atau kurarg dibayar oteh l9rl91!ah, WajibRehibusidapatditagihmelatuiBadai Urusan Piutangdan LelangNegara. (2) PenagihanretrjbusimelaluiBadanUrusanpiutanq dan Lelang Negara dilaksanakanberdasarkai perundang-undangan yangberlaku. BAB XVI SANKSIADiIIINISTRASI Pasal25 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunyaatau kurang membayar,dikenakln sanksi administrasi berupadendasebesar2 % (dua persen) setiapbulandaribesarnyaRetribusiyangterutangyang r|oaK arau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SuratTagihanRetribusi.
41
BAB XVII KEBERATAN Pasal26 (1) WajibRet.ibusidapatmengajukan keberatanhanya kepadaWalikotaataukepadapejabatyangditunjuk. (2) Keberatandiajukansecara tertulisdalam bahasa Indonesia dengandisertaialasan-€lasan yangjelas. (3) Dalam hal wajib Retribusimengajukankeberatan atas ketetapan Retribusi,wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaranketetapan Retribusitersebut. (4) Keberatanharus diajukan dalam jangka waktu palinglama2 (dua)bulansejaktanggalpendaftaran (pemberitahuan) kepadaWajibRetribusi. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpadaayat(2) dan (3)dalam pasal ini tidak dianggapsebagaisurat keberatan, sehinggatidakdipertimbangkan. (6) Pengajuankeberatantidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaannya penagihanretribusi. Pasal27 (1) WalikotadalamjangkawaKu palinglama6 (enam) bulansejaktanggalsuratkeberatanditerimaharus memberikeputusanataskeberatanyangdiajukan. (2) KeputusanWalikotaatas keberatandapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menolakatau menambahbesarnyaretrjbusiyangterutang. (3) Apabilajangkawaktusebagaimana dimaksudpada ayat(1)telah lewatdan Walikotatidak memberikan suatukeputusan,keberatanyang diajukantersebut dianggap dikabulkan. (4) KeputusanWalikotasebagaimana disebutayat 1,2 dan 3 tersebutadalahbersifatfinal.
42
(5)PembebasanRetribusrsebagaimanadimaksud pada ayat (2\ amarc lain diberikan keDada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau KerusaKan. (6) Tata.cara..pembebasan. pengurangan, keringanan Hernoustc,rtetapkan denganKeputusan Walikota. BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHANPEMBAYARAN p asal2g (1) Atas. kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Keutoust dapat mengajukan permohonan pengembalian kepadaWalikota. (2) Walikotadalam.jangka waKu patinglama6 (enam) Dutan sejak diterimanyapermdhonankelebihan pembayaranretribusisebagaimana dimaksudpada ayat(1).harusmemberikan keputrrsan. (3) jangkawaktusebagaimana dimaksudayat lqabila (2) telah dilampauidan Watikotatidakmemberik;n suaru. keputusan, permohonan pengembalian
retribusidianggapdikabuti(an dan
Igl:lfT .narus D^KULE dtterbl€n dalam jangka waktu palinglama 1 (satu)bulan. (4) ApabilaWajib Retribusimempunyaiutangretribusi tatnnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) langsung diperhilungkan untukmelunasiterlebihdahulu-utani retribusitersebut. (5)Pengembaliankelebihan pembayaranretribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oatamlangka.waktu palinglama2 (dua)bulansejak diterbitkanSKRDLB (6)Apabila pengembalian kelebihan pemDavaran retribusidilakukansetelah lewat jangka waltu 2 (dua) bulan,Walikotamemberikanimbalanbunoa
sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas pembayaran keterlambatan kelebihanretribusi. P asal29 (1) Permohonan pengembalian pembayaran kelebihan retribusidiajukansecara te.tulis kepada Walikota dengansekurang-kurangnya menyebutkan: a. namadan alamatWajibRetribusi; b. masa.etribusi: c. besarnyakelebihanpembayararr; d. alasanyangsingkatdanjelas; (2) Permohonanpengembalian kelebihanpembayaran retribusidisampaikan secaralangsungatau melalui Postercatat. (3) BuKi penerimaanoleh PejabatDaerahatau bukti pengirimanpos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterimaolehWalikota. Pasal30 (1)Pengembaliankelebihan Retribusi ditakukan dengan menerbitkanSurat Perintah Membavar KelebihanRetribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkandengan utang retribusl lainnya, sebagimanadimaksuddalam Pasal 28 ayat (4), pembayarandilakukan dengan cara pemindahjuga berlaku bukuan dan bukti pemindah-bukuan sebagaibuktipembayaran.
BABXIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal31 (1) Walikota pengurangan, dapatmemberikan 44
keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberianpenguranganatau kedngananretribusi sebagaimanadimaksud pada ayat ('l) dengan kemampuan WajibRetribusi, memperhatikan antara lain,untukmengangsur. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusiditetapkandenganKeputusan Walikota. BAB XX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal32 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsasetelah melampauijangka waktu 3 (tiga) tahun telhitung sejak saat terutangnya retribusi,kecualiapabilaWajibRetribusimelakukan tindakpidanadi bidangretribusi. (2)Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksudpadaayal (1) tertangguhapabila: a. diterllitkanSuratTeguranatau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusibaiklangsungmaupuntidaklangsung.
BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal33 (1 ) Setiaporangdan/atau Badanyangdengansengaja
melanggar ketentuan dalampasal7 dapatdiancam paling hukumankurungan lama3 (tiga)bulanatau (lima juta denda paling banyak Rp.5.000.000 rupiah). (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan keuangan 45
daerah diancam pjdana kurunganpaling lama 6 (enam)bulanatau dendapalingbanyak4 (empat) kalijumlahretribusiterutang. (3) TindakPidanayang dimaksudpada ayat 1 adalah peranggaran. Pasal34 DenganberlakunyaQanunini, maka segalaketentuan yang pernahada dan berientangan denganqanunini dinyatakan tidakberlakulagi. BAB )O(l PENYIDIKAN Pasal 35 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahKota BandaAceh diberi kewenangan khusussebagaipenyidiktindakanpidanaterhadap pelanggaran ketentuanizintempatusaha. (2) Wewenangpenyidiksebagaimanadimaksudpada ayat(1) adalahsebagaiberikut: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteranganatau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaranketentuan lzin Tempat Usaha agar keterangan alau laporantersebutmenjadilengkapdanjelas; b. lileneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenaiorang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungandengan tindak pidana pelanggaran ketentuanlzinTempatUsaha; c. Memintaketerangandan bahanbuktidariorang pribadi dar/atau badan sehubungandengan tindak pidana pelanggaran ketentuan lzin TemDatUsaha:
46
d. Meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumenberkenaandengan tindak pidana pelanggaranketentuan lzin Tempat Usaha; e. Melakukanpenggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan Dencatatan dan dokumen-dokumenlain, serta melakukan penyitaanterhadapbahanbuktitersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikantindak pidana pelanggaran ketentuanlzinTempatUsaha; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseoEngmeninggalkan ruanganatau tempat pada saat pemeriksaansedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau dokumenyang dibawasebagaimana dimaksud dalamhurufc; h. Memotretseseorangyang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan lzin TempatUsaha; i. Memanggil oranguntukdidengarketerangannya dan diperiksasebagaitersangkaatausaksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukantindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaranketentuan lzin Tempat Usaha menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (3) Penyidikansebagaimanadimaksudpada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikankepada Penuntut Umum,sesuaidenganketentuanyangdiaturdalam Undang-undangNomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcaraPidana Pasal 36 DenganberlakunyaQanunini, makaPeraturanDaerah KotamadyaDaerahTingkat ll BandaAceh Nomor 4
Tahun '1987tentangPemberianSurat Keteranganlzin TempatUsaha bukan HO dalam KotamadyaDaerah Tingkatll BandaAceh serta PeraturanPerubahannya dinyatakan dicabutdan tidakberlakulagi. BAB XXfll KETENTUAN PERALIHAN pasal 37 (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Qanun ini ketentuanyang mengaturtentang lzin Tempat Usahaharusmenyesuaikan denganketentuanyang telahdiaturdalamQanunini. (2) PelaksanaanQanun ini akan diatur lebih lanjut denganKeputusan Walikola. BAB XXIV KEJENTUANPENUTUP Pasal 38 Segala sesuatuyang belum diatur dalam Qanun ini sepanjangmengenaiperaturanpelaksanaannya akan diaturlebihlanjutdenganKepulusanWalikota. Pasal 39 Qanunini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerinlahkan pengundanganQanun ini dengan penempatannya dalamLembaranDaerahKotaBandaAceh.
48
"
Ditetapkandi BandaAcah padatanggal l/t Pebruad 2003f, 12 Dzulhiiiah1423H WALIKOTABANDAACEH. CaprDto ZULKARNAIN
Diundangkan di BandaAceh padatNnggsl 14 Pebruari 2003iil 12 Dzulh|ltahl,[23 H SEKRETARIS DAERAHKOTA BANDAACEH, Cap/INo T. A WARAAVARDY LEiIBARANDAERAHKOTAAA DAACEHTAHUN2OO3 NO OR 07 SER|C NOttOR0l
49
PENJELASAAI ATAS OANUNKOTABANDAACEH NOMOR 4 TAHUN2OO3 TENTANG RETRIBUSIIZINTEMPATUSAHA L
UMUM '1. Bahwa dengan tidak mengurangiketentuah-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Gangguan(HienderOrdonantie) Stbl. Nomor226 Tahun 1926 sebagaimanatelah diubahdan ditambahterakhirdenganStbl Nomor450 Tahun 1940,maka bagi usahajasa yang tidak ada pengatuEnnyasebagaimana dimaksuddalamordonantie tersebut,dirasaperluadaketentuanjenisusahayang ketentuantersendiri,baik mengenaipenentuan tidak mengganggupelaksanaansyariat islam maupun lokasi tempatusahanyasesuaidenganperuntukan/penggunaan Tata RuangPerkotaanyang telah ditetapkandenganRencanaInduk KotaTahun2002- 2010. 2. Untuk penataankegiatanlzin Usaha yang dimaksudUndangundangNomor34 Tahun2000tentangPerubahanatasUndangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor246, TambahanLembaranNegaraNomor4048), serta PeraturanPemerintahNomor 66 Taftun 2001 Tentanq RetribusiiDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahui 2001Nomor119,TambahanLembaran NegaraNomor4139), dengantegasdisebutkankepadaDaerahdiberikankewenangan yang seluasluasnya untuk menggali sumber-sumber PendapatanAsli Daerah yang potensial dibidang Retribusi Daerah dalam menunjang kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
50
II. PASALDEiII PASAL Pasal 1 Cukupjelas Pasal 2 Cukupjelas Pasal 3 Cukupjelas Pasal 4 Cukupjelas Pasal 5 Cukupjelas Pasal 6 Cukupjelas Pasal 7 CukuPjelas Pasal 8 Ayat(1) CukuPjelas AYat(2) dengank€adaanyang terjadidiluar Yang damaksud kekuasaan/ kemampuanteknis manusia adalah peperangan' seperti Pemogokan, huru+aB, gempa banjir. dan bumi,kebakaran embargo, Pasal 9 Cukupjelas 10 Pasal Cukupjelas Pasal11 Cukupjelas Pasal12 Cukupielas Pasal13 Cukupjelas Pasal14 Cukupjelas Pasal'15 Cukupjelas
5l
Pasal'16 Cukupjelas Pasal17 Cukupjelas Pasal18 Cukupjelag Pasal19 Cukupjelas Pasal20 Cukupjelas Pasal21 Cukupjelas Pasal22 Cukupjelas Pasal23 Cukupjelas . Pasal24 Cukupjelas Pasal25 Cukupislas Pasal26 Cukupielas Pesal2T Culrupjelas Pasal28 Cukupielas Pasal29 Cukupielas Pasal30 Cukupjelas Pasal3l Cukupielas Pasal32 Cukupjsla8 Pasal33 Cukupjelas Pasal34 Cukupjelas 52
Pasal35 Cukupjelas Pasal36 Cukupjelas Pasat3] Cukupjelas Pasal38 Cukupjelas
53
Nomor 20
LEIVIBARAN DAERAH KOTA BANDAACEH TAHUN2003 Seri C Nomor 06 KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAACEH NOMOR 103 TAHUN2OO3 TENTANG
PE!-AKSANA.AN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR4 TAHUN2OO3 TENTANC RETRIBUSIIZINTEMPATUSAHA WALIKOTABANDAACEH, Menimbang :
.
a. bahwaQanunKotaBandaAcehNomor4 Tahun 2003 tentangRetribusilzin TempatUsahayang telah mendapatpersetujuanDewan Perwakilan RakyatDaerahKota BandaAceh sesuaidengan Keputusannya Nomor17210780 tanggal24 Marel 2003 tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BandaAceh Terhadap 10 (Sepuluh) Qanun Kota Banda Aceh untuk ditetapkan MenjadiQanundantelahdiundangkan dalamLembaranDaerahKotaBandaAcehTahun 2003 Nomor07, Seri C Nomor01, perlu segera
dilaksanakan; b. bahwauntukmaksudtersebutDerluditetaokan dalamsuatuKeputusan; Mengingat :
'1. Undang-undang NomorI (Darurat) Tahun1956 tentangPembentukan DaerahOtonomdan Kotakota BesardalamLingkungari DaerahPropinsi SumateraUtara (LembaranNegara Republik
IndonesiaTahun 1956 Nomor 59, Tambahan LembaranNegaraNomor1092); 2. Undang-undangGangguan(Hieder Ordonantie) Stbl Nomor226 Tahun 1926 yang telah diubah dan ditambahterakhirdenganStbl. Nomor450 Tahun1940; 3. Undang-undang Nomor22 Tahun1999tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaranNegaraNomor3839)i 4. Undang-undang Nomor25 Tahun 1999tentang Perimbangan KeuanganantaraPemerintahPusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 72, Tambahan LembaranNegara Nomor3848); Undang-undang Nomor44 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan KeislimewaanPropinsiDaerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 172, Tambahan LembaranNegaraNomor3893); Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PerubahanatasUndang-undang Nomor'18Tahun 1997tentangPajakDaerahdan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 246, TambahanLembaranNegara Nomor4048): 7 . Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang OtonomiKhususbagi PropinsiDaerahlstimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 114, Tambahan LembaranNegaraNomor4134); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang PerubahanBatas Wilayah Kotamadya DaerahTingkatll BandaAceh (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 5, TambahanLembaranNegaraNomor3247)l 9. PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun '1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
55
HukumAcaraPidana(LembaranNegaraRepublik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan LembaranNegaraNomor3258); 10.PeraturanPemerintahNomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara PelaksanaanPeran serta Masyarakat Dalam PenyelenggaraanNegara (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1999Nomor129,TambahanLembaranNegara Nomor3866); 11.PeraturanPemerintahNomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan KewenanganPropinsisebagai Daerah Otonom (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 54, TambahanLembaranNegara Nomor3952): 12.PetaluranPemerintahNomor 105 Tahun 2000 tentangPengelolaandan Pertanggung Jawaban KeuanganDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 202, Tambahan LembaranNegaraNomor4022r; 13.PeraturanPemerintahNomor 20 Tahun 2001 lentang Pemblnaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan PemerintahDaerah(Lembaran NegaraRepubliklndonesiaTahun 2001 Nomor 41, TambahanLembaranNegaraNomor4890); '14.PeraturanPemerintahNomor 66 Tahun 2001 tentang Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomo|l19, TambahanLembaranNegaraNomor4139); 15.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyusunan Peraturan Perundangundangan dan Bentuk Rancangan Undangundang,RancanganPeraturanPemerintahdan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor10): 16.KeputusanMenleri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentangTehnik PenyusunanMateri MuatanProduk-produk HukumDaerahi
56
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk produk-produk HukumDaerah; 18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang prosedur penyusunan ProdukHukumDaerah; '19.KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun2001tentangLembaranDaerahdan Berita Daerah; 20.KeputusanMenteriDatam Negen dan Otonomj uaeran Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan RefresifKebijakanDaeran; ^ QanunKotaBandaAceh 21. Nomor3 Tahun2OO3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota BandaAcehTahun2OO2-2O1O. MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA Melaksanakan Oanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun2003tentangRetribusrtzintempatUsaha,yang telah diundangkan datam LembaranDaerankoti BandaAceh Tahun2003 NomorNomor07, Seri C Nomor01,perlusegeradilaksanakan; Pasal I PelaksanaanQanun ini diserahkankepada Bagian Perekonomian Sekretariat DaerahKota BandaAcih. pasal 2 Hal-halyangmenyangkut teknispelaksanaannya akan daaturlebihlanjutdenganKeputusan Wallkota pasal 3 Keputusan ini mulaibedakusejaktanggalditetapkan.
Agar setiapoaahgmengetahuinyadan mernerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannyadalam LembaranDaerah Kota Banda Aceh. Ditetapkandi BandaAceh pada tanggal OS Juti 2003trt 05 JumadilAwal l/124 H WALIKOTA BANDAACEH, CaCDto ZULKARNAII{ Diundangkandi BandaAcah pada tanggal 05 Juli 2003 | 05 Jumadll Awal 1424H SEKRETARISDAERAHKOTA , BANDAACEH,
Caprlxo T. ANWARAZWARDY LEiIIBARANDAEMH KOTABANDAACEHTAHUNMO3 NOMOR20 SER| C NO OR 06
58
