Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Tujuan
Misi (1) 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, dan Berbudaya
1.1
(2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat
Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021
Sasaran
Indikator Kinerja (outcomes)
(3) 1.1.1
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar bagi masyarakat
(4) 1
Jumlah anak umur 0 - 4 tahun yang mengikuti program PAUD
2
Jumlah anak umur 4-6 tahun yang mengikuti program TK/RA
3
Jumlah guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
4
Angka rata-rata lama sekolah
5
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
6
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
7
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
8
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
9
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
10
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
11
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
12
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
13
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
14
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
15
Tersedianya Satuan pendidikan yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimun 3 Km untuk SD/MI, dan 6 Km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman
16
Jumlah peserta dalam Rombel SD/MI ≥ 32 siswa, dan SMP/MTS ≥ 36 siswa didukung ketersediaan ruang kelas untuk setiap Rombel dengan kelengkapan papan tulis, ada 1 meja dan kursi untuk setiap siswa
17
18
19 20
Setiap SD/MI tersedia buku teks pelajaran : matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan dengan ketentuan satu siswa - satu bukuteks dari masing-masing buku teks yang telah ditentukan. Setiap SD/MI tersedia alat peraga IPA: Model tubuh, bola dunia (globe), alat optik, dan kit IPA.
21 22
1.1.2
Terwujudnya peningkatan mutu SDM tenaga kependidikan
Setiap SD/MI tersedia 100 judul buku untuk pegangan dan 10 buku referensi, dan untuk SMP/MTs tersedia 200 judul buku untuk pegangan dan 20 buku referensi.
23
Setiap SMP/MTS ada Ruang Laboratorium IPA dilengkapi dengan 36 meja dan kursi, alat demonstrasi dan papan eksperimen
24
Setiap SMP/MTS tersedia buku teks pelajaran, dengan ketentuan satu siswa - satu buku teks dari masing-masing buku teks yang telah ditentukan.
25
Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan selama 34 minggu/tahun, dengan ketentuan : Kelas 1 - 2
18 jam/minggu
Kelas 3
24 jam/minggu
Kelas 4 - 6
27 jam/minggu
Kelas 7 - 9
27 jam/minggu
26
Setiap Satuan Pendidikan wajib menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
27
Setiap Satuan Pendidikan wajib menerapkan Musyawarah Berbasis Sekolah (MBS).
28
Setiap SD/Mi dan SMP/MTs ada ruangan guru dilengkapi dengan 1 meja dan kursi untuk satu guru, dan untuk SMP/MTS ada ruang kepala sekolah yang terpisah dengan ruangan guru.
29
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
30
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C
31
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C
32
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C
33
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
34
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
35
Angka melek huruf
36
Jumlah pengunjung perpustakaan
37
Jumlah koleksi buku perpustakaan
1
Rasio guru terhadap murid
2
Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata
3
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
4
Setiap SMP/MTs 70% gurunya harus lulusan S1/D-4, dan 35%nya sudah harus bersertifiket
5
Setiap SD/Mi ada 1 orang guru dengan mengajar 32 siswa, dan ada 6 orang guru untuk setiap Satuan Pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang guru.
6
Setiap SMP/MTS ada 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran
7
Setiap SD/MI harus ada 2 orang guru dengan jenjang kelulusan S1/D4, dan 2 orang guru diantaranya sudah harus bersertifikat
8
Setiap guru tetap wajib mengajar 37,5 jam/minggu
9
Setiap SMP/MTs ada seorang guru dengan kualifikasi akademik S1/D4 dan bersertifikat untuk mata pelajaran: Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan.
10
Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolahnya SD/MI harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.
11
Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolahnya SMP/MTs harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.
12
Disetiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.
13
Setiap guru harus menyusun RKP dalam melaksanakan kegiatan untuk membantu Satuan Pendidikan
14
Setiap pengawas wajib melakukan kunjungan ke semua sekolah minimal satu kali setiap bulan, dengan waktu 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
15
Setiap guru wajib menerapkan Rencana Kerja Pembelajaran (RKP)
16 17 18 19 20 21 22
Setiap guru wajib mengembangkan dan menerapkan program penilaian pendidikan Setiap Kepala Sekolah wajib melakukan supervisi kelas, minimal 2 kali per semester Setiap guru wajib sampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran kepada Kepala sekolah
23
Setiap Kepala Sekolah wajib menyampaikan hasil UAS, ulangan kenaikan kelas (UKK) kepada orang tua siswa dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan.
24
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
1.2
Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat
1.2.1
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat
1
Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk
2
Rasio dokter keluarga per 1000 keluarga
3
Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk
4
Rasio apoteker per 100.000 penduduk
5
Rasio Bidan per 100.000 penduduk
6
% obat generik berlogo dalam persediaan obat
7
Pelayanan Kesehatan berdasar a Cakupan kunjungan ibu hamil K4 b Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani c cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan d cakupan pelayanan nifas e Cakupan neunafus dengan komplikasi yang ditangani f Cakupan kunjungan bayi g Angka kelangsungan hidup bayi h cakupan pelayanan anak balita i Cakupan peserta KB aktif j Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten k % apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan l % sekolah yang dilakukan pemeriksaan jaminan anak sekolah
8
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat a Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajat b Cakupan desa siaga aktif c Persentase balita gizi buruk d Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan e % Ibu hamil mendapatkan tablet Fe f % bayi yang dapat ASI Eksklusif g Cakupan desa open defication free (ODF) h Persentase penggunaan jamban i Persentase penggunaan air bersih
j Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA k Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA l Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD m Cakupan desa /kelurahan Universal Chlid immunication (UCI) n Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam o % penduduk yang ikut jaminan kesehatan Pelayanan Kesehatan rujukan
9
a Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin b Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin c % penduduk yang memanfaatkan Puskesmas d Cakupan puskesmas e Cakupan pembantu puskesmas f Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk g
Rata-rata % anggaran kesehatan dalam APBD
h Rata-rata lama pasien menginap i Persentase pemakaian tempat tidur Persentase jumlah kasus kematian pasien terhadap total jumlah pasien j 1.3
Mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan memiliki nilai−nilai budaya
1.3.1
Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjujung nilai−nilai budaya
1
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
2
Jumlah museum/taman budaya
3
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
4
(Fasilitasi Dewan Kesenian, Dewan Bahasa Jawi)
5
Jumlah koleksi arsip
6
Jumlah pengunjung arsip
7
Jumlah Organisasi Pemuda
8
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
9
Persentase kecamatan yang mempunyai sarana gedung Olahraga
10
Jumlah Organisasi Olahraga
11
Persetase Cabang Olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur
2 Peningkatan kapasitas pemerintahan yang baik dan bersih
2.1
Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah
2.1.1
2.1.2
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan pemerintahan desa
12
Persentase Nomor Cabang Olahraga yang memperoleh medali dalam kompetisi nasional
1
Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat II
2
Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat III
3
Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
4
Jumlah PNS yang mendapatkan pembekalan yang akan pensiun
5
Jumlah PNS yang Diklat teknis tugas dan fungsi
6
Jumlah PNS yang Diklat Fungsional
7
Pemutakhiran data PNS yang update
8
Jumlah kasus pelanggaran disiplin dan perceraian
9
Jumlah SK Kenaikan pangkat PNS
1
Jumlah Perda/Perbup
2
Jumlah pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH (obrik)
3
Jumlah pemeriksaan reguler
4
Jumlah pemeriksaan kasus khusus
5
Reviu laporan keuangan, RKA/LKjIP, Pengadaan barang dan jasa, dana desa dan Reviu RPJMD
6
Tindaklanjut hasil Temuan Pemeriksaan
7
Jumlah aparatur pengawas daerah yang telah mengikuti Diklat yang dipersyaratkan
8
Jumlah pelatihan kantor sendiri
9
Jumlah dan macam MOU kerjasama antar daerah
10
Rasio jumlah Polisi pamong Praja per 10000 penduduk
11
Angka kriminalitas
12
Jumlah penanganan perkara
13
Persentase capaian realisasi anggaran belanja daerah
14
Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD
2.2
Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah
2.2.1
Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah
15
Jumlah organisasi perangkat daerah dan LSN yang telah dievaluasi
16
Jumlah SKPD yang telah menetapkan standar prosedur dan pelayanan
17
Jumlah Anjab dan ABK SKPD
18
Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi
19
Jumlah dokumen standar kompetensi teknis
20
Jumlah dokumen standar kompetensi manajerial
21
Jumlah produk legislasi DPRD
22
Jumlah produk pengawasan DPRD
23
Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan
24
Jumlah PNS yang berprestasi yang mendapatkan Satya Lencana
25
Jumlah aparatur pengawas yang sudah dinilai angka kreditnya
26
Sistim Informasi Manajemen Pemda (Keuangan)
27
Persentase Jumlah Perangkat Desa terhadap total jumlah penduduk
28
Rasio Kepala Dusun terhadap total luas wilayah
29
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
30
Rasio RT terhadap total jumlah KK
31
Rasio RW terhadap total jumlah KK
32
Jumlah BUMDes
33
Kemiskinan
34
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM/BKM)
35
Jumlah Desa Mandiri Pangan
36
Jumlah Desa Minapolitan
37
Jumlah Desa ATP (agro teknopark )
38
Jumlah Desa Mandiri energi
39
Jumlah Desa Wisata
40
Jumlah LKM/BKM/LPMD
1
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah
Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah
2.2.2 Meningkatnya kapasitas pendapatan dan aset daerah
3
Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal
3.1
Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan
3.1.1
Peningkatan dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan
2
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
3
Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD
4
Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD
5
Rasio wajib pajak daerah terhadap jumlah penduduk
1
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
2
Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN (dlm juta Rp.)
3
Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA ( US $)
4
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah
5
Lama proses perijinan
6 1
Penyelesaian izin lokasi
2
Produktifitas jagung
3
Produktifitas kedelai
4
Produksi padi GKG
5
Produksi Jagung
6
Produksi Kedelai
7
Produksi cabe merah
8
Produksi cabe rawit
9
Produksi tembakau rajang
10
Produksi tembakau asepan
11
Produksi lada
12
Produksi Cengkeh
13
Jumlah/Jenis komoditas pertanian/perkebunan yang menjadi komoditas ekonomi daerah
14
Rasio pelayanan kesehatan hewan terhadap total jumlah ternak (ruminansia dan unggas)
15
Produksi telur ayam ras
16
Produksi telur ayam buras
17
Jumlah Pemotongan ternak sapi di RPH
18
Jumlah populasi sapi potong
19
Jumlah populasi kambing
Produktifitas padi
3.2
Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Indagkop, UMKM dan PM
3.2.1
Peningkatan dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Indagkop, UMKM dan PM
20
Jumlah populasi ayam buras
21
Jumlah populasi Itik
22
Produksi daging sapi potong
23
Produksi daging unggas
24
Konsumsi ikan
25
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tangkap
26
Produksi ikan perikanan darat
27
Produksi benih ikan di Unit Perbenihan Rakyat (UPR)
28
Produksi benih ikan di UPT Unit Budidaya Ikan (UBI)
29
Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
30
Ketersediaan pangan utama (Padi, Jagung, Kedelai)/(dalam ton)
31
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
32
Penguatan Cadangan Pangan
33
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
34
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
35
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
36
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
37
Penanganan Daerah Rawan Pangan
38
Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani :
39
Jumlah Penyuluh yang mengikuti Diklat
1
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
2
Jumlah Dekranasda/nas
3
Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil
4
Pertumbuhan Industri Menengah dan Besar
5
Cakupan bina kelompok pengrajin
6
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
7
Tingkat Inflasi Tahunan (yoy)
8
Pemantauan harga kebutuhan pokok
9
Pemantauan produk makanan yang aman
10
Pemantauan produk makanan yang berlabel
11
Promosi produk unggulan daerah (pameran/ekspor)
12
Revitalisasi pasar
13
Jumlah PKL dan asongan
14
Pertumbuhan UMKM
15
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
16
Usaha Mikro dan Kecil
17
Ketersediaan Survey Kebutuhan 9 Bahan Pokok
18
Persentase koperasi aktif
19 3.3
3.4
4 Meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana publik dan penyediaan kebutuhan prasarana sarana sosial dasar masyarakat
4.1
Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan
3.3.1
Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan
3.4.1
Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat
4.1.1
Pertumbuhan koperasi
Peningkatan dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan
1
Jenis, kelas, dan jumlah restoran
2
Kunjungan wisata
3
Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
Peningkatan dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan
1
Rasio penduduk yang bekerja
2
Angka partisipasi angkatan kerja
3
Pencari kerja yang ditempatkan
4
Keselamatan dan perlindungan
5
Partisipasi angkatan kerja perempuan
6
Rasio daya serap tenaga kerja
7
Tingkat pengangguran terbuka
1
Jalan :
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum
a Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik b Panjang jalan dilalui Roda 4 c Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) d Jumlah jembatan dalam kondisi baik (buah) e Drainase dalam kondisi baik (%) f Panjang turap/talud/bronjong dalam kondisi baik g Jalan dan jembatan pedesaan dalam kondisi baik (%) h Pasar desa dalam kondisi baik (%) 2
Penataan Ruang:
a Ketaatan RTRW (%) b Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (ha) c Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB d Revisi rencana tata ruang e Penerapan dan pengembangan sistem informasi geografis (macam) 3
Cipta Karya (Penyediaan Sanitasi): a Persentase penduduk yang terlayanani sistem air limbah yang memadai b Persentase pengurangan sampah di perkotaan c Persentase pengangkutan sampah d Persentase pengoprasian TPA e Luas Wilayah perkotaan f Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
4
Jasa Kontruksi : a Persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi tingkat kab/kota pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) b Persentase tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah syarat lengkap c Luas wilayah produktif d Luas wilayah industri e Luas wilayah kekeringan f Persentase jumlah izin IMB yang diterbitkan g Rasio Jaringan Irigasi %) h Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (ha) i Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (ha) j Persentase air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari k Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
l Luas Wilayah Kebanjiran (ha) 4.1.2
Terwujudnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum
1
Cipta Karya : a Persentase penduduk yang terlayanani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun b Persentase jumlah izin IMB yang diterbitkan c Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
4.1.3 Terwujudnya pengelolaan persampahan
4.1.4 Terpenuhinya kebutuhan layanan perhubungan
4.2
Mewujudkan kualitas prasarana, 4.2.1 sarana dan utilitas umum
Terwujudnya prasarana sarana, utilitas umum kebutuhan air bersih, dan sanitasi
1
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
2
Pencemaran status mutu air
3
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
4
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
1
Rasio ijin trayek
2
Angkutan darat
3
Jumlah arus penumpang angkutan umum
4
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
5
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
6
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
7
Jumlah pemeliharaan marka Jalan
8
Jumlah pemeliharaan traffic light
9
Jumlah Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
10
Pemasangan perlengkapan jalan
11
Jumlah kendaraan bermotor wajib uji
12
Kepemilikan KIR angkutan umum
13
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
1
Jumlah bangunan yang dibangun di kawasan peruntukan
2
Jumlah luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya
3
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
4.2.2 Terwujudnya prasarana, sarana, utilitas umum kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman
4.2.3 Terpenuhinya kebutuhan ruang terbuka hijau
4
Rasio rumah layak huni
5
Rasio permukiman layak huni
6
Persentase keluarga yang telah mempunyai rumah sendiri
7
Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (Unit rumah tangga)
8
Jumlah Masyarakat yang TIDAK terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (Unit rumah tangga)
9
Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari)(Unit rumah tangga)
10
Jumlah Masyarakat yang TIDAK terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari)(Unit rumah tangga)
11
Persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan
12
Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (Unit rumah tangga)
13
Jumlah Masyarakat yang TIDAK memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (Unit rumah tangga)
14
Saluran pembuangan air limbah rumah tangga TERPISAH dengan saluran drainase lingkungan (%)
15
Saluran pembuangan air limbah rumah tangga TERCAMPUR dengan saluran drainase lingkungan (%)
1
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
2
Rasio ketersediaan daya listrik
3
Rumah tangga pengguna listrik
4
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
1
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
2
Jumlah penataan taman kota
3
Luasan hutan kota (ha)
Terpenuhinya kebutuhan ruang terbuka hijau
5 Meningkatkan kapasitas 5.2 pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah
Meningkatkan mutu dan kualitas 5.2.1 lingkungan hidup
Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup
5.2.2 Meningkatnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
5.2
Mewujudkan pengurangan resiko 5.2.1 bencana
Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana
5.2.2 Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana berbasis mitigasi bencana
6 Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Beakhlak dan Berkepribadian
6.1
Menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat
6.1.1
Terwujudnya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat
4
Panjang trotoar kota/kecamatan
1
Pencemaran status mutu air (jenis)
2
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
3
Luasan hutan (Ha)
4
Luas lahan penghijauan baru (ha)
5
Pemeliharaan penghijauan (Ha)
1
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
2
Luas Lahan yang Ditambang (Ha)
3
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (Ha)
4
Luas wilayah kebanjiran (ha)
5
Luas wilayah kekeringan ; (Ha)
1
Cakupan kawasan rawan bencana
2
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
3
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (7 menit/15 km)
4
Desa Tangguh Bencana (desa)
5
Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
6
Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
1
Ketaatan RTRW (%)
2
Persentase kantor pemerintah yang telah melengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum berbasis mitigasi bencana (%)
3
Cakupan pengawasan dan pengendalian kelaikan kondisi fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum berbasis bencana skala kabupaten (ds/kel)
1
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota
Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Beakhlak dan Berkepribadian 2
Jumlah LSM/Ormas/OKP
3
Pembinaan Jumlah LSM/Ormas
4
6.1.2
Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah (Perda)
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5
Angka kriminalitas
6
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
7
Rasio RT terhadap total jumlah KK
8
Rasio RW terhadap total jumlah KK
9
Rata-rata jumlah binaan lembaga pemberdayaan masyarakat
10
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
11
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
12
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
13
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
14
Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
15
Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
16
Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
1
Cakupan pencegahan konflik sosial/sara di daerah
2
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kab/kota
4
Rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk
5
Jumlah Demo
6
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
6.2
Meningkatkan keimanan dan 6.2.1 ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
Terwujudnya akhlak yang mulia
6.2.2 Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama
6.3
Menjamin keberadaan budaya
6.3.1
Terwujudnya pelestarian serta pengembangan budaya
6.3.2 Terwujudnya pengembangan nilai-nilai budaya
7 Meningkatkan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
7.1
Meningkatkan pemberdayaan 7.1.1 perempuan dalam pembangunan
Peningkatan kapasitas perempuan
7.1.2 Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
7.2
Mewujudkan perlindungan anak
7.2.1
Peningkatan pemenuhan hak anak
7.2.2 Terwujudnya lingkungan Layak anak
8 Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik
8.1
Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas
8.1.1
Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat
1
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
2
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
1
Jumlah Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama
1
Jumlah kerjasama antar daerah
2
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
3
Jumlah museum/taman budaya
1
Jumlah jenis kesenian
2
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
3
Jumlah gedung kesenian
4
(Fasilitasi Dewan Kesenian, Dewan Bahasa Jawi)
1
Indeks Pembangunan Gender
2
Rasio Perempuan Korban Kekerasan
3
Persentase KB Aktif
4
Indeks pemberdayaan Gender
1
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
2
Penurunan laju pertumbuhan penduduk
3
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
4
PKK Aktif
1
Cakupan lembaga yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif anak (PPRA)
2
Cakupan Kepemilikan Data Gender dan Anak berdasar sektoral
1
Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus
2
Jumlah Posyandu aktif
1
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah
Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas
Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat
8.1.2
8.2 Tersedianya sarana dan 8.2.1 prasarana pelayanan publik yang memadai dan berkualitas
Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan berkualitas
2
Penyelesaian izin lokasi
3
Lama proses perijinan
4
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
5
Indeks Peduli HAM
6
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
7
Jumlah bayi berakte kelahiran
8
Jml Akte Pernikahan per tahun
9
Kepemilikan KTP
10
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
11
SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
1
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2
Jumlah organisasi perangkat daerah dan LSN yang telah dievaluasi
3
Skor laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)
4
Skor penilaian LPPD dari Timnas Kemendagri
5
Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti
6
Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman, ketertiban yang direspon kurang dari satu jam setelah laporan/informasi diterima
1
Gedung Kantor Pemerintah dalam kondisi baik (aset) (%)
2
Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik (%)
3
Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan dalam kondisi baik (%)
4
Kantor Pemerintahan desa/kelurahan dalam kondisi baik (%)
