Tabel 7.6 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 6
TUJUAN
SASARAN
1
1
Peningkatan tata kelola Kepemerintahan yang baik dengan prinsip-prinsip Good Governance
STRATEGI
2
1
2
3
3
Penataan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah menuju kelembagaan yang minim struktur kaya fungsi dan aparatur yang profesional
1
Meningkatnya partisipasi masyarakat da lam setiap proses pembangunan (perencanaan, pelaksana an dan pengawasan)
2
Meningkatnya kinerja aparatur sesuai prinsipprinsip good governance
3
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA (outcome)
4
5
a. Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan penyediaan sarana dan pra sarana kerja yang memadai. b. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan Pelayanan Jumlah SKPD Teknis publik yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel.
Transparansi dan akuntabilitas proses pembangunan
Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (%)
a. Penerapan prinsip tata kelola sesuai sisdur yang baik secara konsisten. b. Penyiapan aparatur berkualitas sesuai kompetensinya. c. Penerapan Standar Pengawasan Internal Pemerintah d. Adanya standar pelayanan minimal dan SOP
1. Pengembangan pengawasan inter nal dan eksternal secara intensif 2. Memfasilitasi adanya SPM/ SOP masing-masing SKPD yang dapat dipantau masyarakat.
Pelayanan Perijinan satu pintu (%)
Penerapan SPM Pemerintah daerah (%)
CAPAIAN KINERJA Kondisi Awal
Kondisi Akhir
6
7
53
48
100
100
100
100
100
100
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD PENANGGNG JAWAB
8
9
10
URUSAN UMUM
SEMUA SKPD
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas/Aset Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SEMUA SKPD
2
Peningkatan perlin-dungan hukum dan HAM yang berkeadil-an dalam masyarakat
1
2
3
4
3
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
1
2
3
Meningkatnya perlindungan hukum kepada masyarakat kurang mampu.
1
Meningkatnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat
2
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah
3
Menurunnya pelanggaran kasus pelanggaran Hukum masyarakat termasuk PERDA dan PERKADA
4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
1
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan
Adanya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam memberantas KKN.
2
3
a. Meningkatkan bantuan Koordinasi dan kerjasama hukum kepada masyarakat dengan penegak hukum, miskin. TOA, Toga dan Tomas b. Menyelesaikan kasus hukum berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat
Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu (%)
Meningkatkan pemahaman Memfasilitasi pe-ningkatan masyarakat tentang hukum kesadar-an hukum dan HAM dan HAM masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, a. Peningkatan partisipasi Sosialisasi produk hukum masyarakat daerah dan mendorong b. Pengendalian produk jaminan kepastian hukum hukum daerah daerah
Jumlah sosialisasi Sadar Hukum Persentase keterlibatan masyarakat dalam Konsultasi Publik
a. Kemudahan masyarakat dalam mengakses produk hukum b. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang produk hukum daerah
Pemberdayaan masyarakat Jumlah Operasi akan hukum dan produk Penegakan PERDA dan hukum daerah dalam rangka PERKADA menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pembangunan
Kejelasan pengukuran kinerja utama SKPD
Memastikan kinerja pemerintah terukur sesuai target yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan
Opini BPK terhadap Pengelolaan keuangan Daerah
Pengembangan sistem informasi pembangunan yang mudah di akses masyarakat
Pemberdayaan masyarakat akan pentingnya IT dan mendorong masyarakat untuk merasa memiliki pembangunan
Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan meningkatkan kerjasama koordinasi lintas sektor dalam rangka aksi anti korupsi.
Penguatan aksi anti korupsi serta menjaga pelaksa-naan pemerintahan yang bersih Jumlah Pengunjung dan bebas KKN Web Site Rote Ndao (orang)
Penerapan E-Proc dalam Pengadaan Barang dan Jasa (%)
100
100
1
1
100
100
12
12
WDP
100
WTP
100
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program Penataan Peraturan PerundangUndangan, Program Pengembangan dan Peningkatan OTONOMI DAERAH, Kualitas Pelayanan PEMERINTAH UMUM, Publik ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 500
1000
BAG. HUKUM
INSPEKTORAT
BAG.SUNPRO OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
BAG. HUKUM, KANTOR PAD & PDE
4
5
Peningkatan pelaksanaan SPM
Terciptanya stabilitas Daerah yang kondusif
1
1
2
Tersedianya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dalam setiap pelayanan publik.
1
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi
1
Terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan
2
a. Meningkatan ketersediaan SPM/SOP pada seluruh SKPD b. Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, ETata Naskah Dinas, Egovernment, dan E-Proc. yang dapat diakses oleh masyarakat.
Meningkatkan partisi-pasi masyarakat dan lembaga politik dalam berdemokrasi dan politik. Menciptakan keamanan lingkungan masyarakat yang kondusif
Mendorong pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien sesuai standar mutu pelayanan prima yang berbasis IT.
Meningkatkan kualitas demokrasi dan politik masyarakat untuk menjaga situasi kondusif Mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang
Penyusunan SPM Pemerintah daerah (%)
100
100
Penataan arsip seluruh SKPD berbasis IT (%)
20
40
70
70
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/PILKADA/PILEG (%) Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (kali)
266
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota 3
Meningkatnya keterampilan dan kemampuan anggota Satpol PP dan Linmas
3
Meningkatkan kapasitas anggota Pol PP dan Linmas melalui pembekalan keterampilan dan penyegaran
266
4,1
4,1
50
50
Menjaga kesiap-siagaan anggota Pol PP dan Linmas dalam berbagai kondisi sosial masyarakat. Jumlah Anggota Terlatih (%)
Program Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Program Pembinaan KORPRI
Program sistem Kearsipan
Perbaikan Administrasi
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Sosial
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
BAG. ORTA, SEK KORPRI, BAG. ADM. PEMBANGUNAN
KEARSIPAN
KANTOR PAD & PDE
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
POL PP & LINMAS DAN KESBANGPOL
Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1
Meningkatnya pelaksanaan dan kepatuhan terhadap Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
1
6
2
Penataan birokrasi yang efektif dan efisien
2
a. Meningkatkan pemahaman SPIP pada seluruh PNS. b. Komitmen untuk penyelesaian LHP tepat waktu c. Meningkatkan kapasitas tenaga pengawas
Mendorong penerapan SPIP dalam pelaksanaan tugas PNS menuju opini WTP.
Meningkatkan ketatalaksanaan dan optimalisasi kelembagaan pemerintah daerah
Meningkatkan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah
52
48
Terselenggaranya SPIP (SKPD)
100
100
20
40
Jumlah Dokumen terpublikasi (%)
3
7
Peningkatan Kapasitas pembangunan daerah
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang handal
3
1
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah
1
2
Meningkatnya penataan dan pengelolaan aset daerah serta trans-paransi pengelo-laan keuangan daerah
2
a. Pengembangan sistem kearsipan pemerintah daerah yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. b. Meningkatkan kapasitas SDM pengarsipan
Pengelolaan arsip Penataan arsip seluruh pemerintah daerah yang SKPD berbasis IT (%) profesional dan handal yang didukung sistem kerasipan yang komprehensif.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya. a. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. b. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah c. Penerapan sisdur pengelolaan keuangan dan aset daerah
Optimalisasi sumber-sumber Jumlah Pendapatan penerimaan daerah Asli daerah (Rp)
1. Pengelolaan keuangan Opini BPK terhadap dan aset menuju basis Penataan dan akrual. Pengelolaan Asset 2. Optimalisasi pengelolaan daerah keuangan dan aset daerah menuju opini WTP
WDP
WTP
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pngendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Peningkatan Profesinalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan, Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, KEARSIPAN Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, Program Peningkatan ADMINISTRASI dan Pengembangan KEUANGAN DAERAH, Pengelolaan Keuangan PERANGKAT DAERAH, Daerah KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
INSPEKTORAT
KANTOR PAD & PDE
DINAS PPKAD
