Tabel 2.25 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

2.2.

Aspek Kesejahteraan Rakyat Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur dapat dielaborasi kedalam tiga fokus utama, yaitu Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemertaan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Identifikasi terhadap ke tiga focus utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu 2009-2013 disajikan pada tabel 2.25 Pada tahun 2009 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp. 686,85 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 778,57 triliun pada tahun 2010, Rp. 884,50 triliun pada tahun 2011, Rp. 1.001,72 triliun pada tahun 2012 dan Rp. 1.136,33 triliun pada tahun 2013. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Jawa Timur tahun 2009 meningkat dari Rp. 320,86 triliun menjadi Rp. 393,67 triliun pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 419,43 triliun. Berdasarkan tabel 2.25 dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh 5,01 persen, kemudian tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing mengalami percepatan sebesar 6,68 persen, 7,22 persen dan 7,27 persen, akan tetapi mengalami perlambatan menjadi 6,55 persen pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu tersebut lebih cepat dari rata-rata nasional. Tabel 2.25 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013 Keterangan

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

PDRB ADHB (Miliar Rupiah)

686.848

778.566

884.503

1.001.721

1.136.330

2.

PDRB ADHK 2000 (Miliar Rupiah)

320.861

342.281

366.984

393.666

419.430

3.

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,01

6,68

7,22

7,27

6,55

4.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)

4,55

6,10

6,50

6,23

5,78

Sumber

: BPS Provinsi Jawa Timur

BAB II - 33


Tabel 2.26 Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2013 (persen) Sektor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

(1) Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

Sumber

2009

2010

2011

2012

2013

(2) 3,92 6,92 2,80 2,72 4,25 5,58 12,98 5,30 5,76

(3) 2,23 9,18 4,32 6,43 6,64 10,67 10,07 7,27 4,34

(4) 2,53 6,08 6,06 6,25 9,12 9,81 11,44 8,18 5,08

(5) 3,49 2,10 6,34 6,21 7,05 10,06 9,64 8,01 5,07

(6) 1,59 3,30 5,59 4,74 9,08 8,61 10,43 7,68 5,32

5,01

6,68

7,22

7,27

6,55

: BPS Provinsi Jawa Timur

Dapat dilihat pada Tabel 2.26 diatas, secara sektoral, secara umum pada tahun 2013 seluruh sektor mengalami perlambatan kecuali konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa. Sektor pertanian mengalami perlambatan pada tahun 2010 dan mengalami percepatan sampai dengan tahun 2012 dan kembali melambat pada tahun 2013. Industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar kedua dalam struktur PDRB mengalami percepatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, namun mengalami perlambatan pada tahun 2013. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berkontribusi dominan mengalami percepatan pada tahun 2009 dan 2010, namun mengalami perlambatan pada tahun 2011 dan kembali mengalami percepatan 10,06 persen pada tahun 2012 dan kembali melambat menjadi 8,61 persen pada tahun 2013. Situasi perekonomian global yang masih mengalami krisis sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tercermin dari pertumbuhan sektoralnya. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur secara umum memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi provinsi. Pertumbuhan tertinggi tahun 2012 dicapai oleh Kota Batu dengan pertumbuhan sebesar 8,26 persen, sedangkan terendah pada kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 5.82 persen, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.27.

BAB II - 34


Tabel 2.27 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2012 Propinsi / 2009 2010 2011 2012 Kabupaten/Kota Kabupaten 01. Pacitan 5.28 6.66 6.72 6.77 02. Ponorogo 5.01 5.89 6.41 6.67 03. Trenggalek 5.02 6.16 6.53 6.72 04. Tulungagung 5.25 6.65 6.88 6.99 05. Blitar 5.05 6.12 6.42 6.44 06. Kediri 4.28 6.07 6.28 6.99 07. Malang 5.02 6.57 7.35 7.56 08. Lumajang 5.04 5.94 6.35 6.47 09. Jember 5.02 6.16 7.21 7.27 10. Banyuwangi 5.06 6.26 7.14 7.29 11. Bondowoso 5.00 5.69 6.28 6.47 12. Situbondo 5.02 5.89 6.39 6.62 13. Probolinggo 5.12 6.25 6.33 6.67 14. Pasuruan 5.02 6.23 7.19 7.29 15. Sidoarjo 4.41 5.92 6.95 7.23 16. Mojokerto 5.03 6.87 7.23 7.29 17.Jombang 5.04 6.65 6.91 6.99 18. Nganjuk 5.18 6.32 6.47 6.72 19. Madiun 5.02 5.96 6.49 6.58 20. Magetan 5.02 5.81 6.18 6.51 21. Ngawi 5.05 6.19 6.20 6.67 22. Bojonegoro 6.55 10.97 9.20 5.82 23. Tuban 5.03 6.30 7.24 6.19 24. Lamongan 5.31 6.86 7.07 7.22 25. Gresik 5.96 6.89 7.39 7.43 26. Bangkalan 4.37 5.47 6.27 6.45 27. Sampang 4.27 5.40 6.14 6.19 28. Pamekasan 5.04 5.77 6.27 6.43 29. Sumenep 4.22 5.51 6.36 6.49 Kota 71. Kota Kediri 4.19 5.99 7.93 7.67 72. Kota Blitar 5.31 6.66 6.64 6.84 73. Kota Malang 5.20 6.60 7.22 7.71 74. Kota Probolinggo 5.02 6.41 6.67 6.96 75. Kota Pasuruan 5.02 5.99 6.35 6.59 76. Kota Mojokerto 5.03 6.66 6.77 7.19 77. Kota Madiun 5.22 6.97 7.29 7.88 78. Kota Surabaya 5.17 7.47 7.65 7.76 79. Kota Batu 5.90 7.16 8.17 8.26 35. Jawa Timur 5.01 6.68 7.22 7.27 Sumber : BPS, Provinsi Jawa Timur

BAB II - 35


2.2.1.2 Laju Inflasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 Unsur lain yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indek harga konsumen di Jawa Timur. Pada periode tahun 2009 - 2013, inflasi di Jawa Timur cenderung berfluktuasi dari kisaran 3,62 persen di tahun 2009 hingga 7,59 persen di tahun 2013. Nilai inflasi Jawa Timur dari tahun 2009 - 2012 lebih tinggi dibanding dengan inflasi nasional, namun pada mulai bulan Mei tahun 2013 inflasi Jawa Timur berada di bawah inflasi Nasional. Pada periode tersebut target inflasi berkisar 4,5 - 5 + 1 persen. Gambar 2.16 Laju Inflasi Jawa Timur dan nasional Tahun 2009 - 2013

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tingginya inflasi pada tahun 2013 lebih disebabkan karena kebijakan pemerintah (Administered Price) yang mengurangi subsidi bahan bakar minyak (sejak tanggal 22 Juni 2013) atau menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar 40 persen. Hal ini menimbulkan dampak secara langsung pada sektor transportasi. Selain itu juga menimbulkan efek domino terhadap kenaikan harga kelompok bahan makanan dan sektor lainnya.

BAB II - 36



Pada akhir tahun 2013, kebijakan pemerintah mengurangi kuota daging impor menyebabkan spekulasi dan boikot para importir sapi, yang menyebabkan stagnasi ketersediaan daging di pasar berkurang bahkan sempat kosong daging sapi di pasar dan pengusaha menaikkan harga daging sapi di pasar sampai menyentuh harga tertinggi berkisaran Rp. 90.000 sampai dengan Rp.100.000. Inflasi juga didorong dengan adanya pengaruh melemahnya nilai rupiah terhadap dolar yang menyentuh Rp. 12.000 per 1 dolar, sehingga mempengaruhi harga terhadap barang impor

maupun harga barang produk yang menggunakan bahan baku

impor.

BAB II - 37


Jika dilihat selama tujuh tahun terakhir, faktor penyebab inflasi dari tujuh kelompok pengeluaran, kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan tahun 2013 mencapai rekor inflasi tertinggi sebesar 12,60 persen.

Kelompok

makanan

jadi,

minuman,

rokok

dan

tembakau

mengalami inflasi tertinggi pada tahun 2008 sebesar 11,70 persen. Pada tahun 2010 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 16,22 persen, sedangkan inflasi tertinggi pada kelompok perumahan terjadi pada tahun 2008 sebesar 9,54 persen, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok sandang terjadi pada tahun 2008 sebesar 9,66 persen, inflasi tertinggi pada kelompok kesehatan terjadi pada tahun 2008 sebesar 5,97 persen, dan inflasi tertinggi pada kelompok pendidikan terjadi pada tahun 2007 sebesar 7,96 persen. Apabila dilihat dari lokasi dan besaran inflasi pada tingkatan yang lebih kecil (Kabupaten/Kota) tahun 2009 - 2013,

dapat terlihat seperti

pada tabel berikut : Tabel 2.28 Inflasi 10 Kabupaten/Kota IHK Jawa Timur Tahun 2009 - 2013

Kabupaten/Kota

2009

2010

2011

2012

2013

Jember

3.66

7.09

3.36

4.49

7.21

Sumenep

2.73

6.75

4.42

5.05

6.62

Kediri

3.60

6.80

4.18

4.63

8.05

Malang

3.39

6.70

3.41

4.60

7.92

Probolinggo

3.55

6.68

4.92

5.88

7.98

Madiun

3.40

6.54

3.00

3.51

7.52

Surabaya

3.39

7.33

3.44

4.39

7.52

Tulungagung

4.64

6.25

-

-

-

Banyuwangi

4.21

6.83

-

-

-

Tuban 4.24 5.98 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

-

-

-

Pengukuran inflasi sejak tahun 2011 hanya dilakukan pada tujuh kabupaten/kota. Sedangkan untuk tahun 2014 akan dilakukan pengukuran di delapan kabupaten/kota; dari tujuh kabupaten/kota eksisting ditambah Kabupaten Banyuwangi.

BAB II - 38


2.2.1.3 PDRB Perkapita Kondisi perekonomian Jawa Timur menunjukkan perkembangan cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan PDRB per kapita Jawa Timur sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.29 PDRB per kapita penduduk Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 PDRB perkapita Jawa Timur mencapai Rp. 18,42 juta, kemudian meningkat menjadi Rp. 20,77 juta pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011 PDRB per kapita Jawa Timur meningkat menjadi Rp. 23,46 juta dan pada tahun 2012 mencapai Rp. 26,32 juta. Hal ini merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian Jawa Timur. Tabel 2.29 PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2012

1. 2. 3.

Uraian

2009

2010

2011

2012*)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

686.848

778.566

884.144

1.001.72

37.286

37.476

37.688

38.053

18.421

20.775

23.460

26.324

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu jiwa) PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan : * ) Angka Diperbaiki

Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan pertumbuhan PDRB ADHB jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan meningkatnya PDRB per kapita tersebut, maka secara umum mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur semakin meningkat.

2.2.1.4 Indeks Gini Ratio Tahun 2009-2013 Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal, yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Nol merupakan pemerataan sempurna sedangkan satu merupakan ketimpangan sempurna.

BAB II - 39


Tabel 2.30 Angka Gini Rasio menurut Status Wilayah di Jawa Timur Tahun 2009-2013 Tahun

Status Wilayah

Kota 2009 Desa Kota+Desa Kota 2010 Desa Kota+Desa Kota 2011 Desa Kota+Desa Kota 2012*) Desa Kota+Desa Kota 2013**) Desa Kota+Desa Sumber : BPS Prov. Jawa Timur

Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara (menunggu validasi BPS)

Gini Rasio Jawa Timur 0.34 0.26 0.33 0.36 0.26 0.34 0.38 0.30 0.37 0.37 0.30 0.36 0.364 G < 0,3 0,3 ≤ G ≤ 0,5 G>0,5

Gini Rasio Nasional 0,37

0,38

0,41

0,41

0,413

= Ketimpangan Rendah = Ketimpangan Sedang = Ketimpangan Tinggi

Bila mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2009-2013 masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3 – 0,5). Selama tahun 2009-2011 nilai gini rasio di Jawa Timur menunjukkan tren kearah peningkatan, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 0.01 poin menjadi 0,36 dan tahun 2013 menjadi 0,364. Situasi tersebut, masih lebih baik bila dibandingkan angka gini rasio nasional, sejak tahun 2009 hingga 2011 terus meningkat. Gini rasio Indonesia selama tahun 2009-2013 berturut-turut adalah 0,37 (2009), 0,38 (2010), 0,41 (2011), 0,41 (2012) dan 0,413 (2013). Secara umum gini rasio daerah perkotaan mulai tahun 2009-2012 lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Dalam kurun empat tahun terakhir gini rasio wilayah perkotaan masuk dalam kategori sedang, sedangkan gini rasio daerah perdesaan masuk dalam kategori rendah. 2.2.1.5 Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia Bank Dunia mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan besar persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas. Dari pengukuran pemerataan pendapatan berdasarkan versi Bank Dunia seperti tersaji pada Tabel 2.31, menunjukkan bahwa kelompok yang mempunyai pendapatan berkategori 20 persen teratas pada tahun 2009 BAB II - 40


sebanyak 42,55 persen, dan selanjutnya mengecil masing-masing 40,67 persen (2010) ; 40,34 persen (2011) dan pada tahun 2012 menjadi 45,47 persen. Tabel 2.31 Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur Tahun 2009-2012 Tahun (1) 2009 2010 2011 2012

40 % bawah (2) 19,86 20,81 21,09

40 % menengah (3) 37,59 38,52 38,57

20 % atas (4) 42,55 40,67 40,34

20,15

34,38

45,47

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (September 2012)

Hasil penghitungan di Jawa Timur menunjukkan bahwa penduduk yang berpendapatan 40 persen terbawah pada tahun 2012 sekitar 20,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berpendapatan 40 persen terbawah menikmati hasil kegiatan ekonomi sebesar 20,15 persen, berarti ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2012 masuk kategori rendah. 2.2.1.6 Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Salah satu indikator yang bisa membaca seberapa jauh tingkat disparitas antar wilayah yaitu Indeks Williamson. Semakin besar angka yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson berarti semakin melebar kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil indeks ini, semakin mengecil kesenjangan antar wilayahnya. Pencapaian Indeks Williamson di Jawa Timur pada empat tahun terakhir relatif berfluktuatif, tetapi ada kecenderungan semakin membaik dalam kurun dua tahun terakhir. Pada tahun 2009 indeks ini tercatat sebesar 114,46 selanjutnya melebar pada tahun 2010. Selanjutnya indeks ini semakin mengecil pada tahun 2011 dan 2012 yang pencapaiannya masing-masing 112,68 dan 112,60. Adanya jembatan Suramadu meningkatkan arus perekonomian dan transfer sosial budaya kewilayah Madura semakin cepat. Selain itu Jalur Lintas Selatan sangat mendukung perekonomian pada wilayah selatan yang dulunya masih terkendala. Demikian pula daerahdaerah yang ekonominya transportasinya bergantung pada Tol Porong yang semula terkendala dengan adanya luapan lumpur Sidoarjo, dengan adanya jalur arteri Porong perekonomiannya kembali normal. BAB II - 41


Tabel 2.32 Indeks Williamson Jawa Timur Tahun 2009-2012 Indeks Tahun Perubahan Williamson (1) (2) (3) 2009 114,46 0,46520 2010 115,14 0,59409 2011* 112,68 -2,13653 2012** 112,60 -0,07100 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan: *) Angka diperbaiki **) Angka Sementara

2.2.1.7 Presentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan di Jawa Timur Angka kemiskinan di Jawa Timur dari tahun 2009-2013 berturutturut mengalami penurunan dari 16,68 persen; 15,26 persen; 13,85 persen; 13,08 persen dan 12,73 persen. Gambar 2.19 Prosentase Penduduk Miskin dan Penduduk diatas GK Tahun 2009-2013


2.2.1.8 Angka Kriminalitas yang tertangani Berdasarkan data dari Polres Kabupaten/Kota se Jawa Timur, angka kriminalitas yang tertangani pada tahun 2012 adalah 2,42 atau dengan kata lain dalam satu tahun 2 sampai 3 tindak kejahatan yang terjadi diantara 10.000 penduduk dapat ditangani oleh aparat kepolisian. Apabila diperhatikan selama 3 tahun terakhir tindak kejahatan yang tertangani sudah di atas 50 persen. Hal ini sebagai bukti penanganan kriminalitas oleh aparat keamanan sudah semakin baik. BAB II - 42


Tabel 2.33 Tindak Kejahatan di Jawa Timur Tahun 2009-2012 Tahun

Jumlah Tindak Kejahatan

2009 2010 2011 2012

20.363 16.879 14.991 15.270

Tindak Kejahatan Yang Tertangani

Persentase Tindak Kejahatan Tertangani

Angka Kriminalitas Tertangani

44,08 58.61 50.05 60.35

2,41 2,64 1,99 2,42

8.976 9.892 7.503 9.216

Sumber : Polres Kab/Kota Se Jawa Timur (2009,2012), Polda Jatim (2010-2012)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Rakyat Untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat antara lain dapat diketahui dari indikator sebagai berikut : 2.2.2.1 Pendidikan 2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf Umur 15 Tahun Keatas Melek huruf merupakan indikator kunci dasar dan paling esensial diantara indikator pembangunan manusia lainnya. Pentingnya indikator ini untuk mengukur dimensi pengetahuan, maka dalam formulasi Pengukuran Human Development Index (HDI), indikator melek huruf memiliki bobot yang lebih besar yaitu sebesar 2/3 dibanding rata-rata lama sekolah yang sebesar 1/3. Tabel 2.34 Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2012 NO 1 2 3 4

Uraian

2009

2010

2011

2012

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

24.492.836

24.984.639

25.077.871

25.773.409

27.896.169

28.282.363

28.244.026

28.963.661

87,80

88,34

88,79

89,00

12,20

11,66

11,21

11,00

Angka melek huruf (Persen) Angka buta Huruf (Persen)


Sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 15 tahun ke atas ini juga menjadi sasaran global dan nasional. Berdasarkan tabel 2.34 Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama kurun waktu 2009-2012 terjadi peningkatan dari 87,80 di tahun 2009 dan menjadi 88,34 persen di tahun 2010 dan 88,79 persen di tahun 2011. Pada tahun 2012 angka melek huruf 89,00 persen. BAB II - 43


Gambar 2.20 Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas Yang Melek Huruf Tahun 2009 - 2012 95,20

95,40

95,60

95,80

95,00 95,00

87,8

2009

88,34

88,79

89,0

2010

2011

2012

Capaian Jatim

Sasaran RPJMN Kemdiknas

2013

2014

Target PUS


Capaian indikator ini pada tahun 2012, hanya terpaut sebesar 6 persen di bawah target Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tahun 2014. Sementara Untuk mencapai target yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014 Kemdiknas, perlu upaya keras, mengingat capaian Jawa Timur pada tahun 2012 terpaut jauh yaitu sebesar 6,40 persen. Capaian melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin, secara umum laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kalau dilihat dari Gambar 2.21 bahwa semakin tinggi kelompok umur antara laki-laki dan perempuan maka semakin besar pula perbedaan capaian melek huruf nya. Capaian melek huruf laki-laki mulai kelompok umur 15-19 tahun hingga 45-49 tahun diatas 90 persen, sedangkan pada perempuan mulai kelompok umur 15-19 tahun hingga 35-39 tahun diatas Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk perempuan yang buta huruf lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Oleh karenanya dalam pemberantasan buta aksara di Jawa Timur maka kelompok sasaran utama mesti lebih difokuskan pada kelompok usia 40 tahun ke atas yang capaiannya di bawah 95 persen.

BAB II - 44


Gambar 2.21 Gambar 7

100

Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Jawa Timur 2012. (Persen) 99.67 99.02

98.86 98.58 97.81 93.22

90

90.12 82.14

80

78.52 73.63

70 60

54.43

50

40

15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-64 65+ L

P

L+P

Kalau dilihat dari tabel 2.35, berdasarkan Kabupaten/Kota maka angka melek huruf tahun 2012 di Jawa Timur yang tertinggi ada di Kota Malang yaitu sebesar 98,3 persen dan terendah Kabupaten Sampang sebesar 70,7 persen. Jika mengacu pada sasaran RPJMN 2012 sebagaimana pada Gambar 2.22 dapat dilihat bahwa sebaran capaian melek huruf usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur di kabupaten yang berwarna merah adalah prioritas pemberantasan buta huruf di Jawa Timur, karena di wilayah tersebut masih dibawah target RPJMN 2012. Wilayah di Jawa Timur yang telah mencapai sasaran melek huruf dalam RPJMN 2012 sebanyak 8 Kabupaten/Kota, yaitu wilayah dengan warna hijau. Gambar 2.22 Sebaran Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota dan capaian terhadap Target RPJMN Kemdiknas di Jawa Timur Tahun 2012 (Juni)

BAB II - 45


Tabel 2.35 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Kabupaten/kota

Kab. Pacitan Kab. Ponorogo Kab. Trenggalek Kab. Tulungagung Kab. Blitar Kab. Kediri Kab. Malang Kab. Lumajang Kab. Jember Kab. Banyuwangi Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Probolinggo Kab. Pasuruan Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Nganjuk Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Ngawi Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kab. Gresik Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu Provinsi

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis 373.358 611.314 489.933 720.633 785.109 1.048.606 1.704.467 640.89 1.463.753 1.078.207 463.374 394.822 671.949 1.058.708 1.485.632 745.536 855.477 704.909 452.852 443.62 541.211 795.752 726.246 810.204 869.76 531.208 455.468 510.66 641.745 202.103 98.357 636.712 152.103 135.767 89.507 129.429 2.112.947 141.081 25.773.409


BAB II - 46

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas 426.801 674.753 529.61 762.829 858.81 1.143.291 1.883.845 777.144 1.778.614 1.194.979 577.866 512.577 840.912 1.164.719 1.522.964 794.998 912.817 780.474 517.736 488.041 637.787 943.98 873.128 918.933 905.259 665.031 644.078 609.762 824.473 208.873 101.662 647.468 165.351 140.026 92.582 133.681 2.160.062 147.745 28.963.661

Angka melek huruf 87,5 90,6 92,5 94,5 91,4 91,7 90,5 82,5 82,3 90,2 80,2 77,0 79,9 90,9 97,5 93,8 93,7 90,3 87,5 90,9 84,9 84,3 83,2 88,2 96,1 79,9 70,7 83,7 77,8 96,8 96,7 98,3 92,0 97,0 96,7 96,8 97,8 95,5 89,0


Tabel 2.36 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012 Kode 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579

Provinsi/Kab/Kota JAWA TIMUR Pacitan Ponorogo Trenggalek Tulungagung Blitar Kediri Malang Lumajang Jember Banyuwangi Bondowoso Situbondo Probolinggo Pasuruan Sidoarjo Mojokerto Jombang Nganjuk Madiun Magetan Ngawi Bojonegoro Tuban Lamongan Gresik Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu

2009 87.8 91.56 85.72 92.69 93.5 91.9 92.76 89.54 86.3 83.08 86.48 75.31 78.2 77.86 88.93 97.4 94.09 92.5 90.46 88.31 90.28 85.12 84.58 85.56 86.97 94.36 82.82 64.81 80.21 78.63 97.41 97.23 97.19 92.33 96.14 97.11 97.75 98 97.78

Angka Melek Huruf (tahun) 2010 2011 88.34 88.52 91.58 91.60 85.73 87.32 92.83 92.84 93.55 93.58 92 92.02 92.81 92.84 89.55 89.59 86.32 86.56 83.48 83.60 86.66 87.36 76.72 78.25 78.24 78.27 78.91 80.44 89.99 90.03 97.42 97.76 94.11 94.12 92.52 92.87 90.48 91.07 89.53 89.55 90.54 90.56 85.14 85.54 84.78 84.81 85.79 85.83 87.15 88.71 94.47 94.56 82.84 82.87 66.03 67.56 80.84 81.82 78.64 78.66 97.53 97.56 97.24 97.27 97.2 97.24 92.49 92.51 96.41 96.43 97.12 97.13 97.79 97.80 98.06 98.07 98.26 98.27

2012 89.00 87.50 90.60 92.50 94.50 91.40 91.70 90.50 82.50 82.30 90.20 80.20 77.00 79.90 90.90 97.50 93.80 93.70 90.30 87.50 90.90 84.90 84.30 83.20 88.20 96.10 79.90 70.70 83.70 77.80 96.80 96.70 98.30 92.00 97.00 96.70 96.80 97.80 95.50

An

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Timur

BAB II - 47


2.2.2.1.2. Rata-rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. MYS bersama dengan angka melek huruf, merupakan salah satu variabel komposit indeks pembangunan manusia (IPM/HDI). Gambar 2.23 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Di Jawa Timur 2009-2012


Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2009-2012 terjadi peningkatan kualitas penduduk yaitu dari setara lulus tingkat sekolah dasar (6 tahun) ditahun 2009 meningkat menjadi setara kelas satu pada jenjang pendidikan SLTP ditahun 2012. Walaupun terjadi kenaikan, namun kenaikan tersebut relatif lambat, karena selama tahun 2009 - 2012 hanya terjadi peningkatan sebesar 0,28 poin persen atau rata-rata hanya terjadi kenaikan 0,07 poin persen per tahunnya.

BAB II - 48


k4 Gambar 10 Gambar 2.24 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Berusia 15 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Jawa Timur 2012 10 9.31 9.32 9.34

9.54 9.13 10.08 9.42 10.04 9.3

8.65 8.91

8.7

8.34 7.38 7.73

8.3

7.96 7.15

6.42 6.66

5.8 5.65

5.99

5.47 5.01

4.87 4.17

4.33 4.51 2.97

3.65 1.97

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ L


P

L+P

Kalau dilihat rata-rata lama sekolah menurut kelompok umur dari sisi jenis kelamin secara umum rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk di Jawa Timur tertinggi pada kelompok usia 20-24 tahun mencapai 10,08 tahun atau setara dengan kelas 1 SLTA dan terus menurun hingga pada kelompok umur 65 tahun keatas. Pembangunan pendidikan di Jawa Timur selama ini, membawa dampak peningkatan capaian pendidikan tertinggi penduduk di kelompok usia 15-34 tahun yang memiliki rata-rata lama sekolah setara lulusan SLTP. Karenanya, salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2009-2014 adalah dengan mengakselerasi situasi ini melalui program Wajar Dikdas 12 tahun (setara SLTA). Walaupun bobot dalam formulasi IPM rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan melek huruf, namun dengan melakukan intervensi pada peningkatan rata-rata lama sekolah, tentunya akan memberi pengaruh pada pencapaian melek huruf. Bisa dipastikan wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi, akan memiliki tingkat melek huruf yang tinggi pula.

BAB II - 49


Tabel 2.37 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012 (Tahun) Kode Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 3500

JAWA TIMUR

7.20

7.24

7.34

7.45

3501

Pacitan

6.71

6.90

6.94

6.96

3502

Ponorogo

6.61

6.68

6.99

7.18

3503

Trenggalek

7.19

7.24

7.26

7.31

3504

Tulungagung

7.80

7.84

7.85

7.95

3505

Blitar

7.23

7.35

7.36

7.40

3506

Kediri

7.59

7.60

7.69

7.72

3507

Malang

6.80

6.80

7.02

7.08

3508

Lumajang

6.03

6.10

6.41

6.43

3509

Jember

6.45

6.53

6.73

6.79

3510

Banyuwangi

6.81

6.85

6.89

7.25

3511

Bondowoso

5.49

5.54

5.66

5.94

3512

Situbondo

5.99

6.18

6.19

6.22

3513

Probolinggo

5.08

5.57

5.80

5.92

3514

Pasuruan

6.33

6.34

6.54

6.83

3515

Sidoarjo

9.78

9.84

9.85

9.92

3516

Mojokerto

7.79

7.81

7.82

7.94

3517

Jombang

7.76

7.77

7.84

8.04

3518

Nganjuk

7.11

7.19

7.44

7.61

3519

Madiun

6.96

7.38

7.39

7.44

3520

Magetan

7.55

7.57

7.60

7.85

3521

Ngawi

6.34

6.36

6.99

7.02

3522

Bojonegoro

6.53

6.66

6.68

6.72

3523

Tuban

6.22

6.41

6.49

6.53

3524

Lamongan

7.03

7.19

7.46

7.59

3525

Gresik

8.49

8.53

8.84

8.98

3526

Bangkalan

5.13

5.16

5.30

5.74

3527

Sampang

3.93

3.95

4.20

4.22

3528

Pamekasan

5.73

6.11

6.32

6.32

3529

Sumenep

5.20

5.63

5.64

5.71

3571

Kota Kediri

10.00

10.20

10.21

10.24

3572

Kota Blitar

9.71

9.72

9.75

9.77

3573

Kota Malang

10.82

10.83

10.84

10.87

3574

Kota Probolinggo

8.35

8.52

8.53

8.67

3575

Kota Pasuruan

8.81

8.85

8.96

9.05

3576

Kota Mojokerto

9.67

9.97

9.98

10.11

3577

Kota Madiun

10.38

10.43

10.44

10.46

3578

Kota Surabaya

9.94

9.95

10.08

10.10

3579

Kota Batu

8.34

8.51

8.52

8.54

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Timur

BAB II - 50


Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan Jawa Timur dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Bertambahnya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) angka Tingkat Pendidikan Rata-rata dan Angka Melek Huruf merupakan suatu indikator kunci keberhasilan pendidikan yang berlangsung saat ini. Perkembangan pendidikan per jenjang pendidikan pada tabel berikut: Tabel 2.38 Capaian Kinerja Pendidikan per Jenjang Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2009 – 2013 INDIKATOR KINERJA Jumlah Siswa a. SD/MI b. SMP/MTs Jumlah Siswa a. SMA b. SMK c. MA Jumlah Lembaga a. SD/MI b. SMP/MTs Jumlah Lembaga a. SMA b. SMK c. MA Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/MI b. SMP/MTs c. SLTA

CAPAIAN KINERJA PROGRAM 2010 2011 2012

SAT

2009

Org

3.932.929 1.740.034

4.057.910 1.729.283

4.222.205 1.833.471

4.289.957 1.853.100

4.492.919 1.844.834

568.132 557.756 199.202

504.164 527.403 202.197

530.771 577.641 212.635

538.693 561.430 243.517

464.721 601.879 245.888

26.616 6.025

26.279 6.347

25.996 6.465

26.554 6.996

27.066 7.344

1.261 1.029 1.099

1.269 1.108 1.159

1.263 1.202 1.185

1.285 1.349 1.294

1.324 1.457 1.320

112,30 102,69 71,43

112,53 102,11 73,70

112,67 102,12 73,78

112,69 102,15 74,21

112,70 102,22 78,21

Org

Unit

Unit

%

2013

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Jatim

Berdasarkan data sebaran APK dan APM di Jawa Timur tahun 20092012, menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara capaian APK pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di atasnya, atau dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berkurang peserta didiknya. Untuk mencapai peningkatan APK pada jenjang yang lebih tinggi, program Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 adalah Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun.

BAB II - 51


2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar Angka partisipasi kasar (APK) merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan program-program pendidikan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. APK untuk setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.25 APK SD, SMP, SMA di Jawa Timur Tahun 2009-2013 SD 113.3

112.67

112.3

101.7

102.09

71.43

2009

SMP

112.69

102.12

2011

112.7

102.22 78.21 74.21

102.15

73.78

73.7

2010

SMA

2012

2013

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sasaran Nasional APK tahun 2012, terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014. Sasaran APK SD (termasuk SDLB, MI, dan Paket A) sebesar 118,2 persen, SLTP/MTs/Paket B sebesar 103,90 persen, dan SLTA/SMK/MA/Paket C sebesar 79,0 persen. Besaran APK SD di Jawa Timur tahun 2013 adalah 112,70 persen meningkatn 0.01 poin bila dibandingkan dengan tahun 2012 adalah 112,69 persen. Bila APK SD dalam Renstra Kemdiknas 2010-2014 digunakan sebagai dasar rujukan, maka capaian APK SD Jawa Timur tahun 2013 belum mencapai sasaran dan terpaut sebesar 5,50 persen poin. Begitu halnya dengan APK SLTP, karena besarnya capaian APK SLTP Jawa Timur tahun 2013 sebesar 102,21 persen, masih terpaut 1,68 persen dengan BAB II - 52


target Renstra Kemdiknas 2010-2014. Sementara untuk APK SLTA di Jawa Timur tahun 2013 sebesar 78,21 persen, terpaut 0,79 persen di bawah sasaran APK SLTA tahun 2012 dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014. Tabel 2.39 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Jawa Timur 2009-2013 NO

Jenjang Pendidikan

SD sederajat Jumlah siswa yang 1.1. bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI Jumlah penduduk 3.1.2. kelompok usia 7-12 tahun

2009

2010

2011

2012

2013

4.451.717

4.426.538

4.569.814

4.488.775

4.592.919

3.929.141

3.941.708

4.055.928

3.983.295

3.918.582

113,3

112,3

112,67

112,69

112,70

1.852.005

1.899.146

1.888.485

1.785.512

1.844.834

1.821.047

1.860.266

1.849.280

1.747.931

2.037.568

101,7

102,09

102,12

102,15

102.21

1.191.452

1.231.707

1.285.830

1.343.928

1.212.488

1.667.999

1.671.244

1.742.789

1.810.980

1.021.858

71,43

73,7

73,78

74,21

78,21

1

1.3. 2 2.1. 2.2.

APK SD/MI SMP sederajat Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

2.3.

APK SMP/MTs

3

SLTA sederajat

3.1. 3.2. 3.3.

Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun APK SMA/MA/SMK

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data sebaran APK kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2013, menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara capaian APK pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di atasnya. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai peningkatan APK pada jenjang yang lebih tinggi, mesti dimulai dengan program lebih nyata untuk peningkatan APK pada jenjang di bawahnya terlebih dahulu. Salah satu agenda program Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 adalah Wajar Dikdas 12 tahun, maka diperlukan upaya peningkatan capaian APK SLTP, terutama untuk kabupaten yang masih rendah capaiannya. Pada tahun 2013 ini seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur APK SD di atas 100 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa banyak anak yang sekolah di SD umurnya diluar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang BAB II - 53


dari 7 tahun. Begitu pula APK SLTP juga diatas 100 persen. Karena banyak kita jumpai anak anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun kondisi demikian yang menyebabkan APK SD dan SMP diatas 100 persen. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan kejenjang SLTA. Capaian APK di Jawa Timur sekolah setingkat SD tahun 2013 tertinggi adalah Kota Blitar sebesar 141,66 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 105,04 persen. Untuk APK SMP tertinggi adalah Kota Blitar sebesar 137,31 persen dan terendah adalah Kabupaten Probolinggo sebesar 94,03 persen. Sedangkan APK sekolah setingkat SMA yang tertinggi adalah Kota Blitar sebesar 117,52 persen dan terendah Kabupaten Sampang sebesar 48,38 persen. Tabel 2.40 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2013 No.

Kabupaten/Kota

APK SD 2011

2012

APK SLTP 2011 95,75 109,75

2012

APK SLTA

1.

Kab. Pacitan

108,24

108,25

2013 108,43

2011

2012

96,32

2013 96,49

63,53

63,62

2013 68,06

2.

Kab. Ponorogo

112,59

112,60

112,71

109,76

109,67

76,06

103,42

103,43

103,43

76,19

79,61

69,86

69,89

74,13

105,41

69,19

69,21

71,32

3.

Kab. Trenggalek

120,47

120,48

120,34

4.

Kab. Tulungagung

107,68

107,69

107,96

105,40

105,41

5.

Kab. Blitar

104,94

104,96

105,05

99,96

99,97

99,98

62,32

62,40

66,60

103,81

103,82

103,82

59,50

59,64

61,63

6.

Kab. Kediri

105,06

105,30

105,47

7.

Kab. Malang

108,23

109,67

109,79

94,27

94,64

96,19

61,58

61,62

64,25

8.

Kab. Lumajang

108,80

108,81

108,91

98,34

98,70

98,80

56,30

56,41

63,51

98,04

98,05

98,10

62,29

62,40

65,29

9.

Kab. Jember

107,92

107,93

107,95

10.

Kab. Banyuwangi

107,79

109,72

109,90

99,56

99,57

99,73

66,86

67,06

79,77

11.

Kab. Bondowoso

114,21

114,21

114,24

97,97

97,99

98,01

76,79

76,81

77,97

99,11

99,12

99,12

62,76

62,79

66,72

12.

Kab. Situbondo

115,29

115,29

114,70

13.

Kab. Probolinggo

129,76

129,76

128,82

93,96

93,97

94,03

58,81

58,84

59,83

14.

Kab. Pasuruan

111,39

112,21

112,29

97,48

98,20

98,27

80,30

80,39

84,76

99,38

99,39

99,40

83,91

83,97

86,77

15.

Kab. Sidoarjo

104,63

104,64

105,04

16.

Kab. Mojokerto

115,24

115,25

115,05

113,05

113,06

112,66

71,32

72,89

75,41

17. 18. 19.

Kab. Jombang Kab. Nganjuk Kab. Madiun

105,57 114,12 111,65

105,59 115,43 111,66

105,78

107,85 109,13 98,08

107,86 109,14 98,39

105,04 108,95 98,43

89,38 71,36 65,66

89,53 71,39 65,86

92,50

115,54 111,79

20.

Kab. Magetan

105,47

105,68

105,90

110,96

110,97

110,35

86,98

87,13

88,72

21.

Kab. Ngawi

118,08

118,10

118,20

95,62

96,05

96,46

81,21

81,40

84,17

107,62

107,63

107,35

83,70

83,74

84,67

73,92 67,57

22.

Kab. Bojonegoro

118,22

118,23

117,97

23.

Kab. Tuban

108,85

108,86

109,02

104,65

104,66

102,52

61,36

61,44

66,44

24.

Kab. Lamongan

112,30

112,37

112,66

103,05

103,06

103,64

83,72

84,53

87,45

96,86

97,03

97,27

73,68

75,00

81,22

95,46

95,50

95,57

50,33

51,14

58,34

25.

Kab. Gresik

105,56

105,60

106,01

26.

Kab. Bangkalan

128,71

128,72

128,28

BAB II - 54

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 No.

Kabupaten/Kota

27. 28. 29.

APK SD 2011

2012

Kab. Sampang

107,38

Kab. Pamekasan

124,02

Kab. Sumenep

127,14

APK SLTP 2011

2012

107,38

2013 107,34

94,05

124,03

122,99

98,81

127,14

126,18

94,09

APK SLTA 2011

2012

94,06

2013 94,11

44,61

44,81

2013 48,38

98,82

98,85

61,76

62,07

66,87

94,10

94,17

69,87

70,09

71,62

30.

Kota Kediri

148,85

148,86

141,17

137,19

137,20

137,20

109,92

109,95

115,20

31.

Kota Blitar

159,65

159,66

141,66

137,11

137,13

137,13

116,42

116,43

117,52

32.

Kota Malang

109,51

109,59

110,41

117,54

117,55

117,55

98,26

101,19

105,78

116,41

116,42

116,42

96,13

97,72

103,83 103,68

33.

Kota Probolinggo

112,73

112,74

113,01

34.

Kota Pasuruan

114,29

114,67

115,16

125,67

125,68

125,68

101,44

101,47

35.

Kota Mojokerto

152,84

152,85

115,05

126,47

126,49

112,66

102,45

102,46

75,41

36.

Kota Madiun

142,91

142,92

134,09

121,78

121,79

121,79

101,35

101,39

106,57

37.

Kota Surabaya

109,51

109,52

109,56

110,01

110,02

110,03

93,71

100,03

104,08

38.

Kota Batu

132,89

132,90

127,44

117,30

117,32

117,32

85,70

85,77

87,07

112,67

112,69

112,70

102,12

102,15

102,22

73,78

74,21

78,21

Provinsi

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

2.2.2.1.4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Gambar 2.26 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Jawa Timur, Tahun 2012

5,95 9,06 20,56

20,13

Tdk/Belum Sekolah Tamat SD Sederajat

15,03

29,27

Tidak Tamat SD Tamat SLTP Sederajat

Sumber : BPS Jawa Timur

BAB II - 55


Penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur tahun 2012 sebagian besar tamatan SD yaitu sebesar 29.27 persen dan yang menamatkan perguruan tinggi sebesar 5.95 persen. Yang menjadi perhatian disini adalah yang tidak punya ijazah sebesar 24.09 persen (Tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD), jadi hampir sekitar seperempat penduduk usia 15 tahun keatas tidak memiliki ijazah. Tentunya hal ini menjadi perhatian yang serius untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Jika dilihat perkembangan pertahun penduduk usia 15 tahun keatas yang sudah menyelesaikan pendidikan SLTP keatas terus mengalami peningkatan, pada tahun 2008 yang menamatkan pendidikan SLTP keatas sebesar 31,97 persen menjadi 46,64 persen pada tahun 2012. Kondisi yang cukup baik ini diiringi pula oleh menurunnya persentase penduduk yang tidak punya ijazah terus menurun, yaitu pada tahun 2008 penduduk yang tidak punya ijazah sebesar 26,07 persen menjadi 24,09 persen pada tahun 2012. Tabel 2.41 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas di Jawa Timur Tahun 2009 – 2012 Uraian (1) Laki-laki Tidak/belumsekolah TidaktamatSD SD SLTP SLTA PT Jumlah N(000jiwa) Perempuan Tidak/belumsekolah TidaktamatSD SD SLTP SLTA PT Jumlah N(000jiwa) Laki-laki+ Perempuan Tidak/belumsekolah TidaktamatSD SD SLTP SLTA PT Jumlah N(000jiwa)

2009 (2)

2011 (4)

2012 (5)

5,49 15,92 27,27 19,80 24,76 6,76 100,00 13.460,438

6,11 13,49 31,81 20,86 22,01 5,72 100,00 13.748,067

5,59 14,80 30,50 20,95 22,40 5,76 100,00 13.701,56

4,91 14,66 29,81 20,67 23,51 6,43 100,00 14.094.534

14,28 17,08 26,07 18,45 17,97 6,15 100,00 14478,659

15,44 14,39 30,15 18,45 16,54 5,02 100,00 14.534,031

13,78 16,12 28,59 19,32 16,86 5,34 100,00 14.542,47

13,00 15,37 28,75 19,62 17,76 5,50 100,00 14.869.127

10,05 16,52 26,65 19,10 21,24 6,44 100,00 27.939.097

10,91 13,95 30,96 19,62 19,20 5,36 100,00 28.282.098

9,80 15,48 29,51 20,11 19,55 5,55 100,00 28.244.026

9,06 15,03 29,27 20,13 20,56 5,95 100,00 28.963.661

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur

BAB II - 56

2010 (3)


Bila dilihat per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kota Malang merupakan daerah yang mempunyai persentase tertinggi penduduk yang berijazah perguruan tinggi (17,86 persen) dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sedangkan Kabupaten Sampang merupakan daerah yang mempunyai persentase tertinggi penduduk yang belum sekolah/ tidak tamat SD (30,81 persen). Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk akan sangat berpengaruh terhadap angka IPM, karena akan mempengaruhi rata-rata lama sekolah yang merupakan unsur pembentuk IPM. Tabel 2.42 Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas Berdasar Ijazah Yang Dimiliki Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2012 NO

Kabupaten/kota

1.

Kab. Pacitan

2.

Kab. Ponorogo

3. 4.

Tidak/belum Tidaktamat sekolah SD

SD

SLTP

SLTA

PT

Jumlah

Jumlah Penduduk

10,49

13,39

40,15

21,2

10,7

4,08

100,00

426.801

6,6

20,58

29,49

21,07

17,24

5,01

100,00

674.753

Kab. Trenggalek

4,28

15,25

39,02

23,09

13,8

4,56

100,00

529.610

Kab. Tulungagung

4,43

12,41

32,74

24,88

20,41

5,13

100,00

762.829

5.

Kab. Blitar

6,91

16,31

34,41

22,79

15,4

4,19

100,00

858.810

6.

Kab. Kediri

5,54

16,45

29,47

22,84

21,55

4,14

100,00

1.143.291

7.

Kab. Malang

7,39

18,95

32,32

20,16

16,84

4,34

100,00

1.883.845

8.

Kab. Lumajang

12,82

18,02

38,82

15,77

11,25

3,31

100,00

777.144

9.

Kab. Jember

14,66

20,37

31,41

15,56

13,56

4,43

100,00

1.778.614

10.

Kab. Banyuwangi

7,39

20,17

28,42

20,63

17,97

5,43

100,00

1.194.979

11.

Kab. Bondowoso

12,76

27,65

30,39

12,88

11,32

5,01

100,00

577.866

12.

Kab. Situbondo

18,86

22,71

26,72

14,81

12,64

4,26

100,00

512.577

13.

Kab. Probolinggo

12,03

27,21

31,65

14,31

11,23

3,57

100,00

840.912

14.

Kab. Pasuruan

7,62

20,18

33,77

18,21

17,67

2,56

100,00

1.164.719

15.

Kab. Sidoarjo

2,02

6,46

17,8

24,73

38,13

10,87

100,00

1.522.964

16.

Kab. Mojokerto

5,11

15,46

25,58

26,29

23,39

4,18

100,00

794.998

17.

Kab. Jombang

5,88

12,44

27,96

25,51

23,75

4,45

100,00

912.817

18.

Kab. Nganjuk

7,15

14,62

31,98

20,8

19,49

5,95

100,00

780.474

19.

Kab. Madiun

9,17

16,47

28,34

20,81

20,97

4,24

100,00

517.736

20.

Kab. Magetan

6,66

13,67

30,77

19,09

23,66

6,15

100,00

488.041

21.

Kab. Ngawi

14,37

14,9

29,21

23,11

14,22

4,19

100,00

637.787

22.

Kab. Bojonegoro

11,84

14,57

34,14

22,36

14,39

2,7

100,00

943.980

23.

Kab. Tuban

13,93

14,08

34,52

20,22

14,21

3,04

100,00

873.128

24.

Kab. Lamongan

8,94

15,78

26,42

23,17

19,33

6,35

100,00

918.933

25.

Kab. Gresik

4,27

9,9

21,55

24,66

31,97

7,65

100,00

905.259

26.

Kab. Bangkalan

21,85

13,09

39,38

12,26

9,94

3,47

100,00

665.031

27.

Kab. Sampang

30,81

25,75

26,62

9,09

6,1

1,62

100,00

644.078

28.

Kab. Pamekasan

15,68

17,55

33,61

15,81

13,69

3,66

100,00

609.762

29.

Kab. Sumenep

25,47

17,65

31,12

12,78

10,23

2,74

100,00

824.473

30.

Kota Kediri

2,31

8,76

17,83

21,46

37,37

12,27

100,00

208.873

31.

Kota Blitar

2,21

10,36

20,13

23,56

33,06

10,68

100,00

101.662

BAB II - 57

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 NO

Kabupaten/kota

Tidak/belum Tidaktamat sekolah SD

SD

SLTP

SLTA

PT

Jumlah

Jumlah Penduduk

32.

Kota Malang

2,35

5,89

16,45

18,64

38,8

17,86

100,00

647.468

33.

Kota Probolinggo

5,59

11,66

23,65

19,37

30,55

9,18

100,00

165.351

34.

Kota Pasuruan

3,17

12,04

23,19

21,31

30,02

10,27

100,00

140.026

35.

Kota Mojokerto

2,48

7,3

14,77

21,74

39,28

14,42

100,00

92.582

36.

Kota Madiun

2,23

5,79

16,16

22,02

39,95

13,85

100,00

133.681

37.

Kota Surabaya

2,91

6,44

19,83

20,67

36,37

13,77

100,00

2.160.062

38.

Kota Batu

Provinsi

3,53

14,14

28,3

20,34

26,6

7,09

100,00

147.745

9,25

15,58

29,01

19,97

20,30

5,88

100,00

28.963.661


2.2.2.1.5. Angka Partisipasi Murni (APM) APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Seperti halnya APK, APM juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Kemdiknas 2010-2014). Sasaran APM untuk SD ditetapkan sebesar 95,70 persen, SLTP sebesar 75,40 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Seperti halnya APK, APM juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Kemdiknas 2010-2014). Sasaran APM di untuk SD ditetapkan sebesar 95,70 persen, SLTP sebesar 75,40 persen.

BAB II - 58


Tabel 2.43 APM SD, SLTP, dan SLTA Jawa Timur 2009-2013 dan sasaran APM dalm Renstra Depdiknas Tahun SD SLTP SLTA (1) (2) (3) (4) 2009 97,71 85,44 51,96 2010 97,08 85,94 53,97 2011 97,16 85,96 54,97 2012 97,23 86,07 55,94 2013 97,83 86,36 59,78 Sumber : Dinas Pendidikan Jawa Timur

Secara umum dalam empat tahun terakhir 2009-2013, terjadi peningkatan APM di Jawa Timur untuk semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, angka APM berfluktuasi pada tahun 2009 hingga 2010 mengalami penurunan, namun sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 menunjukkan peningkatan. Sementara APM SLTP Jawa Timur 2009-2013 terus mengalami peningkatan mulai 85,44 persen pada tahun 2009 meningkat menjadi 86,36 persen pada tahun 2013, setiap tahunnya ratarata naik sebesar 0,23 persen poin. Demikian halnya untuk jenjang pendidikan SLTA, capaian APM Jawa Timur tahun 2013 sebesar 59,78 persen, meningkat 7,82 persen poin, bila dibandingkan APM tahun 2009 yaitu 51,96 persen. Capaian APM Jawa Timur jika diukur dengan sasaran Renstra Kemdiknas untuk SD telah melampui 1,53 persen poin sedangkan untuk SLTP melampui sebesar 10,67 persen. Tabel 2.44 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/PAKET A, SMP/MTs/PAKET B dan SMA/SMK/PAKET C Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kabupaten/Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Pacitan Ponorogo Trenggalek Tulungagung Blitar Kediri Malang Lumajang Jember Banyuwangi Bondowoso Situbondo Probolinggo Pasuruan

APM SD/Mi Paket A 2011 99,46 99,17 97,02 98,32 94,58 94,84 94,59 99,48 95,87 96,05 99,02 92,98 96,87 94,35

2012 99,47 99,18 97,03 98,33 94,78 94,93 94,89 99,49 95,88 96,25 99,03 93,00 96,88 94,90

2013 99,49 99,20 97,50 98,52 94,94 95,15 95,12 99,67 96,05 96,79 99,04 93,40 97,04 95,03

APM SMP/Mts/ Paket B 2011 88,87 98,90 85,55 90,20 83,52 84,14 75,25 98,17 78,44 83,71 87,76 98,65 73,21 91,80

2012 88,88 98,90 85,56 90,21 83,53 84,15 75,26 98,17 78,27 83,72 86,60 90,84 72,50 91,81

2013 88,91 98,93 85,61 90,29 83,57 84,25 75,37 98,18 78,33 83,80 86,63 90,85 72,54 91,85

APM SMA/SMK/Paket C 2011 56,72 60,16 54,18 53,62 44,84 42,88 44,49 53,63 47,38 49,08 57,64 48,08 38,11 55,56

2012 56,79 60,20 54,28 53,69 45,40 43,28 44,64 53,84 47,69 49,25 57,66 48,44 38,30 55,66

BAB II - 59

2013 56,92 60,64 56,27 53,81 50,51 48,36 49,42 55,36 48,66 53,08 57,72 50,96 40,00 61,86


No 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Kabupaten/Kota Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Nganjuk Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Ngawi Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kab. Gresik Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu

Provinsi

APM SD/Mi Paket A 2011 94,07 99,45 94,25 98,57 79,12 94,38 98,67 99,02 97,57 98,46 92,56 97,21 93,15 97,97 93,42 116,15 146,06 108,30 103,11 106,99 121,30 130,06 98,79 103,92

2012 94,26 99,46 94,35 98,58 87,72 95,23 98,96 99,04 97,59 98,92 93,53 97,22 93,16 97,98 93,44 116,16 146,06 108,31 103,12 107,00 121,31 130,07 98,80 103,93

97,16

97,23

2013 94,59 99,47 95,26 98,80

APM SMP/Mts/ Paket B

93,33 98,01 93,84 112,55 128,07 107,92 102,71 107,77 113,63 126,21 98,90 103,08

2011 80,86 94,69 89,36 88,92 79,12 91,37 90,77 93,85 85,93 82,32 86,13 85,25 73,88 83,98 72,48 115,43 114,17 94,38 95,04 101,18 103,32 103,37 94,23 94,98

2012 80,87 94,70 89,37 88,93 79,13 91,38 90,78 93,86 85,94 82,33 86,14 83,68 73,72 82,02 72,32 115,43 114,17 94,39 95,05 101,18 103,32 103,37 94,24 94,99

73,75 82,06 72,39 115,44 114,19 94,51 95,09 101,20 103,34 103,39 94,36 95,04

97,83

85,96

86,07

86,36

95,28 99,01 99,37 97,77 99,35 93,95

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

BAB II - 60

2013 80,90 94,74 89,42 88,97 91,43 90,83 93,88 85,99 82,83 86,18

APM SMA/SMK/Paket C 2011 62,54 56,20 66,24 53,38 47,35 62,05 64,04 69,18 44,60 59,49 57,26 42,76 21,66 57,59 50,88 66,70 88,57 69,31 70,49 93,57 79,24 74,24 67,65 64,52 54,9 7

2012 62,57 56,23 66,25 53,41 47,39 62,11 64,09 69,21 44,83 59,50 57,30 43,29 21,99 58,74 50,91 77,20 88,63 74,70 70,52 93,58 79,26 75,71 73,28 64,65

2013 63,30 60,01 69,60 58,28

55,94

59,78

62,28 64,18 74,55 49,50 62,59 63,87 31,10 58,87 51,03 89,96 94,25 75,74 75,04 93,58 84,90 77,31 87,11 66,41




Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 Gambar 2.27 APM SD sederajat menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur

BAB II - 61


Capaian APM anak sekolah SD sederajat per kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2013 menunjukkan angka yang bervariasi. Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, terdapat 13 wilayah yang APM SD nya dibawah capaian provinsi dan 25 wilayah yang capaiannya di atas APM SD provinsi. APM SD tertinggi adalah di Kota Blitar sebesar 128,07 persen dan yang terendah di Kabupaten Sampang sebesar 93,33 persen. Tingginya APM SD di Kota Blitar kemungkinan karena banyaknya anak usia 7-12 tahun dari Kabupaten Blitar yang bersekolah pada sekolah-sekolah di Kota Blitar, dan hal ini juga yang menyebabkan Kabupaten Blitar APM SD nya lebih rendah dari Kota Blitar. Hal yang sama juga terjadi pada enam wilayah kota lainnya yaitu Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu dan Kota Kediri. Keenam kota ini APM SD nya di atas 100 persen. 

Angka Partisipasi Murni kabupaten/Kota Tahun 2012

(APM)

SMP/Mts/Paket

B

Per

Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, terdapat 12 wilayah yang APM SLTP nya di bawah capaian provinsi dan 26 wilayah yang capaiannya di atas APM SLTP provinsi. APM SLTP tertinggi adalah di Kota Kediri sebesar 115,44 persen dan yang terendah di Kabupaten Sumenep sebesar 72,39 persen. Ada lima wilayah di Jawa Timur yang APM SLTPnya diatas 100 persen, yaitu Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Mojokerto dan Kota Pasuruan. Tingginya APM SLTP di lima wilayah tersebut diduga karena adanya anakanak sekolah dari wilayah kabupaten setempat.

BAB II - 62


Gambar 2.28

BAB II - 63




Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Menurut Kabupaten/Kota Gambar 2.29

Pada tahun 2013 APM SMA Jawa Timur sebesar 59,78 persen capaian ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan. Besaran APM SMA Jawa Timur ini memberikan gambaran sekitar lima puluh persen penduduk Jawa Timur yang berusia 16-18 tahun tidak sedang sekolah di bangku SMA. Dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur 17 wilayah capaian APM SMA nya dibawah capaian Jawa Timur dan 21 wilayah capaian APM SMAnya diatas capaian Jawa Timur. APM SMA tertinggi adalah Kota Blitar BAB II - 64


sebesar 94,25 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Sampang sebesar 31,10 persen. Besarnya selisih capaian APM SMA ini mengindikasikan adanya ketimpangan pendidikan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 2.2.2.2 Kesehatan Beberapa indikator yang digunakan untuk mengambarkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat antara lain angka kelangsungan hidup bayi (AKHB), usia harapan hidup, dan jumlah balita yang mengalami kasus gizi buruk. 2.2.2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka kelangsungan hidup bayi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, terutama di sektor kesehatan. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) merupakan cermin ukuran dari angka kematian bayi yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun dengan jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Secara matematis AKHB = (1angka kematian bayi). Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari data kematian Per 1000 kelahiran hidup sekitar 974 pada tahun 2012. Data tersebut memberikan makna bahwa dari 1000 kelahiran hidup terdapat 974 bayi yang mencapai usia 1 tahun. Sementara angka kematian bayi tahun 2012 diproyeksikan menurun menjadi 25,95 Per 1000 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran terus menurun. Angka harapan hidup makin meningkat, dan persentase balita dengan kasus gizi buruk terus menyusut. Angka kematian bayi perlu terus ditekan, karena merupakan indikator penting di bidang kesehatan, hal ini menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka kematian bayi di Jawa Timur terus menurun, yaitu hingga 28,31 per 1.000 kelahiran.

BAB II - 65


Tabel 2.45 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Di Jawa Timur Tahun 2009 – 2012 No.

Indikator

2009

2010

2011

2012*)

1.

Angka Kematian Bayi (AKB)

31,41

29,29

29,24

25,95

2.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

968,59

970,71

970,76

974,05

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Keterangan : *) Angka Sementara

2.2.2.2.2. Angka Usia Harapan Hidup Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS RI dengan metode tidak langsung, rata-rata AHH di Jawa Timur selama empat tahun terakhir (2009 – 2012) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 69,15 (2009) menjadi 70,09 (2012).

BAB II - 66


Gambar 2.30 Angka Harapan Hidup Penduduk Jawa Timur Tahun 2009-2012 73

72.09

71.84

71.64 71.2

72 71

70

69.15

70.09

69.81

69.6

69 68

68.19

67.66

67

67.88

67.2

66 65


64

2009

2010

2011

Perempuan

Laki

2012 Lk + Pr

Pada umumnya kabupaten-kabupaten di wilayah “tapal kuda” seperti Kabupaten Sampang, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Sumenep, Bangkalan, Pamekasan, Situbondo, dan Pasuruan memiliki usia harapan hidup yang terendah dibandingkan dengan daerah “kulonan” (Jawa Timur bagian barat). AHH pada wilayah “Tapal Kuda” berkisar pada angka 64 hingga 66 tahun untuk perempuan dan 60 hingga 63 tahun untuk lakilaki. Wilayah yang memiliki usia harapan hidup yang cukup tinggi adalah Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kota Blitar dengan 74 - 75 tahun untuk perempuan dan 71,56 tahun untuk laki-laki. Tabel 2.46 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2009 – 2012 (Tahun) Kode Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 3501

Pacitan

71.04

71.26

71.48

71.69

3502

Ponorogo

69.62

69.93

70.24

70.55

3503

Trenggalek

71.36

71.62

71.87

72.13

3504

Tulungagung

71.23

71.48

71.72

71.95

3505

Blitar

70.66

70.88

71.09

71.30

3506

Kediri

69.42

69.66

69.90

70.15

3507

Malang

68.70

68.96

69.23

69.50

3508

Lumajang

66.87

67.17

67.46

67.75

BAB II - 67


(Tahun) 2010 2011

Kode

Kabupaten/Kota

3509

Jember

62.66

62.84

63.03

63.21

3510

Banyuwangi

67.18

67.58

67.98

68.38

3511

Bondowoso

62.92

63.23

63.54

63.85

3512

Situbondo

63.02

63.19

63.36

63.52

3513

Probolinggo

60.85

61.13

61.42

61.70

3514

Pasuruan

63.70

64.01

64.31

64.61

3515

Sidoarjo

70.31

70.55

70.79

71.03

3516

Mojokerto

69.97

70.19

70.42

70.64

3517

Jombang

69.99

70.09

70.18

70.28

3518

Nganjuk

68.67

68.89

69.11

69.33

3519

Madiun

68.72

68.90

69.07

69.25

3520

Magetan

70.93

71.17

71.41

71.66

3521

Ngawi

69.58

69.91

70.24

70.57

3522

Bojonegoro

67.01

67.15

67.28

67.42

3523

Tuban

67.56

67.78

68.00

68.21

3524

Lamongan

68.02

68.20

68.37

68.55

3525

Gresik

70.73

70.98

71.22

71.47

3526

Bangkalan

63.16

63.32

63.48

63.65

3527

Sampang

62.34

63.00

63.49

63.98

3528

Pamekasan

63.59

63.99

64.39

64.79

3529

Sumenep

64.53

64.71

64.89

65.07

3571

Kota Kediri

70.18

70.41

70.64

70.86

3572

Kota Blitar

71.95

72.23

72.51

72.80

3573

Kota Malang

69.96

70.32

70.68

70.97

3574

Kota Probolinggo

69.83

70.17

70.52

70.86

3575

Kota Pasuruan

66.33

66.37

66.41

66.46

3576

Kota Mojokerto

71.35

71.56

71.78

72.00

3577

Kota Madiun

70.81

71.01

71.22

71.42

3578

Kota Surabaya

70.71

71.01

71.27

71.53

3579

Kota Batu

69.16

69.44

69.72

70.00

2009

2012


2.2.2.2.3. Persentase Balita Gizi Buruk Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.

BAB II - 68


Gambar 2.31

Sumber : Survei Prevalensi Gizi 2010-2012

Persentase balita gizi buruk di Jawa Timur terus mengalami penurunan, dari 4,80 persen tahun 2007 (Riskesdas, 2007) kemudian berdasarkan hasil survei gizi balita di Jawa Timur tahun 2010 persentasenya menjadi 4,06 persen dan pada tahun 2011 menjadi 3,88 persen. Kemudian dari hasil survei gizi balita di Jawa Timur tahun 2012, persentase balita bergizi buruk menjadi 2,30 persen. Hal ini dimungkinkan karena adanya pencanangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) tahun 2011-2015 oleh Pemprov Jawa Timur yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan yang terfokus pada penurunan kemiskinan dan kelaparan.

BAB II - 69


Tabel 2.47 Persentase balita Menurut Status Gizi Tahun 2012 No.

Kabupaten/Kota

Gizi Buruk

Gizi Kurang

Gizi Baik

Gizi Lebih

Jumlah

01

Ka b. Pa ci ta n

5.06

87.34

7.59

100.00

02

Ka b. Ponorogo

1.18

7.06

88.23

3.53

100.00

03

Ka b. Trengga l ek

1.25

7.5

88.75

2.5

100.00

04

Ka b. Tul unga gung

1.27

11.39

84.81

2.53

100.00

05

Ka b. Bl i ta r

3.33

11.11

76.67

8.89

100.00

06

Ka b. Kedi ri

7.29

16.67

73.96

2.08

100.00

07

Ka b. Ma l a ng

0.85

10.26

84.62

4.27

100.00

08

Ka b. Luma ja ng

3.61

19.28

69.88

7.23

100.00

09

Ka b. Jember

3.54

17.7

71.68

7.08

100.00

10

Ka b. Ba nyuwa ngi

5.1

20.41

73.47

1.02

100.00

11

Ka b. Bondowos o

6.25

25

65.00

3.75

100.00

12

Ka b. Si tubondo

5.19

100.00

13

Ka b. Probol i nggo

7.79

24.68

62.34

11.49

25.29

63.22

14

Ka b. Pa s urua n

8.79

25.27

60.45

5.49

100.00

15

Ka b. Si doa rjo

2.97

9.9

80.20

6.93

100.00

16

Ka b. Mojokerto

2.35

7.06

85.88

4.71

100.00

17

Ka b. Jomba ng

2.17

18.48

76.09

3.26

100.00

18

Ka b. Nga njuk

4.76

13.1

80.95

1.19

100.00

19

Ka b. Ma di un

1.32

18.42

76.31

3.95

100.00

20

Ka b. Ma geta n

2.35

14.12

74.12

9.41

100.00

21

Ka b. Nga wi

4.6

11.49

77.01

6.9

100.00

22

Ka b. Bojonegoro

4.6

17.24

78.20

1.15

100.00

23

Ka b. Tuba n

3.41

19.32

73.74

3.41

100.00

24

Ka b. La monga n

3.53

20

76.43

2.35

100.00

25

Ka b. Gres i k

1.22

12.2

75.65

8.54

100.00

26

Ka b. Ba ngka l a n

3.61

27.71

67.47

4.82

100.00

27

Ka b. Sa mpa ng

25.32

72.15

2.53

100.00

28

Ka b. Pa meka s a n

15

76.36

29

Ka b. Sumenep

8.64

23.46

68.67

3.7

100.00

71

Kota Kedi ri

4.17

11.11

75.19

6.94

100.00

72

Kota Bl i ta r

6.76

5.41

87.93

5.41

100.00

73

Kota Ma l a ng

1.25

10

79.40

3.75

100.00

74

Kota Probol i nggo

6.85

13.7

79.56

2.74

100.00

75

Kota Pa s urua n

76

Kota Mojokerto

77

Kota Ma di un

78

Kota Sura ba ya

1.63

79

Kota Ba tu

3.33

35

Jawa Timur

3.56

4

100.00

16

81.33

2.67

100.00

10.14

84.06

5.8

100.00

7.04

82.88

8.45

100.00

15.45

69.84

11.38

100.00

14.44

79.78

2.22

100.00

15.41

76.39

4.64

100.00

Sumber : Survey Prevalensi Gizi Balita Tahun 2012

BAB II - 70

100.00


2.2.2.3 Ketenagakerjaan 2.2.2.3.1. Rasio Penduduk Yang Bekerja Gambaran situasi ketenagakerjaan secara Nasional dapat diperoleh dari Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan secara triwulanan sejak tahun 2011. Data ketenagakerjaan per triwulanan pada umumnya dapat menjelaskan kondisi ketenagakerjaan yang bersifat musiman. Hal ini dikarenakan sebagian besar tenaga kerja di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya masih bertumpu pada sektor Pertanian yang banyak dipengaruhi oleh perubahan iklim. Pada triwulan ketiga 2012, situasi ketenagakerjaan di Jawa Timur masih relatif membaik meskipun hubungan industrial antara pengusaha dan buruh belum harmonis, terutama dengan adanya tuntutan buruh yang terkait dengan penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral (UMS) dan penghapusan sistem outsourching. Jumlah pekerja di Jawa Timur pada Agustus 2012 tercatat sebanyak 19,081 juta orang atau meningkat 141.655 orang dibandingkan Agustus 2011. Sementara jumlah angkatan kerja di Jawa Timur mengalami peningkatan 139.672 orang yaitu dari 19,761 juta orang tahun 2011 menjadi 19,901 juta orang pada tahun 2012. Sedangkan kondisi tahun 2013 (Februari), jumlah angkatan kerja mencapai 20.095 juta orang dengan jumlah pekerja sebanyak 19.291. Dengan demikian peningkatan jumlah pekerja menjadi tidak signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kompetisi diantara angkatan kerja semakin ketat. Gambar 2.32 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan dan Pekerja di Jawa Timur Tahun 2009 – 2013 (Jutaan Orang)


BAB II - 71


Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2012 sebesar 95,88 persen yang berarti bahwa dari 100 orang jumlah angkatan kerja, terdapat 96 orang diantaranya terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 0,04 persen poin dibandingkan tahun 2011. Tabel 2.48 Rasio Penduduk Yang Bekerja Menurut kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2012 Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kabupaten

BAB II - 72

01

Pacitan

97.09

106.51

118.85

84.02

02

Ponorogo

90.29

106.96

100.42

91.25

03

Trenggalek

94.90

101.45

104.04

86.64

04

Tulungagung

95.53

104.34

101.28

91.50

05

Blitar

93.51

100.12

98.20

90.66

06

Kediri

89.08

96.05

92.85

95.40

07

Malang

97.16

94.96

92.61

94.65

08

Lumajang

94.25

105.56

88.84

99.32

09

Jember

94.95

102.50

93.54

102.87

10

Banyuwangi

95.53

98.73

97.07

90.41

11

Bondowoso

91.95

96.29

101.37

94.85

12

Situbondo

95.55

100.23

98.72

95.61

13

Probolinggo

93.74

97.57

103.77

88.43

14

Pasuruan

93.94

95.50

95.84

94.37


Kabupaten/Kota

2009

2010

2011

2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

15

Sidoarjo

88.90

82.19

90.05

99.56

16

Mojokerto

92.29

94.85

95.54

95.15

17

Jombang

92.57

106.45

93.31

98.68

18

Nganjuk

91.81

107.34

89.27

98.94

19

Madiun

94.18

95.05

91.28

96.32

20

Magetan

92.07

97.44

111.75

91.65

21

Ngawi

85.86

105.34

94.88

103.13

22

Bojonegoro

94.52

103.23

91.81

97.69

23

Tuban

92.54

96.19

96.11

101.03

24

Lamongan

94.51

103.82

90.51

98.28

25

Gresik

92.38

93.98

88.51

104.98

26

Bangkalan

87.83

104.16

93.89

91.54

27

Sampang

93.71

105.68

103.75

84.73

28

Pamekasan

94.04

104.79

105.77

84.57

29

Sumenep

96.61

99.46

102.97

87.69

Kota 71

Kediri

92.16

92.01

89.01

95.90

72

Blitar

90.18

96.57

90.92

99.48

73

Malang

86.59

95.37

83.90

97.84

74

Probolinggo

88.07

126.81

74.17

87.02

75

Pasuruan

84.14

102.11

81.38

95.37

76

Mojokerto

87.00

91.01

90.13

91.48

77

Madiun

86.63

87.85

87.78

102.31

78

Surabaya

91.13

93.79

84.44

98.56

79

Batu

86.23

97.89

93.13

92.94

Jawa Timur 92.84 98.86 94.62 95.16 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas dan Susenas Tahun 2008-2012

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Pembangunan seni dan Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negative budaya global. BAB II - 73


Pembangunan seni dan budaya ditujukan untuk memperkuat jati diri masyarakat seperti solidaritas social, rasa kekeluargaan, semangat gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa daerah. Melalui pengembangan seni dan budaya daerah diharapkan dapat mempertahankan serta mengembangkan potensi kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Urusan seni, budaya dan olahraga tidak menujukkan gejala yang mengkhawatirkan. Semua masih berjalan dalam koridor yang tepat. Hanya perlu dijaga tren positif dan pengoptimalan segala potensi yang dipunyai Jawa Timur dalam konteks seni-budaya maupun olahraga, sehingga Pemerintah Jawa Timur perlu terus meningkatkan penyediaan ruang bagi tumbuh berkembangnya bidang seni dan Olah Raga, antara lain fasilitas olahraga, dan sanggar-sanggar seni bangi masyarakat. 2.2.3.1 Kebudayaan 2.2.3.1.1. Jumlah Grup Kesenian Seni merupakan suatu karya yang dibuat atau diciptakan dengan kecakapan yang luar biasa sehingga merupakan sesuatu yang elok atau indah. Kebutuhan akan seni budaya merupakan kebutuhan manusia yang lebih tinggi diantara urutan kebutuhan lainnya. Seni budaya berkaitan langsung dengan kesejahteraan, keindahan, kebijaksanaan, ketentraman, dan pada puncaknya merupakan proses evolusi manusia untuk makin dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seni budaya akan berkembang apabila masyarakat makmur dan sejahtera. Pengembangan kebudayaan di Jawa Timur pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran dan beraklaq mulia. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya, revitalisasi dan pelestarian seni budaya. Berdasarkan data dari dinas/instansi terkait bahwa jumlah kelompok/group kesenian pada tahun 2011 sebanyak 3.733 group dan meningkat menjadi 3.795 group pada tahun 2012. 2.2.3.1.2. Jumlah Gedung Gedung budaya dan seni adalah sebuah tempat atau bangunan yang mempunyai fungsi sebagai arena atau ajang pertunjukan kebolehan, bakat dalam bidang seni dan budaya bangsa. Contoh budaya bangsa seperti tari remo, lukisan atau seni–seni yang lainnya. Berdasarkan data dari dinas terkait jumlah gedung/ sarana penyelenggara kesenian di Jawa Timur berjumlah 1260 gedung pada tahun 2011 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2012. BAB II - 74


2.2.3.2 Pemuda dan Olah Raga 2.2.3.2.1. Jumlah klub olah raga Pengertian klub olah raga adalah perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang olahraga bagi para anggotanya guna peningkatan prestasi maupun dengan tujuan lain yaitu menjaga kesehatan. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga baik untuk prestasi maupun menjaga kesehatan, maka klub-klub olahraga pun semakin diminati, terutama di daerah perkotaan. Selain itu, keberadaan klub-klub olahraga memberikan kontribusi peningkatan prestasi olah raga regional dan nasional baik yang bersifat amatir maupun profesional. Oleh karena itu jika prestasi olahraga semakin baik maka semakin harum dan terpandang suatu daerah/negara, hal ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pimpinan daerah/Negara tersebut. Beberapa klub olahraga yang kini banyak diminati antara lain klub sepak bola, bulu tangkis, bola volley, bola basket, bersepeda, futsal, dan lain-lain. Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten/Kota Se Jawa Timur terdapat 7.171 klub olahraga di tahun 2011 yang terdiri dari klub sepak bola, bulu tangkis, bola volley, bola basket dan lainnya. Pada tahun 2012 jumlah klub olah raga meningkat menjadi 7.864 klub. Jumlah klub terbanyak baik tahun 2011 dan 2012 adalah klub bola volley. Sedangkan yang mengalami kenaikan terbesar adalah cabang olah raga sepak bola naik 260 klub. 2.2.3.2.2. Jumlah gedung olah raga Sekarang ini, kegiatan olahraga bukan saja untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, tetapi juga merupakan salah satu hiburan bagi para peminat olahraga sekaligus mempererat hubungan sosialisasi masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Dengan berkembangnya dunia olahraga, maka semakin banyak peminat olahraga dan muncul klub-klub olahraga, sehingga memacu diadakannya kompetisi olahraga. Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana latihan dan pertandingan olahraga maka perlu adanya sarana gedung yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam jenis olahraga. Walaupun banyak juga olahraga yang bisa dilakukan di luar gedung, akan tetapi keberadaan gedung olahraga jelas-jelas sangat dibutuhkan untuk mendukung berlangsungnya kegiatan olahraga. Gedung olahraga terutama diperuntukkan bagi olahraga yang sudah sangat umum dan digemari oleh masyarakat, seperti badminton, bola basket, bola voli, tenis meja, dan futsal yang saat ini sedang meningkat penggemarnya. BAB II - 75


Berdasarkan data yang dihimpun dari dinas/instansi terkait Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2011 jumlah gedung olah raga sebanyak 179, kolam renang 118, stadion 41 dan lapangan sepak bola sebanyak 1.283, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 192 gedung olah raga, kolam renang 135, stadion 41 dan lapangan sepak bola sebanyak 1.598. Dari data diatas dari tahun 2011 ke tahun 2012 yang mengalami kenaikan signifikan adalah lapangan sepak bola naik 315, kenaikan ini sudah biasa karena cabang olah raga sepak bola merupakan ikon masyarakat baik di daerah perdesaan maupun perkotaan, bahkan olah raga terpopuler di dunia.

BAB II - 76

Tabel 2.25 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Recommend Documents