Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.2|Juli 2012 ISSN: 0216-9290 Hendra Kurniawan Manik Tahap Penetuan Calon Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 di Partai Demokrat
Tahap Penetuan Calon Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 di Partai Demokrat HENDRA KURNIAWAN MANIK Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, Jl. Dr. Sofyan No.1 Medan, 20155, Telepon: 061-8220760, Email:
[email protected] Diterima tanggal 8 Agustus 2011/Disetujui tanggal 4 Februari 2012 Democratic Party is one of the political parties that participation in the General Election of Regional Head (Pemilukada) in Medan City. There are some names that are register oneself to be the candidates mayor and deputy mayor of Medan City compete in this party. They are Deny Ilham Panggabean, Nurhasanah, Rahudman Harahap, Dzulmi Eldin, Safwan Hayat, Tenang Malem Tarigan, Bahdin Nur Tanjung, Maulana Pohan, Koln (inf.) Ahwan Asmadi, Amin Daulay. This study explores the recruitment procces of the candidate conducted by the Democratic Party in 2010. Collecting data of this study is using field research. The finding is there are three main stages to determine the candidate from Democratic party. The first stage is establishment of Team 9; The second stage is the registration and verification; The third stage is setting and proposing the Candidate Regional Head to the Central Board (Dewan Pimpinan Pusat). The result show that Rahudman Harahap/Dzulmi Eldin is the candidate for mayor/deputy mayor of Medan City from Democratic Party in Pemilukada Kota Medan 2010. Keywords: Local election, political party, political recruitmen.
Pendahuluan Kota Medan pada Rabu 12 Mei 2010 melakasanakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang merupakan wujud dari demokrasi, di mana masyarakat kota Medan mempunyai hak dalam menentukan pemimpin kotanya. Partai Demokrat merupakan salah satu partai politik yang ikut ambil bagian dalam pertarungan perebutan jabatan nomor satu di lembaga eksekutif Kota Medan. Kesempatan Partai Demokrat untuk ikut serta dalam pilkada tersebut diperoleh berdasarkan pada UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurangkurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Partai Demokrat sendri
diketahui dalam pemilu legislatif DPRD Medan, Partai Demokrat mampu meraih 16 kursi dari 50 kursi anggota DPRD Medan yang ada. Dengan demikian Partai Demokrat mempunyai 32% dari jumlah kursi DPRD Medan dan berhak untuk mendaftarkan pasangan calon Walikota Kota Medan dalam Pilkada Kota Medan 2010. Partai Demokrat pun melaksanakan proses rekrutmen calon walikota dan wakil walikota. Terdapat beberapa nama bakal calon yang melakukan pendekatan, sebagaimana yang dikemukakan Koordinator tim 9 DPC Partai Demokrat Kota Medan Parlindungan Sipahutar, diantaranya Akhwan Ismadi, Amin Daulay, Safwan Khayat, Bahdin Nur Tanjung dan Maulana Pohan.1 Sementara terdapat dua
Dalam Skala Indonesia.com, “Ketua Partai Demokrat Medan Denni Ilham Dinonaktifkan, Pencalonannya Menjadi Walikota Medan Ditarik 1
87
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.2|Juli 2012 ISSN: 0216-9290 Hendra Kurniawan Manik Tahap Penetuan Calon Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 di Partai Demokrat nama bakal calon walikota maupun wakil walikota yang berasal dari kalangan internal Partai Demokrat sendiri yakni Denni Ilham Panggabean yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan dan nama bakal calon berikutnya yakni Nurhasanah sebagai bakal calon wakil Walikota Medan. Penetapan calon walikota dan wakil walikota Medan dari partai Demokrat terlihat tidak mudah. Pendaftaraan Denni Ilham bersama Dianto ke KPU 10 Februari 2010 sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Medan, menjadi pemicu selisih paham antara DPP Partai Demokrat dengan DPC Partai Demokrat Kota Medan yang diketuai oleh Denni Ilham. Mereka keduanya merupakan kader Partai Demokrat yang didukung sepenuhnya oleh Dewan Pengurus Anak Cabang Partai Demokrat Kota. DPP Partai Demokrat membuat keputusan bahwa yang menjadi pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang diusung Partai Demokrat dalam Pilkada Kota Medan adalah Rahudman dan Eldin. Kader partai seperti Denni Ilham yang yang juga menjabat sebagai Ketua Demokrat ternyata tidak menjamin ia akan mulus melangkah menjadi calon walikota Kota Medan. Suara dari para DPAC Partai Demokrat yang mendukung pencalonan Denni Ilham pun seakan diabaikan. DPP Partai Demokrat yang mempunyai kewenangan atas penetapan calon kepala daerah ternyata lebih memilh pasangan Rahudman dan Eldin. Keputusan pencalonan Rahudman dan Dzulmi Eldin merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas dalam mengetahui tahap-tahap perekrutan calon kepala daerah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Studi ini membahas tahap perekrutan calon kepala daerah Kota Medan Tahun 2010 yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Pendekatan dan Metode Studi ini menggunakan metode deskritif kualitatif. Fokusnya pada tahap-tahap perekrutan calon kepala daerah Kota Medan yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dari KPU”. www.skalaindonesia.com/node/2083. Sabtu 13 Februari 2010.
88
lapangan. Analisis dilakukan dengan analisis kualitatif. DPC Partai Demokrat Kota Medan Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik didirikan pada tanggal 9 September 2001. Berdirinya Partai Demokrat ini tidak terlepas dari inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono merasa tergerak untuk membentuk sebuah partai baru ketika ia mengalami kekalahan terhormatnya pada pemilihan calon wakil presiden dalam sidang MPR tahun 2001. Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono pun mulai terlihat dari hasil perolehan suara calon wakil presiden tersebut.2 Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH mendaftarkan Partai Demokrat ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Selanjutnya dalam menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut maka Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia.3 Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia. Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 2 3
Arsip DPC Partai Demokrat Kota Medan. Lihat Arsip, Ibid.
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.2|Juli 2012 ISSN: 0216-9290 Hendra Kurniawan Manik Tahap Penetuan Calon Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 di Partai Demokrat Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat.4 DPC PD Kota Medan terletak di Jalan A. H. Nasution Medan No. 102-104. Ketua DPC Partai Demokrat saat ini dijabat oleh Bapak Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana dengan sekretarisnya dijabat oleh Bapak Ir. Bangun Tampubolon MS. Pada tahun 2011 ini, struktur organisasi Partai Demokrat di Kota Medan terdiri dari 15 DPAC yang berada diseluruh kecamatan di Kota Medan. Dewan Pimpinan Anak Cabang tersebut yakni, DPAC Partai Demokrat Medan Maimun (Ketua Bapak Yan Condro Inggih SH), DPAC Partai Demokrat Medan Polonia (Ketua Bapak Rahmadsyah Srg, SE), DPAC Partai Demokrat Medan Selayang (Ketua Bapak Kristoper Nainggolan, S.Sos), DPAC Partai Demokrat Medan Tuntungan (Ketua Bapak Kun Swondo Keliat), DPAC Partai Demokrat Medan Barat (Ketua Bapak Muhammad Ridwan), DPAC Partai Demokrat Medan Helvetia (Ketua Bapak Ir. H. Lilik Ismadi), DPAC Partai Demokrat Medan Petisah (Ketua Bapak Rahmadsyah Putra Sitepu), DPAC Partai Demokrat Medan Marelan (Ketua Bapak Heri Irianto), DPAC Partai Demokrat Medan Johor (Ketua Bapak H. Agoesli), DPAC Partai Demokrat Medan Amplas (Pjs KetuaIbu Elida Hapni), DPAC Partai Demokrat Medan Kota (Pjs Ketua Bapak M. Marpaung), DPAC Partai Demokrat Medan Baru (Pjs Ketua Bapak Roni P Sibuea MPD), DPAC Partai Demokrat Medan Tembung (Pjs Ketua Bapak Ir. Yahya Payungan Lubis), DPAC Partai Demokrat Medan Timur (Pjs Ketua Ibu Yusnizar Husein), DPAC Partai Demokrat Medan Labuhan (Pjs Ketua Drs. Tengku Aswad).5 Dewan Pimipinan Cabang adalah pelaksana partai di tingkat kabupaten/ kota yang keanggotaannya bersifat kolektif. Dewan Pimpinan Cabang adalah dewan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan musyawarah daerah, musyawarah cabang serta memimpin 4 5
Lihat Arsip, Ibid. Lihat Arsip, Ibid.
semua kegiatan partai di tingkat cabang. Selain itu Dewan Pimpinan Cabang mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar di tingkat cabang. Pengesahan berdirinya DPC ditetapkan oleh DPD. DPC mempunyai berbagai kewajiban, yaitu melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan rapat tingkat nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan rapat tingkat daerah keputusan musyawarah cabang, keputusan rapat tingkat cabang, dan peraturan partai lainnya. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman tentang kegiatan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten/ kota. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada dewan pimpinan partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan, dan Rencana Aksi serta ketentuan partai. Menyampaikan laporan berkala kepada kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.6 Demi kelancaran kegiatan partai di tingkat cabang maka DPC Partai Demokrat mempunyai hak untuk membuat berbagai peraturan pelaksana dalam rangka pelaksanaan keputusan musyawarah cabang. Selain hal tersebut pula DPC juga berhak untuk memberhentikan fungsionaris DPC melalui rapat pleno DPC dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Cabang. Menerima atau menolak ketetapan rapat pleno Dewan Pimpinan Ranting dan Rapat Pimpinan Anak Ranting tentang pemberhentian fungsionaris Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting. Membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting atau Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan Anak Ranting melalui Rapat Pleno Cabang, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan keputusan dan kebijakan partai atau membahayakan partai. Bertindak mewakili partai di tingkat cabang dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat cabang.7
6 7
Lihat Arsip, Ibid. Lihat Arsip, Ibid.
89
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.2|Juli 2012 ISSN: 0216-9290 Hendra Kurniawan Manik Tahap Penetuan Calon Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 di Partai Demokrat Tahap Rekruitmen Kepala Daerah Konsep rekrutmen kepala daerah yang dilakukan oleh Partai Demokrat pada dasarnya sejalan dengan teori yang dikemukakan diatas. Rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh Partai Demokrat didasarkan atas Peraturan Organisasi Nomor: 10/PO-02/DPP/PD/II/2007 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Proses rekrutmen calon kepala daerah dari Partai Demokrat dirangkai dalam suatu tata cara penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: 10/PO-02/DPP/PD/II/2007 dijelaskan bahwa proses penentuan calon kepala daerah dilakukan melalui beberapa tahap.8 Tahapan pertama adalah pembentukan Tim 9. Pada tingkat kabupaten/ Kota tim 9 terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Pusat sebanyak 3 orang, unsur Dewan Pimpinan Daerah sebanyak 3 orang dan unsur Dewan Pimpinan Cabang sebanyak 3 orang. Tim 9 tersebut diketuai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Sekretaris Tim 9 adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Pembentukan Tim 9 ini diawali dengan penyampaian nama-nama calon anggota Tim 9 dari unsur DPD dan DPC. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang harus menyampaikan nama calon anggota Tim 9 kepada Dewan Pimpinan pusat selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah untuk mendapat persetujuan. Tim 9 ini melaksanakan tugasnya secara kolektif. Proses perekrutan bakal calon Walikota yang dilakukan oleh Partai Demokrat adalah dengan menggunakan sistem pencalonan terbuka, artinya Partai Demokrat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota atau pengurus Partai politik dan masyarakat untuk menjadi calon kepala daerah dari Partai Demokrat. Dalam menghadapi PEMILUKADA Kota Medan sistem pencalonan terbuka ini dilakukan Partai Demokrat dengan tujuan untuk menjaring sosok tokoh yang benar-benar layak untuk diperjuangkan. Tokoh tersebut dapat berasal dari masyarakat umum yang bukan anggota Partai Demokrat.
8
Lihat Arsip DPD Partai Demorat Provinsi Sumatera Utara.
90
Setelah mengetahui bahwa akan diadakanya PEMILUKADA Kota Medan, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan beserta Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara segera menyampaikan nama-nama calon anggota Tim 9 yang berasal dari unsur DPC sebanyak tiga orang yaitu: Bapak Parlindungan, SH, Bapak Irwan Sihombing, SE, Bapak Bapak Burhanuddin Sitepu dan dari unsur DPD sebanyak tiga orang yaitu: Bapak Drs. Tunggul Siagian, Bapak H. Mutawalli Ginting dan Bapak G. Setiawan Sirait. Tim 9 ini bekerja secara kolektif untuk melakukan seluruh kegiatan terkait proses penetapan calon kepala daerah yaitu mulai dari membuka pendaftaran, verifikasi bakal calon Walikota hingga pada tahapan pengusulan bakal calon Walikota kepada DPP Partai Demokrat. Tim 9 penjaringan Walikota Medan hanya bertugas memberikan usulan bakal calon Walikota yang nantinya akan diusulkan kepada DPP Partai Demokrat. Dengan kata lain Tim 9 penjaringan Walikota Medan tidak mempunyai wewenang dalam menetapkan calon Walikota Medan. Pada tahap kedua adalah Pendaftaran dan Verifikasi. Pada tahap pendaftaran dan verifikasi ini Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) diharuskan untuk memberitahukan program pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (PEMILULKADA) didaerahnya kepada Dewan Pempinan Pusat (DPP) Partai Demokrat selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan PEMILUKADA. Selanjutnya Tim 9 yang telah terbentuk, melakukan pembukaan pendaftaran bakal calon kepala daerah dengan seluas-luasnya, bila diperlukan melalui iklan media massa. Apabila kegiatan pendaftaran telah dilaksanakan, maka Tim 9 akan meneliti persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Partai Demokrat antara lain: memiliki nilai jual (dikenal masyarakat), berpendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, mempunyai komitmen terhadap Partai, memiliki kemampuan secara formil dan materil. Kemudian Tim 9 memproses penjaringan bakal calon secara transparan sehingga mendapatkan minimal tiga bakal calon melalui rapat Tim 9.
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.2|Juli 2012 ISSN: 0216-9290 Hendra Kurniawan Manik Tahap Penetuan Calon Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 di Partai Demokrat Setelah dibentuknya Tim 9 penjaringan kepala daerah Kota Medan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, maka Tim 9 akan segera melaksanakan tugas pertamanya yaitu melakukan pembukaan pendaftaran bakal calon Walikota Medan dan verifikasi. Sesuai dengan Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: 10/PO-02/DPP/PD/II/2007, Partai Demokrat sebagai sebuah Partai politik mempunyai komitmen untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menjadi calon kepala daerah dari Partai Demokrat. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa Partai Demokrat merupakan salah satu Partai politik yang menganut sistem rekrutmen politik terbuka. Menurut Nazaruddin Syamsudin rekrutmen politik terbuka adalah Partai politik menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.9 Dilaksanaan pembukaan pendaftaran bakal calon Walikota Medan ini merupakan sebagai bentuk nyata pelaksanaan rekrutmen politik dengan sistem rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan pembukaan pendaftaran ini adalah usaha bagi Partai Demokrat untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menjadi calon Walikota Medan dari Partai Demokrat. Pembukaan pendaftaran ini dimulai dari tanggal 24 November 2009 hingga 31 Desember 2009. Proses pendaftaran bakal calon Walikota Medan ini dilakukan pemberitahuaan atau pengumuman resmi kepada seluruh jajaran struktur Partai, kader, anggota dan simpatisan serta masyarakat luas oleh Tim 9 penjaringan calon Walikota Medan.
Menurut Bapak Danny selama berlangsungnya pembukaan pendaftaran bakal calon Walikota Medan oleh Partai Demokrat, terdapat beberapa tokoh yang mendaftar sebagai bakal calon Walikota dari Partai Demokrat, baik yang berasal dari kalangan internal partai, pengusaha, dan birokrasi. Adapun nama-nama tokoh yang mendaftarkan diri sebagai calon Walikota Medan dari Partai Demokrat, disebutkan oleh Bapak Dani yaitu: H. Denni Ilham Pangabean, Nurhasana, Rahudman Harahap, Safwan Hayat, Tenang Malem Tarigan, Dzulmi Eldin, Bahdin Nur Tanjung, Maulana Pohan, Kol (Inf) Ahwan Asmadi, Amin Daulay.10 Setelah dilakukan pendaftaran bakal calon Walikota Medan, maka setiap bakal calon Walikota yang telah mendaftar wajib mengikuti verifikasi yang juga dilakukan oleh Tim 9. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi ini adalah penelitian ataupun pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon Walikota dan wakil Walikota berdasarkan ketentuan UndangUndang RI No.32 Tahun 2004 dan Peraturan Partai Demokrat yang tertuang dalam Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: 10/PO02/DPP/PD/II/2007. Proses verifikasi bakal calon Walikota Medan ini dilakukan oleh Tim 9 dengan memperhatikan kriteria dan syarat bakal calon Walikota yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dan juga ketentuan Partai Demokrat. Ketentuan-ketentuan ataupun kriteria yang diperhatikan Partai Demokrat dalam menjaring bakal calon kepala daerah sebagaimana dengan Peraturan Organisasi Partai Demokrat, yaitu: (1).Memiliki nilai jual atau dikenal masyarakat; (2).Berpendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah; (3).Mempunyai komitmen terhadap Partai; (4).Memiliki kemampuan secara moril dan materil. Dengan demikian dalam melakukan penjaringan bakal calon Walikota Medan ini, Partai Demokrat tidak memberikan jaminan sama sekali bahwa seorang kader ataupun anggota dari Partai Demokrat untuk maju sebagai calon kepala daerah. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Bapak R. Limbong, ia mengemukakan bahwa dalam hal menjaring calon kepala daerah, semua Warga Negara Indonesia mempunyai
9
Hesel Nogi Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset, 2003), hal. 189.
10
Wawancara dengan Bapak Dani di Kantor DPD Partai Demokrat Prov. Sumut, tanggal 8 Februari 2011, pukul 10.00 Wib.
91
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.2|Juli 2012 ISSN: 0216-9290 Hendra Kurniawan Manik Tahap Penetuan Calon Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 di Partai Demokrat kesempatan yang sama, bahkan ia menegaskan tidak menjadi keharusan bahwa anggota atau pengurus Partai Demokrat mempunyai kesempatan lebih besar untuk menjadi calon kepala daerah dari Partai Demokrat. Apabila menilai dari sisi loyalitas terhadap Partai, tentu saja kader dari Partai demokrat lebih mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perkembangan Partainya. Namum Partai Demokrat juga harus melihat dari sisi kepentingan masyarakat luas bukan hanya kepentinagn Partai saja. Sehingga bagi Partai Demokrat sosok yang dianggap mempunyai kualitas dan kemampuan untuk mensejahterahkan masyarakatlah yang lebih dianggap berhak untuk menjadi calon kepala daerah dari Partai Demokrat.11 Pernyataan tersebut hampir senada dengan yang dikemukakan oleh Bapak Arif Suroso yang juga sekretariat DPD Partai Demokrat, ia mengungkapkan bahwa pemilihan umum kepala daerah Kota Medan mempunyai arti yang penting bagi Partai Demokrat. Sebagaimana dengan sasaran-sasaran Partai Demokrat, Partai Demokrat mengharapkan kemenangan disetiap pemilihan kepala daerah. Untuk itu dalam pelaksanaan penjaringan bakal calon Walikota Medan yang dilakukan Partai Demokrat haruslah benar-benar dilakukan dengan selektif apalagi diketahui dalam pemilihan legislatif 2009 yang sebelumnya dilakukan Partai Demokrat memperoleh suara teratas dibandingakan Partai politik lainnya. Artinya Partai Demokrat telah memperoleh kepercayaan masyarakat Kota Medan, sehingga calon Walikota Medan yang berasal dari Partai Demokrat haruslah sosok yang benar-benar diinginkan masyrakat koata Medan, baik itu yang berasal dari kalangan internal partai ataupun masyarakat.12 Hasil verifikasi yang dilakukan Tim 9 terdapat tiga bakal calon Walikota Medan. Adapun ketiga nama yang diusulkan oleh Tim 9 penjaringan bakal calon Walikota Medan adalah Bapak Rahudman Harahap, Bapak Maulana Pohan, Bapak Denni Ilham. 11
Wawancara dengan Bapak R. Limbong di kantor DPD Partai Demokrat Prov. Sumut, tanggal 2 Februari 2011, pukul 10.00 Wib. 12 Wawancara dengan Bapak Arip Suroso di kantor DPD Partai Demokrat Prov. Sumut, tanggal 9 Februari 2011, pukul 09.30.
92
Penyampaian hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim 9 penjaringan bakal calon Walikota Medan ini ditandai dengan pembuatan berita acara proses penjaringan bakal calon melalui rapat Tim 9. Pada tahap ini Tim 9 penjaringan bakal calon Walikota Medan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil verifikasinya kepada DPC Partai Demokrat dan menyampaikannya kepada DPD Partai Demokrat untuk dilanjutkan kepada DPP Partai Demokrat. Tahapan ketiga adalah penetapan dan Pengusulan Bakal Calon Kepala Daerah ke DPP. Pada tahap penetapan dan pengusulan bakal calon kepala daerah ke DPP, hasil penyaringan bakal calon oleh Tim 9 diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk ditetapkan sebagai calon. Dalam hal tertentu dapat dilakukan dengan cara mekanisme polling, terutama mengenai pendapat dan tanggapan masyarakat calon hasil penjaringan. Polling dipimpin oleh Balitbang DPP Partai Demokrat dibantu oleh bidangbidang/ lembaga-lembaga DPP Partai Demokrat, apabila dianggap perlu bisa menggunakan Lembaga Polling Independen. Penetapan bakal calon menjadi calon diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian DPP Partai Demokrat. Hasil keputusan tersebutlah yang menjadi rekomendasi DPP Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral sebagai dasar bagi Ketua DPC/DPD Partai Demokrat. Dalam hal ini untuk melakukan pendaftaran ke KPUD, rekomendasi kepada calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dapat dibuat secara terpisah. Setelah dilakukan verifikasi bakal calon yang dilakukan Tim 9 penjaringan bakal calon Walikota Kota Medan. Sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Organisasi Partai Demokrat, hasil penjaringan bakal calon oleh Tim 9 tersebut dilanjutkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk ditetapkan sebagai calon Walikota dari Partai Demokrat. Dalam Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: 10/PO-02/DPP/PD/II/2007, dituangkan bahwa menanggapi hasil verifikasi Tim 9 akan bakal calon kepala daerah yang diusulkannya, dalam hal tertentu dapat dilakukan dengan cara polling, terutama
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.2|Juli 2012 ISSN: 0216-9290 Hendra Kurniawan Manik Tahap Penetuan Calon Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 di Partai Demokrat mengenai pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap calon hasil penjaringan. Polling dipimpin oleh Balitbang DPP Partai Demokrat dibantu oleh Bidang-bidang/ lembaga-lembaga DPP Partai Demokrat, dan apabila dianggap perlu dapat menggunakan lembaga polling independen. Menanggapi hasil verifikasi Tim 9 penjaringan bakal calon Walikota Kota Medan. Dewan Pimpinan Pusat memilih untuk melakukan polling terhadap hasil verifikasi tersebut dengan menggunakan lembaga polling independen yaitu Lembaga Survei Indonesia. Bapak Limbong mengemukakan pelaksanaan polling ini didasarkan atas Peraturan Oraganisai tentang penjaringan kepala daerah, bukan berarti DPP mengabaikan hasil kerja dari Tim 9. Tim 9 dibentuk sebagai tim penjaringan yang mempunyai tugas untuk menjaring hingga mengusulkan minimal 3 nama bakal calon Walikota ke pada DPP Partai Demokrat. Mengenai penetapan keputusan bakal calon menjadi calon, DPP Partai Demokrat dapat memperoleh pertimbangan lain selain dari hasil laporan Tim 9, dalam hal ini sebagai mana Peraturan Organisasi yang ada pertimbangan-pertimbangan tersebut bisa saja diperoleh dari hasil polling, baik yang dilakukan internal partai maupun hasil lembaga survei independen.13 Pada tahap ini survei dilakukan sebagai sumber lain dalam menetapkan bakal calon Walikota Kota Medan menjadi calon Walikota Medan dari Partai Demokrat. Survei tersebut dilakukan untuk melihat peluang menang bakal caloncalon Walikota dalam pemilu pemilukada Kota Medan. Dalam pelaksanaan survei tersebut Lembaga Survei Indonesia sebagai lembaga polling independen yang dipilih Partai Demokrat, selain melihat peluang dari tiga nama bakal calon Walikota Kota Medan hasil dari Tim 9 juga melihat peluang tokoh-tokoh lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh bagi masyarakat Kota Medan. Nama-nama bakal calon Walikota diatas merupakan nama bakal calon Walikota yang dipilih masyarakat Kota Medan. Dalam hal ini masyarakat Kota Medan secara bebas 13
Wawancara dengan Bapak R. Limbong di kantor DPD Partai Demokrat Prov. Sumut, tanggal 2 Februari 2011, pukul 10.00 Wib.
menentukan nama Walikota yang dianggap pantas tanpa adanya pilihan yang ditawarkan sebelumnya. Hasilnya terdapat 27 nama tokoh yang dipilih oleh masyarakat Kota Medan. Artinya telah terdapat 27 nama tokoh yang mempunyai potensi untuk dipilih dalam pemilihan umum kepala daerah Kota Medan oleh masyarakat Kota Medan. Diantaranya adalah ketiga bakal calon Walikota hasil verifikasi Tim 9 yang diusulkan ke DPP Partai Demokrat. Dapat dilihat dari 27 nama tokoh yang dipilih, Rahudman Harahap mendapat suara terbesar dibandingkan tokoh lainnya yaitu 14,3%. Rahudman Harahap memperoleh suara yang cukup besar dibandingkan nama tokoh lainnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa persentase yang belum menjawab jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah perolehan suara nama tokoh yang ada yaitu sebesar 53%. Selanjutnya dalam menentukan bakal calon Walikota Medan menjadi calon Walikota yang diusung dari Partai Demokrat, Lembaga Survei Indonesia yang ditunjuk oleh Partai Demokrat melakukan beberapa simulasi pilihan tertutup dalam pelaksanaan survei, yaitu mulai dari simulasi pilihan tertutup 10 nama calon Walikota, simulasi pilihan tertutup 6 nama calon Walikota, simulasi pilihan tertutup 4 nama calon Walikota, simulasi pilihan tertutup 3 nama calon Walikota, hingga pada simulasi tertutup 2 nama calon Walikota. Dari hasil simulasi pilihan tertutup 10 nama tersebut diatas dapat dilihat bahwa jika yang bersaing hanya 10 nama, maka Rahudman Harahap masih mengungguli nama tokoh lainnya, yaiti dengan memperoleh suara sebanyak 34,0%. Pada simulasi pilihan 6 nama ini mulai terjadi pengurangan nama calon yang sebelumya ditawarkan kepada masyarakat Kota Medan. Dari hasil simulasi pilihan tertutup 6 nama diatas, ternyata tidak terjadi banyak perubahan. Rahudman Harahap tetap menempati urutan nomorr satu dengan perolehann suara yang mengungguli dari nama tokoh lainnya yaitu 36,0%. Meskipun nama Rahudman ini tetap menggunguli nama tokoh lainnya namun apabila bersaing dengan 6 nama, dapat dilihat perolehann Suara Rahudman tidak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam simulasi pilihan 4 nama di atas terlihat, bahwa perolehann suara Rahudman masih tetap mengunguli nama tokoh lainnya dan
93
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.2|Juli 2012 ISSN: 0216-9290 Hendra Kurniawan Manik Tahap Penetuan Calon Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 di Partai Demokrat mengalami peningkatan apabila bersaing hanya 4 nama. Dalam simulasi pilihan tertutup 3 nama yang terdiri dari Rahudman Harahap, OK. Chaidir, dan Denni Ilham Panggabean, terlihat dari tabel diatas bahwa Rahudman belum tergeserkan oleh nama tokoh lainnya. Rahudman Harahap masih berada pada posisi teratas dengan perolehann suara 47%. Pada simulasi pilihan tertutup 2 nama ini, nama tokoh yang termasuk dalam simulasi pilihan tertutup 3 nama, yaitu Rahudman Harahap, OK. Chaidir, dan Denni Ilham, saling dikombinasi antara satu dan lainnya. Dari tabel diatas terlihat bahwa Rahudman Harahap tetap memperoleh suara terbanyak, baik dihadapkan dengan Denni Ilham maupun dengan OK. Chaidir. Bahkan dapat dikatakan Rahudman Harahap unggul mutlak dalam bersaing 2 nama dengan OK. Chaidir maupun bersaing dengan Denni Ilham. Namun terilhat ditabel persaingan ketat apabila Denni Ilham dihadapkan dengan OK. Chaidir. Pelaksanaan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia menjadi salah satu pedoman yang dimiliki Partai Demokrat selain hasil verifikasi dari Tim 9 penjaringan bakal calon Walikota Medan dalam membuat keputusan bakal calon menjadi calon Walikota dari Partai Demokrat. Dari hasil survei yang dilakukan sangat terlihat jelas bahwa Rahudman Harahap mampu mengungguli atas nama-nama calon lainnya. Perolehann suara Rahudman Harahap yang menggungguli nama tokoh lainnnya tersebut semakin menegaskan dari hasil verifikasi yang dilakukan Tim 9 sebelumnya. Sebagaimana diketahui Rahudman Harahap juga merupakan salah satu dari tiga bakal calon yang lulus verifikasi dari Tim 9 penjaringan bakal calon Walikota Kota Medan. Peluang Rahudman Harahap sebagai calon Walikota dari Partai Demokrat semakin terlihat jelas. Meskipun masih adanya keinginan kuat dari Denni Ilham Pangabean untuk tetap mencalonkan diri sebagai calon waliota Kota Medan. Denni Ilham selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan dan Ketua DPRD Kota Medan 2009-2014 diketahui menginginkan untuk menjadi calon Walikota Kota Medan. Hal tersebut pun ditanggapi oleh Partai Demokrat. Rahudman Harahap dengan Denni Ilham pun disaingkan dalam pelaksanaan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indone-
94
sia atas permintaan DPP Partai Demokrat. Hasilnya sangat jelas terlihat bahwa Rahudman Harahap sejarah mutlak menggunguli perolehan suara dari Denni Ilham. Pada dasarnya Partai Demokrat dengan sistem rekrutmen terbukanya, secara jelas memberikan peluang yang sama bagi setiap warganegara untuk menjadi calon Walikota dari Partai Demokrat, baik berasal dari kalangan internal Partai maupun diluar Partai Demokrat. Denagan demikian Denni Ilham (Ketua DPC Paratai Demokrat Kota Medan) dan Rahudman Harahap yang bukan dari kalangan Partai Demokrat mempunyai hak yang sama untuk menjadi calon Walikota kaota Medan. Hal ini juga dikemukakan bapak Arip Suroso, ia mengemukakan bahwa yang menjadi calon Walikota Medan adalah sosok tokoh yang mempunyai kemampuan untuk memimpin masyarakat Kota Medan, terlebih ia sudah dikenal masyarakat Kota Medan dan secara khusus nantinya mampu memberikan manfaat bagi perkembangan Partai Demokrat. Terkait masalah calon yang berasal dari kader atau non kader, ia menjelaskan keduanya mempunyai kesempatan yang sama sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan Partai Demokrat. Ia menambahkan yang diharapkan bagi Partai Demokrat adalah komitmen dari calon Walikota nantinya terhadap Partai yang telah mengusungnya.14 Disamping hal tersebut terdapat pendapat lain mengenai penetapan calon walikota yang berasal dari luar Partai Demokrat. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Dany, terkait dengan komitmen dan loyalitas calon walikota medan yang akan diusung partai Demokrat, tentunya bakal calon yang berasal dari kader partai akan lebih mempunyai peluang untuk menjadi calon walikota dibandingankan dengan bakal calon yang berasal dari luar partai, namun tidak dapat dipungkiri untuk memenangkan pemilukada yang diperlukan bukan hanya sebatas hal tersebut saja. Keputusan penetapan calon kepala daerah seluruhnya berada di bawah wewenang DPP Partai Demokrat.15
14
Wawancara dengan Bapak Arip Suroso di kantor DPD Partai Demokrat Prov. Sumut, tanggal 9 Februari 2011, pukul 09.30. 15 Wawancara dengan Bapak Dani di kantor DPD Partai Demokrat Prov. Sumut, tanggal: 9 Februari 2011, pukul: 11.00 Wib.
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.2|Juli 2012 ISSN: 0216-9290 Hendra Kurniawan Manik Tahap Penetuan Calon Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 di Partai Demokrat Penetapan bakal calon menjadi calon diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian Partai Demokrat. Hasil Rapat Pengurus Harian Partai Demokrat menetapkan Rahudman Harahap sebagai calon Walikota Kota Medan. Hasil keputusan inilah yang kemudian menjadi rekomendasi DPP Partai Demokrat yang disampaikan kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara maupun DPC Partai Demokrat Kota Medan untuk selanjutnya sebagai pedoman ataupun acuan bagi DPC Partai Demokrat Kota Medan mencalonkan Rahudman Harahap sebagai calon Walikota Kota Medan priode 2010-2015. Mengenai penetapan calon Wakil Walikota Medan, dilakukan secara terpisah oleh Partai Demokrat. Hal ini dibenarkan dalam Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: 10/PO02/DPP/PD/II/2007, bahwa rekomendasi kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dibuat secara terpisah. Pencalonan Wakil Walikota Medan didasarkan atas kualisi yang dilakukan Partai Demokrat dengan Partai Golkar dalam menghadapi pemilihan umum kepala daerah kota Medan. Hal tersebut dapat dilakukan kedua partai politik berdasarkan undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerahpasal 59 ayat (2) yang berisi, bahwa “partai politik atau pun gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan ssekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi di DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daeah bersangkutan”. Pada dasarnya apabila melihat hasil perolehan suara yang diperoleh partai Demokrat dalam pemilihan umum anggota DPRD Kota Medan, Partai Demokrat dapat mengajukan nama pasangan calon walikota dan calon walikota tanpa harus melakukan koalisi dengan Partai politik lainnya. Namun Koalisi antara Partai Demokrat dengan Partai Golkar dilakukan didasarkan atas beberapa perhatian khusus, yaitu: (1).Pengamatan langsung terhadap peta kekuatan bakal calon di daerah pemilihan; (2).Dengan adanya koalisi anta kedua partai maka peluang bakal calon walikota dan calon wakil walikota untuk dapat memenagkan pemilihan kepala daerah akan jauh lebih besar. Dari hasil koalisi Partai Demokrat dengan Partai Golkar, diperolehlah satu nama calon wakil walikota yang berdasarkan atas usulan Partai Golkar yaitu Dzulmi Eldin untuk
dipasangkan dengan Rahudman Harahap yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai calon walikota medan dari Partai Demokrat. Menurut Bapak Arip Suroso hal tersebut dianggap wajar, melihat dari perolehan suara pada pemilihan umum anggota DPRD Kota Medan, Partai Demokrat memperoleh suara yang lebih besar dibandingkan Partai Golkar sehingga menjadi hal yang wajar ketika koalisi tersebut menetapkan calon walikota medan berasal dari Partai Demokrat.16 Dengan demikian ditetapkanlah Rahudman Harahap dan Dzulmi Eldin sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan untuk priode 20102015. Penutup Penentuan calon kepala daerah dari partai Partai Demokrat untuk Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 didasarkan atas beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pembentukan Tim 9; Tahap kedua adalah pendaftaran dan Verifikasi; Tahap ketiga penetapan dan Pengusulan Bakal Calon Kepala Daerah ke DPP. Tahap pertama adalah tahap persiapan perekrutan calon. Tahap kedua dan ketiga adalah tahap yang harus diikuti oleh partisipasi aktif para calon yang ingin maju sebagai kepala daerah dari partai demokrat. Ketiga tahap ini merupakan tahap yang harus dilalui. Diantara ketiga tahap yang ada, tahapan ketiga adalah tahap yang paling mempengaruhi keputusan penentuan calon kepala daerah dari Partai demokrat untuk Pemilukada Kota Medan Tahun 2010. Daftar Pustaka Arsip DPC Partai Demokrat Kota Medan. Arsip DPD Partai Demorat Provinsi Sumatera Utara. Harian Skala Indonesia (online), “Ketua Partai Demokrat Medan Denni Ilham Dinonaktifkan, Pencalonannya Menjadi Walikota Medan Ditarik dari KPU”. www.skalaindonesia.com/node/2083. Sabtu 13 Februari 2010. Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset.
16
Wawancara dengan Bapak Arip Suroso di kantor DPD Partai Demokrat Prov. Sumut, tanggal 9 Februari 2011, pukul 09.30.
95
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.2|Juli 2012 ISSN: 0216-9290 Hendra Kurniawan Manik Tahap Penetuan Calon Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 di Partai Demokrat Wawancara dengan Bapak Arip Suroso di kantor DPD Partai Demokrat Prov. Sumut, tanggal 9 Februari 2011, pukul 09.30. Wawancara dengan Bapak Dani di Kantor DPD Partai Demokrat Prov. Sumut, tanggal 8 Februari 2011, pukul 10.00 Wib. Wawancara dengan Bapak R. Limbong di kantor DPD Partai Demokrat Prov. Sumut, tanggal 2 Februari 2011, pukul 10.00 Wib.
96
