Ta mba h a n P en gh a sil a n B agi PN S d i Dae r a h

Ta mba h a n P en gh a sil a n B agi PN S d i Dae r a h

SERI MODEL TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Tunjangan Kesejahteraan Daerah Kabupaten Solok, Kota Pekanbaru, Propinsi Gorontalo, dan Kabupaten Jembrana

Komisi Pemberantasan Korupsi

Direktorat Penelitian dan Pengembangan 2006

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

1i

Komisi Pemberantasan Korupsi Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Tunjangan Kesejahteraan Daerah Kabupaten Solok, Kota Pekanbaru, Propinsi Gorontalo, dan Kabupaten Jembrana

Tim Penyusun : Mochammad Jasin Aida Ratna Zulaiha Luthfi Ganna Sukardi Dian Patria

Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Oktober 2006

ISBN : 979-15134-5-7

www.kpk.go.id Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta 10110, Indonesia Telp. (021) 352 2546-50 Fax. (021) 352 2625 2 iii


Daftar Isi Daftar isi Sambutan Dirjen BAKD-Depdagri Kata Pengantar Kondisi Umum Manfaat Tunjangan Kesejahteraan Analisis Pelaksanaan Tunjangan Kesejahteraan di empat Daerah Panduan Penetapan Tambahan Penghasilan kepada PNS I. Kabupaten Solok Latar Belakang A. Tahap Perencanaan A1. Kegiatan yang Dilakukan A2. Masalah yang Dihadapi A3. Penyelesaian Masalah B. Tahap Realisasi B1. Kegiatan yang Dilakukan B2. Masalah yang Dihadapi C. Tahap Pelaksanaan Tunjangan Daerah C1. Kegiatan yang Dilakukan C2. Masalah yang Dihadapi D. Pengembangan Tunjangan Daerah E. Bagan Proses Penyusunan Tunjangan Daerah Kabupaten Solok F. Respon Tunjangan Daerah F1. Pegawai yang meningkat Pendapatannya F2. Pegawai yang menurun Pendapatannya II. Provinsi Gorontalo Latar Belakang A. Tahap Perencanaan A1. Kegiatan yang Dilakukan A2. Masalah yang Dihadapi A3. Penyelesaian Masalah B. Tahap Realisasi B1. Kegiatan yang Dilakukan B2. Masalah yang Dihadapi B3. Penyelesaian Masalah C. Tahap Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Daerah

Halaman iii-iv 7 10 11 12 12 14 17 17 17 17 19 19 19 19 22 22 22 31 31


31 32 32 33 34 34 35 35 36 36 36 36 37 37 38 iii 3

C1. Kegiatan yang Dilakukan C2. Masalah yang Dihadapi C3. Penyelesaian Masalah D. Bagan Proses Penyusunan Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo D1. Tahap Konsep Tunjangan Kinerja Daerah D2. Tahap Proses Penyusunan Tunjangan Kinerja Daerah E. Respon Tunjangan Kinerja Daerah III. Kota Pekanbaru Latar Belakang A. Tahap Perencanaan A1. Kegiatan yang Dilakukan A2. Masalah yang Dihadapi A3. Penyelesaian Masalah B. Tahap Realisasi B1. Kegiatan yang Dilakukan B2. Masalah yang Dihadapi C. Tahap Pelaksanaan Tunjangan Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan C1. Kegiatan yang Dilakukan C2. Masalah yang Dihadapi D. Pengembangan TPPK E. Bagan Proses Penyusunan TPPK Kota Pekanbaru F. Respon Tunjangan Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan IV. Kabupaten Jembrana Latar Belakang A. Tahap Perencanaan A1. Kegiatan yang Dilakukan A2. Masalah yang Dihadapi B. Tahap Realisasi B1. Kegiatan yang dilakukan B2. Masalah yang Dihadapi C. Tahap Pelaksanaan Tunjangan Daerah C1. Kegiatan yang Dilakukan C2. Masalah yang Dihadapi D. Pengembangan Tunjangan Daerah 4 iv


Halaman 38 56 56 57 57 58 59 60 60 60 60 61 61 61 61-62 63 63 63 69 69 69 70 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73 78 78

Halaman E. F.

Bagan Proses Penyusunan Tunjangan Daerah Kabupaten Jembrana Respon Tunjangan Daerah

78 79

V. Lampiran-lampiran 1.1. Keputusan Bupati Solok No.267/BUP-2004 tentang Pemberian Tunjangan Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingungan PemerintahKabupaten Solok Tahun Anggaran 2004

80 80

1.2. Keputusan Bupati Solok No.120/BUP-2005 tentang Pemberian Tunjangan Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2005

84

1.3. Keputusan Bupati Solok No.117/BUP-2006 tentang Pemberian Tunjangan Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2006

89

2.1. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2005

93

3.1. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 30/910-DASK/2006 103 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Tahun 2006 3.2. Keputusan Walikota Pekanbaru No.15 Tahun 2006 tentang Pemotongan Tunjangan Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

107

4.1. Keputusan Bupati Jembrana No.45/Kepeg/2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten. Jembrana Tahun Anggaran 2006

109


5

Halaman 4.2. Keputusan Bupati Jembrana No.46/Kepeg/2006 tentang 111 Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 4.3. Keputusan Bupati Jembrana No.47 /Kepeg/2006 tentang 113 Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah kepada Pejabat Fungsional Auditor, Fungsional Perencana dan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 4.4. Keputusan Bupati Jembrana No.48 /Kepeg/2006 tentang 115 Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah kepada Staf Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006

6

4.5. Keputusan Bupati Jembrana No.208 /DIKBUDPAR/2005 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Jam Mengajar dan Tugas-Tugas Tertentu dalam rangka Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di Sekolah

117

4.6. Keputusan Bupati Jembrana No.356 /Kepeg/2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah bagi Petugas Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006

121

4.7. Contoh Bukti Kwitansi dari Pemegang Kas Unit Kerja ke Perwakilan yang Membagikan Tunjangan Daerah di Kantor Diklat Daerah Kab. Jembrana

123


SAMBUTAN Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Kami menyambut baik atas buku yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Deputi Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Daerah dalam bentuk Tunjangan Kesejahteraan Daerah. Kami menyadari bahwa standar pemberian tunjangan di daerah saat ini masih sangat beragam. Kebijakan pemberian tunjangan cenderung menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Di satu bagian yang karena sifat pekerjaan atau jabatannya, dalam satu tahunnya seorang pegawai/pejabat dapat menerima berbagai macam honor yang tidak jelas dasar hukumnya, sementara di lain bagian seorang pegawai tidak pernah menerima satu honorpun. Keadaan ini bila tidak segera ditertibkan akan menimbulkan ketidakharmonisan lingkungan kerja dan tentu akan berdampak terhadap produktifitas kerja pegawai. Kepada daerah-daerah seperti Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta daerah lain yang terlebih dahulu melaksanakan kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja/Kesejahteraan Daerah dengan menghapuskan berbagai macam honor tersebut tentunya Kami menyampaikan penghargaan atas inisiatif tersebut. Buku yang berisi pengalaman daerah-daerah tersebut dalam memulai pemberlakuan kebijakan Tunjangan Kinerja/Kesejahteraan Daerah ini, Kami yakini akan memberikan inspirasi kepada daerah lain untuk memulai pemberlakuan kebijakan Tunjangan Kinerja/Kesejahteraan Daerah atau dengan numenklatur baru Tambahan Pengahasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dengan dasar pertimbangan bahwa beberapa daerah telah mampu terlebih dahulu memulainya, tentunya tidak ada alasan bagi daerah lain untuk tidak segera mengikutinya. Kami mempercayai bahwa pada saat para penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsisten dengan menindak tegas para pelaku korupsi, serta gencarnya desakan berbagai pihak untuk mendorong dilakukannya TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

7

reformasi sistem dan birokrasi untuk menghilangkan peluang bagi pegawai untuk melakukan korupsi, maka kebijakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah dengan dasar hukum yang jelas dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk mencegah terjadinya korupsi sebagai akibat desakan pemenuhan kebutuhan hidup primer (corruption by need). Oleh karenanya kami mengharapkan agar daerah-daerah yang terlebih dahulu memberlakukan kebijakan tunjangan kinerja/kesejahteraan tersebut secara bertahap menyesuaikan kepada aturan perundangan yang baru dibidang pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut mengatur tentang penganggaran tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah dengan kriteria: a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja b) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas c) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja d) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi e) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. Kami juga menghimbau agar daerah yang telah memberikan tunjangan ataupun yang baru akan mulai memberlakukan kebijakan ini kiranya dapat melaksanakan secara benar kedua aturan diatas, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2007. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap berhasilnya program ini. Semoga buku yang akan disebarluaskan ini dapat menjadi media yang memudahkan bagi daerah lain untuk memulai pemberlakuan Tunjangan Kinerja/Kesejahteraan Daerah.

8


Terima kasih, Jakarta, November 2006 Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri

Daeng M. Nazier


9

KATA PENGANTAR Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rachmat dan karunia-NYA penyusunan model Tunjangan Kesejahteraan Daerah dalam rangka penerapan sebagian prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah dilaksanakan dengan baik oleh Tim Peneliti Direktorat Litbang KPK. Dalam rangka penyusunan model ini, Tim Peneliti melakukan studi dengan mengunjungi langsung obyek studi meliputi beberapa wilayah yang dipilih yaitu Pemerintah Kabupaten Solok; Pemerintah Kota Pekanbaru; Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Studi dilakukan dengan pendekatan deskriptif komparatif dengan mengumpulkan informasi yang berasal dari masing-masing wilayah yang dilakukan studi. Informasi yang dihimpun dalam studi yang kemudian ditampilkan dalam bentuk model meliputi latar belakang masing-masing daerah dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan pegawai, tahap perencanaan tunjangan daerah, tahap realisasi dan tahap pelaksanaan tunjangan daerah. Tanggapan pegawai terhadap pelaksanaan tunjangan daerah dan pengembangan tunjangan daerah juga diinformasikan dalam model ini. Model yang berdasarkan pengalaman 4 daerah ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi daerah lain yang akan menerapkan pemberian tunjangan kesejahteraan daerah yang dikaitkan dengan kinerja pegawai, agar dalam pengambilan kebijakan dapat menghindarkan pengalaman-pengalaman yang kurang baik yang dialami oleh daerah tertentu, dan di lain pihak dapat belajar dari daerah yang telah berhasil dalam melakukan tunjangan tersebut. Kami berterima kasih kepada semua pihak, terutama kepada empat pemerintah daerah yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan studi sehingga menghasilkan model Tunjangan Kesejahteraan Daerah ini. Kami menyadari bahwa model tunjangan kesejahteraan berdasarkan pengalaman 4 daerah yang dituangkan dalam tulisan ini masih sangat banyak kekurangannya, sehingga saran dan masukan untuk penyempurnaannya sangat diharapkan. Terima kasih, Jakarta, Oktober 2006 Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK 10


KONDISI UMUM Sistem penggajian kepegawaian sangat berkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur Pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya tersebut. Untuk itulah, beberapa pimpinan daerah yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pemerintahannya menyadari betapa masalah ini harus dicarikan solusi yang elegan dan tuntas. Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada pegawai di luar gaji tetap yang mereka terima setiap bulannya merupakan salah satu upaya mendekatkan tingkat penghasilan PNS dengan pemenuhan standar hidup minimal. Sebelum tunjangan kesejahteraan benar-benar dilaksanakan dalam satu daerah, diperlukan langkah-langkah strategis dan taktis sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak mendapatkan masalah. Umumnya langkahlangkah tersebut berbeda tiap daerah, tergantung kondisi dan permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah.


11

Langkah-langkah nyata dan tahap-tahap yang dilakukan oleh daerah-daerah yang telah lebih dulu menerapkan tunjangan kesejahteraan bagi pegawainya bisa dijadikan contoh oleh daerah-daerah (kepala daerah) lain yang ingin menerapkannya. Variasi daerah yang ditampilkan memudahkan kepala daerah memilih contoh daerah mana yang paling sesuai dengan kondisi daerahnya saat ini. MANFAAT TUNJANGAN KESEJAHTERAAN 1. Pegawai merasa mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah. 2. Meningkatkan motivasi kerja pegawai, terutama untuk tunjangan kesejahteraan yang dikaitkan dengan kinerja. 3. Menghilangkan istilah meja ‘mata air’ dan meja ‘air mata’, atau ‘lahan basah’ dan ‘lahan kering’. 4. Meningkatkan pendapatan pegawai, sehingga standart biaya hidup minimal bisa dicapai. ANALISIS PELAKSANAAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DI EMPAT DAERAH Konsep pemberian tunjangan kesejahteraan daerah berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan PNS daerah secara merata. Caranya adalah dengan menata ulang kebijakan pemberian tunjangan dengan menghapuskan pemberian berbagai macam honor, kemudian jumlah honor yang dihapuskan dikelola secara legal dan diberikan dalam bentuk tunjangan resmi kepada seluruh pegawai. Pemberian tunjangan kesejahteraan tersebut didasarkan kriteria tertentu misal kehadiran dan prestasi kerja. Ditinjau dari tahap perencanaan pemberlakuan kebijakan tunjangan daerah pada daerah yang diteliti, daerah umumnya sudah memulai dengan cara yang cukup terstruktur dimulai dari penetapan dasar hukum, melakukan sosialisasi secara internal, dan menghitung sumberdana. Konsep pemberian tunjangan daerah pada awalnya akan mendapat hambatan khususnya oleh pegawai pada golongan atas yang sudah terbiasa menerima berbagai macam honor, sedangkan pegawai dari eselon IV ke bawah serta pegawai fungsional yang jumlahnya lebih besar, pada umumnya menyambut positif gagasan ini.

12


Perencanaan untuk memberlakukan tunjangan daerah ini diidentifikasi merupakan inisiatif murni dari pimpinan atau setelah ada keinginan mencontoh daerah lain yang telah memulai terlebih dahulu kebijakan pemberian tunjangan kesejahteraan. Oleh karenanya dapat difahami bahwa penetapan tunjangan ini bukan merupakan tekanan dari pihak luar. Sebagaimana diidentifikasi bahwa dasar hukum yang diacu oleh daerah yang diteliti adalah Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 dan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002, dimana dalam pasal yang mengatur tentang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak mewajibkan kepada daerah untuk melaksanakannya, jadi hanya memberikan rambu-rambu bagi daerah tertentu yang ingin melaksanakannya. Sehingga bagi pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota yang tidak sukarela memulai untuk merintis kebijakan ini, maka kebijakan tunjangan daerah ini akan sulit terwujud. Akibatnya PNS daerah sebagian besar tetap hanya menerima gaji saja setiap bulannya. Dalam tahap pelaksanaan penetapan kebijakan pemberian tunjangan kesejahteraan daerah, sebagian daerah tidak memiliki konsep pengukuran yang baku dan tidak ada orientasi khusus pada peningkatan prestasi dan produktifitas kerja. Pada umumnya daerah yang memberikan tunjangan kesejahteraan lebih menekankan kepada azas pemerataan dan kesejahteraan semata, dengan cara mengkaitkannya dengan bukti kehadiran. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memulai menetapkan pengukuran yang didasarkan atas kinerja, namun aspek subyektifitas penilai menjadi lebih menonjol karena kompleksitas sifat pekerjaan yang tidak mudah untuk diseragamkan cara pengukurannya. Ditinjau dari dampak terhadap motivasi kerja pegawai, tunjangan kesejahteraan daerah justru lebih banyak membawa iklim kebersamaan PNS daerah. Rasa kecemburuan terhadap unit lain yang semula menjadi pemicu demotivasi dalam bekerja, menjadi berkurang bahkan tidak ada karena besarnya gaji dan tunjangan yang diterima pegawai di tiap unit relatif merata. Namun apabila ditinjau dari dampak motivasi pegawai untuk meraih prestasi kerja yang tinggi sebagai salah satu dampak yang diharapkan dari penetapan tunjangan kesejahteraan daerah ini, terlihat bahwa harapan tersebut belum dapat dicapai. Namun catatan absen menunjukkan bahwa tingkat kehadiran


13

pegawai meningkat dibanding dengan sebelum diberlakukannya tunjangan kesejahteraan derah. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan tunjangan kesejahteraan daerah perlu ditetapkan suatu pengukuran yang baku dan mengarah kepada prestasi kerja, sehingga pegawai termotivasi untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

PANDUAN PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Bagi daerah yang telah menetapkan tunjangan kesejahteraan serta daerah lain yang akan memberlakukan kebijakan pemberian tunjangan kesejahteraan, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Aspek hukum sebagai dasar yang dipakai dalam acuan penetapan pemberian tunjangan kesejahteraan daerah hendaknya mengacu kepada aturan perundangan yang baru di bidang pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002. Agar dapat melaksanakan secara benar dari kedua aturan diatas maka daerah harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2007. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan payung dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan sejumlah tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipilnya. Dimana pada peraturan ini pasal 63 Ayat (2) berbunyi “Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan dalam pasal penjelasannya yang dimaksudkan dengan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan 14


kesejahteraan pegawai adalah berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi. 3. Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dimaksud telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang penganggaran bagi tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah yang terdapat pada Lampiran A.VIII dengan Kode Rekening Belanja Daerah pada Kode Rekening 5.1.1.02 bab Tambahan Penghasilan PNS dengan kriteria: a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4. Kepala Daerah dihimbau segera dapat menetapkan standar dan kriteria tambahan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah sebagai penjabaran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sejalan dengan itu dalam penetapan belanja pegawai, kepala daerah diharap memperhatikan hal-hal berikut: a) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah agar mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; b) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil Daerah, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum dimaksud agar berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil; TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

15

d) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah; e) Dalam merencanakan belanja pegawai supaya diperhitungkan “accres” gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi; f)

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD, BUMN, atau unit usaha lainnya, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya menjadi beban BUMD, BUMN, atau unit usaha yang bersangkutan;

g) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer/ pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap yang sudah ada dianggarkan menyatu dengan program kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran; h) Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

16


I. KABUPATEN SOLOK LATAR BELAKANG Sampai Tahun 2004, di lingkungan Pemkab. Solok terdapat istilah “meja mata air dan meja air mata”. Istilah ini muncul berkaitan dengan adanya unit kerja/ pegawai/pejabat yang sering terlibat dalam kegiatan proyek-proyek dan kepanitiaan. Mereka inilah yang mendapat penghasilan lebih dalam bentuk honor-honor, yang mereka sebut sebagai ‘meja mata air’. Sementara ada unit kerja/pegawai lain yang sama sekali tidak pernah terlibat dalam kegiatan proyek/kepanitiaan tersebut. Sumber pendapatan setiap bulannya hanya dari gaji dan tidak ada kelebihannya. Inilah yang mereka sebut ‘meja air mata’. Perbedaan penghasilan tersebut mengakibatkan terjadinya saling iri dan curiga antar pegawai sehingga suasana kerja menjadi tidak sehat. Terjadi penurunan kinerja pegawai yang tidak pernah menerima honor selain gaji pokok. Pegawai yang tidak pernah menerima honor dan hanya menjadi saksi bagi rekan mereka yang menerima menjadi suatu kelompok tersendiri yang kemudian secara berangsur-angsur mengurangi kontribusi mereka dalam pelaksanaan tugas yang akhirnya menghambat penyelesaian tugas pokok mereka sendiri. Bahkan apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, pegawai-pegawai tersebut mulai mengganggu produktivitas pemerintah kabupaten Solok secara keseluruhan. Bupati Solok waktu itu, sangat menyadari kondisi tersebut dan berusaha mencari solusi yang paling tepat. A. TAHAP PERENCANAAN A1. Kegiatan Yang Dilakukan 1. Bupati Solok melemparkan usulan kepada Pejabat Eselon II (dalam sebuah rapat). Isi usulan tersebut adalah: 1) Menghapuskan honor-honor proyek dan kegiatan di lingkungan Pemkab. Solok. 2) Mengumpulkan honor-honor yang tersebar di seluruh dinas/badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok. 3) Membagikan secara proporsional honor-honor tersebut kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab. Solok dalam bentuk


17

Tunjangan Daerah 2. Pembahasan atas usul Bupati, dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II. Isi pembahasan meliputi: 1) Pencarian Dasar hukum pemberian tunjangan daerah (dalam bentuk Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah). Dasar hukum ditemukan, yaitu PP No. 105 Tahun 2000, khususnya Pasal 29 ayat 2, yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Penyadaran (sosialisasi) kepada pegawai di lingkungan Pemkab. Solok sehubungan dengan kerelaan dalam melepaskan honor dan diganti dengan tunjangan kesejahteraan. 3) Menghitung jumlah honor-honor di seluruh dinas/badan yang dibagikan pada tahun 2004. Pada Tahun 2004, terhitung 14,7 Miliar honor-honor yang tersebar di seluruh instansi dalam lingkungan Pemkab. Solok yang dibagikan ke sebagian kecil pegawai. 4) Melakukan pendistribusian secara proporsional nilai honor 14,7 Miliar tersebut kepada seluruh kelompok pegawai di lingkungan Pemkab. Solok. 5) Mempersiapkan dasar hukum Tunjangan Daerah Kabupaten Solok dalam bentuk SK Bupati. Waktu yang dibutuhkan dalam pembahasan Tunjangan Daerah lebih kurang 6 bulan. 3. Bupati menyampaikan usul kepada DPRD mengenai hasil pembahasan Tunjangan Daerah di Tingkat Pemerintah kabupaten untuk minta persetujuan DPRD. 4. DPRD mendiskusikan dan menyetujui usulan Bupati mengenai penetapan Tunjangan Daerah di Lingkungan Pemkab. Solok. DPRD setuju karena pada dasarnya pemberian tunjangan daerah tidak menambah anggaran pada APBD, bentuknya hanya pengalihan penggunaan saja, yang sebelumnya dalam bentuk honor menjadi tunjangan daerah.

18


A2. Masalah yang Dihadapi 1. Resistensi dari sebagian kecil pegawai pada awal ide penghapusan honor disampaikan oleh Bupati. Hal tersebut terjadi karena pegawai tersebut akan kehilangan sebagian sumber pendapatannya dengan pengganti (tunjangan daerah) yang relatif kecil bila dibandingkan dengan honor yang mereka terima sebelumnya. 2. Kurangnya pengetahuan dan bench mark dalam rangka merencanakan program tunjangan daerah, karena Kabupaten Solok merupakan salah satu pemula dalam program pemberian tunjangan kesejahteraan ini. Hal ini berakibat waktu yang dibutuhkan dalam pembahasan cukup lama. A3. Penyelesaian Masalah 1. Bupati melakukan sosialisasi secara intensif dan tegas sampai sebagian kecil pegawai (pejabat) yang semula resisten terhadap usulan penggantian honor menjadi tunjangan daerah bisa menerima secara ikhlas keputusan tersebut. 2. Melakukan kajian sendiri dengan mencari sumber-sumber data yang relevan. Dalam melakukan kajian ini, bupati terlibat langsung. B. TAHAP REALISASI B1. Kegiatan yang Dilakukan 1. Penetapan Keputusan Bupati Solok No. 267/BUP-2004, tentang Pemberian Tunjangan Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2004. Isi Keputusan Bupati Solok No. 267/BUP-2004, dapat dilihat pada lampiran 1.1 Selanjutnya di tahun-tahun berikutnya Keputusan Bupati tersebut selalu diperbaharui. Walaupun dengan isi yang relatif sama, Keputusan Bupati tersebut sudah diperbaharui 2 kali tahun anggaran, sebagai berikut: 1) Penetapan Keputusan Bupati Solok No. 120/BUP-2005, tentang Pemberian Tunjangan Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2005. Isi Keputusan Bupati Solok No. 120/BUP-2005 dapat dilihat pada tabel lampiran 1.2


19

2) Penetapan Keputusan Bupati Solok No. 117/BUP-2006, tentang Pemberian Tunjangan Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2006. Isi Keputusan Bupati Solok No. 117/BUP-2006 dapat dilihat pada lampiran 1.3 2. Realisasi Keputusan Bupati Solok tentang Tunjangan Daerah ke dalam APBD Kabupaten Solok yang ditetapkan berdasarkan PeraturanBupati. - Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2005 - Peraturan Bupati Solok Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2006 Contoh untuk tahun 2005: Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2005, tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2005, Bab III Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Belanja Pegawai/Personalia, Pasal 13.

20


(1) Tunjangan Daerah dibayarkan setiap akhir bulan dengan rincian sbb:


21

(2) Tunjangan Daerah sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatas dikaitkan dengan kehadiran PNS dan PTT, yang diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati (3) Bagi Pejabat Struktural/Staf yang menjadi pimpinan kegiatan hanya menerima salah satu Tunjangan Daerah B2. Masalah yang Dihadapi Tidak ada masalah signifikan yang dihadapi dalam tahap realisasi ini, karena kegiatan realisasi lebih bersifat administratif C. TAHAP PELAKSANAAN TUNJANGAN DAERAH C1. Kegiatan yang Dilakukan 1. Jumlah pegawai yang menerima tunjangan daerah lebih kurang 7000 orang. Pada saat sebelum ada tunjangan daerah, jumlah pegawai yang biasa menerima honor hanya sekitar 300-500 orang.

22



23

Kelompok Pegawai yang menerima Tunjangan Daerah Tahun 2004- 2006 di Kabupaten Solok :

24


2. Nilai yang diterima oleh setiap pegawai adalah berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan pada tahap perencanaan. Nilai Tunjangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006


25

Khusus Sekolah dan Puskesmas di samping Tunjangan Daerah di atas juga diberikan Tunjangan Daerah pemegang kas, Pembantu Pemegang Kas :

3. Waktu Pemberian Tunjangan Daerah adalah setiap awal bulan (tanggal 1), dan merupakan bagian terpisah dari gaji bulanan. 4. Lokasi pemberian tunjangan daerah adalah di unit kerja masing-masing 5. Pelaksanaan Teknis pemberian tunjangan daerah adalah : 1) Bendahara pada tiap Unit Kerja mengambil bagian tunjangan daerah ke pemegang kas dengan tanda bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja, Pemegang Kas dan Atasan Langsung. 2) Dengan kwitansi dan uang tunjangan kesejahteraan yang diterima tersebut, bendahara membagikannya kepada tiap pegawai di unit kerja masing-masing. 3) Tanda bukti penerimaan tunjangan daerah tiap pegawai adalah tandatangan pegawai yang bersangkutan pada kwitansi. Lihat contoh bukti berikut.

26



27

28


6. Syarat-syarat pemberian tunjangan daerah adalah tingkat absensi pegawai. (absensi sidik jari). Lihat tabel berikut.


29

Format isian absensi yang dikaitkan dengan besar tunjangan daerah yang akan diterima oleh setiap pegawai di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

30


C2. Masalah yang Dihadapi Secara umum tidak ada masalah signifikan yang dihadapi, karena kegiatan bersifat administratif dan telah mengikuti sistem yang ditetapkan sebelumnya D . PENGEMBANGAN TUNJANGAN DAERAH Saat ini, pelaksanaan tunjangan daerah di kabupaten Solok masih didasarkan pada absensi pegawai. Dalam rangka pengembangannya, saat ini sedang dilakukan pengkajian yaitu mengkaitkan tunjangan daerah dengan kinerja pegawai. Bappeda merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam pengkajian dan penyusunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, tahap yang dilakukan adalah : 1. Melakukan kajian pengukuran kinerja pegawai dari hasil literatur dan pengalaman daerah lain. Kegiatan dilakukan atas perintah bupati 2. Menyusun formula pengukuran kinerja pegawai dan mengkaitkannya dengan tunjangan daerah 3. Membahas hasilnya dengan Bupati dan Pejabat Eselon II 4. Melakukan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian-penyesuaian 5. Menetapkan pelaksanaannya Sampai saat ini, tahap 2,3 dan 4 sedang dilakukan. Pada awalnya, pemberian tunjangan daerah yang dikaitkan dengan kinerja akan mulai dilakukan pada tahun 2005. Namun karena rumitnya cara mengukur kinerja, rencana tersebut belum terlaksana. Pembahasan masih terus dilakukan untuk menciptakan dan mensepakati formula pengukuran kinerja yang paling tepat dan bagaimana mengkaitkannya dengan tunjangan daerah. Direncanakan tahun 2006 atau 2007, sistem pemberian tunjangan daerah kabupaten Solok sudah dikaitkan dengan kinerja pegawai dan absensi. E. BAGAN PROSES PENYUSUNAN TUNJANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK Proses penyusunan program good governance tunjangan daerah Kabupaten Solok secara singkat digambarkan oleh bagan berikut :


31

Tahap 3 sampai saat ini belum berjalan, masih dalam proses perencanaan untuk menjalankannya. F. RESPON TUNJANGAN DAERAH F1. PEGAWAI YANG MENINGKAT PENDAPATANNYA 1. Tambahan pendapatan yang diperoleh dengan adanya tunjangan daerah sangat bernilai bagi pegawai yang bukan pejabat (pegawai non struktural). Tanpa tunjangan daerah mereka tidak pernah menerima tambahan pendapatan sebanyak yang mereka terima selama setahun (TD minimal 100 000x12= Rp. 1 200 000). 2. Waktu dan tatacara pemberian tunjangan daerah yang terpisah dengan gaji memudahkan pegawai mengalokasikan penggunaan tunjangan daerah tersebut (karena tidak tercampur dengan gaji). 32


3. Pegawai merasa mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerahnya atas darma bakti yang diberikannya 4. Menghilangkan rasa iri antara pegawai yang sering mendapatkan honor proyek/kegiatan dan yang tidak pernah mendapatkan honor proyek/kegiatan. 5. Penetapan tunjangan daerah mampu meningkatkan kedisiplinan pegawai karena besar kecilnya tunjangan daerah yang diterima tergantung dari jumlah kehadiran pegawai di setiap bulannya. F2. PEGAWAI YANG MENURUN PENDAPATANNYA 1. Penggantian honor menjadi tunjangan daerah secara umum menurunkan pendapatan tahunan, bukan bulanan (karena penerimaan honor tidak pasti jadwalnya, bisa 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan sekali). 2. Penggantian honor menjadi tunjangan daerah memberikan kepastian tingkat pendapatan per bulannya sehingga memudahkan menentukan perencanaan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang (kredit rumah, menyekolahkan anak, dsb). 3. Merasa berperan dalam meningkatkan pendapatan pegawai kecil karena sebagian honor yang biasa mereka terima didistribusikan kepada para pegawai kecil tersebut. 4. Merasa lebih tenang dalam bekerja karena tidak ada pegawai lain yang iri terhadap penghasilan yang mereka terima. 5. Penetapan tunjangan daerah sedikit membantu meningkatkan kedisiplinan pejabat karena tingkat kehadirannya terpantau dan terlaporkan setiap bulannya.


33

II. PROPINSI GORONTALO LATAR BELAKANG Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur Gorontalo pada saat dilantik tahun 2002 menetapkan visi daerah “Terwujudnya masyarakat Gorontalo yang mandiri, berbudaya enterpreneur dan bersandar pada moralitas agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Renstra 2002-2007). Implikasinya adalah pengembangan semangat wirausaha kepada seluruh rakyat dalam membangun daerah. Tahapan yang dilalui sebelum mewujudkan masyarakat berbudaya enterpreneur terlebih dahulu harus didukung oleh adanya aparat pemerintah yang berjiwa enterpreneur government (pemerintahan wirausaha). Semangat enterpreneur government kemudian dijabarkan dalam program kerja pemda, yang salah satu program kerja diantara tujuh program prioritas adalah ‘bidang hukum dan kepemerintahan yang baik’. Realisasinya diantaranya adalah ‘Penataan Sumber Daya Manusia’, yang mencakup: peningkatan kualitas SDM; penempatan pejabat sesuai keahliannya; dan pengkaderan SDM pemerintah yang mempunyai spirit enterpreneur, inovatif, cerdas dan memiliki dedikasi dan pengabdian tinggi. Interpretasi lanjutannya adalah pemerintahan Propinsi Gorontalo yang kompetitif, yaitu mengondisikan persaingan diantara para aparat pelayanan publik untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Kondisi pemerintahan saat ini cenderung tidak efisien dan tidak efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini merupakan masalah sulit yang harus dibenahi di dalam dunia pemerintahan kita dewasa ini. Banyak kalangan menilai bahwa pemerintahan di negara kita (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) cenderung over-head cost dalam membiayai eksekutif dan legislatif, dengan menyerap resource (sumber daya) yang sebenarnya terbatas, dan tinggal sedikit resource yang tersisa untuk kegiatan pelayanan, hal ini terlihat pada belanja publik yang tidak terlampau besar dibandingkan dengan belanja aparatur (Pernyataan Fadel Muhammad pada Gorontalo Pos). Bercermin dari hal tersebut, Gubernur Gorontalo memiliki solusi yang cukup

34


tepat dalam hal memanfaatkan anggaran yang terbatas dikaitkan dengan penghargaan dan persaingan aparat dalam kinerja dan harga. A. TAHAP PERENCANAAN A1. Kegiatan Yang Dilakukan 1. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini, Gubernur berlandaskan kepada PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD. Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi. 2. Gubernur menyampaikan ide pemikiran enterpreneurship kepada wakil gubernur. Isi pemikiran adalah (Tahun 2002) : 1). mengklasifikasi pos honor-honor kegiatan dalam APBD yang biasanya diterima oleh setiap aparat mulai dari level Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Dinas sampai kepada staf dan tenaga kontrak/honorer pada setiap kegiatan, yang nilainya berbeda menurut level jabatan. Honor kegiatan Provinsi Gorontalo pada realisasi tahun 2003 mencapai Rp.18,7 milyar, dan usulan pada tahun 2004 mencapai Rp. 20,3 milyar . 2). mengidentifikasi perubahan pos honor tersebut menjadi bentuk Tunjangan Kinerja dengan besaran tertentu. 3. Melakukan kajian mengenai tunjangan kinerja dan pengukuran kinerja melalui studi literatur dan studi banding (2002-2003) oleh tim teknis 4. Mempelajari kondisi keuangan daerah (APBD) dalam rangka mengukur kemampuan daerah dalam perencanaannya melaksanakan tunjangan kinerja (2002-2003) oleh tim teknis 5. Lahir konsep tunjangan kinerja dan kajian kemampuan keuangan daerah 6. Keputusan pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) per Januari tahun 2004.


35

A2. Masalah yang Dihadapi (1) Sulitnya mencari literatur dan contoh konkrit pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja daerah di propinsi/kabupaten/kota di Indonesia (2) Adanya restriksi dari beberapa pihak yang pesimis terhadap rencana pelaksanaan tunjangan kinerja daerah A3. Penyelesaian Masalah Mencoba mengesampingkan pihak-pihak yang pesimis terhadap rencana pelaksanaan tunjangan kinerja daerah dengan terus melakukan pengkajian tunjangan kinerja B. TAHAP REALISASI B1. Kegiatan yang Dilakukan 1. Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Daerah Tahun 2004 (JanuariDesember) Penerapan TKD pada tahun 2004 masih didasarkan atas penilaian kinerja disiplin pegawai terutama disiplin kerja yang lebih difokuskan pada kehadiran pegawai. 2. Diskusi dengan DPRD mengenai keabsahan dan dasar hukum pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Propinsi Gorontalo DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui dan mendukung pemberian TKD kepada aparat pemprov. Gorontalo 3. Penetapan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2005. Isi peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2005 dapat dilihat pada lampiran 2.1

36


Pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) tahun 2005 berdasarkan aspek disiplin, inovasi, kerjasama, pemahaman tupoksi, kecepatan kerja dan keakuratan kerja, dengan komponen penilaian 60% disiplin dan 40% prestasi kerja. 4. Realisasi Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2005 ke dalam APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2005. 5. Mempersiapkan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2006. Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tahun 2006 berdasarkan komponen penilaian 30% disiplin dan 70% prestasi kerja (inovasi, kerjasama, pemahaman tupoksi, kecepatan kerja, dan keakuratan kerja). Sambil menunggu penyusunan dasar hukum TKD Tahun Anggaran 2006 dalam bentuk peraturan gubernur, untuk sementara dasar hukum yang dipakai masih mengacu pada Peraturan Gubernur No.45 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2005 6. Realisasi Anggaran TKD Tahun 2006 ke dalam APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2006. 7. Dengan berlakunya TKD, segala macam bentuk honorarium di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Pejabat Negara, PNS, dan Tenaga Kontrak ditiadakan kecuali ditentukan khusus lainnya oleh kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku,atau oleh suatu surat keputusan dari Kepala Daerah. B2. Masalah yang Dihadapi 1. Pada awal pelaksanaan banyak mendapat tanggapan pesimis dari berbagai kalangan, bahkan di dalam lingkup pemerintah daerah sendiri. 2. Karena kebijakan baru, resiko kesalahan sangat mungkin terjadi dan bisa datang sewaktu-waktu. B3. Penyelesaian Masalah 1. Program TKD tetap dilanjutkan, sambil melakukan perbaikan sambil menjalankannya (try and error) 2. Pimpinan Daerah mengambil alih resiko demi bawahan dan demi peningkatan kinerja pemerintah 3. Dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat dan tujuan TKD kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemprov. Gorontalo TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

37

C. TAHAP PELAKSANAAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH C1. Kegiatan yang Dilakukan 1. Penerima TKD adalah: 1) PNS yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji Bulan Desember tahun lalu dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis 2) PNS pindahan dari provinsi/kabupaten/kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji bulan desember tahun lalu tidak dapat menerima TKD 3) PNS pindahan tersebut dapat menrima TKD pada saat menduduki jabatan struktural atau anggarannya dimuat dalam APBD Perubahan 4) PNS Pusat yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menerima TKD sepanjang yang bersangkutan tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari APBN 2. Kelompok Pegawai yang menerima tunjangan kinerja daerah (TKD) di Provinsi Gorontalo adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Eselon IIA, Eselon IIB, Eselon III, Eselon IV, Staff, Tenaga Kontrak 3. Tarif dasar Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diterima oleh setiap pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2005

38


Tarif Dasar TKD Provinsi Gorontalo (Nilai Maksimal)

4. TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dengan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang diterima. Pemberian TKD terpisah dari gaji bulanan 5. Lokasi pemberian TKD adalah di satuan kerja masing-masing 6. Pelaksanaan Teknis pemberian TKD adalah : 1) Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap melalui Pemegang Kas dari masingmasing Satuan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2) Tanda bukti penerimaan TKD tiap pegawai adalah tandatangan pegawai yang bersangkutan pada lembar permintaan pembayaran TKD masa kinerja bulan berlaku. Berikut adalah contoh Permintaan Pembayaran TKD Masa Kinerja Bulanan


39

40


7. Komponen TKD 1) Tarif dasar TKD bagi setiap jabatan ditetapkan seperti diuraikan pada bagian C1, nomor 3. 2) Besarnya TKD untuk suatu masa kinerja dihitung atas dasar komponen disiplin dan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural, staf, dan tenaga kontrak atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya untuk suatu Masa Kinerja sesuai dengan keputusan gubernur atau kepala satuan kerja. 3) Perhitungan bobot komponen disiplin dan pencapaian kinerja sebagai dasar penghitungan TKD, mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

8. Tata cara perhitungan TKD 8.1.Komponen Disiplin :Contoh tahun 2005,Bobot tertinggi:60%


41

42


Catatan: 1. Total pengurang disiplin tahun 2004: tidak lebih dari 100% total pengurang disiplin tahun 2005: tidak lebih dari 60% total pengurang disiplin tahun 2006: tidak lebih dari 30% 2. Termasuk dalam pengertian tidak hadir dalam Hari Kinerja adalah mereka yang sedang : (1) melaksanakan perjalanan dinas tanpa Surat Tugas dari pejabat yang berwenang (2) cuti, sakit dan ijin (3) mengikuti pelatihan atau pendidikan teknis berdasarkan ijin belajar/tugas belajar yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya lebih dari 14 hari kerja. Dikecualikan untuk pendidikan dan latihan yang dibiayai dari APBD dan diadakan di Provinsi Gorontalo (4) Mengikuti pendidikan perjenjangan struktural, fungsional, serta kepemimpinan lainnya lebih dari 14 hari kerja 3. Tata Cara Penilaian Bulanan Aspek Disiplin bagi Pejabat Struktural Eselon III dan IV, Staf dan tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Pemprov Gorontalo (Modifikasi dengan Rumus ini tetap mengacu pada Keputusan Gubernur No.45 Tahun 2005)


43

44


Contoh format bulanan dan tahunan penilaian disiplin pegawai kontrak, staf, eselon IV dan eselon III


45

46


8.2. Komponen Kinerja : Contoh tahun 2005,Bobot tertinggi : 40%

Catatan: 1. Total pengurang disiplin tahun 2005: tidak lebih dari 40% total pengurang disiplin tahun 2006: tidak lebih dari 70% 2. Daftar Isian untuk memudahkan Penentuan Indikator dan Nilainya


47

48



49

3. Langkah penentuan nilai skor dan bobot pada aspek kinerja di atas adalah : a) persentase kinerja skornya 50 telah ditentukan dalam SK Gubernur b) Jumlah skor komponen kinerja 50 tersebut (motivasi,kerjasama,dst, menurut SK Gubernur), kemudian didistribusikan ke kolom bobot yang nilainya tergantung pengaruh masing-masing elemen terhadap pencapaian kinerja, untuk menentukan hal ini digunakan analisis “value chain” c) Setelah itu, disusun indikator-indikator setiap komponen kinerja, (misalnya motivasi), diuraikan indikatornya apa saja, caranya dapat menggunakan pendekatan teknik “brain storming” yang melibatkan anggota organisasi dalam suatu unit kerja atau penentuan indikator oleh jajaran pimpinan daerah,ketentuan harus cukup obyektif d) Semua indikator elemen kinerja yang telah tersusun merupakan hasil kesepakatan anggota kelompok diskusi berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan ilmiah,setelah setiap elemen kinerja (misalnya motivasi) telah diuraikan indikatornya, maka langkah selanjutnya adalah memberi nilai untuk masing-masing indikator penyusun setiap elemen kinerja. Nilai pada setiap indikator, tergantung pengaruh masing-masing elemen terhadap pencapaian kinerja dengan menggunakan “sumbang saran” yang mengacu pada pembobotan yang telah dilakukan sebelumnya dalam menentukan bobot setiap elemen kinerja dengan bantuan pendekatan “value chain” (sistem rantai nilai dalam organisasi) 4. Tata cara penilaian kinerja bagi penetapan TKD di lingkungan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah : a) sepanjang tidak ditentukan lain oleh DPRD,Gubernur dan Wakil Gubernur menerima penuh TKD b) Penilaian kinerja Sekretaris Daerah untuk pemberian TKD ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari Gubernur/Walikota 5. Tata cara penilaian kinerja bagi penetapan TKD di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, dan Balai : a) Pejabat Penilai membuat dan menandatangani Daftar Permintaan Pembayaran TKD untuk masa kinerja dengan melampirkan perhitungan reward/bonus (TKD) yang dikenakan untuk setiap PNS dan Pegawai Kontrak b) Pejabat Penanggungjawab mensahkan reward/bonus (TKD) yang diusulkan sesuai dengan kewenangannya dan memperhatikan 50


kebijakan yang diberikan oleh gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah c) TKD untuk pejabat penanggungjawab di lingkungan Asisten, Dinas dan Badan disahkan oleh Sekretaris Daerah, di lingkungan Biro Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisiten terkait, di lingkungan Kantor, Balai, dan UPT disahkan oleh Kepala Dinas/Badan terkait 6. Tata cara penilaian kinerja bulanan bagi pejabat struktural eselon III dan IV, Staf dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemprov Gorontalo (Modifikasi dengan rumus ini tetap mengacu pada Kep. Gub. No. 45 Tahun 2005)


51

Bentuk-bentuk isian penilaian kinerja pegawai ditunjukkan contoh-contoh berikut: a) Contoh lembar Kinerja Mingguan Perorangan Tenaga Kontrak, Staf, Eselon IV dan V

52


b) Contoh Format Bulanan dan Tahunan Penilaian Kinerja Pegawai Tenaga Kontrak, Staf, Eselon III dan IV.


53

54


Berdasarkan tata cara penilaian TKD berdasarkan komponen disiplin dan kinerja, berikut adalah contoh perhitungan TKD Provinsi Gorontalo yang sudah final.


55

9. Pencapaian prestasi tertinggi: 1) Setiap masa kinerja, Baperjakat akan menetapkan PNS dan Tenaga Kontrak yang memiliki prestasi kerja tertinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo masing-masing 1 orang untuk kelompok Eselon III, Eselon IV, staf dan tenaga kontrak 2) Atas prestasi tersebut PNS dan Tenaga Kontrak yang bersangkutan menerima bonus/reward tambahan sebesar Rp. 2 500 000 dari TKD yang diterimanya pada bulan bersangkutan 3) Kepala Dinas/Badan/Kantor/Balai mengajukan PNS dan Tenaga Kontrak yang berprestasi tinggi di lingkungannya sebanyakbanyaknya 2 orang untuk setiap kelompok dalam satu masa kinerja ke Sekretaris Daerah disertai dengan dasar penilaian 4) Kepala Biro mengajukan PNS dan tenaga Kontrak yang berprestasi tinggi di lingkungannya sebanyak-banyaknya 1 orang untuk setiap kelompok dalam satu masa kinerja ke Sekretaris Daerah disertai dengan dasar penilaian 5) PNS dan Tenaga Kontrak yang berprestasi tinggi sebanyak 3 atau lebih dalam satu tahun mendapat reward/bonus bantuan menunaikan ibadah haji. C2. Masalah yang Dihadapi 1. Rumitnya proses perhitungan aspek kinerja karena unsur yang dinilai cukup banyak dan variatif. C3. Penyelesaian Masalah 1. Ada tim khusus yang melakukan penghitungan dan penjabaran aspek kinerja ke dalam form penilaian.

56


D. BAGAN PROSES PENYUSUNAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO D1. Tahap Konsep Tunjangan Kinerja Daerah Konsep TKD muncul berdasarkan ide gubernur dalam mewujudkan Enterpreneur Government yang berfokus pada Kinerja (Sumber: TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Memotivasi Aparat).


57

D2. Tahap Proses Penyusunan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Konsep Enterpreneur Government selanjutnya dituangkan dalam model tunjangan kinerja daerah (TKD) yang proses penyusunannya ditunjukkan oleh bagan berikut.

58


E.

RESPON TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) 1. Pada awal pelaksanaan program TKD ditanggapi secara pesimis oleh pegawai dan pejabat. Pada umumnya mereka tidak yakin bahwa pelaksanaan sistem TKD bisa berjalan seperti yang direncanakan dan mampu meningkatkan kedisiplinan dan pendapatan pegawai di lingkungan Pemprov. Gorontalo 2. Dengan berjalannya waktu, TKD ternyata mampu meningkatkan pendapatan pegawai, terutama pegawai yang biasanya tidak pernah terlibat dalam proyek dan tidak pernah mendapatkan honorarium proyek/kegiatan 3. Menghilangkan rasa iri antara pegawai yang sering mendapatkan honor proyek/kegiatan dan yang tidak pernah mendapatkan honor proyek/kegiatan 4. Pada evaluasi tahun pertama pelaksanaan TKD, diperoleh hasil bahwa secara umum TKD mampu meningkatkan disiplin aparat pemerintah hingga mencapai 70-80 persen dengan indikator jumlah pegawai yang melanggar dan jumlah pegawai yang mentaati disiplin. Secara terperinci dijelaskan : 1) hampir semua unit kerja telah melaksanakan apel pagi dan apel pulang secara rutin dan tepat waktu 2) kehadiran pegawai setiap hari pada setiap unit kerja mulai meningkat 3) pegawai yang meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin mulai berkurang drastis 4) pelaksanaan senam pagi setiap jumat dapat dilaksanakan secara rutin dan jumlah kehadiran hampir 100% 5) kegiatan kenegaraan berupa upacara-upacara dilaksanakan dengan rutin dan kehadiran pegawai hampir 100% 5. Pemberian TKD yang dikaitkan dengan kedisiplinan dan kinerja cukup mampu meningkatkan motivasi pegawai di lingkungan Pemprov. Gorontalo dalam bekerja


59

III. KOTA PEKANBARU LATAR BELAKANG Pada tanggal 8 Juli tahun 2004, telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Gubernur Riau, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Propinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Propinsi Riau tentang “Program Kerja Bersama dalam rangka Upaya Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik melalui Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota se Propinsi Riau. Berdasarkan kesepakatan tersebut dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan berbagai rencana aksi dalam rangka mendorong terselenggaranya good governance di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Rencana aksi penerapan good governance tersebut meliputi: 1) meningkatkan kapasitas pemerintahan di kota Pekanbaru; 2) mewujudkan manajemen berbasis kinerja serta pengelolaan aset; 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan 4) melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi. Rencana aksi pertama yaitu meningkatkan kapasitas pemerintahan di kota Pekanbaru yang salah satunya diwujudkan dalam program Tunjangan Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan (TPPK). TPPK merupakan sistem pemberian dan pemerataan tunjangan daerah dengan kriteria sesuai beban tugas dan tanggungjawab kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Penerapan program tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya ketimpangan penghasilan yang diterima oleh setiap pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru. Ketimpangan penghasilan tersebut saat ini terlihat memberikan dampak yang tidak baik pada pegawai karena di lingkungan pegawai timbul pameo “meja basah” dan “meja kering”. A. TAHAP PERENCANAAN A1. Kegiatan Yang Dilakukan 1. Sebagai tindak lanjut dari rencana aksi meningkatkan kapasitas pemerintahan di kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru dan tim rencana aksi membahas ide program pemberian tunjangan kesejahteraan kepada setiap pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru 2. Mengkaji pengeluaran dan pendapatan APBD 2005, terutama yang berasal dari PAD. 60


1) Tahun 2004, PAD Kota Pekanbaru Rp 72 Miliar, dan tahun 2006 diperkirakan mencapai Rp. 100 Miliar 2) Tahun 2005, jumlah honor dan tunjangan struktural yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru mencapai Rp. 95 Miliar, dengan perincian: (1) Uang Pembinaan & Dana Penunjang Rp.65,5 Miliar, digunakan untuk: Uang Pembinaan PNS dan guru Rp. 250 000/bulan Dana penunjang jabatan struktural (Eselon II Rp. 2 juta/ bulan, Eselon III Rp. 1 juta/bulan, dan Eselon IV Rp. 500 ribu/bulan) (2) Belanja Penunjang pada kegiatan operasional dan belanja modal Rp. 29,609 miliar digunakan untuk pembayaran honor pelaksanaan kegiatan (Tim Pembina, Tim Teknis,Tim Panitia, Pemimpin Kegiatan dan Pengawas Kegiatan) yang pemberiannya tidak merata kepada seluruh PNS. Memutuskan untuk menghapus honor-honor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, kecuali honor-honor terkait pekerjaan fisik. Dengan penetapan TPPK dan penghapusan honor terjadi penghematan APBD sebesar Rp. 10,737 Miliar Lahir konsep program Tunjangan Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan (TPPK). Penghitungan dan pengalokasian TPPK kepada setiap pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru. Keputusan pelaksanaan pemberian TPPK per Januari tahun 2006

. .

3.

4. 5. 6.

A2. Masalah yang Dihadapi 1. Adanya restriksi dari beberapa pihak yang penghasilannya akan turun bila kebijakan TPPK diberlakukan. A3. Penyelesaian Masalah 1. Walikota menegaskan bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang membela kepentingan sebagian besar pegawai dan harus dilaksanakan B. TAHAP REALISASI B1. Kegiatan yang Dilakukan 1. Pengajuan Tunjangan Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

61

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

62

Pegawai (TPPK) ke dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja. Penetapan Tunjangan Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai (TPPK) ke dalam APBD Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2006. Hasil Evaluasi APBD Kota Pekanbaru TA 2006, dalam bentuk Surat Gubernur Riau Nomor 900/KEU/83.01a tanggal 16 Januari 2006 perihal Evaluasi Ranperda Kota Pekanbaru tentang APBD Kota Pekanbaru TA 2006 menyatakan Belanja Daerah untuk menampung rincian obyek belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kerja/Insentif Pegawai supaya dibuka kode rekening dengan judul: Uraian Belanja Tunjangan PNS. Sesuai dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Bagian Keuangan Sekretariat Kota Pekanbaru menyediakan Rekening Nomor 2.01.03.1.1.03.09.1 dengan judul Tunjangan Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan (TPPK) Pegawai dan dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan gaji (penghasilan tetap). Walikota Pekanbaru mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) setiap Satuan Kerja, di mana di dalamnya mencakup komponen TPPK. Contoh: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 30/910-DASK/2006, tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Tahun 2006, dapat dilihat pada lampiran 3.1 Penetapan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 15 Tahun 2006 tentang Pemotongan Tunjangan Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Isi Keputusan Walikota Pekanbaru No. 15 Tahun 2006 dapat dilihat pada lampiran 3.2 Mempersiapkan payung hukum terkait besarnya TPPK bagi masingmasing jabatan. Untuk sementara ini besarnya angka TPPK menggunakan hitunganhitungan internal oleh Bagian Keuangan Pemko Pekanbaru Dengan berlakunya TPPK, segala macam bentuk honorarium di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dihapuskan kecuali honor khusus Satuan Kerja terkait pekerjaan fisik.


B2. Masalah yang Dihadapi Tidak ada masalah yang berarti dalam realisasi penerapan TPPK C . TAHAP PELAKSANAAN TUNJANGAN PENGHASILAN dan PENINGKATAN KESEJAHTERAAN (TPPK) C1. Kegiatan yang Dilakukan 1. Jumlah pegawai yang menerima TPPK adalah 8422 pegawai, dengan komposisi sebagai berikut :

2. Nilai TPPK yang diterima oleh setiap pegawai berdasarkan hitunganhitungan internal oleh Bagian Keuangan Pemko Pekanbaru (karena dasar hukum terkait dengan besarnya angka TPPK bagi masing-masing jabatan sedang dipersiapkan)


63

Nilai TPPK Pemko Pekanbaru

3. TPPK bulan ini dibayarkan pada minggu pertama bulan berikutnya dengan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang diterima. Pemberian TPPK terpisah dari gaji bulanan. 4. Lokasi pemberian TPPK adalah di satuan kerja masing-masing 5. Pelaksanaan Teknis pemberian TPPK adalah : 1) Anggaran TPPK telah tercantum dalam DASK masing-masing Dinas/Badan/Kantor 2) Pengajuan pencairan TPPK di masing-masing Satuan Kerja berdasarkan mekanisme pencairan APBD oleh setiap satuan kerja 3) Tanda bukti penerimaan TPPK tiap pegawai adalah tandatangan pegawai yang bersangkutan pada lembar permintaan pembayaran TKD masa kinerja bulan berlaku. Scan tanda bukti (kwitansi) penerimaan TPPK, contoh Dinas Koperasi

64



65

66



67

6. Syarat-syarat pemberian TPPK adalah tingkat absensi pegawai (masih manual), dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 1) Setiap PNS Pemko Pekanbaru wajib mengikuti apel di lingkungan kantor masing-masing yang dilaksanakan pada setiap hari kerja yaitu: apel pagi dimulai pukul 07.30 dan apel sore setiap hari (senin sampai rabu dimulai pukul 16.00 serta Kamis dan Jumat pukul 16.30) 2) Tugas Pimpinan Unit/Satuan Kerja : a) melakukan absensi PNS di lingkungan kerja masing-masing b) mengawasi dan memeriksa daftar hadir apel pagi dan apel sore c) memeriksa dan mengawasi absensi ruangan melalui pengisian absensi saat jam masuk pagi, jam masuk setelah istirahat siang, dan jam pulang sore d) merekapitulasi absen ruangan dan daftar hadir pegawai kemudian mengirimkannya kepada Walikota Pekanbaru Cq. Bagian kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru selambat-lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya 3) PNS yang tidak hadir/tidak menandatangani daftar hadir pada absensi ruangan sebanyak 1 kali tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka akan dikenakan potongan TPPK sebesar 4 persen 4) Pemberian TPPK masih dapat dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan bilamana masih dalam batas maksimum ketidakhadiran/tidak menandatangani absensi ruangan sebanyak 10 kali atau 40 persen dalam sebulan 5) Bagi PNS yang tidak hadir/tidak menandatangani daftar hadir pada absensi ruangan lebih dari 10 kali atau 40 persen tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sebulan, maka tunjangan penghasilan yang bersangkutan tidak akan dibayarkan berikut dengan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 1980 7. Pengaturan, pemberian atau pemotongan TPPK PNS diselenggarakan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing Hasil pemotongan TPPK disetorkan kembali kepada kas daerah oleh pemegang kas paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya

68


C2. Masalah yang Dihadapi Tidak ada masalah berarti dalam pelaksanaan penerapan TPPK D.

PENGEMBANGAN TPPK

Saat ini, pelaksanaan TPPK di Pemko Pekanbaru masih didasarkan pada absensi pegawai secara manual. Rencananya, di tahun 2007 akan mulai diberlakukan mesin absensi dengan sidik jari sehingga nilai kedisiplinan yang diperoleh diharapkan lebih akurat. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan pengkajian mengenai pengukuran kinerja pegawai yang nantinya akan dihubungkan dengan besar kecilnya TPPK yang diterima. E . BAGAN PROSES PENYUSUNAN TUNJANGAN PENGHASILAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KOTA PEKANBARU Proses penyusunan program good governance Tunjangan Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan (TPPK) Kota Pekanbaru secara singkat digambarkan oleh bagan berikut.


69

F. RESPON TUNJANGAN PENGHASILAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN (TPPK) 1. PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru menyambut gembira pemberian TPPK terutama 88 persen PNS yang terdiri dari guru, staff fungsional dan non fungsional. 2. TPPK mampu meningkatkan pendapatan pegawai, terutama pegawai yang biasanya tidak pernah terlibat dalam proyek dan tidak pernah mendapatkan honorarium proyek/kegiatan 3. Menghilangkan rasa iri antara pegawai yang sering mendapatkan honor proyek/kegiatan dan yang tidak pernah mendapatkan honor proyek/kegiatan 4. Meningkatkan kedisiplinan PNS, karena pemberian TPPK dikaitkan dengan absensi (absensi ruangan dan apel pagi dan sore) 5. Pemberian TPPK dan penghapusan honor mampu meningkatkan efisiensi penggunaan APBD (lebih kurang Rp 10 Miliar dana APBD yang dihemat) 6. Sebaiknya nilai TPPK setiap tahunnya dinaikkan secara gradual sesuai tren kenaikan PAD 7. Kemauan, keteladanan dan komitmen pimpinan (walikota) secara umum dapat meredam keresahan PNS yang penghasilan bulanannya menurun akibat penerapan TPPK 8. Secara umum pemberian TPPK bisa dimengerti dan diterima dengan baik oleh seluruh pegawai (pejabat maupun non pejabat)

70


IV. KABUPATEN JEMBRANA LATAR BELAKANG Sebagai kabupaten yang kecil dan miskin dimana sumber daya alam dan sumber daya manusianya terbatas, mau tidak mau pemerintahan Kab.Jembrana harus melakukan efisiensi di berbagai sektor. Hambatan diubah menjadi tantangan dengan membangun birokrasi yang berwawasan entrepereneur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ada 3 program yang dilakukan Pemkab Jembrana dalam rangka menciptakan efisiensi SDM, sarana dan dana, yaitu Peningkatan Kualitas Hidup, Pelayanan Masyarakat dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah.

Kegiatan yang dilakukan dalam Program Efisiensi Peyelenggaraan Pemerintah adalah Program Tunjangan Daerah dan Program Manajemen Anggaran. Program Tunjangan Daerah sendiri baru dilaksanakan di lingkungan Pemkab. Jembrana setelah program efisiensi dan restrukturisasi pegawai di lingkungan pemkab. Jembrana lebih dahulu berhasil dilaksanakan. Pemberian tunjangan daerah ini merupakan bentuk perhatian sekaligus kompensasi bagi pegawai di lingkungan pemkab. Jembrana atas kinerja baik yang mereka berikan.


71

A. TAHAP PERENCANAAN A1. Kegiatan Yang Dilakukan 1. Melakukan studi banding mengenai pemberlakuan tunjangan kesejahteraan di daerah-daerah yang sudah melaksanakan 2. Bupati memutuskan untuk menghapus honor-honor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, kecuali honor-honor terkait pekerjaan lintas sektoral 3. Lahir konsep program Tunjangan Daerah 4. Keputusan pelaksanaan pemberian Tunjangan Daerah per Januari tahun 2006 5. Persiapan payung (dasar hukum) nilai tunjangan daerah A2. Masalah yang Dihadapi Tidak ada masalah penting yang dihadapi karena di Kabupaten Jembrana sebelumnya Bupati telah banyak memberlakukan kebijakan-kebijakan revolusioner. B. TAHAP REALISASI B1.

Kegiatan yang Dilakukan 1. Penetapan Tunjangan Daerah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 dan penjabarannya yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 2. Penetapan Keputusan Bupati Jembrana mengenai dasar hukum pemberlakuan dan nilai tunjangan daerah. Diantaranya adalah sebagai berikut. 3. Keputusan Bupati Jembrana No. 45/Kepeg/2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PemKab Jembrana Tahun Anggaran 2006. Isi Keputusan Bupati Jembrana No. 45/Kepeg/2006 dapat dilihat pada lampiran 4.1 4. Keputusan Bupati Jembrana No. 46/Kepeg/2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah kepada

72


5.

6.

7.

8.

9.

Pejabat Struktural di Lingkungan PemKab Jembrana Tahun Anggaran 2006. Isi Keputusan Bupati Jembrana No. 46/Kepeg/2006 dapat dilihat pada lampiran 4.2. Keputusan Bupati Jembrana No. 47/Kepeg/2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah kepada Pejabat Fungsional Auditor, Fungsional Perencana dan Fungsional Arsiparis di Lingkungan PemKab Jembrana Tahun Anggaran 2006. Isi Keputusan Bupati Jembrana No. 47/Kepeg/2006 dapat dilihat pada lampiran 4.3. Keputusan Bupati Jembrana No. 48/Kepeg/2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah kepada Staf Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006. Isi Keputusan Bupati Jembrana No. 48/Kepeg/2006 dapat dilihat pada lampiran 4.4. Keputusan Bupati Jembrana No. 208/DIKBUDPAR/2005 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Jam Mengajar dan tugas-tugas tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di Sekolah. Isi Keputusan Bupati Jembrana No. 208/DIKBUDPAR/2005 dapat dilihat pada lampiran 4.5. Keputusan Bupati Jembrana No. 356/KEPEG/2006 tentang pemberian Tunjangan Kesejahteraan berupa Tunjangan Daerah bagi Petugas Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006. Isi Keputusan Bupati Jembrana No. 356/KEPEG/ 2006 dapat dilihat pada lampiran 4.6. Dengan berlakunya Tunjangan Daerah, segala macam bentuk honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dihapuskan kecuali honor-honor terkait pekerjaan lintas sektoral.

B2. Masalah yang Dihadapi Tidak ada masalah yang berarti dalam realisasi penerapan Tunjangan Daerah C. TAHAP PELAKSANAAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH C1.

Kegiatan yang Dilakukan 1. Jumlah pegawai yang menerima tunjangan daerah lebih kurang 4600 orang, yang terdiri dari 2600 guru dan 2000 PNS dan pegawai harian. Bentuk tunjangannya guru adalah tunjangan mengajar per jam. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

73

2.

3. 4.

5. 6. 1)

2)

3)

4)

74

Anggaran APBD tahun 2006 yang diperuntukkan bagi Tunjangan Daerah adalah Rp. 13,6 Miliar. Nilai tersebut lebih kecil Rp. 6,4 Miliar dari honor-honor yang dikeluarkan di tahun 2005 yang mencapai Rp. 20 miliar. Penghematan sebesar 6,4 miliar sangat berarti mengingat PAD Kab. Jembrana Tahun 2005 hanya Rp. 10,4 Miliar Kelompok Pegawai di lingkungan Pemkab. Jembrana yang menerima tunjangan daerah adalah seluruh pegawai, termasuk pegawai harian, yaitu: Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II,III dan IV, Fungsional, Staf, Pegawai Harian, Guru dan Petugas Khusus Nilai yang diterima oleh setiap pegawai berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan di tahap perencanaan. Waktu Pemberian Tunjangan Daerah adalah selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya,merupakan bagian terpisah dari gaji bulanan. Lokasi pemberian tunjangan daerah adalah di unit kerja masing-masing Pelaksanaan Teknis pemberian tunjangan daerah adalah : Pengajuan pencairan tunjangan daerah di masing-masing Satker/ SKPD berdasarkan mekanisme pencairan APBD oleh setiap Satker/ SKPD Pemegang Kas Satuan Kerja memberikan bagian tunjangan daerah ke masing-masing perwakilan yang nantinya akan membagikan uang tunjangan daerah ke kelompok kerjanya (misal tunjangan untuk pejabat eselon III dan IV diberikan kepada Ka TU, untuk staf PNS kepada bendahara dan untuk pegawai harian ke salah satu perwakilannya) dengan tanda bukti kwitansi. Contoh bukti kwitansi dari pemegang kas unit kerja ke perwakilan yang membagikan tunjangan daerah di Kantor Diklat Daerah Kab. Jembrana dapat dilihat dilampiran 4.7. Dengan kwitansi dan uang tunjangan kesejahteraan yang diterima tersebut, perwakilan membagikannya kepada tiap pegawai di kelompok kerja masing-masing. Tanda bukti penerimaan tunjangan daerah tiap pegawai adalah tandatangan pegawai yang bersangkutan pada kwitansi.


Nilai Tunjangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006


75

Contoh tanda bukti penerimaan tunjangan daerah tiap pegawai di Kantor Diklat Daerah Kab. Jembrana

76



77

7. Di Kabupaten Jembrana, untuk awal pelaksanaan pemberian tunjangan daerah (Tahun 2006), tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seluruh pegawai mendapatkan jatah tunjangan daerah. C2. Masalah yang Dihadapi Tidak ada masalah berarti dalam pelaksanaan penerapan Tunjangan Daerah di Kabupaten Jembrana D. PENGEMBANGAN TUNJANGAN DAERAH Saat ini, pelaksanaan Tunjangan Daerah di Pemkab Jembrana belum didasarkan pada tingkat kedisiplinan maupun kinerja pegawai. Padahal Pemkab Jembrana sudah melaksanaan sistem absensi dengan menggunakan mesin sidik jari. Seluruh pegawai dengan dasar SK Bupati berhak mendapatkan tunjangan daerah yang besarnya tergantung dari jabatan. Di tahun mendatang, sistem ini dianggap sudah tidak sesuai, sehingga direncanakan tunjangan daerah kab. Jembrana akan dikaitkan dengan beban kerja dan kinerja pegawai. E . BAGAN PROSES PENYUSUNAN TUNJANGAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA Proses penyusunan program good governance Tunjangan Daerah Kabupaten Jembrana secara singkat digambarkan oleh bagan berikut.

78


F. RESPON TUNJANGAN DAERAH 1. Penetapan tunjangan daerah mampu meminimilisasi kecemburuan antar pegawai di lingkungan Pemkab. Solok dalam hal pendapatan 2. Efisiensi anggaran sebesar 6,4 miliar sangat berarti bagi masyarakat kab. Jembrana, karena PAD Jembrana hanya Rp. 13,6 Miliar 3. Pihak yang dirugikan karena pendapatannya turun dapat menerima kebijakan ini karena Bupati yang paling banyak menurun pendapatannya bisa menjadi teladan dalam program ini 4. Pegawai harian dan staf fungsional merespon dengan baik dan sangat menghargai perhatian pemkab terhadap mereka 5. Motivasi bekerja lebih baik, terutama untuk guru yang diberi honor tambahan mengajar per jam 6. Sebaiknya tidak dibedakan besarnya tunjangan struktural untuk guru sekolah biasa dan sekolah unggulan 7. Secara umum pemberian tunjangan daerah bisa dimengerti dan diterima dengan baik oleh seluruh pegawai (pejabat maupun non pejabat) TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

79

Tahapan-tahapan dan kesulitan-kesulitann yang harus dilalui oleh empat daerah dalam upaya merencanakan, merealisasikan, melaksanakan dan mengembangkan pemberian tunjangan kesejahteraan daerah ini diharapkan memberikan inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengikuti dan menerapkannya di daerah masing-masing. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam fungsi pencegahannya sangat mendorong terlaksananya tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah dengan syarat tunjangan kesejahteraan yang diberikan memiliki dasar hukum yang jelas. Pemberian tunjangan kesejahteraan ini diharapkan merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya korupsi sebagai akibat dari desakan kebutuhan hidup.

80


V. LAMPIRAN-LAMPIRAN Lamipran 1.1. Keputusan Bupati Solok No.267/BUP-2004 tentang Pemberian Tunjangan Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2004.


81

82



83

84


Lampiran 1.2. Keputusan Bupati Solok No.120/BUP-2005 tentang Pemberia Tunjangan Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran2005


85

86



87

88



89

Lampiran 1.3. Keputusan Bupati Solok No.117/BUP-2006 tentang Pemberian Tunjangan Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2006.

90



91

92



93

Lampiran 2.1. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2005.

94



95

96



97

98



99

100



101

102



103

Lampiran 3.1. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 30/910-DASK/ 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Tahun 2006.

104



105

106



107

Lampiran 3.2. Keputusan Walikota Pekanbaru No.15 Tahun 2006 tentang Pemotongan Tunjangan Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

108



109

Lampiran 4.1. Keputusan Bupati Jembrana No.45/Kepeg/2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten. Jembrana Tahun Anggaran 2006.

110



111

Lampiran 4.2. Keputusan Bupati Jembrana No.46/Kepeg/2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006

112



113

Lampiran 4.3. Keputusan Bupati Jembrana No.47 /Kepeg/2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah kepada Pejabat Fungsional Auditor, Fungsional Perencana dan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006

114



115

Lampiran 4.4. Keputusan Bupati Jembrana No.48 /Kepeg/2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah kepada Staf Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006

116



117

Lampiran 4.5. Keputusan Bupati Jembrana No.208 /DIKBUDPAR/2005 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Jam Mengajar dan Tugas-Tugas Tertentu dalam rangka Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di Sekolah.

118



119

120



121

Lampiran 4.6. Keputusan Bupati Jembrana No.356 /Kepeg/2006 tentang Pemberian Uang Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Daerah bagi Petugas Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006.

122



123

Lampiran 4.7. Contoh Bukti Kwitansi dari Pemegang Kas Unit Kerja ke Perwakilan yang Membagikan Tunjangan Daerah di Kantor Diklat Daerah Kab. Jembrana.

124



125

126



127

128



129

Ta mba h a n P en gh a sil a n B agi PN S d i Dae r a h

Recommend Documents