Tabel VII.1 TABEL MATRIK ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 -2015 SASARAN TUJUAN 1
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
Misi : Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 14 14 14 14 1 Mengefektifkan A Meningkatnya 1 Jumlah paket kebijakan / regulasi sesuai penyelenggaraan kualitas peraturan dengan urusan pemerintahan daerah Otonomi Daerah perundangundangan daerah 0 0 0 0 2 % raperda yang yang disetujui bersama DPRD
B
Optimalisasi Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja
3 1
Prosentase perda yang yang dibatalkan Tersedianya Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2
% Realisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
14
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
9
10
11
a Peningkatan kuantitas 1 Penataan Peraturan dan kualitas Perundang-undangan penyusunan peraturan daerah
a
Evaluasi Peraturan Daerah
b
Penyusunan Peraturan Daerah
b Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja
a
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
b
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
c
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
d
e
Inventarisasi temuan pengawasan
f
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
g h 2 Program Peningkatan a Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan b
C
Meningkatnya kinerja DPRD
1
Tersusunnya dokumen Tatib DPRD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
1
c Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
3 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
a
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknsi Lainnya
a
Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD
116
SASARAN TUJUAN 1
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN
c Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
9
1
2
Tersusunnya dokumen Kode etik DPRD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
3
% jumlah perda hasil inisiatif DPRD
10
20
20
30
35
Jumlah paket kebijakan kerjasama daerah dengan pihak ketiga % realisasi pelaksanaan kerjasama dengan jumlah MOU
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
PROGRAM
1 Program Dukungan Manajemen 10 Pelaksanaan Tugas Teknsi Lainnya
KEGIATAN POKOK 11 b
Fasilitasi penyusunan kode etik DPRD
c
Fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerahh Fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Koordinasi pengelolaan dana tugas pembantuan Penyusunan laporan kegiatan dan keuangan. Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana tugas pembantuan.
d 2
Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan umum
A
Optimalisasi 1 pelaksanaan 2 kerjasama daerah dengan pihak ketiga
a Efektivitas pengelolaan 1 Program peningkatan dana tugas pengembangan sistem pembantuan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a
b Peningkatan Kerjasama 1 Program Kerjasama Daerah Pembangunan 2 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
a
b c
a b
c
3 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
a
b
c
B
Meningkatnya kualitas pelayanan umum
1
adanya survey indeks kepuasan layanan masyarakat
ada
ada
ada
ada
ada
c Peningkatan kualitas pelayanan umum
1 Program penataan Peraturan Perundangundangan 2 Program pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi
a
Penyusunan kebijakan kualitas pelayanan umum
a
Implementasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Implemenasi SPIPISE Koordinasi dan fasilitasi penyusunan SOP Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat Monitoring dan evaluasi pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi Penyusunan kebijakan penegakan peraturan daerah / peraturan bupati
e
Optimalisasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1
%penyelesaian pelanggaran K3
95
98
99
100
100
d Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
1 Program penataan peraturan perundangundangan
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
d
C
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Penyebaran infomasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat
d
b c
a
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
117
SASARAN TUJUAN
C
Uraian Optimalisasi ketentraman, 2 ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1
2
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
30
40
50
60
70
% penurunan angka pelanggaran perda
KEBIJAKAN
d Pemeliharaan ketentraman dan 9 ketertiban umum
PROGRAM
1 Program penataan peraturan perundang10 undangan
2 Program penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundangundangan
D
E
Optimalisasi 1 koordinasi perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
% kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan yang difasilitasi
Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah
% penegasan batas kabupaten
1
100
80
100
100
100
100
100
100
100
100
e Peningkatan koordinasi 1 Program perlindungan perlindungan dan dan pemenuhan HAM penegakan HAM
f Peningkatan pengelolaan perbatasan daerah
KEGIATAN POKOK 11 b
Penyusunan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
c
Penyusunan kebijakan kepolisipamongprajaan dan PPNS
d
Penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat Operasi penegakan peraturan daerah Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Pembinaan PPNS Penguatan HAM melalui penerapan perspektif HAM dalam kebijakan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
a b
c a
b 2 Program pemajuan HAM a b 1 Program penataan a perundang-undangan b 2 Program penataan wilayah
a b c
3
Memantapkan pengelolaan administrasi keuangan daerah
A
Meningkatnya 1 Efektivitas, efisiensi, 2 transparansi dan 3 akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Opini Hasil Pemeriksaan BPK % Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement
wdp
wdp
wdp
wtp
wtp
91
95
97
99
100
ada
ada
ada
ada
ada
a Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah
1 Program penataan perundang-undangan
a
b
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Pembelajaran HAM Diseminasi HAM Informasi dan sosialisasi HAM Penyusunan kebijakan batas antar kecamatan Penyusunan kebijakan batas antar desa / kelurahan Penegasan batas kabupaten Penegasan batas antar kecamatan Fasilitasi Penegasan batas antar desa / kelurahan Penyusunan kebijakan keseimbangan fiskal Kabupaten dan Desa Penyusunan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent ) antara kabupaten dan desa
c
Penyusunan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa / kelurahan
d
e
Penyusunan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, yang sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah Penyusunan standar satuan harga
f
Penyusunan standar analisa belanja
118
SASARAN TUJUAN 1
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
b Efektifitas pengelolaan 1 Program penataan keuangan daerah perundang-undangan
KEGIATAN POKOK 11 g
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
h
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
a
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD
b
c d e f g h
i
c Peningkatan 1 Program peningkatan managemen dan Pengembangan pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan daerah daerah
a
b
c d
B
Meningkatknya pendapatan asli daerah
1
% kenaikan pendapatan Asli Daerah
18
18
20
20
25
d Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
1 Program peningkatan a peningkatan pendapatan b daerah c
d C
Meningkatkan 1 kualitas pengelolaan aset daerah
% SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.
100
100
100
100
100
e Optimalisasi pengelolaan investasi dan aset daerah
1 Peningkatan a pengelolaan aset daerah
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APB Desa Evaluasi rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan penjabaran perubahan APB Desa Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen investasi daerah Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan kebijakan pengelolaan pajak daerah Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah Penyusunan kebijakan pengelolaan investasi daerah Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
119
SASARAN TUJUAN 1
Uraian C
D
Indikator
Meningkatkan kualitas2pengelolaan 2 aset daerah
Optimalisasi pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
% kesesuaian catatan barang dalam buku inventaris barang dengan keadaan barang
50
60
70
80
90
Jumlah BUMD yang berkinerja baik
5
5
5
5
5
KEBIJAKAN e Optimalisasi 9 investasi pengelolaan dan aset daerah
PROGRAM 1 Peningkatan 10 aset daerah pengelolaan
f Pengembangan Badan 1 Program penataan Usaha Milik Daerah dan perundang-undangan Lembaga Keuangan Mikro
2 Program pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro
E
Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
1
ada
Tersedianya kebijakan pembentukan BULD
KEGIATAN POKOK
g Pengembangan 1 Program penataan pengolaan Badan perundang-undangan Layanan Umum Daerah (BLUD)
11 b
Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah
c
Penyusunan kebijakan pengelolaan aset daerah Penyusunan kebijakan pengelolaan BUMD Penyusunan kebijakan pengelolaan lembaga keuangan mikro
a b
c
Penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan BUM Desa dan Lembaga Keuangan Mikro Desa
a b
Pembinaan Manajemen Usaha Pembinaan Sumberdaya Manusia
c
Pembinaan Pengelolaan Aset
a
Penyusunan pedoman pembentukan BLUD Penyusunan pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Penyusunan Standar Pelayanan Minimal BLUD Pembinaan pengelolaan keuangan
b
c 2 Program pembinaan BLUD D
Optimalisasi 1 pelaksanaan, penatausahaan, 2 akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 3 dan APB Desa.
a
%Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005 % Ketepatan waktu penyampaian laparan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
b 1 Program pembinaan dan a fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ b kota
% desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu.
80
85
90
95
100
c
h Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan APBD
d
e
4
% Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang dievaluasi.
100
100
100
100
100
5
% laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang dievaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
30
25
20
15
5
i Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan APBDes
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Pembinaan tata kelola Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/ kota Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota
1 Program pembinaan dan a fasilitasi pengelolaan keuangan desa b
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
c
Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
120
SASARAN TUJUAN
Uraian
1 4
Indikator
2
Mewujudkan OPD A yang efektif dan efisien
B
Terbentuknya OPD yang tepat fungsi dan ukuran
2011
2012
2013
2014
2015
5
6
7
8
3
4
1
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan dan Beban Kerja
100
2
Pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pengampu jabatan
100
Tersedianya Sistem, 1 Prosedur dan mekanisme kerja OPD inter antar OPD 2 dalam kerangka Kabupaten satu atap 3 4
5
% OPD yang telah menyusun SOP
Jumlah OPD yang telah menerapkan eadministration Pelaksanaan Kegiatan untuk mewujudkan KISS Perumusan Kebijakan Pendayagunaan sarana prasarana kerja secara optimal, efisien dan efektif % pejabat yang memenuhi syarat jabatan
100
100
100
PROGRAM
9
10
a Restrukturisasi dan 1 Program Penataan penataan OPD sesuai Kelembagaan dengan beban kerja, kebutuhan daerah dan peraturan yang berlaku
100
1
5
10
15
22
100
100
100
100
100
100
100
KEBIJAKAN
a Penyusunan kebijakan ketatalaksanaan melalui tiga aspek: substansi, kelembagaan, dan operasional
KEGIATAN POKOK 11 a
Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
b
Penyusunan Pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pengampu jabatan
c 2 Program Revitalisasi pelaksanaan Tupoksi oleh OPD 1 Program Penyusunan SOP antar OPD
a b a b
Restrukturisasi SOTK Pemda dan OPD Fasilitasi peningkatan pelaksanaan tupoksi Evaluasi Kelembagaan Penyusunan Kebijakan SOP Penyusunan SOP antar OPD
2 Program Penyusunan SOP di setiap OPD
a
Penyusunan Kebijakan SOP
b
Fasilitasi Penyusunan SOP inter OPD
c
Peningkatan kapasitas OPD untuk menyusun SOP
3 Program pengembangan a Tata Naskah Dinas dan eadministration
Penyusunan kebijakan eadministration dan Tata Naskah Dinas
4 Program Fasilitasi terwujudnya KISS
a
Penyelenggaraan rapat rapat dinas
b
Revitalisasi Kebijakan Pola Hubungan Kerja inter dan antar OPD
a
Kebijakan Penghapusan Sarana dan Prasarana Kerja yang sudah tua
b
Kebijakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
c
Penyusunan kebijakan pendayagunaan sarana dan prasarana kerja Pengembangan Alat Perlengkapan Kerja Menyusunan bahan penyempurnaan Pengembangan Program Diklat
b Optimalisasi 1 Program Perumusan pendayagunaan sarana Kebijakan dan prasarana kerja Pendayagunaan Sarana dan Prasarana kerja
d c Pemberdayaan 1 Peningkatan Kapasitas aparatur melalui SDM Aparatur peningkatan kapasitas, formasi, alokasi dan promosi yang obyektif, 2 Program kajian tentang serta peningkatan formasi, alokasi dan kesejahteraan promosi
a
b a
b
c
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Syarat Jabatan Penyusunan kebutuhan riil pegawai berdasar beban kerja pegawai Penyusunan program mutasi dari unit kerja yg kelebihan ke unit kerja kekurangan Penyusunan kebijakan program tentang promosi pegawai
121
aparatur melalui peningkatan kapasitas, formasi, alokasi dan promosi yang obyektif, 2 Program kajian tentang serta peningkatan formasi, alokasi dan kesejahteraan promosi
SASARAN TUJUAN 1
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11 d e
d Pendayagunaan kelompok jabatan fungsional untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik
3 Program Peningkatan a kesejahteraan PNS 1 Program a Pendayagunaan Jabatan b Fungsional
e Peningkatan pelayanan 1 Peningkatan Pelayanan publik melalui Publik pemusatan kabupaten satu atap dan distribusi informasi dan sistem (pemberdayaan masyarakat)
c a b
c d
e f
5
Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
A Peningkatan kualitas 1 dan otentisitas 2 penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3 (SAKIP) 4
B
Peningkatan akuntablitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
1
Penyusunan IKU Kab di dalam RPJMD
100
100
100
100
100
%SKPD yg menyusun IKUSKPD dan renstra SKPD %SKPD yang menyusun Renja SKPD dan IKU SKPD tahunan %SKPD yang menetapkan PK
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
% Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100
100
100
100
100
f Evaluasi kinerja pelayanan publik dengan menerapkan Permenpan
g
a Meningkatkan 1 Peningkatan akuntabilutas kinerja pengembangnan sistem birokrasi/Pemda pelaporan capaian melalui kinerja dan keuangan penerapan/penyelengg araan secara otentik yang terangkai dalam siklus tahunan dan lima tahunan
a
h
b c d e f
g h
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit Penyusunan bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia Pengembangan sistem tunjangan yang adil dan layak Identifikasi Kelompok Jabatan Fungsional Sosialisasi Peraturan ttg jabatan fungsional Penyusunan bahan kebijakan tentang jabatan fungsional Fasilitasi Penyusunan SPP bagi unit pelayanan publik Perumusan Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan publik meliputi akses informasi/formulir Pemantuan OPD yang telah mampu melaksanakan SPM Fasilitasi dan advokasi Penerapan ISO 9000 bagi OPD pelayanan Fasilitasi Penyusunan IKM OPD Penyusunan kebijakan dan kegiatan untuk pemberdayaan aparat pelayanan langsung Evaluasi kinerja pelayanan publik Fasilitasi dan bantuan penyelenggaraan penilaian pelayanan publik Penyusunan IKU Kab di dalam RPJMD Penyusunan IKU SKPD dan renstra SKPD Penyusunan IKU dalam Renja SKPD dan Renja SKPD Penyusunan PK Asistensi teknis peningkatan kualitas LAKIP Fasilitasi Evaluasi/penilaian LAKIP bekerjasama dengan Inspektorat
Penyusunan laporan evaluasi lakip dan rekomendasi Bupati Penyusunan LKPJ / LPPD
122
SASARAN TUJUAN
Uraian
1 6
2
Mewujudkan SDM A Aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera
Terselenggaranya pengembangan kapasitas PNS
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
1
Tersedianya pedoman pengadaan pegawai
-
1
1
1
1
2
% Pejabat yang telah memenuhi syarat jabatan Ditetapkannya standar kompetensi jabatan
80
85
90
95
100
1
1
1
1
ada
ada
3
4 5 6 7 8 9
Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka %struktur jabatan struktural yang terisi %struktur jabatan fungsional yang terisi %Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kepangkatan %Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kepangkatan
KEBIJAKAN 9
KEGIATAN POKOK
10
penyusunan formasi pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan analisis beban kerja
1
b
penyusunan pedoman pengadaan / rekruitmen pegawai
ada
ada
c
Pengadaan pegawai untuk mengisi formasi yang kosong
ada
ada
ada
a
Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pendidikan penjenjangan struktural
97
100
100
100
80
85
90
95
100
90
95
100
100
100
100
100
100
100
100
1 Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
11 a
95
a Pengembangan kapasitas pegawai
PROGRAM
2 Pendidikan Kedinasan
b c d e f D
Meningkatnya kinerja Aparatur
ada
ada
ada
ada
ada
Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Penyusunan standar kompetensi jabatan sebagai pedoman
tersedianya sistem penegakan disiplin pegawai yang lebih objektif dan berbasis kinerja
2
%pelanggaran disiplin ringan
0
0
0
0
0
3
%pelanggaran disiplin sedang
0
0
0
0
0
4
%pelanggaran disiplin berat
0
0
0
0
0
a
ada
ada
ada
ada
b
ada
ada
ada
ada
c
Pembentukan Tim Penegak Disiplin
d
penyusunan pedoman penentuan tambahan penghasilan PNS berdasarkan perhitungan/analis beban kerja
Tersedianya sistem pemberhentian pegawai yang memberikan jaminan hari tua
6
tersedianya sistem penggajian dan kesejahteraan Pegawai yang adil
ada
b Peningkatan kesejahteraan Aparatur
1 Pembinaan dan a pengembangan aparatur
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Pembuatan buku juknis/juklak
1
5
a Peningkatan kedisiplinan dan pengembangan aparatur
b
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Pelaksanaan promosi, mutasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan pedoman yang telah disusun Pengusulan kenaikan pangkat / golongan penyusunan sistem penegakan disiplin pegawai. Perbaikan sistem kehadiran pegawai dari manual ke digital
123
SASARAN TUJUAN 1
URUSAN PERENCANAAN 1 Mewujudkan A sistem perencanaan yang berkualitas
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan
1
ada
ada
9
10
1 Program perencanaan pembangunan daerah
11 e
program penyusunan pedoman pemberian penghargaan kepada pegawai yang memasuki purna tugas
f g
penerbitan KPE penerapan dan pengembangan SAPK untuk pengeloaan administrasi kepegawaian
a
Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan
b
Penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah Penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek/tahunan
b. RKPD
ada
ada
ada
ada
ada
d
c. % kesesuaian RKPD dengan RPJMD
70
75
80
85
90
e
d. (%) kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD e. (%) kesesuaian Program Renstra SKPD dengan RPJMD
80
90
95
100
100
f
70
80
85
90
95
g
3
(%)Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD
90
95
100
100
100
h
4
Terselenggaranya Musrenbang
ada
ada
ada
ada
ada
i j
5
Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan : a. Tahunan
ada
ada
ada
ada
ada
2 Program Pengembangan a data/informasi b
b. Lima Tahunan Tersedianya data profil daerah
ada
ada
ada
ada
ada ada
c d
ada
a Mewujudkan proses perencanaan partisipatif yang sinergis dan lebih berkualitas
KEGIATAN POKOK
ada
6
ada
PROGRAM
Tersedianya Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah : a. RPJMD
2
ada
KEBIJAKAN
c
e f
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Penyelenggaraan musrenbang jangka pendek Penyelenggaraan musrenbang jangka menengah Pelaksanaan kajian-kajian ururan pemerintahan daerah Penyelenggaraan Pengendalian Pembangunan (Monev, koordinasi, analisi dan perumusan strategi implementatif)
Penyelenggaraan evaluasi dan penilaian atas capaian kinerja program pembangunan Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah Monitoring, evaluasidaerah dan pelaporan
Penguatan Data Center Penyusunan Perda/Perbub tata kelola data dan informasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana Penyusunan Profil daerah Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
124
SASARAN TUJUAN 1
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11 g
3 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
a b
c 4 Program perencanaan a pembangunan ekonomi b c
d e 5 Program perencanaan sosial budaya
a b c
d 6 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
7 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
a b
Penyusunan dan analisis data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencaaan Penguatan kapasitas aparatur perencana Sosialisasi mekanisme perencanaan dan program pembangunan Bintek perencanaan pembangunan daerah Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan indikator ekonomi daerah Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan RTRW pembangunan berbasis sektor Penyusunan RTRW berbasis potensi daerah dengan peta tematik
c
Penyusunan masterplan pariwisata
d
Penyusunan masterplan transportasi
e
Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
f a b
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Mitigasi Bencana Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana Penyusunan profil daerah rawan bencana Monitoring, evaluasi dan pelaporan
c d 8 Program Perencanaan a Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
125
SASARAN TUJUAN 1
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN 9
8 Program Perencanaan PROGRAM Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 10 Tumbuh
KEGIATAN POKOK 11 b
c
d
9 Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar
a
b
c
Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
e
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
f
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan
g
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan
i
b Menjalin jejaring yang 1 Program Kerjasama lebih efektif dengan Pembangunan semua pihak dalam mendorong percepatan pembangunan
Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d
h
j
Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
k
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
a
Fasilitasi, koordinasi dan advokasi kerjasama antar daerah
b
Fasilitasi, koordinasi dan advokasi kerjasama dengan pihak swasta
c
Fasilitasi, koordinasi dan advokasi kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah
d
Sosialisasi/bintek tata cara pelaksanaan kerjasama daerah Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
e
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
126
semua pihak dalam mendorong percepatan pembangunan
SASARAN TUJUAN 1
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11 f
2 Program Pengembangan a Wilayah Perbatasan b
Meningkatnya kualitas tata kelola pertanahan
1 2 3 4 5
6 7 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 Meningkatkan A Meningkatnya kualitas kualitas administrasi administrasi kependudukan dan kependudukan catatan sipil dan Catatan sipil sebagai pelayanan dasar
% Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah yang dilaporkan % Luas lahan yang bersertifikat % Luas Lahan milik Pemerintah yang bersertifikat % Luas Lahan Milik Masyarakat yang bersertifikat Tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan yang sesuai dengan peruntukannya % Fasilitasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara %Penyelesaian Ijin Lokasi
1 2 3
% kepemilikan KTP berbasis NIK % kepemilikan KK % kepemilikan Akta kelahiran
4 5
% penduduk yang teregistrasi % Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran
6
% penduduk meninggal yg membuat Akta Kematian 7 lama pengurusan dokumen kependudukan (KTP,KK,Akte kelahiran)
70
75
80
85
90
55
60
65
70
75
70
80
90
100
100
70
80
90
100
100
ada
ada
ada
ada
ada
90
100
100
100
100
90
100
100
100
100
99,89
99,95
99,95
100
100
96
97
98
99
100
70
75
85
95
100
100
100
100
100
100
84,25
87,5
89,5
95
100
0,08
0,1
0,15
0,18
0,2
2 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
a Penataan dan Penegaan hukum pertanahan serta pengurangan potensi sengketa
1 Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
a
Pensertfikatan massal :
2 Penyelesaian konflika konflik pertanahan 3 Penataan Penguasaan, a Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
a Peningkatan sistim administrasi kependudukan dan catatan sipil serta peningkatan kualitas SDM aparat
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
e
d
URUSAN PERTANAHAN 1 Meningkatkan A kualitas tata kelola pertanahan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Sosialisai kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
c
a b c
- Tanah milik pemerintah - Tanah milik Masyarakat yang miskin Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan Fasilitasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Penerapan pelayanan pencatatan dan penerbitan KK dan KTP Nasional Pelayanan pencatatan dan penertiban akta kelahiran Updating data basis kependudukan
d
Pelaksanaan SIAK hingga tingkat kecamatan
e
Penerbitan profil/ jurnal kependudukan Pelatihan operasionaliasasi SIAK bagi aparat pelayanan administrasi kependudukan Bimbingan teknis pengelolaan adminduk Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai standar operasional prosedur
f
g h
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
127
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
2 B
Adanya kesesuaian kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil
1
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
1
Tersusunnya paket regulasi kependudukan tingkat daerah yang sesuai dengan regulasi di atasnya
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Mewujudkan A Meningkatnya 1 % Jumlah Raperdes yang disetujui bersama Pemerintahan kualitas desa yang baik penyelenggaraan pemerintahan desa
KEBIJAKAN 9 b Penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
10 1 Program Penataan Peraturan Perundangundangan
11 a
Penyusunan dan Penerbitan Perbup Administrasi kependudukan
b
Penyusunan dan Penerbitan Perbup Retribusi Pengganti Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil
c
Penerapan SOP Pelayanan Adminduk dan Capil
a
Pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD
a
Pembinaan dan sosialisasi atas tugas pokok dan fungsi BPD Fasilitasi penyelenggaraan pilkades
100
100
100
100
100
% Jumlah BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ % Kades yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
100
100
100
100
100
70
80
90
100
100
4
% Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
60
70
80
90
100
b
5
% Perangkat desa lainnya yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
30
40
50
60
70
4 Pembinaan pengelolaan a administrasi desa
6
% desa yang menyusun profil desa
50
60
100
100
100
b
7
% jumlah desa yang melaksanakan tertib adminitrasi keuangan dan aset desa
30
40
60
80
95
c
8
Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu
100 desa
150 desa
236 desa
236 desa
236 desa
9
Jumlah desa yang menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu
100 desa
150 desa
236 desa
236 desa
236 desa
2 3
a Menguatkan kapasitas 1 Peningkatan Kapasitas tata kelola BPD pemerintahan desa 2 Pembinaan dan pengawasan BPD 3 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
a
a
b
c
d e f 6 Program Pengembangan a data/informasi 2
Mewujudkan A Kelembagaan Masyarakat desa yang berdaya dan mandiri
Berfungsinya Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya
1
% Jumlah LPMD yang aktif
10
80
100
100
100
a Meningkatkan 1 Program Peningkatan Keberdayaan lembaga Keberdayaan Lembaga masyarakat perdesaan Masyarakat Pedesaan
a
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Fasilitasi penyelenggaraan pengisian jabatan perangkat desa Sosialisasi atas pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa Monev pengelolaan administrasi desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang managemen pemerintahan desa Fasilitasi penyusunan RPJMDes Fasilitasi Penyusunan Program dan indikator pembangunan Evalusi pembangunan desa Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
128
SASARAN 2
TUJUAN
Mewujudkan A Kelembagaan 1 Masyarakat desa yang berdaya dan mandiri B
3
Meningkatkan keberdayaan masyarakat
Uraian Berfungsinya Lembaga 2 kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya Berkembangnya BUMDesa
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
70
100
100
100
100
2
% Jumlah PKK yang aktif baik kelembagaan maupun fungsinya secara optimal
1
Jumlah Desa yang membentuk BUMDes
7 BUM Desa
15 BUM Desa
30 BUM Desa
52 BUM Desa
102 BUM Desa
A
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
1
% swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa
25
30
35
40
50
B
Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin
1
% penurunan penduduk miskin
10
10
10
10
10
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
a Meningkatkan 1 Program Peningkatan Keberdayaan lembaga Keberdayaan Lembaga 9 10 masyarakat perdesaan Masyarakat Pedesaan
11 b
a Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pelaksanaan Pelatihan dan Pengurus dan Pendampingan dalam Pengelolaan BUMDes
a Penanggulangan Kemiskinan
1 Program Pemberdayaan a Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
a
Penyaluran Bantuan dari Surplus UPK PNPM-MPd bagi penyandang masalah sosial ( pendudukmiskin)
b
Bantuan Ekonomi produktif ( PNPM-MPd) Bantuan Modal Dana Bergulir bagi masyarakat miskin
d e
f
g
URUSAN STATISTIK 1 Peningkatan kualitas data statistik
A
Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan mudah diakse oleh pihak-pihak yang membutuhkan
1
Tersedianya data statistik daerah
ada
ada
ada
ada
ada
evaluasi dan analisa kebutuhan lembaga kemasyarakatan desa
1 Pelatihan Kerampilan a Management Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) a Meningkatkan kualitas 1 Program peningkatan a keberdayaan partisipasi masyarakat masyarakat dalam dalam membangun desa pembangunan
c
a Meningkatkan 1 Pengembangan Data koordinasi dan /Informasi / Statistik sinkronisasi dalam Daerah pengelolaan dan penyediaan data statistik dan meningkatkan SDM pengelola data statistik
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Pembentukan TKPKD dan penyusunan SPKD Pelestarian dan Pengembangan Aset, Sistem dan Mekanisme UEP PNPMMPD Pelestarian dan Pengembangan Aset, Sistem dan Mekanisme UEP PNPMMPD Pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan dan Alokasi Dana Desa
h
Program Nasional Pemberdyaan Masyarakat
a
Penyusunan, pengolahan dan updating data pokok pembangunan
129
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
Indikator
2
URUSAN KEARSIPAN 1 Mewujudkan Tata A Kelola Kearsipan yang baik
Meningkatnya kualitas sistem kearsipan
3
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
2
% validitas data
75
90
100
100
100
1
Jumlah SKPD yg melaksanakan akuisisi arsip
5
5
5
5
5
2
4
Tersedianya akses arsip / dokumen elektronik Jumlah tenaga kearsipan yang memiliki sertifikat kearsipan Tersedianya Kebijakan pedoman kearsipan
5
Jml arsip yg terseleksi
3
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
9
10
11
a Peningkatan kualitas sistem kearsipan
ada 3
5
10
11
5 rak
5 rak
5 rak
a b
5 rak
2 Program penyelamatan a dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pengelolaan arsip
3 Program penyelamatan a dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Evaluasi Kearsipan
4 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Sosialisasi dan pameran arsip Pengembangan kualitas pelayanan kearsipan Digitasilisasi kearsipan
a b c
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Meningkatkan A Tersedianya media Akses Pelayanan informasi publik Informasi dan Komunikasi publik
1
Adanya pusat-pusat informasi publik
ada
ada
ada
ada
ada
2
Tersedianya media informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah
ada
ada
ada
ada
ada
1 Program Pengembangan a Komunikasi ,Informasi dan media massa b
3
Terciptanya layanan data basis dan lalu lintas data secara on-line Jumlah pengunjung website pemerintah (ribu orang) % paket informasi yang terpublikasikan secara langsung maupun melalui media
ada
ada
ada
ada
c
4 B
2
Meningkatkan A Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
Meningkatnya 1 kualitas kerjasama Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informasi Terselenggaranya pemerintahan berbasis TIK
1 2 3
5 6
879 100
950 100
1.100 100
1.300 100
a Perluasan akses layanan informasi publik
% Ter-Update- nya atribut data spasial Jumlah Koneksi WAN Wonosobo ke seluruh Kecamatan
6
10
100
a Melaksanakan Kerjasama Informasi dan media Massa
1 Kerjasama Informasi dan a Media Massa b
ada
ada
ada
12
14
16
a Penataan pemanfaatan 1 Program Penataan IT Kabupaten Peraturan PerundangWonosobo undangan
100
100
b Perluasan pemanfaatan 1 Program pemanfaatan a Teknologi Informasi Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan b pelayanan publik
ada
ada
ada
100
100
100
penyediaan sarana informasi yang mudah diakses masyarakat penyediaan informasi pelayanan publik melalui Internet Penyelenggaraan Pameran/Expo
1.500
c
Adanya Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi Jumlah SKPD yang memiliki Sistem Informasi Manajemen Adanya regulasi tentang IDSN
Penyusunan pedoman penyelenggaraan kearsipan Penyusunan peraturan bupati tentang kearsipan
13
ada 5 rak
1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
a
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat Punyusunan Perda Pemanfaatan dan Penataan Frekwensi 2,4 GHz
Pendidikan dan pelatihan teknis eprocurement untuk Panitia dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Perlengkapan eprocurement
130
2
Meningkatkan A Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
TUJUAN
Terselenggaranya pemerintahan berbasis TIK
SASARAN Uraian
1
2 7 8
9
Indikator
2011
2012
2013
2014
3
4
5
6
7
Terciptanya simpul-simpul koneksi WAN di tingkat desa Terpasangnya sistem Lalu-lintas data dan surat secara elektronik menggunakan jaringan WAN % Terpasangnya VOIP di setiap SKPD
10
20
2015 8
b Perluasan pemanfaatan 1 Program pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan KEBIJAKAN PROGRAM pelayanan publik
9
KEGIATAN POKOK
10
11
ada
c
Penyusunan Perda Data Spasial
ada
ada
ada
d
Pengumpulan, dan analisis data spasial
30
40
50
e
Pengumpulan, updating dan analisis data spasial peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika
f
g
peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika sampai ke simpul-simpul desa
h
Pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan OSS Installasi Perangkat-perangkat lunak berbasis OSS Pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan e-mail WAN Pengadaan Sarana dan prasarana komunikasi VOiP
i j k Misi : Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 1 Mewujudkan A Terbangunnya 1 Jumlah Realisasi hasi kesepakatan/tindak jaringan Kemitraan Staregis lanjut dari MoU infrastruktur yang Bidang Infrastruktur berkualitas untuk mendukung perekonomian daerah
1
1
1
1
1
a Mendorong Forum Kemitraan Multipihak
1 Kerjasama a Pembangunan Infrastruktur Multipihak
Wonosobo Infrastructure Busines Forum (WIBF)
b c
pembentukan forum infrastruktur daerah Pelaksanaan kerjasama litbang infrastruktur dengan lembaga pendidikan tinggi Kerja sama pelatihan administrasi proyek n pelatihan keteknikan
d
B
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan kabupaten
1 2
3 4 5
Panjang jalan kondisi baik antara ibukota kabupaten - kecamatan (Km) Rasio Panjang Jalan lebar >6 m dan < 6 m untuk jalan antar ibukota kabupaten kecamatan Panjang jalan kondisi baik antar ibukota kecamatan (km) Panjang jalan kondisi baik wilayah perbatasan Rasio Panjang Jalan Aspal dan Non Aspal untuk jalan wilayah perbatasan
163,47
174,16
184,25
193,96
199,76 a Peningkatan kualitas
dan kuantitas pembangunan Jalan
1 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
a
Pembangunan Jalan Antar Ibukota Kabupaten - Kecamatan
Pembangunan Jalan Antar Ibukota Kecamatan Pembangunan Jalan Wilayah perbatasan
9,20
10,52
14,20
16,63
19,88
135,52
164,96
194,58
196,79
193,33
b
86,03
101,98
118,33
116,75
117,10
c
80,05
86,61
93,65
95,79
98,45
d e f g h
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Pembangunan Jalan yang Mendukung Sektor Pertanian Pembangunan Jalan yang Mendukung Sektor Pariwisata Pembangunan Jalan yang Mendukung Sektor Industri Pembangunan Jalan yang Mendukung Sektor Pendidikan Pembangunan Jalan yang Mendukung Sektor Kesehatan
131
SASARAN TUJUAN 1
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11 i
C
D
E
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jembatan kabupaten
1
% Jumlah jembatan kondisi baik
70,59
72,24
73,88
75,53
77,18 a Meningkatkan
kapasitas jembatan sesuai dengan kelas jalan
Meningkatnya 1 kapasitas pelayanan 2 infrastruktur jalan desa Meningkatnya 1 layanan irigasi teknis
2 3
jumlah panjang jalan desa kondisi baik (km)
43,43
50,14
57,53
65,65
panjang jalan beton dan paving lingkungan desa (km) % Kondisi Daerah irigasi Prioritas kondisi baik
6,10
6,71
7,39
8,12
% Daerah Irigasi dalam kondisi baik Rasio Panjang Saluran Irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani
100
60
100
100
70 0,05
100
75 0,05
80 0,05
74,59 a Penanganan jalan 8,94 100
lingkungan desa dan jalan poros desa
1 Pembangunan/rehabilita a si Jembatan
1 Pembangunan Infrastruktur pedesaan
a Pembangunan jaringan 1 Pembangunan / irigasi prioritas rehabilitasi dan penunjang pemeliharaan jaringan produktivitas pertanian irigasi
90 0,05
G
H
I
J
Meningkatnya kualitas cakupan layanan jalan lingkungan Meningkatnya kualitas drainase/goronggorong lingkungan permukiman Meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan air bersih
a
Rehabilitasi Daerah Irirasi Utama Kabupaten Wonosobo
b
Pemeliharaan Daerah Irirasi Utama Kabupaten Wonosobo Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi
c 0,05
panjang penanganan jalan lingkungan permukiman (km)
10,00
1
panjang penanganan drainase lingkungan permukiman kondisi baik
10,00
1
% rumah tangga yang dapat akses air bersih per penduduk total % jumlah sambungan rumah pelanggan PDAM
93
95
97
100
100
80
80,4
80,8
81,2
81,6
% rumah tangga bersanitasi
40
50
60
70
80
1
2
Meningkatnya 1 kualitas layanan dan pengelolaan sanitasi
Meningkatnya kualitas prasarana publik
1 2
Tersedianya gedung pemerintahan satu atap terpadu (unit) % gedung pemerintahan yang representatif
40
11,00
11,00
50
12,00
12,00
13,00
15,00 a Penanganan jalan
13,00
lingkungan berupa betonisasi dan pavingisasi 15,00 a Pemisahan drainase jalan umum dan drainase lingkungan permukiman
1
1
1
60
70
80
Pembangunan Jalan yang Mendukung Sektor Ekonomi Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan
a Pembangunan Aspal Jalur Rintisan Utama Layanan Perdesaan (16 trayek)
b Optimalisasi 1 Pemberdayaan a kelembagaan kelompok masyarakat pemakai air pengelola air dan pengembangan sistem jaringan irigasi partisipatif F
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Pembentukan kelompok masyarakat pemakai air
1 program pembangunan a infrastruktur jalan lingkungan
betonisasi/pavingisasi jalan lingkungan
1 pembangunan saluran a drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman
pembangunan saluran drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman
a perluasan akses 1 Program penyediaan air a layanan air bersih untuk bersih masyarakat b seluruh lapisan penduduk
pembangunan sarana air bersih perdesaan subsidi pasang baru bagi MBR
a peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi
1 Program Lingkungan Sehat Permukiman
a
bantuan penyediaan sistem sanitasi bagi masyarakat tidak mampu
b c
pembangunan MCK komunal pembangunan IPAL komunal
a Pemerataan pembangunan infrastruktur strategis yang menunjang investasi
1 Pembangunan Sarana a dan Prasarana Strategis
Penataan Sarana Vital Pemerintahan
132
SASARAN TUJUAN
J
1
Meningkatnya Uraian kualitas prasarana publik
2
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
1
1
1
3
Tersedianya prasarana sosial kemasyarakatan yang representatif (unit)
4
% prasarana perekonomian yang representatif
30
40
50
60
70
5
Tersedianya gedung olah raga terpadu
1
1
1
1
1
a Pemerataan KEBIJAKAN pembangunan infrastruktur strategis 9 yang menunjang investasi
1 Pembangunan Sarana a PROGRAM dan Prasarana Strategis
10
11
b
b Peningkatan prasarana 1 Peningkatan prasarana publik publik
a
b c d K
Meningkatnya 1 kualitas pengelolaan dan pengendalian persampahan
2
3
% Berkurangnya volume timbunan sampah
2
3
4
7
10
a Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan
Jumlah sarana pengelolaan sampah organik dan anorganik
11
12
13
13
13
Meningkatnya jumlah sarana prasarana persampahan
10
10
10
10
10
1 Program Pengembangan a Kinerja Pengelolaan b Persampahan
d
Peningkatan sarana dan prasarana persampahan Sosialisasi pengelolaan sampah 3R(Reduce, Reuse, Recycle) Replikasi komposting ditingkat kiampung/dusun Replikasi komposting sampah pasar kertek, garung, induk wonosobo, kaliwiro, wadaslintang, sapuran
2 Pembangunan pengolahan sampah sederhana di tingkat permukiman 3 Pembangunan pengolahan sampah sederhana di tingkat pasar 4 Pembangunan terminal sampah organik dan anorganik
a
a
Pembangunan terminal sampah organik dan anorganik
5 Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah organik dan anorganik
a
Pengadaan sarana dan prasarana pemisahan sampah organik dan anorganik di tingkat masyarakat
a
b Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan
1
% sampah terpilah pada pusat pusat timbulan
5
15
35
55
75
Peningkatan operasional kolam lindian/leached di TPA Peningkatan opersional komposting sampah organik di TPA
b
7 Peningkatan sosialisasi sadar sampah
a
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Pembangunan Pusat Perekonomian Modern pada kutub pertumbuhan diluar RIK Pembangunan prasarana pemerintahan (gedung pemerintahan satu atap dan gedung pemerintahan lainnya) Pembangunan prasarana sosial kemasyarakatan Pembangunan prasarana perekonomian ( Pembangunan prasrana olahraga (GOR) Kemitraan pengelolaan sampah TPA
c
6 Peningkatan pengolahan a sampah patologis
B
Penataan Sarana Vital Pemerintahan KEGIATAN POKOK
Kampanye dan penerapan regulasi pengolahan sampah patologi Revitalisasi incenerator di lingkungan TPA Wonorejo *Sosialisasi pengolahan sampah sederhana di tingkat masyarakat (RT/RW)
133
TUJUAN
B
1
Meningkatnya partisipasi Uraian masyarakat 2 terhadap pengelolaan persampahan
SASARAN Indikator 3
2012
2013
2014
2015
KEBIJAKAN 9
7 Peningkatan sosialisasi PROGRAM sadar sampah
KEGIATAN POKOK
10
11
4
5
6
7
8
2
% Berkurangnya volume sampah pd fasilitas publik
100
100
100
100
100
b
Sosialisasi pengenalan pengelolaan sampah organik dan anorganik di tinglat masyarakat
3
% Jumlah masyarakt/dunia usaha yang mengelola sampah mandiri
50
60
70
80
90
8 Pembangunan sapras a pengolahan sampah sederhana perkantoran, industri, dan rumah sakit b (lembaga kesehatan) 9 Peningkatan kerjasama a pengelolaan sampah dengan swasta
Penyebaran informasi pengelolaan sampah kepada dunia usaha
URUSAN WAJIB PERUMAHAN 1 Meningkatkan A meningkatnya akses 1 kualitas penduduk terhadap pemukiman Kepemilikan rumah masyarakat
B
terfasilitasinya masyarakat diperkotaan dan perdesaan untuk memiliki rumah layak huni
C
meningkatnya 1 partisipasi swasta dalam penyediaan menurunnya luas 1 permukiman kumuh
D
2011
1
rasio jumlah rumah per jumlah kepala keluarga (KK)
rasio rumah layak huni per jumlah total rumah
jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang % luasan permukiman kumuh*
0,983
0,985
0,986
0,988
0,990
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
16
17
18
19
20
2,75
2,25
2
1
0
a Meningkatkan 1 Program pengembangan a Penyediaan perumahan perumahan penduduk oleh 2 Program pemberdayaan a pemerintah daerah, komunitas perumahan pengembang swasta dan swadaya masyarakat b
c b Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
1 Penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh 2 relokasi pemukim liar/ilegal
a
E
meningkatnya luasan 1 ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman
% taman lingkungan/ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman
39
39
39
39
39
F
Meningkatknya pelayanan penanggulangan kebakaran
Jumlah sarana pelayanan penanganan bencana kebakaran
2
2
2
2
2
1
3 pembangunan ruang terbuka hijau
c Peningkatan Pelayanan 1 Program penanggulangan Penanggulangan kebakaran Bencana Kebakaran
Kampanye sadar lingkungan di tingkat dunia usaha Pembangunan pengolahan sampah terpadu TPA
fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan fasilitasi pemberian subsidi KPR RSH dan KPRS/KPRS mikro
fasilitasi pemberian subsidi KPR RSH dan KPRS/KPRS mikro, arisan rumah sehat berbasis komunitas
Kerjasama pengembangan perumahan dengan pengembang / developer fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh
b a
bantuan pemugaran rumah sosialisasi peraturan tentang kawasan legal permukiman
b
pembangunan rumah sewa tarif murah penertiban bangunan di atas bantaran sungai pembuatan taman kota, taman lingkungan
c a
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
a
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
b
Pembangunan jaringan hidran kota
134
F
TUJUAN 1
URUSAN TATA RUANG 1 Mewujudkan A pemanfaatan ruang sesuai arahan/fungsi.
Meningkatknya pelayanan penanggulangan Uraian kebakaran
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
Terwujudnya perencanaan ruang sesuai arahan.
c
SASARAN
1. Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang
ada
ada
ada
ada
ada
KEBIJAKAN 9
a Penyusunan rencana makro dan rencana rinci tata ruang
1 Program Penanggulangan Bencana Kebakaran PROGRAM
KEGIATAN POKOK
10
1 Penyusunan rencana tata ruang
11 c
Pengadaan tempat pengolahan sampah lingkungan
a
Penyusunan studi tata ruang (kompilasi data, analisis dan penyusunan rencana, paduserasi antar wilayah, konsultasi substansi materi ke BKPRD dan BKTRN, uji publik) Pemantauan pemanfaatan ruang
2 Perumusan dan a penetapan regulasi tata b ruang
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN 1 Meningkatkan A Meningkatnya Layanan Angkutan Layanan Angkutan dan kelalulintasan Umum B
C
D
E
Meningkatnya Layanan Perijinan Trayek Meningkatnya Jalur Trayek
Meningkatnya Jumlah Kendaraan Laik Jalan
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas
2
% ketaatan pada RTRW
1
Rasio Jumlah Angkutan dengan Penumpang
2
Sosialisasi dan diseminasi penataan ruang kepada masyarakat luas
c
Penetapan batas kawasan lindung
a
Pemenuhan Sarana Transportasi Angkutan Masal yang Murah, Aman dan Nyaman
10
20
30
40
50
184,70
183,59
182,48
180,95
179,32
Prosentase Standar Fasilitas Angkutan Umum
100
100
100
100
100
1
Jumlah pengurusan perijinan trayek
662
682
702
715
726
b
Peningkatan Sarana Pelayanan Perijinan
1
jumlah jalur trayek
28
30
32
34
36
c
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
d
Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian Intensifikasi Pengujian Kendaraan Wajib Uji Pembinaan Perbengkelan
1
Jumlah Uji Kendaraan Angkutan umum
2
a Pemenuhan Sarana dan 1 Peningkatan Pelayanan Prasarana Transportasi Angkutan yang Efektif dan Efisien
2 peningkatan kelaikan pengoperasionalan kendaraan bermotor
a
2.365
2.412
2.460
2.510
2.560
Prosentase Kendaraan Laik Jalan
75
78
80
81
82
3
Alat Uji yang memenuhi standar
4
5
6
7
7
3 Peningkatan sarana dan a Prasarana pelayanan b pengujian
1
Jumlah Titik Kemacetan yang diurai/diatasi
2
2
2
1
0
4 Penataan Jalur LL
b
a b
5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
a
b
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Pengadaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Penataan Jalur LL di Wilayah Kabupaten Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LL dan Angkutan Pengadaan dan Rehabilitasi RambuRambu Lalu Lintas Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
135
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
Indikator
2 F
Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran
3 1 2
Prosentase Kawasan parkir yang teratur Peningkatan Retribusi Pendapatan Parkir (%)
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
65
75
80
85
90
10
10
10
10
10
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11 c d e f
G
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Meningkatkan A Meningkatnya kualitas kualitas dan lingkungan hidup kuantitas air
Pemanfaatan/ Optimalisasi Terminal (resmi)
1
2
2
2
2
g h
2
Pemanfaatan Subterminal/ Pangkalan Parkir
8
8
8
8
8
i
Pembangunan Jembatan Penyebrangan
1 2 3 4
Kualitas / kelas air % kelestarian sumber air % peningkatan debit sumber air peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kuantitas air % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pabrik % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pemukiman % meningkatnya kualitas udara ambien di daerah transportasi
a
penetapan kelas air
opersional lab untuk uji kualitas udara di sekitar pabrik opersional lab untuk uji kualitas udara di sekitar pemukiman
5 B
meningkatnya kualitas udara ambien
1 2
1
1
1
1
1
40
60
80
100
a Pengendalian dan pengawasan tingkat pencemaran
1 pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
20
40
60
80
100
150
300
450
600
750
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
b
10
20
30
40
50
c
d
C
meningkatnya kualitas lahan
Pengadaan Marka Jalan Rehabilitasi / Pembangunan Jalur Penyelamat Rehabilitasi / Pembangunan Rest Area Pengadaan Alat Pantau Kelancaran Lalin Pembangunan Gedung Terminal Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1
20
1
% peenurunan luasan lahan terdegradasi (scara fisik dan kimia)
50
40
30
20
10
2 perlindungan dan a konservasi sumber daya b alam
2
% menurunnya kasus kebakaran hutan
50
40
30
20
10
c
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
opersional lab untuk uji kualitas udara di daerah transportasi pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati penanganan kerusakan lingkungan berbasis masyarakat penyusunan kebijakan pengendalian dan pengawasan bencana alam
d
soialisasi pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan serta dampak kerusakan lahan akibat bencana alam
e
fasilitasi perbaikan lingkungan bekas penambangan galian golongan C
f
fasilitasi pemulihan kerusakan lingkungan pedesaan sekitar hutan dan lahan pasca kebakaran
g
identifikasi sumber-sumber mata air
h
peningkatan konservasi daerah tangkapan air
136
SASARAN TUJUAN 1
D
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
Berkurangnya resiko 1 pencemaran B3 dan limbah B3 2 3
Rasio Amdal / UKL-UPL / SPPL terhadap jumlah perusahaan
30
40
60
80
100
Jumlah rekomendasi Amdal, UKL-UPL dan SPPL yang diterbitkan jumlah DELH dan DPLH yang harus diterbitkan
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
3 pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
KEGIATAN POKOK 11 i
konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air
j
peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam
a
pembinaan dan pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar
b
pembinaan tentang pentingnya pembuatan dokumen lingkungan pembinaan tentang pentingnya pembuatan dokumen lingkungan perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3
c d
E
pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
1
Rasio kesesuaian regulasi bidang lingkungan hidup
20
40
60
80
100
e
penyusunan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup
2
% kasus lingkungan hidup yang tertangani
20
40
60
80
100
f
3
Nilai Adipura
75
75,5
76
76,5
77
g
sosialisasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup penerapan metode pengujian laboratorium fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup penyusunan status lingkungan hidup daerah laporan periodik terhadap volume sampah bulanan fasilitasi kegiatan CSR yang di alokasikan untuk pengembangan jasa lingkungan
h
i j
2
Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
F
meningkatnya peran 1 serta dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Jumlah CSR yang diberikan untuk mendukung penyelamatan lingkungan
A
Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
Tersedianya penelitian dampak perubahan iklim di bidang kesehatan Tersedianya penelitian dampak perubahan iklim di bidang pertanian
1 2
3 4
% peningkatan penyerapan karbondioksida (CO2) Jumlah pembangkit tenaga listrik non emisi
2
20
3
4
5
6
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
40
50
60
3
3
3
30
b meningkatkan peran 1 pengembangan jasa serta dunia usaha lingkungan di kawasandengan pemberian jasa kawasan konservasi lingkungan dan pembuatan produk yang bersih c menurunkan tingkat 1 Pengendalian dampak resiko dampak perubahan iklim perubahan iklim dengan adaptasi dan mitigasi
a
a
sosialisasi dampak perubahan iklim
b
penetapan kebijakan untuk pengendalian dampak perubahan iklim fasilitasi gerakan penghijaun
c d
2 pengembangan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
e a b
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
konservasi energi dan penggunaan energi alternatif revitalisasi pertanian organik pengembangan teknologi pengelolaan sampah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
137
SASARAN TUJUAN
Uraian
1 1
2
Indikator
2011
2012
3
4
5
2
Mengoptimalkan A upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup
Meningkatnya hasil 1 pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek lingkungan
B
Meningkatnya 1 kualitas pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Mineral
Tersedianya regulasi di bidang pertambangan
Tersedianya sistem mitigasi bencana geologi
1
Tersedianya peta potensi bencana geologi skala detil yang selalu ter -up date
2
Terpasangnya alat deteksi (warning system) pada daerah potensi tinggi bencana geologi
3
Adanya kelembagaan mitigasi bencana geologi yang sesuai dengan kebutuhan
Meningkatkan upaya mitigasi bencana geologi
1
Tersedianya data terukur potensi sumberdaya mineral pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya
2013
2014
2015
6
7
8
ada
ada
ada
ada
ada
KEBIJAKAN 9 a Peningkatan manfaat, nilai tambah serta peluang usaha pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup
ada
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
10
11
1 Program Pengembangan a Pemanfaatan dan Pengelolaan b Sumberdaya Mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup c
d
e
ada
ada
ada
ada
1
1
1
ada
ada
ada
a Pembentukan 1 Program Pengembangan a kelembagaan mitigasi Mitigasi bencana geologi bencana geologi dan b penyusunan standar operasional prosedur (SOP) mitigasi bencana geologi c d
4
Tersedianya akses informasi kebencanaan
ada
ada
ada
ada
ada
e
f
3 Pemenuhan 1 kebutuhan energi
2
Meningkatnya penggunaan energi alternatif
Terpenuhinya kebutuhan energi listrik
1
tersedianya data potensi untuk energi alternatif
2
jumlah Ijin usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif yang diterbitkan
3
Jumlah usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif berijin yang sudah beroperasi
1 2
Penjaminan keterbukaan investasi dibidang pengelolaan sumberdaya mineral Penyediaan data terukur potensi sumberdaya mineral pada lokasi yang sesuai peruntukannya Peningkatan peran masyarakat sekitar dalam pengelolaan sumberdaya mineral Penyusunan regulasi pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumberdaya mineral yang tegas, adil dan konsisten Penyediaan peta potensi bencana geologi skala detil yang selalu ter-up date Penjaminan terpasang dan berfungsinya alat deteksi (warning system) bencana geologi Pengoptimalan fungsi lembaga mitigasi yang telah dibentuk Pelaksanaan SOP yang telah tersusun secara konsisten Sosialisasi mitigasi bencana geologi bagi masyarakat pada lokasi rawan bencana geologi Penjaminan aspek legalitas, keadilan, kesesuaian, keamanan dan ketersediaan sarpras daerah tujuan relokasi Penjaminan keterbukaan investasi di bidang pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif
ada
ada
ada
ada
ada
3
3
3
3
4
b
Penyusunan regulasi pendukung dan pendorong di bidang pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif
3
3
3
c
Penyediaan data potensi energi alternatif
d
Sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan energi alternatif Validitas data kebutuhan jaringan listrik di tingkat dusun Perencanaan ketenagalistrikan yang komprehensif
% dusun berlistrik
100
100
100
100
100
% rumah tangga yang menggunakan listrik (elektrifikasi)
83,8
90
95
100
100
a Optimalisasi pemanfaatan energi
1 Program Pengembangan a Energi Alternatif Tepat Guna
2 Program Pengembangan a Ketenagalistrikan dan b energi
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
138
SASARAN TUJUAN
2
1
Terpenuhinya Uraianenergi kebutuhan listrik
Indikator
2
3 3
Rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan
3
Terpenuhinya 1 Jumlah SPBU kebutuhan energi 2 Jumlah SPBE 4 Mengoptimalkan 1 Tersedianya data 1 Ketersediaan data dan informasi cekungan air pemanfaatan dan dan informasi air tanah skala kabupaten 2 Penetapan wilayah konservasi air tanah pengelolaan air tanah 2 Optimalnya 1 Regulasi mengenai pemanfaatan air tanah tanah pengelolaan air tanah Misi : Meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat URUSAN PENDIDIKAN 1 Meningkatkan A Meningkatnya 1 APK PAUD akses layanan pemerataan akses, pendidikan yang mutu dan tata kelola 2 Rasio pendidik dengan peserta didik PAUD bermutu, pada jenjang berkesetaraan Pendidikan Anak serta relevan Usia Dini (PAUD). dengan kebutuhan masyarakat
B
2011
2012
2013
2014
2015
KEBIJAKAN 9
Program Pengembangan PROGRAM Ketenagalistrikan dan energi
KEGIATAN POKOK
10
11
4
5
6
7
8
109%
109%
109%
109%
109%
c
8
8
8
8
8
d
1
1
1
1
1
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
26
35
40
45
50
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
a menurunkan tingkat resiko dampak perubahan iklim dengan adaptasi dan mitigasi
1 Program Pengembangan a Pengelolaan Air Tanah
a Meningkatkan kualitas 1 Pendidikan Anak Usia penyelenggaran Dini pendidikan, pemerataan, pengembangan kurikulum, penataan sistem, pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam jenjang PAUD
a
b Meningkatkan kualitas 1 Wajib Belajar Pendidikan penyelenggaran Dasar 9 Tahun pendidikan, pemerataan, pengembangan kurikulum, penataan sistem, pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam jenjang SD/MI
b
Penjaminan ketersediaan daya bagi pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan Pemantauan ketersediaan bahan bakar untuk kebutuhan masyarakat Penyediaan data dan informasi air tanah
Bantuan penyelenggaraan pendidikan pra sekolah; Sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan pra sekolah;
c
Monitoring dan pengawasan pelaksanaan pendidikan pra sekolah.
d
Fasilitasi Pengembangan Kurikulum
a
Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Dasar Fasilitasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar.
APM-SD/MI/Paket A
87
90
92,5
93,5
95
APK SD/MI/Paket A
99
100
100
100
105
APM SMP/MTs/Paket B
65
70
75
80
85
4
APK SMP/MTs/Paket B
83
88
91
94
100
5
Angka Putus Sekolah SD/MI
0,13
0,1
0,08
0,07
0,06
e
6
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
1
0,98
0,96
0,94
0,92
f
7
% kelulusan SD/MI
99,64
99,7
99,75
99,8
99,9
g
Meningkatnya 1 pemerataan, mutu, relevansi dan daya 2 saing serta perluasan akses pendidikan dasar 3
b
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
c
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
d
Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan; Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak usia Wajar yang memerlukan layanan khusus
139
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
Indikator
2
C
3
2011
2012
2013
2014
2015
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11
4
5
6
7
8
8
% kelulusan SMP/MTs minimal
99,5
99,6
99,7
99,8
99,9
h
Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan pembiayaan maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar
9
Angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs
61,01
63
65
68
70
i
Pemberian bantuan beasiswa
10 Angka melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA
68
70
74
78
80
11 Rasio Pendidik dengan peserta didik SD/MI
1:18
1:19
1:19
1:20
1:20
12 Rasio Pendidik dengan peserta didik SMP/MTs 13 Rasio murid dengan kelas SD/MI
1:14
1:15
1:15
1:16
1:16
1:27
1:28
1:29
1:30
1:31
14 Rasio murid dengan kelas SMP/MTs
1:34
1:34
1:35
1:35
1:36
15 Rasio murid dengan buku
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
APK SMA/SMK/MA
37
40
45
52,5
60
a
Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Menengah
APM SMA/SMK/MA
26
29
32
35
38
b
Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMA untuk penerapan sistem pembelajaran SMA yang berkualitas
51:49
57:43
60:40
67:33
70:30
c
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK berkualitas yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah
Meningkatnya 1 pemerataan akses, mutu, relevansi dan 2 tata kelola serta daya saing publik pada jenjang pendidikan 3 menengah.
Rasio siswa SMK : SMA
c Meningkatkan kualitas 1 Pendidikan Menengah penyelenggaran pendidikan, pemerataan, pengembangan kurikulum, relevansi, daya saing, penataan sistem, pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam jenjang Pendidikan Menengah
4
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA
1,1
1,09
0,8
0,7
0,6
d
Fasilitasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah
5
% kelulusan SMA/SMK/MA
94
94,5
95
95,5
96
e
Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan;
6
Rasio Pendidik dengan peserta didik SMA/SMK/MA
1:14
1:15
1:15
1:16
1:16
f
Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan pembiayaan maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
140
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
Indikator
2 7
D
Meningkatnya pemerataan, akses, mutu , relevansi, daya saing layanan pendidikan non formal
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
Rasio murid dengan kelas SMA/SMK/MA
1:34
1:34
1:35
1:35
1:36
1
% penambahan APK berdasarkan layanan usia wajar dikdas yang belum/tidak sekolah
3,2
4
4,5
5
5,5
2
% layanan pendidikan kesetaraan bagi usia dewasa yang belum bersekolah
50
53
56
60
65
3
% Angka melek huruf usia 15-45 tahun
99,69
100
100
100
100
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
d Meningkatkan kualitas 1 Pendidikan Non Formal penyelenggaran pendidikan, pemerataan, pengembangan kurikulum, relevansi, daya saing, penataan sistem, pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan Non Formal
KEGIATAN POKOK 11 g
Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah dan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang didukung oleh upaya meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
h
Fasilitasi rintisan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Non Formal Perluasan akses pendidikan keak saraan bagi penduduk usia >15 thn.
a
b
c
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal yang bermutu serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non formal;
d
Fasilitasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Non Formal
e
Fasilitasi Pengembangan Warga Belajar Pendidikan Non Formal Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk menjamin relevansi dan kesetaraan kualitas dengan pendidikan formal
f
E
Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan
1 % Pendidik berkualifikasi S.1/D.4 mencapai :
e Meningkatkan mutu 1 Peningkatan Mutu pendidikan dan tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan melalui Kependidikasn peningkatan kualitas kependidikan
g
Pendidikan kecakapan Hidup
a
Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan.
a. pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
50
55
60
65
70
b
Pengelolaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Bertaraf Internasional
b. pada Satuan Pendidikan SD/MI
60
70
80
90
100
c
c. pada Satuan Pendidikan SMP/MTs.
90
95
100
100
100
d
Peningkatan kualitas layanan pendidik melalui Pendidikan dan Pelatihan agar memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Peningkatan dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
141
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
Indikator
2
3
2011
2012
2013
2014
2015
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11
4
5
6
7
8
d. Pada Satuan Pendidikan SMA/MA dan SMK
98
100
100
100
100
e
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis Pendidik Unit Pelaksana Teknis
e. Pada Pendidikan Kesetaraan A, B dan C
15
20
25
27
30
f
Peningkatan peran pengawas sekolah melalui supervisi dan Penilaian angka kredit; Peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat. Fasilitasi Kesejahteraan dan Penghargaan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal.
g h
F
Meningkatnya tata 1 kelola, akuntabilitas 2 dan pencitraan publik dalam 3 penyelenggaraan pendidikan
% lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik % SD/MI menerapkan MBS
50
60
65
70
75
100
100
100
100
100
% SMP/MTs menerapkan MBS
100
100
100
100
100
4
% SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik.
100
100
100
100
5
Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SSM) SMA/SMK ISO 9001-2008
4
5
5
6
f Meningkatkan tata 1 Manajemen Pelayanan kelola, akuntabilitas Pendidikan dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan.
a b
Pengembangan manajemen kependidikan secara terpadu dan holistik serta penerapan tata kelola satuan pendidikan yang baik;
100
d
Pengembangan sistem pengelolaan pembangunan pendidikan, sistem kendali mutu dan jaminan kualitas yang dapat merespon era globalisasi bidang pendidikan..
7
e
Fasilitasi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional, Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan. Fasilitasi peningkatan efektifitas peran dan fungsi Komite sekolah.
g
6
% Sekolah melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan
100
100
100
100
100
7
% sekolah melaksanakan kurikulum pendidikan anti korupsi % sekolah melaksanakan pengembangan pendidikan berwawasan lingkungan
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
% sekolah mengembangkan kurikulum berbasis gender
100
100
100
100
100
8
9
Pengembangan sistem Pendataan Bidang Pendidikan. Penguatan Perencanaan Pendidikan
c
f
g Mengembangkan 1 Program Pendidikan kurikulum berbasis berkelanjutan wawasan kebangsaan, pendidikan anti korupsi, renponsif gender serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
h
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
a
Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua
b
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan
c
Fasilitasi Pengembangan Nilai Kejujuran, budi pekerti dan nilai budaya
142
SASARAN TUJUAN 1
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
g Mengembangkan 1 Program Pendidikan kurikulum berbasis berkelanjutan wawasan kebangsaan, pendidikan anti korupsi, renponsif gender serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai KEBIJAKAN PROGRAM keagamaan
9
KEGIATAN POKOK
10
11 d e
URUSAN KESEHATAN 1 Meningkatkan A derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya 1 kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan
% cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
100
100
100
100
100
a Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Fasilitasi Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan fasilitasi pelaksanaan pembangunan pendidikan yang berkeadilan dan responsif gender
f
Penyempurnaan kurikulum dan materi pendidikan agama yang berwawasan multikultural, pengembangan konsep etika sosial berbasis nilai-nilai agama, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi;
g
Pengembangan wawasan dan pendalaman materi melalui berbagai lokakarya, workshop, seminar, studi banding dan orientasi; penataran dan penyetaraan D-II dan D-III bagi guru agama pendidikan dasar, S-1 bagi guru agama pendidikan menengah dan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan agama;
1 Peningkatan kualitas dan a akses pelayanan kesehatan masyarakat
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kualitas pelayanan, membangun kemitraan dan mendorong pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat
2
% cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
92,00
94,00
96,00
98,00
100,00
b
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya termasuk peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dan Revitalisasi PKD
3
% ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))
92,5
94,5
95,5
96,5
97
c
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit
143
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
Indikator
2
3
2014
2015
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11
4
5
6
7
8
86,45
87,69
88,12
88,69
89,53
d
Peningkatan Layanan laboratorium kesehatan dan apotek
5 6
% cakupan kunjungan neonatal % cakupan pelayanan kesehatan bayi
99,5 87
99,7 88
99,9 89
100 90
100 92
e f
Peningkatan layanan kesehatan Pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui JAMKESDA dan JAMKESMAS
7
% cakupan pelayanan kesehatan anak balita
84,06
84,80
85,86
86,72
87,25
g
96
97
100
100
100
Perencanaan, evaluasi dan pengembangan standart pelayanan kesehatan
30,00 100
50,00 100
75,00 100
90,00 100
100 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10.1
9.1
9.3
9
8.7
a
Peningkatan pendidikan gizi bagi anak sekolah dan pondok pesantren
b
Pencegahan dan Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKI), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
12 % Cakupan palayanan gawat darurat level 1 di sarana kesehatan rujukan Meningkatnya status 1 Menurunnya % balita gizi kurang gizi masyarakat
b Peningkatan 1 Perbaikan gizi kemandirian masyarakat masyarakat dalam peningkatan status gizi
2
Menurunnya prevalensi GAKY
25
22.5
20
17.5
20
3
Menurunnya % anemia pada ibu hamil dan remaja putri Meningkatnya % bayi (0-6 bulan) yang mendapatkan ASI saja
40
35
30
25
20
c
Peningkatan surveylens gizi
60
65
70
75
80
d
5
Meningkatnya % bayi dan balita 6-59 bulan serta ibu nifas mendapat kapsul vitamin A
100
100
100
100
100
e
Pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk pemenuhan gizi keluarga Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita
6
Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) % kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan
45
41.5
35.5
32
30
45
50
55
60
70
% kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan Meningkatnya penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate)
85
85
85
85
85
c Mengembangkan 1 Pencegahan dan a survelans penyakit dan pemberantasan penyakit masalah kesehatan b berbasis masyarakat
90
90
90
90
90
c
4
Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Indeks-API) per 1.000 penduduk
1.75
1.5
1.25
1
1
d
5
Meningkatnya % penderita malaria yang diobati
100
100
100
100
100
4
Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
2013
% Cakupan KB aktif
% cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 9 % PKD aktif 10 % cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 11 % Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
C
2012
4
8
B
2011
1
2 3
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Peningkatan surveylens, penanggulangan wabah dan Kejadian Luar Biasa ( KLB) Pemberantasan penyakit menular dan tidak menular Surveilans dan pengendalian penyakit tidak menular Pelayanan imunisasi bagi bayi, balita, anak sekolah dan wanita usia subur
144
kesakitan dan kematian akibat penyakit
survelans penyakit dan masalah kesehatan berbasis masyarakat
pemberantasan penyakit
d
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
Indikator
2
3 6 7
D
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
54
53
52
51
50
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
8
Meningkatnya % suspek flu burung yang ditemukan dan ditangani sesuai standart
100
100
100
100
100
9
% kasus zoonosa (rabies,antraks, pes, leptospirosis) yang ditangani sesuai standart
100
100
100
100
100
10 Meningkatnya % ODHA yang mendapatkan anti Retroviral Treatment 11 Meningkatnya % darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS 12 Meningkatnya % desa/kelurahan UCI 13 Cakupan desa/kelurahan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi<24 jam
75
80
85
90
90
100
100
100
100
100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
14 Meningkatnya % diare balita yang ditangani sesuai standart 15 Menurunnya angka kematian diare
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
16 Non Polio Acute Flaccid Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 17 Peningkatan % penderita pneumonia yang diobati sesuai standart 18 Meningkatnya % kasus filariasis yang ditangani 19 Meningkatnya % kasus Infeksi Melular Seksual (IMS) yang ditangani 20 Meningkatnya % puskesmas melaksanakan surveilans dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
Meningkatnya rumah tangga sehat
50
55
60
70
80
2
Meningkatnya % desa siaga aktif
20
25
30
40
50
3
Jumlah pondok pesantren yang memiliki/melaksanakan poskestren Meningkatnya % posyandu mandiri
6
10
15
20
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100
4
E
Menurunnya angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk Menurunnya angka kematian DBD
2011
Terpenuhinya tenaga 1 kesehatan strategis di desa
% desa yang memiliki tenaga kesehatan bidan dan perawat/ paramedis lainnya
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
11
d Meningkatkan 1 Promosi Kesehatan dan a kemandirian pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat hidup bersih dan sehat b
25
c d
e Menjamin ketersediaan, pemerataan dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
Pelayanan imunisasi bagi bayi, balita, anakKEGIATAN sekolah dan wanita usia subur POKOK
1 Sumber daya kesehatan a
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat, seperti Posyandu,) dan Usaha Kesehatan Sekolah, Poskestren termasuk pengembangan desa siaga) Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat Peningkatan kepedulian masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS ) Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan;
145
SASARAN TUJUAN 1
Uraian E
Indikator
Terpenuhinya tenaga 1 2 strategis kesehatan di desa
% desa yang memiliki tenaga kesehatan bidan 3 lainnya dan perawat/ paramedis
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN e Menjamin 9 ketersediaan, pemerataan dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
1 Sumber daya kesehatan
10
11 b
c
d F
Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan
Terwujudnya lingkungan sehat
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan
94
95
100
100
100
2
Tingkat kecukupan vaksin untuk pelayanan imunisasi Tingkat kecukupan sarana prasarana pengelolaan dan pelayanan kefarmasian sesuai standart
100
100
100
100
100
f Peningkatan kualitas 1 Farmasi dan perbekalan a pelayanan kefarmasian kesehatan di sarana pelayanan b kesehatan
50
60
75
90
100
c
Peningkatan Manajemen pengelolaan obat di instalasi farmasi dan unit pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan
4
% instalasi farmasi dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan manajemen kefarmasian sesuai standart
30
50
60
70
80
d
Peningkatan pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
5
% sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart % Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) sesuai standart kesehatan
10
20
30
40
50
e
Pembinaan, supervisi dan monitoring industri kecil obat tradisional
100
100
100
100
100
a
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan sehat
6
G
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan, melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; Pembinaan dan penataan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karier tenaga kesehatan
1
3
Meningkatnya % penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
98,75
99
99,25
99,5
100
2
Meningkatnya % kualitas air minum yang memenuhi syarat
90
90
95
95
100
b
Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sanitasi dasar
3
Persentase penduduk yang memiliki jamban sehat
70
73
75
77
80
c
Pengawasan dan pembinaan kualitas lingkungan
4
Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) Meningkatnya % rumah memenuhi syarat kesehatan Meningkatnya % tempat umum memenuhi syarat kesehatan % tempat pengelolaan dan penjualan serta penggunaan pestisida aman bagi kesehatan
18
20
20
20
25
d
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat
70
73
75
77
80
70
72
74
76
77
32
34
36
38
40
% pengelolaan makanan minuman memenuhi syarat kesehatan
60
62
64
65
68
6 7
8
1 Pengembangan lingkungan sehat
Pengadaan vaksin untuk imunisasi
1
5
g Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
URUSAN KELUARGA BERENCANA
146
SASARAN TUJUAN
Uraian
1 1
Indikator
2
Mengendalikan A laju pertumbuhan penduduk dan pembentukan Keluarga Kecil Berkualitas
B
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
Meningkatnya cakupan kepesertaan KB
2
Meningkatkan derajat keluarga kecil berkualitas (KKB)
A
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
Angka Penurunan TFR (Total Fertility Rate)
2,27
2,2
2,13
2,06
2
2
Angka Penurunan laju Pertumbuhan Penduduk
1,01
1
1
0,99
3
Cakupan unmetneed
7,02
6,72
6,22
1
% KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate CPR) % drop out KB % Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%) Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Baru Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) di setiap kecamatan (unit) Jumlah Pendidik Sebaya (orang)
86,45
87,69
88,12
2 3
Meningkatnya 1 pemahaman masyarakat terhadap kesehatan 2 reproduksi remaja (KRR) dan 3 poencegahan HIV/AIDS Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga
2012
1
4 C
2011
1
Jumlah kasus HIV/AIDS
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
2
% anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
3
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terbentuk dan terbina
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
a Meningkatkan kualitas 1 Program Keluarga pelayanan Keluarga Berencana Berencana untuk masyarakat dan mendorong masyarakat untuk mengendalikan kelahiran
KEGIATAN POKOK 11 a
Peningkatan penggunaan kontrasepsi melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi
0,99
b
Penyelenggaraan promosi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling
5,92
5,62
c
Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam ber KB
88,69
89,53
a
Peningkatan peran remaja dalam penanggulangan Kesehatan Reproduksi Remaja Peningkatan peran remaja dalam penanggulangan Kesehatan Reproduksi Remaja Peningkatan peran remaja dalam penanggulangan Kesehatan Reproduksi Remaja Pengembangan dan memantapkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
8,48
8,08
7,68
7,28
6,88
3,50
3,10
2,70
2,35
2,00
26.620
27.140
28.672
29.217
29.774
27
35
43
51
60 b Meningkatkan
125
175
215
255
300
55
50
40
30
25
620
665
701
746
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui berbagai program yang responsif terhadap kebutuhan remaja.
795 a Mewujudkan
80,25
82,50
85,00
87,50
90,25
293
319
335
361
397
ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui pengembangan model operasional Bina Keluarga Balita, Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia
1 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
b
c
1 Program Ketahanan dan 1 Pemberdayaan keluarga
2
Penyelenggaraan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga
3
Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
147
dan Bina Keluarga Lansia
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
2
B
URUSAN SOSIAL 1 Meningkatkan A Perlindungan, Pemberdayaan dan kesejahteraan sosial
B
Meningkatnya Kualitas Pembinaan kepada Keluarga
4
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang terbentuk dan terbina (Kelompok)
5
Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri % Keluarga Pra KS dan KS - I Rasio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dengan desa/kelurahan
6 7
Meningkatnya 1 Pemberdayaan dan kesejahteraan sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial 2
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial
1 2 3
C
Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial
1
2
237
244
261
258
265
48,13
48,76
48,05
48,68
49,08
46,66 1:4
44,66 1 : 3,5
42,66 1:3
40,66 1 : 2,5
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11 4
Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga bagi keluarga balita, remaja dan lanjut usia
a
Pembinaan kepada keluarga melalui peran Institusi Masyarakat (PPKBD) dan Sub PPKBD, PKB RT (Paguyuban tingkat RT)
b
Peningkatan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber KB; Pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro; Pengkajian dan pengembangan serta pembinaan dan supervisi pelaksanaan program
38,66 1:2
b Penguatan 1 Program pelembagaan pelembagaan Keluarga keluarga kecil Kecil Berkualitas berkualitas melalui peningkatkan peran serta masyarakat, pengelola kader dan pengembngan jejaring kerja/kemitranan serta dan pengembangan informasi program KBKS
c d
% PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
32
35
38
40
42 a Meningkatkan kualitas 1 Pemberdayaan Sosial hidup, kemandirian dan pemenuhan hak dasar PMKS
a
% PMKS mandiri
22
25
30
35
40
b
% PMKS terlayani jaminan sosial % Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani Jumlah korban bencana yang medapat pendampingan Jumlah panti sosial
% Meningkatnya rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM)
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
42 85
45 86
48 88
50 90
52 95
500
550
600
650
700
16
17
18
19
20
82
85
89
92
95
Pemberdayaan fakir miskin dengan penyediaan akses kesempatan berusaha dan akses perumahan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni Pemberdayaan keluarga melalui bimbingan kesejahteraan sosial, KUBE, Asistensi Kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan perempuan
c
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial masyarakat (Karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, organisasi sosial masyarakat dan TKSK
d
Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial Bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial melalui kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi sosial pasca bencana
2 Perlindungan dan jaminan sosial
a
3 Pelayanan dan rehabilitasi sosial
a
Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak/balita terlantar, anak jalanan, ABH dan remaja bermasalah khusus
b
Pelayanan dan rehabilitasi sosial usia lanjut usia Pelayanan dan rehabilitasi sosial korban NAPZA
c URUSAN KETENAGAKERJAAN
148
SASARAN TUJUAN
Uraian
1 1
Indikator
2
Meningkatkan A kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
B
C
Meningkatnya kesempatan kerja
3
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
41
42
43
44
45
% Tingkat pengangguran terbuka
3,56
3,34
3,15
3,05
2,98
3
Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (melalui program AKL, AKAD)
3250
3700
3800
3900
4
Jumlah bursa kerja khusus
40
40
40
Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan MTU
128
160
2 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
128
3 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi
1
% Tingkat partisipasi angkatan kerja
2
Meningkatnya 1 kualitas dan produktifitas tenaga kerja
Meningkatnya 1 perlindungan tenaga kerja
URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 Meningkatkan A Meningkatnya peran 1 peran serta pemuda dalam kepemudaan pembangunan dalam pembangunan
KEBIJAKAN 9
KEGIATAN POKOK
10
b
4000
c
Penempatan tenaga kerja
40
40
d
192
224
256
pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan pemberdayaan kelembagaan pelatihan tenaga kerja termasuk optimalisasi fungsi BLK (bukan hanya sebatas lembaga penyedia lapangan kerja tetapi juga sebagai lembaga kompetensi tenaga kerja)
160
192
224
256
b
64
96
128
175
215
c
4 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan
40
40
40
40
40
d
Pembangunan sistem monitoring data base tenaga kerja daerah
Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
7
6
5
4
3
a
Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
2 Rasio Upah Minimum Regional dengan Kebutuhan Hidup Layak
0,81
0,83
0,85
0,87
0,9
b
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan
3 Jumlah Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
2900
3000
3500
3900
4100
4 Jumlah Besaran Pemeriksaan Perusahaan
160
160
160
180
180
c
5 Jumlah Besaran Pengujian peralatan perusahaan (alat)
55
66
76
84
115
d
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
7
8
10
11
12
b Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
1 Peningkatan perluasan dan pengembangan Kesempatan Kerja
11 Pengembangan Informasi bursa kerja baik secara online dan konvensional Kerjasama pendidikan dan pelatihan termasuk Peningkatan fungsi dan peran sekolah untuk mempersiapkan lulusan yang siap kerja
Jumlah kegiatan produktif kepemudaan
a Peningkatan dan perluasan lapangan pekerjaan di berbagai sektor
PROGRAM
1 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
c Penegakkan hukum dan 1 Perlindungan dan perlindungan tenaga Pengembangan kerja, Peningkatan Lembaga kesejahteraan tenaga Ketenagakerjaan. kerja dan Memantapkan hubungan industrial yang harmonis.
a Mengembangkan penyediaan layanan pembinaan generasi muda
a
a
1 Pengembangan dan a Pemberdayaan Pemuda
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan termasuk pemagangan di dalam maupun luar negeri Peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan termasuk standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan
Pengembangan kerjasama dan kemitraan kepemudaan melalui koordinasi dan kemitraan lintas sektor
149
SASARAN 1
Meningkatkan TUJUAN peran serta kepemudaan 1 dalam pembangunan
A
Meningkatnya peran Uraian pemuda dalam pembangunan
Indikator
2
3 2
Jumlah organisasi kepemudaan
2011
2012
2013
2014
a Mengembangkan KEBIJAKAN penyediaan layanan pembinaan generasi 9 muda
2015
4
5
6
7
8
142
142
142
142
142
1 Pengembangan dan PROGRAM Pemberdayaan Pemuda
KEGIATAN POKOK
10
11 b
c
d
e
f
2
Meningkatkan A Prestasi Olah Raga B
Meningkatnya prestasi olah raga
1
% Cabang olah raga yang berprestasi
38
40
43
45
50
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana olah raga
2
Jumlah sarana /prasarana olah raga standar nasional
2
2
3
3
3
b
3
Jumlah klub olah raga
1380
1390
1412
1436
1450
c
Jumlah desa mandiri pangan % Ketersediaan bahan pangan utama Jumlah lumbung pangan
11
13
15
17
19
100
100
100
100
100
12
15
18
21
24
4
Tingkat skor PPH (pola harapan pangan)
94
96
98
90
92
1
Tingkat konsumsi protein hewani (gr/kap/th)
4,1
4,4
4,5
4,7
4,9
2
Tingkat konsumsi protein nabati (gr/kap/th)
4.509,02
4.502,27
4.503,46
4.499,27
4.501,77
URUSAN KETAHANAN PANGAN 1 Mewujudkan A Meningkatnya 1 ketahanan pangan ketersediaan bahan 2 daerah pangan utama 3
B
URUSAN PERPUSTAKAAN 1 Meningkatkan A minat baca masyarakat
Meningkatnya konsumsi protein hewani dan nabati
Meningkatnya minat 1 baca masyarakat 2
Jumlah bahan pustaka Jumlah perpustakaan : a. Perpustakaan Keliling b. Perpustakaan Daerah
128.000
186.000
244.000
302.000
a Mengembangkan layanan pembinaan keolahragaan
a Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
1 Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga
a
1 Peningkatan Diversifikasi a dan Ketahanan Pangan Masyarakat b
c
a Peningkatan 1 Peningkatan diversifikasi pengolahan pemantapan pangan berbasis penganekaragaman sumberdaya lokal konsumsi pangan dan keamanan pangan
360.000 a Meningkatkan layanan
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
baca bagi masyarakat melalui bahan bacaan
a
1 Program Pengembangan a Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan b
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Peningkatan wawasan pemuda, melalui fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup dan wawasan pemuda Peningkatan kapasitas pemuda melalui Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq Peningkatan kreativitas dan kualitas pemuda melalui koordinasi dan fasilitasi peningkatan seni budaya dan industri kreatif Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui koordinasi dan Fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program Pengembangan Kepemimpinan, Kepanduan, Kewirausahaan, Kepeloporan serta kepedulian pemuda dalam masalah lingkungan dan sosial
Pembibitan, Pembinaan, dan Pemanduaan serta Pemasyarakatan olah raga Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi olah raga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan pangan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Pembentukan desa Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui penambahan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan, pengadaan Mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat dengan
150
1
Meningkatkan TUJUAN minat baca masyarakat
A
1
SASARAN
Meningkatnya minat bacaUraian masyarakat
2
URUSAN TRASMIGRASI 1 Meningkatkan A kualitas pelayanan dan penempatan transmigran
Peningkatan kerjasama penempatan transmigrasi
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
400
400
600
756
85
115
145
175
205
c
11 Mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat dengan Kerjasama antara pemerintah, masyarakat serta LSM serta dunia usaha dalam menyediakan fasilitas perpustakaan
3
4
Jumlah pengunjung perpustakaan
525.000
525.000
525.000
550.000
550.000
d
Diversifikasi fungsi perpustakaan dalam upaya untuk menarik minat bagi remaja untuk belajar dan mengembangkan kreatifitas
5
Jumlah peminjam buku perpustakaan
185.000
190.000
195.000
195.000
195.000
e
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat
1
Kerjasama antar daerah guna memperoleh lokasi transmigrasi (lokasi)
a
Fasiltasi pelaksanaan transmigrasi
4
4
4
4
4
a Meningkatkan kerjasama dengan daerah asal trnamigrasi
75
95
95
95
95
a Mendorong adanya 1 Program perluasan akses a regulasi yang mampu pembiayaan bagi Kop mendukung dan UMKM aksesibilitas koperasi dan UMKM pada lembaga keuangan (sejenis KUR/KKPE dsb)
630
632
645
657
669
b
Pendampingan kepada kop dan UMKM agar mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan
% usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil
3
6
9
12
15
a
penataan regulasi terkait dengan perkoperasian, LKM, pendaftaran dan perizinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam negeri
2
4
6
8
10
b
penyebarluasan teknologi tepat guna
3
% usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah % usaha mikro/kecil yang gulung tikar
1
0,9
0,8
0,7
0,6
c
Pembentukan forum koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM
4
Jumlah UMKM baru yang muncul
100
100
100
100
100
d
Jumlah UMK yang memperoleh order/sub kontrak secara rutin Jumlah Koperasi aktif
630
632
645
657
669
koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis peningkatan kualitas administrasi
312
312
317
322
327
2
Terwujudnya iklim 1 usaha yang kondusif bagi perkembangan koperasi dan UMKM 2
C
305
KEGIATAN POKOK
c. Perpustakaan Sekolah jangkauan perpustakaan keliling
Misi : Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Meningkatkan A Meningkatnya akses 1 Jumlah Koperasi yang mampu mengakses Daya Saing pembiayaan bagi pembiayaan dari Lembaga Keuangan Koperasi dan Koperasi dan UMKM UMKM
B
a Meningkatkan layanan 1 Program Pengembangan KEBIJAKAN PROGRAM baca bagi masyarakat Budaya Baca dan melalui bahan bacaan Pembinaan 9 Perpustakaan 10 b
Meningkatnya 1 kualitas 2 kelembagaan koperasi dan UMKM
Jumlah UMK yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan
1 Fasilitasi penempatan transmigrasi
b Mendorong 1 Program Pemberdayaan mengembangkan Koperasi dan UMKM praktik berkoperasi yang sesuai prinsip dan asas koperasi serta meningkatkan peran koperasi dalam memfasilitasi peningkatan kesejahteraan anggotanya
c Mendorong 1 Penguatan kelembagaan a pengembangan produk Koperasi/UMKM b dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM; mengembangkan produk koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif untuk bersaing di pasar domestik dan mancanegara.
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Penyusunan regulasi fasilitasi pembiayaan pemerintah dengan skema yang lebih cerdas
pengawasan pemberian badan hukum koperasi
151
SASARAN TUJUAN 1
C
Meningkatnya Uraian kualitas kelembagaan 2 koperasi dan UMKM
URUSAN PENANAMAN MODAL 1 Meningkatkan A Meningkatnya investasi daerah investasi daerah
Indikator
2011
2012
3
2013
2014
2015
c Mendorong 1 Penguatan kelembagaan KEBIJAKAN PROGRAM pengembangan produk Koperasi/UMKM dan pemasaran bagi 9 10 koperasi dan UMKM; c mengembangkan produk koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif untuk bersaing di pasar domestik dan mancanegara. d
4
5
6
7
8
3
jumlah akta pendirian koperasi
7
9
11
13
15
4
Jumlah koperasi yang tutup (kolaps)
0
0
0
0
0
5
Jumlah Aset Koperasi (milyar)
560
570
580
590
600
2 Program pengembangan a teknologi/inovasi produksi dan pemasaran
6
Jumlah Aset UMKM (milyar)
29,5
29,55
29,6
29,65
29,7
b
1
Jumlah Investasi
2
Nilai Investasi (milyar)
2
139,6
2
140,6
3
141,6
3
145,6
3
150,6
a Peningkatan investasi / 1 Penataan perundangpenanaman modal di undangan daerah di daerah
KEGIATAN POKOK 11 penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antarkoperasi, termasuk pengembangan koperasi sekunder peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi/UMKM melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, keuangan/pembiayaan, produksi, penerapan teknologi, dan pemasaran, oragnisasi, manajemen, partisipasi dan promosi anggota dan pengendalian dan akuntabilitas dalam rangka melayani kebutuhan pengembangan usaha
penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi/gugus (sentra) usaha skala mikro dan kecil
c
dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ekspor, atau investasi
d
dukungan pemasaran produk UMKM melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar dan jaringan pemasaran
e
penyebarluasan teknologi tepat guna
f
Promosi dan pemasaran
a
Penyusunan dan pengesahan regulasi yang pro bisnis
b
Menyusun grand strategi pengembangan Penanaman modal di daerah. Pengembangan SIMPEDAL
c
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
152
1
Meningkatkan investasi daerah
A
Meningkatnya investasi daerah
2
TUJUAN 1
Nilai Investasi (milyar)
SASARAN
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN 9
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
10
11
2 Peningkatan promosi a dan kerjasama ekonomi dan investasi b c
3 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM
URUSAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1 Meningkatkan A Meningkatnya kualitas internalisasi nilaiperlindungan nilai budaya pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya
1
Jumlah Karya budaya yang diinventarisasi
2
4
6
8
10
2
Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi
1
2
4
5
6
a Peningkatan kualitas perlindungan pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya
1 Pengembangan Nilai seni dan Budaya
a
peningkatan pelayanan administrasi internal (aparatur)
b
Pelaksanaan koordinasi lintas urusan yang erat kaitannya dengan daya tarik investasi Peningkatan kualitas SDM (dalam perumusan kebijakan maupun pelayanan di bidang investasi)
a
b
d
Meningkatnya 1 kreatifitas dan produktifitas pelaku 2 budaya 3
Penerapan pelayanan secara elektronik (SPIPISE) Mengarah pada aktifitas-aktifitas promosi dan pemasaran yang lebih efektif dan efisien Penyediaan data dan informasi investasi ekonomi yang lengkap, akurat dan mudah diakses
c
B
Penerapan standar pelayanan prima, cepat, murah dan tepat waktu
d
c
Jumlah karya budaya yang memperoleh perlindungan HAKI
15
15
15
15
15
e
Jumlah pelaku budaya yang memperoleh penghargaan Jumlah sarana seni budaya
12
15
18
22
25
f
0
1
1
1
1
g h
i
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Sosialisasi dan pembinan nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa Melaksanakan reaktualisasi , inventarisasi dan dokumentasi karya seni, budaya dan tradisi Pemberdayaan komunitas adat dalam kegiatan seni dan budaya Pembinaan dan sosialisasi kesejarahan dan wawasan kebangsaan Membangun dan mengembangkan sarana seni dan budaya Fasilitasi kegiatan seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat Pemberian penghargaan kepada hasil karya seni budaya Fasiliasti kreativitas dan produktifitas pelaku seni, budaya dan perfilman Memanfaatkan hasil-hasil kajian sejarah tradisional
153
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
2 C
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
Terwujudnya 1 penetapan dan pengelolaan terpadu benda cagar budaya 2
Jumlah warisan budaya yg ditetapkan dan dikelola secara terpadu
1
1
1
1
1
Jumlah museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan
0
1
1
1
3
Jumlah Cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara
15
15
15
15
KEBIJAKAN 9
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
10 2 Pengelolaan Kekayaan Budaya
11 a
Menjalin kerjasama dengan dinas/instansi dan lembaga terkait
1
b
15
c
Meningkatkan benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan Kesejarahan Membangunan dan meningkatan kualitas pengelolaan, serta pelayanan museum, termasuk naskah-naskah kuno. Pelatihan sumber daya manusia bidang kebudayaan Menyusun informasi dan data base kebudayaan Melaksanakan kerjasama penelitian dengan instansi dan lembaga terkait di bidang kebudayaan.
d e 3 Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
3
Mengembangkan A industri pariwisata
Meningkatnya 1 kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah
Lama tinggal Wisatawan mancanegara dan Nusantara
2,0
2,2
2,4
2,6
2,9
a
b
Menjalin kemitraan antara pemerintah daerah dan pusat, sektor terkait, masyarakat dan swasta.
a Pengembangan industri 1 Program Pengembangan a pariwisata yang Kemitraan berdaya saing
Fasilitasi penguatan industri pariwisata dan industri kreatif, termasuk dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan lintas stakeholders, guna pengembangan daya tarik wisata.
b
c
2 Program Pengembangan a Pemasaran Pariwisata
3
Jumlah penerimaan obyek-obyek wisata (Juta Rp)
150
200
250
300
350
b c
3 Program Pengembangan a Destinasi Pariwisata
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Melaksanakan kerjasama dengan media cetak, elektronik, public figure dan media kesenian tradisional untuk meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata
Penyusunan data basis investasi pariwisata
Pengembangan Travel Pattern serta kemudahan pariwisata. Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di obyek wisata Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi pariwisata dan standar usaha pariwisata..
154
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
Indikator
2
3
2011
2012
2013
2014
2015
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11
4
5
6
7
8
5
Jumlah Wisman
30.206
39.267
51.047
66.361
86.270
b
Melaksanakan perbaikan dan peningkatan kualitas obyek wisata dan sarana pendukung pariwisata serta meningkatkan kualitas dan menyusun standar pelayanan minimum pariwisata;
6
Jumlah Wisnu
394.311
512.604
666.385
866.301
1.126.191
c
Melaksanakan penataan dan diversifikasi daya tarik wisata alam , wisata budaya dan wisata buatan termasuk event dan olah raga.
d
Mengembangkan daya tarik wisata dan inovasi produk yang berbasis lingkungan. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan di destinasi.
7
Jumlah Tenaga Kerja yang diserap di industri pariwisata
138
151
166
183
201
e
f 4 Promosi Pariwisata
a
URUSAN PERTANIAN 1 Meningkatkan Produksi dan produktifitas Komoditas Pertanian, dan Perkebunan .
A
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan hortikultura
1
2
3
Produksi Tanaman pangan (ton)
- Padi - Jagung - Ketela Pohon - Ubijalar Produktifitas tanaman pangan (ton/ha) - Padi - Jagung - Ketela Pohon - Ubijalar Produksi Hortikultura (ton)
a Peningkatan Produksi dan produktifitas Komoditas Pertanian dan perkebunan 166.477
184.218
174.640
194.100
184.450
138.488
141.043
151.110
154.320
166.892
172.533
197.213
209.250
214.510
221.200
17.441
18.878
20.274
22.165
24.102
5,65
5,70
5,90
6,00
6,20
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
25,50
26,50
27,00
27,50
28,00
21,40
22,50
23,25
24,60
26,00
1 Program peningkatan produktifitas tanaman pangan
Pembentukan dan pengembangan desa wisata Penyediaan informasi (data) yang memadai melalui berbagai media
b
Melaksnakan promosi pariwisata melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif di dalam dan di luar negeri
c
Meningkatkan partisipasi seluruh stakeholders dalam promosi pariwisata Wonosobo Meningkatkan daya tarik investasi pariwisata di kab wonosobo
d
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
a
Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemantauan peredaran dan ketersediaan saprotan berkualitas dalam jumlah yang cukup
b
Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi untuk memastikan jumlah sesuai kebutuhan dan harga di tingkat petani sesuai HET
155
Pertanian, dan Perkebunan .
hortikultura
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
2
Indikator
Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditas perkebunan Rakyat
1
2012
2013
2014
2015
KEBIJAKAN 9
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
10
11
4
5
6
7
8
- kentang
45.361
45.814
46.272
46.735
47.202
2 Program Pengelolaan Lahan dan Air
- kubis
65.377
66.031
66.691
67.358
68.032
3 Program Pengembangan a Integrated Farming
- bawang daun
25.508
25.763
26.021
26.281
26.544
4 Program pengembangan a komoditas organik
Kegiatan-kegiatan untuk mendorong pengarusutamaan komoditas organik melalui penyuluhan, demplot dsb
- bawang putih - cabe - wortel - manggis - salak - pepaya/carica - duku - anthorium - krisan - Kapulogo Produktifitas Hortikultura (ton/ha) - kentang - kubis - bawang daun - bawang putih - cabe - wortel - manggis - salak - pepaya/carica - duku - anthorium - krisan Produksi Tanaman perkebunan (ton) : kopi
1.179
1.191
1.203
1.215
1.227
5.806
5.864
5.923
5.982
6.042
4.826
4.874
4.923
4.972
5.022
5 Program pengembangan a dan pemanfaatan teknologi tepat guna
Upaya pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan
294
297
300
303
306
40.705
41.112
41.523
41.939
42.358
11.204
11.316
11.429
11.544
11.659
7.218
7.290
7.363
7.436
7.511
8.663
8.749
8.837
8.925
9.014
10.963
11.073
11.183
11.295
11.408
57.095
57.666
58.242
58.825
59.413
15,05
15,21
15,36
15,51
15,67
17,97
18,15
18,33
18,52
18,70
12,32
12,45
12,57
12,70
12,82
5,41
5,46
5,52
5,57
5,63
7,23
7,30
7,38
7,45
7,52
15,03
15,18
15,34
15,49
15,65
1,79
1,80
1,82
1,84
1,86
1,94
1,96
1,98
2,00
2,02
1,81 3,15 3 2
1,82 3,18 3 2
1,84 3,22 3 2
1,86 3,25 3 2
1,88 3,28 3 2
550
570
590
625
650
tembakau
500
750
750
750
750
6 Program Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Penyediaan bibit unggul Penyediaan entres dan bibit akulasi unggul Penyediaan bibit unggul bermutu
kakao
85
90
95
115
130
d
kelapa
3.050
3.100
3.150
3.200
3.250
e
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
14
15
16
17
18
45
50
55
60
65
580
630
680
730
780
13
14
15
16
16
3
4
B
3
2011
panili cengkeh Aren Gula kelapa Lada
a
a b c
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan optimalisasi lahan pertanian melalui rehabilitasi sarana prasarana pertanian (irigasi dan jalan usaha tani) Kegiatan-kegiatan yang mampu mendorong usaha tani yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
Pengamatan, sosialisasi dan gerakan pengendalian Kerjasama dengan pihak III dalam rangka peningkatan kapasitas pengolahan kopi rakyat
156
perkebunan Rakyat
Berkelanjutan
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
Indikator
2
3 2
2
Meningkatkan Produksi dan produktifitas Komoditas Peternakan
A
Meningkatnya populasi ternak, kuantitas dan kualitas produk Ternak
1
2
3
URUSAN PERIKANAN 1 Meningkatkan A Produksi Perikanan sebagai sektor unggulan
Meningkatnya produksi ikan
1
Nilam Produktifitas tanaman perkebunan(ton/ha) :
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
10
10
10
10
10
0,23
0,22
0,22
0,23
0,41
0,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,16
0,15
0,14
0,16
0,17
0,62
0,63
0,63
0,64
0,64
0,19
0,19
0,19
0,19
0,20
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
0,78
0,87
0,95
1,04
1,13
1,73
1,88
2,03
2,09
2,20
0,27
0,29
0,31
0,33
0,33
kopi tembakau kakao kelapa panili cengkeh aren gula kelapa lada nilam Populasi (Ekor) : a. Sapi
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
31.228
32.669
33.941
35.203
36.096
b. Kambing
137.620
139.905
140.426
142.002
c. Domba
87.463
90.334
92.120
e. Kerbau
3.881
3.903
657.498
f. Ayam Buras g. Ayam Petelur i. Sapi Perah j. Kelinci k. Entog i. Puyuh Produk ternak (ton) a. susu b.telor c. Daging Tercapainya konsumsi protein hewani 4,9 gr/kap/th
Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton)
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
9
10
11
142.742
a Peningkatan Produksi 1 Program peningkatan a dan produktifitas produktifitas Peternakan b Komoditas peternakan c
Intensifikasi IB ternak besar Pengembangan Budidaya Sapi Potong Pengembangan ternak jenis unggul
93.115
92.224
d
3.936
4.085
4.110
e
Intensifikasi IB ternak kambing dan domba Pengembangan dan pelestarian ternak plasma nutfah
662.093
666.229
670.391
624.578
7.107
7.130
8.475
8.860
7.196
676
853
1.077
1.358
1.579
31.096
32.228
32.770
33.320
33.880
46.225
46.382
46.496
46.578
46.637
191.304
192.304
192.526
192.574
192.585
0,23
570,11
719,35
967,64
1.145,22
1.332,83
1.370,94
1.384,57
1.389,81
1.395,69
5.402,97
5.732,07
5.780,32
6.233,21
6.575,60
4,10
4,36
4,46
4,68
4,91
4.965
5.295
5.625
5.820
6.050
2 Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Penguatan Kelembagaan
a Peningkatan Produksi dan produktifitas Komoditas perikanan
a
Penguatan Kelembagaan Peternak
b
Pembinaan manajemen KKP-E, KUPS, Kredit mikro Sosialisasi peningkatan Kesadaran Konsumsi daging dan susu segar serta telur sebagai bahan makanan bernilai nutrisi tinggi
c
d
Sosialisasi pengelolaan produk ternak yang sesuai standard teknis dan aplikasi sarana pengelolaan produk ternak
1 Program pembangunan a dan pengembangan perikanan
Intensifikasi budidaya perkolaman rakyat
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
157
SASARAN TUJUAN 1
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11 b
URUSAN KEHUTANAN 1 Meningkatkan A kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan Sumber Daya Kehutanan
Berkurangnya lahan kritis
1 Luas lahan kritis (Ha)
2 % bahaya kebakaran hutan
35.140,93
1
34.140,93
0
33.140,93
0
32.140,93
0
31.140,93
0
B
URUSAN PERDAGANGAN 1 Terwujudnya A sistem perdagangan yang efektif dan efisien
Menertibkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
1
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, di DAS Prioritas Fasilitasi pembangunan hutan rakyat untuk mendukung industri
c
Pembinaan kegiatan wana tani lestari Penertiban penggunaan SKAU, SKSKB, FA-KO, FA-KB Penertiban penggunaan SKAU, SKSKB, FA-KO, FA-KB Fasilitasi peningkatan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan kawasan hutan melalui kerjasama
116
122
128
134
137
0
0
0
0
0
jumlah sarana perdagangan
91
92
93
94
95
b
3
jumlah pelaku perdagangan
14.025
14.306
14.592
14.883
15.181
c
4
jumlah pelaku perdagangan yang memiliki SIUP
7.056
7.197
7.341
7.488
7.638
d
Meningkatnya 1 ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi 2
Jumlah IPHHK berizin
jumlah laporan/kejadian kelangkaan bahan pokok
a Peningkatan 1 Perlindungan dan a Perlindungan dan konservasi sumber daya b konservasi sumber daya hutan hutan
a Peningkatan efektifitas 1 Peningkatan Efisiensi dan efisiensi Perdagangan dalam perdagangan negeri
a
e f g 2 Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
B
C
Meningkatnya ekspor ke LN
2%
3%
4%
5%
6%
1
% volume komoditas untuk keperluan ekspor
2
Nilai ekspor (juta)
3
jumlah negara tujuan
10
12
13
15
16
4 Meningkatnya 1 kemampuan pelaku ekspor
Jumlah komoditas Jumlah pelaku ekspor
7
8
9
10
12
8
8
8
9
10
253.973,68
296.302,64
332.636,58
380.960,53
423.289,45
Produksi benih dan indukan
a peningkatan daya 1 Program Peningkatan a dukung dan fungsi DAS Fungsi dan Daya Dukung dalam rangka DAS Berbasis b menjamin ketersediaan Pemberdayaan air Masyarakat
d
a b
c
d e
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Pengambangan pasar lelang daerah Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
f
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
g
Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri
158
C
TUJUAN 1
Meningkatnya 1 kemampuan pelaku ekspor
Jumlah pelaku ekspor
SASARAN
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
h
D
URUSAN PERINDUSTRIAN 1 Meningkatkan A Daya Saing Industri Kecil Menengah (IKM) B
C
Jumlah Usaha dagang kecil
5374
5642
6036
6639
7502
2
Jumlah usha dagang menengah
993
1022
1062
1125
1203
3
Jumlah UDKM yang dibina dan berkembang
80
85
90
95
100
1
% Industri Kecil/mikro yang mempraktekkan kaidah-2 manajemen Jumlah Tenaga Kerja sektor Industri yang pernah mendapatkan pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil yang pernah mengikuti magang % kandungan bahan baku lokal pada produk IKM % IKM yang memanfaatkan Tenaga Kerja lokal % IKM yang memperoleh sertifikasi Good Manufacturing Product (GMP)
220
240
260
280
300
180
210
240
270
300
60
70
80
90
100
77
79
81
83
85
88
91
94
96
99
1
2
2
3
3
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Usaha Dagang Kecil
1
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil Menengah (IKM)
2 3
Berkembangnya 1 Industri Kecil 2 Menengah (IKM) berbasis sumberdaya Meningkatnya 1 Pemanfaatan Teknologi Produksi yang efisien dan ramah lingkungan 2
Meningkatnya penggunaan teknologi produksi tepat guna : a. Jumlah IK yang telah memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) b.Rata-rata efisiensi produksi IKM yang menggunakan Teknologi Tepat Guna (TTG)
580
600
620
650
675
82
84
86
88
90
3 Pengembangan usaha masyarakat
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor i Pengembangan data base informasi potensi unggulan j kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional k Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk l Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri m Membangun jejaring dengan eksportir a Kegiatan pembinaan organisasi pedagang b Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang c Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang d Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang e Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang f Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang
a Peningkatan Daya Saing 1 Peningkatan kualitas Industri Kecil SDM dan tata kelola Menengah (IKM) usaha
a
Pelatihan dan pendampingan manajerial IKM
2 Pengembangan IKM yang berbasis sumberdaya lokal
a
Mendorong peningkatan kandungan lokal produk IKM
3 Peningkatan kemampuan teknologi produksi
a
Kegiatan yang mengarah pada perubahan perilaku dan pemanfaatan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan
b
Kegiatan fasilitasi pada IKM yang mengarah pada standar produksi yang berlaku
159
SASARAN TUJUAN
Uraian
1 2
3
Penguatan struktur Permodalan Industri Kecil Menengah (IKM)
Indikator
2
3
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
A
Meningkatnya akses 1 permodalan Industri Kecil pada lembaga keuangan
Jumlah Industri Kecil yang mampu mengakses modal pada lembaga keuangan (bank/non bank)
150
200
250
300
350
Nilai kredit yang diakses (juta) Jumlah regulasi lokal yang mampu meningkatkan aksesibilitas Industri Kecil pada sumber permodalan
6.000
6.500
7.000
7.500
Tersedianya skema kredit yang meringankan Industri Kecil Berkembangnya klaster IKM
2 1
5.500
B
82
84
86
88
90
1
Jumlah sentra yang telah membentuk asosiasi atau sejenisnya Jenis sentra yang telah membentuk asosiasi atau sejenisnya Jumlah Industri Kecil yang secara rutin mengakses informasi (bahan baku, teknologi, permodalan, pasar, Tenaga Kerja)
175
200
225
250
300
3
3
3
3
3
30
35
40
45
50
125
180
235
290
345
183
185
188
190
243
5
5
5
5
5
3
4
5
6
7
55,50
56,70
57,80
59,00
60,50
48,9
49
49,3
49,7
50,5
Penataan Struktur A Industri
2 B
Meningkatnya pemanfaatan informasi dan sarpras pendukung
1
2
Jumlah Industri Kecil yang telah memanfaatkan sarana penunjang (lab, pusat pelatihan, media promosi) C Tumbuh dan 1 Jumlah usaha industri baru berkembangnya IKM 2 Jenis Usaha industri Baru baru 3 Penetapan industri inti/prioritas Misi : Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang, URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Mewujudkan A Meningkatnya 1 Indek Pembangunan Gender ( IPG ) kesetaraan kesetaraan gender, gender, perlindungan dan kesejahteraan dan kesejahteraan anak perlindungan bagi dalam pembangunan perempuan dan anak 2 Indek Pemberdayaan Gender ( IDG )
3
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani
154
169
186
204
224
4
Revitalisasi kelembagaan PUG pada 60% Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo sampai tahun 2015
10
20
30
40
50
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11
a Penguatan peran 1 Penguatan struktur lembaga keuangan permodalan IKM (bank/non bank untuk memperkuat struktur keuangan/ permodalan IKM
a
Penyusunan regulasi skema pembiayaan dan penguatkan kapasitas IKM agar mampu mengakses ke sumber permodalan
a Mewujudkan efisiensi 1 Pengembangan industri unggulan sentra/klaster industri melalui pengembangan klaster industri 2 Perluasan informasi penghela dan kluster (teknologi, pasar dsb) pendukung lainnya serta penguatan kelembagaan kluster IKM
a
fasilitasi berdiri/berkembangnya sentra menjadi klaster industri
a
Penyediaan dan pengelolaan sarana informasi dan pendukung lainnya bagi IKM
3 Program pengembangan a kompetensi inti industri
Kegiatan-kegiatan untuk mendorong berdirinya industri inti sesuai dengan potensi unggulan daerah
a Peningkatan kapasitas 1 Penguatan Kelembagaan a kelembagaan PUG dan Pengarusutamaan pemberdayaan Gender dan Anak perempuan melalui penerapan strategi PUG,termasuk mengintegrasikan b perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan c penganggaran
Fasilitasi peningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan akan pentingnya pembangunan responsif gender melalui advokasi dan sosialisasi Anggaran Responsive Gender (ARG)
d
Mendorong terlaksananya kebijakan daerah tentang strategi Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
e
Pengembangan sistem informasi gender dan anak termasuk evaluasi pelaksanaan PUG di daerah
f
Koordinasi antar lintas sektor dalam penerapan strategi Pengarusutamaan Gender ( PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Fasilitasi penguatan sistem penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan perempuan dan anak
160
SASARAN TUJUAN 1
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN
PROGRAM
9
10
KEGIATAN POKOK 11
b Menjamin perlindungan 1 Peningkatan Kualitas a hak perempuan dan Hidup dan Perlindungan anak Perempuan dan Anak;
Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
c
Peningkatan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
d
Fasilitasi dalam upaya Peningkatan tumbuh kembang anak
c
3 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 Memantapkan A Mencegah ancaman 1 Tidak adanya gerakan yang mengancam ketahanan ideologi terhadap ideologi keutuhan NKRI bangsa dan negara wawasan 2 Jumlah Pembinaan LSM,ORMAS dan OKP kebangsaan 3 Kegiatan pembinaan politik daerah
0
0
0
0
0 a Pemantapan ketahanan 1 Pengembangan
ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan
Pembinaan organisasi perempuan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Mendorong peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan
d
Fasilitasi bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
a
Mendorong terwujudnya regulasi/kebijakan daerah tentang strategi PUG dan PUHA
b
Mendorong terwujudnya regulasi/kebijakan perlindungan perempuan
a
Pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara Penyelenggaraan upacara hari-hari besar nasional dan daerah Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
3
3
3
5
5
b
1
1
2
3
3
c
d e
2 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan
b
2 Peningkatan Peran Serta a dan kesetaranan gender b dalam pembangunan
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Penyelenggaraan kemah bakti kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
f
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
a
Kerjasama pendidikan dasar kemiliteran
161
SASARAN TUJUAN 1
2
Meningkatkan A ketentraman dan ketertiban daerah
Uraian
Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
8
Terjaganya Ketentraman dan ketertiban Umum
1
Jumlah pelanggaran perda yang tertangani
225
215
210
205
200
KEBIJAKAN 9
a Peningkatan ketentraman dan ketertiban
PROGRAM 2 Kemitraan 10 Pengembangan Wawasan Kebangsaan
KEGIATAN POKOK 11 b
Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara ( PPBN )
c
Pengiriman Penataran Peningkatan Kemampuan Bela Negara ( PKBN )
1 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
a
Peningkatan kewaspadaan dini
2 Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal
a
Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal Pemberdayaan satuan keamanan lingkungan masyarakat Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa
b c d
B
C
Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat
1
Meningkatnya 1 kapasitas organisasi 2 keagamaan dan kemasyarakatan 3
Jumlah kejadian tawur kelompok massa
2,5
2
1,5
0,5
0
b Peningkatan kapasitas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan
1 Program pengembangan a wawasan kebangsaan
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
c
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
100
100
100
100
100
25
50
50
75
100
1 Peningkatan a pemberantasan penyakit b masyarakat ( PEKAT )
% lembaga swadaya masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas
25
50
50
75
100
c
c Penurunan penyakit masyarakat
d e
4
Mewujudkan A kehidupan politik yang kondusif dan demokratis
Berjalannya proses pemilihan umum secara aman dan demokratis
100
100
100
100
100
% keamanan dan kelancaran pilgub
0
0
100
0
0
b
3
% keamanan dan kelancaran pileg
0
0
0
100
0
c
4 5
% keamanan dan kelancaran pilpres % keamanan dan kelancaran pemilukada
0
0
0
100
0
0
0
0
0
100
1
% kemananan dan kelancaran pilkades
2
a Peningkatan kehidupan 1 Pendidikan politik politik yang demokratis masyarakat
Fasilitasi peningkatan kapasitas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan
b
% organisasi keagamaan yang mendapat peningkatan kapasitas % organisasi kemasyarakatan yang mendapat peningkatan kapasitas
a
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
Penyuluhan pencegahan praktek prostitusi Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur Penyuluhan pencegahan praktek perjudian Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme Pembinaan dan pengembangan budaya politik masyarakat Pendidikan politik bagi kader partai Pendidikan politik bagi calon anggota legislatif terpilih
162
4
Mewujudkan kehidupan politik yang kondusif dan demokratis
SASARAN TUJUAN
Uraian
1
Indikator
2 B
Berkembangnya kelembagaan demokrasi
3 1 2
3
% partai politik yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas % partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada setiap proses pemilihan umum % penurunan kasus pelanggaran pemilihan umum
2011
2012
2013
2014
2015
KEBIJAKAN 9
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
10
11
4
5
6
7
8
100
100
100
100
100
0
0
75
75
75
2 Penguatan kelembagaan a Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik b
0
0
4
4
3
c d
3 Pembinaan kesatuan a bangsa dan politik 4 Peningkatan Koordinasi a Bidang Politik, Hukum dan Keamanan b 5
Memberikan perlindungan kepada masyarakat
A
Fasilitasi penyelenggaraan pemilu Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pemilu Fasilitasi penyelesaian konflik partai politik Monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik Fasilitasi peningkatan kapasitas organisasi politik Koordinasi kebijakan pemantapan demokratisasi dan kelembagaan Lembaga perwakilan dan partisipasi politik Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam
% jumlah meninggal akibat bencana
3
2,5
2
1,5
1
2
%Teranganinya dampak bencana
3
2,5
2
1,5
1
b
Pemberdayaan SAR
3
% proporsi jumlah korban yang dibantu dengan jumlah korban bencana %Tertanganinya dampak bencana
80
85
90
95
100
c
3
2,5
2
1,5
1
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam
% proporsi jumlah korban yang dibantu dengan jumlah korban bencana
80
85
90
95
100
d
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan
Berkurangnya resiko 1 bencana
4 5
a Perlindungan kepada masyarakat
1 Pencegahan dini dan a penanggulangan korban bencana alam
2 Penanggulangan bencana
a
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 12
163
