TABEL 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun

TABEL 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018 Misi ke - 1 Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan No

1

Tujuan

Pemerataan layanan pendidikan menuju masyarakat yang cerdas.

Sasaran

Indikator Sasaran

1.1 Meningkatnya daya saing (ilmu dan 1.1.1 Angka Melek Huruf pengetahuan) masyarakat. 1.1.2 Angka Rata-rata Lama sekolah (SD sampai dengan Perguruan Tinggi)

Target (2018)

97.65%

Strategi

-

12 tahun

-

2

Pemerataan layanan kesehatan menuju masyarakat yang sehat.

2.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

2.1.1 Angka Usia Harapan Hidup 2.1.2 Angka kelangsungan hidup bayi 2.1.3 Persentase balita gizi buruk

2.1.4 Penghargaan Kota Sehat

75 tahun 990

Pemberian motivasi kepada anak untuk terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Pengembangan sarana pendidikan dan informasi.

-

Pendirian Perguruan Tinggi Negeri Parepare

Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat Parepare.

Program Prioritas Pembangunan

Program Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan

Penghapusan biaya-biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa/orang tua siswa (Usia Dini s/d SMA).

-

-

Kebijakan Umum

-

-

Peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan berkualitas serta kemudahan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi.

Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan berkualitas beserta sarana penunjang kesehatan.

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Capaian Kinerja Kondisi Awal (Tahun Kondisi Akhir 2012/2013) (Tahun 2018)

Bidang Urusan

SKPD PENANGGUNG JAWAB

1

Program Pendidikan Anak Usia Dini

-

Persentase Capaian APK PAUD

47.11%

75,82%

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

-

Persentase capaian APM SD dan SMP

75.65%

90.00%

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

3

Program Pendidikan Menengah

-

Persentase Capaian APM SMA/SMK

66.58%

71.00%

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

4

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

-

Persentase jumlah angkutan umum dan barang yang layak

54%

95%

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

5

Program Perencanaan Sosial Budaya

-

Jumlah rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan

60%

100%

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BAPPEDA

6

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

-

Persentase PNS yang berkualifikasi Sarjana (S1,S2 dan S3)

62.85%

67.15%

OTONOMI DAERAH

BKDD

7

Program Kesejahteraan Rakyat

-

Persentase penanganan urusan sosial keagamaan

100%

100%

OTONOMI DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

8.

Program Pendidikan Non Formal

-

Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

97.40%

97.65%

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

-

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat

100%

100%

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

-

Persentase pasien yang terlayani di RSU

99.97%

100%

KESEHATAN

RS. A. MAKKASAU

Program Gratis Dari Lahir Hingga Akhir Hayat 1.

Program Upaya Kesehatan

0.02%

2.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

-

Persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar RS Type B

50%

100%

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

Wistara 8 (8 Tatanan)

3.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

-

Persentase penanganan kasus gizi buruk pada balita dan Bumil KEK (Kekurangan Energi Kalori)

100%

100%

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

4.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

-

Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat (tempat pengolahan makanan)

69%

90%

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

5.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

-

Persentase ketersediaan jenis obat generik dan obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar

100%

100%

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

6.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

-

Cakupan penyebarluasan informasi kesehatan

100%

100%

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

7.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

-

Rasio kasus penyakit menular per 1.000 penduduk (14.174 kasus)

106,15 kasus

77,68 kasus

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

8.

Program Keluarga Berencana

-

Jumlah Peserta KB Aktif

19.067 orang

19.990 orang

KB DAN KELUARGA BADAN KB DAN PP SEJAHTERA

Misi ke - 2 Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan Capaian Kinerja No 1

Tujuan Akselarasi pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkesinambungan.

Sasaran 1.1 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Indikator Sasaran 1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 1.1.2 Pendapatan per kapita 1.1.3 Tingkat kemiskinan 1.1.4 Penduduk diatas garis kemiskinan 1.1.5 Tingkat partisipasi angkatan kerja 1.1.6 Tingkat pengangguran terbuka

2

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

2.1 Meningkatnya ketersediaan pangan 2.1.1 Ketersediaan pangan utama utama dengan harga terjangkau.

Target (2018) 8,5% - 9,0%

Strategi -

Peningkatan nilai tambah hasil kegiatan perekonomian daerah.

Kebijakan Umum -

± Rp. 27.167.266,-

Pengembangan kawasan strategis kota yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Program Prioritas Pembangunan 1.


Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah

-

Jumlah rekomendasi pengembangan sarana perekonomian daerah

2.

Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah

-

Jumlah pelaku usaha daerah dan usahausaha yang ada didaerah yang mendapat pembinaan

3.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

-

4.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

5.

Kondisi Awal Kondisi Akhir (Tahun 2012/2013) (Tahun 2018) 0 rekomendasi 5 rekomendasi

Bidang Urusan OTODA

SKPD PENANGGUNG JAWAB SETDAKO (Bag. Ekonomi)

OTODA

SETDAKO (Bag. Ekonomi)

20 pelaku usaha

370 pelaku usaha

Jumlah UKM yang mendapat pendampingan

100 UKM

300 UKM

KOPERASI DAN UKM DISPERINDAGKOP & UKM

-

Jumlah UKM yang mendapat pembinaan (pelatihan & bantuan )

98 UKM

234 UKM


Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

-

Persentase usaha ekonomi lokal yang berbasis klaster

0%

100%


6.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

-

Persentase koperasi aktif

52.94%

64.76%


7.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

-

Jumlah kerjasama antara perusahaan PMDN dan UKM

0 Kerjasama

6 Kerjasama

PENANAMAN MODAL

BAPPEDA/ PDKPM

8.

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

-

Jumlah perusahaan PMDN yang disetujui

0 PMDN

4 PMDN

PENANAMAN MODAL

BAPPEDA/ PDKPM

9.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

-

Persentase kelompok tani nelayan yang dibina (100 klp)

0%

40%

PERTANIAN

DINAS PKPK

10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

-

Jumlah produksi hasil peternakan

1143,17 ton

1.262 ton

PETERNAKAN

DINAS PKPK

11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

-

Cakupan bina kelompok nelayan

49.32%

74.12%

PERIKANAN DAN KELAUTAN

DINAS PKPK

12. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

-

Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (SPM)

78.54%

85.53%

KETENAGAKERJAAN

DINAS TENAGA KERJA

13. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

-

Jumlah kesempatan kerja yang tersedia

800 kesempatan kerja


KETENAGAKERJAAN

DINAS TENAGA KERJA

14. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

-

Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

50.07%

59.96%

KETENAGAKERJAAN

DINAS TENAGA KERJA

3,0% - 4,0% 96,0% - 97,0%

68.50%

3,5%

226,41 kg/tahun/ perkapita

-

Intensifikasi dan divesifikasi bahan pangan utama

-

Stabilitas kecukupan dan harga bahan pangan utama.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga dengan 1.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

-

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun

29.097 ton/tahun

31.968 ton/tahun

KETAHANAN PANGAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN

2.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

-

Jumlah ketersedian Tanaman pangan pertanian/ perkebunan

6.620 Ton

7.620 ton

PERTANIAN

DINAS PKPK

3.

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

-

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

5,83 ton/ha

6,11 ton/ha

PERTANIAN

DINAS PKPK

4.

Program pengembangan budidaya perikanan

-

Jumlah hasil produksi budidaya perikanan

96,70 ton

99 ton

PERIKANAN

DINAS PKPK

5.

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

-

Cakupan pengawasan produksi ikan (PPI)

83.39%

88.77%

PERIKANAN

DINAS PKPK

6.

Peningkatan Efesisensi Perdagangan Dalam Negeri

-

Persentase sarana distribusi produk yang aktif (7 sarana distribusi/pasar)

57%

100%

PERDAGANGAN

DISPERINDAGKOP

Misi ke - 3 Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup Capaian Kinerja No

Tujuan

1

Akselarasi pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berbasis pada rencana tata ruang wilayah dan perubahan lingkungan hidup.

Sasaran 1.1 Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Indikator Sasaran 1.1.1 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Target (2018)

Strategi

90%

Pengembangan infrastruktur kawasan budidaya kota

-

1.3 Meningkatnya ketersediaan air bersih.

1.3.1 Kapasitas produksi air

1.4 Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup.

1.4.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau (20% Publik + 10% Privat)



Kondisi Awal (Tahun 2012/2013)

Kondisi Akhir (Tahun 2018)

Bidang Urusan


± 95%

1.2 Meningkatnya fasilitas infrastruktur 1.2.1 Drainase dalam kondisi baik

Kebijakan Umum

Peningkatan penataan infrastruktur kawasan budidaya kota yang didukung dengan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan dan pengendalian lingkungan hidup.

1.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

-

Panjang jalan dilalui roda 4 per 1.000 penduduk

2,458 km/1000

2,627 km/1000

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU

2.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

-

Rasio Panjang Irigasi (Panjang irigasi sekunder dan tersier)

79,98 m/Ha

99,50 m/Ha

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU

3.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

-

Jumlah sarana dan prasarana terbangun

10 unit

12 unit

PERHUBUNGAN

DINAS

4.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

-

Jumlah destinasi wisata

1 kawasan

11 kawasan

PARIWISATA

DINAS OPP

5.

Program Perencanaan Tata Ruang

-

Persentase ketersediaan Jenis Dokumen Perencanaan Tata Ruang

33%

100%

PENATAAN RUANG

DINAS TATA RUANG

-

Jumlah rekomendasi bidang perencanaan tata ruang yang terimplementasikan

100%

100%

81.82%

93.33%

PENATAAN RUANG

BAPPEDA

BAPPEDA

6.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-

Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang terimplementasikan

7.

Program Peningkatan Kawasan Perkotaan

-

Panjang jalan lingkungan per 1.000 penduduk

53,76 m/1.000 penduduk

298,73 m/1.000 penduduk

PERUMAHAN

DINAS TATA RUANG

8

Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Permukiman

-

Rasio bangunan ber- IMB per 100 bangunan

30,70 BG berIMB/100 BG


PENATAAN RUANG

DINAS TATA RUANG

9

Program Pengembangan Perumahan

-

Rasio rumah layak huni (RLH) per 1.000 penduduk

220,29 RLH/1.000 penduduk


PERUMAHAN

DINAS TATA RUANG

59.72%

69.48%

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU

LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KEBERSIHAN BLHD

317,99 ltr/detik

-

Peningkatan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam dan Mineral

10

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah/sanitasi

-

Persentase rumah tangga pengguna air bersih

30%

-

Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau

11

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

-

Luas RTH yang dikelola (Taman yang dikelola) Luas RTH yang dikelola

3,75 Ha

4,75 Ha

100,36 Ha

106,8 Ha

12

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

-

Volume sampah yang ditangani/ dikelola

173.010 m3

113.150 m3

LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KEBERSIHAN

13

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

-

Cakupan pengendalian lokasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

100%

100%

LINGKUNGAN HIDUP

BLHD

14

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

-

Cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya air

100%

100%

LINGKUNGAN HIDUP

BLHD

15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

-

Jumlah luas potensi hutan rakyat

540 Ha

565 Ha

KEHUTANAN

DINAS PKPK

-

Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

41.67%

71.43%

KEHUTANAN

DINAS PKPK

16. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan

Misi ke - 4 Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat No 1

Tujuan Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Sasaran 1.1 Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan

Indikator Sasaran 1.1.1 Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk

1.2.1 Penegakan PERDA

Target (2018) 0 Kasus

Strategi -

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum (peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah).

Kebijakan Umum -

Penyebarluasan informasi produk-produk hukum kepada masyarakat

100%


Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

3.1.1 Penilaian LPPD

Sangat Baik

3.1.2 Laporan Kinerja Keuangan Daerah

WTP

3.1.3 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

100%

-

Peningkatan keahlian dan profesionalisme aparatur

-

-

-

3

Mewujudkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

2.2 Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

2.2.1 Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

90%

3.1 Meningkatnya kesetaraan gender.

2.1.1 Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah

60%

-

-

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyusunan proses pembangunan.

Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan anak serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

-

-

Pembinaan dan pengawasan aparat pemerintah daerah.

Penataan Sistem pengelolaan keuangan dan layanan informasi pembangunan.

Meningkatkan keterbukaan dan layanan informasi pembangunan.

Pembinaan kelembagaan dan kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Pemberdayaan perempuan dan anak serta peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.

Capaian Kinerja Kondisi Awal (Tahun Kondisi Akhir 2012/2013) (Tahun 2018) 100% 100%

Bidang Urusan KESATUAN BANGSA DAN POLTIK DALAM NEGERI

SKPD PENANGGUNG JAWAB BADAN KESBANGPOL

1

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

-

Persentase aduan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang direspon

2

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

-

Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

46.15%

100%

-

Persentase penanganan potensi kasus Kantribmas dan tindak kriminal

100%

100%

-

Jumlah Imam Masjid, Imam Rawatib, Bilal (Muazzim) dan Petugas Kebersihan Masjid yang mendapat insentif

1.286 orang

1.501 orang

OTONOMI DAERAH

KANTOR KECAMATAN

-

Persentase penanganan kasus hukum aduan masyarakat

0%

100%

OTONOMI DAERAH

SETDAKO (BAG. HUKUM)

3

2


Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

KESATUAN BANGSA KANTOR SATPOL DAN POLTIK DALAM PP NEGERI BADAN KESBANGPOL

4

Program Pendidikan Politik Masyarakat

-

Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

1 Kegiatan

3 Kegiatan

KESATUAN BANGSA DAN POLTIK DALAM NEGERI

BADAN KESBANGPOL

1

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

-

Jumlah Dokumen penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemda

3 dokumen

3 dokumen

OTONOMI DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

75%

100%

-

Persentase tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan

100%

100%

-

2


-


98%

100%

OTONOMI DAERAH

BKDD

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

Persentase pejabat eselon yang memenuhi syarat kompetensi

60%

100%

OTONOMI DAERAH

BKDD

3

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah

-

Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD

20.68%

31.91%

OTONOMI DAERAH

DISPENDA

-

Persentase penyerapan APBD

92.05%

97%

OTONOMI DAERAH

SETDAKO (BAG. KEUANGAN)

-

Persentase kesesuaian nilai aset

50.35%

100%

OTONOMI DAERAH

SETDAKO (BAG.ASSET)

425 publikasi

550 publikasi

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

DINAS KOMINFO

4

Program Kerjasama Informasi Media Massa

-

Jumlah publikasi layanan informasi masyarakat

-

Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Media Massa

-

Persentase pengembangan komunikasi dan informasi media massa.

73%

100%


DINAS KOMINFO

-

Program Penataan Administrasi Kependudukan

-

Rata-rata persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan akta capil

68.42%

75.51%

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

-

Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang terimplementasikan

100%

100%


BAPPEDA

1

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

-

Jumlah Kelembagaan Gender dan Anak yang dibina

100%

100%

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

BADAN KB DAN PP

No

Tujuan Mewujudkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Sasaran Meningkatnya kesetaraan gender. Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan

Indikator Sasaran Persentase partisipasi perempuan dilembaga Angka Kriminalitas per 10.000 pemerintah penduduk

Target (2018)

Strategi -

-

3.2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

2.3.1 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

0.10%

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum (peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah). Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan anak serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan Umum -

-

Program Prioritas Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anakdan Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan


Indikator Kinerja Program (Outcome) Jumlah Kelembagaan Gender dan Anak yang dibina aduan keamanan dan Persentase kenyamanan lingkungan yang direspon


SKPD Bidang Urusan PENANGGUNG PEMBERDAYAAN BADAN KB DAN PP JAWAB PEREMPUAN & KESATUAN BANGSA BADAN PERLINDUNGAN DAN POLTIK DALAM KESBANGPOL ANAK NEGERI

2

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

-

Rata-rata persentase partisipasi perempuan di lembaga( pemerintah dan swasta)

46.01%

48.31%


BADAN KB DAN PP

3

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

-

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

59.81%

75.36%


BADAN KB DAN PP


Misi ke - 5 Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik No 1

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan masyarakat 1.1 Terjaganya kerukunan antar umat parepare yang menjunjung tinggi beragama nilai-nilai agama dan budaya.

1.2 Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat.

Indikator Sasaran 1.1.1 Kasus SARA

1.2.1 Jumlah objek seni dan budaya lokal yang terpelihara


................

Strategi -

-

Peningkatan kualitas kehidupan beragama

Pelestarian nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

Kebijakan Umum -

-

Pembinaan mental spritual keagamaan masyarakat.

Mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budaya lokal masyarakat.



Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (Tahun 2012/2013) (Tahun 2018) 100% 100%

Bidang Urusan OTONOMI DAERAH

SKPD PENANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT DAERAH

1


-


2

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

-

Persentase forum kemitraan wawasan kebangsaan yang dibina

100%

100%


BADAN KESBANGPOL

3.

Program pengembangan wawasan kebangsaan

-

Jumlah organisasi yang diberikan pemahaman wawasan kebangsaan

4.25%

75.17%


BADAN KESBANGPOL

1.

Program Pengembangan Kemitraan

-

Jumlah kemitraan kepariwisataan (seni dan budaya)

5 klp

27 klp

PARIWISATA

DINAS OPP

2.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

-

Jumlah kekayaan budaya yang dikelola (24 kekayaan budaya)

0 budaya

16 budaya

KEBUDAYAAN

DINAS OPP

MATRIKS 7.2 KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 NO

10 PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Gratis Dari Lahir Hingga Akhir Hayat - Gratis Biaya Persalinan. - Gratis Biaya Kesehatan. - Gratis Biaya Ambulans.

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006


1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pengelolaan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

DINAS KESEHATAN & RSU A. MAKKASAU

-

Pengelolaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

-

Layanan Kesehatan Dasar

-

Layanan Persalinan

-

Kebijakan Call Centre

-

Layanan Ambulance Kegawatdaruratan

-

Layanan Tenaga Medis Kegawatdaruratan

2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - Pelayanan Farmasi -

Gratis Biaya Administrasi Kependudukan (Akte Kelahiran, KK, KTP).

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan

-

Gratis Biaya Nikah.

-

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Nikah

-

Gratis Biaya Pemakaman.

-

Pelayanan Terpadu Penerbitan Akta Kelahiran

-

Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

-

Fasilitas Layanan Pemakaman

-

Gratis Biaya Pendidikan sejak usia dini hingga SMA.

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini -

DINAS KESEHATAN


DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan sarana belajar PAUD

5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun -

Penyediaan Beasiswa SD dan SMP

-

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

-

Program pendukung pendidikan gratis

DINAS PENDIDIKAN

NO


PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 6. Program Pendidikan Menengah -

Penyediaan pendidikan gratis SMA/SMK

-

Pemberian beasiswa kurang mampu

-

Penyelenggaraan BOP SMA/SMK

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan -

Gratis Biaya TV Kabel secara bertahap.

Gratis Biaya Bantuan Hukum.

Fasilitas Layanan Informasi Masyarakat (TV Kabel /Teresstial)

DINAS KOMUNIKASI & INFORMASI

9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat

SEKRETARIAT DAERAH

-

2 -

-

3. -

Program Insentif Peduli Meningkatkan insentif bagi kader pos yandu diikuti pembayaran tepat waktu. Meningkatkan insentif bagi imam masjid rawatib dan bilal (Muazzin). Meningkatkan insentif bagi RT/RW diikuti pembayaran tepat waktu.

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Berpihak Pada Rakyat Menjaga etika pemerintahan dengan menempatkan pemangkujabatan berdasarkan kapasitas dan kompetensi, serta menunjang tinggi nilai profesionalisme.

DINAS PERHUBUNGAN

Penyediaan Transportasi Sekolah Gratis

8. Program Kerjasama Informasi Media Massa -

-

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN

Penanganan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu

(Bagian Hukum)

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

DINAS KESEHATAN

-

Pembinaan Posyandu

2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat -

Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat Tingkat RT/RW (Pemberian insentif bagi imam masjid rawatib dan bilal (Muazzin) & insentif bagi RT/RW)

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur -

KECAMATAN SE KOTA PAREPARE

BKDD

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Penyelenggaraan Rapat Baperjakat

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD

BKDD

NO


PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 -

-

-

Membangun Parepare dengan memperhatikan kondisi geografis dan rencana tata ruang wilayah yang terdiri atas laut, darat, dan dataran tinggi sebagai potensi untuk menata kawasan pemerintahan, pendidikan, jasa dan niaga.

-

Meraih opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) paling lambat tahun ketiga Merapikan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah.

4. Pendidikan Berkualitas dan Prima - Mendorong tenaga pengajar (SD, SMP, dan SMA) di Parepare

berkualifikasi pendidikan magister (S2).

6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7. Program Peningkatan Kawasan Perkotaan

BAPPEDA DAN DINAS TATA RUANG BAPPEDA DINAS TATA RUANG

Peduli Lorong

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah


BADAN KB DAN PP

Pelatihan Penganggaran Responsif Gender Worshop penyusunan Data Gender dan Anak

5. Program Perencanaan Tata Ruang

-

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

3. Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

-


SEKRETARIAT DAERAH

BKDD

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (tenaga pengajar (SD, SMP, dan SMA) di Parepare berkualifikasi pendidikan magister (S2)

-

Memberikan reward bagi setiap siswa/pelajar yang berprestasi berupa beasiswa dan kesempatan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

-

Memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S2 (bagi mahasiswa S1) dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (bagi mahasiswa S2) berprestasi dengan IPK minimal 3,5. Menyediakan bantuan penyelesaian skripsi bagi mahasiswa S1 negeri dan swasta.

2. Program Kesejahteraan Rakyat - Bantuan penyelesaian skripsi bagi mahasiswa S1 negeri dan swasta. - Beasiswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S2 (bagi mahasiswa S1) dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (bagi mahasiswa S2)

SETDAKO (Bagian Kesra)

NO



-

Mendorong tenaga pengajar perguruan tinggi di Parepare berkualifikasi pendidikan magister (S2).

-

Mendorong tenaga pengajar perguruan tinggi di Parepare berkualifikasi pendidikan doktor (S3).

-

Merintis Pendirian Universitas BJ. Habibie dan menyiapkan penguatan jaringan lembaga perguruan tinggi luar negeri untuk Universitas BJ. Habibie.

3. Program Perencanaan Sosial Budaya - Fasilitasi Perencanaan Pendirian Pendidikan Tinggi

-

Menjadikan Kota Parepare sebagai kota cyber sebagai bentuk kota yang punya daya saing.

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


BAPPEDA


5. Program Kesehatan Dengan Pelayanan Prima -

Menjamin persamaan hak warga dalam mendapatkan pelayanan tindakan medis.

-

Menyediakan sarana ambulans dan tenaga medis dalam menjemput warga masyarakat yang butuh pertolongan medis dalam kondisi darurat secara cuma-cuma.

-

Meningkatkan status RSU Andi Makkasau Parepare menjadi rumah sakit tipe B Plus dalam menunjang pelayanan kesehatan secara prima.

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyelenggaraan Layanan Call Center 112 - Penyelenggaraan Layanan Ambulance

DINAS KESEHATAN

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Peningkatan gizi keluarga, Institusi dan Keluarga - Pengembangan Kecamatan Bebas Rawan Gizi

DINAS KESEHATAN

3. -

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyelenggaraan Kota Sehat Penyehatan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Pengadaan sarana dan prasarana alat, bahan dan reagens pendukung kegiatan penyehatan lingkungan

DINAS KESEHATAN

4. -

Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengadaan alat-alat kesehatan Pengadaan incenerator Rumah Sakit Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan UGD

RSU A. MAKKASAU

NO -


Menjamin ketersediaan tenaga medis yang andal dan dokter ahli dari berbagai disiplin keahlian.



Pengadaan Alat Radiologi Rehabilitasi gedung perawatan interna Pembangunan Gedung ICU Pembangunan Gedung CT-Scan Kerjasama/Pengadaan Dokter Ahli

6. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga dengan Mengendalikan Harga

Kebutuhan Pokok -

Menjamin dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi warga masyarakat dalam segala lingkungan.

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Penanganan daerah rawan pangan (PDRP) - Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) -

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pengembangan desa mandiri pangan

-

Pengadaan lumbung pangan

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

-

Mengendalikan harga kebutuhan pokok dengan operasi pasar dan menggelar pasar murah.

-

Pengembangan pembenihan/pembibitan

-

Pengenbangan penyediaan prasarana dan sarana pertanian

(UKM)

DINAS PKPK

3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

DINAS PKPK

4. Program pengembangan budidaya perikanan

DINAS PKPK

5. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan - Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan

DINAS PKPK

6. Program Peningkatan Efesisensi Perdagangan Dalam Negeri - Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan -

7. Perluasan Lapangan Kerja Dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah


Pengembangan dan distribusi barang/ produk Pelaksanaan Operasional pasar Sembako

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM

NO -


Mendorong tumbuhnya industri jasa dan manufaktur yang padat karya dengan berorientasi pada kelestarian lingkungan.

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Swasta -

-

-

Pembinaan dan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Memfasilitasi pedagang kaki lima (PK-5) dengan memberikan perlindungan 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan kepastian hukum dalam berusaha. - Pembentukan TKPMP pendamping UKM

Menyediakan sarana dan memfasilitasi pemberian bantuan modal kerja bagi tumbuh kembang UKM.

-

Pembinaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta/Perusahaan/ pemerintah

3. -

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Norma Ketenagakerjaan Survai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pemberdayaan LKS Tripartit Daerah

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha daerah dan usahausaha yang ada didaerah - Pengadaan Pusat Informasi Bisnis dan Galeri Produk Lokal

Menciptakan iklim investasi yang sehat dengan didukung regulasi yang mudah dan cepat serta mempunyai kepastian hukum.

DINAS TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA


4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM - Pembentukan BLUD Bantuan Modal


5. Program Peningkatan Efesisensi Perdagangan Dalam Negeri


-

Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan Usaha

-

Penataan & Pemanfaatan Pasar Lakessi UKM, Kuliner dan Pasar Hobby

-

Pemberian kemudahan izin usaha IKM

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah

-

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS TENAGA KERJA

7.

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

SETDAKO (bag. Ekonomi)


NO


PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 8.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS PERINDAGKOP DAN UKM

8. Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Lingkungan Hidup -

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk memenuhi target 30% dari luas wilayah.

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan -

Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan

-

Kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau -

Pemeliharaan

RTH

-

Mencari dan memaksimalkan sumber – sumber air bersih yang baru dengan melibatkan tenaga ahli. Mengkaji dan merancang penerapan teknologi tinggi (high technology) untuk penyediaan sarana air bersih.

DINAS KEBERSIHAN DAN BLHD

Penataan RTH

3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Rehabilitasi tanaman perkebunan - Pengadaan bibit penghijauan lingkungan -

DINAS KEBERSIHAN

4 -

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pengembangan sistem distibusi air minum

-

Sanitasi Lingkungan Pengelolaan air limbah (sambungan rumah)

-

Optimalisasi air bersih Pengembangan sumber air baku

DINAS PKPK

DINAS PEKERJAAN UMUM

9. Mewujudkan Parepare Sebagai Kota Toleransi Antar Umat Beragama -

Menjamin kenyamanan beribadah seluruh umat beragama.

-

Memediasi kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan untuk meningkatkan persatuan antar umat beragama

1. PROGRAM KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN -

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pemernitah Kota

-

Dialog Peningkatan kesadaran Kerukunan Bermasyarakat dan Toleransi Beragama

-

Peningkatan peran tokoh suku/etnis dalam rangka memantapkan kerukunan hidup antar kelompok suku/etnis

BADAN KESBANGPOL

NO



Road show Pemerintah daerah dalam rangka membangun kerukunan umat beragama

2. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN -

Peningkatan Pemahaman Belanegara bagi Generasi Muda dalam rangka meningkatkan semangat jiwa Patriotisme

-

Sosialisasi 4 Pilar kebangsaan bagi pengurus dan anggota organisasi suku dan etnis dalam rangka memantapkan integrasi

-

Strategi penyebarluasan 4 pilar kebangsaan di kalangan majelis taklim

-

Peningkatan pemahaman terhadap nilaiilai luhur budaya bangsa dalam rangka memantapkan rasa cinta tanah air

3. Program Pengembangan Kemitraan -


Pemberian Penghargaan kepada Budayawan dan Seniman

BADAN KESBANGPOL

DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA

10 Optimalisasi Kota Parepare Sebagai Sentra Kawasan Ekonomi Terpadu -

Membangun infrastruktur penunjang kawasan ekonomi terpadu.

-

Menjalin hubungan kerjasama antar daerah, antar pulau, antar provinsi, untuk menggairahkan sektor niaga dan jasa.

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Jalan


2. -


Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan Revitalisasi Pasar Senggol Revitalisasi Parepare Beach Revitalisasi Pasar Ikan Pembangunan Pasar Kuliner Tonrangeng

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha daerah dan usahausaha yang ada didaerah - Percepatan pengadaan Kawasan Industri Kota Parepare dan sekitarnya

5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

SETDAKO (Bagian Ekonomi)

DINAS PERHUBUNGAN DOPP

Misi ke - 2 Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan Capaian Kinerja No 1

Tujuan Akselarasi pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkesinambungan.

Sasaran 1.1 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Indikator Sasaran 1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 1.1.2 Pendapatan per kapita 1.1.3 Tingkat kemiskinan 1.1.4 Penduduk diatas garis kemiskinan 1.1.5 Tingkat partisipasi angkatan kerja 1.1.6 Tingkat pengangguran terbuka

Target (2018) 8,5% - 9,0%

Strategi -

Peningkatan nilai tambah hasil kegiatan perekonomian daerah.

Kebijakan Umum -

± Rp. 27.167.266,-

Pengembangan kawasan strategis kota yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Program Prioritas Pembangunan 1.


Kondisi Awal Kondisi Akhir (Tahun 2012/2013) (Tahun 2018) Jumlah rekomendasi pengembangan sarana 0 rekomendasi 5 rekomendasi perekonomian daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah

-

2.

Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah

-

Jumlah pelaku usaha daerah dan usahausaha yang ada didaerah yang mendapat pembinaan

3.


-

4.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

5.

Bidang Urusan OTODA

SKPD PENANGGUNG JAWAB SETDAKO (Bag. Ekonomi)

20 pelaku usaha

370 pelaku usaha


100 UKM

300 UKM


-

Jumlah UKM yang mendapat pembinaan (pelatihan & bantuan )

98 UKM

234 UKM



-

Persentase usaha ekonomi lokal yang berbasis klaster

0%

100%


6.


-


52.94%

64.76%


7.


-


0 Kerjasama

6 Kerjasama

PENANAMAN MODAL

BAPPEDA/ PDKPM

8.

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

-


0 PMDN

4 PMDN

PENANAMAN MODAL

BAPPEDA/ PDKPM

9.


-


0%

40%

PERTANIAN

DINAS PKPK

10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

-


1143,17 ton

1.262 ton

PETERNAKAN

DINAS PKPK

11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

-


49.32%

74.12%

PERIKANAN DAN KELAUTAN

DINAS PKPK

12. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

-

Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (SPM)

78.54%

85.53%

KETENAGAKERJAAN

DINAS TENAGA KERJA

13. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

-




KETENAGAKERJAAN

DINAS TENAGA KERJA

14. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

-


50.07%

59.96%

KETENAGAKERJAAN

DINAS TENAGA KERJA

3,0% - 4,0%

OTODA


96,0% - 97,0%

68.50%

3,5%

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga dengan 2

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan 2.1 Meningkatnya ketersediaan pangan dasar masyarakat. utama dengan harga terjangkau.

2.1.1 Ketersediaan pangan utama

226,41 kg/tahun/ perkapita

-

Intensifikasi dan divesifikasi bahan pangan utama

-

Stabilitas kecukupan dan harga bahan pangan utama.

1.


-

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun

29.097 ton/tahun

31.968 ton/tahun

KETAHANAN PANGAN


2.


-


6.620 Ton

7.620 ton

PERTANIAN

DINAS PKPK

3.


-


5,83 ton/ha

6,11 ton/ha

PERTANIAN

DINAS PKPK

4.


-


96,70 ton

99 ton

PERIKANAN

DINAS PKPK

5.


-


83.39%

88.77%

PERIKANAN

DINAS PKPK

6.


-

Persentase sarana distribusi produk yang aktif (7 sarana distribusi/pasar)

57%

100%

PERDAGANGAN

DISPERINDAGKOP

Misi ke - 3 Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup Capaian Kinerja No

Tujuan

1

Akselarasi pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berbasis pada rencana tata ruang wilayah dan perubahan lingkungan hidup.

Sasaran

Indikator Sasaran

1.1 Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1.1.1 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1.2 Meningkatnya fasilitas infrastruktur

1.2.1 Drainase dalam kondisi baik

Target (2018)

Strategi

Kebijakan Umum

90%

Pengembangan infrastruktur kawasan budidaya kota

-

1.3.1 Kapasitas produksi air

1.4 Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup.

1.4.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau (20% Publik + 10% Privat)


Kondisi Awal (Tahun 2012/2013)

Kondisi Akhir (Tahun 2018)

Bidang Urusan


± 95%

-

1.3 Meningkatnya ketersediaan air bersih.


Peningkatan penataan infrastruktur kawasan budidaya kota yang didukung dengan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan dan pengendalian lingkungan hidup.

1.


-

Panjang jalan dilalui roda 4 per 1.000 penduduk

2,458 km/1000

2,627 km/1000

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU

2.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

-

Rasio Panjang Irigasi (Panjang irigasi sekunder dan tersier)

79,98 m/Ha

99,50 m/Ha

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU

3.


-

Jumlah sarana dan prasarana terbangun

10 unit

12 unit

PERHUBUNGAN

DINAS

4.


-


1 kawasan

11 kawasan

PARIWISATA

DINAS OPP

5.


-


33%

100%

PENATAAN RUANG

DINAS TATA RUANG

-


100%

100%

81.82%

93.33%

PENATAAN RUANG

BAPPEDA

BAPPEDA

6.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-


7.

Program Peningkatan Kawasan Perkotaan

-



298,73 m/1.000 penduduk

PERUMAHAN

DINAS TATA RUANG

8


-




PENATAAN RUANG

DINAS TATA RUANG

9


-




PERUMAHAN

DINAS TATA RUANG

59.72%

69.48%

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU

LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KEBERSIHAN BLHD

317,99 ltr/detik

-

Peningkatan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam dan Mineral

10

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah/sanitasi

-


30%

-

Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau

11


-

Luas RTH yang dikelola (Taman yang dikelola) Luas RTH yang dikelola

3,75 Ha

4,75 Ha

100,36 Ha

106,8 Ha

12


-

Volume sampah yang ditangani/ dikelola

173.010 m3

113.150 m3

LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KEBERSIHAN

13


-


100%

100%

LINGKUNGAN HIDUP

BLHD

14


-


100%

100%

LINGKUNGAN HIDUP

BLHD

15


-


540 Ha

565 Ha

KEHUTANAN

DINAS PKPK

-


41.67%

71.43%

KEHUTANAN

DINAS PKPK

16. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan

Misi ke - 4 Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat No 1

Tujuan Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Sasaran 1.1 Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan

Indikator Sasaran 1.1.1 Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk

1.2.1 Penegakan PERDA


Strategi -

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum (peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah).

Kebijakan Umum -


100%


Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

3.1.1 Penilaian LPPD

Sangat Baik

3.1.2 Laporan Kinerja Keuangan Daerah

WTP

3.1.3 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

100%

-

Peningkatan keahlian dan profesionalisme aparatur

-

-

-

3

Mewujudkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

2.2 Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

2.2.1 Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

90%

3.1 Meningkatnya kesetaraan gender.

2.1.1 Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah

60%

-

-

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyusunan proses pembangunan.

Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan anak serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

-

-

Pembinaan dan pengawasan aparat pemerintah daerah.

Penataan Sistem pengelolaan keuangan dan layanan informasi pembangunan.

Meningkatkan keterbukaan dan layanan informasi pembangunan.

Pembinaan kelembagaan dan kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan.


Capaian Kinerja Kondisi Awal (Tahun Kondisi Akhir 2012/2013) (Tahun 2018) 100% 100%

Bidang Urusan


-

Persentase aduan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang direspon

2

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

-


46.15%

100%

-


100%

100%

-

Jumlah Imam Masjid, Imam Rawatib, Bilal (Muazzim) dan Petugas Kebersihan Masjid yang mendapat insentif

1.286 orang

1.501 orang

OTONOMI DAERAH

KANTOR KECAMATAN

-


0%

100%

OTONOMI DAERAH

SETDAKO (BAG. HUKUM)

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat


SKPD PENANGGUNG JAWAB BADAN KESBANGPOL

1

3

2


KESATUAN BANGSA KANTOR SATPOL DAN POLTIK DALAM PP NEGERI BADAN KESBANGPOL

4

Program Pendidikan Politik Masyarakat

-

Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

1 Kegiatan

3 Kegiatan


BADAN KESBANGPOL

1

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

-

Jumlah Dokumen penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemda

3 dokumen

3 dokumen

OTONOMI DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

75%

100%

-

Persentase tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan

100%

100%

-

2


-


98%

100%

OTONOMI DAERAH

BKDD

3


-


60%

100%

OTONOMI DAERAH

BKDD

3


-


20.68%

31.91%

OTONOMI DAERAH

DISPENDA

-


92.05%

97%

OTONOMI DAERAH

SETDAKO (BAG. KEUANGAN)

-


50.35%

100%

OTONOMI DAERAH

SETDAKO (BAG.ASSET)

425 publikasi

550 publikasi


DINAS KOMINFO

73%

100%


DINAS KOMINFO

68.42%

75.51%

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL


4


-


-

Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Media Massa

-

Persentase pengembangan komunikasi dan informasi media massa.

-


-

Rata-rata persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan akta capil

-


-

Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang terimplementasikan

100%

100%


BAPPEDA

1

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

-

Jumlah Kelembagaan Gender dan Anak yang dibina

100%

100%


BADAN KB DAN PP

No

Tujuan Mewujudkan pengarusutamaan Menciptakan gender dan perlindungan rasa aman dan anak nyaman bagi masyarakat.

Sasaran Meningkatnya kesetaraan gender. Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan

Indikator Sasaran Persentase partisipasi perempuan Angka Kriminalitas dilembaga pemerintah per 10.000 penduduk

Target (2018)

Strategi -

-

3.2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

2.3.1 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

0.10%

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum (peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah). Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan anak serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan Umum -

-

Program Prioritas Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Program Peningkatan Pengarustamaan Gender Keamanan dan Anakdan Kenyamanan Lingkungan


Indikator Kinerja Program (Outcome) Jumlah Kelembagaan Gender dan Anak Persentase yang dibina aduan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang direspon


SKPD Bidang Urusan PENANGGUNG PEMBERDAYAAN BADAN KB DAN PP JAWAB KESATUAN PEREMPUAN BANGSA & BADAN DAN PERLINDUNGAN POLTIK DALAM KESBANGPOL NEGERI ANAK

2

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

-


46.01%

48.31%


BADAN KB DAN PP

3

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

-


59.81%

75.36%


BADAN KB DAN PP


Misi ke - 5 Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik Capaian Kinerja No

Tujuan

1

Mewujudkan masyarakat parepare yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya.

Sasaran 1.1 Terjaganya kerukunan antar umat beragama

1.2 Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat.

Indikator Sasaran 1.1.1 Kasus SARA

1.2.1 Jumlah objek seni dan budaya lokal yang terpelihara


................

Strategi -

-

Peningkatan kualitas kehidupan beragama

Pelestarian nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

Kebijakan Umum -

-

Pembinaan mental spritual keagamaan masyarakat.

Mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budaya lokal masyarakat.



Kondisi Awal (Tahun 2012/2013) 100%

Kondisi Akhir (Tahun 2018) 100%

1


-


2


-

Persentase forum kemitraan wawasan kebangsaan yang dibina

100%

3.


-

Jumlah organisasi yang diberikan pemahaman wawasan kebangsaan

1.


-

2.


-

Bidang Urusan


OTONOMI DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

100%


BADAN KESBANGPOL

4.25%

75.17%


BADAN KESBANGPOL


5 klp

27 klp

PARIWISATA

DINAS OPP


0 budaya

16 budaya

KEBUDAYAAN

DINAS OPP

MATRIKS 7.2 KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 NO


1. Gratis Dari Lahir Hingga Akhir Hayat - Gratis Biaya Persalinan. - Gratis Biaya Kesehatan. - Gratis Biaya Ambulans.



1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pengelolaan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

DINAS KESEHATAN & RSU A. MAKKASAU

-

Pengelolaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

-

Layanan Kesehatan Dasar

-

Layanan Persalinan

-

Kebijakan Call Centre

-

Layanan Ambulance Kegawatdaruratan

-

Layanan Tenaga Medis Kegawatdaruratan

2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - Pelayanan Farmasi -

Gratis Biaya Administrasi Kependudukan (Akte Kelahiran, KK, KTP).

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan

-

Gratis Biaya Nikah.

-

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Nikah

-

Gratis Biaya Pemakaman.

-

Pelayanan Terpadu Penerbitan Akta Kelahiran

-

Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

-

Fasilitas Layanan Pemakaman

-

Gratis Biaya Pendidikan sejak usia dini hingga SMA.

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini -

DINAS KESEHATAN


DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan sarana belajar PAUD

5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun -

Penyediaan Beasiswa SD dan SMP

-

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

-

Program pendukung pendidikan gratis

DINAS PENDIDIKAN

NO



6. Program Pendidikan Menengah -

Penyediaan pendidikan gratis SMA/SMK

-

Pemberian beasiswa kurang mampu

-

Penyelenggaraan BOP SMA/SMK

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan -

Gratis Biaya TV Kabel secara bertahap.

Gratis Biaya Bantuan Hukum.

-

-

3. -

Program Insentif Peduli Meningkatkan insentif bagi kader pos yandu diikuti pembayaran tepat waktu. Meningkatkan insentif bagi imam masjid rawatib dan bilal (Muazzin). Meningkatkan insentif bagi RT/RW diikuti pembayaran tepat waktu.

DINAS PERHUBUNGAN

Fasilitas Layanan Informasi Masyarakat (TV Kabel /Teresstial)


9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat

SEKRETARIAT DAERAH

-

2

DINAS PENDIDIKAN

Penyediaan Transportasi Sekolah Gratis

8. Program Kerjasama Informasi Media Massa -

-


Penanganan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu

(Bagian Hukum)

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

DINAS KESEHATAN

-

Pembinaan Posyandu

2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat -

Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat Tingkat RT/RW (Pemberian insentif bagi imam masjid rawatib dan bilal (Muazzin) & insentif bagi RT/RW)

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Berpihak Pada Rakyat 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Menjaga etika pemerintahan dengan menempatkan pemangkujabatan berdasarkan kapasitas dan kompetensi, serta menunjang tinggi nilai - Penyusunan rencana pembinaan karir PNS profesionalisme. - Penyelenggaraan Rapat Baperjakat

KECAMATAN SE KOTA PAREPARE

BKDD

NO


PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD -

-

-

Membangun Parepare dengan memperhatikan kondisi geografis dan rencana tata ruang wilayah yang terdiri atas laut, darat, dan dataran tinggi sebagai potensi untuk menata kawasan pemerintahan, pendidikan, jasa dan niaga.

-

Meraih opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) paling lambat tahun ketiga Merapikan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah.

4. Pendidikan Berkualitas dan Prima - Mendorong tenaga pengajar (SD, SMP, dan SMA) di Parepare berkualifikasi

pendidikan magister (S2).

6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7. Program Peningkatan Kawasan Perkotaan

BAPPEDA DAN DINAS TATA RUANG BAPPEDA DINAS TATA RUANG

Peduli Lorong

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah


BADAN KB DAN PP

Pelatihan Penganggaran Responsif Gender Worshop penyusunan Data Gender dan Anak

5. Program Perencanaan Tata Ruang

-

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

3. Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak -

SKPD PENANGGUNG JAWAB BKDD

SEKRETARIAT DAERAH

BKDD

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (tenaga pengajar (SD, SMP, dan SMA) di Parepare berkualifikasi pendidikan magister (S2)

-

Memberikan reward bagi setiap siswa/pelajar yang berprestasi berupa beasiswa dan kesempatan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

-

Memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S2 (bagi mahasiswa S1) dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (bagi mahasiswa S2) berprestasi dengan IPK minimal 3,5.

2. Program Kesejahteraan Rakyat - Bantuan penyelesaian skripsi bagi mahasiswa S1 negeri dan swasta. - Beasiswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S2 (bagi mahasiswa S1) dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (bagi mahasiswa S2)

SETDAKO (Bagian Kesra)

NO




Menyediakan bantuan penyelesaian skripsi bagi mahasiswa S1 negeri dan swasta. -

Mendorong tenaga pengajar perguruan tinggi di Parepare berkualifikasi pendidikan magister (S2).

-

Mendorong tenaga pengajar perguruan tinggi di Parepare berkualifikasi pendidikan doktor (S3).

-

Merintis Pendirian Universitas BJ. Habibie dan menyiapkan penguatan jaringan lembaga perguruan tinggi luar negeri untuk Universitas BJ. Habibie.

3. Program Perencanaan Sosial Budaya - Fasilitasi Perencanaan Pendirian Pendidikan Tinggi

-

Menjadikan Kota Parepare sebagai kota cyber sebagai bentuk kota yang punya daya saing.

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

BAPPEDA


5. Program Kesehatan Dengan Pelayanan Prima -

Menjamin persamaan hak warga dalam mendapatkan pelayanan tindakan medis.

-

Menyediakan sarana ambulans dan tenaga medis dalam menjemput warga masyarakat yang butuh pertolongan medis dalam kondisi darurat secara cuma-cuma.

-


1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyelenggaraan Layanan Call Center 112 - Penyelenggaraan Layanan Ambulance

DINAS KESEHATAN

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Peningkatan gizi keluarga, Institusi dan Keluarga - Pengembangan Kecamatan Bebas Rawan Gizi

DINAS KESEHATAN

3. -

DINAS KESEHATAN

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyelenggaraan Kota Sehat Penyehatan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Pengadaan sarana dan prasarana alat, bahan dan reagens pendukung kegiatan penyehatan lingkungan

4. Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

RSU A. MAKKASAU

NO



-

Menjamin ketersediaan tenaga medis yang andal dan dokter ahli dari berbagai disiplin keahlian.



Pengadaan alat-alat kesehatan Pengadaan incenerator Rumah Sakit Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan UGD Pengadaan Alat Radiologi Rehabilitasi gedung perawatan interna Pembangunan Gedung ICU Pembangunan Gedung CT-Scan Kerjasama/Pengadaan Dokter Ahli

6. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga dengan Mengendalikan Harga

Kebutuhan Pokok -

Menjamin dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi warga masyarakat dalam segala lingkungan.

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Penanganan daerah rawan pangan (PDRP) - Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) -

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pengembangan desa mandiri pangan

-

Pengadaan lumbung pangan

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

-

Mengendalikan harga kebutuhan pokok dengan operasi pasar dan menggelar pasar murah.

-

Pengembangan pembenihan/pembibitan

-

Pengenbangan penyediaan prasarana dan sarana pertanian


DINAS PKPK

3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

DINAS PKPK

4. Program pengembangan budidaya perikanan

DINAS PKPK

5. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan - Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan

DINAS PKPK

6. Program Peningkatan Efesisensi Perdagangan Dalam Negeri - Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan -

Pengembangan dan distribusi barang/ produk Pelaksanaan Operasional pasar Sembako


NO




7. Perluasan Lapangan Kerja Dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah -

(UKM) Mendorong tumbuhnya industri jasa dan manufaktur yang padat karya dengan berorientasi pada kelestarian lingkungan.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Swasta -

-

-

Memfasilitasi pedagang kaki lima (PK-5) dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam berusaha.

Menyediakan sarana dan memfasilitasi pemberian bantuan modal kerja bagi tumbuh kembang UKM.

DINAS TENAGA KERJA

Pembinaan dan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja -

Pembentukan TKPMP pendamping UKM Pembinaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta/Perusahaan/ pemerintah

3. -

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Norma Ketenagakerjaan Survai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pemberdayaan LKS Tripartit Daerah

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha daerah dan usahausaha yang ada didaerah - Pengadaan Pusat Informasi Bisnis dan Galeri Produk Lokal

DINAS TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA


4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM - Pembentukan BLUD Bantuan Modal


5. Program Peningkatan Efesisensi Perdagangan Dalam Negeri


-

Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan Usaha

-

Penataan & Pemanfaatan Pasar Lakessi UKM, Kuliner dan Pasar Hobby

-

Pemberian kemudahan izin usaha IKM

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah

SETDAKO (bag. Ekonomi)

NO -


Menciptakan iklim investasi yang sehat dengan didukung regulasi yang mudah dan cepat serta mempunyai kepastian hukum.

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 7.

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

8.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS PERINDAGKOP DAN UKM DINAS PERINDAGKOP DAN UKM

8. Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Lingkungan Hidup -

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk memenuhi target 30% dari luas wilayah.

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan -

Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan

-

Kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau -

Pemeliharaan RTH Penataan RTH

3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Rehabilitasi tanaman perkebunan - Pengadaan bibit penghijauan lingkungan -

Mencari dan memaksimalkan sumber – sumber air bersih yang baru dengan melibatkan tenaga ahli. Mengkaji dan merancang penerapan teknologi tinggi (high technology) untuk penyediaan sarana air bersih.

4 -

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pengembangan sistem distibusi air minum

-

Sanitasi Lingkungan Pengelolaan air limbah (sambungan rumah)

-

Optimalisasi air bersih Pengembangan sumber air baku

DINAS KEBERSIHAN

DINAS KEBERSIHAN DAN BLHD

DINAS PKPK


9. Mewujudkan Parepare Sebagai Kota Toleransi Antar Umat Beragama -

Menjamin kenyamanan beribadah seluruh umat beragama.

1. PROGRAM KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN -

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pemernitah Kota

BADAN KESBANGPOL

NO


-

Memediasi kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan untuk meningkatkan persatuan antar umat beragama


Dialog Peningkatan kesadaran Kerukunan Bermasyarakat dan Toleransi Beragama

-

Peningkatan peran tokoh suku/etnis dalam rangka memantapkan kerukunan hidup antar kelompok suku/etnis

-

Road show Pemerintah daerah dalam rangka membangun kerukunan umat beragama

2. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN -

Peningkatan Pemahaman Belanegara bagi Generasi Muda dalam rangka meningkatkan semangat jiwa Patriotisme

-

Sosialisasi 4 Pilar kebangsaan bagi pengurus dan anggota organisasi suku dan etnis dalam rangka memantapkan integrasi

-

Strategi penyebarluasan 4 pilar kebangsaan di kalangan majelis taklim

-

Peningkatan pemahaman terhadap nilaiilai luhur budaya bangsa dalam rangka memantapkan rasa cinta tanah air

3. Program Pengembangan Kemitraan -

Pemberian Penghargaan kepada Budayawan dan Seniman


BADAN KESBANGPOL

DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA

10 Optimalisasi Kota Parepare Sebagai Sentra Kawasan Ekonomi Terpadu -

Membangun infrastruktur penunjang kawasan ekonomi terpadu.

-

Menjalin hubungan kerjasama antar daerah, antar pulau, antar provinsi, untuk menggairahkan sektor niaga dan jasa.

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Jalan


2. -


Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan Revitalisasi Pasar Senggol Revitalisasi Parepare Beach Revitalisasi Pasar Ikan Pembangunan Pasar Kuliner Tonrangeng

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha daerah dan usahausaha yang ada didaerah - Percepatan pengadaan Kawasan Industri Kota Parepare dan sekitarnya

SETDAKO (Bagian Ekonomi)

NO



5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS PERHUBUNGAN DOPP

Matriks Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kota Parepare Tahun 2013-2018

Kode Rekening

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan


Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)

(1)

(2)

(3)

(4)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (Tahun 2014)

Tahun-2 (Tahun 2015)



Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

PROGRAM RUTIN PADA SETIAP SKPD

78,625,491,059

56,037,109,700

73,845,713,567

72,176,230,511

SKPD Penanggung Jawab

(18)

75,298,677,637

355,983,222,475

36,575,691,656

156,369,966,389

Semua SKPD

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100%

100

%

25,534,807,731

100

%

27,830,249,600

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur

100%

100

%

48,169,503,228

100

%

21,191,886,600

32,191,515,840

27,997,108,776

27,755,034,920

157,305,049,364

Semua SKPD

03

Program peningkatan disiplin aparatur

1,666,445,000

3,609,412,000

4,132,188,000

4,450,000,600

4,793,190,720

18,651,236,320

Semua SKPD

04

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

58,700,000

68,636,500

85,000,000

90,000,000

90,000,000

392,336,500

Semua SKPD

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase aparat yang memiliki sertifikat kompetensi

1,714,422,600

2,133,925,000

3,989,501,800

4,291,025,160

4,817,302,192

16,946,176,752

Semua SKPD

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cakupan hasil laporan capaian kinerja dan keuangan

6,318,457,150

Semua SKPD

1

100%

100

%

URUSAN WAJIB

1

01

16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Persentase capaian APM SD dan SMP

75.65%

77.65

%

1

01

17

Program Pendidikan Menengah

Persentase Capaian APM SMA/SMK

66.58%

65.87

1

01

18

Program Pendidikan Non Formal

Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

97.40%

97.55

1

01

19

Program Pendidikan Luar Biasa

Rasio guru luar biasa terhadap jumlah murid luar biasa

1

01

20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru menurut kelayakan mengajar

1

01

21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

22

56.96

%

145,900,000

19,394,028,830

79

%

%

11,131,512,870

67

%

390,000,000

97.70

205,905,600

62.66

%

460,490,000

19,920,405,800

82

%

%

11,209,699,000

68.15

%

349,000,000

97.85

1 : 5,75

-

97

%

Kantor Perpustakaan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan

27.240 orang

31,200

orang

Cakupan layanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (161 sekolah)

100%

100

%

-

245,200,000

68.93

%

176,539,000

19,540,000,000

88

%

%

11,500,000,000

69.75

%

400,000,000

98.00

1 : 5,50

63,000,000

292,500,000

%

100

%

1,267,458,150

34,165,416,100

385,000,000

100

1,200,351,500

287,018,988,032

%

100%

%

%

33,176,261,000

51.79

Persentase layanan taman baca masyarakat (4 unit)

100

100

255,426,309,025

47.11%

Dinas Pendidikan

1,166,035,000

34,147,744,475

32,967,510,000

Persentase Capaian APK PAUD

%

%

%

244,340,540,451

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 :6

100

100

32,701,204,800

15

96

1,203,000,000

32,281,472,927

240,332,416,398

01

94.30%

%

%

32,626,746,300

1

1 :6

100

100

186,208,464,315

01

01

PENDIDIKAN

1,481,612,500

1

1


98

%

327,000,000

100

%

292,500,000

32,500

orang

827,799,000

100

%

-

132,220,000

99

DINAS PENDIDIKAN

19,666,000,000

90

%

98,110,434,630

DINAS PENDIDIKAN

%

12,000,000,000

71

%

57,641,211,870

DINAS PENDIDIKAN

%

500,000,000

98.5

%

2,089,000,000

DINAS PENDIDIKAN

278,000,000

DINAS PENDIDIKAN

888,753,800

DINAS PENDIDIKAN

19,590,000,000

90

%

%

11,800,000,000

71

%

450,000,000

98.50

379,700,000

145,442,000

1 :5

99

165,637,138,200 1,362,121,900

194,192,900

%

1,213,326,718,222

%

%

65,000,000

%

75.82

75.82

1 : 5,25

70,000,000

100

1 :5

80,000,000

%

415,670,000

159,986,200

99

%

435,237,000

100

%

20,000,000

100

%

20,000,000

100

%

327,000,000

34,100

orang

359,700,000

35,800

orang

395,670,000

35,800

orang

441,000,000

100

%

485,100,000

100

%

533,610,000

100

%

-

1,850,107,000

40,000,000

DINAS PENDIDIKAN

100

%

435,237,000

35,800

orang

1,810,107,000

KANTOR PERPUSTAKAAN

1,130,000,000

100

%

1,130,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

1

02

1

02

15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

02

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat



100



Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

65,593,369,500

100%


Target

KESEHATAN Persentase ketersediaan jenis obat generik dan obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar


%

2,480,354,700

78,034,299,000

100

%

17,356,967,400

3,261,000,000

84,239,635,500

100

%

22,433,898,000

3,065,400,000

89,907,083,750

100

%

24,614,587,800

3,177,800,000

100,373,086,880

100

%

27,516,046,580

3,380,200,000


(18)

418,147,474,630

100

%

28,452,651,238

14,698,754,700

DINAS KESEHATAN

120,374,151,018

Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat

100%

100

%

6,356,967,400

100

%

10,933,898,000

100

%

12,514,587,800

100

%

13,766,046,580

100

%

15,142,651,238

100

%

58,714,151,018

DINAS KESEHATAN

RSU

Persentase pasien yang terlayani di RSU

99.97%

99,98

%

11,000,000,000

99,98

%

11,500,000,000

99,99

%

12,100,000,000

99,99

%

13,750,000,000

99,99

%

13,310,000,000

99,99

%

61,660,000,000

RSU A. MAKKASAU

1

02

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan penyebarluasan informasi kesehatan

100% (22 Kel)

100

%

656,600,000

100

%

596,600,000

100

%

645,260,000

100

%

709,786,000

100

%

780,764,600

100

%

3,389,010,600

DINAS KESEHATAN

1

02

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase penanganan kasus gizi buruk pada balita dan Bumil KEK (Kekurangan Energi Kalori)

100% (47 kasus)

100

%

160,000,000

100

%

55,000,000

100

%

44,000,000

100

%

48,400,000

100

%

53,240,000

100

%

360,640,000

DINAS KESEHATAN

1

02

21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat (tempat pengolahan makanan)

69%

70

%

30,000,000

75

%

25,000,000

80

%

33,000,000

85

%

36,300,000

90

%

39,930,000

90

%

164,230,000

DINAS KESEHATAN

1

02

22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Rasio kasus penyakit menular per 1.000 penduduk (14.174 kasus)

106,15 kasus/1.000 pddk

99,72

kasus/1.000 pddk

436,395,500

93,68

kasus/1.000 pddk

330,000,000

88,01

kasus/1.000 pddk

400,000,000

82,68

kasus/1.000 pddk

363,000,000

77,68

kasus/1.000 pddk

528,038,555

77,68

kasus/1.000 pddk

2,057,434,055

DINAS KESEHATAN

1

02

25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

Persentase sarana dan prasarana kesehatan

100%

100

%

2,495,959,900

100

%

2,564,000,000

100

%

1,550,000,000

100

%

1,550,000,000

100

%

1,410,000,000

100

%

9,569,959,900

DINAS KESEHATAN

2

02

26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Persentase sarana dan prasarana dan Prasarana Rumah Sakit (RSU) yang sesuai standar RS Type B

50%

60

%

1,964,592,000

70

%

4,572,051,000

80

%

8,472,262,700

90

%

9,249,113,670

100

%

7,145,961,237

100

%

31,403,980,607

RSU A. MAKKASAU

3

02

33

Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah (RSU)

100%

100

%

40,012,500,000

100

%

44,196,750,000

100

%

45,415,125,000

100

%

47,256,637,500

100

%

58,582,301,250

100

%

235,463,313,750

RSU A. MAKKASAU

1

03

1

03

15


1

03

16

Panjang jalan yang memiliki trotoar Program Pembangunan Saluran Drainase / dan drainase/saluran pembuangan Gorong-gorong air

1

03

17

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Persentase pencegahan lokasi rawan longsor

1

03

18

Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Proporsi jalan dalam keadaan baik

Persentase pelayanan Administrasi dan Umum Rumah Sakit

PEKERJAAN UMUM

37,752,226,655 Panjang jalan dilalui roda 4 per 1.000 penduduk

56,694,914,460

49,068,969,864

53,777,181,195

70,294,423,932

267,587,716,106

2,458 km/1000 penduduk

2.432

km/1.000 penduduk

12,053,190,000

2.464

km/1.000 penduduk

7,099,332,000

2.505

km/1.000 penduduk

9,000,000,000

2.578

km/1.000 penduduk

11,000,000,000

2.627

km/1.000 penduduk

20,000,000,000

2.627

km/1.000 penduduk

59,152,522,000

DINAS PU

70.00%

71

%

1,573,750,000

72

%

3,678,200,000

73

%

2,017,620,000

74

%

2,219,382,000

75

%

2,712,500,000

75

%

12,201,452,000

DINAS PU

100%

100

%

337,250,000

100

%

1,175,000,000

100

%

500,000,000

100

%

500,000,000

100

%

1,000,000,000

100

%

3,512,250,000

DINAS PU

66.74%

70

%

5,727,390,300

71.69

%

10,076,390,300

73.2

%

8,278,667,864

73.82

%

8,529,459,195

75.27

%

10,449,923,932

75.27

%

43,061,831,591

DINAS PU

1,408,393,381

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

1

03

24

Program Pengembangan dan pengelolaan Rasio Panjang Irigasi (Panjang Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan irigasi sekunder dan tersier) pengairan lainnya

1

03

27

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1

1

03

03

30

32


03

35




Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

79.98

m/Ha

2,472,222,100

89.12

m/Ha

59.72%

61.17

%

9,467,424,255

63.27

Pengembangan sistem distibusi air minum

3

paket

1,138,408,905

3

Sanitasi Lingkungan

5

paket

1,532,267,100

2,000,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

Pengelolaan air limbah (sambungan rumah)

10

kk

225,000,000

225,000,000

225,000,000

225,000,000

225,000,000

1,125,000,000

Optimalisasi air bersih

11

paket

6,571,748,250

8,000,000,000

6,223,115,000

7,400,340,000

5,000,000,000

33,195,203,250

Pengembangan sumber air baku

-

3,000,000,000

9,000,000,000

12,000,000,000

20,000,000,000

44,000,000,000

Pembangunan MCK

-

-

-

1,400,000,000

1,000,000,000

2,400,000,000

430,000,000

860,000,000

DINAS PU

-

50

%

220,000,000

DINAS PU

207,000,000

20

dok

1,698,800,000

DINAS PU

Program Infrastruktur Perkotaan

Program Perencanaan dan Pendataan

95.22

m/Ha

%

14,049,577,210

65.36

dok

1,150,000,000

3

PNPM

0%

430,000,000

Persentase hidrant yang berfungsi (32 lokasi)

0%

-

25

%

110,000,000

Jenis dokumen teknis perencanaan yang terimplementasi

4 dokumen

526,000,000

4

dok

479,000,000

6

dok

4

4,080,767,000

93.51

m/Ha

%

18,098,115,000

67.43

dok

1,150,000,000

3

dok

4,750,000,000

99.50

m/Ha

%

23,675,340,000

69.48

dok

1,150,000,000

3

(18)

79,98 m/Ha


2,547,414,950



Target

-

50

%

110,000,000

293,800,000

3

dok

193,000,000

3

5,550,000,000

99.50

m/Ha

19,400,404,050

DINAS PU

%

29,375,000,000

69.48

%

94,665,456,465

DINAS PU

dok

1,150,000,000

5,738,408,905

2,000,000,000

8,532,267,100

dok

Prasurvey dan Asistensi Perencanaan

76,000,000

76,000,000

85,000,000

90,000,000

94,000,000

Survey dan Pembuatan Acuan Harga Standar Bahan/Material

28,000,000

28,000,000

3,800,000

43,000,000

48,000,000

Review Dokumen RPIJM

75,000,000

75,000,000

-

-

-

Survey Pemutakhiran Data Base Jalan

45,000,000

-

-

-

-

Standar harga gedung pemerintah

1


-

50,000,000

55,000,000

60,000,000

65,000,000

DED Kawasan Wisata Kuliner Tradisional Tonrangeng

100,000,000

-

-

-

-

Pembuatan DED Akses Jalan Pelabuhan Cappa Ujung ke Kawasan Industri

202,000,000

-

-

Penyusunan Master Plan dan DED Kawasan/Taman Muara Karajae sebelah selatan

-

250,000,000

-

-

-

Penyusunan Master Plan dan DED Embung Lacolling Kel. Lompoe

-

-

150,000,000

-

-

2,500,000,000

-

Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan Revitalisasi Monumen Korban 40.000 jiwa

Jumlah sub kawasan budidaya yang mendapat peningkatan daya guna/fungsi

0

5

sub kawasan

5,045,000,000

5

sub kawasan

15,050,000,000

3

sub kawasan

6,000,000,000

3

sub kawasan

-

16

sub kawasan

28,595,000,000

-

750,000,000

-

-

-

750,000,000

1,350,000,000

1,500,000,000

-

-

-

2,850,000,000

Revitalisasi Hastom

-

750,000,000

-

-

-

750,000,000

Revitalisasi Pintu Gerbang Perbatasan Kota

-

500,000,000

-

-

-

500,000,000

Revitalisasi Jembatan Rujab Walikota

-

200,000,000

-

-

-

200,000,000

300,000,000

-

Revitalisasi Lapangan A. Makkasau

Revitalisasi Lodz Ikan Pasar Labukkang

DINAS PU

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)


Tahun-2 (Tahun 2015) Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

3,195,000,000

Pembangunan Patung Cinta

1

04

-

3,000,000,000

2,000,000,000

-

2.6

Ha

Pembangunan Jalur Pejalan Kaki dan Bersepeda pada Jl.Mattirotasi

-

-

-

500,000,000

-

2000

meter

500,000,000

Revitalisasi Gedung Pemuda

-

2,750,000,000

Rehabilitasi Taman La Mario

-

300,000,000

15

unit

4,220,000,000

Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi

11 unit

-

-

-

-

-

-

-

-

0

paket

43,000,000

DINAS TATA RUANG

193,614,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0.25

%

193,614,000

DINAS TATA RUANG

2,099,000,000

DINAS TATA RUANG

0.25

%

04

xx

Program Peningkatan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Permukiman

Persentase lingkungan pemukiman kumuh

0.28%

1

04

15




1

04

16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase lingkungan pemukiman kumuh

0.28%

1

04

17

Program Pemberdayaan Komunitas Tata Ruang dan Perumahan Permukiman

Jumlah Forum Masyarakat yang diberdayakan

1

04

xx

Program Penataan dan Rehab Lingkungan Persentase lingkungan pemukiman Permukiman Kumuh kumuh

1

04

...... Program Peningkatan Kawasan Perkotaan

1

05

1

05


0.25

%

0

234,10

RLH/ 1.000 pddk

190,000,000

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Bappeda)

-

1,000,000,000 255,79 -

RLH/ 1.000 pddk

0.25

%

148,028,000

DINAS TATA RUANG

74,615,000

DINAS TATA RUANG

455,000,000

0,20

%

675,000,000

0,18

%

700,000,000

0,15

%

500,000,000

0,15

%

2,809,000,000

DINAS TATA RUANG

178,73

m/1.000 pddk

962,500,000

230,46

m/1.000 pddk

298.73

m/1.000 pddk

m/1.000 pddk

8,879,625,000

DINAS TATA RUANG

3,993,750,000

270,000,000


RLH/ 1.000 pddk

Forum

3,655,000,000

Program Pemanfaatan Ruang

-

255,79

23

75,000,000

75,000,000

700,000,000

19,965,000

2,450,504,150

%

RLH/ 1.000 pddk

Forum

m/1.000 pddk

100

248,63

14,246,882,000

23

129,47

100%

209,000,000

3,384,590,000

18,150,000

500,000,000

Persentase ketersediaan peta Analog dan Digital

2,976,900,000

1,000,000,000

Forum

m/1.000 pddk


RLH/ 1.000 pddk

unit

23

79,09

Bappeda

241,28

15

16,500,000


-

1,863,000,000

300,000,000

Forum

%

%

unit

22

0,23

66.67

14

20,000,000

479,000,000

33%

800,000,000

Forum

%

Dinas Tata Ruang

unit

22

0,25


13

-

0.28%


2,000,000,000

4,658,750,000

148,028,000 -

PENATAAN RUANG

17

unit

DINAS PU

43,000,000

227,25

1

05

12

1,363,642,000

Program Peningkatan Perumahan

1

120,000,000

5,000,000,000

unit

RLH/ 1.000 pddk

01

(18)

11


04

16

3,000,000,000

1,000,000,000

1

05

-

3,500,000,000

-


1

2,500,000,000 500,000,000

Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan


1,000,000,000

Pembangunan Kawasan/ Taman Muara KarajaE

PERUMAHAN

15


Rp.

Pembangunan Pasar Kuliner Tonrangeng

xx


(6)

Revitalisasi Pasar Senggol

03


Target

Revitalisasi Parepare Beach

1


4,747,000,000

1,558,750,000

4,156,800,000

942,500,000

261,750,000

1,864,625,000 298.73

4,600,820,000

19,610,124,150

282,925,000

1,832,175,000 DINAS TATA RUANG

66.67

%

80,000,000

66.67

%

192,500,000

66.67

%

211,750,000

100

%

232,925,000

100

%

717,175,000

100

%

190,000,000

100

%

750,000,000

100

%

50,000,000

100

%

50,000,000

100

%

1,115,000,000

BAPPEDA DINAS TATA RUANG

0

0

%

757,214,200

100

%

130,000,000

100

%

88,000,000

100

%

96,800,000

100

%

106,480,000

100

%

1,178,494,200

81.82%

90.91

%

110,078,950

91.67

%

120,000,000

92.31

%

130,000,000

92.86

%

135,600,000

93.33

%

140,000,000

93.33

%

635,678,950

BAPPEDA

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

0



-

-

(18)

1

05

Program Pengembangan Data dan ..... Informasi Penataan Ruang

1

05

.......

1

05

....... Program Peningkatan Pelayanan Perizinan



34,03

BG berIMB/100BG

19,450,000

1

05

....... Program Pemeliharaan Jalan Umum

Rasio titik lampu per panjang jalan kota

15,61 titik lampu/km

16,14

titik lampu/ km

1,488,761,000

1

06


1

06

15

Program Pengembangan Data dan Informasi

Jumlah elemen data bahan perencanaan pembangunan yang tersedia

1

06

18

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1

06

19

Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar

1

06

20

Program peningkatan kapasitas Persentase aparat yang memahami kelembagaan perencanaan pembangunan proses perencanaan daerah

1

06

21


Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terimplementasikan (5 dokumen)

100%

100

1

06

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah rekoemndasi perencanaan bidang ekonomi yang terimplementasikan

60%

1

06

23

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Jumlah rekoemndasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan

1

06

24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Persentase rekomendasi perencanaan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terimplementasikan

1

06

.......

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jumlah dokumen inovasi daerah

1

07

PERHUBUNGAN

07

15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan

100%

100

%

189,000,000

100

%

337,000,000

100

%

363,000,000

100

%

399,300,000

100

%

439,230,000

100

%

1,538,530,000

DISHUB

16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase Rambu dan Apill dalam kondisi baik

77%

85

%

200,000,000

85

%

230,000,000

85

%

198,000,000

85

%

217,800,000

85

%

239,580,000

85

%

885,380,000

DISHUB


Persentase ketersediaan data dan informasi penataan ruang


-

-

175

1 1

07

-

37,13

BG berIMB/100BG

65,000,000

16.35

titik lampu/ km

3,070,000,000

26

35.11

%

55,375,500

Jumlah rekomendasi wilayah perbatasan yang terimplementasikan

0%

0

%

Jumlah laporan perencanaan transportasi perkotaan

100

%

25,000,000

100

%

25,000,000

100

%

375,000,000

40,03

BG berIMB/100BG

71,500,000

42,74

BG berIMB/100BG

128,650,000

45.29

BG berIMB/100BG

186,515,000

45.29

BG berIMB/100BG

451,665,000

DINAS TATA RUANG

19,450,000

DINAS TATA RUANG

15,117,661,000

DINAS TATA RUANG

-

16.48

titik lampu/ km

3,190,000,000

111

%

195,000,000

-

0

%

-

0%

-

1

Laporan

35,000,000

30%

-

100

%

280,000,000

%

1,097,670,750

100

%

1,285,000,000

80

%

242,930,250

83.33

%

60%

75

%

241,146,500

85.71

30%

40

%

422,723,300

60

-

325,000,000

16.53

titik lampu/ km

3,509,000,000

-

16.71

titik lampu/ km

3,859,900,000

16.71

titik lampu/ km

81

2,924,400,000

3,304,700,000

3,424,570,000

14,791,516,300

35.74

%

154,000,000

35.95

%

163,000,000

36.16

%

247,000,000

36.16

%

814,375,500

BAPPEDA

1

rekomendasi

50,000,000

1

rekomendasi

50,000,000

1

rekomendasi

50,000,000

3

rekomendas i

150,000,000

BAPPEDA

-

1

Laporan

45,000,000

-

100

%

80,000,000

BAPPEDA

-

100

%

280,000,000

BAPPEDA

100

%

1,252,900,000

308,000,000

83.33

%

%

595,000,000

87.5

%

330,000,000

60

1 rekomendasi

50,000,000

1,886,367,500

-

82

3,078,000,000

35.58

0

%

-

2,059,846,300

34.78%

100

DINAS TATA RUANG

100

%

1,284,200,000

100

%

1,606,520,000

100

%

6,526,290,750

BAPPEDA

344,000,000

83.33

%

400,500,000

100

%

418,550,000

100

%

1,713,980,250

BAPPEDA

%

795,500,000

87.5

%

761,000,000

100

%

747,500,000

100

%

3,140,146,500

BAPPEDA

%

275,000,000

100

%

345,000,000

100

%

295,000,000

100

%

1,667,723,300

BAPPEDA

1 rekomendasi

53,000,000

2 rekomendasi

256,000,000

1 rekomendasi

60,000,000

419,000,000

BAPPEDA

3,436,726,500

5,475,000,000

5,772,000,000

5 ekomendasi

4,332,924,972

19,016,651,472

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

1

07

17

Persentase jumlah angkutan umum Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan barang yang layak

1

07

18


1

07

19

1

07

1 1





Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

57

%

Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi

10 unit

10

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah rambu yang berfungsi

40 unit

20

Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar

60%

08

LINGKUNGAN HIDUP

08

15


215,000,000

67

%

2,016,000,000

78

%

1,859,000,000

85

%

2,044,900,000

95

%

unit

-

10

unit

-

11

unit

2,000,000,000

12

unit

2,000,000,000

12

60

unit

1,282,367,500

80

unit

763,726,500

120

unit

900,000,000

140

unit

990,000,000

60

%

-

80

%

90,000,000

90

%

155,000,000

100

%

120,000,000

5,837,319,100

7,147,173,600

3,661,035,500 Persentase Penanganan Sampah


Target

54%

Dinas Kebersihan


12,589,012,960

4,406,230,000

(18)

2,249,390,000

95

%

8,169,290,000

DISHUB

unit

-

12

unit

4,000,000,000

DISHUB

180

unit

1,089,724,972

180

unit

3,743,451,472

DISHUB

100

%

315,000,000

100

%

680,000,000

DISHUB

8,435,414,256

7,610,000,000


8,072,320,682

4,690,000,000

42,081,240,598

4,150,000,000

24,517,265,500 DINAS KEBERSIHAN

93.12%

93.43

%

3,572,250,000

93.65

%

4,316,230,000

93.85

%

7,460,000,000

94.04

%

4,540,000,000

94.22

%

4,000,000,000

94.22

%

23,888,480,000

BLHD

Jumlah sampah anorganik dan organik yang terolah

25,83 m3

41,66

m3

88,785,500

41,66

m3

90,000,000

41,66

m3

150,000,000

41,66

m3

150,000,000

41,66

m3

150,000,000

41,66

m3

628,785,500

BLHD

1

08

16



100%

100

%

334,150,000

100

%

140,000,000

100

%

215,600,000

100

%

237,160,000

100

%

260,876,000

100

%

1,187,786,000

BLHD

1

08

17



100%

100

%

1,457,193,600

100

%

1,457,193,600

100

%

1,602,912,960

100

%

1,763,204,256

100

%

1,939,524,682

100

%

8,220,029,098

BLHD

1

08

19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Persentase ketersediaan data dan Informasi Sumber Daya Alam dan informasi lingkungan hidup Lingkungan Hidup

100%

100

%

108,500,000

100

%

240,000,000

100

%

264,000,000

100

%

290,400,000

100

%

319,440,000

5

jenis

1,222,340,000

BLHD

1

08

20

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

4 sertifikasi

4

sertfikasi

75,367,500

4

sertifikasi

80,000,000

4

sertifikasi

88,000,000

4

sertifikasi

96,800,000

4

sertifikasi

106,480,000

4

sertifikasi

446,647,500

BLHD

24


1

1

08

Jumlah sertifikasi hasil pengujian kadar polusi

201,072,500

1,357,850,000

1,296,000,000

6,487,172,500

Luas RTH yang dikelola

3,75 Ha

3.75

Ha

120,710,000

4

Ha

573,750,000

4.25

Ha

2,645,000,000

4.5

Ha

735,000,000

4.75

Ha

796,000,000

BLHD

Luas RTH yang dikelola

100,36 Ha

100.36

Ha

80,362,500

101.61

Ha

250,000,000

103.11

Ha

163,500,000

105.36

Ha

622,850,000

106.86

Ha

500,000,000 106.86

PERTANAHAN

1

09

Program Penataan Penguasaan, Jumlah objek lahan Milik Pemda Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan yang bersertifikat (225 dari 375 Tanah objek lahan)

1

10

3,200,000,000

1

10

1

11

60.00%

70.67

%

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

15

2,808,500,000

Dinas Kebersihan

09 16

823,750,000


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3,200,000,000

2,430,000,000 76.00

%

416,501,400 Rata-rata persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan akta capil

68.35%

70.49

%

416,501,400

572,588,000

2,430,000,000

1,270,000,000 84.00

%

557,805,000

71.39

%

557,805,000

575,000,000

1,270,000,000

1,750,000,000 92.00

%

464,594,150

71.78

%

464,594,150

638,000,000

1,750,000,000

%

554,594,150

701,800,000

Ha

4,870,460,000

DINAS KEBERSIHAN

Ha

1,616,712,500

BLHD

2,250,000,000 100.00

%

554,594,150

73.30

4.75

2,250,000,000

10,900,000,000 100.00

%

470,000,000

75.51

%

470,000,000

771,980,000

10,900,000,000

SETDAKO (Bagian Pemerintahan)

2,463,494,700

75.51

%

DINAS 2,463,494,700 KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

3,259,368,000

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)



Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(18)


59.81%

70.45

%

122,305,000

71.65

%

130,000,000

72.86

%

143,000,000

74.10

%

157,300,000

75.36

%

173,030,000

75.36

%

725,635,000 BADAN KB DAN PP

46.01%

46.6

%

127,627,500

46.99

%

130,000,000

47.45

%

110,000,000

47.89

%

121,000,000

48.31

%

133,100,000

48.31

%


100%

100

%

322,655,500

100

%

315,000,000

100

%

385,000,000

100

%

423,500,000

100

%

465,850,000

100

%

1,912,005,500 BADAN KB DAN PP

17

1

11

18

Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan


1

11

19

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak

Jumlah kelembagaan Gender dan Anak yang dibina

1

12

1

12

15

Program Keluarga Berencana

Jumlah Peserta KB Aktif

19.067 orang

19,150

1

12

16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Jumlah kelompok remaja yang mendapat penyuluhan

32 klp

-

1

12

17

Program Pelayanan Kontrasepsi

Rasio Akseptor KB

67.82%

67.86

%

1

12

18

Program Pembinaan Peran Serta Jumlah kelompok masyarakat peduli Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang KB yang dibina Mandiri

22 klp

100

1

12

19

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan Jumlah kelompok Bina Keluarga anak melalui kelompok kegiatan di Balita yang dibina masyarakat

22 kelompok

1

12

23

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Jumlah tenaga pendamping Tribina (BKB, BKR, BKL) yang terampil

1

12

24

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- Padu

Jumlah BKB Posyandu Padu

1

13

1

13

15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Persentase PMKS yang memperoleh Penyandang Masalah Kesejahteraa Sosial bantuan sosial (8.610) (PMKS) lainnya

1

13

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1,396,218,800 orang

291,315,000

1,347,713,400

1

13

17

Program Pembinaan Anak Terlantar

1

13

18

Program Pembinaan penyandang cacat dan trauma

Persentase penyandang cacat yang mendapat pembinaan (690 orang)

1

13

xx

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

1

13

xx

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1

14

2,140,496,535

8,579,546,689

orang

230,000,000

19,600

orang

319,000,000

19,800

orang

350,900,000

19,990

orang

385,990,000

19,990

orang

klp

75,000,000

42

klp

50,000,000

47

klp

50,000,000

52

klp

50,000,000

52

klp


918,272,800

67.93

%

917,713,400

67.95

%

1,009,484,740

67.98

%

1,110,433,214

68.06

%

1,221,476,535

68.06

%


%

138,202,000

100

%

70,000,000

100

%

82,500,000

100

%

90,750,000

100

%

99,825,000

100

%


22

klp

-

24

klp

-

26

klp

90,000,000

28

klp

100,000,000

30

klp

110,000,000

30

klp


624 kader

624

kader

-

624

kader

-

650

kader

150,000,000

676

kader

165,000,000

702

kader

200,000,000

702

kader


18 klp

20

klp

48,429,000

22

klp

55,000,000

24

klp

60,500,000

26

klp

66,550,000

28

klp

73,205,000

28

klp


2,908,313,650

28% (2.450 jiwa)

60

%

563,500,000

80

%

2,423,350,000

3.27%

5.02

%

225,300,000

7.05

%

0%

-

30% (206 orang)

35

Persentase panti asuhan yang dibina (10 panti asuhan)

100%

30

Persentase kelembagaan Kessos yang dibina

100%

100

%

95,255,000

40

%

%

142,089,500

100

%

675,100,000

78.54%

79.17

%

362,000,000

876,235,000

%

757,744,350

6,257,296,000

%

220,220,000

82

%

242,242,000

83

%

266,466,200

83

%

3,715,778,200

DINAS SOSIAL

274,009,000

9.09

%

138,215,000

11.12

%

152,036,500

13.04

%

167,240,150

13.04

%

956,800,650

DINAS SOSIAL

-

100

%

250,000,000

100

%

-

100

%

-

100

%

250,000,000

DINAS SOSIAL

67,454,650

45

%

117,700,000

50

%

129,470,000

55

%

142,417,000

55

%

552,296,650

DINAS SOSIAL

100

%

50,000,000

100

%

55,000,000

100

%

60,500,000

100

%

165,500,000

DINAS SOSIAL

100

%

100,100,000

100

%

110,110,000

100

%

121,121,000

100

%

616,920,500

DINAS SOSIAL

143,500,000

1,270,200,000

80.82

688,858,500


81

-

KETENAGAKERJAAN Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (SPM)

1,933,633,214

37

1,026,144,500

Persentase anak terlantar yang dibina

1,761,484,740

19,400

-

SOSIAL

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


Rp.

11

15


(6)

1

01


Target

Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan

1


785,000,000

1,385,200,000

82.43

%

755,000,000

1,550,620,000

84.00

%

959,000,000

1,477,382,000

85.53

%

930,000,000

6,358,502,000

85.53

%

3,791,000,000

DISNAKER

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (Tahun 2014) Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


1

01

17

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1

01

18

Program Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1

15

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1

15

15


Persentase usaha ekonomi lokal yang berbasis klaster (4 kluster)

0

0

%

1

15

16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Jumlah UKM yang mendapat pembinaan (pelatihan & bantuan)

98 UKM

98

1

15

17



100 UKM

1

15

18



52.94%

1

16

PENANAMAN MODAL

16

15



16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


17

800 kesempatan

850

ksmptan

115,000,000

900

ksmptan

155,000,000

950

ksmptan

325,200,000

1000

ksmptan

176,620,000

1050

ksmptan

162,382,000

1050

ksmptan


50.07%

52.02

%

176,100,000

54.04

%

330,200,000

54.96

%

305,000,000

56.94

%

415,000,000

59.96

%

385,000,000

59.96

Persentase perusahaan yang menerapkan K3

30.17%

35

%

22,000,000

-

-

-

-

35

580,000,000

1,819,000,000

1,617,000,000

1,185,000,000

1,225,000,000

17

1

18

1

18

01

1

18

...... Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

25

%

UKM

-

108

UKM

100

UKM

420,000,000

150

UKM

52.94

%

42,000,000

57.77

%

0 Kerjasama

0

Kerjasama

0 PMDN

0

PMDN

16


0

0

Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan

...... Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Jumlah organisasi olahraga yang Olahraga dibina

1

18

....... Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga

27.14%

27.14

2 unit (Gedung Pramuka & KNPI)

%

-

25 organisasi

25

organisasi

7 unit

7

unit


1

19

15


1

19

16

Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

440,000,000

100%

100

%

%

305,000,000

75

%

215,000,000

100

%

150

UKM

250,000,000

192

UKM

300,000,000

234

UKM

635,000,000

200

UKM

665,000,000

250

UKM

195,000,000

300

UKM

519,000,000

60.39

%

397,000,000

62.98

%

475,000,000

64.76

%

265,000,000

%

1,611,300,000

DISNAKER

%

22,000,000

DISNAKER

6,426,000,000 100

%

1,258,000,000

DINAS PERINDAGKOP

234

UKM

1,165,000,000

DINAS PERINDAGKOP

225,000,000

300

UKM

2,140,000,000

DINAS PERINDAGKOP

430,000,000

64.76

%

1,863,000,000

DINAS PERINDAGKOP

220,000,000

350,000,000

210,000,000

720,000,000

1

Kerjasama

110,000,000

2

Kerjasama

120,000,000

2

Kerjasama

130,000,000

6

Kerjasama

460,000,000

PDKPM

1

PMDN

50,000,000

1

PMDN

60,000,000

1

PMDN

70,000,000

1

PMDN

80,000,000

4

PMDN

260,000,000

PDKPM

4

kekayaan budaya

8

kekayaan budaya

12

kekayaan budaya

16

kekayaan budaya

16

kekayaan budaya

265,000,000 265,000,000

95,000,000

3,138,500,000 %

521,000,000

-

2

unit

80,000,000

26

-

7

529,236,600

190,000,000

DISNAKER

100,000,000

27.56

95,000,000

170,000,000

(18)

934,202,000

Kerjasama

%

745,000,000

2,300,000,000

3

unit

organisasi

215,000,000

27

unit

102,500,000

17

%

135,000,000

755,000,000

110,000,000

3,969,500,000

2,641,450,000 870,000,000

2,500,000,000

3

unit

1,000,000,000

organisasi

269,500,000

28

organisasi

296,450,000

29

unit

455,000,000

17

unit

475,000,000

17

%

148,500,000

1,048,750,000

30.09

%

%

163,350,000

1,210,747,000

995,000,000

DINAS OPP

11,830,545,000 %

3,571,000,000

DOPP

-

3

unit

5,800,000,000

DOPP

organisasi

326,095,000

29

organisasi

1,187,045,000

DOPP

unit

240,000,000

17

unit

1,272,500,000

DOPP

3,881,600,000

100

565,000,000

30.09

3,299,097,000

100

95,000,000

565,000,000

1,561,095,000

%

2,817,250,000

100

110,000,000

95,000,000

29.04

1,471,000,000

100

95,000,000

28.65

1,222,310,525 Persentase aduan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang direspon

50


1

520,000,000

18

19

-

-

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

-

400,000,000

150,000,000


1

1

118,000,000

KEBUDAYAAN

1


(7)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1


Rp.

16

16


(6)

01

1


Target

1

1


%

179,685,000

1,416,915,000

12,691,257,525

100

%

721,535,000

4,960,648,600

KANTOR SATPOL PP

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

Kantor Satpol PP


Badan Kesbangpol

1

19

17


1

19

18








Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(18)

46.15%

50

%

287,750,000

59.09

%

455,000,000

70

%

480,000,000

83

%

500,000,000

94

%

533,250,000

94

%

2,256,000,000

KANTOR SATPOL PP


100%

100

%

241,486,600

100

%

300,000,000

100

%

568,750,000

100

%

710,747,000

100

%

883,665,000

100

%

2,704,648,600

BADAN KESBANGPOL

Jumlah organisasi yang diberikan pemahaman wawasan kebangsaan (141 ormas)

4.25%

18.43

%

65,275,000

32.64

%

255,000,000

46.80

%

825,000,000

60.99

%

1,025,000,000

75.17

%

1,000,000,000

75.17

%

3,170,275,000

BADAN KESBANGPOL

BADAN KESBANGPOL

171,381,925

195,000,000

660,000,000

715,000,000

945,000,000

Badan Kesbangpol

Persentase forum kemitraan wawasan kebangsaan yang dibina (6 Forum)

100%

100

%

123,081,925

100

%

145,000,000

100

%

600,000,000

100

%

650,000,000

100

%

875,000,000

100

%

2,393,081,925

Kantor Satpol PP

Persentase pembinaan wawasan kebangsaan petugas Sat-Pol

100%

100

%

48,300,000

100

%

50,000,000

100

%

60,000,000

100

%

65,000,000

100

%

70,000,000

100

%

293,300,000

KANTOR SATPOL PP

2

Kegiatan

131,000,000

2

Kegiatan

135,000,000

3

Kegiatan

185,000,000

3

Kegiatan

340,000,000

3

Kegiatan

904,017,000

BADAN KESBANGPOL BPBD

1

19

21

Program Pendidikan Poltik

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

1 Kegiatan

1

Kegiatan

113,017,000

1

19

22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Persentase penanganan korban bencana alam

100%

100

%

248,400,000

-

-

-

-

248,400,000

1

20

20,217,637,085

27,327,051,488

27,503,402,437

30,791,235,180

34,380,763,324

140,220,089,514

1

20

15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah keputusan DPRD (Perda dan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat 17 keputusan Rekomendasi) DPRD)

18

keputusan

3,918,004,250

19

keputusan

3,878,200,000

20

keputusan

4,266,020,000

21

keputusan

4,692,622,000

22

keputusan

5,161,884,200

100

keputusan

21,916,730,450

SEKRETARIAT DPRD

1

20

16

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah (Bagian Umum)

100

%

3,338,400,000

100

%

3,690,000,000

100

%

4,147,000,000

100

%

5,839,050,000

100

%

7,321,912,500

100

%

24,336,362,500

SETDAKO

1

20

17


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

100%

4,225,381,835

Dispenda


Bagian keuangan

4,218,138,888

3,827,327,777

4,120,035,554

4,448,014,110

20,838,898,164

20.68%

26.39

%

1,564,477,335

27.68

%

1,499,000,000

29.03

%

1,648,900,000

30.43

%

1,813,790,000

31.91

%

1,995,169,000

31.91

%

8,521,336,335

DISPENDA


92.05

93

%

1,205,534,500

94

%

1,252,888,888

95

%

1,378,177,777

96

%

1,515,995,554

97

%

1,667,595,110

97

%

7,020,191,829

SETDAKO

Bagian Aset


50.35

80

%

1,395,370,000

90

%

1,466,250,000

100

%

800,250,000

100

%

790,250,000

100

%

785,250,000

100

%

5,237,370,000

SETDAKO

Bagian Hukum

Jumlah penyelenggaraan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah

0

1

kali

60,000,000

60,000,000

SETDAKO

100%

100

%

82,200,000

435,200,000

SEKDAKO

1

20

18

Program pembinaan fasilitasi pengelolaan Persentase penyesuaian hasil keuangan kab/kota (Bagian Keuangan) evaluasi RAPBD

1

20

20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Inspektorat

-

100

%

1,012,712,250

Persentase penyelesaian rekomendasi hasil temuan (Internal)

17.86%

25

%

518,652,750

83,000,000

-

100

%

1,660,000,000

30

%

1,085,000,000

90,000,000

-

100

%

1,732,500,000

42

%

1,085,000,000

90,000,000

-

100

%

1,937,250,000

50

%

1,235,000,000

90,000,000

100

%

1,994,475,000

83

%

1,235,000,000

8,336,937,250

83

%

5,158,652,750

INSPEKTORAT

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

Bagi. Pemerintahan

Penilaian LPPD

Bag. Hukum







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(18)

2700 poin

2800

poin

220,000,000

2900

poin

225,000,000

3000

poin

247,500,000

3100

poin

272,250,000

3200

poin

299,475,000

3200

poin

1,264,225,000

SETDAKO

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan

65.5%

75

%

274,059,500

80

%

350,000,000

85

%

400,000,000

90

%

430,000,000

95

%

460,000,000

95

%

1,914,059,500

SETDAKO

1

20

21

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Inspektorat)

Persentase aparat pengawasan yang memenuhi yang standar

18.18%

24.24

%

125,000,000

30.30

%

125,000,000

36.36

%

137,500,000

42.42

%

151,250,000

48.48

%

166,375,000

48.48

%

705,125,000

INSPEKTORAT

1

20

22

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (Inspektorat)

Persentase ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan

20%

20

%

50,000,000

100

%

155,000,000

100

%

170,000,000

100

%

190,000,000

100

%

205,000,000

100

%

770,000,000

INSPEKTORAT

1

20

23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (Sintap)

Jumlah perizinan dan non perizinan yang menggunakan IT (42 jenis )

100%

100

%

87,900,000

100

%

110,000,000

100

%

121,000,000

100

%

133,100,000

100

%

146,410,000

100

%

598,410,000

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

1

20

24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat

100

%

2,275,785,100

100

%

2,995,140,600

100

%

3,429,004,660

100

%

4,080,335,126

100

%

4,730,178,639

100

%

17,510,444,125

1

20

26

Kecamatan Bacukiki

Jumlah Imam Masjid Rawatib, Bilal (Muazzim) dan Petugas Kebersihan Masjid yang, RT/RW mendapat insentif

206 orang

206

orang

362,140,600

231

orang

424,440,600

256

orang

466,884,660

281

orang

513,573,126

306

orang

564,930,439

306

orang

2,331,969,425

Kec. Bacukiki

Kecamatan Bacukiki Barat


347 orang

347

orang

534,300,000

382

orang

813,300,000

392

orang

852,300,000

402

orang

1,098,300,000

412

orang

1,356,300,000

412

orang

4,654,500,000

Kec. Bacukiki Barat

Kecamatan Ujung


291 orang

291

orang

504,900,000

316

orang

597,200,000

316

orang

656,920,000

316

orang

722,612,000

316

orang

794,873,200

316

orang

3,276,505,200

Kec. Ujung

Kecamatan Soreang


442 orang

442

orang

715,000,000

467

orang

985,200,000

467

orang

1,250,400,000

467

orang

1,515,600,000

467

orang

1,780,800,000

467

orang

6,247,000,000

Kec. Soreang

Bagian Hukum


0%

100

%

134,444,500

100

%

150,000,000

100

%

175,000,000

100

%

200,000,000

100

%

200,000,000

100

%

859,444,500

SETDAKO (Bagian Hukum)

Inspektorat

Persentase aduan yang ditangani

75%

79

%

25,000,000

83

%

25,000,000

86

%

27,500,000

88

%

30,250,000

92

%

33,275,000

92

%

141,025,000

INSPEKTORAT

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

1,086,999,000

Bagian Hukum

Persentase Perda yang memiliki Perwali

Bagian Humas

Persentase ketersediaan naskah pidato

Sekretariat DPRD

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif

90%

92

100%

1,108,000,000

%

621,999,000

93

60,000,000

1,195,650,000

%

595,000,000

94

100

%

63,000,000

1,314,407,500

%

654,500,000

95

100

%

66,150,000

450,000,000

4

Ranperda Inisiatif

155,000,000

4

Kec

1,414,875,375

%

719,950,000

96

100

%

69,457,500

475,000,000

5

Ranperda Inisiatif

170,500,000

4

Kec

6,119,931,875

%

791,945,000

96

%

3,383,394,000

100

%

72,930,375

525,000,000

5

Ranperda Inisiatif

100

%

331,537,875

550,000,000

21

Ranperda Inisiatif

187,550,000

4

Kec

206,305,000

4

Kec

SETDAKO SETDAKO

100

%

3 Ranperda Inisiatif

3

Ranperda Inisiatif

405,000,000

4

Ranperda Inisiatif

Jumlah kecamatan yang mendapat penataan

4 Kec

4

Kec

100,000,000

4

Kec

62.85%

63.71

%

551,790,000

64.57

%

1,398,500,000

65.43

%

1,032,350,000

66.29

%

1,135,585,000

67.15

%

1,249,143,500

67.15

%

5,367,368,500

BKDD

2,405,000,000

SEKRETARIAT DPRD

1

20

27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru (Bagian Pemerintahani)

1

20

29



1

20

31



66%

72

%

971,000,000

83

%

3,067,572,000

93

%

2,215,550,000

98

%

1,528,650,000

100

%

1,608,650,000

100

%

9,391,422,000

BKDD

1

20

33

Program Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra)


100%

100

%

1,511,300,000

100

%

2,500,000,000

100

%

2,550,000,000

100

%

2,600,000,000

100

%

2,650,000,000

100

%

11,811,300,000

SETDAKO

819,355,000

SETDAKO

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

1

20

35

Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah (Bagian EKonomi)

1

20

36

Program Peningkatan dan Pengembangan Jumlah kerjasama jaringan bisnis Produksi Daerah (Bagian EKonomi) produk daerah

1

20

37

Program Peningkatan dan Pengembangan Jumlah rekomendasi Sarana Perekonomian Daerah (Bagian pengembangan sarana EKonomi) perekonomian daerah

1

20

...

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Jumlah perizinan dan non perizinan Satu Atap yang dilayani (42 jenis)

1

20

...

Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan

1

20

...

1

20

1

21

...

Jumlah pelaku usaha daerah dan usaha-usaha yang ada didaerah yang mendapat pembinaan






Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

20 pelaku usaha

50

pelaku usaha

101,575,000

80

pelaku usaha

185,000,000

80

pelaku usaha

203,500,000

80

pelaku usaha

223,850,000

80

pelaku usaha

246,235,000

370

pelaku usaha

1 kerjasama

1

kerjasama

577,524,650

1

kerjasama

617,000,000

2

kerjasama

605,000,000

2

kerjasama

690,000,000

3

kerjasama

725,000,000

9

kerjasama

0 rekomendasi

1

rekomendasi

45,365,000

1

rekomendasi

46,500,000

1

rekomendasi

90,000,000

1

rekomendasi

90,000,000

1

rekomendasi

110,000,000

5

100%

100

%

156,700,000

100

%

155,000,000

100

%

170,500,000

100

%

187,550,000

100

%

206,305,000

Cakupan wilayah kerja kesiapsiagaan

0%

0

%

-

22.73

%

375,000,000

45.45

%

500,000,000

68.18

%

650,000,000

100

%

Program Tanggap Darurat dan Logistik

Persentase ketersediaan paket logistik (4 paket)

0%

0

%

-

25

%

575,000,000

50

%

600,000,000

75

%

650,000,000

100

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Cakupan kawasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (4 kawasan)

0%

0

%

-

75

%

230,000,000

75

%

250,000,000

75

%

300,000,000

75

KETAHANAN PANGAN 29.097 ton/tahun

30,124

ton/tahun

30,727

ton/tahun

rekomendasi

381,865,000

SETDAKO

100

%

876,055,000


750,000,000

100

%

2,275,000,000

BPBD

%

650,000,000

100

%

2,475,000,000

BPBD

%

300,000,000

75

%

1,080,000,000

BPBD

447,700,000 31,341

ton/tahun

31,968

ton/tahun

31,968

ton/tahun

100%

100

%

1,217,494,000

100

%

1,998,746,000

100

%

1,618,246,000

100

%

1,625,246,000

100

%

1,650,246,000

100

%

8,109,978,000

BPMK

16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang dibina

100%

100

%

50,000,000

100

%

60,000,000

100

%

60,000,000

100

%

65,000,000

100

%

65,000,000

100

%

300,000,000

BPMK

17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

10%

70

%

403,000,000

75

%

105,000,000

80

%

115,000,000

85

%

120,000,000

90

%

130,000,000

90

%

873,000,000

BPMK

0%

12

%

-

24

%

25,000,000

36

%

25,000,000

48

%

27,500,000

60

%

30,000,000

60

%

107,500,000

BPMK

0%

20

%

50,700,500

40

%

50,700,500

60

%

40,000,000

80

%

20,000,000

100

%

25,000,000

100

%

186,401,000

BPMK

1,900,246,000

2,043,810,000

Kantor Ketahanan Pangan

15

1,857,746,000

492,470,000

2,043,810,000

22

1,858,246,000

447,700,000

492,470,000

Persentase lembaga ormas kelurahan yang dibina

2,239,446,500

407,000,000

SETDAKO

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1,721,194,500

370,000,000

3,214,524,650

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

22

326,640,000

SETDAKO

22

1

ton/tahun

407,000,000

960,160,000

1

22

29,533

370,000,000

(18)

21

1


326,640,000 Rata-rata ketersediaan pangan utama


1

1

21


9,576,879,000

1

22

18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan

Cakupan aparat kelurahan yang memahami manajemen pemerintahan

1

22

......

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kelurahan

Persentase kelurahan tertib administrasi

1

23

STATISTIK

1

23

01

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

1

24

1

24

15

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Persentase pemutakhiran data arsip daerah

100%

100

%

15,000,000

100

%

45,500,000

100

%

50,050,000

100

%

55,055,000

100

%

60,560,500

100

%

226,165,500

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI

1

24

16

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

Persentase arsip yang diselamatkan

100%

100

%

4,000,000

100

%

35,000,000

100

%

10,000,000

100

%

12,000,000

100

%

16,000,000

100

%

77,000,000

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI

94,055,000 Jumlah jenis data dan informasi kinerja pembangunan yang tersedia

100%

100

%

KEARSIPAN

94,055,000

100,000,000 100

%

26,500,000

100,000,000

106,000,000 100

%

89,500,000

106,000,000

112,000,000 100

%

70,050,000

112,000,000

120,000,000 100

%

78,055,000

120,000,000

532,055,000 100

%

90,560,500

532,055,000

BAPPEDA

354,665,500

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

1

24

1

25

1

25

17

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kerarsipan


100

15

73

82



Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

%

7,500,000

100

%

9,000,000

100

%

4,867,818,000

255,600,000

91

521,000,000

100

10,000,000

100

%

11,000,000

100

%

14,000,000

100

%

6,028,179,780

6,546,497,758

27,543,098,338

596,050,000

656,080,000

717,188,000

2,745,918,000

73%

82

0%

75,000,000

91

%

348,000,000

100

%

382,800,000

100

%

421,080,000

100

%

463,188,000

100

%

Bagian Humas

Persentase jasa pelayanan keprotokoleran

100%

100

%

180,600,000

100

%

173,000,000

100

%

213,250,000

100

%

235,000,000

100

%

254,000,000

100

%

Jumlah masyarakat yang terlatih dibidang komunikasi dan informasi

15 orang

30

orang

-

216

orang

40,000,000

60

orang

44,000,000

140

orang

48,400,000

60

orang

53,240,000

506

orang

1

25

18


4,387,953,000

Kominfo


Sekr., DPRD

Jumlah kerjasama informasi dengan Media Massa

Bag. Humas

Persentase publikasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah

425 publikasi

450

publikasi

6 Media Massa

6

media massa

100%

100

%

URUSAN PILIHAN

2

01

PERTANIAN

2

01

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan (KKP)

Jumlah lembaga petani, nelayan dan hutan yang dibina

2

01

16



2

01

17



2

01

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KKP)

2

01

19


2

01

20

Cakupan Wilayah Kerja Program Pemberdayaan Penyuluh Kelembagaan Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan (KKP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

2

01

21

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular ternak

2

01

22

0

20

lembaga

6.620 Ton

6,820

Ton

0%

30

%

Jumlah teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan yang diterapkan

0

4


5,83 ton/ha

3,076,403,000 150,000,000 1,161,550,000

4,306,818,000 475

publikasi

7

media massa

100

%

155,000,000 1,083,250,000

4,816,999,800 500

publikasi

7

media massa

100

%

3,375,424,800 250,000,000 1,191,575,000

5,323,699,780 525

publikasi

7

media massa

100

%

3,712,967,280 300,000,000 1,310,732,500

5,776,069,758 550

publikasi

7

media massa

100

%

4,084,264,008 250,000,000 1,441,805,750

8,592,140,550

12,548,657,588

18,864,752,509

19,211,696,879

14,811,325,043

4,056,965,500

5,691,165,500

5,056,315,500

5,229,180,500

5,690,507,000

36

lembaga

7,020

Ton

350,000,000

30

%

metode

25,000,000

4

5.83

ton/ha

-

1 BP3K/ 22 WKPP

1 / 22

BP3K / WKPP

Rata-rata Persentase penanganan penyakit menular ternak

61%

75

Program peningkatan produksi hasil peternakan


1143,17 ton

1,166

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Persentase peternak yang difasilitasi pola kemitraan (51 peternak ayam potong)

0%

3,068,568,000

30,000,000

36

lembaga

7,220

Ton

20,000,000

30

%

metode

75,000,000

4

5.95

ton/ha

414,000,000

585,000,000

4 / 22

BP3K / WKPP

%

217,500,000

83

ton

-

1,189

2,774,465,500

-

45,000,000

36

lembaga

7,420

Ton

45,000,000

30

%

metode

75,000,000

4

6.01

ton/ha

414,000,000

451,500,000

4 / 22

BP3K / WKPP

%

766,200,000

88

ton

225,000,000

3,144,465,500

-

51,500,000

5,457,049,800

Persentase pengembangan sarana dan prasarana kominfo

Program Fasilitas Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

23


Kominfo

17

01


(6)

4,643,553,000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

25

2


Target

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1

2

100%

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

49,500,000

36

lembaga

7,620

Ton

45,000,000

40

%

metode

75,000,000

4

6.06

ton/ha

414,000,000

496,650,000

4 / 22

BP3K / WKPP

%

436,700,000

93

1,213

ton

155,000,000

10

%

25,000,000

3,159,465,500

54,450,000

Dinas Kominfo 1,055,850,000

185,640,000

SETDAKO

Dinas Kominfo

550

publikasi

17,317,627,088

Dinas Kominfo

7

media massa

1,105,000,000

SEKRETARIAT DPRD

100

%

6,188,913,250

SETDAKO

74,028,572,569 25,724,134,000 lembaga

7,620

Ton

425,000,000

40

metode

75,000,000

6.11

ton/ha

546,315,000

4 / 22

%

450,950,000

1,237

ton

20

%

3,209,465,500

(18) KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI

24,611,540,338

36

3,184,465,500

59,895,000


238,845,000


15,472,318,600

DINAS PKPK

%

885,000,000

DINAS PKPK

20

metode

325,000,000


414,000,000

6.11

ton/ha

1,656,000,000

DINAS PKPK

BP3K / WKPP

600,946,500

4 / 22

BP3K / WKPP

2,680,411,500


95

%

421,200,000

95

%

2,292,550,000

DINAS PKPK

204,000,000

1,262

ton

195,000,000

1,262

ton

779,000,000

DINAS PKPK

30,000,000

39

%

40,000,000

39

%

95,000,000

DINAS PKPK

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

24

Persentase peternak yang Program peningkatan penerapan teknologi menerapkan teknologi peternakan peternakan (Inseminasi Buatan) (227 peternak sapi)

02

15


2

02

16

2

02

2

2

2

01

2

02

2







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

10%

25

%

35

%


540 Ha

545

Ha

50,000,000

550

Ha

110,000,000

Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan


41.67%

17.86

%

211,423,250

21.74

%

17

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Persentase Luas kawasan hutan yang dirambah

4.52%

4.02

%

45,000,000

3.52

02

19

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

Jumlah kasus perambahan hutan

45 Kasus

40

Kasus

30,000,000

02

20

Program perencanaan dan pengembangan Persentase ketersediaan dokumen hutan perencanaan hutan dan lahan

-

KEHUTANAN

75,000,000

40

%

555

Ha

120,000,000

-

27.78

%

%

295,000,000

3.01

35

Kasus

40,000,000

30

50

%

336,423,250

100%

550,000,000

45

%

560

Ha

120,000,000

-

41.67

%

%

50,000,000

2.51

Kasus

45,000,000

50,000,000

-

280,000,000

213,500,000

495,000,000

200,000,000

50

%

565

Ha

-

71.43

%

50,000,000

25

Kasus

50,000,000

100

%

215,000,000

225,000,000

%

120,000,000

565

Ha

520,000,000

DINAS PKPK

%

-

565

Ha

211,423,250

DINAS PKPK

2.01

%

50,000,000

2.01

%

490,000,000

DINAS PKPK

20

Kasus

50,000,000

20

Kasus

215,000,000

DINAS PKPK

60,000,000

-

100

%

110,000,000

DINAS PKPK

220,850,000

233,135,000

220,000,000

1,300,000,000

(18)

50

280,000,000

250,000,000


DINAS PKPK

1,546,423,250

-

2

03

1

03

15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Jumlah kegiatan usaha pertambangan yang diawasi

1

03

…

Program Pemantauan dan Pengawasan Bidang Energi

Cakupan pemantauan dan pengawasan keenergian

2

04

PARIWISATA

2

04

01

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah wisatawan (lokal dan mancanegara)

2

04

02


2

04

03


2

05

KELAUTAN DAN PERIKANAN

05

15

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisisr

2

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

41,050,000 15 usaha

15

usaha

100%

100

%

41,050,000

22

usaha

65,000,000

21

usaha

71,500,000

21

usaha

78,650,000

21

usaha

86,515,000

21

usaha

342,715,000

BLHD

-

100

%

215,000,000

100

%

142,000,000

100

%

142,200,000

100

%

146,620,000

100

%

645,820,000

BLHD

475,000,000

1,022,000,000

8,150,000,000

503.000 orang

553,500

orang

180,000,000

609,000

orang

252,000,000

670,000

orang


1 kawasan

1

kawasan

202,100,000

9

kawasan

640,000,000

11

kawasan


5 kelompok

7

klp

92,900,000

13

klp

130,000,000

18

klp

3,049,701,800 Cakupan bina kelompok nelayan

988,535,000

49.32%

49.41

%

121,898,000

96%

97

%

-

3,599,492,088

900,000,000

8,410,000,000 737,050

orang

7,000,000,000

11

kawasan

250,000,000

22

klp

3,577,937,009

780,000,000

3,170,000,000 801,755

orang

7,350,000,000

11

kawasan

280,000,000

27

klp

3,481,666,379

74.12

%

400,000,000

74.12

%

400,000,000

74.12

%

400,000,000

97

%

50,000,000

98

%

50,000,000

98

%

21,227,000,000

820,000,000 801,755

orang

2,932,000,000

DOPP

2,050,000,000

11

kawasan

17,242,100,000

DOPP

300,000,000

27

klp

1,052,900,000

DOPP

3,535,683,043 74.12

%

400,000,000

-

98

%

99

17,244,480,319 74.12

%

1,721,898,000

DINAS PKPK

-

98

%

100,000,000

DINAS PKPK

ton

125,000,000

99

ton

504,950,000

DINAS PKPK

2

05

17

Program peningkatan kesadaran dan Cakupan kelompok nelayan sadar penegakan hukum dalam pendayagunaan hukum (73 klp) sumberdaya laut

2

05

20



96,70 ton

96.71

ton

29,950,000

97.5

ton

175,000,000

98.0

ton

75,000,000

98.5

ton

100,000,000

Jumlah hasil produksi ikan tangkap

3.450 ton

3,470

ton

2,816,328,800

3,580

ton

2,844,492,088

3,670

ton

2,872,937,009

3,700

ton

2,901,666,379

3,830

ton

2,930,683,043

3,830

ton

14,366,107,319

DINAS PKPK


83.39%

84.15

%

66,575,000

85.20

%

130,000,000

86.38

%

180,000,000

87.84

%

80,000,000

88.77

%

80,000,000

88.77

%

536,575,000

DINAS PKPK

2

05

21

Program pengembangan perikanan tangkap (DAK)

2

05

23


2

06

PERDAGANGAN

443,000,000

780,000,000

925,000,000

925,000,000

905,000,000

3,978,000,000

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

2

06

15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Persentase penyelesaian sengketa konsumen

2

06

18


Persentase sarana distribusi produk 57% (4 pasar) yang aktif (7 sarana distribusi/pasar)

2

07

86%



2

07

2

07

15

Program Peningkatan kapasitas IPTEK

Persentase IKM yang berbasis teknologi (mendapatkan bantuan peralatan dan pelatihan)

2

07

16

Program Peningkatan kemampuan teknologi industri

Jumlah IKM yang menerapkan SNI

3

08

19

Program Pengembangan sentra industri potensial

Jumlah industri yang potensial


Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

100

%

180,000,000

100

%

320,000,000

100

%

325,000,000

100

%

445,000,000

100

%

400,000,000

100

%

1,670,000,000

57

%

263,000,000

100

%

460,000,000

100

%

600,000,000

100

%

480,000,000

100

%

505,000,000

100

%

2,308,000,000

0

-

3.72%

3.72

0

-

4 industri

4

TOTAL BELANJA LANGSUNG YANG DIBIAYAI DARI KEMAMPUAN KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH


(6)

190,000,000 Jumlah regulasi IKM yang mendukung iklim investasi


Target

PERINDUSTRIAN Penciptaan iklim investasi terhadap ...... regulasi IKM


727,000,000 1 regulasi

-

665,000,000 -

-

0

-

4.46

%

201,000,000

5.21

%

225,000,000

5.95

%

-

1

IKM

20,000,000

2

IKM

22,000,000

3

190,000,000

5

industri

460,000,000

6

industri

450,000,000

7

%

industri

681,000,000

30,000,000

regulasi

30,000,000

2

regulasi

195,000,000

6.70

%

397,000,000

6.70

%

IKM

20,000,000

4

IKM

120,000,000

4

IKM

industri

450,000,000

8

industri

510,000,000

8

industri

308,918,183,686

Tahun 2014

Tahun 2015

PENDAPATAN DAERAH

641,396,770,807

703,378,879,834

775,389,843,860

859,157,050,092

956,784,146,571

BELANJA DAERAH

639,896,770,807

701,878,879,834

773,889,843,860

857,657,050,092

955,284,146,571

Tahun 2016

346,814,236,416

Tahun 2017

377,128,990,713

Tahun 2018

(18) DINAS PERINDAGKOP & UKM DINAS PERINDAGKOP & UKM

3,320,000,000

1

273,426,095,924

URAIAN

337,051,006,527

-

1,057,000,000


60,000,000

DINAS PERINDAGKOP & UKM

1,018,000,000

DINAS PERINDAGKOP & UKM

182,000,000

2,060,000,000

1,643,338,513,265

DINAS PERINDAGKOP & UKM DINAS PERINDAGKOP & UKM

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

283,702,256,119

298,335,641,803

316,531,196,750

339,115,494,904

367,165,673,631

335,032,122,567

381,010,805,118

433,417,094,433

493,147,590,121

561,223,960,246

21,162,392,121

22,532,432,913

23,941,552,677

25,393,965,067

26,894,512,694

Surplus / Defisit

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

PEMBIAYAAN

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

Belanja Tidak Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama


(18)

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kota Parepare Tahun 2013-2018

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

01







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

78,625,491,059

56,037,109,700

73,845,713,567

72,176,230,511

75,298,677,637

355,983,222,475

25,534,807,731

27,830,249,600

32,281,472,927

34,147,744,475

36,575,691,656

156,369,966,389

DINAS PENDIDIKAN

1,029,900,000

999,287,500

1,325,000,000

1,437,500,000

1,502,500,000

6,294,187,500

DINAS KESEHATAN

723,200,000

1,036,000,000

1,014,568,000

1,139,132,000

1,201,232,000

5,114,132,000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU DINAS PEKERJAAN UMUM

699,740,500

870,427,500

1,007,626,320

1,209,151,584

1,450,981,901

5,237,927,805

461,198,000

570,800,000

576,719,875

665,891,394

750,142,447

3,024,751,716

401,951,850

665,000,000

757,000,000

828,500,000

896,250,000

407,512,500

491,000,000

476,500,000

493,000,000

513,000,000

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

342,400,000

379,500,000

438,500,000

438,500,000

490,500,000

DINAS KEBERSIHAN

363,764,000

366,536,000

449,129,000

474,629,000

500,129,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

DINAS PENATAAN RUANG PENGAWASAN BANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN

01

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 Thn

100%

3,548,701,850 1 thn

2,381,012,500 2,089,400,000

100%

366,026,250

462,027,000

467,373,500

499,200,000

509,400,000

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

339,040,000

330,286,600

575,912,000

638,290,000

701,070,000

2,584,598,600

DINAS SOSIAL

264,766,250

274,593,000

385,754,000

365,254,000

345,754,000

1,636,121,250

DINAS TENAGA KERJA

379,760,300

384,000,000

495,000,000

509,000,000

523,000,000

2,290,760,300

266,562,000

314,750,000

449,500,000

475,000,000

495,500,000

2,001,312,000

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

338,563,471

421,000,000

661,600,000

826,787,500

1,033,608,000

3,281,558,971

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

424,882,460

467,720,000

523,500,000

577,000,000

624,000,000

2,617,102,460

SEKRETARIAT DPRD

2,921,902,500

3,065,700,000

3,726,257,100

3,802,367,000

4,358,494,000

17,874,720,600

DINAS PENDAPATAN DAERAH

4,678,498,000

4,908,507,000

4,691,452,665

4,848,774,000

4,987,205,000

5,119,205,000

309,409,300

317,250,000

472,201,717

613,862,232

798,020,902

2,510,744,151

302,200,000

355,000,000

420,000,000

439,500,000

479,500,000

1,996,200,000

265,139,000

389,450,000

450,000,000

500,000,000

500,000,000

2,104,589,000

KECAMATAN BACUKIKI

647,006,550

649,600,000

760,600,000

726,600,000

753,600,000

3,537,406,550

KECAMATAN BACUKIKI BARAT

615,713,800

613,416,000

702,553,800

710,751,800

715,349,800

3,357,785,200

KECAMATAN UJUNG

642,100,000

691,016,000

946,408,200

1,135,689,840

1,362,827,808

4,778,041,848

KECAMATAN SOREANG

795,342,500

761,420,000

902,189,750

906,489,750

907,639,750

4,273,081,750

SEKRETARIAT KORPRI

130,868,000

162,950,000

233,850,000

254,500,000

270,150,000

1,052,318,000

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

5,224,167,000

5,391,923,000

6,170,000,000

6,220,000,000

6,220,000,000

29,226,090,000

- Bagian Umum

4,573,292,000

DINAS OLAH RAGA PEMUDA DAN PARIWISATA

INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

- Bagian Pemerintahan

-

- Bagian Hukum

-

- Bagian Kesra

-

- Bagian Pembangunan - Bagian Organisasi - Bagian Ekonomi - Bagian Humas - Bagian Asset - Bagian Keuangan

130,000,000 200,000,000 45,000,000 275,875,000

2,304,026,750


(17)

Semua SKPD

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

02





Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

218,450,000

331,550,000

244,142,000 100%


Target

100%

265,592,000

397,897,500

293,250,000 100%

311,600,000

417,792,375

308,000,000 100%

350,290,000

426,148,223

338,500,000 100%

387,290,000

1,791,838,098

375,000,000 100%

425,400,000

1,558,892,000 100%

1,740,172,000

KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

296,400,000

319,750,000

319,400,000

326,900,000

346,400,000

1,608,850,000

DINAS PERTANIAN KEHUTANAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

372,859,000

412,790,000

662,579,500

662,579,500

728,837,450

2,839,645,450

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

585,660,000

618,150,000

814,110,000

879,312,500

984,051,375

3,881,283,875

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

210,090,500

204,000,000

350,000,000

400,000,000

400,000,000

1,564,090,500

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

48,169,503,228

21,191,886,600

32,191,515,840

27,997,108,776

27,755,034,920

157,305,049,364

DINAS PENDIDIKAN

10,219,540,550

268,100,000

473,500,000

483,000,000

488,000,000

11,932,140,550

DINAS KESEHATAN

1,775,750,000

729,500,000

1,481,000,000

1,574,750,000

1,394,500,000

6,955,500,000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU

3,000,000,000

-

-

-

12,452,859,000

1,491,500,000

2,879,516,960

3,216,420,352

-

3,000,000,000

3,398,704,422

23,439,000,734

6,412,154,500

609,000,000

709,432,500

272,918,000

873,000,000

384,700,000

578,300,125

636,440,731

8,945,327,856

3,450,420,000

513,962,000

288,987,500

242,000,000

320,000,000

5,495,000,000

330,000,000

330,000,000

151,100,000

192,000,000

1,510,987,500

215,000,000

215,000,000

215,000,000

2,387,345,136

988,100,000

2,109,500,000

4,500,000,000

5,672,000,000

6,494,000,000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

243,181,500

202,000,000

3,657,675,000

162,000,000

DINAS SOSIAL

243,350,000

156,225,000

369,350,000

432,350,000

180,350,000

1,381,625,000

249,878,500

295,950,000

364,000,000

331,000,000

356,000,000

DINAS TENAGA KERJA

1,596,828,500

136,550,000

217,000,000

1,305,000,000

876,000,000

1,403,000,000

3,937,550,000

245,000,000

200,000,000

465,000,000

231,000,000

244,000,000

1,385,000,000

168,663,000

169,000,000

312,500,000

390,637,500

490,223,000

1,531,023,500

92,248,540

99,000,000

96,500,000

103,500,000

112,000,000

503,248,540

1,531,694,600

3,404,000,000

1,533,474,500

1,411,460,000

2,317,746,000

10,198,375,100


679,811,000

1,252,710,000

1,032,800,000

1,050,200,000

1,103,200,000

5,118,721,000

INSPEKTORAT

103,707,000

165,000,000

405,414,830

391,189,279

475,591,063

1,540,902,172

458,500,000

4,724,000,000

260,000,000

6,012,848,802

227,290,000

80,000,000

50,000,000

100,000,000

100,000,000

557,290,000

431,336,000

594,500,000

331,336,000

231,336,000

231,336,000

1,819,844,000


478,724,000

331,200,000

353,726,400

382,977,600

411,228,800

1,957,856,800

KECAMATAN UJUNG

332,957,600

430,322,600

345,164,000

415,196,800

533,236,160

2,056,877,160

KECAMATAN SOREANG

985,823,500

644,634,000

633,999,000

668,999,000

436,999,000

3,370,454,500

SEKRETARIAT KORPRI

29,992,000

52,250,000

40,050,000

71,250,000

46,750,000

240,292,000


3,750,400,000

4,278,000,000

2,495,000,000

2,410,000,000

2,515,000,000

15,448,400,000

-Bagian umum

2,478,600,000

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PENATAAN RUANG PENGAWASAN BANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP 02


DINAS KEBERSIHAN

DINAS OLAH RAGA PEMUDA DAN PARIWISATA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DPRD

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KECAMATAN BACUKIKI

-

165,848,802

-Bagian Pemerintahan

-

- Bagian Hukum

-

-Bagian Kesra - Bagian Pembangunan

1,150,000,000

-

-

404,500,000

-

100%

-

358,450,000

100%

4,623,306,500


(17)

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)




Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

-

- Bagian Ekonomi

-

- Bagian Humas

-



(6)

- Bagian Organisasi

(17)

-

- Bagian Keuangan



Target

- Bagian Asset

03


121,800,000

100%

100%

58,000,000

83,500,000

75,000,000

75,000,000

75,000,000

169,791,500

165,000,000

172,244,000

167,244,000

162,244,000

154,350,000

100%

190,200,000

100%

283,500,000

100%

247,000,000

100%

272,000,000

366,500,000 836,523,500 100%

1,147,050,000

KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI DINAS PERTANIAN KEHUTANAN PERIKANAN DAN KELAUTAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

92,000,000

103,000,000

85,000,000

147,000,000

340,800,000

767,800,000

242,116,000

227,775,000

504,472,650

403,578,120

484,293,744

1,862,235,514

167,005,000

363,520,000

593,160,000

373,800,000

374,980,000

1,872,465,000


229,130,000

514,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,100,000,000

1,666,445,000

3,609,412,000

4,132,188,000

4,450,000,600

4,793,190,720

18,651,236,320

-

-

7,000,000

8,000,000

10,000,000

25,000,000

690,200,000

974,412,000

1,085,688,000

1,302,825,600

1,563,390,720

5,616,516,320

-

-

200,000,000

-

264,500,000

304,175,000

349,800,000


345,000,000

350,000,000

375,000,000

430,000,000

460,000,000

1,960,000,000

SEKRETARIAT DPRD

272,400,000

275,000,000

300,000,000

305,000,000

310,000,000

1,462,400,000

Program peningkatan disiplin aparatur DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PENATAAN RUANG PENGAWASAN BANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN

-

-

-

-

-

1 paket

-

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 03

DINAS KEBERSIHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DINAS OLAH RAGA PEMUDA DAN PARIWISATA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DINAS PENDAPATAN DAERAH INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

-

-

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KECAMATAN BACUKIKI KECAMATAN BACUKIKI BARAT

-

-

-

-

132,595,000

2,010,000,000

2,065,000,000

2,065,000,000

-

KECAMATAN UJUNG KECAMATAN SOREANG SEKRETARIAT KORPRI SEKRETARIAT DAERAH KOTA

2,065,000,000

8,337,595,000

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)





Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

-Bagian umum




(17)

88,200,000

-Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum -Bagian Kesra - Bagian Pembangunan

-

- Bagian Organisasi

-

- Bagian Ekonomi

-

- Bagian Humas

44,395,000

- Bagian Asset

-

- Bagian Keuangan

-

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI DINAS PERTANIAN KEHUTANAN PERIKANAN DAN KELAUTAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

04

05


26,250,000

-

35,000,000

35,000,000

35,000,000

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

58,700,000

68,636,500

85,000,000

90,000,000

90,000,000

392,336,500

SEKRETARIAT KORPRI

58,700,000

68,636,500

85,000,000

90,000,000

90,000,000

392,336,500

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1,714,422,600

2,133,925,000

3,989,501,800

4,291,025,160

4,817,302,192

16,946,176,752

DINAS PENDIDIKAN

25,000,000

70,000,000

240,000,000

250,000,000

256,000,000

841,000,000

DINAS KESEHATAN

42,450,000

55,000,000

110,000,000

140,000,000

150,000,000

497,450,000


87,720,000

95,000,000

126,316,800

151,580,160

181,896,192

642,513,152

20,000,000

25,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

150,000,000

39,000,000

70,000,000

85,000,000

100,500,000

111,550,000


05

1

40,000,000

1

45,000,000

-

50,000,000

-

50,000,000

-

60,000,000


25,000,000

30,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

DINAS KEBERSIHAN

10,500,000

12,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

100%

24,528,100

100%

25,000,000

100%

28,535,000

100%

31,500,000

100%

406,050,000 1

245,000,000 205,000,000

35,000,000

144,563,100

25,000,000

30,000,000

95,000,000

18,000,000

20,000,000

86,450,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

168,500,000

15,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

85,000,000

20,000,000

31,250,000

39,065,000

48,840,000

139,155,000

60,000,000

70,000,000

259,700,000

100,000,000

100,000,000

400,000,000


10,000,000

10,000,000

20,000,000

DINAS SOSIAL

15,000,000

15,450,000

18,000,000

DINAS TENAGA KERJA

23,500,000

25,000,000

10,000,000 -


39,700,000

40,000,000

50,000,000

SEKRETARIAT DPRD

50,000,000

50,000,000

100,000,000


22,000,000

30,000,000

50,000,000

75,000,000

90,000,000

267,000,000

INSPEKTORAT

-

-

312,000,000

405,600,000

527,280,000

1,244,880,000

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

-

-

-

-

-

-

DINAS OLAH RAGA PEMUDA DAN PARIWISATA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


7,500,000

30,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

187,500,000

KECAMATAN BACUKIKI

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000


10,000,000

15,000,000

15,000,000

17,500,000

20,000,000

77,500,000

KECAMATAN UJUNG

12,000,000

12,000,000

14,400,000

17,280,000

20,736,000

76,416,000

KECAMATAN SOREANG

20,000,000

20,000,000

25,000,000

25,000,000

30,000,000

120,000,000

SEKRETARIAT KORPRI

87,800,000

111,975,000

405,000,000

401,000,000

417,000,000

1,422,775,000


977,224,500

1,181,000,000

1,915,000,000

1,990,000,000

2,240,000,000

8,303,224,500

-Bagian Umum

100,000,000

10,000,000

15,000,000

35,000,000

25,000,000

25,000,000

110,000,000

20,000,000

24,000,000

24,000,000

24,000,000

24,000,000


664,224,500

- Bagian Organisasi

115,000,000

- Bagian Ekonomi

-

- Bagian Humas

98,000,000

- Bagian Asset

-

- Bagian Keuangan

-


100%

100%

KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI DINAS PERTANIAN KEHUTANAN PERIKANAN DAN KELAUTAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

15,000,000

100%

20,000,000

116,000,000 100%

65,000,000

18,500,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

98,500,000

15,000,000

15,000,000

40,000,000

40,000,000

45,000,000

155,000,000

20,000,000

22,500,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

117,500,000

12,000,000

15,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

102,000,000

1,481,612,500

1,203,000,000

1,166,035,000

1,200,351,500

1,267,458,150

6,318,457,150

DINAS PENDIDIKAN

25,500,000

15,500,000

22,500,000

24,000,000

27,000,000

114,500,000

DINAS KESEHATAN

25,500,000

215,500,000

19,000,000

19,000,000

21,000,000

300,000,000

25,500,000

15,500,000

12,140,000

13,868,000

15,941,600

82,949,600

24,300,000

15,500,000

17,000,000

20,000,000

37,500,000

114,300,000


06


4 Dok

25,500,000

4 Dok

15,500,000

4 Dok

25,500,000

4 Dok

25,500,000

4 Dok

25,500,000

4 Dok

117,500,000


4 Dok

25,500,000

4 Dok

15,500,000

4 Dok

15,500,000

4 Dok

15,500,000

4 Dok

15,500,000

4 Dok

87,500,000

25,499,000

DINAS KEBERSIHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

20,500,000

25,500,000 4 Dok

25,500,000

22,100,000

15,500,000 4 Dok

15,500,000

23,260,000

15,500,000 4 Dok

15,500,000

24,486,000

15,500,000 4 Dok

15,500,000

115,845,000

15,500,000 4 Dok

15,500,000

4 Dok

87,500,000


25,500,000

15,500,000

27,500,000

30,000,000

32,500,000

131,000,000

DINAS SOSIAL

19,500,000

15,500,000

24,000,000

24,000,000

24,000,000

107,000,000

DINAS TENAGA KERJA

25,500,000

15,500,000

25,500,000

26,500,000

28,000,000

121,000,000

25,500,000

15,500,000

18,500,000

20,000,000

21,500,000

101,000,000

25,471,500

15,500,000

15,500,000

19,500,000

19,500,000

95,471,500

DINAS OLAH RAGA PEMUDA DAN PARIWISATA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


(17)

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


21,500,000

15,500,000

15,500,000

15,500,000

15,500,000

83,500,000

SEKRETARIAT DPRD

25,500,000

15,500,000

16,000,000

16,000,000

16,500,000

89,500,000


21,600,000

15,500,000

19,200,000

19,200,000

19,200,000

94,700,000

INSPEKTORAT

25,500,000

21,500,000

43,095,000

56,023,500

72,830,550

218,949,050

25,500,000

15,500,000

18,500,000

18,500,000

32,000,000

110,000,000

21,500,000

15,500,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

127,000,000

KECAMATAN BACUKIKI

21,500,000

15,500,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

82,000,000


21,500,000

15,500,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

82,000,000

KECAMATAN UJUNG

21,500,000

15,500,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

82,000,000

KECAMATAN SOREANG

21,500,000

15,500,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

82,000,000

SEKRETARIAT KORPRI

89,500,000

13,500,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

148,000,000

645,442,000

498,000,000

550,000,000

555,000,000

560,000,000

2,808,442,000

15,500,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

95,800,000

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA -Bagian umum

10,000,000


387,442,000

- Bagian Organisasi

248,000,000

- Bagian Ekonomi

-

- Bagian Humas

-

- Bagian Asset

-

- Bagian Keuangan

-

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI DINAS PERTANIAN KEHUTANAN PERIKANAN DAN KELAUTAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

20,300,000 25,500,000 60%

20%

25,500,000

15,500,000 40%

15,500,000

15,500,000 10%

15,500,000

15,500,000 15%

15,500,000

15,500,000 15%

15,500,000

87,500,000 100%

87,500,000

25,500,000

15,500,000

15,500,000

15,500,000

15,500,000

87,500,000

25,500,000

15,500,000

15,500,000

15,500,000

15,500,000

87,500,000

25,500,000

15,500,000

15,500,000

15,500,000

15,500,000

87,500,000

22,000,000

15,500,000

25,500,000

25,500,000

25,500,000

114,000,000


(17)

URUSAN WAJIB Target Capaian Setiap Tahun


NO

INDIKATOR (Fokus Layanan Urusan Wajib)

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

1

2

3

4

1

Angka partisipasi sekolah (SD/MI)

%

98.86

98.92

98.97

99.02

100

100

100

2

Angka partisipasi sekolah (SLTP/MTs)

%

92.51

93.71

94.91

96.11

97.31

98.51

98.51

Jumlah sekolah SD

unit

89

92

92

93

93

94

94

Jumlah sekolah MI

unit

8

8

8

9

9

10

10

Jumlah Sekolah SMP

unit

24

24

24

25

25

25

25

Jumlah Sekolah MTs

unit

10

10

10

11

11

12

12

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

5

6

1 PENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR

Total Jumlah Sekolah (SD/MI + SMP/MTs )

3

4

unit

131

134

134

138

138

141

141

Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun

orang

16,616

18,115

19,296

20,447

21,698

22,839

22,839

Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun

orang

7,938

8,634

8,916

9,198

9,480

9,762

9,762

Total Jumlah Penduduk Usia Sekolah

orang

Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

24,554

26,749

28,212

29,645

31,178

32,601

32,601

1 : 187

1 : 200

1 : 211

1 : 215

1 : 226

1 : 231

1 : 274

Jumlah guru SD

orang

1,199

1,068

1,080

1,092

1,104

1,116

Jumlah guru MI

orang

97

110

112

114

116

118

Jumlah guru SMP

orang

655

668

698

728

758

788

164 2,115

170 2,016

172 2,062

174 2,108

176 2,154

178 2,200

1,116 118 788

Jumlah guru MTs

orang

Total Jumlah Guru (SD/MI + SMP/MTs)

orang

Jumlah murid SD Jumlah murid MI

siswa siswa

16,759

17,005

17,480

17,105

17,530

17,155

673

641

661

681

701

721

17,155 721

Jumlah murid SMP

siswa

7,451

7,400

7,700

7,720

7,750

7,780

7,780

Jumlah murid MTs

siswa

Total Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs )

siswa

1,067 25,950

795 25,841

815 26,656

835 26,341

855 26,836

875 26,531

26,531

1 : 13

1 : 13

1 : 13

1 : 12

1 : 12

1 : 12

1 : 12

Rasio Guru/murid

178 2,200

875

NO

5


SATUAN


Target Capaian Setiap Tahun Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


Jumlah Kelas

kelas

1001

1037

1037

1097

1097

1139

1139

Jumlah guru sekolah pendidikan dasar

orang

2,115

2,016

2,062

2,108

2,154

2,200

2,200

Jumlah Murid Pendidikan Dasar

siswa

25,950

25,841

26,656

26,341

26,836

26,531

26,531

Rasio Guru per kelas rata-rata

2

2

2

2

2

2

2

Rasio murid per kelas rata-rata

26

25

26

24

24

23

23

68.02

70.09

73.98

78.78

81.20

84.05

84.05

22

24

24

25

25

25

25

9 33

9 33

9 34

9 34

9 34

9 34

PENDIDIKAN MENENGAH 6

7

8

9

Angka Partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA)

%

Jumlah sekolah SMA/SMK

unit

Jumlah sekolah MA

unit

Jumlah sekolah total SMA/MA/ SMK

unit

8 30

Jumlah penduduk usia 16-19 tahun

jiwa

8,855

10,995

11,600

12,370

13,100

13,800

13,800

1 : 295

1 : 333

1 : 356

1 : 364

1 : 385

1 : 406

1 : 406

Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Jumlah guru SMA/SMK Jumlah guru MA Total Jumlah Guru SMA/SMK/MA

orang orang orang

935 188 1,123

928 193 1,121

933 198 1,131

938 203 1,141

943 208 1,151

948 213 1,161

948 213 1,161

Jumlah murid SMA/SMK

siswa

7,658

8,098

8,210

8,400

8,590

8,760

8,760

Jumlah murid MA

siswa

Total Jumlah murid (SMA/MA/SMK)

siswa

802 8,460

960 9,058

1,015 9,225

1,060 9,460

1,100 9,690

1,150 9,910

9,910

1:8

1:8

1:8

1:8

1:8

1:9

1:9

Rasio Guru terhadap murid

1,150

Jumlah Kelas

kelas

398

470

470

494

494

494

494

Jumlah guru sekolah pendidikan menengah

siswa

1,123

1,121

1,131

1,141

1,151

1,161

1,161

Jumlah Murid pendidikan menengah

siswa

8,460

9,058

9,225

9,460

9,690

9,910

9,910

Rasio Guru per kelas rata-rata

3

2

2

2

2

2

2

Rasio Murid per kelas rata-rata

21

19

20

19

20

20

20

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


97.40

97.45

97.50

97.55

97.60

97.65

97.65

unit

92

92

92

93

93

94

94

unit

92

92

92

93

93

94

94

%

100

100

100

100

100

100

100

unit

20

20

21

22

24

25

25

Jumlah sekolah pendidikan SMA/SMK/ MA Kondisi bangunan baik

unit

30

30

31

33

33

34

34

Total Jumlah sekolah (SMP/MTs + SMA/ SMK/MA) kondisi bangunan baik

unit

50

50

52

55

57

59

59

Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

unit

64

67

67

70

70

71

71

%

78.13

74.63

77.61

78.57

81.43

83.10

83.10

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

siswa

2,895

3,184

3,502

3,852

4,237

4,660

4,660

Jumlah Anak usia 4-6 Tahun

siswa

6,117

6,728

6,738

7,411

8,152

8,967

8,967

%

47.33

47.32

51.97

51.98

51.97

51.97

51.97

14 Angka putus sekolah (APS) SD/MI

%

0.13

0.05

0.03

0.01

0.01

0.01

0.01

15 Angka putus sekolah (APS)SMP/MTs

%

0.41

0.30

0.20

0.10

0.05

0.01

0.01

16 Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/ MA

%

1.17

1.41

1.19

0.92

0.69

0.54

0.54

orang

2,658

3,002

3,202

3,402

3,602

3,802

3,802

NO

SATUAN


%

Jumlah sekolah pendidikan SD/MI yang Kondisi bangungan baik Jumlah sekolah (SD/MI)


10 Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Target Capaian Setiap Tahun

FASILITAS PENDIDIKAN

11 Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs Kondisi bangunan baik

12 Sekolah pendidikanSMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

13 Pendidikan anak usia dini (PAUD) ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)

ANGKA KELULUSAN (AL) Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI

NO

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


2,828

3,002

3,202

3,402

3,602

3,802

3,802

%

93.99

100

100

100

100

100

100

orang orang

2,026 2,470

2,410 2,410

2,470 2,470

2,530 2,530

2,590 2,590

2,650 2,650

2,650 2,650

%

82.02

100

100

100

100

100

100

Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA

orang

3,158

2,575

2,641

2,737

2,898

2,980

2,980

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya

orang

3,543

2,575

2,641

2,737

2,898

2,980

2,980

%

89.13

100

100

100

100

100

100

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs

orang

3,092

3,252

3,452

3,752

3,952

4,182

4,182

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya

orang

2,640

3,002

3,202

3,402

3,602

3,802

3,802

%

117.12

108.33

107.81

110.29

109.72

109.99

109.99

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA

orang

3,445

3,530

3,580

3,610

3,675

3,725

3,725

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya

orang

2,242

2,410

2,470

2,530

2,590

2,650

2,650

%

153.66

146.47

144.94

142.69

141.89

140.57

140.57

Jumlah guru berijazah kualifikasi S1

orang

2,740

2,790

2,858

3,000

3,150

3,250

3,250

Jumlah guru berijazah kualifikasi D IV

orang

0

0

0

0

0

0

0

Total Guru Berijazah kualifikasi S1/ D IV

orang

2,740

2,790

2,858

3,000

3,150

3,250

3,250

Jumlah Seluruh Guru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA)

orang

3,238

3,238

3,137

3,193

3,249

3,305

3,305

%

84.62

86.16

91.11

93.96

96.95

98.34

98.34


Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya

17 Angka kelulusan SD/MI Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya

18 Angka kelulusan SMP/MTs

19 Angka kelulusan SMA/SMK/MA

20 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

21 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

22 Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D IV

2 KESEHATAN

SATUAN


orang


NO


SATUAN



Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


Jumlah Posyandu

unit

120

122

123

124

125

125

125

Jumlah Balita

jiwa

6,892

7,392

7,892

8,392

8,892

9,392

9,392

1 : 57

1 : 61

1 : 64

1 : 68

1 : 71

1 : 75

1 : 75

23 Rasio posyandu per satuan balita

Jumlah Puskesmas

unit

6

6

6

6

6

6

6

Jumlah Poliklinik Jumlah Pustu

unit unit

4 19

4 20

5 20

5 21

6 21

6 22

6 22

Total Puskesmas, Polikinik, Pustu

unit

29

30

31

32

33

34

34

Jumlah Penduduk

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

Rasio puskesmas per satuan penduduk

1 : 22.255

1 : 22.505

1 : 22.758

1 : 23.013

1 : 23.272

1 : 23.533

1 : 23.533

Rasio poliklinik per satuan penduduk

1 : 33.383

1 : 33.758

1 : 27.309

1 : 27.616

1 : 23.272

1 : 23.533

1 : 23.533

Rasio pustu per satuan penduduk

1 : 7.028

1 : 6.572

1 : 6.827

1 : 6.575

1 : 6.649

1 : 6.418

1 : 6.418

1:4.604

1:4.501

1: 4.405

1 : 4.315

1:4.231

1 : 4.153

1 : 4.153

24 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Jumlah Rumah Sakit

unit

4

4

4

4

4

5

5

Rumah Bersalin

unit

1

1

2

3

4

5

5

Rumah Sakit Bersalin

unit

1

3

3

3

3

3

3

Rumah Sakit Khusus

unit

1

1

1

1

1

1

1

7

9

10

11

12

14

14

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

1 : 19.076

1 : 15.003

1 :13.655

1 :12.553

1 :11.636

1 : 10.085

1 : 10.085

Total Jumlah Penduduk

jiwa

25 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Jumlah Dokter Jumlah penduduk

Orang

85

90

95

100

115

120

120

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

1 : 1.571

1 : 1.500

1 : 1.437

1 : 1.381

1 : 1.214

1 : 1.177

1 : 1.177

26 Rasio dokter per satuan penduduk Jumlah Tenaga Medis Jumlah penduduk

27 Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Orang

470

490

510

530

570

600

600

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

1 : 284

1 : 276

1 : 268

1 : 261

1 : 245

1 : 235

141,196 1 : 235

NO

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


345

420

430

440

450

460

460

orang

499

466

471

475

480

485

485

%

69.11

90.13

91.36

92.56

93.72

94.86

94.86

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

orang

2,307

2,330

2,353

2,377

2,401

2,425

2,248

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

orang

2,496

2,330

2,353

2,377

2,401

2,425

2,496

%

92.43

100

100

100

100

100

90.06

Jumlah desa/kelurahan UCI

Kel

22

22

22

22

22

22

22

Jumlah seluruh desa/kelurahan

Kel

22

22

22

22

22

22

22

%

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah baliti gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Balita

8

7

6

5

4

2

2

Jumlah seluruh baliti gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Balita

8

7

6

5

4

2

2

%

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah Penderita baru TB BTA (+) yang didtemukan dan diobati disatu wilayah kerja selama 1 tahun

orang

212

230

240

250

260

275

302

Jumlah perkiraan penderita TB BTA (+) yang ditemukan dal kurun waktu yang sama

orang

277

274

281

288

295

302

302

%

76.53

83.94

85.41

86.81

88.14

91.06

100.00

SATUAN


Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jml Komplikasi

Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu


28 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

29 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

30 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

31 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

32 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA


Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


148

71

80

95

100

110

110

orang

148

71

80

95

100

110

110

%

100

100

100

100

100

100

100

kunjungan

39,969

40,000

40,100

40,200

40,300

40,500

40,500

jiwa

32,661

32,661

32,661

32,661

32,661

32,661

32,661

%

122.38

122.47

122.78

123.08

123.39

124.00

124.00

kunjungan

2,326

2,350

2,350

2,400

2,450

2,500

2,268

bayi

2,327

2,312

2,302

2,289

2,279

2,268

2,268

%

99.96

101.64

102.09

104.85

107.50

110.23

100.00

Jumlah Puskesmas

unit

6

6

6

6

7

8

8

Jumlah seluruh kecamatan

unit

4

4

4

4

4

4

4

%

150

150

150

150

175

200

200

Jumlah Puskesmas Pembantu

unit

19

20

20

21

21

22

22

Jumlah seluruh desa/kelurahan

unit

22

22

22

22

22

22

22

37 Cakupan puskesmas Pembantu

%

86.36

90.91

90.91

95.45

95.45

100

100

Jumlah Kasus Penyakit Menular

kasus

14,174

13,465

12,792

12,152

11,545

10,968

10,968

Jumah Penduduk

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

kasus/ jiwa

106.15

99.72

93.68

88.01

82.68

77.68

77.68

NO


Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

33 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Jumlah kunjungan pasien miskin disarana kesehatan strata 1 jumlah seluruh masyarakat miskin di Kab/Kota (Jamkesmas dan Jamkesda)

34 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

35 Cakupan kunjungan bayi

36 Cakupan puskesmas

38 Rasio penyakit menular per 1.000 penduduk

SATUAN


orang


NO

SATUAN


Jumlah tempat-tempat umum yang memenuhi syarat

unit

Jumlah seluruh tempat pengolah makanan

unit




Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

270

273

293

313

333

352

390

390

390

390

390

390

%

69.23

70.00

75.13

80.26

85.38

90.26

Panjang jalan dalam kondisi baik

km

219.08

229.909

241.209

253.209

265.709

279.209

279.209

Panjang jalan dalam kondisi Sedang Rusak

km

38.00

31.73

31.13

30,426.00

29.63

28.73

28.73

Panjang jalan dalam kondisi Rusak

km

78.62

77.70

71.70

64.70

56.70

47.70

47.70

Panjang jalan dalam kondisi Rusak Berat

km

-

-

-

-

-

-

-

Panjang jalan seluruhnya

km

328.25

328.45

336.45

345.93

359.93

370.93

370.93

%

66.74

70.00

71.69

73.20

73.82

75.27

75.27

Panjang saluran irigasi

m

13,116

13,116

14,616

15,616

15,616

16,616

16,616

Luas Lahan Budidaya Irigasi

Ha

800

800

800

800

800

800

800

Luas Lahan Budidaya Pertanian

Ha

164

164

164

164

167

167

167

m/Ha

79.98

79.98

89.12

95.22

93.51

99.50

99.50

Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi

unit

14,778

16,420

18,244

20,271

22,524

25,026

25,026

Jumlah Rumah Tinggal

unit

27,962

31,068

34,519

38,354

42,614

47,347

47,347

%

52.85

52.85

52.85

52.85

52.86

52.86

52.86

39 Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat (tempat pengolahan makanan)

3 PEKERJAAN UMUM

40 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

41 Rasio Jaringan Irigasi

42 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Jumlah daya tampung TPS

m3

722

730

742

757

774

797

797

Jumlah Penduduk

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

5.41

5.41

5.43

5.48

5.54

5.64

5.64

43 Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

NO


SATUAN



Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


Jumlah Panjang Jalan

km

328.25

328.45

336.45

345.93

359.93

370.93

370.93

Jumah Penduduk

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

km/1000 penduduk

2.458

2.432

2.464

2.505

2.578

2.627

2.627

Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik

km

219.08

229.909

241.209

253.209

265.709

279.209

279.209

Panjang seluruh jalan Kabupaten yang ada

km

328.25

328.45

336.45

345.93

359.93

370.93

368.340

%

67.03

69.81

70.67

74.18

72.53

75.80

75.80

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase

km

229.78

233.20

242.24

252.53

266.35

278.20

278.20

Panjang seluruh jalan Kabupaten

km

328.25

328.45

336.45

345.93

359.93

370.93

370.93

%

70.00

71.00

72.00

73.00

74.00

75.00

75.00

Luas irigasi dalam kondisi baik

Ha

10.11

11.50

12.50

13.00

13.50

14.00

14.00

Luas seluruh irigasi kabupaten/kota

Ha

800

800

800

800

800

800

800

%

1.26

1.44

1.56

1.63

1.69

1.75

1.75

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Pelanggan PDAM)

RT

18,005

18,505

19,205

19,905

20,605

21,305

21,305

Jumlah seluruh rumah tangga

RT

30,150

30,252

30,354

30,456

30,559

30,662

30,662

%

59.72

61.17

63.27

65.36

67.43

69.48

69.48

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik

unit

28,175

29,000

29,300

29,600

29,900

30,200

30,500


unit

30,150

30,252

30,354

30,456

30,559

30,662

30,662

49 Rumah tangga pengguna listrik

%

93.45

95.86

96.53

97.19

97.84

98.49

99.47

unit

16,434

16,934

17,434

17,934

18,434

18,934

18,934

44 Panjang jalan dilalui Roda 4 per 1000 penduduk

45 Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (> 40 KM/Jam )

46 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air

47 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

4 PERUMAHAN

48 Rumah tangga pengguna air bersih

Jumlah rumah tangga bersanitasi

NO

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


30,150

30,252

30,354

30,456

30,559

30,662

30,662

54.51

55.98

57.44

58.88

60.32

61.75

61.75

ha

27.40

24.90

22.40

19.90

17.40

14.90

14.90

ha

9,933

9,933

9,933

9,933

9,933

9,933

9,933

%

0.28

0.25

0.23

0.20

0.18

0.15

0.15

Jumlah rumah layak huni

unit

29,416

30,686

31,966

33,316

34,716

36,116

36,116

Jumlah rumah tidak layak huni

unit

3,375

3,305

3,225

3,075

2,875

2,675

2,675

Jumlah penduduk

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

unit

220.29

227.25

234.10

241.28

248.63

255.79

255.79

m

7,179

10,679

17,679

24,679

32,179

42,179

42,179

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

m/jiwa

53.76

79.09

129.47

178.73

230.46

298.73

298.73

Jumlah bangunan ber IMB

unit

10,068

11,568

13,068

14,568

16,068

17,568

17,568

Jumlah Bangunan

unit

32,791

33,991

35,191

36,391

37,591

38,791

38,791

30.70

34.03

37.13

40.03

42.74

45.29

45.29

5667.00

SATUAN


unit

%

Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh Luas Wlayah



50 Rumah tangga ber-Sanitasi

51 Lingkungan pemukiman kumuh

52 Rasio rumah layak huni per 1.000 penduduk

Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Jumah Penduduk

53 Panjang jalan lingkungan per 1.000 penduduk


5 PENATAAN RUANG

54 Rasio bangunan ber- IMB per 100 bangunan

BG ber-IMB/ 100 bangunan

5330.00

5486.00

5576.00

Jumlah titik lampu (bohlam)

unit

5,125

5,300

5,500

5,700

5,950

6,200

6,200

Panjang seluruh jalan Kabupaten

km

328.25

328.45

336.45

345.93

359.93

370.93

370.93

55 Rasio titik lampu per panjang jalan

titik

15.61

16.14

16.35

16.48

16.53

16.71

16.71

Ada/ Tidak Ada

-

-

-

-

-

-

-

6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 56 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


Ada

Ada

-

-

-

-

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

100

100

100

835

846

850

855

860

860

SATUAN


Ada/ Tidak Ada

58 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang teah ditetapkan dengan Ada/ Tidak Ada PERKADA

NO


57 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

59 Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

%

Jumlah elemen data yang dipenuhi

elemen

Jumlah total elemen data perencanaan pembangunan

elemen

2608

2378

2378

2378

2378

2378

2378

%

31.71

35.11

35.58

35.74

35.95

36.16

36.16

32.02

32.44

32.59

32.78

32.98

60 Jumlah elemen data bahan perencanaan pembangunan yang tersedia

827


Jumlah jenis data dan informasi kinerja pembangunan yang sudah ada

22

22

22

22

22

22

22

Jumlah total jenis data dan informasi kinerja pembangunan

22

22

22

22

22

22

22

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah SKPD yang telah mengikuti Diklat Substantif

10

33

34

34

34

34

34

Jumlah SKPD

33

33

34

34

34

34

34

%

30.30

100

100

100

100

100

100

Jumlah dokumen perencanaan tingkat Kota yang terimplementasi

dok

5

5

5

5

5

5

5

Jumlah dokumen perencanaan tingkat Kota (RPJPD,RPJMD, RKPD, Musrenbang, KUA/PPAS)

dok

5

5

5

5

5

5

5

63 Persentase Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang terimplementasikan

%

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah rekomendasi/dokumen yang terimplementasi

dok

3

4

5

5

5

4

4

Jumlah dokumen/kajian ekonomi

dok

5

5

6

6

6

4

4

61 Jumlah jenis data dan informasi kinerja pembangunan yang tersedia

62 Cakupan SKPD yang memahami proses perencanaan

NO

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


60.00

80.00

83.33

83.33

83.33

100

100

dok

3

3

6

7

7

8

dok

5

4

7

8

8

8

%

60.00

75.00

85.71

87.50

87.50

100

Jumlah rekomendasi BKPRD yang terimplementasi

dok

9

10

11

12

13

14

Jumlah rekomendasi BKPRD

dok

11

11

12

13

14

15

%

81.82

90.91

91.67

92.31

92.86

93.33

orang

4,500,000

4,550,000

4,600,000

4,650,000

4,700,000

4,800,000

4,800,000

orang

4,500,000

4,550,000

4,600,000

4,650,000

4,700,000

4,800,000

4,800,000

SATUAN


%

Jumlah rekomendasi/dokumen yang terimplementasi Jumlah dokumen/kajian ekonomi


64 Persentase jumlah rekomendasi perencanaan bidang ekonomi yang terimplementasikan

65 Persentase jumlah rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan

66 Persentase Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang terimplementasikan


7 PERHUBUNGAN Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 tahun

67 Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan

ijin

170

180

200

225

250

300

300

Jumlah Penduduk

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

68 Rasio ijin trayek

785

750

683

614

559

471

471

69 Jumlah uji kir angkutan umum

200

225

250

275

300

400

400

70 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal bus

71 Kepemilikan KIR angkutan umum

Pelabuhan Laut 3 Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan buah, Terminal Laut 3 buah, Laut 3 buah, Laut 3 buah, Laut 3 buah, Bus 3 buah Terminal Bus 3 Terminal Bus 3 Terminal Bus 3 Terminal Bus buah buah buah 3 buah 1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

Pelabuhan Pelabuhan Laut Laut 3 buah, 3 buah, Terminal Bus Terminal Bus 3 3 buah buah 1,900

1,900

NO


SATUAN


menit



Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

Rp

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Jumlah pemasangan rambu-rambu per tahun

unit

40

20

20

40

20

40

40

Jumlah rambu-rambu yang seharusnya ada

unit

40

20

20

40

20

40

40

%

100

100

100

100

100

100

100

Volume sampah yang ditangani

m3

173,010

98,550

102,200

105,850

109,500

113,150

113,150

Volume produksi sampah

m3

185,785

105,485

109,135

112,785

116,435

120,085

120,085

%

93.12

93.43

93.65

93.85

94.04

94.22

94.22

Penduduk berakses air minum

jiwa

104,955

106,269

107,735

109,082

111,703

113,098

113,098

Jumlah Penduduk

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

%

78.60

78.70

78.90

79.00

80.00

80.10

80.10

Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya

kawasan

2

6

8

10

10

15

15

Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air

kawasan

7

7

8

8

15

15

15

%

28.57

85.71

100

125

66.67

100

100

kali

4

4

5

6

7

7

7

wilayah

7

7

7

7

7

7

7

%

57.14

57.14

71.43

85.71

100

100

100

perusahaan

1

1

1

1

1

1

1

72 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 73 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

74 Pemasangan rambu-rambu

8 LINGKUNGAN HIDUP

75 Persentase penanganan sampah

76 Persentase Penduduk berakses airminum

77 Pencemaran status mutu air

Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air

78 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

Jumlah perusahaan yang wajib AMDAL

NO


Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL

79 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Jumlah daya tampung TPS Jumlah Penduduk

SATUAN



Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


perusahaan

1

1

1

1

1

1

1

%

100

100

100

100

100

100

100

m3

722

730

742

757

774

797

797

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

m3/1000 penduduk

5.41

5.41

5.43

5.48

5.54

5.64

5.64

sertifikat

225

265

285

315

345

375

375

375

375

375

375

375

375

375

%

60.00

70.67

76.00

84.00

92.00

100.00

100.00

Jumlah penduduk > 17 tahun yang ber KTP

orang

81,310

85,570

87,341

89,176

93,141

99,100

99,100

Jumlah penduduk > 17 tahun yang ber KTP atau sudah menikah

orang

89,390

90,121

91,314

92,890

92,912

92,990

92,990

1.10

1.05

1.05

1.04

1.00

1

1

80 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

9 PERTANAHAN Lahan milik Pemda yang bersertifikat Total Objek Lahan Milik Pemda

81 Persentase objek lahan Milik Pemda yang bersertifikat (225 dari 375 objek lahan)

10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

82 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Jumlah pasangan nikah yang berakte nikah

pasangan

66,845

68,171

69,000

69,321

72,214

71,450

71,450

Jumlah keseluruhan pasangan nikah

pasangan

67,766

68,728

69,111

69,333

72,224

71,354

71,354

83 Persentase pasangan berakte nikah

%

98.6

99.2

99.8

100

100

100

Jumlah penduduk yang memiliki KTP

orang

81,310

85,570

87,341

89,176

93,141

99,100

99,100

Jumlah penduduk wajib KTP (> 17 tahun dan atau pernah /sudah menikah)

orang

89,390

90,121

91,314

92,890

92,912

92,990

92,990

NO


84 Kepemilikan KTP

SATUAN


%

90.96

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


94.95

95.65

96.00

100.25

106.57

106.57


Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran

jiwa

20,613

23,410

25,515

26,710

27,458

27,981

27,981

Jumlah Penduduk

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

85 Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

%

15.44

17.34

18.69

19.34

19.66

19.82

19.82

86 Rata-rata persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP) dan Akta Capil (Akta Nikah, Akta Kelahiran)

%

68.35

70.49

71.39

71.78

73.30

75.51

75.51

Ada/ Tidak Ada Sudah/ Belum

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

2,674

2,708

2,762

2,828

2,902

2,982

2,982

87 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi 88 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintah (khusus diLingkup Pemda) Jumlah seluruh pekerja

89

orang orang

4,662

4,696

4,750

4,816

4,890

4,970

4,970

%

57.36

57.67

58.15

58.72

59.35

60.00

60.00

Pekerja perempuan di Lembaga Swasta

1,419

1,493

1,543

1,603

1,663

1,723

1,723

Jumlah pekerja perempuan

4,093

4,201

4,305

4,431

4,565

4,705

4,705

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

90 Partisipasi perempuan di lembaga swasta

%

34.67

35.54

35.84

36.18

36.43

36.62

36.62

91 Rata-rata persentase partisipasi perempuan di lembaga (pemerintah dan swasta)

%

46.01

46.60

46.99

47.45

47.89

48.31

48.31

Kasus

64

58

52

48

45

40

40

RT

31,551

32,813

33,469

35,354

37,121

38,977

38,977

%

0.20

0.18

0.16

0.14

0.12

0.10

0.10

Jumlah KDRT yang terjadi (Jumlah keluarga yang bermasalah KDRT) Jumlah seluruh rumah tangga

92 Rasio KDRT

NO


SATUAN


Tahun V (2018)



Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Jumlah pekerja anak yang berusia 5-14 tahun

2,948

2,800

2,660

2,527

2,400

2,280

2,280

Jumlah pekerja yang berusia 15 tahun keatas

55,658

57,239

58,838

60,454

62,089

63,742

63,742

93 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

%

5.30

4.89

4.52

4.18

3.87

3.58

3.58

94 Partisipasi angkatan kerja perempuan

%

54.73

64.87

48.35

62.85

65.78

60.83

60.83

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan (Jumlah kasus yang terdaftar melalui jalur hukum)

pengaduan

64

31

25

21

17

14

14

Jumlah seluruh pengaduan perlindungan perempuan dan anak

pengaduan

107

44

35

28

23

18

18

95 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

%

59.81

70.45

71.65

72.86

74.10

75.36

75.36

Jumlah Jiwa Dalam Keluarga

jiwa

122,676

123,028

123,400

123,900

124,200

124,400

124,400

Jumlah keluarga

jiwa

30,464

30,564

30,664

30,814

30,964

31,089

31,089

orang

4.03

4.03

4.02

4.02

4.01

4.00

4.00

2.03

2.03

2.02

2.02

2.01

2.00

2.00

12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Jumlah Keluarga (Anak + Orangtua) 96 Rata-rata jumlah anak per keluarga

Jumlah akseptor KB

orang

13,261

13,300

13,450

13,590

13,610

13,630

13,630

Jumlah pasangan usia subur

orang

19,553

19,600

19,800

20,000

20,020

20,025

20,025

%

67.82

67.86

67.93

67.95

67.98

68.06

68.06

Jumlah peserta proyeksi KB Aktif

orang

19,067

19,150

19,400

19,600

19,800

19,990

19,990

Jumlah pasangan usia subur

orang

19,553

19,600

19,800

20,000

20,020

20,025

20,025

97 Rasio akseptor KB

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


97.51

97.70

97.98

98.00

98.90

99.83

99.83

keluarga

12,584

12,206

11,839

11,483

11,138

10,823

10,823

keluarga

31,320

33,306

34,971

36,719

38,554

44,481

44,481

%

40.18

36.65

33.85

31.27

28.89

24.33

24.33

unit

10

10

10

10

10

10

10

Jumlah PMKS yang diberikan bantuan

jiwa

2,411

5,166

6,888

6,974

7,060

7,146

7,146

Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan

jiwa

Jumlah seluruh PMKS yang ada

jiwa

8,610

8,610

8,610

8,610

8,610

8,610

8,610

%

28

60

80

81

82

83

83

Jumlah Penyandang Cacat yang mendapat pembinaan

orang

206

242

276

311

345

380

7,146

Jumlah seluruh penyandang cacat

orang

690

690

690

690

690

690

690

%

30

35

40

45

50

55

83

Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan

orang

153

235

330

425

520

610

610

Jumlah seluruh PMKS (diluar warga miskin)

orang

4,678

4,678

4,678

4,678

4,678

4,678

4,678

%

3.27

5.02

7.05

9.09

11.12

13.04

13.04

jiwa

56,556

59,117

61,781

64,554

67,438

70,439

70,439

SATUAN


%

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Jumlah Keluarga

NO


98 Cakupan peserta KB aktif

99 Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera I


13 SOSIAL 100 Sarana sosial seperti panti asuhan panti jompo dan panti rehabilitasi

101 PMKS yang memperoleh bantuan sosial

102 Persentase penyandang cacat yang mendapat pembinaan

103 Persentase PMKS yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi

14 KETENAGAKERJAAN Angkatan kerja 15 tahun ke atas

NO


Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

104 Angka partisipasi angkatan kerja

Jumlah sengketa pengusaha-pekerja

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


94,249

96,920

99,668

102,493

105,398

108,386

108,386

60.01

60.99

61.99

62.98

63.98

64.99

64.99

SATUAN


jiwa

%


sengketa

17

16

15

14

13

12

12

perusahaan

707

742

779

817

857

899

899

%

2.40

2.16

1.93

1.71

1.52

1.33

1.33

Angkatan kerja 15 tahun ke atas

jiwa

56,556

59,117

61,781

64,554

67,438

70,439

70,439

Jumlah penduduk usia kerja (15 - 64 tahun )

jiwa

88,421

91,131

93,925

96,804

99,772

102,830

102,830

%

63.96

64.87

65.78

66.68

67.59

68.50

68.50

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

orang

630

650

670

690

710

730

730

jumlah pencari kerja yang mendaftar

orang

830

850

860

870

880

900

900

%

75.90

76.47

77.91

79.31

80.68

81.11

81.11

Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja

orang

2,313

2,348

2,381

2,412

2,440

2,465

2,465

Jumlah Penduduk Angkatan kerja

orang

56,556

59,117

61,781

64,554

67,438

70,439

70,439

%

4.09

3.97

3.85

3.74

3.62

3.50

3.50

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

perusahaan

354

386

421

449

488

539

539

Jumlah perusahaan yang ada di wilayah pada tahun berkenan

perusahaan

707

742

779

817

857

899

899

%

50.07

52.02

54.04

54.96

56.94

59.96

59.96

Tenaga kerja yang dilatih (APBD Kota, APBD Prov dan APBN)

orang

560

570

590

610

630

650

650

Pendaftar Pelatihan berbasis kompetensi

orang

713

720

730

740

750

760

760

Jumlah perusahaan

105 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

106 Tingkat partisipasi angkatan kerja

107 Pencari kerja yang ditempatkan

108 Tingkat pengangguran terbuka

109 Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


78.54

79.17

80.82

82.43

84.00

85.53

85.53

unit

108

113

119

125

131

136

136

unit

204

204

206

207

208

210

210

%

52.94

55.39

57.77

60.39

62.98

64.76

64.76

unit

4,352

4,358

4,403

4,410

4,421

4,430

4,430

unit

4,352

4,358

4,403

4,410

4,421

4,430

4,430

Jumlah Usaha Mikro

unit

14,485

8,549

8,745

8,942

9,144

9,353

9,353

Jumlah Usaha Kecil

unit

567

1,371

1,375

1,382

1,388

1,391

1,391

Jumlah Usaha Menengah

unit

-

95

95

95

95

95

95

Jumlah seluruh UMKM

unit

15,052

10,015

10,215

10,419

10,627

10,839

10,839

113 Presentase Usaha Mikro

%

96.23

85.36

85.61

85.82

86.04

86.29

86.29

114 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

kali

6

8

8

12

12

12

12

115 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

unit

116 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan

situs

2

2

3

3

4

5

5

117 Total Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah

Buah

24

24

24

24

24

24

24

SATUAN


%

Jumlah koperasi aktif Jumlah seluruh koperasi

111 Persentase koperasi aktif

NO


110 Besaran (persentase) tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (SPM)


15 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM 112 Jumlah UKM non BPR / LKM UKM

16 KEBUDAYAAN 7

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


29

30

31

31

32

35

35

organisasi

25

25

26

27

28

29

29

120 Jumlah kegiatan kepemudaan

kegiatan

2

2

13

11

11

11

11

121 Jumlah kegiatan olahraga

kegiatan

5

2

12

11

12

12

12 5

SATUAN


118 Jumlah organisasi pemuda

organisasi

119 Jumlah organisasi olahraga

NO



17 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

122 Jumlah Gelanggang/balai remaja yang dimiliki daerah

buah

2

3

3

4

4

5

123 Jumlah lapangan olahraga di kab/Kota

buah

194

194

194

195

196

197

Kegiatan

1

1

2

2

3

3

3

Kegiatan

1

1

2

2

3

3

3

Kegiatan

6

2

2

2

6

7

7

Kegiatan

6

2

2

2

6

7

7

orang

39

50

50

50

50

50

50

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

orang

3

4

4

4

4

4

4

18 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

124 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah 125 Kegiatan pembinaan politik daerah

19 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Jumlah Polisi Pamong Praja Jumlah Penduduk

126 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Jumlah Linmas Jumlah Penduduk

orang

-

31

31

32

32

32

32

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

NO

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


-

2

2

2

2

2

2

unit

188

419

424

429

434

439

439

unit

22

22

22

22

22

22

22

unit

9

19

19

20

20

20

20

Jumlah penyelesaian penegakan Perda

kasus

7

7

7

7

6

5

5

Jumlah pelanggaran Perda

kasus

8

8

7

7

6

5

5

%

88

88

100

100

100

100

100

orang

85

90

95

95

95

100

100

orang

85

90

95

95

95

100

100

SATUAN


orang

Jumlah pos siskamling Jumlah desa/kelurahan


127 Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

128 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

129 Penegakan Perda Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam

130 Cakupan patroli petugas Satpol PP


Jumlah penyelesaian pelanggaran K3

Pelanggaran

60

60

65

70

75

80

80

Jumlah pelanggaran K3

Pelanggaran

130

120

110

100

90

85

85

%

46.15

50.00

59.09

70.00

83.33

94.12

94.12

131 Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Jumlah petugas perlindungan masyarakat

orang

Nihil

419

424

429

434

439

439

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

%

Nihil

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

Jumlah kantor pemerintahan desa/kelurahan yang baik

kantor

22

22

22

22

22

22

22

Jumlah seluruh pemerintahan desa/kelurahan

kantor

22

22

22

22

22

22

22

%

100

100

100

100

100

100

100

buah

7

7

7

7

7

7

7

Jumlah Penduduk

132 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

133 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda

NO

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


7

7

7

7

7

7

7

Ada/Tidak Ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada/Tidak Ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Pejabat yang sudah mememenuhi syarat (Latpim 4,3 dan 2)

413

451

519

584

616

626

626

Total pejabat eselon

626

626

626

626

626

626

626

%

66

72

83

93

98

100

100

Ada/ Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada


134 Sistem informasi manajemen Pemda Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda

135 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

136 Persentase pejabat eselon yang memenuhi syarat kompetensi

SATUAN


buah


20 KETAHANAN PANGAN 137 Regulasi ketahanan pangan

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama

ton/tahun

29,097

29,533

30,124

30,727

31,341

31,968

31,968

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

kg/tahun/ perkapita

217.91

218.71

220.61

222.532

224.46

226.41

226.41

139 Ketersediaan energi protein per kapita

%

100

100

100

100

100

100

100

140 Penguatan cadangan pangan

%

30

40

60

60

80

100

100

141 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah

%

90

90

90

90

90

90

90

142 Stabilitas harga dan pasokan pangan

%

90

90

90

90

90

90

90

143 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan

%

85

87

90

90

90

100

100

144 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

%

50

70

80

80

90

100

100

145 Penanganan Daerah Rawan Pangan

%

50

55

60

60

8

100

100

Jumlah Penduduk

138 Ketersediaan pangan utama

21 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


223

225

227

230

233

235

235

22

22

22

22

22

22

22

klp

10

10

10

10

11

11

11

Jumlah kelompok binaan PKK

Klp

272

275

278

280

283

285

285

Jumlah PKK

Klp

27

27

27

27

27

27

27

klp

10

10

10

10

10

11

11

Jumlah PKK Aktif

Klp

27

27

27

27

27

27

27

Jumlah PKK

Klp

27

27

27

27

27

27

27

%

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah Posyandu Aktif

Klp

122

125

127

130

132

135

135

Total Posyandu

Klp

122

125

127

130

132

135

135

%

100

100

100

100

100

100

100

150 Buku "Kabupaten/Kota Dalam Angka"

Ada/ Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

151 Buku " PDRB Kabupaten/Kota"

Ada/ Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku

unit

5

15

20

25

30

34

25

Jumlah SKPD

unit

33

34

34

34

34

34

33

%

15.15

44.12

58.82

73.53

88.24

100.00

75.76

SATUAN


Jumlah kelompok binaan LPM

Klp

Jumlah LPM

Klp

NO


146 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

147 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

148 PKK aktif

149 Posyandu aktif


22 STATISTIK

23 KEARSIPAN

152 Pengelolaan arsip secara baku

NO


Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

153 Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


4

10

12

15

20

25

25

keg

4

10

12

15

20

25

25

jaringan

86

90

95

100

105

110

110

-

-

-

-

-

-

-

86

90

95

100

105

110

110

SATUAN


keg


24 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah jaringan telpon genggam Stasioner

154 Jumlah jaringan komunikasi

jaringan

Jumlah wartel / warnet

unit

20

19

19

18

18

17

17

Jumlah Penduduk

jiwa

133,530

135,030

136,546

138,079

139,629

141,196

141,196

6,677

7,107

7,187

7,671

7,757

8,306

8,306

5

155 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Jenis surat kabar nasional yang masuk ke daerah

jenis

3

4

5

5

5

5

Jenis surat kabar lokal yang masuk ke daerah

jenis

5

5

5

6

7

8

8

jenis

8

9

10

11

12

13

13

Jumlah penyiaran radio yang masuk ke daerah

siaran

3

3

3

4

5

6

6

Jumlah penyiaran TV yang masuk ke daerah

siaran

1

2

3

3

3

3

3

157 Jumlah penyiaran radio/TV lokal

siaran

4

5

6

7

8

9

9

158 Website milik Pemerintah Daerah

Ada/Tidak Ada kali

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

-

3

3

3

3

3

3

156 Jumlah surat kabar nasional/lokal

159 Pameran/expo

25 PERPUSTAKAAN Jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah Jumlah perpustakaan se Kota Parepare

unit

1

1

1

1

1

1

1

211

211

211

211

211

211

211

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


156

156

156

156

156

156

156

unit

212

212

212

212

212

212

212

Jumlah kunjungan orang ke perpustakaan per tahun

Orang

27,240

31,200

32,500

34,100

35,800

35,900

35,900

Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani

Orang

32,850

31,200

32,500

34,100

35,800

35,900

35,900

%

82.92

100

100

100

100

100

100

NO


Jumlah Perpustakaan yang mendapat pembinaan dari perpustakaan milik pemerintah daerah

160 Total

161 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Jumlah koleksi judul buku yang harus tersedia (sesuai standar perpustakaan nasional)

162 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

SATUAN


unit


Judul

8,073

8,593

9,093

9,593

10,093

10,500

10,500

Eksemplar

24,116

25,500

27,200

28,700

30,200

32,200

32,200

Judul

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

%

33.48

33.70

33.43

33.43

33.42

32.61

32.61

URUSAN PILIHAN Target Capaian Setiap Tahun


NO


SATUAN


1

2

3

4

Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya

Ton

6,620

6,820

7,020

7,220

7,420

7,620

7,620

Luas areal tanaman padi dari sektor pertanian/perkebunan lainnya

Ha

1,136

1,158

1,180

1,202

1,224

1,247

1,247

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

ton/ha

5.83

5.89

5.95

6.01

6.06

6.11

6.11

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Juta Rp Juta Rp

62,427 963,812.09

67,859 1,042,844.68

73,858 1,129,817.93

80,481 1,225,513.51

87,810 1,331,030.22

95,928 1,447,495.36

95,928 1,447,495.36

Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB

%

6.48

6.51

6.54

6.57

6.60

6.63

6.63

Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) per tahun

Ton

5,733

6,058

6,382

6,707

7,031

7,356

7,356

Jumlah produksi padi/bahan pangan utama didaerah (ton) per tahun

Ton

6,620

6,820

7,020

7,220

7,420

7,620

7,620

%

86.60

88.82

90.92

92.89

94.76

96.53

96.53

Klp

37

44

62

87

122

136

136

Klp

100 11 11 68.50

100 11 11 72.20

112 13 15 85.44

124 17 19 90.97

136 20 22 99.79

136 22 22 100.00

136 22 22 100.00

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

5

6

1 PERTANIAN

1

2

4

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

5

Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan/bantuan Pemkot per tahun Jumlah seluruh kelompok tani yang ada Jumlah gapoktan yang mendapat pembinaan/bantuan Jumlah seluruh gapoktan yang ada Cakupan bina kelompok petani

%



NO


SATUAN


1

2

3

4

sapi jantan

ton

109.76

sapi betina

ton

11.92

12.16

12.40

12.65

12.90

13.16

13.42

ayam pedaging

ton

1012.5

1032.75

1053.41

1074.47

1095.96

1117.88

1140.24

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

5

111.96

114.19

116.48

6 118.81

121.18

123.61

ayam petelur

ton

8.985

9.16

9.35

9.53

9.73

9.92

10.12

6

Jumlah Produksi Hasil Peternakan

ton

1143.17

1166.03

1189.35

1213.14

1237.40

1262.15

1287.39

7

Jumlah peternak yang telah difasilitasi Jumlah Peternak ayam potong Persentase peternak yang difasilitasi pola kemitraan

orang orang %

0 51 0.00

0 51 0.00

0 51 0.00

5 51 10

10 51 20

20 51 39

20 51 39

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

Ha

200

50

50

50

50

50

50

Luas total hutan dan lahan kritis

Ha

480

280

230

180

120

70

70

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

%

41.67

17.86

21.74

27.78

41.67

71.43

71.43

Luas kerusakan kawasan hutan (Ha)

Ha

50

40

30

20

10

5

5

Luas kawasan hutan (Ha)

Ha

2,499

2,499

2,499

2,499

2,499

2,499

2,499

2

Kerusakan Kawasan Hutan

%

2.00

1.60

1.20

0.80

0.40

0.20

0.20

3


ha

540

545

550

555

560

565

565

2 KEHUTANAN

1

NO


1

2

SATUAN


Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)



Tahun II (2015)

Tahun III (2016) 5

6

3

4

Luas kawasan hutan yang dirambah

Ha

113

100

88

75

63

50

50 2,499

Luas kawasan hutan

Ha

2,499

2,499

2,499

2,499

2,499

2,499

4

Persentase Luas kawasan hutan yang dirambah

%

4.52

4.02

3.52

3.01

2.51

2.01

5

Jumlah kasus perambahan hutan

kasus

45

40

35

30

25

20

20

Jumlah produksi ikan (ton) Target daerah (ton) Produksi perikanan

Ton Ton %

3,450 3,433 100.50

3,470 3,468 100.06

3,580 3,485 102.73

3,670 3,500 104.86

3,700 3,535 104.67

3,830 3,570 107.28

3,830 3,570 107.28

Jumlah konsumsi ikan

Ton

33,600

33,680

33,800

33,900

34,400

35,000

34,700

Target daerah

Ton

33,570

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

34,000

Konsumsi ikan

%

100.09

96.23

96.57

96.86

98.29

100.00

102.06

klp

36

42

63

63

63

63

34

3 KELAUTAN DAN PERIKANAN

1

2

Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda per tahun Jumlah seluruh kelompok nelayan yang ada 3

5

klp

73

85

85

85

85

85

61

%

49.32

49.41

74.12

74.12

74.12

74.12

55.74

Jumlah produksi ikan (ton) yang masuk di PPI

ton

2,877

2,920

3,050

3,170

3,250

3,400

3,400

Jumlah produksi ikan didaerah

ton

3,450

3,470

3,580

3,670

3,700

3,830

3,830

%

83.39

84.15

85.20

86.38

87.84

88.77

88.77





NO


SATUAN


1

2

3

4

Jumlah kelompok nelayan yang sadar hukum

ton

70

83

83

84

84

84

Jumlah seluruh kelompok nelayan yang ada

klp

73

85

85

85

85

85

85

Cakupan kelompok nelayan sadar hukum

%

96

97

97

98

98

98

98.8

Peningkatan Populasi ternak besar (% dari populasi)

%

7

14

22

31

40

60

60

Pelayanan umum kesehatan hewan (% dari laporan kasus)

%

100

100

100

100

100

100

100

Pengendalian penyakit menular/zoonosis ternak Brucellosis (% dari jumlah kasus) Pengendalian penyakit menular/zoonosis Avian Influensa (% dari jumlah kasus)

%

50

80

100

100

100

100

100

%

60

70

80

90

100

100

100

Pencegahan penyakit Anthrax dan penyakit strategis ternak lainnya (% dari populasi)

%

35

50

50

60

70

80

50

2

Rata-rata Pengendalian dan penanganan penyakit menular ternak

%

61

75

83

88

93

95

95

3

Pelayanan Inseminasi Buatan (% dari Laporan Kasus)

%

50

70

10

13

16

20

20

4

Pencegahan penyakit rabies pada hewan kesayangan (% dari populasi)

%

60

80

100

100

100

100

100

5

Ketersediaan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu( penyakit ternak dan hewan kesayangan/hobby yang beroperasi

unit

-

-

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

6

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

5

6 84

4 PETERNAKAN 1

NO


SATUAN


Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)



Tahun II (2015)

Tahun III (2016) 5

6

1

2

3

4

6

Regulasi sistem usaha pola kemitraan untuk ternak unggas potong yang pro kepada masyarakat peternak

dok

-

-

-

1 dok.

-

-

1 dok

orang

500,000

550,000

605,000

665,500

732,050

796,255

796,255

%

34,50

35,75

36,75

37,00

37,50

39,25

39,25

Jumlah kotribusi PDRB dari sub sektor perdagangan Jumlah kotribusi PDRB dari sub sektor Hotel Jumlah kotribusi PDRB dari sub sektor Restaurant Jumlah kotribusi PDRB dari sektor perdagangan, Hotel dan Restaurant

Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp

214,448.19 3,416.27 61,437.64 279,302.10

232,554.36 3,760.02 67,235.43 303,549.81

252,514.31 4,138.36 73,580.34 330,233.01

274,515.03 4,554.77 80,524.01 359,593.81

298,816.28 5,013.09 88,122.95 391,952.32

325,686.46 5,517.52 96,438.99 427,642.96

325,686.46 5,517.52 96,438.99 427,642.96

Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan

5 PARIWISATA 1

Kunjungan Wisata(orang)

2

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB

6 PERDAGANGAN

1

Juta Rp

963,812.09

1,042,844.68

1,129,817.93

1,225,513.51

1,331,030.22

1,447,495.36

1,408,894.34

Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB

%

22.25

22.30

22.35

22.40

22.45

22.50

22.50

Kontribusi sub sektor Hotel terhadap PDRB

%

0.35

0.36

0.37

0.37

0.38

0.38

0.38

Kontribusi sub sektor Restaurant terhadap PDRB

%

6.37

6.45

6.51

6.57

6.62

6.66

6.66

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restaurant terhadap PDRB

%

28.98

29.11

29.23

29.34

29.45

29.54

29.54

7 PERINDUSTRIAN

NO


SATUAN


1

2

3

4

1


Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

5

Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 6

Jumlah kotribusi PDRB dari sektor industri

Juta Rp

24,266.00

26,592.54

29,375.27

32,476.11

35,937.82

39,806.12

39,806.12

Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Juta Rp

963,812.09

1,042,844.68

1,129,817.93

1,225,513.51

1,331,030.22

1,447,495.36

1,447,495.36

%

2.52

2.55

2.60

2.65

2.70

2.75

2.75

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

TABEL 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun

Recommend Documents