Tabel 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah pertahun Kabupaten Barru

Tabel 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah pertahun 2016-2021

Kabupaten Barru Visi : Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan Misi 1 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat No 1

Tujuan Meningkatkan kesejahteraan ekonomi

1

Sasaran Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi. (1)

Strategi Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis sumberdaya lokal melalui pengembangan sistem pemasaran, peningkatan kualitas usaha, kerjasama, produksi, produktivitas dan fasilitasi pendampingan usaha oleh tenaga teknis yang trampil, didukung oleh sistem informasi, regulasi dan kelembagaan dengan sumber pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan (1)

RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021

Arah Kebijakan 1. Pengembangan sistem pemasaran

2016 Pemantapan

2017 Pemantapan

2018 Akselerasi

2019 Akselerasi

2010 Akselerasi Percepatan target

2021 Penyelesaian Pencapaian Target

2. Peningkatan kualitas usaha

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi

Akselerasi

Akselerasi Percepatan target

Penyelesaian Pencapaian Target

3. Peningkatan produksi dan produktivitas

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi

Akselerasi



4. Fasilitasi pendampingan usaha oleh tenaga teknis yang trampil

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi

Akselerasi


Penyelesaian Pencapaian Target Penyelesaian Pencapaian Target

VI - 14

Misi 2 : Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM 1

Meningkatkan kualitas SDM

1

2

Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.(2)

Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.(3)

Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, melalui peningkatan sarana dan prasarana, mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta perbaikan tata kelola pendidikan, dengan mengembangkan manajemen berbasis sekolah dan teknologi informasi, dengan sumber pembiayaan dari berbagai pihak (2)

1. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan, 2. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan 3. Perbaikan tata kelola pendidikan

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Meningkatkan akses dan pemerataan kesehatan dan keluarga berencana, melalui peningkatan mutu tenaga, perbaikan tata kelola, pengembangan layanan kesehatan dan keluarga berencana berbasis masyarakat yang didukung oleh fasilitas memadai dengan mensinergikan berbagai sumber pembiayaan.(3)

1. Peningkatan mutu tenaga kesehatan,

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



2. Perbaikan tata kelola manajemen kesehatan,

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



3. Pengembangan layanan kesehatan

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



4. Pengembangan keluarga berencana berbasis masyarakat

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi




VI - 15

3

4

Meningkatnya penyerapan tenagakerja.(4)

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin serta menurunnya jumlah dan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).(5)

Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan ketenagakerjaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan layanan pendidikan formal dan non formal didukung oleh akses penempatan tenaga kerja (4)

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan layanan pendidikan formal dan non formal . 2. Peningkatan akses penempatan tenaga kerja

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya melalui penajaman dan fasilitasi program yang terintegrasi lintas sektor pada semua tingkatan pemerintahan dengan dukungan kelembagaan, regulasi, data yang terbaru dan mudah diakses dengan sumber pembiayaan yang memadai dan “pro poor” (5)

1. Penajaman dan fasilitasi program yang terintegrasi lintas sektor pada semua tingkatan pemerintahan

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi




VI - 16

5

Rasio tempat ibadah terhadap pemeluk agama (6)

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama melalui Peningkatan kapasitas penyuluh agama dan lembagalembaga keagamaan serta sarana dan prasarana peribadahan yang didukung pembiayaan dari berbagai pihak (6)

1. Peningkatan kapasitas penyuluh agama dan lembagalembaga keagamaan 2. Peningkatan sarana dan prasarana peribadahan

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Misi 3 : Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah Di Tingkat Nasional, Regional Dan Internasional 1

Meningkatnya daya saing daerah

1

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ekonomi.(7)

Meningkatkan infrastruktur ekonomi dengan regulasi yang memadai dan pengembangan fasilitas dasar bagi mobilitas barang, jasa dan manusia, sistem moda transportasi dan perangkat pendukungnya serta sarana prasarana pemuda dan olahraga dengan mensinergikan berbagai sumber pembiayaan.(7)


1. Pengembangan fasilitas dasar bagi mobilitas barang, jasa dan manusia, 2. Pengembangan sistem moda transportasi

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



3. Peningkatan sarana prasarana pemuda dan olah raga

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



VI - 17

2

3

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu.(8)

Berkembangnya kawasan strategis Kabupaten.(9)

Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu melalui peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengembangkan konservasi sumberdaya alam dan kawasan strategik secara terpadu dengan memperkuat sinergitas masyarakat, pemerintah dan swasta (8) Meningkatkan kawasan strategis Kabupaten melalui pengembangan fungsi kawasan, penguatan regulasi pemanfaatan dan pengendalian ruang dengan pelibatan berbagai pihak dan mensinergikan berbagai sumber pembiayaan. (9)


1. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Pengembangan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup 3. Pengembangan kawasan strategik secara terpadu

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



1. Pengembangan fungsi kawasan strategis Kabupaten ,

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



VI - 18

2

Meningkatnya kerjasama antar wilayah

4

terciptanya sistem inovasi daerah (SIDA) yang dapat mendukung pengembangan daya saing.(10)

Meningkatkan fungsi sistem inovasi daerah (SIDA) melalui pengembangan inovasi daerah yang terintegrasi lintas sektor dengan penguatan kelembagaan, jaringan dan sumberdaya (10)

1. Pengembangan inovasi daerah yang terintegrasi lintas sektor

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi

1

Berkembangnya penanaman modal dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar daerah.(11)

Meningkatkan penanaman modal dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar daerah melalui penguatan regulasi, dan media promosi investasi dengan mensinergikan berbagai sumber pembiayaan. (11)

1. Penguatan regulasi, dan media promosi investasi

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi


VI - 19





Misi 4 : Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif 1.

2.

Terpeliharanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah

1

Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan masyarakat

1

2

Berkembangnya wawasan kebangsaan dan kesadaran berdemokrasi masyarakat serta penerapan nilai –nilai kearifan lokal(12) Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat desa /kelurahan dalam pemberdayaan pembangunan (13)

Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat. (14)

Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berdemokrasi masyarakat serta penerapan nilai –nilai kearifan lokal dan peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat desa /kelurahan dalam pemberdayaan pembangunan melalui penyelenggaraan demokrasi, pembangunan yang parsitipatif dan berkualitas yang didukung oleh regulasi dan pengembangan organisasi masyarakat serta pembiayaan yang memadai (12) Meningkatkan kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan


1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi,

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



2. Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



1. Penegakan hukum yang berkeadilan

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi

2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia,

Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi

Akselerasi Percepatan target Akselerasi Percepatan target


VI - 20

menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin ketenteraman dan ketertiban yang didukung oleh regulasi dan pengembangan sistem pengamanan swakarsa serta pembiayaan yang memadai (13) 2

Meningkatnya penanganan bencana. (15)

3. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Meningkatkan 1. Pengembangan pelestarian lingkungan pembangunan hidup dan antisipasi yang berwawasan penanganan bencana lingkungan dan melalui pengembangan berkelanjutan, pembangunan yang 2. Peningkatan berwawasan pemeliharaan lingkungan dan sumberdaya berkelanjutan serta alam, mengutamakan 3. Peningkatan pemeliharaan kesiagaan sumberdaya alam, penanganan kesiagaan penanganan bencana bencana yang didukung oleh regulasi, sistem pengawasan, mitigasi dan adaptasi serta pembiayaan (14)


Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



VI - 21

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) 1

Terwujudnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintahan.

1

Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan. (16)

2

Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien serta memuaskan masyarakat

1

Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik (17)

2

Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD. (18)

Meningkatkan kualitas 1. Peningkatan kehidupan beragama aktualisasi peran melalui aktualisasi dan fungsi agama peran dan fungsi agama sebagai etos kerja, sebagai etos kerja, sikap dan sikap dan perilaku perilaku birokrasi, dengan birokrasi. mengembangkan regulasi, pembinaan lembaga lembaga keagamaan, sarana peribadahan yang didukung pembiayaan dari berbagai pihak (15) Meningkatkan kualitas 22. Peningkatan pelayanan umum penerapan tata melalui penerapan tata kelola kelola pemerintahan pemerintahan yang transparan, yang transparan, akuntabel dan akuntabel dan partisipatif dengan partisipatif mengembangkan sistem 23. Mengembangkan pelayanan yang sistem terintegrasi, mudah dan pelayanan yang murah, regulasi terintegrasi, pelayanan yang mudah dan berorientasi pelanggan murah, dan aparat yang 24. Peningkatan profesional dengan regulasi pembiayaan dari pihak pelayanan yang terkait (16) berorientasi pelanggan


Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



Pemantapan

Pemantapan

Akselerasi

Akselerasi



VI - 22


VI - 23

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Barru merupakan penjabaran

dari

strategi

dan

arah

kebijakan

dalam

upaya

merealisasikan misi dan mewujudkan visi. Sebagai penjabaran dari poin-poin visi, misi, strategi dan arah kebijakan tersebut, maka kebijakan umum ini merupakan kumpulan upaya untuk mewujudkan Kabupaten Barru yang lebih baik. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunanjangka menengah daerah, makadirumuskan langkah operasional ke dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai berikut : Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Barru dijabarkan dalam Tabel 7.1 dibawah ini.


VII - 1

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Barru Misi 1 : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat

NO

1

SASARAN

Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi

STRATEGI

Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis sumberdaya lokal melalui pengembangan sistem pemasaran, peningkatan kualitas usaha, kerjasama, produksi, produktivitas dan fasilitasi pendampingan usaha oleh tenaga teknis yang trampil, didukung oleh sistem


ARAH KEBIJAKAN

Fasilitasi pendampingan usaha oleh tenaga teknis yang trampil

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

KONDISI AWAL

Cakupan desa/ kelurahan yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Jumlah Kelompok Tani yang mampu menerapakan Pola agribisnis

BIDANG URUSAN

100%

Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Teknologi Baru

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

17.06%

99.98%

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkeb unan lapangan

Pertanian

34 Kelompok

64 Kelompok

Prugram peningkatan kesejahteraan petani

Pertanian

100%

Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian

KODISI AKHIR

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VII - 2

SKPD PENANGGUNG JAWAB Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Organisasi Penanggung jawab Urusan Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan /Organisasi Penanggung jawab Urusan Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan /Organisasi Penanggung jawab Urusan

informasi, regulasi dan kelembagaan dengan sumber pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan (1)

Pengembangan sistem pemasaran

persentase penerapan teknologi pertanian

0

50%

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkeb unan

Jumlah Penyuluh yang memiliki kapabilitas ddalam penyusunan dokumen

14 Penyuluh

100 Penyuluh

Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pertanian

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Energi Sumber Daya Mineral

10 IKM

Program Peningkatan kemampuan teknologi Industri

Koperasi dan UMKM

23,80%

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Perdagangan

Jumlah IKM yang memiliki kemasan sesuai standar

0

Persentase Pasar Sehat dan ber – SNI

Jumlah produk peternakan yang berdaya saing


0

4 Produk

VII - 3

12 Produk

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Pertanian

Pertanian

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan/Organi sasi Penanggung jawab Urusan Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Pertambangan dan Energi /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Koperasi UMKM, dan Perindag /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Koperasi UMKM, dan Perindag /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Peternakan /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Luas pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan hutan bukan kayu

65 Ha

Persentase Destinasi Wisata yang kelola

Jumlah potensi wisata budaya yang dipromosikan Peningkatan kualitas usaha

Persentase UMKM siap berkembang yang difasilitasi melalui program UMKM yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Permodalan

10

0%

8

Persentase berfungsinya BUMDES/Lembaga Ekonomi Masyarakat


6%

VII - 4

60%

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Kehutanan

12%

Program pengembangan destinasi Pariwisata

Pariwisata

16

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pariwisata

100%

Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Koperasi dan UKM

18

Program Pengembangan perekonomian daerah

Koperasi dan UKM

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

515 Ha

100%

Dinas Kehutanan /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan/Organ isasi Penanggung jawab Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) /Organisasi Penanggung jawab Urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase Wirausaha muda

2,90%

Kampung UMKM

0

Sentra Industri

20

Produk IKM unggulan Daerah Peningkatan produksi dan produktivitas

Produksi Hortikultura

Produksi Perkebunan


0

14.189 Ton

3.490 Ton

VII - 5

7,70%

Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Koperasi dan UKM

1

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Koperasi dan UKM

25

Program pengembangan industri sentrasentra potensial

Perindustrian

15

Program pengembangan industri kecil dan menengah

Perindustrian

15.515

Program peningkatan produksi pertanian/perkeb unan

Perdagangan

3.816 Ton

Program peningkatan produksi pertanian/perkeb unan

Pertanian

Dinas Koperasi UMKM, dan Perindag/ Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Koperasi UMKM, dan Perindag /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Koperasi UMKM, dan Perindag /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Koperasi UMKM, dan Perindag /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan/Organi sasi Penanggung jawab Urusan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Produksi Padi

Produksi Palawija

111.773 Ton

149.787 Ton

15.979

17.477

78.084 ekor

115,504 ekor

2.280.563 ekor

3.401.173 ekor

Jumlah populasi ternak - Besar - Unggas Produksi Hasil Perikanan Budidaya

Produksi Hasil Perikanan Tangkap


Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkeb unan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkeb unan Program peningkatan produksi hasil peternakan

5.058,4 Ton

8718,8 Ton

Program pengembangan budidaya perikanan

18.244,8 Ton

20.546,6 Ton

Program pengembangan perikanan tangkap

VII - 6

Pertanian

Pertanian

Pertanian

Kelautan dan Perikanan


Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan/Organi sasi Penanggung jawab Urusan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan/Organi sasi Penanggung jawab Urusan Dinas Peternakan /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Perikanan dan Kelautan /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Kelautan dan Perikanan /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Misi 2 : Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM

NO

1

SASARAN

Meningkatn ya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.

STRATEGI

Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, melalui peningkatan sarana dan prasarana, mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta perbaikan tata kelola pendidikan, dengan mengembangk an manajemen berbasis sekolah dan teknologi informasi, dengan sumber


ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan,

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA


KONDISI AWAL 0 lembaga

KODISI AKHIR 270 lembaga

Jumlah lembaga SD/MI

225 Lembaga

225 Lembaga

Program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Jumlah lembaga SMP/MTs

52 Lembaga

52 Lembaga


Jumlah lembaga SMA/MA

28 Lembaga

28 Lembaga (2016)

Program pendidikan menengah

Jumlah lembaga PAUD terakreditasi

VII - 7

Program Pendidikan Anak Usia Dini

BIDANG URUSAN

Pendidikan

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Dinas Pendidikan /Organisasi Penanggung jawab Urusan

pembiayaan dari berbagai pihak (2)

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

2. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan

Jumlah organisasi pemuda

15

Rasio guru/murid per kelas pendidikan dasar

0,038%

89,48%

27

0,045%

Jumlah PTK Yang menerima Sertifikasi

1947 org

2127

Jumlah PTK yang berijazah S1/D4

2318 org

2478 org

96,56%

96,70%

Cakupan angka melek aksara penduduk usia dewasa 15 – 59 tahun


91,76%

VII - 8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan


Program peningkatan peran serta kepemudaan

Kepemudaan dan Olahraga

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidikan

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Pendidikan /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Program Pendidikan Non Formal

Pendidikan


3. Perbaikan tata kelola pendidikan

Angka Partisipasi Kasar :

Meningkatn ya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

Meningkatkan akses dan pemerataan kesehatan dan keluarga berencana, melalui peningkatan mutu tenaga, perbaikan tata


1. Peningkatan mutu dan layanan kesehatan,

Pendidikan


Program pendidikan menengah

Pendidikan


-

SD

107,04%

103%

-

SMP

105,98%

101%

98,06%

100%

Angka lulusan SD/MI

100%

100%

Angka lulusan SMP/MTs

100%

100%

APK SMA/SMK/Paket C

85,30%

88%

Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK

93,15%

Angka usia harapan hidup

67,74%

68,04%

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Kesehatan

Dinkes /Organisasi Penanggung jawab Urusan

0,06%

0,05%

Program Bina gizi dan KIA

Kesehatan


Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

2


Persentase balita gizi buruk

VII - 9

95,50%

kelola, pengembanga n layanan kesehatan dan keluarga berencana berbasis masyarakat yang didukung oleh fasilitas memadai dengan mensinergikan berbagai sumber pembiayaan.(3 )


Cakupan PHBS

46%

65%

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Kesehatan


0,276

0,365

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pusk esmas pembantu dan jaringannya

Kesehatan


Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0,00584

0,01176

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

Kesehatan


Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

98,18%

100%


Kesehatan


Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

VII - 10


Cakupan sanitasi dan kesehatan lingkungan

30%

55%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kesehatan


Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

69,10%

80%


Kesehatan


Angka Kematian Ibu

327/ 100.000 KH

Program Bina Gizi dan KIA

Kesehatan

Angka Kematian bayi

5/1000 KH

306/ 100.000 KH 5/1000 KH


Kesehatan

Angka Kematian balita

5/1000 KH

5/1000 KH


Kesehatan

80%

90%

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kesehatan

Dinkes /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinkes /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinkes /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinkes /Organisasi Penanggung jawab Urusan

0%

100%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kesehatan

Dinkes/Organisasi Penanggung jawab Urusan

Pengendalian Penduduk dan KB

BKBPP /Organisasi Penanggung jawab Urusan

2. Perbaikan tata kelola manajemen kesehatan,

Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Cakupan puskesmas terakreditasi

3. Pengembangan keluarga berencana berbasis masyarakat

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif

48,00%

VII - 11

55,00%

Program Keluarga Berencana

3

4

Meningkatn ya penyerapan tenagakerja.

Berkurangn ya jumlah penduduk miskindan kerentanan untuk miskin serta menurunny a jumlah dan jenis

Meningkatkan pemberdayaan dan pengembanga n ketenagakerja an melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalk an layanan pendidikan formal dan non formal didukung oleh akses penempatan tenaga kerja (4) Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya


1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan layanan pendidikan formal dan non formal

Persentase Angkatan Kerja

46,97%

52,76 %

Program Peningkatan kualitas danproduktivitas tenaga kerja

Tenaga Kerja

2. Peningkatan akses penempatan tenaga kerja

Tingkat pengangguran terbuka

7,68%

6,68%

Program perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan

Tenaga Kerja

1. Penajaman dan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan dan PMKS yang terintegrasi lintas sektor pada semua tingkatan pemerintahan

Persentase Jumlah Masyarakat Miskin

9,74 %

7,12 %

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga

Sosial

VII - 12

Disosnakertrans /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Disosnakertrans /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi, Bagian Adm. Perekonomian, Bagian Pertanahan, /Organisasi Penanggung jawab Urusan

penyandang masalah kesejahteraa n sosial (PMKS).

melalui penajaman dan fasilitasi program yang terintegrasi lintas sektor pada semua tingkatan pemerintahan dengan dukungan kelembagaan, regulasi, data yang terbaru dan mudah diakses dengan sumber pembiayaan yang memadai dan “pro poor” (5)

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil

2. Peningkatan kualitas data kemiskinan dan PMKS


Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social

18,45%

VII - 13

50%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Sosial

Sosial

Bappeda, Badan Pemberdayaan MasyarakatDesa, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas PU, Badan Keluarga Berencana dan Pemebrdayaan Perempuan, Bagian Kesra /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag, Kantor Pelayanan Perizinan dan PenanamanModal /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Sosial /Organisasi Penanggung jawab Urusan

5

Meningkatn ya kualitas kehidupan masyarakat yang religius

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama melalui Peningkatan kapasitas lembaga keagamaan serta sarana dan prasarana peribadahan yang didukung pembiayaan dari berbagai pihak


1. Peningkatan sarana dan prasarana peribadahan

Persentase sarana dan prasarana keagamaan yang dibina

99,06%

VII - 14

100%

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Pemerintahan Umum

Bag. Kesejateraan Rakyat /Organisasi Penanggung jawab Urusan

MISI 3. Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah di Tingkat Nasional, Regional dan Internasional NO

SASARAN

1. Terpenuhiny a kebutuhan infrastruktu r ekonomi

STRATEGI

Meningkatkan infrastruktur ekonomi dengan regulasi yang memadai dan pengembanga n fasilitas dasar bagi mobilitas barang, jasa dan manusia, sistem moda transportasi dan perangkat pendukungnya serta sarana prasarana pemuda dan olahragadenga n mensinergikan berbagai sumber pembiayaan.(6 )


ARAH KEBIJAKAN

1. Pengembangan fasilitas dasar bagi mobilitas barang, jasa dan manusia,

INDIKATOR KINERJA

Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL 62.99%

KODISI AKHIR 82.59%

Proporsi panjang jaringan jalan dalam :  kondisi rusak berat

181,796 km

10,210 km

 kondisi rusak sedang

47,645 km

8,200km

 kondisi rusak ringan

23,245 km

4,8 km

13 Unit

16 Unit

Jumlah alat berat dalam kondisi baik

VII - 15


BIDANG URUSAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Program pembangunan jalan dan jembatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan



Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan


Dinas Pekerjaan Umum/Organisasi Penanggung jawab Urusan

2. Pengembangan sistem moda transportasi


Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan

0.03

0.03

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Perhubungan

Jumlah arus penumpang angkutan umum

4,592,281

3,896,880


Perhubungan

Rasio ijin trayek

0.00149

0.0027

Program peningkatan pelayanan angkutan

Perhubungan

Dinas Perhubungan, Kominfo/ Organisasi Penanggung jawab Urusan

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Termi nal Bis

9

10


Perhubungan

Dinas Perhubungan, Kominfo /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase fasilitas pendukung angkutan darat

77.7

100

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perhubungan


VII - 16

Dinas Perhubungan, Kominfo /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Perhubungan, Kominfo /Organisasi Penanggung jawab Urusan


Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

20 menit

20 menit


Perhubungan


Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

1.Pick up, Baru Rp. 75.000 dan Berkala Rp. 25.000; 2. Bus, Baru Rp. 75.000 dan Berkala Rp. 30.000; 3. Truck, Baru Rp. 12.500 dan Berkala Rp. 35.000

1.Pick up, Baru Rp. 75.000 dan Berkala Rp. 25.000; 2. Bus, Baru Rp. 75.000 dan Berkala Rp. 30.000; 3. Truck, Baru Rp. 12.500 dan Berkala Rp. 35.000


Perhubungan


Persentase jalan yang memiliki rambu-rambu

72.96

97.36

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Perhubungan


Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

4.553.207 orang dan 11.383 ton

3.765.152 orang dan 9.412 ton


Perhubungan


VII - 17

3.Peningkatan sarana prasarana pemuda dan olah raga


Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

4.592.281 orang dan 7.297 ton

3.896.880 orang dan 20.335 ton


Perhubungan


Jumlah organisasi pemuda

15

27

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Kepemudaaan dan Olahraga

Dispora /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Jumlah organisasi olahraga

19

20

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga



Jumlah kegiatan olahraga

11

12

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga



Jumlah kegiatan kepemudaan

10

12

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda



VII - 18

2. Meningkatn ya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu.

Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu melalui peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengembangk an konservasi sumberdaya alamdan kawasan strategik secara terpadu dengan memperkuat sinergitas masyarakat, pemerintah dan swasta (7)


1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah PERDA Rencana Tata Ruang

1 PERDA

6 PERDA

2. Pengembangan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Program Perencanaan Tata Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan ruang


Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk

0.21

0.26

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Lingkungan hidup

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis

1.95

3

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Lingkungan hidup

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Peningkatan fungsi lahan

6.251,5 ha

7.751,5 ha

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Kehutanan

DINAS KEHUTANAN /Organisasi Penanggung jawab Urusan

VII - 19

3. Pengembangan kawasan strategik secara terpadu

Rumah tangga pengguna listrik

80%

100%

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Energi dan Sumber daya mineral

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Persentase rumah tinggal bersanitasi

37,321 km

49.821 km


79.24

100

Program pembangunan saluran drainase/goronggorong Program Lingkungan Sehat Perumahan

Dinas Pertambangan, Energi & Mineral /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Pekerjaan Umum /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS)

36.009 m3

90.342 m3

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan234

Lingkungan Hidup

Kantor Lingkungan Hidup /Organisasi Penanggung jawab Urusan

0.17

0.42

Program Pengembangan Perumahan



56 Ha

86 Ha

Program Lingkungan Sehat Perumahan



Rasio rumah layak huni

Luas penataan lingkungan pemukiman kawasan perkotaan


VII - 20

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

11.13

13.13

Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong



26%

10%




5

9

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Panjang jaringan irigasi kondisi baik

157, 287 km

185.619 km

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum /Organisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Pekerjaan Umum /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Terbangunnya saluran pengendali banjir dan saluran pembuang

15 Km

45 Km

Program pengendalian banjir



Jumlah gedung negara yang terbangun

27 Unit

42 Unit

Program pembangunan dan Pemeliharaan gedung negara



Kawasan Pemukiman Kumuh

Jumlah areal pemakaman


VII - 21

Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan umum Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat 3. Berkembang nya kawasan strategis Kabupaten.

Meningkatkan kawasan strategis Kabupaten melalui pengembanga n fungsi kawasan, penguatan regulasi pemanfaatan dan pengendalian ruang dengan pelibatan berbagai pihak dan mensinergikan berbagai sumber pembiayaan. (8)


1. Pengembangan fungsi kawasan strategis Kabupaten,

15 Unit

22 Unit

37.799 RT

44.042 RT

1

4

Jumlah kawasan strategis yang tertangani

VII - 22

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program pembangunan infrastruktur pedesaan





Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh




Jumlah kawasan agropolitan yang terbentuk

1

2

Program Pembinaan dan Produksi Pertanian

Pertanian

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Jumlah Kawasan minapolitan

1

2

Program pengembangan budidaya perikanan


DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Jumlah Kawasan minapolitan

1

2

Program pengembangan kawasan minapolitan perikanan


DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Jumlah kawasan budidaya peternakan

1

2

Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan

Pertanian

Jumlah sentra industri kecil dan menengah

11

16

Program Pengembangan industri sentrasentra potensial

Perindustrian

DINAS PETERNAKAN/Org anisasi Penanggung jawab Urusan Dinas Koperasi UMKM dan Perindag /Organisasi Penanggung jawab Urusan

VII - 23

4. Terciptanya sistem inovasi daerah (SIDA) yang dapat mendukung pengembang an daya saing.

5. Berkembang nya penanaman modal dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar daerah

Meningkatkan fungsi sistem inovasi daerah (SIDA) melalui pengembanga n inovasi daerah yang terintegrasi lintas sektor dengan penguatan kelembagaan, jaringan dan sumberdaya (9)

Pengembangan inovasi daerah yang terintegrasi lintas sector

Meningkatkan penanaman modal dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar daerahmelalui penguatan regulasi, dan media promosi investasidenga n mensinergikan berbagai sumber pembiayaan. (10)

Penguatan regulasi, dan media promosi investasi


Cakupan Inovasi yang di Terapkan

0%

100%

Penguatan sistem inovasi daerah

Perencanaan

BAPPEDA /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Cakupaan Penyelenggaraan Program Kelitbangan

0%

100%

Program Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Perencanaan

BAPPEDA/Organis asi Penanggung jawab Urusan

100%

100%

Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Penanaman modal

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL/Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase Penyelesaian Pedoman Investasi

VII - 24

Jumlah investor yang mengenal potensi daerah dan minat investasi

25 Investor

75 Investor

Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Penanaman modal

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL/Organisasi Penanggung jawab Urusan

Misi 4 : Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

STRATEGI

1. Berkemban gnya wawasan kebangsaan dan kesadaran berdemokra si masyarakat serta penerapan nilai –nilai kearifan lokal(11)

Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berdemokrasi masyarakat serta penerapan nilai –nilai kearifan lokaldan peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat


ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi,

INDIKATOR KINERJA Cakupan rekomendasi yang difasilitasi tim tindak lanjut

KONDISI AWAL

KODISI AKHIR

100%

100%

VII - 25

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

BIDANG URUSAN Pemerintahan Umum

SKPD PENANGGUNG JAWAB Bagian Hukum /Organisasi Penanggung jawab Urusan

2. Meningkatn ya peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat desa /kelurahan dalam pemberdaya an pembangun an (12)

desa /kelurahan dalam pemberdayaan pembangunan melalui penyelenggara an demokrasi, pembangunan yang parsitipatif dan berkualitasyan g didukung oleh regulasi dan pengembanga n organisasi masyarakat serta pembiayaan yang memadai (11)

2. Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

Cakupan produk hukum daerah yang ditetapkan tepat waktu

100%

100%

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Pemerintahan Umum

Bagian Hukum /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Jumlah kegiatan persatuan dan kesatuan bangsa

2 kegiatan

2 kegiatan

Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

Badan Kesbangpol dan Linmas /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Jumlah aparatur yang terlayani dalam manejemen ASN

464 Orang

7.056 Orang

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian Daerah/Organisasi Penanggung jawab Urusan

50%

100%

Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa

Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase perangkat kecamatan, kelurahan dan desa yang kompoten


VII - 26

Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien

3. Mendorong pemahaman dan pengamalan nilainilai agama dalam kehidupan bermasyarakat


50%

100%

Program Pengembangan Otonomi Daerah


Kecamatan/Bagia n Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Cakupan pelaksanaan pengembangan kewilayahan

100%

100%

Program Pengembangan Kewilayahan

Pemerintahan Umum

Kecamatan /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan administrasi desa

100%

100%

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan administrasi desa


Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase sarana peribadahan yang dibina pemerintah daerah

100%

100%

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Pemerintahan Umum

Bagian Kesejahteraan Rakyat /Organisasi Penanggung jawab Urusan

VII - 27

3. Meningkatn ya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindunga n masyarakat

Meningkatkan kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin ketenteraman dan ketertiban yang didukung oleh regulasi dan pengembanga n sistem pengamanan swakarsa serta pembiayaan yang memadai (12)


1. Penegakan hukum yang berkeadilan

Persentase penegakan PERDA

100%

100%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksaaan Kegiatan KDH

Pemerintahan Umum

Kantor Satpol PP /Organisasi Penanggung jawab Urusan

2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia,

Cakupan penyelenggaraan RANHAM

100%

100%

Pemerintahan Umum

3. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Persentase pemantauan pelaksanaan pemilihan umum

75%

100%

Program peningkatan kesadaran Hukum dan HAM Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Jumlah Penyakit Masyarakat (PEKAT)

40 Kasus

20 Kasus

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat

Jumlah dialog forum wawasan kebangsaan yang difasilitasi

12 Kali

22 Kali

Tingkat Kriminalitas yang tertangani

100%

100%

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Bagian Hukum /Organisasi Penanggung jawab Urusan Bagian Pemerintahan Umum /Organisasi Penanggung jawab Urusan Badan Kesbangpol dan Linmas /Satpol PP /Organisasi Penanggung jawab Urusan Badan Kesbangpol dan Linmas /Organisasi Penanggung jawab Urusan Badan Kesbangpol dan Linmas /Organisasi Penanggung jawab Urusan

VII - 28

Pemerintahan Umum

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat

Presentase penanganan aksi di masyarakat

4. Meningkatn ya penangana n bencana

Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan antisipasi penanganan bencana melalui pengembanga n pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta mengutamaka n pemeliharaan sumberdaya alam, kesiagaan penanganan bencana yang didukung oleh regulasi, sistem


1. Pengembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, 2. Peningkatan pemeliharaan sumberdaya alam,

100%

100%

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat,

Kantor Satpol PP/Organisasi Penanggung jawab Urusan

80%

100%

Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

47%

100%

Program penanganan darurat bencana

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat,

Persentase penanganan bencana pada tahap Pra bencana Persentase penanganan bencana pada tahap saat bencana

VII - 29

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

pengawasan, mitigasi dan adaptasi serta pembiayaan (13) Persentase penanganan bencana pada tahap pasca bencana

3. Peningkatan kesiagaan penanganan bencana


30%

70%

Program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana


Badan Penanggulangan Bencana Daerah /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase korban bencana yang dilayani

100%

100%


Rumah sakit Umum Daerah /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Cakupan Wilayah Manegemen Kebakaran

1 Zona

3 Zona

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

Kantor Satpol PP/Organisasi Penanggung jawab Urusan

VII - 30

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) NO

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan

Meningkatka n kualitas kehidupan beragama melalui aktualisasi peran dan fungsi agama sebagai etos kerja, sikap dan perilaku birokrasi, dengan mengembang kan regulasi, pembinaan lembaga lembaga keagamaan, sarana peribadahan yang didukung pembiayaan dari berbagai pihak (14)


ARAH KEBIJAKAN Peningkatan aktualisasi peran dan fungsi agama sebagai etos kerja, sikap dan perilaku birokrasi.

INDIKATOR KINERJA Persentase SKPD yang menerapkan pola pembinaan keagamaan

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL 0%

VII - 31

KODISI AKHIR 100 %

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat

BIDANG URUSAN Pemerintahan Umum

SKPD PENANGGUNG JAWAB Bag. Kesejateraan Rakyat /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik

Meningkatka nkualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola pemerintaha n yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengembang kan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah, regulasi pelayanan yang berorientasi pelanggan dan aparat yang profesional dengan pembiayaan dari pihak


Peningkatan regulasi pelayanan yang berorientasi pelanggan

Cakupan produk hokum daerah yang ditetapkan tepat waktu

10 perda

10 perda

Mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah,

Penataan Peraturan Perundang Undangan

Pemerintahan Umum

Bagian Hukum /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan

0%

82.75%

Program Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu

Penanaman Modal

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

2,05%

19,78%

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pertanahan

Bagian Pertanahan /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

73.29%

100%

Penataan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil /Organisasi Penanggung jawab Urusan

VII - 32

terkait(15)


Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Proporsi pemenuhan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi

50%

75%

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

BKD /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi pengawasan

80%

100%

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pemerintahan Umum

Inspektorat Daerah /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Peringkat Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

63 Nasional

50 Nasional

Penerapan Pemerintahan yang Baik

Pemerintahan Umum

Bagian Pemerintahan Umum /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunannya serta implementasi ketatalaksanaan

100%

100%

Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

Pemerintahan Umum

Bagian Organisasi /Organisasi Penanggung jawab Urusan

VII - 33

Persentase koordinasi, komunikasi dan harmonisasi dengan stakeholder

100%

100%

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pemerintahan Umum

Bagian Umum /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Jumlah Dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan

2 Dokumen

16 Dikumen

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan

Bappeda /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Jumlah Dokumen Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

12 Dikumen

77 Dokumen

Program Monitoring Evaluasi dan Pengendalian

Perencanaan


Cakupan Penyusunan Data/Informasi Pembangunan

100.00%

100%

Pengembangan Data/Informasi

Perencanaan


100%

100%

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan

DPKD/Organisasi Penanggung jawab Urusan

Laporan Keuangan tepat Waktu dan Akurat


VII - 34

Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD. (17)


Persentase Asset Pemerintah Kabupaten yang Akurat

75%

100%

Peningkatan Pengelolaan Asset Milik Daerah

Keuangan

DPKD /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan benar

0%

100%

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kerja

Pemerintahan Umum

Inspektorat Daerah /Organisasi Penanggung jawab Urusan

persentase cakupann pengawasan dan pengendalian belanja modal

100%

100%

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Pemerintahan Umum

Bagian Administrasi Pembangunan /Organisasi Penanggung jawab Urusan

Persentase Program Legislasi daerah yang ditetapkan

100%

100%

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pemerintahan Umum

Sekertariat DPRD /Organisasi Penanggung jawab Urusan

VII - 35

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN lndikasi rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Barru berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka

menengah

maupun

untuk

pemenuhan

layanan

SKPD

dalam

rnenyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.


VIII - 1

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Priorotas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barru

1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

2

3

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

(TAHUN 0)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

13

14

15

16

SKPD PENANGGUN G JAWAB

17

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

DINAS PENDIDIKAN

47,368,703,280

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah lembaga PAUD terakreditasi

0 Lbg

45 Lbg

Program Pendidikan Non Formal

Cakupan Angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun

96.56%

96.60%

5,556,343,800

481,888,900

47,966,000, 000

46,821,000,000

45 Lbg

96.70%

5,920,000,000

705,000,000

45 Lbg

96.80%

6,135,000,0 00

715,000,000

48,306,000,000

45 Lbg

96.90%

6,235,000,000

875,000,000

48,551,000,000

45 Lbg

96.70%

6,455,000,000

735,000,000

-

239,012,703,280

45 Lbg

270 Lbg

96.70%

96.70%

30,301,343,800

DINAS PENDIDIKAN

3,511,888,900 DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya Persentase Pembinaan PKBM/Kursus Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APK SD/SDLB

107.04%


106.50%

32,801,172,855

106.00%

34,825,000,000

105.00%

VIII - 2

35,850,000, 000

104.00%

35,960,000,000

103.00%

36,100,000,000

103.00%

103.00 %

175,536,172,855

DINAS PENDIDIKAN

Program Pendidikan Menengah

APK SMP/Paket B

105.98%

105.00%

104.00%

103.00%

102.00%

101.00%

101.00%

101.00 %

APK SMA/SMK/Paket C

85.30%

86.00%

86.50%

87.00%

87.50%

88.00%

88.00%

88.00%

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

98.06%

98.40%

98.80%

99.20%

99.60%

100.00%

100.00%

100.00 %

Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK

93.15%

93.50%

94.00%

94.50%

95.00%

95.50%

95.50%

95.50%

Angka Lulusan SD/MI

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00 %

Angka Lulusan SMP/MTs

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00 %

APK SMA/SMK/Paket C

85.30%

86.00%

88.00%

88.00%

Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK

93.15%

93.50%

95.50%

95.50%

Rasio guru/murid per kelas Pendidikan Dasar

0.04

0.038

0.045

0.045

Jumlah PTK yang menerima sertifikasi

1947 Org

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

180 Org

Jumlah PTK yang berijasah S1/D4

1947 Org

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

180 Org

6,037,984,200

86.50%

-

94.00%

87.00%

-

94.50%

87.50%

-

95.00%

88.00%

-

95.50%

6,037,984,200

DINAS PENDIDIKAN

3,123,995,900

DINAS PENDIDIKAN

Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


343,995,900

0.041

680,000,000

0.042

VIII - 3

690,000,000

0.044

700,000,000

0.045

710,000,000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Cakupan Satuan Pendidikan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

65.00%

70.00%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kelancaran operasional perkantoran

100.00%

100.00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai

100.00%

100.00%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase jumlah staf yang disediakan Atribut ASN

100.00%

100.00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional

100.00%

100.00%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase laporan capaian kinerja secara tepat waktu

100.00%

100.00%

Program Kerjasama Pembangunan

Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

2 lbg

1 lbg

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Cakupan Penanggulangan Kemisikinan Berbasis Keluarga


54,322,500

917,224,900

1,002,590,225

31,500,000

51,680,000

15,000,000

75,000,000

75.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00

100.00%

615,000,000

1,038,000,000

2,600,000,000

50,000,000

120,000,000

143,000,000

0

80.00%

85.00%

100.00%

1,058,000,0 00

100.00%

100.00%

2,465,000,0 00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0

125,000,000

615,000,000

100.00%

VIII - 4

50,000,000

120,000,000

143,000,000

0

125,000,000

100.00%

100.00%

100.00%

0

100.00%

625,000,000

1,063,000,000

2,410,000,000

50,000,000

120,000,000

143,000,000

0

125,000,000

90.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0

100.00%

625,000,000

1,073,000,000

2,410,000,000

50,000,000

120,000,000

143,000,000

0

130,000,000

2,534,322,500

DINAS PENDIDIKAN

100.00 %

5,149,224,900

DINAS PENDIDIKAN

100.00%

100.00 %

10,887,590,225

DINAS PENDIDIKAN

100.00%

100.00 %

231,500,000

DINAS PENDIDIKAN

100.00%

100.00 %

531,680,000

DINAS PENDIDIKAN

100.00%

100.00 %

587,000,000

DINAS PENDIDIKAN

90.00%

90.00%

100.00%

0

100.00%

75,000,000

100.00 %

505,000,000

DINAS KESEHATAN

90,477,256,765

Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak


Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar

92%

100%

Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar

91%

100%

95%

Cakupana ibu nifas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar


75,024,885,080

88,873,975,618

-

383,397,239,614

DINAS KESEHATAN

517,156,500

100%

104%

77,610,810, 760

78,107,229,806

100%

100%

246,430,000

150,031,000

31,953,000

19,900,000

47,500,000

100%

100%

100%

100%

100%

VIII - 5

254,400,000

151,000,000

27,602,000

7,200,000

47,800,000

100%

100%

100%

100%

100%

269,825,000

179,600,000

29,002,000

23,600,000

56,800,000

100%

100%

100%

100%

100%

260,425,000

118,500,000

25,976,000

9,025,000

51,700,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,031,080,000

DINAS KESEHATAN

599,131,000

DINAS KESEHATAN

114,533,000

DINAS KESEHATAN

59,725,000

DINAS KESEHATAN

203,800,000

DINAS KESEHATAN

Cakupan anak Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

76%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan balita yang naik berat badannya

78%


cakupan balita kurus yang mendapat PMT

68.42%

80%

persentase bumil KEK mendapat PMT = 95 %

13.30%

65%

Persentase bumil yang mendapat TTD = 98 %

91.80%

90%

Persentase remaja putri mendapat TTD = 30 %

0

20%

Cakupan pemberian Vit.A

94.60%

90%

Cakupan Garam beryodium

98.60%

92%

Cakupan pemberdayaan keluarga sadar gizi

12 klp

12 klp

Persentase BBL mendapat IMD = 50 %

0

44%

Persentase bayi yang mendapat Asi Eksklusif = 50 %

70.90%

44%


100%

1%

24,064,000

100%

26,200,000

100%

100%

27,700,000

100%

29,025,000

100%

106,989,000

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

151,043,800

558,618,000

155,420,000

56,673,270

8,807,110

28,247,100

16,163,500

9,330,000

9,480,000

84,047,700

85%

80%

95%

25%

92%

93%

12 klp

47%

47%

VIII - 6

615,326,800

170,962,000

62,340,597

12,264,220

30,434,239

16,696,850

9,330,000

-

63,274,190

90%

95%

98%

30%

94%

94%

12 klp

96%

188,058,200

99%

68,574,656

35%

15,661,330

96%

32,986,092

95%

8,485,730

12 klp

9,330,000

50%

50%

95%

677,356,480

-

90,117,700

745,239,128

206,864,020

75,432,121

19,148,640

35,663,130

17,783,498

9,330,000

60%

60%

-

99,129,470

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

40%

100%

100%

100%

100%

12 klp

12 klp

70%

70%

70%

70%

2,596,540,408

DINAS KESEHATAN

721,304,220

DINAS KESEHATAN

263,020,644

DINAS KESEHATAN

55,881,300

DINAS KESEHATAN

127,330,561

DINAS KESEHATAN

59,129,578

DINAS KESEHATAN

37,320,000

DINAS KESEHATAN

9,480,000

DINAS KESEHATAN

336,569,060

DINAS KESEHATAN

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan pemantauan kerawanan pangan dan gizi

12 pkm

12 pkm

Cakupan balita yang datang ke posyandu ( D/S) = 100 %

80.50%

100%

Cakupan pelayanan kasus gizi buruk yang mendapat perawatan = 100 %

8 kasus = 100% tertangani

PROGRAM PENANGGULANGA N KEMISKINAN BERBASIS KELUARGA

Cakupan penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Jumlah Puskesmas dengan posyandu lansia aktif di setiap Des/Kel

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Terwujudnya desa/kel kategori UCI

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

8 kasus

12 PKM

95%

26,108,600

12 PKM

100%

28,855,775

8,068,500

12 pkm

100%

24,832,100

8,875,350

12 pkm

100%

13,094,145

9,762,885

12 pkm

12 pkm

100%

100%

80,084,400

247,839,400

100%

12 PKM

75,840,000

44,326,000

100%

12 PKM

64,080,000

48,582,000

100%

12 PKM

67,410,000

57,846,000

100%

100%

12 PKM

12 PKM

92,155,670

DINAS KESEHATAN

34,041,735

DINAS KESEHATAN

75,000,000

DINAS KESEHATAN

287,414,400

DINAS KESEHATAN

424,702,000

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

271,934,085

Tertanganinya KLB dan wabah

100%

100%

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 95%

91%

92%


7,335,000

12 pkm

75,000,000

100%

12 PKM

25,373,650

24,983,100

41,750,000

100%

93%

VIII - 7

62,000,155

33,000,000

100%

95%

33,359,210

49,000,000

100%

95%

36,695,170

52,600,000

100%

100%

95%

95%

157,037,635

DINAS KESEHATAN

176,350,000

DINAS KESEHATAN

Persentase deteksi dini pada kelompok berisiko

0%

20%

Persentase Orang dengan HIV mendapat pengobatan standar

100%

100%

Persentase orang dengan penyakit TB Paru mendapat pengobatan standar

85%

73%

Persentase penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

3%

70%

Persentase penanganan kasus diare 15% dari jumlah penduduk

8.3%

Persentase puskesmas melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS

1.09%

33%

25%

80%

Persentase puskesmas melakukan pencegahan dan penanganan tifoid

15%


15,000,000

82,835,000

12,600,000

38,040,000

14,340,000

5,650,000

5,420,000

30%

100%

75%

80%

15%

50%

90%

VIII - 8

11,000,000

48,825,000

550,000

16,842,000

-

5,250,000

-

40%

100%

85%

83%

90%

100%

67,650,000

87%

605,000

95%

15%

50%

12,000,000

-

5,750,000

5,500,000

5,250,000

96%

15%

100%

100%

19,500,000

53,475,000

13,115,500

10,350,000

840,000

6,400,000

-

60%

60%

100%

100%

90%

90%

97%

97%

15%

15%

100%

100%

100%

100%

57,500,000

DINAS KESEHATAN

252,785,000

DINAS KESEHATAN

26,870,500

DINAS KESEHATAN

65,232,000

DINAS KESEHATAN

20,930,000

DINAS KESEHATAN

22,800,000

DINAS KESEHATAN

10,670,000

DINAS KESEHATAN

Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

Persentase kasus gigitan hewan tersangka rabies ditangani sesuai standar

98%

100%

IR DBD <49 per 100.000 penduduk

43.76%

<49

API malaria <1 / 1000 penduduk

<1

<1

Persentase pengendalian kecacingan

0.63%

50%

Persentase kasus filariasis ditangani sesuai standar

100%

42,500,000

96,355,000

31,220,000

51,900,000

100%

12 Posbind u

Jumlah Posbindu

<49

<1

60%

100%

39,375,000

95,922,750

32,781,000

54,495,000

34,839,000

100%

<49

<1

70%

100%

41,250,000

100,490,500

34,342,000

57,090,000

36,498,000

100%

<49

<1

75%

100%

49,625,000

110,808,250

35,903,000

59,685,000

38,157,000

100%

100%

<49

<49

<1

<1

75%

75%

100%

100%

172,750,000

DINAS KESEHATAN

403,576,500

DINAS KESEHATAN

134,246,000

DINAS KESEHATAN

223,170,000

DINAS KESEHATAN

142,674,000

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

10,520,000

Persentase usia 15 thn - 59 tahun mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya

0%

100%

Persentase usia 60 tahu ke atas mendapatkan screning kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya

0%

100%


33,180,000

100%

126,014,500

12,240,000

100%

100%

VIII - 9

99,504,750

14,810,400

100%

100%

126,616,805

16,291,500

100%

100%

69,270,786

389,787,480

100%

100%

100%

100%

421,406,841

DINAS KESEHATAN

433,129,380

DINAS KESEHATAN

Program peningkatan masalah kesehatan matra

Program pengembangan lingkungan sehat

Cakupan pengobatan hipertensi sesuai standar

0%

100%

Cakupan penderita DM mendapatkan pelayanan standar

0%

100%

Cakupan Deteksi dini Penyakit akibat rokok

0%

100%

Menurunnya faktor resiko terjadinya kejadian masalah kesehatan pada kondisi tertentu

100%

100%

Cakupan Pengendalian masalah kesehatan hiperbarik

100%

100%

Cakupan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

100%

Pelayanan dan Pembinaan kesehatan jemaah haji

100%

Meningkatnya akses sanitasi dasar RT yang layak


4,235,000

2,800,000

100%

100%

100%

100%

7,315,000

100%

16,320,000

8,160,000

49,915,000

10,658,500

104,630,000

16,600,000

61,450,500

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

19,747,200

25,317,600

7,722,000

16,764,350

5,040,000

417,548,500

72,287,550

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21,722,000

27,579,400

8,359,200

101,476,785

93,540,000

19,415,200

79,135,455

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

383,814,480

179,961,240

84,007,620

100,103,595

93,540,000

20,716,750

87,259,465

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

441,603,680

DINAS KESEHATAN

241,018,240

DINAS KESEHATAN

150,003,820

DINAS KESEHATAN

233,238,230

DINAS KESEHATAN

299,550,000

DINAS KESEHATAN

474,280,450

DINAS KESEHATAN

307,447,970

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

51,300,000

VIII - 10

Program pengembangan lingkungan sehat

Persentase TFU dan TPM yang Memenuhi Syarat

33

33%

66%

Cakupan Desa/Kel Menyelenggaraka n Tatanan Kawasan Sehat

70%

80%

80%

Cakupan sarana air minum dilakukan pengawasan

30%

35%

40%

Cakupan Desa/Kel Melaksanakan STBM

96%

96%

100%

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

cakupanpengadaa n, sarana dan prasarana rumah sakit pratama

0

0

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya

cakupan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya

100%

100%

Cakupan ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

100%

100%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


-

24,729,490,750

33,635,669,000

100%

100%

100%

37,810,000

98,480,000

910,900,000

20,090,000

5,000,000,000

24,745,807,872

7,559,400,000

100%

90%

45%

100%

0

41,350,000

17,600,000

731,480,000

16,010,000

100%

90%

50%

100%

100%

118,400,000

55%

156,190,000

100%

17,700,000

-

-

100%

30,940,000, 000

100%

100%

7,680,200,0 00

100%

VIII - 11

100%

45,670,000

24,500,000,000

8,431,000,000

0

100%

100%

100%

48,980,000

100%

100%

23,050,000

60%

153,640,000

100%

19,250,000

-

33,810,000,000

8,481,800,000

0

0

100%

100%

100%

100%

173,810,000

DINAS KESEHATAN

257,530,000

DINAS KESEHATAN

1,952,210,000

DINAS KESEHATAN

73,050,000

DINAS KESEHATAN

5,000,000,000

DINAS KESEHATAN

138,725,298,622

DINAS KESEHATAN

65,788,069,000

DINAS KESEHATAN

Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten

Cakupan Instalasi Farmasi Kabupaten

100%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

17%

17%

Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas, Klinik dan Apotik

52%

52%

ProgramStandarisa si Pelayanan Kesehatan

Terlaksannya program standarisasi pelayanan kesehatan

100%

100%

Program peningkatan dan pengembangan statistic

Cakupan ketersediaan data dasar pelayanan kesehatan

100%


Jumlah PKM terakreditasi

0 PKM

Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100%

Program Pengawasan Obat dan Makanan


100%

1,420,000

9,027,500

25%

57%

311,920,000

33,600,000

100%

33%

63%

-

80,200,000

41,500,000

100%

42%

70%

1,700,000,000

85,000,000

49,400,000

100%

50%

72%

900,000,000

91,600,000

54,900,000

100%

100%

75%

75%

74%

74%

3,300,000,000

DINAS KESEHATAN

570,140,000

DINAS KESEHATAN

188,427,500

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

131,507,350

100%

3 PKM

700,000,000

17,721,655,000

4 PKM

100%

1,673,000,000

2,151,618,904

404,106,000

100%

6 PKM

100%

VIII - 12

942,000,000

1,566,936,4 04

167,554,400

100%

6 PKM

100%

1,111,000,000

1,592,312,404

135,390,400

100%

6 PKM

100%

3,275,000,000

1,736,675,404

254,678,400

100%

100%

6 PKM

6 PKM

100%

100%

7,001,000,000

DINAS KESEHATAN

24,769,198,116

DINAS KESEHATAN

961,729,200

DINAS KESEHATAN

presentase puskesmas yang melaksanakan Home care

0%

25%

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri

Purnam a 3 %, Mandiri 1%

Program Pembinaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif strata Purnama (30%) dan Strata Mandiri (10%)

Purnama 14,55%, Mandiri 1,82%

Purnam a3% Mandiri 1%

Cakupan Posyandu Strata Purnama dan Strata Mandiri

Purnama 48,18%, Mandiri 8,50%

Purnam a 15% Mandiri 1%

Jumlah Kemitraan dengan kelompok potensial

0

1 LSM, 2 Dunia Usaha, 1 Media, 2 Organis asi Profesi

Program Pembiyaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Kunjungan Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Rujukan dan Persalinan Peserta JKN / KIS

57756 Jiwa

-


Persentase kelancaran operasional perkantoran

100%

100%


3,809,000,000

50%

3,293,900,0 00

75%

3,467,390,000

100%

3,753,629,000

DINAS KESEHATAN

100%

DINAS KESEHATAN

11,239,537,680

-

385,400,000

57756

100%

198,696,000

103,474,000

264,856,000

24,625,960,800

770,800,000




57756

100%

VIII - 13

218,565,600

113,821,400

291,341,600

25,679,411, 280

847,880,000




57756

100%

240,422,160

125,203,540

320,475,760

26,838,206,808

932,668,000

Purnam a 2,45% Mandiri 1,18%

Purnam a 10% Mandiri 1,50%


57756

100%

264,464,376

137,723,894

352,523,336

28,112,881,889

1,025,934,800







57756

57756

100%

100%

922,148,136

DINAS KESEHATAN

480,222,834

DINAS KESEHATAN

1,229,196,696

DINAS KESEHATAN

105,256,460,777

DINAS KESEHATAN

3,962,682,800

DINAS KESEHATAN


Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai

100%

100%


Persentase jumlah staf yang disediakan Atribut ASN

0%

0



0%

3


Persentase laporan capaian kinerja secara tepat waktu

100%

100%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


Jumlah Masyarakat Yang Menerima Kesehatan Gratis

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar

1,429,865,000

-

71,900,000

4,371,500

100%

100%

15

100%

28,703,898,560

71.52%

95.63%


26.67%

26,724,457,960

1,572,851,500

222,300,000

173,500,000

10,000,000

100%

100%

15

100%

1,730,136,6 50

244,530,000

190,850,000

10,000,000

100%

100%

15

100%

34,731,717, 257

31,567,288,416

1,903,150,315

268,983,000

209,935,000

10,000,000

100%

100%

15

100%

38,204,888,983

2,093,465,347

295,881,300

230,928,500

10,000,000

100%

100%

100%

100%

15

15

100%

100%

42,025,377,881

DINAS KESEHATAN

1,031,694,300

DINAS KESEHATAN

877,113,500

DINAS KESEHATAN

44,371,500

DINAS KESEHATAN

175,233,171,097

100%

300,000,000

100%

300,000,000

100%

300,000,000

100%

300,000,000

100%

31,33%

28,386,403,756

50%

31,113,094, 130

70%

34,346,753,543

80%

37,903,778,898

100%

VIII - 14

8,729,468,812

1,200,000,000

100%

158,474,488,287



Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Jumlah sarana dan prasarana yang terawat dengan kondisi baik

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Persentase korban bencana yang dilayani

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah laporan capaian kinerja & keuangan tepat waktu

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah Operasional perkantoran

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

98,02%

574,209,250

98,02%

631,630,175

98,02%

694,793,193

99%

764,272,512

99%

840,699,764

100%

100%

100%

16,500,000

100%

18,150,000

100%

19,965,000

100%

21,961,500

100%

100%

67%

100%

99%

100%

4,374,200

100%

4,811,620

100%

5,292,782

100%

5,822,060

100%

6,404,266

100%

100%

96%

100%

1,307,907,150

100%

1,581,697,865

100%

1,725,567,6 52

100%

1,883,824,418

100%

2,057,906,858

100%

100%

Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

79%

100%

77,950,000

100%

345,745,000

100%

574,319,500

100%

583,751,450

100%

594,126,595

100%

100%

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya JumlahSumber Daya Manusia Yang Trampil

97%

0%

0

100%

103,000,000

100%

103,000,000

100%

103,000,000

100%

103,000,000

100%

100%

Program Peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya kedisiplinan aparatur

0%

0

100%

100%

100%


15,000,000

150,000,000

100%

VIII - 15

150,000,000

100%

150,000,000

100%

150,000,000

3,505,604,894

91,576,500

26,704,928

8,556,903,943

2,175,892,545

412,000,000

600,000,000








Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Jumlah Jenis Pelayanan Kesehatan BLUD

Program Pelayanan Peningkatan Pelayanan Publik

Cakupan Pelayanan Pendukung Mutu pelayanan Publik

Program Peningkatan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan

JUmlah Fasilitas Kesehatan Dasar & Rujukan Yang Berkualitas

Program Promosi dan Pemberdayaan

Jumlah Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan


100%

100%


Outcome : Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya

19,500,000

100%

19,500,000

100%

19,500,000

100%

19,500,000

100%

100%

78,000,000



9 jenis

DINAS PEKERJAAN UMUM


100%

9 jenis

75,990,005,400

100%

Out come : Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi


28,000,000

9 jenis

28,000,000

9 jenis

108,860,493 ,405

99,055,098,550

28,000,000

9 jenis

119,361,552,74 5

28,000,000

9 jenis

131,312,604,07 0

-

100%

57,442,848

100%

63,187,133

100%

69,505,846

100%

76,456,431

100%

84,102,074

100%

100%

669,010,009

100%

626,150,000

100%

641,150,000

100%

643,150,000

100%

653,150,000

100%

VIII - 16

45

-

-

112,000,000


534,579,754,170

100%

350,694,331


100%

3,232,610,009



Output : Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu


Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik

62.99

67.96

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Persentasae Jalan dan jembatan Dalam Kondisi Rusak Berat

36.97%

30 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Jumlah Alat Berat Dalam Kondisi Baik

13

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Outcome : Panjang jaringan irigasi kondisi baik

157,287 km

9,412 km + 10 unit bendun g

Outcome : Terbangunnya saluran pengendali banjir dan saluran pembuang

15 km

0,188 km

Program Pengendalian Banjir

100%


100%

17,230,500

100%

18,953,550

100%

20,848,905

100%

22,933,796

100%

25,227,175

100%

100%

4,878,870,943

100%

5,366,758,037

100%

5,903,433,8 41

100%

6,493,777,225

100%

7,143,154,948

100%

39,201,280,700

1,705,753,500

-

11,031,580,700

846,965,000

70.89

22 %

-

14 km + 1 Unit bendun g

0,400 km

1,465,000,000

49,789,831,620

800,000,000

12,134,738,770

931,661,500

73.81

1,611,500,0 00

76.74

17 %

54,768,814, 782

15 %

1 Unit

880,000,000

1 Unit

15,6 km

0,600 km

VIII - 17

13,348,212, 647

1,024,827,6 50

15,6 km + 1 Unit bendun g

0,800 km

1,772,650,000

60,245,696,260

968,000,000

14,683,033,912

1,127,310,415

79.66

11,5 %

1 Unit

15,5 km

1,0 km

1,949,915,000

66,270,265,886

1,064,800,000

16,151,337,303

1,240,041,457

82.59

10 %

-

13 km

1,2 km

-

-

-

100%

105,193,926


100%

29,785,994,994


82.59

46,000,345,700


232,780,362,048


3,712,800,000


67,348,903,332


5,170,806,022


-

-

-

-

16 unit

240,39 9 km + 12 unit bendun g

4,188 km

Program Perencanaan Tata Ruang

Outcome : Jumlah dokumen perencanaan tata ruang

1 dok

-

Program pengendalian pemanfaatan ruang

Outcome : Terlaksananya penyusunan kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang

6470 Bangunan

669 Bangun an

Program pembangunan dan pemeliharaan gedung negara

Outcome : Terlaksananya pembangunan gedung kantor

27 unit

-

Program peningkatan fasilitas penerangan jalan

Outcome : peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan

463 titik

-

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Outcome : Terpenuhinya sarana infrastruktur perkotaan

15 unit

-

Program Pengembangan Perumahan

Outcome : Jumlah bantuan perumahan layak huni

0.17

0.212 (40 rumah )


Outcome : Terpenuhinya sarana infrastruktur permukiman

56 Ha

5 Ha


Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana alatalat kebersihan

36.009 m3

9,056 m3


-

186,384,700

-

-

-

224,818,600

4,270,558,500

4,193,706,500

1 Dok

669 Bangun an

2 Unit

40 titik

1 unit

0.254( 40 rumah)

5 Ha

9,056 m3

80,000,000

118,605,850

7,300,000,000

300,000,000

1,000,000,000

247,300,460

4,697,614,350

3,648,254,090

1 dok

669 Bangun an

2 Unit

36 titik

2 unit

0.296 (40 rumah)

5 Ha

9,056 m3

VIII - 18

88,000,000

180,466,435

8,030,000,0 00

270,000,000

1,350,000,0 00

272,030,506

5,167,375,7 85

3,738,079,4 99

1 dok

669 Bangun an

2 Unit

31 titik

1 unit

0.338 (40 rumah)

5 Ha

9,056 m3

96,800,000

143,513,079

8,833,000,000

232,500,000

1,200,000,000

299,233,557

5,684,113,364

4,211,887,449

1 dok

669 Bangun an

2 Unit

32 titik

2 unit

0.38 (40 rumah)

5 Ha

9,056 m3

106,480,000

207,119,186

9,716,300,000

240,000,000

1,485,000,000

329,156,912

6,252,524,700

4,523,076,194

1 dok

669 Bangun an

2 Unit

41 titik

1 unit

0.42) (40 rumah)

5 Ha

9,056 m3

-

-

-

-

-

-

-

-

6 dok

371,280,000


2454 Bangun an

836,089,250


37 Unit

33,879,300,000


643 titik

1,042,500,000


22 unit

5,035,000,000


0.42

1,372,540,035


86 Ha

26,072,186,698


90,342 M3

20,315,003,732


Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat

38 RT

34 RT

Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong

Outcome : Terpenuhinya sarana drainase Perkotaan dan Perdesaan

37.321 km

1 Km

Program pengelolaan areal pemakaman

Outcome : Terpenuhinya sarana areal pemakaman

5 Unit

-

Program Percepatan Pembangunan Pedesaan

Outcome : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

12 Unit

-

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaraan

Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

persentase Perda yang ditegakkan

8,706,402,900

-

-

-

34 RT

2 Km

1 Unit

1 Unit

1,403,709,900

1 Zona

100 %


1 Zona

100 %

-

8,680,000

9,577,043,190

440,000,000

350,000,000

100,000,000

34 RT

2,5 Km

1 Unit

1 Unit

100%

1,885,000,000

8,680,000

484,000,000

367,500,000

110,000,000

34 RT

2 Km

1 Unit

1 Unit

2,668,482,9 00

3,544,043,900

3 Zona

10,534,747, 509

3 Zona

100%

VIII - 19

970,000,000

8,680,000

11,588,222,260

532,400,000

385,875,000

121,000,000

34 RT

3 Km

1 Unit

1 Unit

2,838,333,900

3 Zona

100%

970,000,000

8,680,000

12,747,044,486

585,640,000

405,168,750

133,100,000

34 RT

2 Km

-

1 Unit

3,025,073,550

3 Zona

100%

970,000,000

8,680,000

-

-

-

-

53,153,460,345


49,821 Km

2,042,040,000


9 Unit

1,508,543,750


17 Unit

464,100,000


244,04 2 RT

-

3 Zona

100%

13,479,644,150

100%

100%

4,795,000,000

43,400,000



Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

Persentase penyelesaian pelanggaran K3

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Jumlah Linmas yang dilatih

0

0

Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi

100%

100%


Cakupan Kebutuhan Laporan Kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Cakupan Sarana dan Prasarana perkantoran yang terpenuhi

Cakupan peningkatan disiplin aparatur

Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumber daya aparaturnya

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

0

0

13,400,000

-

860,382,800

3,162,100

244,286,000

-

273,799,000

100%

210 Orang

100%

100%

100%

100%

100%

13,400,000

20,000,000

896,026,800

3,162,100

329,036,000

114,940,000

273,799,000

100%

210 Orang

100%

100%

100%

100%

100%

VIII - 20

13,400,000

20,000,000

903,926,800

3,162,100

337,501,000

156,735,000

255,078,000

100%

210 Orang

100%

100%

100%

100%

100%

13,400,000

20,000,000

892,591,800

3,162,100

545,761,000

110,940,000

273,799,000

100%

216 Orang

100%

100%

100%

100%

100%

13,400,000

20,000,000

891,971,800

3,162,100

679,125,650

156,735,000

281,999,000

100%

100%

216 Orang

846 Orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

67,000,000

80,000,000

4,444,900,000

15,810,500

2,135,709,650

539,350,000

1,358,474,000








BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1,207,103,116


Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi


Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi


Persentase Kualitas Disiplin Aparatur


Persentase kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu


Persentase Sumber Daya Aparatur yang telah mengikuti Diklat dan Pelatihan

80%

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

Persentase kelompok masyarakat dan aparatur yang mendapatkan pelatihan bencana

30 PERSEN

100%

35%

80%

100%


100%

356,843,630

40%

46,509,388

100%

-

100%

2,235,500

83%

33,154,998

10

7,381,557,8 67

6,638,168,567

100%

50%

100%

100%

87%

407,887,297

159,726,272

144,000,000

2,400,000

43,154,998

100%

60%

100%

100%

90%

61,150,900

430,017,846

162,985,022

-

2,800,000

43,154,998

8,206,483,268

100%

70%

100%

100%

95%

451,021,043

136,108,893

144,000,000

2,850,000

29,603,332

9,108,244,217

100%

80%

100%

100%

100%

450,733,123

100%

135,507,763

100%

-

2,900,000

27,103,332

-

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

VIII - 21

32,541,557,035

100%

80%

100%

100%

100%

10

2,096,502,938

640,837,338

288,000,000

13,185,500

176,171,658

61,150,900

BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH

BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH



PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGA N PENYAKIT MENULAR

Terlaksananya Edukasi Penyakit Menular dalam Rangka Mendukung Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGA N BENCANA

Cakupan penanganan korban dan lokasi bencana

PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN

Terjaminnya Standar minimal layak pakai bagi sarana dan prasarana Jalan dan Jembatan akibat dampak bencana.

PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL

Terjaminnya Standar minimal layak huni bagi sarana dan prasarana Perumahan akibat dampak bencana.

PROGRAM OPERASI DARURAT PENANGGULANGA N BENCANA

Tersedianya Sarana dan Prasarana Informasi Darurat Bencana

0 Kecamata n

100%

100%

TOTAL RUAS JALAN KABUPATE N TERDAMP AK


10%

0 Unit

10%

35 Unit

-

1 Dok/ Unit Crisis Centre

0

18,291,800

0

56,921,900

0

44,409,800

0

191,075,400

0

114,732,700

VIII - 22

10%

18,291,800

0%

56,921,900

2%

44,409,800

35

191,075,400

-

114,732,700






PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA.

Terlaksananya pemulihan kawasan kritis tangkapan air secara partisipatif.

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA

PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

0 Kecamata n

1 Kecama tan

Terlaksananya sistim pengendalian banjir pada Daerah Aliran Sungai berbasis Pengurangan Risiko Bencana.

0 Kecamata n

3 Kecama tan

Tersedianya Peta Risiko Bencana yang terbaru disusun secara partisipatif dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Barru

2 Dok./Lapo ran

2 Dok./La poran

Jumlah Daerah Yang melaksanakan Kesiapsiagaan Pencegahan Bencana Kebakaran.

0 Kecamata n


2

0

-

0

-

0

129,739,500

0

50,690,300

VIII - 23

1

-

2

2

129,739,500

50,690,300

-


-




PROGRAM PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.

Tersedianya Sumber Daya dan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang akuntabel dan berdayaguna tinggi.

0 Dokumen

2 Dokume n

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

Jumlah Daerah Yang Edukasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

0 Kecamata n

7 Kecama tan

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN.

Terlaksananya Penambangan Rakyat berbasis Pengurangan Risiko Bencana dan Budaya Sadar Bencana.

0 Kecamata n

2 Kecama tan

PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT

Tersedianya Dokumen Potensi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

0 Kecamata n

4 Kecama tan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Persentase Pemantuan Rutin kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Wilayah Rawan Bencana.

80%


100%

0

86,432,600

0

-

2

0

14,914,700

100%

1,881,000,000

100%

VIII - 24

2,227,600,0 00

100%

2,337,900,000

100%

2,297,000,000

100%

-

86,432,600

-

0

-

-

2

-

100%


14,914,700

8,743,500,001

-


-




PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA

Persentase Kegiatan Penanganan Darurat pada Wilayah Rawan Bencana.

PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.

Jumlah Kecamatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Wilayah Rawan Bencana.

47%

1 KEC

100%

7 KEC

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Jumlah Fakir miskin, KAT, Wanita Rawan Sosial, dan Lansia yang tersentuh bantuan sosial

PROGRAM PENANGGULANGA N KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

-

-

100%

7 KEC

1,121,064,500

320 org

0


500

0

301,124,500

0

100%

1,570,000,000

7 KEC

2,430,000,000

500

-

331,000,000

2,885,000,0 00

100%

7 KEC

1,348,306,9 73

1,232,840,930

0

1,630,000,0 00

0

500

VIII - 25

-

361,000,000

100%

1,720,000,000

7 KEC

3,385,000,000

1,468,206,010

0

500

7 KEC

3,585,000,000

1,592,590,151

-

391,000,000

100%

2,610,000,000

0

500

-

100%

7 KEC

-

-

421,000,000

-

7,530,000,000

12,285,000,000



7,263,008,565

500

2,000

301,124,500

1,504,000,000

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI


PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL ( EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) PROGRAM BANTUAN & JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah Anak Terlantar yang dibina

Jumlah Penyandang Cacat yang telah dibina

Cakupan Eks Penyandang Peyakit sosial yang dibina

Terlaksananya Pemutakhiran Data Base PMKS selama kurun 5 Tahun

100%

15 Org%

60 org

100%

0 Desa/kelur ahan


100%

100%

70

100%

-

107,455,200

45,291,100

94,559,700

44,480,700

-

100%

100%

70

100%

55 Desa/ke lurahan

100%

118,455,200

100%

49,800,000

70

104,059,700

100%

48,980,700

-

-

VIII - 26

129,000,000

54,300,000

113,500,000

53,480,700

-

100%

100%

70

100%

-

139,800,000

58,800,000

123,000,000

57,980,700

-

100%

100%

70

100%

-

150,555,200

63,300,000

132,500,000

62,480,700

-

100%

100%

410

100%

55 Desa/k eluraha n

645,265,600

271,491,100

567,619,400

267,403,500

500,000,000


DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI



PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS & PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAA N PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL

Jumlah Tenaga Kerja yang Produktif

Tersedianya kader wira usaha baru

Jumlah Tenaga kerja yang mengetahui peraturan Ketenaga Kerjaan

Jumlah Masyarakat yang penyuluhan Transmigrasi Lokal bagi Masyarakat


Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu

45 org

org

40 org

50 org

100%

100%


50 org

597 org

120

150

100%

100%

53,933,000

50,277,100

39,103,200

10,458,800

292,598,900

5,384,800

50 org

767 org

344

150

100%

100%

59,000,000

55,277,100

43,000,000

11,458,800

321,848,900

5,923,280

50 org

747 org

344

150

100%

100%

VIII - 27

64,400,000

60,277,100

46,900,000

12,458,800

354,033,790

6,515,608

50 org

657 org

255

150

100%

100%

69,800,000

65,277,100

50,800,000

13,458,800

389,437,169

7,167,169

50 org

617 org

215

150

100%

100%

75,200,000

70,277,100

54,700,000

14,458,800

428,380,886

7,883,886

300

3385 org

1278

750

100%

100%

322,333,000

301,385,500

234,503,200

62,294,000

1,786,299,645

32,874,742


DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya Cakupan Peningkatan Pelayanan Publik

100%

100%

100%

100%

100%

100%

58,911,000

16,394,000

1,092,500

100%

100%

100%

64,802,100

18,033,400

1,201,750

100%

100%

100%

71,282,310

19,836,740

1,321,925

100%

100%

100%

78,410,541

21,820,414

1,454,118

100%

100%

100%

100%

86,251,595

100%

24,002,455

100%

1,599,529

359,657,546

100,087,009

6,669,822




URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENANGGULANGA N KEMISKINAN

Jumlah PUS yang terdaftar menjadi Peserta KB Aktif

5,041,220,457

31140

Cakupan Penanggulangan kemiskinan


3000 Org

4,450,939,400

6,099,876,7 54

5,545,342,503

3000 Org

100%

3,379,112,300

143,000,000

3000 Org

100%

VIII - 28

3,718,445,5 30

157,300,000

6,709,864,428

3000 Org

100%

4,090,290,083

173,030,000

7,380,850,871

3000 Org

100%

4,500,489,491

190,333,000

-

30,688,832,013

3000 Org

3000 Org

100%

100%

20,139,276,804

663,663,000

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN

BADAN KELUARGA BERENCANA

BERBASIS KELUARGA

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR

PROGRAM PEMBINAAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA

PROGRAM PENYULUHAN NARKOBA, PMS DAN HIV/AIDS

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN

berbasis keluarga

Jumlah PIK KR yang terbentuk

68

Jumlah masyarakat yang aktif dan peduli terhadap program KB & KS

Jumlah remaja yang ikut pembinaan dan Konseling yang dilaksanakan

Jumlah Sekolah mendapatkan Penyuluhan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS

Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS yang dibina


14 Klp

150 Org

300 Org

300 SLTA

810 Klp

14 Klp

10,385,400

150 Org

300 Org

12 SLTA

810 Klp

62,700,000

31,350,000

80,000,000

150,000,000

200,694,548

14 Klp

150 Org

300 Org

12 SLTA

810 Klp

VIII - 29

68,970,000

34,485,000

88,000,000

165,000,000

220,764,003

14 Klp

150 Org

300 Org

12 SLTA

810 Klp

75,867,000

37,933,500

96,800,000

181,500,000

242,840,403

14 Klp

150 Org

300 Org

12 SLTA

810 Klp

83,453,700

41,726,850

106,480,000

199,650,000

267,124,443

14 Klp

84 Klp

150 Org

900 Org

1.800 Org

300 Org

300 SLTA

810 Klp

1.800 SLTA

-

810 Klp

290,990,700

155,880,750

371,280,000

696,150,000

931,423,397

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN

PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KKB

Jumlah Jenis Data dan Informasi Program KKB terpenuhi

4 Dok

4 Dok

226,621,000

4 Dok

249,283,100

4 Dok

274,211,410

4 Dok

301,632,551

4 Dok

24 Dok

1,051,748,061

PROGRAM PEMBINAAN PPKS Jumlah PPKS yang dibina

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Jumlah SKPD yang telah memahami Perencanaan dan Penganggaran Resfonsif Gender

7 Klp

46 skpd

Jumlah Perempuan yang mendapatkan penyuluhan

Jumlah Remaja yang dibina dan mendapat Konseling


7 Keg

46 skpd

85,900,000

47,779,720

7 Keg

46 skpd

84,557,692

7 Keg

46 skpd

81,070,000

66,098,911

7 Keg

46 skpd

112,461,800

107,908,802

7 Klp

46 skpd

-

24 Klp

276 skpd

374,299,800

306,345,125

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN

4,093,000

100 Org

94,868,000



11,005,000

VIII - 30

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pemb.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Keserasian Kebijakan dan Perlindungan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Tenaga Pendamping pada Kelompok Bina Keluarga

210 Org

Jumlah Perempuan yang telah memaham Kesetaraan Gender yang mendapatkan keterampilan

620 Org

Jumlah Anak yang terlibat dalam forum anak dan berprestasi

4 Org

Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina

Jumlah Kasus KDRT

1 Lbg

18


15 Kasus


73,225,000

103,718,750

20,409,500

42,898,679

34,345,200

620 Org

4 Org

1 Lbg

13 Kasus

300,904,688

65,000,000

107,188,547

77,404,000

620 Org

4 Org

1 Lbg

11 Kasus

VIII - 31

330,995,157

71,500,000

117,907,402

87,644,400

620 Org

4 Org

1 Lbg

8 Kasus

358,339,472

78,650,000

129,698,142

96,408,840

620 Org

4 Org

1 Lbg

7 Kasus

394,173,420

86,515,000

142,667,956

106,049,724

620 Org

4 Org

1 Lbg

7 Kasus

-

-

-

3720 Org

24 Org

1 Lbg

61 Kasus

1,488,131,487

322,074,500

540,360,726

401,852,164

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN

PROGRAM PELAYANAN ADM KANTOR

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatnya Pelayanan Adm Perkantoran

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdokumentasin ya Pelaoran CapaianKinerja Keuangan

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

100%

100%

100%

215,612,528

57,628,000

4,500,000

11,960,000

100%

100%

100%

100%

453,497,700

102,690,000

7,000,000

24,000,000

100%

100%

100%

100%

498,847,470

77,759,000

6,600,000

26,400,000

100%

100%

100%

100%

548,732,217

141,846,950

6,930,000

29,040,000

100%

100%

100%

100%

604,670,239

95,311,645

7,623,000

31,944,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2,321,360,154

475,235,595

32,653,000

123,344,000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 100%


500,000

100%

500,000

100%

VIII - 32

550,000

100%

577,500

100%

635,250

100%

100%

2,762,750

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN


BADAN KETAHANAN PANGAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian, Perkebunan

Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten

Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

Skoring Pola Pangan Harapan Masyarakat

Program Pelayanan administrasi Perkantoran Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


1,961,125,300

2,869,209,000

3,069,240,0 00

3,395,200,000

3,584,712,000

154,514,500

0

0

0

0

1,450,884,700

-

15,024,917,600

154,514,500


100%

1,480,000,000

100%

1,540,000,0 00

100%

1,700,000,000

100%

1,745,000,000

100%

7,915,884,700


87

962,000,000

89

930,000,000

91

1,020,000,000

92

1,100,000,000

92

4,012,000,000


83

85


100%

100%

277,669,000

100%

306,700,000

100%

437,700,000

100%

468,700,000

100%

499,700,000

100%

2,090,469,000



100%

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

5,500,000

100%

5,500,000

100%

5,500,000

100%

27,000,000




100%

100%

58,723,400

100%

95,009,000

100%

VIII - 33

86,040,000

100%

131,000,000

100%

164,512,000

100%

535,284,400



Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya


Persentase sop yang tersusun

100%

100%

9,765,000

85%

100%

4,568,700

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

12.50%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Persentase Terlaksananya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

11.11%

15.55%

4,029,146,700

82,086,500

20,000,000

20,000,000

100%

70,000,000

100%

70,000,000

100%

70,000,000

100%

289,765,000



4,822,239,725. 00

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH


100%

5,834,369,5 62.00

5,304,154,148.00

17.37%

17.50%

28%

4,061,806,280

210,000,000

235,000,000

17.22%

17.50%

11.11%

VIII - 34

4,482,186,9 08

231,000,000

160,000,000

6,417,881,519. 00

16.18%

17.50%

28%

4,810,170,599

254,100,000

316,000,000

7,048,499,670. 20

17.22%

17.50%

11.11%

5,419,162,659

304,700,000

196,000,000

29,376,972,624. 20

16.46%

100%

17.50%

100%

11.11%

100%

22,802,473,146

1,081,886,500

927,000,000

KANTOR LINGKUNGA N HIDUP DAERAH



Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Persentase Terlaksanya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam


Persentase lingkungan perumahan yang memenuhi syarat


Persentase Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

16.67%

4%

-

Terkelolanya ruang terbuka hijau (RTH)


Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur

100%


Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18.1818 %

100%

100%

279,806,000

240,962,425

31,000,000

50,172,000

4,000,000

33%

100,000,000

-

6,691,100

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)


78,375,000

17.89%

18%

100%

100%

100%

100%

114,000,000

225,000,000

265,058,668

34,100,000

55,189,200

4,000,000

158,000,000

4%

18%

100%

100%

100%

100%

VIII - 35

161,900,000

247,500,000

291,564,534

37,510,000

60,708,120

4,000,000

17.89%

18%

100%

100%

100%

100%

169,850,000

266,000,000

320,720,988

41,261,000

66,778,932

4,000,000

8.33%

178,000,000

-

-

17.89%

33%

169,000,000

100%

-

17.89%

18%

100%

100%

100%

100%

195,000,000

280,000,000

352,793,086

45,387,100

73,456,825

4,000,000

683,375,000

6,691,100

12.89%

100%

9.09%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

640,750,000

1,298,306,000

1,471,099,701

189,258,100

256,133,077

20,000,000




KANTOR LINGKUNGA N HIDUP DAERAH KANTOR LINGKUNGA N HIDUP DAERAH KANTOR LINGKUNGA N HIDUP DAERAH KANTOR LINGKUNGA N HIDUP DAERAH


DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Program Penataan Administrasi Kependudukan





Jumlah penduduk yang dilayani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil


Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi

Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik terpenuhnya sumber daya aparatur



1,063,442,600

207,434

100%

100%

100%

100%

638,932,200

322,272,900

78,121,000

20,740,000

3,376,500

1,064,194,6 00

1,064,194,600

219,310

100%

100%

100%

100%

638,932,200

322,272,900

78,121,000

20,740,000

4,128,500

231,186

100%

100%

100%

100%

VIII - 36

638,932,200

322,272,900

78,121,000

20,740,000

4,128,500

1,064,194,600

243,062

100%

100%

100%

100%

638,932,200

322,272,900

78,121,000

20,740,000

4,128,500

1,064,194,600

254,938

100%

100%

100%

100%

638,932,200

322,272,900

78,121,000

20,740,000

4,128,500

-

254,938

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

5,320,221,000

254,93 8

100%

100%

100%

100%

3,194,661,000

1,611,364,500

390,605,000

103,700,000

19,890,500

DINAS KEPENDUDU KAN DAN CATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDU KAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDU KAN DAN CATATAN SIPIL



BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2,241,969,650

2,282,300,0 00

2,198,200,000

2,398,000,000

2,518,500,000

-

11,638,969,650

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan adimistrasi desa

Persetase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan adimistrasi desa

100%

100%

0

100%

547,000,000

100%

570,000,000

100%

586,000,000

100%

608,000,000

100%

-

100%

2,311,000,000

BADAN PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA

Program Percepatan Pembangunan Perdesaan

Jumlah Desa Yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan ADD/Dana Desa

55 Desa/ kel

40 Desa

384,656,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

384,656,900


Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

cakupan desa/ kel yang mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi

100%

100%

118,896,900

100%

191,000,000

100%

203,000,000

100%

218,000,000

100%

228,000,000

100%

-

40 desa

958,896,900

Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Teknologi Baru

cakupan desa/ kel yang menerapkan TTG

100%

100%

268,408,200

100%

168,000,000

100%

191,000,000

100%

228,000,000

100%

260,000,000

100%

-

100%

1,115,408,200

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

cakupan desa/ kel yang mengalami peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan



100%


100%

405,619,000

100%

525,000,000

100%

VIII - 37

550,000,000

100%

563,000,000

100%

577,000,000

100%

-

100%

2,620,619,000


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

cakupan desa/kel yang memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan

55 desa/ kel

55 desa/ kel

192,856,400

55 desa/ kel

171,000,000

55 desa/ kel

181,000,000

55 desa/ kel

190,000,000

55 desa/ kel

197,000,000

55 desa/ kel

-

55 desa/ kel

931,856,400


Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pembinaan

495 orang

550 orang

396,939,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

396,939,000


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

cakupan desa/ kel yang meningkat dalam pengelolaan pemerintahan desa/ kel

0

0

170,943,700

100%

142,000,000

100%

150,000,000

100%

160,000,000

100%

170,000,000

100%

-

100%

792,943,700

Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat


0

0

0

100%

87,000,000

100%

88,000,000

100%

89,000,000

100%

90,000,000

100%

-

100%

354,000,000

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang mendapatkan fasilitasi

59 Klp

59 Klp

35,409,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,409,700



100%





100 %

191,897,850

100 %

227,200,000

100 %

VIII - 38

246,300,000

100 %

260,000,000

100 %

278,000,000

1

100 %

1,203,397,850


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan


100%



100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara


1

100%

Persentase ketersediaan fasilitas pendukung angkutan darat dan sarana Terminal sebagai simpul moda transportasi

100%

8,000,000

100%

8,500,000

100%

9,000,000

100%

9,500,000

100%

100%

39,894,000 BADAN PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA

100%

18,238,000

100%

27,000,000

100%

20,500,000

100%

34,000,000

100%

29,000,000

100%

100%

128,738,000 BADAN PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA

100%

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, & INFORMATIKA

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4,894,000

53,210,000

1

5,707,329,883

14 Unit (29,78%)


14 unit (29,78% )

0

105,000,000

1

796,835,500

1

8,358,106,4 85

8,849,474,150

18 Unit (38,3%)

74,000,000

23 unit (48,93% )

361,392,500

61,000,000

1

8,181,641,032

29 unit (61,7 %)

941,392,500

72,000,000

8,229,194,149

30 Unit (63,82% )

415,000,000

1

1

-

365,210,000

37,462,703,827

30 Unit (63,82 %)

2,514,620,500

VIII - 39


DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI ,& INFORMATIK A


Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan penyeberangan dan kepemilikan sertifikat Kapal GT7

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara dan direhabitasi

Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas

Persentase panjang jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan

Program Peningkatan pelayanan angkutan

Persentase penghargaan yang diperoleh di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa

Persentase SKPD yang memanfaatkan sistem egoverment berbasis TIK

kegiatan 30% dan 69% Sertifika si kapal

88.89%

Rambu 72,96 %, Marka 24,49% dan Pagar 40,71%



33%

86%

79,450,000

-

1,638,545,223

695,875,500

2,240,738,473


100%


50%

2.33%

148,320,000

224,450,000

1,881,200,000

977,837,000

3,757,145,150


92.86%


50%

5%

VIII - 40

100,320,000

63,950,000

2,323,493,0 00

977,837,000

2,863,846,8 35


92.86%


50%

4.65%

84,770,000

64,250,000

1,737,175,000

977,837,000

3,033,645,632


93.75%


67%

2.33%

84,770,000

154,350,000

2,058,905,000

977,837,000

3,070,810,194

kegiata n 55% dan 79% Sertifik asi kapal

100.00 %


67%

100.00 %

497,630,000

507,000,000

9,639,318,223

3,469,083,500

14,966,186,284




DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI ,& INFORMATIK A DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI ,& INFORMATIK A


Persentase sosialisasi penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika

Program kerjasama informasi dan media massa

Persentase jumlah informasi publik yang dikelola dan dipublikasikan







0

0

100.00%

100.00%

100%


0

0

100.00%

100.00%

100%

0

0

41,230,000

719,044,750

226,090,937

43%

100%

100.00%

100%

100%

53,180,000

60,000,000

78,305,200

671,699,225

192.625.800

29%

100%

100.00%

100.00%

100%

VIII - 41

40,680,000

66,000,000

86,135,720

769,099148

632.688.308

14%

100%

100.00%

100.00%

100%

27,760,000

72,600,000

94,749,292

836,549,062

301,382,253

14%

100%

100%

100%

100%

28,180,000

100%

79,860,000

104,224,221

907,188,968

263,195,443

149,800,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

278,460,000

404,644,433

3,801,564,281

993,187,813





Program peningkatan disiplin aparatur

Cakupan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan jumlah PNS




Persentase pelanggan yang terpuaskan

100%

100%

100%

100%

100%

DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah Pasar Sehat dan Ber-SNI

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Persentase Daerah Tertib Ukur Mandiri

-

100%

56,215,000

5,199,000

100%


100%

9,663,903

4,941.000

0

0

12,208,158,100

13,424,029,060

14,750,283, 020

1 Pasar

1 Pasar 7,269,821,200

15%

7,876,275

15%

1 Pasar

100%

VIII - 42

100%

10,483,322

100%

5,000,000

1 Pasar

-

1 Pasar 8,555,000,000

85% 3,190,000,000

100%

69,300,000

17,700,945,573

7,150,000,000

60% 3,090,000,0 00

100%

16,249,041,657

1 Pasar

45% 2,769,013,370

9,530,293

100%

7,150,000,0 00

7,200,000,000

30% 101,665,200

100%

63,000,000

42,752,792

9,941,000


74,332,457,410

5 Pasar -

85% 190,000,000

188,515,000


37,324,821,200

85% 9,340,678,570

DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN

Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Persentase Pedagang Kakilima yang dibina

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Nilai ekspor

Program Pengembangan Industri SentraSentra Potensial

Jumlah Sentra Industri potensial yang berkembang

Program Penataan Struktur Industri

Industri Kemasan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Produk IKM Unggulan daerah

-

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

Persentase wirausaha muda

2.89%

8.09%

-

12.35%

85,000,000

16.22%

660,000,000

19.77%

660,000,000

23.04%

885,000,000

23.04%

23.04%

-

2,290,000,000

####### ###

20 Sentra

50,000,000

-

-

-


-

1 Industri

3,818,925,400

3 Produk

-

2 Produk

0.80%

-

580,000,000.0

0.80% 58,590,400

####### ##

50,000,000

1 Sentra IKM

15,000,000

####### ##

75,000,000

1 Sentra IKM

1,515,000,000

####### ##

75,000,000

1 Sentra IKM

4,015,000,000

###### ###

1 Sentra IKM

1 Industri

125,000,000

1 Industri

150,000,000

1 Industri

150,000,000

1 Industri

3 Produk

530,000,000

3 Produk

580,000,000

4 Produk

630,000,000

5 Produk

0.80% 114,449,440.00

VIII - 43

0.80% 128,103,670 .00

0.80% 175,000,000.00

0.80% 185,000,000.00

5 Sentra IKM

250,000,000

5,545,000,000

425,000,000

akumul asiProd uk

6,138,925,400

7.70% 661,143,510

DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG

AN

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah UMK yang memiliki Izin Usaha

-

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Terbentuknya Kampung UMKM

-

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Jumlah IKM yang memiliki kemasan sesuai standar

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Persentase KUD yang direvitalisasi

-

Program Peningkatan Pengambangan Lembaga Ekonomi Masyarakat

Persentase LKM yang dibina dan dikembangkan

-


-

1,000 57,769,600.00

1,000

-

145,000,000.00

33,711,000

160,000,000 .00

1,000

65,000,000

2 IKM

125,000,000

210,000,000.00

65,000,000

2 IKM

150,000,000

85,000,000

2 IKM

135,000,000

1,000

1 kampun g UMKM

2 IKM

210,000,000.00

85,000,000

280,000,000

1,000

1 kampun g UMKM

782,769,600

1 kampu ng UMKM

333,711,000

2 IKM 690,000,000

9 Kop

190,836,200

2.54%

294,404,550

2.54%

304,311,480

2.54%

310,252,500

2.54%

333,227,000

2.54%

97 Kop 1,433,031,730

-

12.5% -

12.5% 80,000,000

VIII - 44

12.5% 120,000,000

12.5% 130,000,000

50% 130,000,000

460,000,000

DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN


Jumlah KK miskin yang mendapat fasilitasi

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro keluarga miskin yang difasilitasi

-

Program Pengembangan ekonomi Masyarakat

Persentase Usaha yang difasilitasi melalui program

-



100.0%



5 Dokumen

183 KK

60 KK

-

-

-

125,000,000

-

125 KK -

-

125 KK

20%

306,564,100

-

-

-

65 KK

125 KK

20% 125,000,000

100.0%

378,161,700

125,000,000

1,080,000,0 00

1,080,000,000

-

100.0%

-

20% 125,000,000

100.0%

125 KK 1,080,000,000

399,867,870

1,080,000,000

20% 125,000,000

100.0%

427,789,157

4,320,000,000

20% 140,000,000

100.0%

453,718,573

515,000,000

100% 1,966,101,400


5 Dok

3,250,000

5 Dok

5,000,000

5 Dok

5,000,000

5 Dok

5,000,000

5 Dok

5,000,000

25 Dok 23,250,000

VIII - 45

DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN





Unit

100%

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan Desa dan Taman Baca

Rasio Jumlah Buku dengan Jumlah penduduk

Persentase dokumen arsip yang tersimpan sesuai dengan jenis klasifikasi kearsipan

100%

244,000,000

100%

484,000,000

100%

137,000,000

100%

190,000,000

100% 1,138,700,000

2 orang

4 orang

84,000,000

4 orang

109,000,000

4 orang

109,000,000

4 orang

18 orang

109,000,000

158,325,000

KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

83,700,000

1 – 55 – 105

(PU – PD – TB)

1:1,19

16,502


1,118,326,610

1 – 55 – 105

564,063,600

(PU – PD – TB)

1:1,20

16,820

1-55115

620,470,000

(PU – PD – TB)

60,927,160

46,577,700

1,335,421,7 95

1,214,420,550

1 : 1,16

16,904

1-55120

682,516,000

(PU – PD – TB)

69,520,000

31,679,700

1 : 1,13

16,988

VIII - 46

1,412,891,925

1-55120

750,768,000

(PU – PD – TB)

76,472,000

28,242,000

1 : 1,10

17,072

1,512,974,708

1-55120

825,845,000

(PU – PD – TB)

84,119,000

28,647,000

1 : 1,07

17,156

-

1-55120

(PU – PD – TB)

92,530,500

34,984,000

1 : 1,07

17,156

569,325,000

DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN

DNAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN

6,594,035,604

1-55120

3,443,662,600 KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKA AN DAERAH

(PU – PD – TB)

1 : 1,07

17,156

383,568,660

170,130,400

KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKA AN DAERAH


Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah Dokumen Arsip Yang penting yang bernilai sejarah yang dipelihara

30

5

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Saranadan Prasarana Kearsipan

Jumlah Dokumen Arsip pemerintah yang tersimpan secara rapi dan aman

16.502 dokumen

16.820 dokume n

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Jumlah SKPD yang Menerapkan Arsip Baku

15 SKPD

20 SKPD









100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

7,632,800

17,041,300

21,556,400

22,600,000

270,510,150

103,628,000

3,789,500

5

16.904 dokume n

25 SKPD

100%

100%

100%

100%

7,932,800

9,993,000

37,564,200

34,860,000

306,005,400

92,227,000

4,168,450

5

16.988 dokume n

29 SKPD

100%

100%

100%

100%

VIII - 47

14,232,000

14,093,000

25,500,000

38,347,000

335,405,500

116,029,000

4,585,295

5

17.072 dokume n

33 SKPD

100%

100%

100%

100%

9,232,000

10,903,000

40,362,200

42,181,000

367,747,000

73,888,900

5,043,825

5

17.156 dokume n

37 SKPD

100%

100%

100%

100%

10,150,000

11,150,000

26,900,000

46,399,000

403,320,000

56,148,000

5,548,208

5

35

17.156 dokume n

17.156 dokum en

37 SKPD

37 SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

49,179,600

63,180,300

151,882,800

184,387,004

1,682,988,054

441,920,904

23,135,282





KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKA AN DAERAH KANTOR , ARSIP DAN PERPUSTAKA AN DAERAH


URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Produksi Hasil Tangkapan ikan Nelayan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Produksi Hasil Perikanan Budidaya

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan

Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Persentase Pengawasan sumberdaya kelautan

Program Peningkatan Kesadaran dan penegakan hukumdalam pendayagunaan sumberdaya laut

Persentase penyuluhan hukum kepada masyarakat

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan


26,749,495,820

18.244,80 ton

18.609, 70 ton

5.058,40 ton

5.503,0 3 ton

31,618,367, 068

28,743,970,062

23,773,010,470

18.981, 89 ton

1,565,446,500

5.986,7 5 ton

23,682,304,017

19.361, 53 ton

3,433,513,900

6.512,9 9 ton

44,022,000

3,776,865,2 90

-

136,725,400

100%

26,050,534, 419

-

5,355,400

-

71,427,600

-

VIII - 48

34,780,203,775

19.748, 76 ton

7.085,4 8 ton

38,258,224,153

28,655,587,861

20.143, 73 ton

4,154,551,819

7.708,2 9 ton

-

-

-

-

-

147,648,836,768

31,521,146,647

20.143, 73 ton

20.143, 73 ton

4,570,007,001

7.708,2 9 ton

7.708,2 9 ton

-

-

-

-

0

0

0

0

133,682,583,413

4,998,960,400

44,022,000

136,725,400

5,355,400

71,427,600


DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN




Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

617,346,000

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

679,080,600

746,988,660

821,687,526

Program Pemberdayaan masyarakat berbasis pemberdayaan

Persentase Penduduk miskin






Cakupan Kapasitas Aparatur yang terpenuhi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelap Capaian Kinerja dan Keuangan


400,000,000

408,094,350

100%

448,903,785

100%

27,562,000

100%

30,318,200

100%

64,900,000

100%

100%

4,499,600

100%

4,949,560

100%

VIII - 49

100%

100%

168,268,766 100%

86,381,900

100%

360,200,900 100%

6,587,864

100%

2,491,456,816

100%

100%

5,988,968

1,856,400,000

100%

40,353,524

78,529,000

37,006,500

0

100%

100%

5,444,516

100%

597,490,938

3,768,959,065

0

100%

36,685,022

71,390,000 59,000,000

532,400,000

543,173,580 100%

100%

-

484,000,000

33,350,020 100%


440,000,000

493,794,164 100%

903,856,279

-

37,006,500

0

100%

27,470,508

100%








DINAS PPARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

Program Pengembangan pemasaran pariwisata

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola

Jumlah lembaga yang bermitra dalam pengembangan destinasi

Jumlah potensi wisata budaya yang dipromosikan

Potensi Ekonomi Kreatif yang berkembang

Jumlah kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina

Jumlah pemuda yang berwirausaha dan terciptanya lapangan kerja


2,658,711,600. 00

6 Obyek

1 Obyek

-

1 Lembag a

10

-

10 Kegiatan

-

1

-

2 kegiatan

-

152,560,000

16,533,000

423,289,000

-

951,856,600

-

3,496,210,5 70.00

3,178,705,750.00

1 Obyek

-

1

1 Potensi

2 kegiatan

5 orang

1 Obyek

361,243,250

-

480,742,000

25,000,000

295,000,000

25,000,000

1 Lembag a

1

1 Potensi

2 kegiatan

5 orang

VIII - 50

395,600,000

25,000,000

485,549,420

27,000,000

310,000,000

25,000,000

3,845,797,000. 00

1 Obyek

1 Lembag a

1

1 Potensi

2 kegiatan

5 orang

437,160,000

53,000,000

534,150,000

30,000,000

330,000,000

35,000,000

4,230,294,000. 00

1 Obyek

1 lembaga

1

1 Potensi

2 kegiatan

5 orang

493,276,000

39,000,000

587,565,000

35,000,000

347,125,000

37,000,000

17,409,718,920. 00

-

1 Obyek

-

1

1 Potensi

2 kegiatan

5 orang

-

-

-

-

-

-

12 Obyek

4 Lembag a

16

5 Potensi

20 Kegiata n

25 orang

1,839,839,250

133,533,000

2,511,295,420

117,000,000

2,233,981,600

122,000,000

DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA

DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan keragaman budaya

Program Pengelolaan kekayaan budaya

Program Pengelolaan kekayaan Budaya

Jumlah wasit dan pelatih yang berkualitas untuk menunjang pembinaan keolahragaan

Jumlah atlet yang tangguh dan handal

20 Org

755 Atlet

Tersedianya sarana / prasarana olahraga yang layak digunakan untuk pembinaan dan prestasi

7

Jumlah Karya Seni

11 Karya seni

Jumlah wadah pengembangan kebudayaan daerah

Jumlah budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan

Jumlah budaya lokal yang dilestarikan


4 Karya Seni

15

10

-

55 Atlet

1

-

1 Karya Seni

-

125,547,500

23,450,000

-

35,000,000

-

1

20 Org

150 Atlet

1

1 Karya seni

1 Karya Seni

1

151 Atlet

819,324,000

315,000,000

1 Karya Seni

38,500,000

-

316,000,000

27,000,000

1Karya seni

300,000,000

1

1

VIII - 51

52,500,000

863,500,000

1

25,000,000

-

465,220,500

20 Org

50,000,000

50,000,000

20 Org

157 Atlet

329,000,000

900,200,000

1

29,000,000

1Karya seni

1 Karya Seni

1

55,000,000

1

55,125,000

330,750,000

60,000,000

20 Org

158 Atlet

361,000,000

930,000,000

1

31,000,000

1 Karya seni

1 Karya Seni

1

150,000,000

1

57,000,000

340,500,000

68,000,000

275,000,000

415,500,000

20 Org

158 Atlet

1

1 Karya seni

1 Karya Seni

-

1

-

100 Org

-

1.509 Atlet

-

-

-

-

-

13

16 Karya seni

10 Karya Seni

19 Unit

16

214,625,000

3,638,571,500

135,450,000

1,286,250,000

251,500,000

480,000,000

1,886,720,500




DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya


Jumlah Kerjasama pengelolaan Kekayaan Budaya

-

-

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%


Jumlah pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Dikkpora secara tepat waktu

45 Dokumen

9 Dokume n

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Pesentase pelayanan dan penyelesaian administrasi dan keuangan yang efisien dan efektif


Jumlah sarana dan prasarana yang layak dipakai untuk pelayanan, mobilitas/oprasio nal

Program Peningkatan pelayanan publik


Persentase pelanggan yang terpuaskan

Persentase kualitas SDM aparatur Budparpora


100%

72 unit

100%

100%

100%

47 unit

-

100%

-

106,412,000

3,315,000

176,491,000

167,537,000

-

11,500,000

-

100%

9 Dokume n

100%

41 unit

-

107,500,000

100%

100%

9 Dokume n

3,646,500

219,000,000

100%

47 unit

100,250,000

-

-

12,500,000

1

79 SOP

100%

VIII - 52

25,000,000

114,000,000

4,011,150

271,300,000

102,250,000

6,500,000

13,000,000

1

100%

9 Dokume n

100%

44 unit

114,800,000

100%

9 Dokume n

4,412,000

236,700,000

100%

117,000,000

-

100%

1

30,000,000

51 unit

-

37,500,000

-

9 Dokume n

4,853,000

100%

243,475,000

-

-

100%

-

-

47 unit

122,700,000

45,000,000

-

100%

123,300,000

-

100%

1

35,000,000

-

-

-

4

100%

99 Dokum en

100%

302 unit

100%

100%

90,000,000

566,012,000

20,237,650

1,146,966,000

609,737,000

6,500,000

119,500,000






DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PPARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

17,319,412,375

13,947,000, 000

12,124,000,000

15,278,000,000

16,953,000,000

-

75,621,412,375

Program Pembinaan dan Produksi Pertanian

Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)

14189 Ton

14402 Ton

181,035,500.0

14618 Ton

550,000,000

14837 Ton

750,000,000

15060 Ton

950,000,000

15286 Ton

1,150,000,000

15515 Ton

3,581,035,500

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNA N

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebu nan

Jumlah Produksi Perkebunan

3490 Ton

3542 Ton

257,093,200.0

3593 Ton

650,000,000

3649 Ton

850,000,000

3704 Ton

1,050,000,000

3759 Ton

1,250,000,000

3816 Ton

4,057,093,200


Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Jumlah produksi tanaman padi dan palawija (ton)

126505 Ton

132277 Ton

15,912,385,400 .0

138328 Ton

9,000,000,000

144674 Ton

10,750,000, 000

151329 Ton

11,500,000,000

158308 Ton

12,500,000,000

165627 Ton

59,662,385,400


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Persentase sarana, prasarana pasca panen dan pengolahan hasil

100%

100%

129,185,000.0

1

650,000,000

1

750,000,000

800,000,000

100%

2,879,185,000


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Persentase Gapoktan yang dibina dalam pengembangan usaha agribisnis

0

10 klp

240,824,000.0

300,000,000

10 klp

300,000,000

450,000,000

50 klp

1,590,824,000



1

10 klp

550,000,000

300,000,000

10 klp

VIII - 53

1

10 klp

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian

Jumlah KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan

Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat




100%

100%



100%


Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan sub urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya

15 Org


333 KK

200 KK

130,000,000.0

0

0

0

130,000,000


100%

520,000,000


0

1

130,000,000.0

1

130,000,000 .0

1

130,000,000.0

1

130,000,000.0

252,349,975.0

1

273,500,000

1

311,500,000

1

367,500,000

1

407,500,000

100%

1,612,349,975


100%

189,735,100.0

1

635,000,000

1

170,000,000

1

195,000,000

1

230,000,000

100%

1,419,735,100


20 Org

23,475,000.0

25,000,000

25 org

123,475,000

5 Org

25,000,000

5 Org

25,000,000

5 Org

25,000,000

5 Org

1


VIII - 54

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelap Capaian Kinerja dan Keuangan


5 Dok

5 Dok

KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program Percepatan Pembangunan Perdesaan

Program peningkatan kesejahteraan petani

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Jumlah desa yang tetap mengembangkan komoditi unggulan

Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan pola agribisnis

Jumlah penyuluh yang memiliki kemampuan dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok taninelayan

Sarana dan Prasarana penyuluhan Pertanian


3,329,200.0

5 Dok

1,377,276,950

0

0

14 Orang

17.06%

55 desa

5 klp

11 orang

13.82%

30,090,000

343,794,300

823,874,000

-

10,500,000

5 Dok

40 klp

11 orang

13.82%

30,090,000

165,760,000

485,000,000

0

5 Dok

1,347,459,0 00

850,209,000

55 desa

10,500,000

55 desa

40 klp

11 orang

13.82%

VIII - 55

30,090,000

195,760,000

670,000,000

-

10,500,000

5 Dok

1,147,459,000

55 desa

40 klp

11 orang

13.82%

10,500,000

25 Dok

1,127,459,000

30,090,000

55 desa

40 klp

195,760,000

11 orang

720,000,000

-

13.82%

-

30,090,000

55 desa

40 klp

195,760,000

11 orang

700,000,000

-

13.82%

45,329,200


5,849,862,950

50 desa

165 klp

80 orang

100%

150,450,000

1,096,834,300

3,398,874,000

-

KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN


Program Pengembanagn Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Penyuluh yang memiliki kapabilitas dalam penyusunan dokumen








14 Orang

1

0

0.00

20 Orang

100%

100%

100%

15 Orang

136,375,650

6,643,000

36,500,000

100%

100%

100%

50,000,000

80,359,000

2,000,000

37,000,000

15 Orang

100%

100%

100%

VIII - 56

50,000,000

80,359,000

4,500,000

316,750,000

15 Orang

100%

100%

100%

50,000,000

80,359,000

4,500,000

66,750,000

12 Orang

100%

100%

100%

50,000,000

80,359,000

4,500,000

66,750,000

12 Orang

100%

100%

100%

103

100%

100%

100%

200,000,000

457,811,650

22,143,000

523,750,000

KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN


DINAS PETERNAKAN

Program peningkatan produksi hasil peternakan

2,482,569,700

3,003,364,8 15

2,730,331,650

3,303,701,297

3,634,071,426

-

16,380,103,588

DINAS PETERNAKAN

Jumlah Populasi :

Populasi Ternak Besar

78,094

83,342

Populasi Ternak Unggas

439,521

2,436,4 23

Jumlah Produksi Daging :

439,521

Jumlah Produksi telur :

2,462,544

1,975,3 84

1,021,053,550

2,782,5 43

101,348

1,123,158,9 05

2,974,5 27

108,191

3,180,3 91

1,235,474,796

1,359,022,275

115,504

115,50 4

3,401,17 3

3,401,1 73

551,801

573,727

596,758

620,955

646,386

646,38 6

2,462,5 44

2,553,6 06

2,648,0 87

2,462,5 44

2,847,8 32

2,953,37 1

2,953,3 71

54 showro om

54 showro om

54 showro om

54 showro om

54 showro om

270 Showro om Ternak

2313

2313

2 Produk

12 Produk

54 showroom

54 showro om

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Jumlah kasus kejadian penyakit yang tertangani

5787 kasus

5208

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Jumlah produk hasil peternakan yang berdaya saing

4 Produk

2 Produk


928,230,500

94,945

530,920

Jumlah showroom agribisnis pertenakan

Program Pembinaan dan produksi pertanian

120,582

847,218,300

362,460,000

4629

2 Produk

288,000,000

998,000,000

223,000,000

4050

2 Produk

54,670,300

316,800,000

1,097,800,0 00

245,300,000

-

VIII - 57

3471

2 Produk

348,480,000

2892

1,207,580,000

2 Produk

269,830,000

-

383,328,000

1,328,338,000

296,813,000

-

DINAS PETERNAKAN

5,666,940,026

DINAS PETERNAKAN

DINAS PETERNAKAN

DINAS PETERNAKAN

2,707,230,500

DINAS PETERNAKAN

5,478,936,300

DINAS PETERNAKAN

1,397,403,000

DINAS PETERNAKAN

DINAS PETERNAKAN

Program Peningkatan Kesejateraan Petani Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

50,000,000

Jumlah kelompok yang menggunakan teknologi peternakan

9 klp

0

Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik

-

7 klp

175,000

7 klp

39,887,500

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumber daya aparaturnya

100%

100%

Pelayanan Administrasi Perkantoran


100%

100%

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai dengan standar dan tepat waktu

100%

100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100%

100%


5,000,000

162,644,200

2,573,900

29,885,000

-

-

192,500

7 klp

100%

100%

100%

5,000,000

162,644,200

2,573,900

29,885,000

100%

100%

100%

100%

VIII - 58

5,500,000

178,908,620

2,831,290

32,873,500

100%

100%

100%

100%

6,050,000

196,799,482

3,114,419

36,160,850

7 klp

232,925

-

-

100%

7 klp

211,750

DINAS PETERNAKAN

-

35 klp

812,175

DINAS PETERNAKAN

-

100%

100%

100%

100%

6,655,000

216,479,430

3,425,861

39,776,935

DINAS PETERNAKAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

28,205,000

DINAS PETERNAKAN

917,475,932

DINAS PETERNAKAN

14,519,370

DINAS PETERNAKAN

168,581,285

DINAS PETERNAKAN

Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan peningkatan disiplin aparatur yang terpenuhi

100%

100%

DINAS KEHUTANAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

100%

1,054,174,070

-

100%

-

100%

1,031,910,4 00

1,031,910,400

0

9 ha

Luas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu berdasarkan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku

65 ha

0

0

7 Ha

7 Ha

7 Ha

7 Ha

240 kali

240 kali

240 kali

240 kali

240 kali

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan

70,000,000

120,080,000

9 ha

112,5 ha

529,089,570

1 Laporan

1 Laporan

100%

20%


100,000,000

240,000,000

112,5 ha

282,446,400 1 Laporan

234,012,800

9 ha

20%

100,000,000

240,000,000

243,964,000

9 ha

112,5 ha

282,446,400 1 Laporan

20%

VIII - 59

-

100,000,000

240,000,000

20%

-

9 ha

100%

45 ha

112,5 ha

515 ha

7 Ha

7 Ha

35 Ha

240 kali

240 kali

1.200 kali

112,5 ha

240,000,000

282,446,400

20%

243,964,000

-

DINAS PETERNAKAN

5,181,815,670

9 ha

100,000,000

1 Laporan

243,964,000

100%

1,031,910,400

282,446,400 1 Laporan

243,964,000

100%

1,031,910,400

Pemberdayaan masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan seluas 45 ha

Rehabilitasi Hutan dan Lahan


-

1 Laporan

6 Lapora n

20%

100%

470,000,000

DINAS KEHUTANAN

1,080,080,000

DINAS KEHUTANAN

1,658,875,170

DINAS KEHUTANAN

1,209,868,800

DINAS KEHUTANAN


Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase ketersediaan perlengkapan kerja yang dapat mendukung dan meningkatkan kinerja aparatur (100%).

100%

100%

Tersedianya dokumen capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu.

5 Dokumen

5 Dok


60 orang

0

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

4,006,700

0

100%

5 Dok

9 orang

966,876,600




Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur


96,985,000

Meningkatnya kualitas aparat

100%

100%

70%


100%

100%

2%

154,919,200

33,750,000

5,000,000

117,000,000

3,500,000

45,000,000

100%

5 Dok

9 orang

977,962,100

100%

100%

2%

154,155,700

34,000,000

6,000,000

117,000,000

3,500,000

45,000,000

100%

5 Dok

9 orang

989,082,100

100%

100%

2%

VIII - 60

154,155,700

38,600,000

6,000,000

117,000,000

3,500,000

45,000,000

100%

5 Dok

9 orang

900,022,100

100%

100%

2%

154,155,700

31,000,000

6,000,000

117,000,000

3,500,000

45,000,000

100%

100%

5 Dok

30 Dok

9 orang

55 orang

1,004,112,100

100%

100%

2%

160,857,700

22,000,000

6,000,000

-

100%

100%

100%

-

-

-

564,985,000

DINAS KEHUTANAN

18,006,700

DINAS KEHUTANAN

180,000,000

DINAS KEHUTANAN

4,838,055,000

100%

100%

100%

778,244,000.00

159,350,000.00

29,000,000.00

DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI



Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya laporan progress kegiatan secara tepat waktu

100%

100%

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Peratambangan

100%

100%

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar lingkungan

5 usaha pertamba ngan

3 usaha pertamb angan

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Persentase pemanfaatan Migas dan Energi secara efektif dan efesien

100%

100%

Program Pengelolaan Air Tanah

Persentase Jumlah Wilayah, Usaha dan Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah yang Berorientasi kepada Aspek Konservasi

27.27%

14.55%

Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Persentase Database Wilayah Sumberdaya Geologi, Geologi Tata Lingkungan dan Mitigasi Bencana Geologi

16.36%


13.94%

3,500,000

66,351,000

57,321,800

168,915,400

251,736,650

44,862,550

100%

100%


100%

14.55%

13.94%

3,500,000

66,351,000

40,000,000

169,955,400

225,000,000

75,000,000

100%

100%


100%

14.55%

13.94%

VIII - 61

3,500,000

66,351,000

40,000,000

169,955,400

200,000,000

125,000,000

100%

100%


100%

14.55%

13.94%

3,500,000

66,351,000

40,000,000

120,995,400

200,000,000

125,000,000

100%

100%


100%

14.55%

13.94%

3,500,000

66,351,000

40,000,000

169,955,400

225,000,000

85,000,000

100%

100%

-

-

100%

100%


23 usaha pertam bangan

100%

100%

14.55%

87.27%

13.94%

-

69.70%

17,500,000.00

331,755,000

217,321,800

799,777,000

1,101,736,650

454,862,550







Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi serta Teknologi Baru

Program penelitian dan pengembangan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara

Persentase Kapasitas dan Pemanfaatan Laboratorium serta Aplikasi Teknologi dan Teknologi Baru

46.00%

10.80%

Jumlah Usaha Pertambangan yang melaksanakan Eksplorasi sesuai standar

13 Usaha Pertamba ngan

2 Usaha Pertamb angan

40,000,000

140,520,000

10.80%


60,000,000

144,000,000

10.80%


45,000,000

140,520,000

10.80%


12,500,000

140,520,000

10.80%


50,000,000

175,448,000

10.80%

54.00%


10 Usaha Pertam bangan

207,500,000

741,008,000



FUNGSI PENUNJANG URUSAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

Cakupan SKPD yang terkoordinasi dalam penanggulangan kemiskinan

Program perencanaan pembangunan daerah

Jumlah dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan

2,240,861,815

-

-

100% -

2 dokumen


3 dokume n

754,285,500

2,771,386,5 00

2,530,572,997

100% 170,000,000

3 dokume n

594,000,000

2,752,859,200

100% 77,000,000

3 dokume n

VIII - 62

620,900,000

2,923,004,445

100% 84,700,000

2 dokume n

350,490,000

-

100%

17,000,813,122

100%

93,170,000

2 dokume n

383,039,000

527,357,000

3 dokume n

16 dokum en

3,821,557,400

BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH


Program monitoring, evaluasi dan pengendalian

Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah

12 dokumen

Program perencanaan sosial budaya

Cakupan SKPD yang dikoordinasikan di bidang sosial budaya

-

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Cakupan SKPD yang dikoordinasikan di bidang ekonomi

-

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah

-

Program pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah pedoman perencanaan wilayah

-

Program kerjasama pembangunan

Cakupan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

12 dokume n

-

-

13 dokume n

100%

100%

100%


1 Dokume n

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

600,000,000

-

2,550,000,000

-

-

-

-

-

348,467,300

-

-

VIII - 63

-

-


1,067,255,500

100%

-

1,135,736,350

570,000,000

100%

600,000,000

-

77 dokum en

203,030,000

100%

-

14 dokume n

30,000,000

187,300,000

300,000,000

73,704,400

330,143,500

100%

173,000,000

300,000,000

-

180,000,000

100%

160,000,000

100%

12 dokume n

203,085,000

100%

230,000,000

100%

-

12 dokume n

100%

100,000,000

123,592,500

-

186,350,000

100%

-

100%

14 dokume n

160,000,000

-

-

1 Dokum en

73,704,400

2 jenis kerjasa ma

348,467,300

BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH

Program pemberdayaan masyarakat miskin

Cakupan SKPD yang terkoordinasi dalam penanggulangan kemiskinan

100%

Program Pengembangan data/informasi

Cakupan penyusunan dan/informasi pembangunan

100%

Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah

Cakupan penyusunan database pembangunan

100%

Program penyelenggaraan penelitian dan pengembagaan

Cakupan penyelenggaraan program kelitbangan

-

Program Penguatan sistem inovasi daerah

Cakupan inovasi yang diterapkan

-


Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan sub urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya

100%



100%

100%

-

-

-

70,386,700

100%

100%

100%

88,268,200

-

-

100%

-

100%

100%

100%

292,280,945

-

-

1,448,686,260

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

VIII - 64

100%

100%

100%

732,612,000

100%

100%

100% 313,678,500

100%

418,961,497

100% 460,933,000


BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH

100%

112,833,000

100% 458,183,000

100%

46,585,000

75,165,000

100% 464,683,000

100% 159,720,000

42,350,000

45,579,000

441,308,000

100% 145,200,000

38,500,000

46,362,497

100%

151,684,100

132,000,000

135,000,000

63,857,000


-

100%

100%

497,073,115

100% 272,246,200

-

120,000,000

-

100%

-

-

-

100%

-

70,386,700

241,554,500

151,684,100

-

-

100%

225,582,500

100%

-

-

100% 2,781,863,115




Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi

Program peningkatan disiplin aparatur

Cakupan kebutuhan disiplin aparatur yang terpenuhi



100%

100%

Cakupan Pengelolaan Aset Daerah sesuai prosedur

100% 69,500,000

100% 241,500,000

100% 130,820,000

100%

100%

191,950,000

889,443,200 BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH

-

-

-

-

100%

-

100%

100%

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program Peningkatan Pengelolaan Aset milik Daerah

100% 62,723,200

85%

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebu nan


85%

100% 10,500,000

100%

100%

100% 14,500,000

100%

100%

46,000,000

100%

100%

6,819,800

8,820,000

9,820,000

8,820,000

8,820,000

8,711,766,786

9,435,050,825

9,526,616,2 49

9,743,497,437

10,039,407,360

709,302,300

149,623,200

100%

100%

756,480,000

-

VIII - 65

586,338,300

-

100%

100%

10,500,000

100%

541,706,149

-

100% 53,419,800

-

100%

557,957,333

-



47,456,338,657

100%

3,151,784,082

149,623,200

DINAS PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan akurat 100%

program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan








100%

100%

100%

100%



100%

100%

100%

100%

100%

5,339,615,900

164,859,000

2,049,617,386

241,350,000

57,399,000

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6,046,948,677

100%

169,804,770

100%

2,116,105,908

100%

253,590,500

100%

92,120,970

-

VIII - 66

6,228,357,1 37

174,898,913

2,177,439,0 85

261,198,215

94,884,599

3,500,000

100%

100%

100%

100%

100%

6,415,207,851

100%

100%

180,145,880

2,239,672,257

100%

100%

269,034,161

100%

97,731,137

-

6,607,664,087

185,550,257

2,306,862,425

277,105,186

100,663,071

3,605,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30,637,793,653

875,258,821

100%

10,889,697,061

1,302,278,063

442,798,777

7,105,000



DINAS PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH DINAS PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH DINAS PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH DINAS PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4,091,804,650

Program Peningkatan disiplin aparatur

Persentase aparatur yang menaati peraturan disiplin PNS

99.13%

99.17%

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Jumlah aparatur yang terlayani dalam proses manajemen ASN

464 org

1079 org

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Jumlah jabatan yang terisi

248 jbtn

200 jbtn

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan

1018 org

770 SK


Jumlah aparatur yang telah mengikuti pengembangan kapasitas SDA

-

204 org


Jumlah aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi

224 org

153 org

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal

3 org

52 org



6,180,000

312,051,400

237,181,500

129,836,000

56,190,000

2,666,787,500

77,043,500

3,610,923,0 00

4,500,618,000

99.22%

1110 org

225 jbtn

810 SK

118 org

298 org

58 org

15,000,000

370,882,000

324,000,000

130,000,000

108,595,000

2,746,069,000

90,475,000

99.27%

1150 org

250 jbtn

810 SK

118 org

238 org

58 org

VIII - 67

15,000,000

379,035,000

370,000,000

170,000,000

112,095,000

1,827,868,0 00

90,655,000

3,151,752,000

99.34%

1197 org

270 jbtn

810 SK

127 org

206 org

56 org

15,000,000

386,910,000

400,000,000

200,000,000

115,595,000

1,295,861,000

90,611,000

2,995,099,000

99.44%

1249 org

300 jbtn

855 SK

129 org

197 org

51 org

15,000,000

390,360,000

420,000,000

230,000,000

122,595,000

1,117,833,000

12,113,000

-

99.54%

1271 org

300 jbtn

855 SK

129 org

198 org

50 org

-

18,350,196,650

99.54%

-

7056 org

-

1545 jbtn

-

4910 SK

-

833 org

-

1290 org

-

325 org

66,180,000

1,839,238,400

1,751,181,500

859,836,000

515,070,000

9,654,418,500

360,897,500

BADAN KEPEGAWAIA N DAERAH








Persentase data aparatur yang diperbaharui

23.55%

100%


Tersedianya dokumen usul formasi aparatur

1 dkmn

1 dkmn


Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

12 bulan

Program Peningkatan sarana dan Parasarana Aparatur

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana

80 unit

55 unit


Jumlah laporan perencanaan, dan laporan pencapaian kinerja dan keuangan

9 dkmn

9 dkmn

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

89,754,800

22,006,300

391,340,650

100,805,000

2,628,000

100%

2 dkmn

12 bulan

193 unit

9 dkmn

869,553,860

41,000,000

25,000,000

403,267,000

243,830,000

2,500,000

100%

2 dkmn

12 bulan

94 unit

9 dkmn

35,000,000

25,000,000

442,914,000

140,856,000

2,500,000

100%

2 dkmn

12 bulan

72 unit

9 dkmn

1,052,160,1 71

956,531,746

35,000,000

25,000,000

486,525,000

98,750,000

2,500,000

100%

2 dkmn

12 bulan

90 unit

9 dkmn

1,157,376,188

35,000,000

25,000,000

534,498,000

90,200,000

2,500,000

1,273,113,806

100%

2 dkmn

12 bulan

90 unit

9 dkmn

-

100%

235,754,800

-

11 dkmn

122,006,300

-

12 bulan

2,258,544,650

-

583 unit

-

54 dkmn

-

674,441,000

12,628,000


35 kasus

16,871,700

30 kasus

18,558,870

25 kasus

VIII - 68

20,414,757

20 kasus

22,456,233

20 kasuus

24,701,856





5,308,735,771

Jumlah kasus kriminalitas

40 kasus


20 kasuus

103,003,416

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T

Program : Pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah kegiatan peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa

Program : Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah kegiatan pengembnagan wawasan kebangsaan

Program: Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

ketersediaan informasi yang cukup tentang situasi dan kondisi ipoleksosbudhank am

Program: Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kasus yang diangkat ditingkat fokmas

2 Keg.

12 kali

40 kasus

75%


2 Keg.

2 kali

35 kasus

75%

27,574,000

20,598,700

399,999,000

112,409,100

2 Keg.

2 kali

30 kasus

75%

30,331,400

22,658,570

239,998,900

123,650,010

2 Keg.

2 kali

25 kasus

75%

VIII - 69

33,364,540

24,924,427

263,998,790

136,015,011

2 Keg.

2 kali

20 kasus

75%

36,700,994

27,416,870

290,398,669

149,616,512

2 Keg.

2 kali

20 kasus

100%

40,371,093

30,158,557

319,438,536

164,578,163

2 Keg.

10 kali

20 kasus

100%

168,342,027

125,757,123

1,513,833,895

686,268,796

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T

Program : Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Program: Program pendidikan politik masyarakat

Program : Pelayanan administrasi perkantoran

Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah Konflik sosial yang terjadi

4 kasus

Meningkatnya jumlah Stakeholder yang mengetahui dan paham tentang Undang-Undang Politik Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi


101.708 org

100%

7 Dok


4 kasus

-

100%

7 Dok

19,740,000

55,638,200

169,892,950

2,496,700

3 kasus

-

100%

7 Dok

221,714,000

61,202,020

186,882,245

2,746,370

3 kasus

127.111 org

100%

7 Dok

VIII - 70

243,885,400

67,322,222

205,570,470

3,021,007

2 kasus

139.822 org

100%

7 Dok

268,273,940

74,054,444

226,127,516

3,323,108

2 kasus

135.371 org

100%

7 Dok

295,101,334

81,459,889

248,740,268

3,655,418

14 kasus

135.37 1 org

100%

35 Dok

1,048,714,674

339,676,775

1,037,213,449

15,242,603


BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T

Program : Peningkatan sarana dan prasarana

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana

Program :Peningkatan Pelayanan Publik

Cakupan Peningkatan Pelayanan Publik

100%

100%

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur

100%

100%

-

100%

SEKRETARIAT DAERAH


34,694,510

0

9,639,000

100%

100%

100%

42,838,682,173

Cakupan SDM perencana yang berkualitas

100%


100%

100%

38,163,961

22,500

10,602,900

100%

0

11,663,190

100%

-

100%

42,006,589, 328

40,986,724,283

100% 137,635,000

-

41,980,357

100% 310,791,500

VIII - 71

46,178,393

0

12,829,509

-

100%

44,528,702,957

100% 335,874,570

100%

0

100%

100%

14,112,460

49,558,519,212

100% 349,766,897

100%

50,796,232

-

100% 387,431,637

-

211,813,453

22,500

58,847,059


BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKA T

210,952,522,475

166 Orang

1,521,499,204

SEMUA BAGIAN



100%


Persentase sarana dan prasarana aparatur

100%


Cakupan Dokumen Perencanaan kinerja dan anggaran serta monitoring dan evaluasi

9 Dokumen

Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

90%

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Persentase perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang kompeten

50%


Persentase Organisasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien

50%

Program Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan

Persentase sarana dan prasarana pemerintahan

50%

100%

100% 9,397,997,049

100%

100% 8,830,413,309

9 Dokume n

29,656,400.00

2%

9 Dokume n

100%

41,449,075.00

2%

10%

100% 12,150,256, 234

9 Dokume n

100%

44,316,988. 75

2% 164,500,000

100% 13,337,223,620

3,381,322,2 46

4,006,597,610

132,000,000

100% 3,382,692,277

9 Dokume n

47,137,802.81

2% 441,710,000

100% 14,635,103,910

100% 5,407,764,672

9 Dokume n

10%

9 Dokume n

50,244,648.56

2%

-

22,712,090,098

48 Dokum en

SEMUA BAGIAN

1,121,450,100

100%

100%

231,372,000

100% 2,193,500,000

VIII - 72

100% 1,680,000,0 00

100% 877,000,000

-

100%

SEMUA BAGIAN

BAGIAN PEMERINTAH AN, KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

100%

231,372,000

SEMUA BAGIAN

213,217,075.63

100%

200,459,100

10%

SEMUA BAGIAN

100%

640,000,000.00

248,602,500

-

59,192,205,936

-

2% 182,781,000

100% -

10% 429,881,900.00


100% 11,072,318,335


100% 4,645,500,000


Program Penerapan Kepemerintahan yang baik

Persentase Aparat Pemerintahan yang menerapkan pemerintahan yang baik


Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

10%

100.00%

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Terjalinnya Koordinasi dan komunikasi dan harmonis dengan stake holder

1409 kali

417 kali

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan

21%

11%


Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH

100%

100%


Transparansi dan akuntabilitas penyediaan Barang dan Jasa Pemda

150 Paket


Presentase Pelayanan Publik yang baik

100%

50%

100%

100% 29,732,800

62,429,100

3,089,387,000

89,172,000

29,732,800

12.00%

382 kali

17%


387 kali

4,836,000,000

17%

98,089,200

100% 695,961,200

150 Paket

22.00%

68,672,010

871,474,700.00

100%

100%

4,941,700,0 00

107,898,120

100% 765,557,320

150 Paket

75,539,211

22.00%

421 kali

17%

150 Paket

-

1,054,484,3 87.00

100%

3,353,100.00

17%

118,687,932

150 Paket

188%

91,402,445

2231 kali

5,893,392,000

100%

130,556,725

100% 926,324,357

100% -

VIII - 73

453 kali

5,509,320,000

100% 842,113,052

958,622,170.00

22.00%

83,093,132

100%

150 Paket

1,159,932,825. 70

-

100%

381,135,898

BAGIAN UMUM

24,269,799,000

BAGIAN UMUM

544,403,977

BAGIAN UMUM

100%

1,018,956,793

4,248,912,722

1,275,926,108. 27

-

150 Paket

###### ##

100%

100%


5,320,440,191

3,353.10

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Persentase Pelayanan Publik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

50.0

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Persentase Pelayanan Publik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

2.05

Program pemberdayaan masyarakat miskin

Peningkatan prosentase Keluarga Miskin yang mendapatkan sertifikat tanah gratis

2.47

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dipertahankannya lembaga-lembaga permodalan sebagai pendukung usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

100%

Program pemberdayaan Potensi Keamanan

Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum

75%

Program peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

Persentase Kerjasama antar Pemerintah daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik

25%

4.0

4.0 26,536,000

4.0 29,189,600

4.0 32,108,560

4.0 35,319,416

70.0 38,851,358

162,004,934 BAGIAN PERTANAHA N

2.05

Rp 5,254,687,500

3.89

Rp 268,290,927

4.00

Rp 295,120,020

3.89

Rp 324,632,022

3.89

Rp 357,095,224

19.78

Rp 6,499,825,694 BAGIAN PERTANAHA N

2.11

2.47 119,999,900.0

2.47 131,999,890.0

2.47 145,199,879

2.47 159,719,867

18.7 175,691,854

732,611,389 BAGIAN PERTANAHA N

100%

100% 207,000,000

80%

85% 28,312,000


100%

100% 214,000,000

64,382,200

90% 250,000,000

100%

100% 219,000,000

65,298,000

95% 50,000,000

100%

100% 224,000,000

72,260,000

100% 270,000,000

100%

100% 229,000,000

74,000,000

1,093,000,000

100%

100%

292,000,000

100%

74,000,000

890,312,000

100% 349,940,200

VIII - 74

BAGIAN ADMINISTRA SI PEREKONOM IAN


Jumlah Kebutuhan data sebagai bahan evaluasi kinerja Pemkab. Kepada Pemerintah Pusat

8 Dokumen

8 Dokume n


Jumlah Fakir miskin yang terfasilitasi oleh BAZ

5638 orang

5638 orang



0%

0%

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Persentase sarana prasarana peribadatan yang dibina pemerintah daerah

100%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

100%

Program Kerjasama Informasi dan media massa

Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100%

Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

Dipertahankannya Persentase Pelaksanaan Tugas-tugas keprotokoleran sesuai Pedoman Protokoler Negara

100%

308,307,300

8 Dokume n

0 orang

-

100%

100%

100%

-

0 orang

###### ##

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 1,554,557,420

100% 998,915,000

100% 1,098,807,000


100% 60,787,670,202

522,359,440

1,413,234,020

100% 908,105,000

100%

100%

1,629,241,575

228,229,111

14,564,964,742

474,872,220

1,284,758,2 00

625,000,000

100%

100%

100%

65,454,201

13,256,285,492

431,701,950

1,167,961,500

100%

100%

100%

100%

452,257,800

41 Dokum en

372,585,943

0 orang

59,503,819

12,051,168, 629

342,456,320

741,958,620

100%

-

100% 54,094,381

10,955,607,845

187,472,100

100%

8 Dokume n

319,440,221

0 orang

100% 49,176,710

9,959,643,495

100%

8 Dokume n

-

100%

100%

316,853,201

0 orang

44,706,100

-


8 Dokume n

312,054,910

###### ##

###### ##

###### ##

1,958,862,030

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

6162469760 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

1,276,275,000 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

VIII - 75


Cakupan Rekomendasi yang difasilitasi tim tindak lanjut

100%

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah Daerah

Jumlah Produk Hukum yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi Hukum

10 Perda

Program penataan peraturan perundangundangan

Cakupan produk hukum daerah yang ditetapkan tepat waktu

10 Perda

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

#########

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Persentasi Pembentukan Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Aturan dan Tujuan Penyusunannya serta Implementasi Ketatalaksanaan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

252,118,300


10 Perda

46,231,800

10 Perda

10 Perda

427,303,900

10 Perda

0 Dokume n

45 Dokume n

100%

50,854,980

50,854,980

10 Perda

41,000,000

100% 141,512,600

10 Perda

45 Dokume n

41,000,000

100% 260,000,000

10 Perda

10 Perda

10 Perda

10 Perda

45 Dokume n

41,000,000

100% 105,000,000

45 Dokume n

41,000,000

100% 115,500,000

100% 127,050,000

100% 749,062,600

BAGIAN ORGANISASI

VIII - 76


Persentase Ketersediaan SOPP dan Standar Pelayanan Publik

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kerja

Persentase SKPD yang Memiliki/menyus un Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Jumlah Analisis Jabatan yang tersusun sesuai Beban Kerja

#########


Persentase keluarga miskin yang mendapatkan raskin

68,10%



0%

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Persentase peningkatan Aktifitas usaha bagi UMKM

100%

Program Pengembangan Perekonomian Daerah

Persentase Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah

100%

100%

100%

100% 190,209,900.00

-

-

100% 73,984,380.00

25% -

100% 248,382,818

25% 42,000,000

100% 86,221,099.80

25% 46,200,000

100%

100%

190,209,900.00

25% 50,820,000

789,008,097.80

100%

BAGIAN ORGANISASI

100%

55,902,000

194,922,000.00 BAGIAN ORGANISASI

2 Dokume n

35,748,000

75%

2 Dokume n

350,000,000

2 Dokume n

200,000,000

####### #

220,000,000

2 Dokume n

242,000,000

18 Kegiatan

18 Kegiata n

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

149,545,200

-

149,545,200

100% -

100%

100% 157,022,000

0%

-

0%


100% 173,116,755

0%

100%

100%

181,772,593

-

0%

676,784,448

-

0%

100% 213,358,000

VIII - 77

BAGIAN ADMINISTRA SI PEREKONOM IAN BAGIAN ADMINISTRA SI PEREKONOM IAN

153,053,400

100% 234,693,800

BAGIAN ORGANISASI

0%

-

100% -

100% 164,873,100

153,053,400

100%

1,047,748,000

100% 258,163,180

100% 283,979,498

100% 990,194,478


SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

8,358,351,014

10,106,465, 000

9,190,900,000

11,181,811,500

12,260,772,650

-

51,098,300,164

Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Jumlah Program Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran Daerah yang di Fasilitasi

9 Perda

10 Perda

5,820,867,000

10 Perda

4,873,000,000

10 Perda

5,357,000,0 00

10 Perda

5,892,700,000

10 Perda

6,481,970,000

10 Perda

60 Perda

28,425,537,000

SEKRETARIAT DPRD

Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Jumlah anggota DPRD yang meningkat kompetensinya di bidang Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Budgeting

-

-

0

13 Org

1,520,000,000

16 Org

1,672,000,0 00

19 Org

1,839,200,000

22 Org

2,023,120,000

22 Org

22 Org

7,054,320,000

SEKRETARIAT DPRD


Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran yang dilaksanakan

10 Kegiatan

9 Kegiata n

1,956,570,000

9 Kegiatan

9 Kegiata n

8,242,154,500

SEKRETARIAT DPRD


Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditingkatkan

7 Kegiatan

8 Kegiata n

1,446,721,650

19 Kegiatan

19 Kegiata n

6,035,137,664

SEKRETARIAT DPRD

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah aparat yang meningkat kapasitas dan kemampuannya

12 Orang

14 Orang

105,601,000

Program Peningkatan Disiplin aparatur

Jumlah Anggota DPRD yang disiplin berpakaian dinas

0

0


-

1,419,884,500

1,007,499,514

9 Kegiata n

19 Kegiata n

1,470,000,000

1,062,150,000

9 Kegiata n

1,617,000,0 00

9 Kegiata n

19 Kegiata n

1,168,365,0 00

19 Kegiata n

1,778,700,000

1,350,401,500

9 Kegiata n

19 Kegiata n

16 Orang

111,000,000

18 Orang

122,100,000

20 Orang

134,310,000

22 Orang

147,741,000

22 Orang

22 Orang

620,752,000

SEKRETARIAT DPRD

25 orang

150,000,000

25 orang

165,000,000

25 orang

181,500,000

25 orang

199,650,000

25 orang

25 orang

696,150,000

SEKRETARIAT DPRD

VIII - 78


Jumlah Laporan kinerja & Keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu

9 dok

9 dok

INSPEKTORAT DAERAH

9 dok

1,667,120,400

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap obyek pemeriksaan

80%

261 obrik


cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumber daya aparaturnya

100%

100%

Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi pengawasan

80%

30 org

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

4,499,000.00


1,069,592,600

15,582,000

315,220,000

4,750,000

5 dok

100%

30 org

1,147,285,000

16,910,000

440,904,000

5 dok

2,105,223,0 00

1,916,223,000

426 obrik

5,000,000

425 obrik

100%

30 org

VIII - 79

1,299,285,0 00

17,910,000

461,904,000

5,000,000

5 dok

2,205,223,000

425 obrik

100%

30 org

1,299,285,000

17,910,000

561,904,000

5,000,000

5 dok

2,205,223,000

422 obrik

100%

30 org

1,299,285,000

17,910,000

561,904,000

25 dok

-

24,249,000

SEKRETARIAT DPRD

10,099,012,400

1 Obrik

100%

100%

100%

30 org

180 Org

6,114,732,600

INSPEKTORA T DAERAH

86,222,000

INSPEKTORA T DAERAH

2,341,836,000

INSPEKTORA T DAERAH

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Jumlah Kebijakan dan Sisdur yang tertata baik



100%

100%



100%

100%


100%

100%

Tingkat Pencapaian Disiplin Aparatur

0%




1

230,555,100

33,520,700

2,650,000

100%

100%

970,422,000

100%


6,500,000

20.00%

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL


2 sistem

-

100%

143,527,500

246,224,000

35,750,000

2,650,000

20,000,000

2 sistem

100%

100%

100%

20.00%

157,880,250

256,224,000

40,750,000

2,650,000

20,000,000

2 sistem

100%

100%

100%

20.00%

1,169,085,5 00

1,062,805,000

100%

6,500,000

100%

VIII - 80

173,668,275

6,500,000

256,224,000

40,750,000

2,650,000

20,000,000

2 sistem

100%

100%

100%

20.00%

1,285,994,050

100%

191,035,103

6,500,000

256,224,000

40,750,000

2,650,000

20,000,000

2 sistem

10 sistem

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20.00%

80.00%

1,414,593,455

100%

210,138,613

-

100%

26,000,000

INSPEKTORA T DAERAH

1,245,451,100

INSPEKTORA T DAERAH

191,520,700

INSPEKTORA T DAERAH

13,250,000

INSPEKTORA T DAERAH

80,000,000

INSPEKTORA T DAERAH

7,624,540,294

100%

934,458,610





Cakupan disiplin aparatur yang terpenuhi





Program Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu

100%

100%

80 %

Persentase Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan


100%

100%

81.70 %

156,051,600

-

55,872,000

6,163,200

275,730,300

100%

100%

100%

100%

82.00 %

160,000,000

18,504,500

56,000,000

6,500,000

275,730,300

100%

100%

100%

100%

82.50 %

VIII - 81

176,000,000

20,354,950

61,600,000

7,150,000

303,303,330

100%

100%

100%

100%

82.50 %

193,600,000

22,390,445

67,760,000

7,865,000

333,633,663

100%

100%

100%

100%

82.75 %

212,960,000

24,629,490

74,536,000

8,651,500

366,997,029

100%

100%

100%

100%

82.75 %

100%

100%

100%

100%

82.75 %

1,042,487,171

56,254,500

345,872,000

32,163,200

1,586,852,412

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL



Program Pelaksanaan Regulasi dan Deregulasi regulasi perijinan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi

Program Peningkatan Kemudahan Berusaha

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Persentase regulasi yang terselesaikan

100 %

Persentase Penyelesaian pedoman investasi

Rata-Rata lama waktu penyelesaian Pelayanan Perizinan

100%

2.5 hari

Persentase Penyelesaian Izin Usaha bagi KK Miskin

Jumlah Investor yang mengenal Potensi Investasi

40 %

2.5 hari

100 %

25 Investor

5 Investor

KECAMATAN BALUSU

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

52,497,800

92,325,100

-

39,900,000

148,354,500

63 %

100%

2.5 hari

100 %

5 Investor

457,600,000

Cakupan pelaksanaan peran serta pemuda dalam pembangunan

340 Orang


40 Orang

31,358,000

65,000,000

100,000,000

35,000,000

25,000,000

163,189,950

75 %

0%

1 hari

100 %

5 Investor

31,358,000

110,000,000

38,500,000

27,500,000

179,508,945

75 %

0%

1 hari

100 %

5 Investor

1,350,325,8 50

1,228,683,850

40 Orang

71,500,000

40 Orang

VIII - 82

51,000,000

78,650,000

121,000,000

42,350,000

30,250,000

197,459,840

85 %

100%

0.5 hari

100 %

5 Investor

1,450,500,000

40 Orang

51,000,000

86,515,000

133,100,000

46,585,000

33,275,000

217,205,823

85 %

100%

61,000,000

100%

0.5 hari

0.5 hari

100 %

100 %

75 Investo r

5 Investor

1,494,500,000

40 Orang

85 %

-

40 Orang

-

152,497,800

370,400,100

286,000,000

144,900,000

2,672,654,500

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL



5,981,609,700

240 Orang

225,716,000

KECAMATAN BALUSU


Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan pada bid perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

100%

100%

Cakupan Pelaksanaan Pengembangan Kewilayahan

-

100%

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan

Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

-

100%



100%

100%



100%

100%

Cakupan Peningkatan Disiplin Apartur Kecamatan dan Kelurahan

100%

100%




149,694,700

-

-

150,825,850

94,333,450

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

101,000,000

771,000,000

15,000,000

150,825,850

84,000,000

3,000,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

VIII - 83

109,000,000

821,000,000

15,000,000

190,825,850

89,000,000

2,000,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

120,000,000

821,000,000

15,000,000

275,000,000

94,000,000

2,000,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

125,000,000

871,000,000

15,000,000

255,000,000

94,000,000

1,000,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

604,694,700

KECAMATAN BALUSU

3,284,000,000

KECAMATAN BALUSU

60,000,000

KECAMATAN BALUSU

1,022,477,550

KECAMATAN BALUSU

455,333,450

KECAMATAN BALUSU

8,000,000

KECAMATAN BALUSU



100%

100%


Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu

100%

100%

Program Pelayanan Perizinan UMKM

Cakupan penyelesaian pelayanan perizinan UMKM

100%

100%

Cakupan penyelesaian kasus masyarakat yang ditangani

100%

100%

Jumlah dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yan disusun dan diimplementasika n

1 Dokumen

1 Dokume n

Cakupan dokumen statistik desa/kelurahan

100%

100%

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Publik



9,600,000

3,500,000

-

18,288,000

-

-

100%

100%

100%

100%

1 Dokume n

100%

20,000,000

5,000,000

1,000,000

20,000,000

500,000

6,000,000

100%

100%

100%

100%

1 Dokume n

100%

VIII - 84

20,000,000

5,000,000

1,000,000

20,000,000

500,000

6,000,000

100%

100%

100%

100%

1 Dokume n

100%

20,000,000

5,000,000

1,000,000

20,000,000

500,000

6,000,000

100%

100%

100%

100%

1 Dokume n

100%

20,000,000

5,000,000

1,000,000

20,000,000

500,000

6,000,000

100%

100%

100%

100%

1 Dokume n

100%

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

6 Dokum en

100%

89,600,000

KECAMATAN BALUSU

23,500,000

KECAMATAN BALUSU

4,000,000

KECAMATAN BALUSU

98,288,000

KECAMATAN BALUSU

2,000,000

KECAMATAN BALUSU

24,000,000

KECAMATAN BALUSU


Cakupan kompetensi aparatur pemerintah kelurahan yang spesifik

-

100%

KECAMATAN SOPPENG RIAJA


9 Orang

9 Orang



100%

100%


-

100%


-

100%


100%

729,326,000



-


28,297,000

190,015,000

-

-

20,000,000

100%

100%

100%

100%

24,984,000

90,397,000

1,338,200,000

28,260,000

100%

2,273,972,0 00

2,096,467,800

1 kelomp ok dan 13 Orang

20,000,000


100%

100%

100%

VIII - 85

27,484,000

97,397,000

1,455,700,0 00

28,260,000

20,000,000

100%

2,421,240,000


100%

100%

100%

27,484,000

101,397,000

1,565,700,000

28,260,000

20,000,000

100%

2,412,472,000


100%

100%

100%

28,484,000

106,397,000

1,580,700,000

28,260,000

-

100%

-


100%

100%

100%

-

-

-

-

80,000,000

KECAMATAN BALUSU

9,933,477,800


100%

100%

100%

136,733,000

585,603,000

5,940,300,000

113,040,000







100%

100%



100%

100%



100%

100%



50%

4,16%


100%

100%


35 Izin

30 Izin




339,060,200

154,247,800

-

1,000,000

3,732,000

-

100%

100%

100%

4,16%

100%

30 Izin

367,405,000

154,247,800

3,000,000

20,000,000

5,000,000

1,000,000

100%

100%

100%

4,16%

100%

30 Izin

VIII - 86

367,405,000

209,252,000

2,000,000

20,000,000

5,000,000

1,000,000

100%

100%

100%

4,16%

100%

30 Izin

367,405,000

242,520,000

2,000,000

20,000,000

5,000,000

1,000,000

100%

100%

100%

4,16%

100%

30 Izin

367,405,000

209,252,000

1,000,000

20,000,000

5,000,000

1,000,000

100%

100%

100%

4,16%

100%

30 Izin

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

4,16%

100%

150 Izin

1,808,680,200

969,519,600

8,000,000

81,000,000

23,732,000

4,000,000







Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat


100%

100%


1 Dokumen

1 Dokume n


Jumlah dokumen statistik desa/kelurahan

2 Dokumen

2 Dokume n


Jumlah aparatur pemerintah desa/kelurahan yang terlatih

-

9 Orang


KECAMATAN TANETE RILAU

12,974,000

-

-

-

100%

1 Dokume n

2 Dokume n

9 Orang

728,995,000


Jumlah peran serta kepemudaan dalam pembangunan

15 Bidang

43 Orang



100%

100%


49,421,000

203,440,000

12,974,000

4,000,000

12,000,000

35,000,000

100%

1 Dokume n

2 Dokume n

9 Orang

100%

56,500,000

80,000,000

500,000

12,000,000

35,000,000

1 Dokume n

2 Dokume n

9 Orang

1,945,100,0 00

1,902,100,000

43 Orang

12,974,000

100%

43 Orang

100%

VIII - 87

56,500,000

89,000,000

12,974,000

500,000

12,000,000

35,000,000

100%

1 Dokume n

2 Dokume n

9 Orang

1,936,600,000

43 Orang

100%

62,000,000

100,000,000

12,974,000

5,000,000

12,000,000

35,000,000

100%

1 Dokume n

2 Dokume n

9 Orang

1,955,600,000

43 Orang

100%

62,000,000

109,000,000

-

-

-

-

100%

6 Dokum en

10 Dokum en

54 Orang

-

43 Orang

100%

-

-

64,870,000

10,000,000

48,000,000

140,000,000





8,468,395,000

258 Orang

100%

286,421,000

581,440,000





100%

100%



100%

100%



100%

100%



100%

100%


Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

100%

100%



50%

4,16%


7 Dokumen

7 Dokume n



-

-

294,404,000

173,696,000

-

-

4,292,000

100%

100%

100%

100%

100%

4,16%

7 Dokume n

1,149,300,000

24,000,000

288,800,000

177,500,000

18,500,000

50,000,000

6,000,000

100%

100%

100%

100%

100%

4,16%

7 Dokume n

VIII - 88

1,149,300,0 00

24,000,000

293,800,000

212,500,000

12,500,000

50,000,000

6,000,000

100%

100%

100%

100%

100%

4,16%

7 Dokume n

1,149,300,000

24,000,000

298,800,000

177,500,000

12,500,000

50,000,000

6,000,000

100%

100%

100%

100%

100%

4,16%

7 Dokume n

1,149,300,000

24,000,000

308,800,000

177,500,000

12,500,000

50,000,000

6,000,000

100%

100%

100%

100%

100%

4,16%

7 Dokume n

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

4,16%

42 Dokum en

4,597,200,000

96,000,000

1,484,604,000

918,696,000

56,000,000

200,000,000

28,292,000








Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Cakupan pengaduan masyarakat yang difasilitasi

50%

3,33%

Jumlah SOP Pelayanan Kecamatan yang di susun dan di implementasikan

1 Dokumen

1 Dokume n


Jumlah dokumen statistik desa/kelurahan

2 Dokumen

2 Dokume n

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/Kelurahan

Jumlah aparatur pemerintah desa/kelurahan yang terlatih

-

6 Orang


KECAMATAN PUJANANTING

3,742,000

-

-

-

3,33%

1 Dokume n

2 Dokume n

6 Orang

504,902,800



340 Orang

40 Orang



100%

100%


29,280,000

165,654,080

15,000,000

500,000

6,000,000

30,000,000

3,33%

1 Dokume n

2 Dokume n

6 Orang

100%

29,280,000

101,000,000

500,000

6,000,000

30,000,000

1 Dokume n

2 Dokume n

6 Orang

1,390,500,0 00

1,265,867,000

40 Orang

15,000,000

3,33%

40 Orang

100%

VIII - 89

51,000,000

109,000,000

20,000,000

500,000

6,000,000

30,000,000

3,33%

1 Dokume n

2 Dokume n

6 Orang

1,416,500,000

40 Orang

100%

51,000,000

120,000,000

20,000,000

500,000

6,000,000

30,000,000

3,33%

1 Dokume n

2 Dokume n

6 Orang

1,476,500,000

40 Orang

100%

61,000,000

125,000,000

-

-

-

-

3,33%

6 Dokum en

12 Dokum en

36 Orang

-

40 Orang

100%

-

-

73,742,000

2,000,000

24,000,000

120,000,000





6,054,269,800

240 Orang

100%

221,560,000

620,654,080

KECAMATAN PUJANANTIN G




-

100%



-

100%



100%

100%



100%

100%



100%

100%



100%

100%


100%

100%



-

-

226,667,720

69,187,000

-

-

4,214,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

771,000,000

15,000,000

215,000,000

69,187,000

3,000,000

20,000,000

5,000,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

VIII - 90

821,000,000

15,000,000

230,000,000

90,000,000

2,000,000

20,000,000

5,000,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

821,000,000

15,000,000

245,000,000

90,000,000

2,000,000

20,000,000

5,000,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

871,000,000

15,000,000

255,000,000

94,000,000

1,000,000

2,000,000

5,000,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3,284,000,000

60,000,000

1,171,667,720

412,374,000

8,000,000

62,000,000

24,214,000









Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Publik

Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


100%

100%


100%

100%


1 Dokumen

1 Dokume n

Cakupan dokumen statistik desa/kelurahan

100%

100%

Cakupan kompetensi aparatur pemerintah kelurahan yang spesifik

-

100%

KECAMATAN TANETE RIAJA

-

9,900,000

-

-

-

100%

100%

1 Dokume n

100%

100%

470,005,500


Persentase pemuda yang terlatih

90

34

Program Pemgembangan Otonomi Daerah

Cakupan kegiatan yang dilaksanakan

100.0%

100%


20,437,000

254,012,800

1,000,000

9,900,000

500,000

6,000,000

20,000,000

100%

100%

1 Dokume n

100%

100%

100%

60,000,000

254,012,800

20,000,000

500,000

6,000,000

20,000,000

100%

100%

1 Dokume n

100%

100%

1,352,566,1 00

1,287,416,100

34

1,000,000

34

100%

VIII - 91

60,000,000

254,012,800

1,000,000

20,000,000

500,000

6,000,000

20,000,000

100%

100%

1 Dokume n

100%

100%

1,377,866,100

34

100%

65,000,000

254,012,800

1,000,000

20,000,000

500,000

6,000,000

20,000,000

100%

100%

1 Dokume n

100%

100%

1,384,866,100

30

100%

65,000,000

254,012,800

-

-

-

-

-

100%

100%

6 Dokum en

100%

100%

-

30

100%

-

-

4,000,000

79,800,000

2,000,000

24,000,000

80,000,000






9,656,415,000

244

100%

300,000,000

2,335,000,000

KECAMATAN TANETE RIAJA KECAMATAN TANETE RIAJA


Cakupan pelayanan perizinan

100.0%

100%

Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat

Cakupan pengaduan masyarakat yang tertangani

100.0%

100%


100.0%

100%



100.0%

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapopran Capaian Kinerja dan Keuangan


9 dok.

9 dok.

Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur


100.0%

100%


Cakupan disiplin aparatur

100%


Cakupan kewilayan yang dikembangkan

100%



-

8,000,000

-

142,803,300

4,500,000

40,252,400

-

-

100%

100%

100%

100%

9 dok.

100%

100%

100%

500,000

10,550,000

42,500,000

142,803,300

5,900,000

161,600,000

3,050,000

575,000,000

100%

100%

100%

100%

9 dok.

100%

100%

100%

VIII - 92

700,000

10,550,000

48,500,000

142,803,300

8,000,000

192,000,000

26,500,000

575,000,000

100%

100%

100%

100%

9 dok.

100%

100%

100%

1,000,000

10,550,000

55,000,000

142,803,300

8,000,000

222,000,000

2,500,000

575,000,000

100%

100%

100%

100%

9 dok.

100%

100%

100%

1,000,000

10,550,000

65,000,000

142,803,300

8,500,000

241,500,000

2,500,000

575,000,000

100%

100%

100%

100%

9 dok.

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

54 dok.

100%

100%

100%

3,700,000

52,750,000

248,000,000

1,710,565,000

35,800,000

976,100,000

64,500,000

3,780,000,000







KECAMATAN TANETE RIAJA KECAMATAN TANETE RIAJA

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik

Cakupan Partisipasi masyarakat yang ditingkatkan

100%

Cakupan statistik yang dikembangkan

100%

KECAMATAN BARRU


-

-

100%

100%

1,507,136,400


50%

8,3 %

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Cakupan pelayanan perizinan umkm yang diterbitkan

Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat

Cakupan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

50%

3,3%

Program Pengembangan kewilayahan


50%

8,3 %

100%


631,199,500

-

13,500,000

-

16,500,000

15,000,000

100%

100%

100%

3,3%

8,3 %

147,150,000

2,600,000

13,500,000

3,150,000,000

15,000,000

100%

4,456,000,0 00

4,437,600,000

8,3 %

19,500,000

100%

8,3 %

100%

3,3%

8,3 %

VIII - 93

148,150,000

2,800,000

13,500,000

3,150,000,0 00

22,000,000

20,000,000

100%

100%

4,471,900,000

8,3 %

100%

3,3%

8,3 %

148,150,000

3,000,000

13,500,000

3,150,000,000

16,500,000

2,500,000

100%

100%

4,486,700,000

8,3 %

100%

3,3%

8,3 %

150,150,000

3,200,000

13,500,000

3,150,000,000

-

-

100%

100%

-

87,500,000

62,500,000



19,359,336,400

8,3 %

4,98 %

100%

100%

3,3%

3,3%

8,3 %

4,98 %

1,224,799,500

KECAMATAN BARRU

11,600,000

KECAMATAN BARRU

67,500,000

KECAMATAN BARRU

12,600,000,000

KECAMATAN BARRU

Program Peningkatan peran serta kepemudaan


6 Organisasi, 150 orang

55 orang



50%

4,16 %



100%



100%

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


100%



100%

KECAMATAN MALLUSETASI


Persentase pemuda yang terlatih

32,200,000

11,700,000

307,320,100

506,910,800

4,306,000

-

55 orang

4,16 %

100%

100%

100%

100%

976,906,300

90


34

61,488,000

40,000,000

15,000,000

418,850,000

643,000,000

4,500,000

3,000,000

55 orang

4,16 %

100%

100%

100%

100%

60,000,000

15,000,000

432,050,000

648,000,000

4,500,000

2,000,000

4,16 %

100%

100%

100%

100%

1,967,893,0 00

1,943,143,000

34

40,000,000

55 orang

34

VIII - 94

60,000,000

40,000,000

15,000,000

445,750,000

650,000,000

4,500,000

2,000,000

55 orang

4,16 %

100%

100%

100%

100%

1,998,593,000

34

65,000,000

40,000,000

20,000,000

452,350,000

652,000,000

4,500,000

1,000,000

2 organisa si, 25 orang

2 organis asi, 250 orang

4,16 %

24,96 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2,005,593,000

30

65,000,000

-

30

-

192,200,000

KECAMATAN BARRU

76,700,000

KECAMATAN BARRU

2,056,320,100

KECAMATAN BARRU

3,099,910,800

KECAMATAN BARRU

22,306,000

KECAMATAN BARRU

8,000,000

KECAMATAN BARRU

9,656,415,000

244

300,000,000

KECAMATAN MALLUSETAS I

Program Pemgembangan Otonomi Daerah

Cakupan kegiatan yang dilaksanakan

100.0%

100%


Cakupan pelayanan perizinan

100.0%

100%

Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat

Cakupan pengaduan masyarakat yang tertangani

100.0%

100%


100.0%

100%



100.0%

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapopran Capaian Kinerja dan Keuangan


9 dok.

9 dok.

Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur


100.0%

100%


Cakupan disiplin aparatur



100%

163,296,400

-

14,884,000

-

537,116,000

8,148,000

191,973,900

-

100%

100%

100%

100%

100%

9 dok.

100%

100%

350,000,000

500,000

10,550,000

42,500,000

302,543,000

5,900,000

161,600,000

3,050,000

100%

100%

100%

100%

100%

9 dok.

100%

100%

VIII - 95

340,000,000

700,000

10,550,000

48,500,000

302,543,000

8,000,000

161,600,000

26,500,000

100%

100%

100%

100%

100%

9 dok.

100%

100%

340,000,000

1,000,000

10,550,000

55,000,000

302,543,000

8,000,000

222,000,000

2,500,000

100%

100%

100%

100%

100%

9 dok.

100%

100%

340,000,000

1,000,000

10,550,000

65,000,000

302,543,000

8,500,000

241,500,000

2,500,000

100%

100%

100%

100%

100%

9 dok.

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

54 dok.

100%

100%

2,335,000,000

3,700,000

52,750,000

248,000,000

1,710,565,000

35,800,000

976,100,000

64,500,000

KECAMATAN MALLUSETAS I KECAMATAN MALLUSETAS I








Cakupan kewilayan yang dikembangkan

100%

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan

Cakupan Partisipasi masyarakat yang ditingkatkan

100%


Cakupan statistik yang dikembangkan

100%

-

-

-

-


408,167,505,65 8.67

100%

975,000,000

100%

16,500,000

100%

15,000,000

-

100%

975,000,000

100%

19,500,000

100%

441,453,654,742. 78

VIII - 96

15,000,000

-

465,127,814 ,829.18

100%

950,000,000

100%

22,000,000

100%

20,000,000

-

490,157,554,82 9.85

100%

950,000,000

100%

16,500,000

100%

2,500,000

-

537,134,502,81 3.46

100%

-

100%

-

100%

-

-

-

100%

100%

100%

3,780,000,000

87,500,000

62,500,000

2,305,560,746,1 40.78




BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD Kabupaten Barru tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Barru terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD tersebut tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholders, baik pemerintahan, masyarakat maupun dunia usaha. Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholders perlu secara bersungguhsungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021. RPJMD ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat dinikmati secara adil dan

merata

oleh

seluruh

lapisan

masyarakat

dalam

rangka

mewujudkan Visi Jangka Panjang tahun 2005 – 2025 yaitu Barru sebagai Daerah Maju Berlandaskan Kebersamaan dan Bernafaskan Keagamaan 10.1. Pedoman Transisi Dalam

rangka

menjaga

kesinambungan

pembangunan

dan

mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, langkah yang dilakukan adalah : 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.


X-1

3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

10.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan

keberlanjutan

program,

sehingga

terjadi

efisiensi

dan

efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 20162021 adalah sebagai berikut: 1. Seluruh SKPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya; 2. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra - SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD ini; 3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016 - 2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Barru yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); 4. Penyusunan proses

RKPD

Kabupaten

Musyawarah

Barru

Perencanaan

dilakukan

melalui

Pembangunan

(Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;


X-2

5. RKPD Kabupaten Barru menjadi acuan bagi setiap SKPD/unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan pendekatan pencapaian hasil (outcomes); 6. Berkaitan

dengan

penyusunan

Rencana

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Barru merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 7. Renja

-

SKPD

yang

disusun

menjadi

pedoman

dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan menjadi kontrak kinerja Kepala SKPD/Unit kerja. 8. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD

Tahun

2016

-

2021,

Bappeda

melakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Barru.

BUPATI BARRU,

ANDI IDRIS SYUKUR


X-3

BUPATI BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARRU, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan dalam Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penyusunan Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b.bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah

Kabupaten

Barru

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20162021; Mengingat

: 1. Pasal

18

ayat

(6)

Undang-Undang

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dasar

Negara

2. Undang-Undang

Nomor

29

Tahun

1959

tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor

74,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor 1822); 3. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2002

Nomor

137,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Indonesia

Daerah

Tahun

(Lembaran

2004

Nomor

Negara 126,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Rencana

Nomor

Pembangunan

17

Tahun

Jangka

2007

Panjang

tentang Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33,

Tambahan

Indonesia Nomor 4700);

Lembaran

Negara

Republik

8. Undang-Undang Penataan

Nomor

Ruang

26

Tahun

(Lembaran

2007

Negara

tentang Republik

IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Keterbukaan

Nomor

14

informasi

Tahun

Publik

2008

tentang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 10. Undang–Undang Perlindungan

Nomor

dan

32

Tahun

Pengelolaan

2009

tentang

Lingkungan

Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 11. Undang–Undang

Nomor

Pembentukan

12

Peraturan

Tahun

2011

tentang

Perundang-Undangan


82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5495); 13. Undang-Undang Pemerintahan Indonesia

Nomor

Daerah

Tahun

23

Tahun

(Lembaran

2014

Nomor

2014

Negara 244,

tentang Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana dengan

telah

diubah

Undang-Undang

beberapa

Nomor

9

kali

terakhir

Tahun

2015


58,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan

Indonesia

Tahun

(Lembaran 2005

Nomor

Negara 137,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan

Pelayanan

Minimal

Indonesia

Tahun

dan

Penerapan

(Lembaran 2005

Nomor

Negara 150,

Standar Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan

Pemerintahan Indonesia

Pengawasan

Daerah

Tahun

(Lembaran

2005

Nomor

Penyelenggaraan Negara 165,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4614); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan

Tugas

Pembantuan

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4817); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang TataCara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Kewenangan

Pemerintah

Pusat

di

Gubernur

Provinsi

sebagai

(Lembaran

Wakil Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 26.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

sebagaimana telah diubah

Keuangan

Daerah

dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang

Tata

Cara

Pelaksanaan

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Kinerja

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Kajian

Lingkungan

Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20082028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah

diubah

dengan

Peraturan

Daerah

Sulawesi

Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028; 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);

34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018,

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015

tentang

Perubahan

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barru Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATI BARRU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN

DAERAH

TENTANG

RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan

Daerah

yang

memimpin

pelaksanaan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Barru. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. 7. Pembangunan

Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik

dalam

aspek

pendapatan,

kesempatan

kerja,

lapangan

berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 8. Perencanaan

Pembangunan

Daerah

adalah

suatu

proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

adalah

dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

yang selanjutnya disebut Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

yang

selanjutnya

disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru. 14. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan. 16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 17. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah

Daerah untuk mencapai tujuan. 19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu

program,

dan

terdiri

dari

sekumpulan

tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah. BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 (1)

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2)

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

(3)

Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

(4)

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. BAB III ASAS DAN TUJUAN Pasal 4 (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berasaskan demokrasi dengan prinsip :

a. kebersamaan; b. berkeadilan; c. berkelanjutan; d. berwawasan lingkungan;dan e. kemandirian. (2) Pembangunan Daerah bertujuan untuk: a. mendukung kondisi antar pelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas, baik antar

daerah,

antar-ruang,

antar-waktu,

dan

antar-fungsi

pemerintah; c. menjamin

keterkaitan

dan

kosistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan/atau e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 5 (1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang memuat visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih yang berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi.

(2)

Sistematika RPJM Daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan;

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III

Gambaran

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Serta

Kerangka pendanaan; BAB IV

Analisis Isu-Isu Strategis;

BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI

Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VII

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;

BAB

VIII

Indikasi

Rencana

Program

Prioritas

Yang

Disertai

Kebutuhan Pendanaan; BAB IX

Penetapan Indikator Kinerja Daerah;

BAB X

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

(3) Rincian dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6 RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Renstra SKPD dan Rancangan RKPD. BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMD Pasal 7 (1)

Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

(2)

Musrenbang

dilaksanakan

dengan

rangkaian

kegiatan

penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan awal RPJMD. (3)

Rancangan

akhir

RPJMD

dirumuskan

berdasarkan

hasil

Musrenbang. Pasal 8 (1)

Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat, Gubernur maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

(2)

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri.

(3)

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

BAB VI PELAKSANAAN Pasal 9 (1)

RPJMD Kabupaten Barru merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2015.

(2)

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi: a.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b.

Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 12 Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan ke dalam Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah. BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD Bagian Kesatu Pengendalian Pasal 13 (1)

Bupati

melakukan

pengendalian

terhadap

perencanaan

pada

(1)

pembangunan daerah. (2)

Pengendalian

sebagaimana

pengendalian terhadap :

dimaksud

ayat

meliputi

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pasal 14 (1)

Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2)

Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(3)

Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

(4)

Hasil

pemantauan

pelaksanaan

program

dan/atau

kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda. (5)

Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan. Bagian Kedua Evaluasi Pasal 15

(1)

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

(2)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap : a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 16 (1)

Evaluasi

oleh

Bupati

dalam

pelaksanaannya

dilakukan

oleh

Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. (2)

Evaluasi oleh Bappeda meliputi : a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Pasal 17

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat. Bagian Ketiga Perubahan Pasal 18 (1)

Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal : a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum selesai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan; b. terjadi perubahan yang mendasar; atau c. merugikan kepentingan nasional.

(2)

Perubahan

rencana

pembangunan

daerah

ditetapkan

dengan

peraturan daerah. Pasal 19 Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat Pasal 20 (1)

Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

(3)

Pemerintah Daerah

menindaklanjuti

laporan dari masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD terkait. (4)

Mekanisme

penyampaian

dan

tindak

lanjut

laporan

dari

masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru. Ditetapkan di Barru pada tanggal 18-8-2016 BUPATI BARRU,

ANDI IDRIS SYUKUR Diundangkan di Barru Pada tanggal 18-8-2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR 6 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.6.83.16

Tabel 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah pertahun Kabupaten Barru

Recommend Documents