Tabel 2
No. 1 A. 1 2
JENIS ARSIP 2 BAWASLU Sosialisasi Pengawasan Pemilu Teknis Pengawasan Pemilu a. Pengawasan Pemilu b. Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi c. Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota
: Jadwal Retensi Arsip Substantif
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
2 Tahun
3 Tahun
Musnah
1 Tahun setelah tindak lanjut selesai 1 Tahun setelah tindak lanjut selesai 1 Tahun setelah tindak lanjut selesai
4 Tahun
Permanen
4 Tahun
Permanen di LKD Provinsi
4 Tahun
Permanen di LKD Kabupaten/Kota
3
Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Yang Tidak Ada Temuan Dugaan Pelanggaran
2 Tahun
3 Tahun
Musnah
4
Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran Yang Dihentikan
2 Tahun
5 Tahun
Musnah
5
Penanganan Temuan Pelanggaran a. Penanganan Tingkat Pusat - Formulir Temuan (B.2-DD) - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran (B.4-DD)
1 Tahun setelah berkekuatan hukum tetap
4 Tahun
Permanen
1 Tahun setelah berkekuatan hukum tetap
4 Tahun
Permanen di LKD Provinsi
- Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi - Kajian Laporan (B.9-DD) - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke DKPP - (B.10-DD) Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS (B.11-DD) - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran (B.13-DD)(B.12-DD) b. Penanganan Tingkat Provinsi - Formulir Temuan (B.2-DD) - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran (B.4-DD) - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi
1
No. 1
JENIS ARSIP 2 - Kajian Laporan (B.9-DD) - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke DKPP - (B.10-DD) Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS (B.11-DD) - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran (B.13-DD)(B.12-DD) c. Penanganan Tingkat Kabupaten/Kota - Formulir Temuan (B.2-DD) - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran (B.4-DD) - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi - Kajian Laporan (B.9-DD) - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke DKPP melalui BAWASLU Provinsi - (B.10-DD) Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS (B.11-DD)
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
1 Tahun setelah berkekuatan hukum tetap
4 Tahun
KETERANGAN 5
Permanen di LKD Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran (B.13-DD)(B.12-DD)
2
No. 1 6
JENIS ARSIP 2 Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu a. Penanganan Tingkat Pusat - Laporan Dugaan Pelanggaran - Formulir Penerimaan Laporan (B.1-DD) - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi - Kajian Laporan - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke DKPP - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS (B.11-DD) - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran b. Penanganan Tingkat Provinsi - Laporan Dugaan Pelanggaran - Formulir Penerimaan Laporan (B.1-DD) - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi - Kajian Laporan - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke DKPP - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS (B.11-DD)
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
1 Tahun setelah berkekuatan hukum tetap
4 Tahun
Permanen
1 Tahun setelah berkekuatan hukum tetap
4 Tahun
Permanen di LKD Provinsi
- Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran
3
No. 1
JENIS ARSIP 2 c. Penanganan Tingkat Kabupaten/Kota - Laporan Dugaan Pelanggaran - Formulir Penerimaan Laporan (B.1-DD) - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi - Kajian Laporan - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke DKPP melalui BAWASLU Provinsi
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4 1 Tahun setelah berkekuatan 4 Tahun hukum tetap
KETERANGAN 5 Permanen di LKD Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke, KPU, KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS (B.11-DD) - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran 7
Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Tidak Memenuhi Syarat
8
Penanganan Sengketa a. Penanganan Tingkat Pusat -
Pengajuan Permohonan Sengketa Kelengkapan berkas permohonan (C-2) Registrasi Permohonan Berita Acara penerusan berkas permohonan (C-3) Kajian Sengketa Pemilu (C-4) Pleno Keputusan Pendahuluan Keputusan Pendahuluan (C-5) Surat Panggilan Musyawarah Musyawarah (C-13) Surat Panggilan Pembacaan Keputusan Kesepakatan
1 Tahun
4 Tahun
Musnah
1 Tahun setelah berkekuatan hukum tetap
4 Tahun
Permanen
4
No.
JENIS ARSIP
1 -
2 Berita Acara Kesepakatan (C-6) Keputusan Pemberitahuan Kesepakatan (C-7) Keputusan Sengketa (C-8) Keputusan gugurnya penyelesaian sengketa (C-11) Permohonan pencabutan penyelesaian sengketa (C-12)
b. -
Penanganan Tingkat Provinsi
c. -
Penanganan Tingkat Kabupaten/Kota
Pengajuan Permohonan Sengketa Kelengkapan berkas permohonan (C-2) Registrasi Permohonan Berita Acara penerusan berkas permohonan (C-3) Kajian Sengketa Pemilu (C-4) Pleno Keputusan Pendahuluan Keputusan Pendahuluan (C-5) Surat Panggilan Musyawarah Musyawarah (C-13) Surat Panggilan Pembacaan Keputusan Kesepakatan Berita Acara Kesepakatan (C-6) Keputusan Pemberitahuan Kesepakatan (C-7) Keputusan Sengketa (C-8) Keputusan gugurnya penyelesaian sengketa (C-11) Permohonan pencabutan penyelesaian sengketa (C-12) Pengajuan Permohonan Sengketa Kelengkapan berkas permohonan (C-2) Registrasi Permohonan Berita Acara penerusan berkas permohonan (C-3) Kajian Sengketa Pemilu (C-4) Pleno Keputusan Pendahuluan Keputusan Pendahuluan (C-5)
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
1 Tahun setelah berkekuatan hukum tetap
4 Tahun
Permanen di LKD Provinsi
1 Tahun setelah berkekuatan hukum tetap
4 Tahun
Permanen di LKD Kabupaten/Kota
5
No.
JENIS ARSIP
1 -
2 Surat Panggilan Musyawarah Musyawarah (C-13) Surat Panggilan Pembacaan Keputusan Kesepakatan Berita Acara Kesepakatan (C-6) Keputusan Pemberitahuan Kesepakatan (C-7) Keputusan Sengketa (C-8) Keputusan gugurnya penyelesaian sengketa (C-11) Permohonan pencabutan penyelesaian sengketa (C-12)
B.
DKPP
1
Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik a. Hasil rapat verifikasi berkas pengaduan b. Ketetapan DKPP meliputi - Tim Verifikasi Berkas - Tim Penyusunan Putusan - Panel Majelis Sidang - Pencabutan Pengaduan c. Panggilan Sidang d. Putusan DKPP
2
3
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
1 Tahun setelah berkekuatan hukum tetap
4 Tahun
Permanen
Perkara Yang Belum Memenuhi Syarat dan Tidak Dipenuhi
1 Tahun Setelah Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS)
4 Tahun
Musnah
Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik (Dismis)
1 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
1 Tahun
Musnah
Jakarta, Ketua Bawaslu RI Ttd. Prof. Dr. MUHAMMAD,S.IP.,M.SI
6
