't, UNIVERSITAS INDONESIA. SCENARIO PLANNING dan STRATEGI KEBIJAKAN ANGGARAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDONESIA TAHUN 2035 DISERTASI

't,

f

UNIVERSITAS INDONESIA

SCENARIO PLANNING dan STRATEGI KEBIJAKAN ANGGARAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDONESIA TAHUN 2035 DISERTASI Promotor : Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ Ko Promotor: Dr. Roy V Salomo, M.Soc.Sc

Oleh

Syahrul Aminullah NPM.1006784380

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI JAKARTA MEI 2015

Scenario planning..., Syahrul Aminullah, FISIP UI, 2015.

f

L*

31 UNIVERSITAS INDONESIA

SCENARIO PLANNING dan STRATEGI ANGGARAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDONESIA TAHUN 2035 DISERTASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor

Syahrul Aminullah NPM.1006784380

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI JAKARTA MEI 2015


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Syahrul Aminullah

NPM

: 1006784380

Tanda Tangan

Tanggal

: 25 Mei 2015


UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM PASCA SARJANA

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI Nama

: Syahrul Aminullah

NPM

: 1006784380

Judul Disertasi

: Scenario Planning dan Strategi Kebijakan Anggaran Penelitian dan Pengembangan Indonesia Tahun 2035

Mengesahkan KO-PROMOTOR

PROMOTOR

Prof.Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ

Dr. Roy V Salomo, M.Soc.Sc

Mengetahui

KETUA PROGRAM

Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si


HALAMAN PENGESAHAN Disertasi ini diajukan oleh: Nama : Syahrul Aminullah NPM : 1006784380 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara Judul Disertasi : Scenario Planning dan Strategi Kebijakan Anggaran Penelitian dan Pengembangan Indonesia Tahun 2035

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada program studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI Promotor

: Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ

c

Co Promotor : Dr. Roy V Salomo, M.Soc.Sc Prof. Dr. Benyamin Lakitan, M.Sc

Ketua Anggota

: Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc

)

)

(

C

•)

:Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si (.

)

V-

Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA

)

Prof. Dr. Martani Huseini

J

Prof. Dr. Lukman Hakim, M,£e

(•

)

Dr. Retno Kusumastuti, M.Si

c

)

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal

:25Mei2015


KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Terimakasih ya Allah atas segala kemudahan dan kekuatan, serta cobaan yang diberikan kepada saya selama penyusunan disertasi ini, sungguh disertasi ini takkan selesai tanpa ridho dan pertolonganNya. Penulisan disertasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor bidang Ilmu Administrasi program Pasca Sarjana Departemen Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Perjalanan masa penyusunan disertasi bukanlah sesuatu yang mudah tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya juga mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada: 1. Rektor Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Ketua Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI, Ketua Deparemen Ilmu Administrasi FISIP-UI dan seluruh staf yang telah memberikan pelayanan secara prima. 2. Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.

sebagai promotor yang telah memberikan

bimbingan, dorongan dan selalu motivasi penulis dalam penulisan disertasi ini. 3. Dr. Roy V Salomo, M.Soc.Sc selaku Co-Promotor, yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan terus memberikan semangat tiada henti kepada penulis dalam proses penulisan disertasi ini. 4. Prof. Benyamin Lakitan, PhD, selaku Co-Promotor dari Kementerian Ristek-Dikti yang terus memberikan semangat dan selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi dalam penulisan disertasi ini. 5. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI yang telah banyak memberikan bimbingan dan meluangkan waktu untuk bertukar pikiran kepada

penulis dalam penulisan

disertasi ini. 6. Dr. Ari Susilo, M.Sc, selaku Dekan FISIP UI yang dalam kesibukannya masih sempat memberikan waktunya untuk bertukar pikiran terkait penulisan disertasi ini. 7. Prof.Azhar Kasim, MPA, Prof. Martani Huseini, Prof. Lukman Hakim, PhD, Prof.Endang W Tri Lestari, M.Si., Dr. Amy Y Sri Rahayu, Dr.Lisman Manurung, Dr. Retno Kusumastuti, M.Si yang telah banyak memberikan masukan dan menguji penulis terkait penulisan disertasi ini.


8. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangan waktunya untuk FGD yaitu: Suryo Bambang Sulistyo sebagi ketua Kamar Dagang dan Industri Nasional (KADIN) Indonesia, Faisal Basri sebagai ekonom, Amir Sembodo sebagai pakar teknologi, Mesdin Simarmata sebagai pakar perencanaan dari Kementerian Bappenas, Syafril Basir sebagai pakar perencanaan dari Kementerian Bappenas, Riant Nugroho sebagai pakar kebijakan publik

dan

Thamrin

Amal

Tomagola

Narasumber wawancara mendalam yaitu:

sebagai

pakar

sosial.

Indra J. Pialang, S.S., M.Si., Ketua

Departemen Kajian Kebijakan Partai Golkar. Dr. John Allen, M.Sc., Wakil Ketua Partai Demokrat/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Ir. Aseihani, Anggota Komisi VII dan Anggota Panggar DPR RI. Drs. Irvansyah, Anggota Komisi VII DPR RI. Dr. Marjan Iskandar, Kepala BPPT. Syamsul Bahri, M.Sc, Kepala Biro Perencanaan BPPT. Dr. Ary Syahrial, Sekretariat KIN. Hasanudin, Wakil Sekjen PKB Bidang Bapilu. Ulil Abdallah, Ketua Kajian Kebijakan Strategis Partai Demokrat. Wahyu Utomo, Kepala Subbidang Fiskal Kemenkeu. Dra. Ritha, Sekretaris Balitbangda Sumatera Utara. Dra. Winaryati, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Lampung. Prof. Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman,

Menristek RI

Periode 2004-2009. Drs. Supirman, MM., Ses Badan Litbang Kementerian ESDM. Dr Jumain APPE, Sekretaris Utama (Sestama) BPPT. Drs. Edy Murdidiyan, Ses Balitbang Kementerian Komunikasi dan Informasi (KemKomInfo). Prof. Dr. Edy Soewono, Staf Ahli Rektor Bidang Litbang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITB. Prof. Bambang Sumantri Brojonegoro, Direktur Jenderal Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Prof. Didik J. Rachbini, Ketua Litbang DPP Partai Amanat Nasional. Dr. A.S. Hikam, Menteri Riset dan Teknologi 1999-2001. Ir. Iman Sudarwo, Mantan Deputi di KRT yang terlibat dalam penyusunan awal UU No. 18 Tahun 2002. Dr. Ery Ricardo, Kepala Biro Perencanaan Kemenristek. Prof. Bagong Suyanto, Sosiolog Unair,

Prof. Gumilar Rusliwa Soemantri, Sosiolog UI, Achmad

Masfuri, Bendahara Partai Keadilan Sejahtera, Ir. Hari Purwanto, Staf Ahli Menteri Bidang Hankam. Dr. Trihono, Kepala Badan Litbang Kementerian Kesehatan. Prof. Zuhal, Menristek 1998-1999, Ketua Komite Inovasi Nasional, Fajar Judisiawan, Asdep Riset dan Informasi Kementerian BUMN.


9. Sahabat-sahabat satu cluster bimbingan Prof. Eko Prasojo dan Dr. Roy V Salomo yaitu: Mas Dr.Moeldoko, Mbak Dr.Dewi Ariani, Mas Dr.Rudi Sumarmono, Mbak Dr.Wienantuningtyastiti. Pak Dr. Makdhum, Mas Deddi Nordiawan Mas Edy Sutrisno, yang selalu sedia bertukar pikiran dan terus memberikan semangat. 10. Teman teman seperjuangan program Doktor angkatan 2010: Rasio Ridho Sani, Teguh Kurniawan, Arif Wahyudi Poernomo, Nasrudin,

Fikri Fahmi, Dr.Mustangimah,

Dr.Handayani, Asih Setiawati, Ramon Bangun, Dr.Linda Theresia, Linda Hutasuhut, Dhian Kusuma, Farid Binaruno, Zulfan, Agus Mariani Sirait. Afsdy, Untung Afandi, Farah Heliantina, Dianta Sembayang, Anshori dan Widia Dian Wulandari. 11. Prof. Freddy Permana Zen dan Dr. Mohammad Dimyati, selaku Deputi Sumber Daya Iptek Kemeristek-Dikti yang terus memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. 12. Dr. Andika Fazar, beserta seluruh tim beasiswa Kemenristek-Dikti, Mas Sandi, Mbak Laela, Mbak Ria, Suhetris, Panji, Syarif HIdayat, yang telah banyak membantu kelancaran selama study S3. 13. Bapak Dr. Agus Puji P dan Pak Wisnu Sardjono Soenarso, Asdep Investasi Iptek Kemenristek, berserta staf Pak Zakaria, Bu Siti Aminah, Mbak Retno Gunarti, Hasmo Sudewo, Sri Ayu Suryani dan Mbak Hesti yang tiada henti memberikan dorongan semangat. 14. Seluruh Staf Sekretariat Program Pasca Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI, Mas Yanto, Mbak Ana, Mbak Yuli, Mas Pri, Mbak Rani atas segala bantuan informasi terkait penulisan disertasi ini. Akhirnya penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada istri ytc Farida Setiawati.SE (Lily), yang selalu sabar dan senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil dalam penulisan disertasi ini. Kepada Ayunda Jumiarsih,SPd, Kakanda Imron,SPd, Adinda Hasbullah, Sri Karnila,S.Kom,M.Kom dan Marliana,SE beserta keluarga atas doa dan dorongan semangat yang tiada henti. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi perkembangan kebijakan ilmu pengetahuan dan berkembangan litbang iptek dan inovasi di Republik tercinta.

Jakarta, 25 Mei 2015.

Syahrul Aminullah


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama NPM Program Studi Departemen Fakultas Jenis karya

: Syahrul Aminullah : 1006784380

: Doktor Ilmu Administrasi Negara : Ilmu Administrasi Negara : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

: Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (non-exclusive Royaltyfree Right)atas karya ilmiah saya yang berjudul: Scenario Planning dan Strategi Kebijakan Anggaran Penelitian dan Pengembangan Indonesia Tahun 2035

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Noneksklusif Universitas berhak Indonesia menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya.

Dibuat di : Jakarta Pada tanggal :25 Mei 2015 Yang menyatakan

(Syahral Aminullah)


ABSTRAK Nama Program Studi NPM Judul

: Syahrul Aminullah : Administrasi Publik : 1006784380 : Scenario Planning dan Strategi Kebijakan Anggaran Penelitian dan Pengembangan Indonesia Tahun 2035. (xvi, 302 halaman, 37 tabel, 38 gambar, 144 halaman lampiran)

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan iptek nasional di Indonesia mengalami banyak permasalahan selama beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah litbang iptek yang belum menjadi prioritas penganggaran oleh para pembuat kebijakan, karena masih dikalahkan oleh sektor lainnya. Sementara dihadapan kita persaingan global sudah tidak terelakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa alokasi anggaran penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia sangat rendah serta menganalisis strategi kebijakan anggaran penelitian dan pengembangan iptek Indonesia jangka panjang dengan menggunakan scenario planning. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode mixed method (metode campuran) yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Ada 3 tahapan dalam penelitian ini: tahap pertama untuk memotret anggaran litbang nasional, tahap kedua dalam rangka membangun skenario dan tahap ketiga untuk membangun grand strategy dan roadmap peningkatan anggaran litbang iptek nasional. Identifikasi trends, constraints dan issues terkait politik, ekonomi, sosial dan teknologi (PEST), yang menggambarkan bahwa pada tahun 2035 mendatang Indonesia mengalami situasi kondusif dan mampu menciptakan kesejahteraan, baru sebatas harapan untuk menciptkan kesejahteraan, adanya pertumbuhan ekonomi belum menjadi buah manis pembangunan dan kita masuk pada situasi krisis, terpuruk karena faktor politik, sosial, ekonomi dan teknologi yang terus menurun. Driving forces yang paling berpengaruh didapati faktor politik dan ekonomilah yang paling berpengaruh. Kondisi dukungan dari politik berupa regulasi untuk memprioritaskan belanja litbang iptek yang kuat serta dukungan ekonomi yang juga kuat diberi nama skenario Garuda Bertelur Menetas. Garuda adalah negara, Bertelur menghasilkan inovasi dan Menetas adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik anggaran nasional, dana penelitian dan pengembangan walaupun sudah masuk program prioritas menjadi pilihan kebijakan oleh pemerintah, namun terkait dengan alokasi anggaran inovasi teknologi masih dikalahkan peruntukan anggarannya oleh program skala prioritas pembangunan utama lainnya. Masih terjadi perbedaan besarnya anggaran pada sebelas program prioritas dalam RPJMN 2010-2014 dengan alokasi anggarannya dikarenakan fiscal space anggaran nasional yang terbatas, namun harus dibagi dengan banyak kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, bayar hutang luar negeri dan untuk membiayai program-program subsidi. Perguruan Tinggi, Badan Penelitian Provinsi, Industri, Swasta dan Badan Usaha Milik Negara masih belum maksimal dalam membelanjakan anggarannya untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan dalam mendukung pertumbuhan industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Selain itu, belum adanya grand strategy dan roadmap yang dibuat oleh pemerintah, perguruan tinggi, badan penelitian provinsi, industri/swasta dan masyarakat terkait anggaran penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia. Keadaan di Indonesia ini bertolak belakang dengan dinamika globalisasi yang terus menuntut perkembangan terhadap penelitian dan pengembangan iptek. Implikasi teoritis dari penelitian ini berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori kebijakan anggaran iptek Indonesia dan grand strategy dalam rangka meningkatkan anggaran litbang iptek nasional.

Kata kunci:

Kebijakan publik, Penelitian dan Pengembangan, Iptek, Anggaran, Scenario Planning, Grand Strategy.


Indonesia's Research and Development Program's Scenario Planning and Budget Policy Strategy in 2035 Syahrul Aminullah ABSTRACT In Indonesia, the implementation of research and development for the country's science and technology sector has been experiencing many problems in recent years. One of the main factors that influence this situation is the fact that science and technology's research and development is not yet a top priority of our policymakers in terms of spending, which saw this sector fall short behind other sectors while the increasing global competition is inevitable. The purpose of this research paper was to explore the reason behind the low budget allocation for the science and technology's research and development in Indonesia. In addition, this paper would analyze the policy strategy of the science and technology's research and development program in Indonesia in the long term by exercising scenario planning scheme. The post-positivist research paradigm was used in this paper as well as mixed research method, in which both quantitative and qualitative research methods were combined. This paper is divided into three parts. The first part illustrates the national research and development spending, the second part develops the scenario, and the third part constructs both grand strategy and road map in the enhancement of the national research and development budget. The identification of the trends, constraints, and issues related with politics, economy, social, and technology these days confirms that the goal to bring both conducive atmosphere and welfare to this country by 2035 is still a wishful thinking. While Indonesia, the Southeast Asia's biggest economy, has experienced economic growth in the past few years, it is yet to achieve satisfactory results in terms of development. Instead, Indonesia is currently facing imminent crisis with its political, economic, social and technological factors continue to decline. Out of these four elements, the most influential driving forces in Indonesia are political and economic factors. In terms of political factor, the support may be in the form of regulations that prioritize substantial research and development in science and technology. While in terms of economic factor, the firm support was named Garuda Bertelur Menetas or literally means Garuda Spawns and Hatch. Garuda, the golden mythical bird that is also the main part of Indonesia's coat of arms, represents the nation, while “spawns” means “generate innovation” and “hatch” means “the increasing economic growth.” The results of this paper shows that, in terms of the politics of budget, the research and development fund is already included in the government's top priority. However, the budget allocation for technological innovation in this country is still lower than other main development programs. In fact, there is still a huge gap between the budget for the government's eleven priority programs in the Indonesia’s National Mid-Term Development Plan (RPJMN) 2010-2014 and its allocation. This is due to the fact that while the fiscal space of the national budget is limited, is still have to be divided to other Ministries/Institutions, Provincial Administrations, foreign debts, and subsidies. Public universities, provincial research agencies, industries, private parties, and State-Owned Enterprises (SOEs) have yet to maximize their budget expenditure to finance research and development activities in order to support industrial growth that is an engine for job creation and economic growth. Furthermore, the government, public universities, provincial research agencies, industries/private firms, and society have yet to create both grand strategy and road map in relation to research and development in science and technology spending in Indonesia. This domestic situation is the complete opposite with the dynamics of globalization, which demands growth to the research and development in science and technology. The theoretical implications of this research are related to its contribution to the development of the science and technology's budget policy in Indonesia as well as the grand strategy to increase the national budget for the research and development in science and technology. Key words: public policy, research and development, science and technology, budgeting, scenario planning, grand strategy.


DAFTAR ISI

halaman HALAMAN JUDUL ……………………………………………………… LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ………………………… LEMBAR PENGESAHAN ……………………………………………… KATA PENGANTAR …………………………………………………… LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ………… ABSTRAK ………………………………………………………………… DAFTAR ISI …………………………………………………………… DAFTAR TABEL ……………………………………………………… DAFTAR GAMBAR …………………………………………………… DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………..

i ii iii iv vi vii ix xii xiv xvi

BAB 1 PENDAHULUAN ……………………………………………… 1.1. Latar Belakang Masalah ……………………………………………… 1.1.1. Litbang Iptek dan Pertumbuhan Ekonomi ………………….. 1.1.2. Rendahnya Kontribusi Litbang Iptek Swasta …….…………… 1.1.3. Anggaran Litbang Iptek Dalam APBN ……………………… 1.1.4. Hambatan dari Kelembagaan Litbang Iptek Pemerintah ……… 1.1.5. Peran Partai Politik Dalam Litbang Iptek …………………… 1.2. Permasalahan Penelitian ……………………………………………… 1.3. Tujuan Penelitian …………………………………………………….. 1.4. Signifikansi Penelitian ……………………………………………… 1.5. Sistematika Penulisan Disertasi ……………………………………..

1 1 4 8 9 21 24 25 28 28 29

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………... 2.1. Penelitian Scenario Planning ……………………………………… 2.2. Kerangka Teori ……………………………………………………… 2.2.1. Kebijakan Publik …………………………………………… 2.2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik …………………………….. 2.2.1.2. Perumusan Kebijakan Dalam Siklus Kebijakan ..……….. 2.2.1.3. Implementasi Kebijakan Dalam Siklus Kebijakan ……… 2.2.2. Politik Anggaran …………………………………………….. 2.2.2.1. Teori Anggaran …………………………………………. 2.2.2.2. Implementasi Anggaran …………………………………. 2.2.2.3. Prinsip-Prinsip Penganggaran …………………………… 2.2.2.4. Jenis-Jenis Anggaran ……………………………………. 2.2.2.5. Siklus Perencanaan Anggaran …………………………… 2.2.3. Perbandingan Kebijakan Anggaran Penelitian dan Pengembangan di Beberapa Negara ……………………….. 2.2.4. Teori Research and Development …………………………… ix Scenario planning..., Syahrul Aminullah, FISIP UI, 2015.

31 31 36 36 36 39 48 50 55 63 65 66 69 70 78

2.2.5. Teori Knowledge Society …………………………………… 2.2.6. Teori Strategi ………………………………………………… 2.2.7. Teori Perencanaan Strategis …………………………………. 2.2.7.1. Proses Perencanaan Strategis …………………………….. 2.2.7.2. Karakteristik Perencanaan Strategis …………………….. 2.2.8. Teori Rational Choice ……………………………………… 2.2.9. Konsep Scenario Planning Dalam Kebijakan ………………. 2.2.9.1. Konsep Scenario Planning …………………………….. 2.2.9.2. Tahapan Proses Perencanaan Skenario …………………. 2.2.9.3. Prinsip-Prinsip Penyusunan Scenario Planning …………. 2.2.9.4. Pendekatan Strategis Dengan Skenario …………………. 2.2.9.5. Kebijakan dan Grand Strategy Peningkatan Anggaran Litbang ………………………………………………….. 2.2.10. Konsep Dasar Persepsi ……………………………………… 2.2.10.1. Pengertian Persepsi …………………………….……… 2.2.10.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi ……….…..

80 83 84 85 86 87 90 90 93 94 96 98 101 102 104

BAB 3 METODE PENELITIAN ……………………………………….. 3.1. Paradigma Penelitian …………………………………………..…….. 3.2. Jenis Penelitian ……………………………………………………… 3.3. Proses dan Tahapan Penelitian ………………………………………. 3.3.1. Penelitian Tahap Pertama …………………………………….. 3.3.1.1. Teknik Pengumpulan Data ……………………...…………. 3.3.1.2. Populasi dan Sampel ……………………………………….. 3.3.1.3. Penelitian Deskriptif Kuantitatif …………………………… 3.3.1.4. Teknik Analisis Data Kuantitatif ………………………..… 3.3.2. Penelitian Tahap Kedua ………………………………………. 3.3.2.1. Focus Group Discussion (FGD) ……………………………. 3.3.2.2. Wawancara Mendalam ……………………………………. 3.3.2.3. Telaah Dokumen ………………………………………..….. 3.3.2.4. Sumber dan Jenis Data ……………………………………. 3.3.2.5. Operasionalisasi Konsep ………………………………….. 3.3.2.6. Instrumen Penelitian dan Teknik Analisis Data Tahap Kedua . 3.3.2.7. Membangun Skenario …………………………………….. 3.3.3. Tahap Pembentukan Grand Strategy Anggaran Litbang Iptek … …………………………………….……….. 3.4. Keterbatasan Penelitian

108 108 110 112 113 113 115 116 117 117 118 119 120 121 122 124 125 126 127

BAB 4 POTRET ANGGARAN LITBANG DI INDONESIA ….……… 4.1. Potret Anggaran Penelitian dan Pengembangan di Indonesia ……….. 4.1.1. Potret Anggaran Balitbang Kementerian ………………………. 4.1.2. Potret Minimnya Anggaran di Lembaga Pemerintah Non Kementerian ………………………………………………….. 4.1.3. Potret Minimnya Anggaran Badan Penelitian Provinsi ……….. 4.1.4. Potret Anggaran Litbang di Perguruan Tinggi …………...…….

129 129 131

x Scenario planning..., Syahrul Aminullah, FISIP UI, 2015.

145 153 160

4.1.5. Potret Anggaran Lembaga Litbang BUMN dan Swasta di Indonesia di Indonesia ……………………….……………………….…… 4.1.6. Potret Anggaran Lembaga Litbang Partai Politik di Indonesia …... 4.2. Kebijakan Litbang Iptek Berbagai Periode Pemerintahan ………….. 4.2.1. Kebijakan Masa Pemerintahan Orde Lama ……………...…….. 4.2.2. Kebijakan Masa Pemerintahan Orde Baru ………..……………. 4.2.3. Kebijakan Masa Pemerintahan Orde Reformasi …….…………. 4.3. Potret Berbagai Regulasi Terkait Anggaran Litbang Iptek Nasional … 4.4. Catatan Penting Potret Anggaran Litbang di Indonesia ……………. BAB 5 SKENARIO DAN STRATEGI ANGGARAN LITBANG IPTEK INDONESIA …………………………….……………... 5.1. Membangun Skenario Anggaran Litbang ……………………………. 5.1.1. Pertanyaan Strategis (Focal Concern/Focal Issue) ……………. 5.1.1.1. Identifikasi Trends, Constraints, dan Issues ………………. 5.1.1.2.Daya Dorong Perubahan (Driving Forces) ………………… 5.1.1.3. Analisis Hubungan Antar Driving Forces ………………… 5.1.1.4. Memilih Driving Forces yang Paling Berpengaruh ……….. 5.1.1.5.Menyusun Matriks Skenario ………………………………… 5.1.2. Skenario Hasil Penelitian ………………………………………. 5.1.2.1.Ciri Pokok Masing-Masing Skenario ………………………. 5.1.2.2. Deskripsi Masing-Masing Skenario ………………………. 5.2. Grand Strategy Anggaran Litbang Iptek Indonesia ………………… 5.2.1. Paradigma Kebijakan Anggaran Litbang Indonesia ………….. 5.2.2. Tujuan Kebijakan Anggaran Litbang di Indonesia ……………. 5.2.3. Reformasi Kebijakan Anggaran Litbang Iptek Indonesia ……… 5.2.4. Agenda Reformasi Kebijakan Anggaran Litbang Iptek Indonesia ……………………………………….……………… 5.2.5. Roadmap Anggaran Litbang Iptek Indonesia …………………..

167 170 190 190 193 194 199 208

211 211 211 216 219 220 252 255 257 259 260 262 262 265 266 274 277

BAB 6 PENUTUP ………………………………………………………. 6.1. Simpulan ……………………………………………………………. 6.2. Saran …………………………………………………………………. 6.3. Implikasi …………………………………………………………….

283 283 285 286

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………….. DAFTAR RIWAYAT HIDUP ………………………………………….

288 303

xi Scenario planning..., Syahrul Aminullah, FISIP UI, 2015.

DAFTAR TABEL halaman Tabel 1.1 Rangking HDI, Anggaran Litbang, dan SDM Peneliti ASEAN Tahun 2007 ......................................................................................................... 7 Tabel 1.2 Distribusi dan Rencana Anggaran Iptek Tahun 2010-2014................... 14 Tabel 1.3 Alokasi Anggaran Litbang 18 Kementerian dan Lembaga Tahun 20112014 (dalam miliar Rupiah) .................................................................. 16 Tabel 1.4 Jumlah Permohonan Paten di Indonesia................................................ 19 Tabel 1.5 Posisi Partai Poilitik di Indonesia terhadap Isu-Isu yang Diperjuangkan ............................................................................................................... 24 Tabel 3.1 Paradigma Penelitian Sosial ................................................................ 108 Tabel 3.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian ....................................................... 121 Tabel 3.3 Operasionalisasi Konsep Penelitian .................................................... 123 Tabel 4.1 Persentase Anggaran Litbang Kementerian ........................................ 132 Tabel 4.2 Potret Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi ............................ 145 Tabel 4.3 Potret Anggaran Badan Informasi Geospasial .................................... 148 Tabel 4.4 Potret Anggaran BAPETEN ................................................................ 148 Tabel 4.5 Potret Anggaran BATAN ..................................................................... 149 Tabel 4.6 Potret Anggaran BPPT ........................................................................ 149 Tabel 4.7 Potret Anggaran BSN .......................................................................... 150 Tabel 4.8 Potret Anggaran LAPAN ..................................................................... 151 Tabel 4.9 Potret Anggaran LIPI .......................................................................... 152 Tabel 4.10 Persentase Anggaran Balitbang Provinsi........................................... 155 Tabel 4.11 Persentase Anggaran Litbang Perguruan Tinggi ............................... 161 Tabel 4.12 Jumlah Peneliti Perguruan Tinggi dan Skim Riset Unggulan dan Stranas Tahun 2010-2012 ................................................................. 165 Tabel 4.13 Persentase Anggaran Kegiatan Kelitbangan BUMN dan Swasta ..... 167 Tabel 4.14 Dana Bantuan Keuangan pada Parpol Tahun Anggaran 2010 .......... 172 Tabel 4.15 Persentase Anggaran Kegiatan Kelitbangan Partai Politik ............... 173 Tabel 4.16 Matrik Masalah pada Dokumen Strategis ......................................... 209

xii Scenario planning..., Syahrul Aminullah, FISIP UI, 2015.

Tabel 5.1 Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009 .......................... 225 Tabel 5.2 Data Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku ..... 237 Tabel 5.3 Perkembangan PDB menurut jenis penggunaan dalam waktu 10 tahun terakhir (dalam Rp triliun)..................................................... 238 Tabel 5.4 Produk Domestik Regional Bruto Indonesia 2010-2012 .................... 239 Tabel 5.5 Tingkat Perekonomian dan Pendapatan Perkapita di ASEAN ............ 240 Tabel 5.6 Perbandingan Indikator Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur Dan Nasional Tahun 2011 ........................................................................ 242 Tabel 5.7 Kondisi Sumber Daya Manusia Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................................................................................ 244 Tabel 5.8 Penduduk Indonesia menurut Provinsi Tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010 .................................................................................. 245 Tabel 5.9 Jumlah Peneliti di Indonesia Menurut Tingkat Pendidikan ................ 248 Tabel 5.10 Sebaran Peneliti dan Profesor Riset di Indonesia Berdasarkan Instansi Per 1 Desember 2012 ....................................................................... 250 Tabel 5.11 Publikasi Terindeks di Scopus Beberapa Negara Asean ................... 251 Tabel 5.12 Alternatif Skenario Litbang Nasional 2035 ....................................... 259 Tabel 5.13 Jangka Waktu Strategi Kebijakan Anggaran Iptek Indonesia Hingga Tahun 2035 ....................................................................................... 275

xiii Scenario planning..., Syahrul Aminullah, FISIP UI, 2015.

DAFTAR GAMBAR halaman Gambar 1.1 Anggaran Riset dan Pengembangan Dunia 2011 ................................ 6 Gambar 1.2 Rasio Anggaran Iptek dan Litbang Sektor Pemerintah terhadap APBN Tahun 1969-2006 .............................................................................. 10 Gambar 1.3 Kecenderungan Rasio Anggaran Iptek terhadap PDB Tahun 19692006 ...................................................................................................11 Gambar 1.4 Anggaran Iptek di Kementerian/Lembaga Tahun 2010 .................... 12 Gambar 1.5 Distribusi Total Belanja Litbang menurut Jenis Pengeluaran ........... 12 Gambar 1.6 Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2002-2011 dari ABPN ............................................................................................... 17 Gambar 1.7 Perkembangan Total Publikasi di Beberapa Negara Asia ................. 18 Gambar 2.1 Prioritas Perumusan Masalah dalam Analisis Kebijakan .................. 40 Gambar 2.2 Hirarki dalam Proses Penyusunan Kebijakan ................................... 42 Gambar 2.3 Model Rasional Rumusan Kebijakan ................................................ 47 Gambar 2.4 Empat Langkah Strategy Dalam Konteks Scenario Planning .......... 92 Gambar 2.5 Elemen Kunci Skenario..................................................................... 95 Gambar 2.6 Perencanaan dan Evaluasi Grand Strategy ..................................... 100 Gambar 3.1 Empat Langkah Strategy Dalam Konteks Scenario Planning .........112 Gambar 4.1 Tanggapan Aktor di Kementerian/Lembaga/Badan Penelitian Provinsi dan Perguruan Tinggi, Terkait Anggaran Litbang .......................... 130 Gambar 4.2. Tanggapan Aktor di Litbang Kementerian yang membidangi 7 fokus RPJMN, Terkait Pentingnya Anggaran R & D............................... 133 Gambar 4.3.Tanggapan Aktor di Kementerian Riset dan Teknologi, Terkait Pentingnya Anggaran R & D .......................................................... 146 Gambar 4.4. Tanggapan Aktor di Lemlitbang Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Terkait Pentingnya Anggaran R & D ....................... 152 Gambar 4.5. Tanggapan Aktor di Balitbang Pemerintah Provinsi, ..................... 155 Gambar 4.6 Tanggapan Aktor di Lemlitbang Perguruan Tinggi, ....................... 156 Gambar 4.7 Gambaran Kinerja Makro Ekonomi dan Inovasi ............................ 170 Gambar 4.8 Persentase Anggota DPR RI Terpilih Per Parpol Berdasarkan Tingkat

xiv Scenario planning..., Syahrul Aminullah, FISIP UI, 2015.

Pendidikan ........................................................................................ 186 Gambar 5.1 Perekonomian Indonesia Menghadapi Middle-Income Trap .......... 230 Gambar 5.2 PDB Sektor dan Tenaga Kerja Tahun 2008 ..................................... 235 Gambar 5.3 Data Tren APBD TA 2009-2013 (dalam miliar rupiah) .................. 236 Gambar 5.4 Perbandingan Produktifitas Sumber Daya Manusia Indonesia dan Negara ASEAN ................................................................................ 246 Gambar 5.5 Angka Penggunaan Handphone di Indonesia Tahun 2005-2015..... 247 Gambar 5.6 Skenario Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi (PEST) .............. 256 Gambar 5.7 Skenario Anggaran Litbang Iptek Indonesia 2035 .......................... 258 Gambar 5.8 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2004 .................................................................................................. 270 Gambar 5.9 Perencanaan dan Penganggaran Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ....................................................................................... 271 Gambar 5.10 Alur Penganggaran Menurut UU No. 33 Tahun 2004 ................... 272 Gambar 5.11 Roadmap Anggaran Litbang Iptek Indonesia 2035 ...................... 277 Gambar 5.12 Roadmap Anggaran Litbang Iptek Kementerian-Lembaga 2035 278 Gambar 5.13 Roadmap Anggaran Litbang Iptek Perguruan Tinggi 2035 .......... 279 Gambar 5.14 Roadmap Anggaran Litbang Iptek Pemerintahan Provinsi 2035 .. 280 Gambar 5.15 Roadmap Anggaran Litbang Iptek Idustri/Swasta 2035 ............... 281 Gambar 5.16 Roadmap Anggaran Litbang Iptek Masyarakat 2035.................... 282

xv Scenario planning..., Syahrul Aminullah, FISIP UI, 2015.

DAFTAR LAMPIRAN

I.A Penyataan Visi, Misi dan Persentase Anggaran Litbang I.B Isu Strategis berdasarkan Hasil Wawancara Mendalam terhadap Key Informan II. Wawancara Mendalam III. Focus Group Discussion IV. Lembar Kuisioner V. Instrumen Penelitian Kuantitatif VI. Kerangka Sampling Lembaga Litbang VII. Instrumen Pertanyaan Kualitatif

xvi Scenario planning..., Syahrul Aminullah, FISIP UI, 2015.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang meliputi penelitian dan pengembangan iptek dan pertumbuhan ekonomi, rendahnya kontribusi penelitian dan pengembangan iptek pihak swasta, anggaran iptek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hambatan kelembagaan litbang iptek pemerintah, dan peran partai politik dalam litbang iptek. Latar belakang masalah tersebut menjadi dasar dalam perumusan masalah yang diteliti serta tujuan dari penelitian. Selain itu juga dibahas signifikansi penelitian dan sistematika penulisan disertasi. 1.1.

Latar Belakang Masalah Globalisasi tidak bisa terlepas dari aspek ekonomi, sedangkan ekonomi

dan litbang iptek merupakan satu hal yang saling berkaitan. Ekonomi dan teknologi adalah pengetahuan yang pertama-tama dikembangkan manusia menaklukkan makhluk isi alam untuk kelangsungan hidupnya (Salim, 2010: 137). Dengan memudarnya batas-batas geografis, negara dan kebudayaan karena dunia telah menjadi satu nafas yaitu dunia yang global yang ditandai dengan penyeragaman cara produksi yang berorientasi pasar (Nugroho dkk, 2005:4). Seiring perkembangan zaman pula, modernisasi di era global saat ini pacu oleh perkembangan penelitian dan pengembangan (litbang) ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang semakin pesat. Adanya persaingan antar bangsa yang semakin ketat

menuntut pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek

secara lebih tepat, cepat dan cermat serta bertanggung jawab agar mampu memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju, dan sejahtera (Tampubolon, 2004: 113). Secara politik, menurut Hakim (Zuhal, 2008: 5), penempatan elit politik dan birokrasi tanpa melalui proses pertimbangan kemampuan merupakan bahaya di dalam membangun masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Terkait dengan Sumber Daya Manusia ini diperlukan perubahan cara berfikir secara lengkap. Artinya mulai dari filosofis yang harus dipahami hingga teknologi masa depan yang harus dikuasai dan diimplementasikan (Santoso, 2009: 1578-1585). Dalam

1 Universitas Indonesia Scenario planning..., Syahrul Aminullah, FISIP UI, 2015.

2

era global ini negara maju telah mengedepankan penelitian dan pengembangan (litbang) ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Lebih jauh menurut Sudarsono (1995: 191), sekitar 70% dari sumber ilmu pengetahuan, keterampilan, permodalan dan pengelolaan kebutuhan pokok manusia seperti pangan, energi, transportasi dan pemasaran dikuasai oleh perusahaan atau negara-negara Eropah, Amerika Utara dan Jepang. Di bidang penelitian dan pengembangan, ketiga kutub ekonomi dunia itu menghasilkan lebih dari 76% penelitian dasar serta sekitar 65% penelitian terapan. Kalangan elit strategik seperti manajer akuntan, insinyur, ahli hukum, ahli komputer, kalangan profesional tingkat tinggi maupun tingkat menengah menguasai bank data, sistem pengolahan dan penyimpanan data ilmu pengetahuan dan teknologi. Ruang gerak, pilihan arah dan kecepatan pembangunan bangsa-bangsa sedang berkembang seringkali ditentukan oleh tersedia atau tidaknya faktor-faktor seperti dana, investasi, ahli teknologi dan ahli pengetahuan. Kegiatan penelitian dan pengembangan di negara-negara berkembang dapat pula dilihat dari jumlah ilmuwan per kapita. Jumlah ilmuwan per kapita yang berkecimpung dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di negaranegara berkembang hanya berkisar 4% dari jumlah ilmuwan per kapita di negaranegara maju. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kemampuan negara-negara maju dibandingkan dengan negara berkembang (Prayoto, 2008: 1-10). Pada negara maju, para ilmuwan yang berkecimpung dalam kegiatan penelitian dan pengembangan berjaya dalam menghasilkan penemuan-penemuan baru, dan terlibat langsung serta menyumbang dalam sektor produksi. Namun, sebagian besar ilmuwan di negara berkembang terbatas peranannya dalam bidang pendidikan dan kadang-kadang dalam bidang pelayanan umum. Pada negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara praktik-praktik penumbuhan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara serta membangun kesejahteraan masyarakatnya. Khusus mengenai hal yang terkait dengan dinamika Iptek di banyak negera berkembang, peran ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum dapat bekerja secara efektif dan signifikan dalam

Universitas Indonesia Scenario planning..., Syahrul Aminullah, FISIP UI, 2015.

3

proses pembangunan nasional. Masih terdapat relaktansi yang cukup tinggi dalam proses pembelajaran guna mencapai penguasaan secara utuh, baik dalam hal mengkonsepsi, mengadopsi, memformulasi serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, Zuhal (2008: 5) mengatakan diperlukan suatu komitmen penting seberapa besar anggaran penelitian dan pengembangan, sementara di negara maju dapat dipastikan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk litbang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Kardoyo (2009: 1), perkembangan iptek di Indonesia dan Korea Selatan merupakan sebuah contoh yang menarik. Jika diperhatikan terlihat bahwa kedua negara memiliki karakteristik yang sama sebagai negara berkembang pada dasawarsa 1980-an. Kedua negara mengimplementasikan kebijakan yang sama, yaitu industrialisasi sebagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kinerja kebijakan ekonomi dua negara di atas menunjukkan hasil yang berbeda. Korea Selatan dewasa ini mampu menempatkan ekonominya sebagai salah satu the most industrialized country atau negara dengan sektor industri sebagai pendorong utama perekonomian. Di sisi lain, Indonesia belum mampu menempatkan sektor industri sebagai salah satu sektor unggulan dan berdaya saing dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan Kardoyo, Wang, Chien, dan Kao (2007: 1357–1373) memfokuskan penelitian tentang pengaruh penelitian dan pengembangan teknologi terhadap daya saing nasional di beberapa negara berkembang. Litbang Iptek dapat meningkatan daya saing suatu negara. Studi yang dilakukan oleh Aminullah (2007: 1-20) tentang pentingnya strategi investasi teknologi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai pada kesimpulan bahwa komitmen untuk menjaga investasi teknologi sektor swasta adalah suatu hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia. Menurut Rifai (2002: 1-6), sebagai Sekretaris Dewan Riset Nasional periode 2003-2006 menyatakan dalam kearifan dan kebijaksanaan para wakil rakyat Indonesia dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bulan Agustus 2002 telah bersepakat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus tercantum dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen ke-4 tahun 2002, UUD 1945 pada BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 31


4

ayat (5) dinyatakan bahwa: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam RPJPN 2005-2025 pilihan kebijakan untuk memprioritaskan litbang iptek sebagai komitemen negara. Bahkan dalam RPJMN tahun 2010-2014 inovasi teknologi menjadi prioritas nasional ke 11. Hal ini merupakan indikator bahwasanya pilihan kebijakan menjadikan inovasi teknologi nasional sebagai prioritas unutk mendukung perekonomian negara. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menegaskan bahwa negara yang menguasai litbang iptek dari hulu sampai hilir diharapkan dapat menjawab sebagian permasalahan yang terkait dengan peningkatan daya saing suatu bangsa. Penguasaan litbang iptek diharapkan dapat pula mendorong pemecahan masalahmasalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam kancah persaingan global. 1.1.1. Litbang Iptek dan Pertumbuhan Ekonomi Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengungkapan bahwa posisi perekonomian Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada periode 1970-1990 GDP Indonesia dari US$2.000 terus meningkat menjadi US$3.005 pada periode 1990-2010 (Kemenkeu 2013). Peningkatan GDP nasional ini belum mampu melompat dan masuk dalam ketegori negara maju dengan penghasilan perkapita diatas US$11.750. Perekonomian Indonesia periode 1990 sampai dengan tahun 2013 menghadapi Middle-income trap dikarenaka pertumbuhan nasional kita belum mampu meningkat masuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Situasi ekonomi yang tersandera dalam kategori Middle-income trap, di potret oleh Tim ahli komite inovasi nasional salah satunya dikarenakan kemajuan litbang iptek nasional belum mengedepankan peran dan fungsi inovasi. Menurut mereka hal ini dapat dilihat dari fakta antara lain: Pertama, nilai faktor inovasi Indonesia hanya sebesar 3,6 pada tahun 2012. Kedua, Indonesia berada pada urutan 108 di dunia dalam ranking indeks ekonomi berbasis pengetahuan. Ketiga, inovasi belum menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergantung pada konsumsi yaitu sekitar 63% yang terdiri dari permintaan ekspor dan investasi. Berdasarkan data BPS tahun 2012,


5

faktor kontribusi konsumsi yang dominan menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 6,5% pada tahun 2011 yang semestinya dapat lebih tinggi lagi jika ditunjang juga oleh adanya inovasi. Keempat, inovasi tidak menjadi fokus dari industri yang tumbuh di Indonesia. Data tentang pertumbuhan industri ini menunjukkan tidak terdapat kaitan dengan inovasi, tapi lebih karena bahan mentah atau secondary component atau pabrik perakitan. Dengan kata lain tidak ada unsur perubahan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi (Tim Ahli Komite Inovasi Nasional, 2012: 13). Keadaan di Indonesia untuk masa 25 tahun ke depan jika tidak dapat menyediakan basis penelitian dan pengembangan litbang iptek yang kuat dengan dukungan anggaran yang memadai maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan ditelan oleh gegap gempita kemajuan negara lain dalam iklim globalisasi. Sementara itu, pembangunan nasional yang berasaskan litbang iptek belum terlaksana sebagaimana mestinya secara berkesinambungan (Zuhal, 2008: 6). Hal ini akan semakin menjauhkan penguasaan teknologi untuk kemandirian bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Pentingnya litbang iptek dalam menghadapi globalisasi dikatakan oleh Habibie dalam Pidato Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2011 (Redaksi Media Iptek, 2012: 19): “...fenomena globalisasi mempunyai berbagai bentuk, tergantung pada pandangan dan sikap suatu Negara dalam merespon fenomena tersebut. Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam suatu Negara ke Negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke Negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus "membeli jam kerja" bangsa lain ..". Pendapat Habibie di atas sangat relevan dengan situasi di Indonesia saat ini. Fakta di lapangan menyatakan akumulasi dari kinerja research and development (R&D) akan membentuk kemampuan teknologi pada tingkat ekonomi makro sebuah negara. Kondisi yang terjadi di Indonesia terkait dengan anggaran R&D nasional bagi daya saing ekonomi tergambarkan dari alokasi anggaran litbang di Indonesia pada tahun 2009 hanya berkisar 0,08% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (LIPI, 2011: 58). Besaran ini jauh dari angka yang ditetapkan oleh Badan Internasional, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), di mana anggaran litbang suatu negara


6

sedikitnya berkisar 1% dari PDB masing-masing negara. Kondisi tersebut dimaksudkan untuk dapat mendukung kinerja ekonomi bagi sebuah negara. Laporan OECD dalam dokumen UNESCO Country Programming Document (UCPD), 2011, yang menyatakan: "Indonesia's expenditure on research and development was 0.08% of GDP in 2009. Increased investment in R&D could boost economic performance and competitiveness in the face of rapid growth in capabilities in countries in Asia-Pacific region. The OECD recommends that at least 3% of GDP is spent on R&D; there are however only very few countries in the world that achieve this level of spending. Most developing countries spend less than 1% of GDP". Dari laporan OECD ini terlihat pengeluaran Indonesia pada penelitian dan pengembangan adalah 0,08% dari PDB pada tahun 2009. Peningkatan investasi dalam R&D bisa meningkatkan kinerja ekonomi dan daya saing dalam menghadapi pertumbuhan pesat dalam kemampuan di negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. OECD telah merekomendasikan bahwa setidaknya 3% dari PDB dihabiskan untuk R&D; namun hanya sedikit negara di dunia yang mencapai tingkat pengeluaran. Kebanyakan negara berkembang menghabiskan kurang dari 1% dari PDB. Data OECD tahun 2011 memperlihatkan besaran anggaran iptek dan sumber daya manusai iptek persejuta penduduk negara masju, seperti pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Anggaran Riset dan Pengembangan per PDB, Dunia tahun 2011 Sumber: OECD, 2011


7

Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa belanja litbang per PDB Indonesia masih sangat rendah, posisinya di bawah 0,05%. Angka tersebut masih jauh dari rata-rata negara OECD yang sudah diatas 2%. Pada tingkat ASEAN, seperti Singapura telah mencapai 2,7% dari PDB, sementara Malaysia telah mencapai 0,8%. Di negara-negara maju atau negara-negara demokratis yang sudah mapan terdapat kecenderungan porsi anggaran pemerintah terhadap PDB yang meningkat selama abad ke 20. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, R&D (riset dan pengembangan), infrastruktur, wilayah perkotaan, pertahanan, keamanan dan lingkungan hidup maupun pembiayaan untuk birokrasi yang profesional berkisar antara 50-60 persen dari PDB (SCTV, 2005: 34). Akibat dari minimnya anggaran iptek nasional ini berdampak secara langsung terkait dengan jumlah peneliti per juta penduduk yang juga merupakan salah satu indikator penting dalam mengkaji bagaimana sebuah negara memandang pentingnya iptek. Pada akhirnya, minimnya anggaran R&D nasional ini dapat pula berdampak terhadap tingkat Human Development Index (HDI) Indonesia. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, HDI Indonesia masih jauh tertinggal. Gambaran persentase belanja litbang terhadap rangking Human Development Index dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. Tabel 1.1 Rangking HDI, Anggaran Litbang, dan SDM Peneliti ASEAN Tahun 2007 No.

Rangking HDI

Negara

Persentase Belanja Litbang terhadap GDP

RasioPeneliti/ Juta Penduduk

1

25

Singapura

2,25

4.999

2

63

Malaysia

0,69

299

3

90

Filipina

0,11

48

4

105

Vietnam

0,19

115

5

107

Indonesia

0,05

207

Sumber: World Bank, 2007


8

Data Bank Dunia (2007) memperlihatkan adanya hubungan rendahnya persentase anggaran litbang terhadap GDP suatu negara dengan Human Development Index (HDI). Pada tahun 2007, HDI Indonesia masih pada urutan ke 107 dari 182 negara.

Dengan merujuk pada indikator pembangunan lainnya

berdasarkan hasil evaluasi International Management Development pada tahun 2009, peringkat daya saing ekonomi nasional Indonesia masih berada urutan ke 42 dari 57 total negara yang dievaluasi. Adapun kontribusi peranan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Total Factor Productivity) terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak lebih dari 1.34 % (Kementerian Riset dan Teknologi, 2010). 1.1.2. Rendahnya Kontribusi Litbang Iptek Swasta Postur dari belanja litbang nasional saat ini menunjukkan masih rendahnya kontribusi swasta dalam belanja anggaran litbang terhadap PDB. Sektor swasta dalam hal ini hanya menyumbang 15,5% dari total anggaran litbang di Indonesia (LIPI, 2009: 26). Pemerintah masih terlalu dominan dalam belanja litbang iptek nasional. Potret di daerah turut membenar data tersebut, menurut indikator iptek di provinsi Jawa Timur yang disusun oleh Badan Penelitian Provinsi Jawa Timur, Universitas Airlangga dan BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2010 menunjukkan konstibusi belanja swasta hanya 9,75% sisanya sebesar 90,25% masih didominasi oleh belanja litbang pemerintah daerah (Indikator Iptek Jawa Timur 2010). Ramelan (2008: 218) mengatakan anggaran dari usaha pemerintah yang tersedia untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan kemampuan Iptek masih terbatas pula, sedangkan peran serta swasta dan kalangan industri belum berjalan secara optimal. Masih minimnya anggaran litbang di sektor industri/swasta dapat terlihat dari data jumlah perusahaan industri besar sedang menurut sektor pada tahun 2011 mencapai 23.370 industri (BPS 2012), industri kecil menurut hasil sensus ekonomi 2006 berjumlah 22,7 juta (BPS 2 Janurai 2007). Adapun penggolongan industri besar, sedang dan kecil dengan jumlah yang cukup banyak tersebut tergolong dalam 6 industri unggulan yang meliputi: (i) industri pangan, (ii) industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan, (iii) industri tektil, alas kaki dan aneka (iv) industri elektronik dan telematika, (v) industri alat transportasi, (vi)


9

industri pembangkit energi. Peran dunia bisnis dalam litbang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Melalui divisi litbang inilah suatu perusahaan dapat melahirkan produk-produk baru. Sementara itu melalui litbang pula perusahaan dapat menghasilkan produk-produk baru dan akan meningkatkan kualitas pelayanan produk dan jasa yang akan ditawarkan. Konsumen akan mencari produk dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keingin mereka. Hanya perusahaan yang menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumenlah yang akan dapat bertahan. Litbang sangat berperan penting dalam merancang produk dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait iptek dan sumber daya alam, di mana Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya unggulan (comparative advantage) dari hasil migas dan tambang, produk-produk kayu, holtikultura, flora-fauna yang merupakan aset tangible. Aset tangible ini harus dipadukan dengan aset intangible seperti teknologi, kultur dan reputasi serta sumber daya manusia dengan superioritas skill dan knowledge, dengan gerakan satu kabupaten satu kompetensi inti, disingkat Saka-Sakti (Huseini, 1999: 19). Terkait melaksanakan kegiatan ini diperlukan dukungan pendanaan litbang yang rasional dan memadai. 1.1.3. Anggaran Litbang Iptek dalam APBN Di Indonesia ketentuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang mempunyai arti adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah. Menurut Atmadja (2005: 44) pada persetujuan DPR atas APBN yang diusulkan pemerintah dasarnya adalah machtiging bukan hanya sebagai consent dari DPR kepada pemerintah, dalam hal ini presiden. Machtiging berarti menghendaki pertanggungjawaban pengelolaan APBN oleh presiden kepada lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasinya yaitu DPR. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya


10

menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyoroti anggaran iptek kurun waktu 1969-2009, porsi alokasi anggaran iptek di sektor pemerintah cenderung menurun. Pada tahun 1969, pemerintah mengalokasikan 5,2% APBN untuk anggaran iptek. Pada tahun 2005 alokasi ini turun menjadi 0,61%, dan tahun 2006 menurun kembali menjadi 0,49% seperti pada gambar 1.2. Selama 37 tahun, secara absolut anggaran iptek selalu meningkat meskipun kenaikan tersebut di bawah kenaikan APBN. Selama kurun waktu tersebut kenaikan anggaran iptek hampir 150 kali lipat, sedangkan APBN lebih dari 1.400 kali. Tergambarkan bahwasannya rasio anggaran iptek nasional dari tahun ke tahun selalu menurun. Perkembangan alokasi anggaran iptek dan litbang pemerintah dalam APBN dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami penurunan, penurunan tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 1.2 Rasio Anggaran Iptek dan Litbang Sektor Pemerintah terhadap APBN Tahun 1969-2013 Sumber: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2013: 10)

Dalam rentang periode dari tahun 1969 sampai tahun 2006, tergambarkan dengan jelas diawal pemerintahan orde baru anggaran iptek sempat naik. Hal


11

tersebut terjadi pada tahun 1972, dengan angkanya mencapai 7 % dari APBN. Namun, sejak tahun 1971, APBN untuk kegiatan litbang terus turun. Berdasarkan data selama kurun 1969 - 2006, anggaran litbang terhadap PDB cenderung menurun eksponensial pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.3 Kecenderungan Rasio Anggaran Iptek terhadap PDB Tahun 1969-2006 Sumber: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2009: 29)

Jika anggaran litbang terus menurun, seperti yang tergambarkan pada Gambar 1.3 maka dapat diprediksikan bahwa sektor iptek akan tertinggal oleh negara-negara tetangga di ASEAN dan lingkup global. Minimnya anggaran iptek dapat pula menyebabkan tidak terjadinya kemajuan di berbagai bidang jika dibandingkan dengan kemajuan negara tetangga. Potret masih minimnya anggaran litbang iptek berdasarkan hasil survey tahun 2011 yang dilakukan oleh Kementerian Ristek untuk anggaran tahun 2010 dari keseluruhan unit litbang yang disurvey dan yang mengembalikan kuesioner, anggaran litbang berjumlah Rp3,28 triliun. Gambar berikut menunjukkan anggaran iptek di Kementerian/lembaga tahun 2010.


12

Gambar 1.4 Anggaran Iptek di Kementerian/Lembaga Tahun 2010 Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi (2012: 10)

Berdasarkan gambar di atas, anggaran pada unit litbang dibawah LPNKRistek sebesar Rp0,709 triliun, Balitbang Kementerian (LPK) sebesar Rp2,45 triliun dan anggaran dari Balitbangda sebesar Rp0,121 triliun. Secara keseluruhan, Balitbang Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, LIPI dan BPPT adalah lembaga dibawah Kemenristek yang memiliki total anggaran paling besar. Total anggaran litbang tersebut dibelanjakan dalam untuk operasional, belanja pegawai, tanah, gedung, dan bangunan, serta peralatan, mesin, dan kendaraan. Gambar 1.5 berikut menunjukkan distribusi total belanja litbang menurut jenis pengeluaran.

Gambar 1.5 Distribusi Total Belanja Litbang menurut Jenis Pengeluaran Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi (2012: 13)


13

Dari total belanja litbang di sektor pemerintah selama tahun 2010 yang berjumlah Rp2,04 triliun, sebagian besar dibelanjakan untuk operasional (46,59%). Sisanya untuk belanja modal sebanyak 23,24% yang mencakup tanah, gedung, peralatan dan kendaraan serta gaji upah pegawai sebesar 30,18%. Di sini terlihat alokasi untuk belanja modal masih kecil jika dibandingkan dengan belanja operasional. Besarnya alokasi belanja modal merupakan indikator dari akumulasi infrastruktur untuk melaksanakan aktivitas litbang. Menurut data rencana kerja pemerintah tahun 2010-2014, anggaran iptek nasional yang tersebar di kementerian dan LPNK pada tahun 2010 sebesar Rp7,697 triliun rupiah. Anggaran pada tahun 2011 telah mencapai Rp10,312 triliun rupiah. Sedangkan, pada tahun 2014 diperkirakan akan mencapai Rp11,710 triliun rupiah. Hal ini ditunjukkan secara jelas pada Tabel 1.2.


14

Tabel 1.2 Distribusi dan Rencana Anggaran Iptek Tahun 2010-2014 2010 No

Kementerian Negara/Lembaga

APBN-P

2011

2012

2013

2014

Iptek

APBN

RKP Iptek

RKP Iptek

RKP Iptek

RKP Iptek

1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

63,438.1

1,047.6

55,623.1

1,706.8

1,774.2

1,840.6

1,909.7

2

KEMENTERIAN PERTANIAN

8,887.7

908.3

16,724.4

1,001.7

1,088.8

1,208.7

1,269.0

3

KEMENTERIAN ESDM

8,002.5

735.6

15,298.6

772.4

811.0

851.5

894.1

4

BPPT

669.0

669.0

893.3

677.4

713.0

785.2

862.7

5

BATAN

406.8

406.8

601.6

600.5

696.0

666.7

736.6

6

LIPI

496.2

496.2

624.0

598.4

616.2

681.3

755.6

7

KEMENTERIAN KESEHATAN

23,796.8

226.5

27,657.1

517.1

390.5

681.7

578.5

8

BAKOSURTANAL

463.0

463.0

455.2

455.2

488.9

544.9

579.8

650.5

650.5

665.7

440.6

450.6

462.6

477.6

2,888.7

155.1

3,450.3

440.6

450.6

462.6

447.6

36,092.1

318.8

57,960.7

430.0

402.0

442.0

486.0

3,380.8

274.4

4,911.3

426.4

532.3

613.8

712.8

239.0

239.0

465.5

364.8

552.1

386.6

387.5

4,023.4

212.3

6,000.0

232.9

220.8

229.7

229.9

9 10 11 12

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

13

LAPAN

14

KEMENTERIAN KEHUTANAN

15

KEMENTERIAN AGAMA

30,129.7

186.5

32,109.4

215.4

258.0

289.2

328.7

16

KEMENTERIAN SOSIAL

3,727.7

137.9

4,100.6

159.9

189.1

226.5

271.2

17,569.1

87.8

22,111.7

136.2

105.5

165.8

127.4

121.6

121.6

82.6

82.5

95.3

113.6

130.1

57.3

57.3

76.8

76.5

87.7

105.3

122.3

1,361.0

8.9

2,413.2

65.1

102.8

84.3

93.2

1,679.6

5.0

2,154.5

61.3

63.3

65.3

65.3

3,122.1

40.1

4,128.3

59.1

65.2

64.3

70.7

17 18 19 20 21 22

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR BKKBN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN TENKER & TRANSMIGRASI

23

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

13,363.3

31.8

15,208.8

35.1

30.5

30.7

30.9

24

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

5,563.7

22.2

5,633.7

23.2

21.2

21.4

22.7

25

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

5,320.1

20.5

4,931.9

21.8

23.4

25.3

27.5

26

KEMENTERIAN PERTAHANAN

42,899.0

50.5

47,498.5

19.8

21.6

24.7

28.4

947.3

19.4

1,317.3

13.1

17.7

17.7

17.7

1,684.6

16.5

2,240.1

12.8

14.8

15.3

15.9

27,795.0

29,781.8

12.6

15.4

15.5

16.0

657.9

928.8

6.4

4.0

4.0

5.0

6,055.3

5.1

5.2

5.2

5.3

5.0

4.6

4.9

5.1

9,675.7

10,312.3

11,136.9

11,710.8

27 28 29 30

BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

31

MAHKAMAH AGUNG

5,219.9

32

LEMBAGA SANDI NEGARA

35

Kementerian/Lembaga Lainnya

Jumlah Kementerian Negara/Lembaga

6.2

625.1

7.4

550.0

50,856.3

56.6

60,125.3

366,134.9

7,679.3

432,779.4

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah, 2013


15

Dari tabel 1.2 di atas, terlihat adanya peningkatan anggaran iptek di Kementerian dan Lembaga. Jika yang semula hanya berkisar Rp7.679,3 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp10.312,3 miliar pada tahun 2012. Peningkatan anggaran dalam APBN dari tahun ke tahun ini tidak berdampak pada perhitungan anggaran iptek nasional per PDB yang menunjukkan angka 0,08% PDB. Secara teknis Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dalam setiap tahunnya membuatan analsis terkait perkiraan pemasukan dan pengeluaran belanaja anggaran negara yang ditunjukkan dengan analisis fiscal yang dapat dialokasikan untuk anggaran pembangunan, termasuk anggaran litbang iptek nasional. Karena keterbatasan fiscal space nasional yang sudah terdistribusi kepada prioritas nasioal, sehingga aloaksi anggaran untuk mendukung kegiatan litbang iptek pada Kementerian dan Lembaga menjadi sangat terbatas pula. Potret pengeluaran belanja negara dalam APBN untuk litbang iptek tahun 2011 pada 18 kementerian dan lembaga sebesar Rp 5.519,8 miliar, tahun 2012 sebesar Rp 5.728,7 miliar, tahun 2013 sebesar Rp 6.899,4 miliar, dan tahun 2014 sebesar Rp 5.301,7 miliar. Adapun Kemneterian dan Lembaga tersebut sebagai berikiut: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian

Energi dan

Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja

dan

Kementerian

Transmigrasi, Kelautan

Kementerian

dan

Perikanan,

Sosial,

Kementerian

Kementerian

Kehutanan,

Pekerjaan

Umum,

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pergdangan. Adapun alokasi anggaran pada masing masing kementerian dan lembaga tersebut seperti pada tabel 1.3 berikut ini:


16

Tabel 1.3 Alokasi Anggaran Litbang 18 Kementerian dan Lembaga Tahun 2011-2014 (dalam miliar Rupiah) 2011 Kementerian /Lembaga

Alokasi Prog Litbang

2012

Pagu Indikatif 2014

2013

% Alokasi Prog % Alokasi Prog Alokasi Prog Alokasi Prog Litbang thd Litbang thd Litbang Litbang Alokasi KL Alokasi KL

% Alokasi Prog Litbang thd Alokasi KL

% Alokasi Prog Alokasi Prog Litbang

Kemendagri

35,1

0,24

56,3

0,3

68,6

0,5

50,6

Kemenhan

78,4

0,17

143,8

0,2

1.134,0

1,4

310,4

Kemenhukham

23,8

0,48

22,0

0,3

23,7

0,3

14,8

Kemenkeu

420,5

2,39

447,6

2,5

484,1

2,7

388,8

Kemen Esdm

772,4

5,05

672,0

4,3

761,4

4,0

511,4

Kemenhub

136,2

0,62

207,0

0,7

234,3

0,6

212,8

1.259,2

2,26

1.304,5

2,0

1.195,5

1,6

1.398,6

Kemenkes

540,4

1,95

460,3

1,5

553,2

1,6

548,4

Kemenag

563,3

1,75

595,6

1,6

480,8

1,1

316,2

Kemenakertrans

73,1

1,77

67,1

1,6

88,0

1,8

72,6

Kemensos

171,9

4,19

187,2

4,1

245,6

4,4

204,5

Kemenhut

265,6

4,43

266,3

4,3

274,4

4,1

154,3

KKP

464,0

9,45

536,9

9,0

570,2

8,1

392,1

Kemen PU

430,0

0,74

419,8

0,7

459,3

0,6

429,7

Kemen Kominfo

158,6

4,60

163,7

5,0

187,7

4,9

181,0

Polri

12,6

0,04

15,9

0,0

14,9

0,0

14,8

BKKBN

51,6

2,14

88,0

3,4

47,7

1,8

41,4

Kemendag

63,1

2,95

74,5

3,1

76,0

2,4

59,1

Kemendikbud

5.519,8

5.728,7

6.899,4

Litbang terhadap Alokasi K/L

5.301,7

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013

Dari tabel di atas, terlihat sektor iptek pada kementerian dan lembaga alokasi anggarannya masih minim. Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mendapatkan alokasi terbesar, pada tahun 2011 sebesar Rp1.259,2 miliar, tahun 2012 sebesar Rp1.304,5 miliar, tahun 2013 sebesar Rp1.195,5 miliar, dan pada tahun 2014 sebesar Rp1.398,6 miliar. Sementara, anggaran pada Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2011 adalah sebesar Rp630,2 miliar, tahun 2012 meningkat menjadi Rp639,8 miliar, selanjutnya tahun 2013 meningkat kembali menjadi Rp653,0 miliar. Begitu pula, anggaran di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 terus mengalami peningkatan, tetapi jumlahnya masih amat minim jika dibandingkan dengan jumlah APBN pada tahun yang sama.


0,34 0,39 0,24 2,28 3,79 0,62 1,62 2,21 0,64 1,72 2,68 3,10 7,03 0,63 5,06 0,04 1,55 2,77

17

Persentase anggaran Kementerian Riset dan Teknologi dari APBN secara nyata menunjukkan masih minimnya alokasi anggaran belanja yang dialokasikan untuk kegiatan iptek nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.6 Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2002-2011 dari ABPN Sumber: Biro Perencanaan Kemenristek, 2011

Dari data yang ada pada Gambar 1.6, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 anggaran riset berupa insentif yang diberikan kepada peneliti berkisar 100 milyar. Kemudian sejak tahun 2010 baru ada penambahan anggaran sebesar 225 milyar untuk insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP). Anggaran tersebut sebagian untuk program capacity building, meliputi: beasiswa dan training, insentif HaKI dan Sentra HaKI, insentif publikasi dan seminar internasional, program mobility, dan program pusat unggulan riset. Masih rendahnya apresiasi pemerintah terhadap peneliti tergambar dengan sangat jelas. Banyak peneliti Indonesia dari berbagai keahlian pindah ke lembaga penelitian dan perguruan tinggi di luar negeri. Salah satu alasan kepindahan tersebut karena suasana riset di Indonesia yang kurang kondusif. Sebagian besar riset, misalnya, hanya terhenti di penyelesaian laporan dan tidak ada tindak lanjut, seperti jalinan kerja sama dengan swasta untuk implementasi hasil penelitian. Terbatasnya peralatan pendukung penelitian juga dikeluhkan para peneliti (Redaksi Kompas, 2010). Selama ini, sistem anggaran dari pemerintah untuk riset masih disamakan dengan belanja barang. Dari dana ini, masih dibagi-bagi untuk pengadaan alat dan bahan, sehingga anggaran untuk pengadaan literatur ilmiah akan jauh lebih


18

kecil lagi. Padahal informasi ilmiah yang antara lain berupa jurnal, proseeding seminar, merupakan kebutuhan pokok bagi seorang peneliti di perguruan tinggi maupun industri (Jannah, 2011: 24-25). Angka ini relatif sangat kecil dibandingkan misalnya dengan negara Malaysia, yang menganggarkan 0,5% dari PDB untuk mendorong pertumbuhan iptek di negeri tersebut, atau dibandingkan dengan pengeluran Norwegia. Total pengeluaran Norwegia untuk penelitian dan pengembangan (R&D) mencakup 1,75% dari GDP tahun 2003. Rata-rata OECD adalah 2,4% (Jannah, 2013: 1-27). Rendahnya anggaran iptek menjadi salah satu penyebab minimnya publikasi pada jurnal ilmiah oleh peneliti Indonesia. Data dari Essential Science Indikator yang diterbitkan oleh Institute for Scientific Information (ISI) yang diolah Papiptek LIPI tahun 2011, selama periode tahun 2001 – 2010 jumlah publikasi internasional yang penulisnya orang Indonesia mencapai 7.843 publikasi. Angka ini masih rendah bila dibandingkan dengan negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, Malaysia yang memiliki total publikasi selama kurun waktu 2001 – 2010 dengan jumlah diatas 30.000 publikasi. Perkembangan total publikasi di beberapa negara Asia pada kurun waktu 2001 – 2010 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.7 Perkembangan Total Publikasi di Beberapa Negara Asia Tahun 2001 – 2010 Sumber: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2011: 91)

Data ini menunjukkan bahwa publikasi dari penelitian yang dilakukan lembaga litbang nasional pada jurnal internasional masih tertinggal dari negara-


19

negara di ASEAN. Pada gambar 1.7 di atas, grafik perkembangan total publikasi Indonesia berada pada posisi paling bawah yang tidak menunjukkan adanya kenaikan total publikasi. Patut diduga salah satu sebab tidak adanya kenaikan total publikasi ilmiah ini ada hubungannya dengan kecilnya anggaran penelitian dan pengembangan di lembaga-lembaga litbang. Dampak lain dari minimnya pengeluaran belanja litbang juga berdampak kepada minimnya perolehan hak kekayaan intelektual (HaKI), seperti tabel dibawah ini. Tabel 1.4 Jumlah Permohonan Paten di Indonesia TAHUN

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah

PCT

NON PCT

Dalam Negeri

Luar Negeri

Dalam Negeri

Luar Negeri

4 6 0 1 1 6 5 11 2 37

2901 2976 2920 2989 2536 3805 4357 4278 3761 35851

208 228 201 226 234 282 279 375 413 3195

813 633 479 452 533 519 493 469 342 28605

Sumber: Dirjen HaKI, 2010

Keterangan : PCT adalah Patent Cooperation Treaty (PCT) atau rata-rata persetujuan paten dan Non-PCT) Perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia saat ini belum mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam 23 tahun terakhir, frekuensi pengajuan paten di Indonesia hanya 419 buah (Dirjen HKI,2010). Padahal di negara lain seperti Jepang dan India, pengajuan pendaftaran paten mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Di Jepang pendaftaran paten mencapai 370.000 per tahun, sedangkan di India pengajuan pendaftaran mencapai 17.000 per tahun. Sementara, negara lain seperti China juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah pemohon paten. Jumlah permohonan paten dari China melalui The World Intellectual Propert Organization (WIPO) dalam 5 tahun terakhir terus meningkat, mengindikasikan banyak temuan baru dari negara tersebut. Menurut data WIPO, pada 2007, paten melalui WIPO baru tercatat


20

5.461, setahun kemudian meningkat menjadi 6.128, sedangkan tahun 2009, (sampai September) sudah mencapai 5.447. Menurut data Dirjen HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) selama 10 tahun belakangan ini rata-rata persetujuan paten (Patent Cooperation Treaty (PCT) dan Non-PCT) oleh peneliti Indonesia dibanding seluruh paten yang telah dikeluarkan angkanya baru mencapai 3,5% dari jumlah sekitar 2000 persetujuan paten per tahun. Mayoritas pemilik paten selebihnya yang 96,5% berasal dari negara-negara asing, terutama negara industri maju seperti; Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Perancis, Swiss, Taiwan, dan lain-lain. Prestasi yang tergolong tinggi yaitu pada tahun 1999, di mana dari total 739 seluruh paten, terdapat 88 atau sebesar 11% paten kalangan peneliti nasional. Setahun sebelumnya yaitu 203 paten dari total 1987 paten, atau sebesar 10%. Sementara itu, pengelolaan HaKI di perguruan tinggi dan lembaga litbang masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari kecilnya jumlah pengajuan paten terhadap karya-karya penelitian mahasiswa maupun para dosen. Sejak periode tahun 1985-2007, penetapan Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI di seluruh perguruan tinggi Indonesia hanya 419 buah. Padahal, Indonesia memiliki sekitar 3.185 perguruan tinggi, (Dirjen Dikti, 2012) yang potensial menghasilkan hasil karya penelitian. Profesor Yudi Pawitan dari Karo-linska Institutet Stock Holm Swedia menyebutkan hasil analisis aplikasi paten di berbagai negara menunjukkan bahwa jumlah anggaran R&D (research and development) sebuah negara berbanding lurus dengan jumlah paten yang dihasilkan. Jepang adalah negara dengan penghasil paten terbanyak pada tahun 2008 dengan lebih dari 500 ribu aplikasi paten dan anggaran R&D sekitar 144 milliar USD. Disusul oleh Amerika Serikat dengan jumlah paten lebih dari 400 ribu aplikasi dengan anggaran R&D lebih dari 400 milliar USD. Sebagai perbandingan, Indonesia yang hanya memiliki anggaran R&D 0,72 milliar dollar amerika menghasilkan aplikasi paten sebanyak 23 buah saja. Angka ini jauh tertinggal dibanding dengan negara tetangga Malaysia yang menghasilkan 1.312 paten dengan anggaran R&D 2,3 milliar USD ataupun Thailand sebanyak 986 aplikasi paten dengan anggaran R&D 1,46 milliar USD (Susanto, 2012).


21

1.1.4. Hambatan dari Kelembagaan Litbang Iptek Pemerintah Selain masih rendahnya anggaran iptek nasional, secara kelembagaan iptek juga masih mempunyai persoalan-persoalan di mana masih buruknya pelaku birokrasi. Hal ini dapat diduga merupakan salah satu penyebab terpuruknya kemajuan dan perkembangan iptek nasional dalam mendukung perekonomian nasional. Masih adanya fragmentasi dalam pemerintahan menyebabkan lambatnya kebangkitan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat pasca krisis ekonomi 2008 negara-negara lain telah bangkit, namun Indonesia masih terpuruk. Berbagai hasil karya penelitian dalam situasi Indonesia pasca krisis ekonomi ditandai dengan situasi bad news dan good news (Kasali, 2010: 16). Keadaan good news pada kelembagaan litbang iptek oleh pimpinan nasional iptek dimasukan pada prioritas ke-11. Adanya peningkatan alokasi anggaran dalam APBN untuk LPNK dibawah Kementerian Riset dan Teknologi pada APBN telah melebihi proyeksi RPJMN 2010-2014. Alokasi dalam RPJMN 2010-2014 sebesar Rp15.144,7 miliar sedangkan alokasi dalam APBN 2010-2014 telah mencapai Rp17.445,7 miliar (Bappenas, 2013). Good news lainnya adalah Pada tahun 2010 Presiden telah membentuk Komite Inovasi Nasional (KIN) melalui Tahun 2010.

Adapun tugas

Keputusan Presiden (Kepres) No. 32

KIN adalah membantu Presiden dalam rangka

memperkuat sistem inovasi nasional dan mengembangkan budaya inovasi nasional, antara lain: memberi masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan sistem inovasi nasional yang menghasilkan produk inovatif, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan sistem inovasi nasional. Dalam program KIN, salah satu usulan yang terkait peningkatan anggaran iptek nasional menyatakan bahwa anggaran iptek nasional mencapai 1% dari PDB sampai dengan tahun 2014. Peningkatan tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan daya dukung pemerintah, BUMN dan partisipasi swasta. Bad news pada kelembagaan litbang dan minimnya anggaran litbang iptek, pada tahun 2011terdapat 34 Kementerian, 88 Lembaga Pemerintah Non Struktural, 22 Lembaga Non Kementerian, Tim dan Satuan Tugas yang di bentuk


22

oleh Presiden untuk menangani persoalan tertentu secara ad-hoc (Jannah, 2013). Terkait kelembagaanlitbang iptek ini data tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat 474 lembaga riset yang tersebar di kementeran, lembaga, badan penelitian provinsi, perguruan tinggi terdiri atas 114 PTN, 301 PTS, 8 BUMN, 8 BUMN milik swasta, 76 kementerian, 91 lembaganon kementerian 24 badan penelitian provinsi. Permasalahan kelembagaan

litbang iptek di kementerian

salah satu diantaranya adalah lembaga litbang salah dalam menterjemahkan lembaga litbang di departemen/kementerian. Sebagai contoh di era orde baru, pada

departemen/kementerian

Pekerjaan

Umum

memiliki

sebuah

Balai

Penyelidikan Masalah Bangunan, unit ini merupakan penelitian dibawah Dirjen Cipta Karya, di situ juga ada Direktorat Penyelidikan Masalah Air di bawah Dirjen Pengairan, Direktorat Penyelidikan Masalah Jalan dibawa Dirjen Bina Marga. Adany aperubahan kelembagaan di Kementerian, semua ulit litbang ini dimasukkan ke eselon 1 dibawah Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum. Artinya terjadi pemisahan antara suatu lembaga yang menangani masalah riset dengan lembaga yang akan mengekseskusi. Akibat adanya pemisahan lembaga ini, setiap usulan kegiatan litbang diperlukan tahapan yang panjang yaitu harus melalui eselon 1 yang tadinya cukup dalam 1 rumah. Terjadi miss manajemen antara apa yang menjadi kebutuhan dari lembaga litbang yang mengurusi proses kegiatan litbang dengan lembaga yang mengelola perencanaan anggaran. Sehingga anggaran litbang kementerian PU tidak pernah naik padahal anggaran kementerian PU anggarannya selalu naik. Hal ini disebabkan karena anggaran litbang PU terpisah dari organisasi yang membawahi permasalahan-permasalahan dilapangan (Mesdin,2013) Mengkaitkan iptek dan desentralisasi, pasca pemberlakuan desentralisasi yang telah berlangsung lebih dari satu dasarwarsa, potretnya masih belum menggembirakan. Faktanya terhambatnya kemajuan litbang daerah di era desentralisasi

adalah

hilangnya

satuan

kerja

pengembangan (lemlitbang) di tingkat provinsi.

lembaga

penelitian

dan

Salah satu sebab hilangnya

litbang di daerah karena penyusunan organisasi perangkat daerah lebih banyak ditentukan oleh akomodasi kepentingan-kepentingan tertentu (Prasojo, 2006: 12). Dalam kancah globalisasi diperlukan terobosan dengan perubahan dan


23

inovasi di semua bidang kehidupan. Situasi ini bisa menjadi ancaman terhadap kesejehtaraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, administrasi negara diharapkan memainkan peranan penting dalam upaya peningkatan daya saing dan pembangunan nasional, bukan sumber inefisiensi dan ketidakpastian. Selain itu juga diperlukan adanya kepemimpinan stratejik (Kasim, 1998: 16). Kurang berkembangnya bidang litbang iptek sesungguhnya bukan semata karena tidak mampu menguasai dan memperoleh temuan-temuan baru, melainkan lebih karena belum memiliki wawasan dan cara pandang yang sama mengenai iptek, dan masih terbatasnya anggaran pembiayaan bidang iptek di Indonesia. Sebagian legislator (wakil rakyat yang duduk di DPR) khususnya di komisi VIII dan panitia anggaran masih menganggap iptek sebagai sesuatu yang mahal dan elitis, meskipun sebenarnya tidak tepat (Aminullah, 2005: 28-29). Anggota legislator di komisi iptek masih atau hanya memandangnya dari sisi pembiayaan (cost), bukan sebagai investasi. Dibandingkan dengan negara Amerika Serikat, di mana sebagai bentuk dukungan komitmen oleh pemerintah untuk kegiatan litbang, pemerintah Amerika membentuk sebuah organisasi yang berfungsi memberi pertimbangan bagi kebijakan presiden. Lembaga-lembaga ini bernama ”dewan” (council) seperti Dewan Penasehat Ekonomi, Dewan Kualitas Lingkungan Hidup, Dewan Ekonomi Nasional: ”kantor” (office) seperti Kantor Administrasi, Kantor Pengelolaan dan Anggaran, Kantor Pengendalian Obat Bius dan Kantor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kantor-kantor ini dimaksudkan untuk menopang membantu presiden dalam merumuskan kebijakan atau mengambil keputusan (Anggoro, 2007: 25). Best practise dari Amerika ini dapat dijadikan rujukan pula oleh aktor penentu kebijakan di tanah air dalam menyusun kelembagaan litbang iptek nasional. 1.1.5. Peran Partai Politik dalam Litbang Iptek Peran partai politik dapat ikut berperan aktif dalam memajukan litbang iptek nasional sebagai perpanjangan tangan lembaga perwakilan di DPR RI. Menurut penelitian yang dilakukan The Ridep Institute (2004: 3), terkait isu-isu yang diperjuangkan oleh Partai Politik dalam pemilu 2004, parpol memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan kehidupan demokrasi. Partai Politik (Parpol) berperan dalam memberikan dukungan atas berbagai kebijakan dan program yang


24

dibuat oleh pemerintah. Sehingga kebijakan dan program tersebut dapat dijalankan dengan baik. Bagi para pemilih parpol seharusnya dapat memfokuskan pilihan-pilihan mereka dalam kebijakan dan program (Beettham dan Boyle, 1995, dalam The Ridep Institute 2004: 1). Para aktor terpilih menjadi wakil rakyat di parlemen yang dapat memainkan peran yang dominan dalam membuat kebijakan. Kehadiran dan eksistensi dari aktor yang telah dipilih melalui pemilu merupakan elemen penting dalam mewarnai kemajuan litbang iptek nasional melalui dukungan politik dari pemerintah yang sedang berkuasa dengan membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kemajuan litbang iptek. Adapun prioritas program dari berbagai partai politik yang mengikuti pemilu tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 1.5. Tabel 1.5 Posisi Partai Poilitik di Indonesia terhadap Isu-Isu yang Diperjuangkan Isu-isu Nasional PDI-P GOL PPP PAN PBB PKB PKS KAR Demokratisasi ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆ ⋆⋆ ⋆ ⋆⋆ ⋆ ⋆

⋆⋆

⋆

0

⋆⋆

0

0

Kesehatan

⋆⋆

0

⋆

0

⋆⋆

0

0

Lingkungan

⋆⋆

⋆⋆

⋆

⋆⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

Pembangunan Ekonomi

⋆⋆

⋆⋆

⋆

⋆⋆

⋆

⋆⋆

⋆

Pemberdayaan Perempuan Pendidikan

⋆⋆ ⋆

⋆ ⋆⋆

⋆ ⋆

⋆ ⋆

⋆ ⋆⋆

⋆⋆ ⋆⋆

⋆ ⋆

Penegakan Hukum

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

⋆

⋆⋆

⋆

⋆

⋆⋆

0

0

⋆⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

⋆⋆

0

Kesejahtaraan Sosial

Otonomi Daerah

Pengangguran Pertahanan & Keamanan

Sumber: The Ridep Institute, 2003 Keterangan tentang simbol: 0: Tidak ditemukan sikap partai terhadap isu. ⋆: Umum-Parpol memiliki sikap dan program secara umum. ⋆⋆: Rinci-Parpol memiliki sikap & program secara terperinci & memiliki program.

Dari tabel di atas, terlihat bahwasannya isu-isu dan program parpol terkait perkembangan litbang iptek belum menjadi prioritas masih terkalahkan dengan isu-isu demokratisasi, lingkungan, pembangunan ekonomi, pemberdayaan perempuan, pendidikan, penegakan hukum, dan pertahanan keamanan. Partai politik di Indonesia belum secara eksplisit mengangkat isu-isu terkait penguatan anggaran iptek nasional. Hasil penelitian Aminullah (2005: 28-29) terhadap


25

anggota DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Ristek, sebagian besar anggota dewan yang diwawancarai menyetujui kenaikan anggaran iptek nasional, namun terkendala karena belum adanya rujukan formal untuk meningkatkan anggaran yang berlandaskan kepada Undang-Undang. Pada kenyataannya, saat ini program sektor litbang iptek belum menjadi prioritas progam kerja bagi partai politik yang memiliki wakil di DPR yang akan menjadi the ruling party. Belu banyak terlihat pokok-pokok program untuk kemajuan litbang iptek dalam program masing-masing parpol. Lebih jauh Brockhoff (1998: 363) yang mengkaji tentang penganggaran untuk riset dan pengembangan yang dikaitkan dengan resesi ekonomi suatu negara, menyimpulkan bahwa ketika terjadi resesi suatu negara maka terjadi pengurangan pengeluaran dilakukan terhadap anggaran riset dan pengembangan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk menanalisis apa yang menyebabkan alokasi anggaran litbang iptek Indonesia sangat rendah dan bagaimana strategi kebijakannya kedepan yang semakin dibutuhkan. 1.2.

Permasalahan penelitian Dari berbagai faktual problem yang meliputi litbang iptek dan

pertumbuhan ekonomi, rendahnya kontribusi penelitian dan pengembangan iptek pihak swasta, anggaran iptek dalam APBN, hambatan kelembagaan litbang iptek pemerintah, dan peran partai politik dalam litbang iptek. Dirumuskan permasalahan penelitian ini dengan menekankan pada scenario planning yang berfokus pada ketidakpastian tertentu yang berkaitan dengan suatu isu, bukan pada hal-hal yang sudah diketahui atau dapat diprediksikan (Marra, 2009: 22). Scenario planning atau perencanaan berdasarkan skenario bukan merupakan kegiatan untuk memilih alternatif. Scenario planning bertujuan untuk pemahaman tentang bagaimana setiap kemungkinan akan berjalan. Dengan pemahaman ini, sebuah lembaga dapat mempersiapkan diri dalam membuat berbagai keputusan strategis untuk menghadapi berbagai kemungkinan di masa mendatang. Perencanaan skenario adalah alat bantu manager untuk melihat masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian pada masa depan tersebut bisa terjadi dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Pentingnya scenario planning dalam anggaran litbang iptek 2035 untuk


26

mengetahui wawasan yang konsisten, tentang apa yang akan terjadi pada litbang iptek pada tahun 2035. Melalui scenario planning anggaran litbang iptek dapat dibangun suatu cerita tentang apa yang mungkin terjadi terkait dengan anggaran litbang iptek tahun 2035. Dengan scenario planning litbang iptek dapat merangsang pemikiran kreatif yang dapat membantu orang melepaskan diri dari pola pandang yang sudah mapan terkait anggaran litbang iptek nasional terhadap berbagai situasi dan merencanakan tindakan yang berhubungan dengan anggaran litbang iptek. Melalui scenario planning ini lembaga litbang iptek dapat mempersiapkan diri dalam membuat berbagai keputusan strategis untuk menghadapi berbagai kemungkinan pada masa mendatang. Studi yang dilakukan oleh Aminullah (2007: 1-20) tentang pentingnya strategi investasi teknologi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai pada kesimpulan bahwa komitmen untuk menjaga investasi teknologi sektor swasta adalah suatu hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia. Sehingga, diperlukan kebijakan stretegi anggaran litbang iptek nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam persaingan global yang terkait dengan politik anggaran suatu negara. Di Indonesia, politik anggaran iptek nasional dirumuskan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang telah melalui proses politik dalam pembahasanya di DPR. Aktor di DPR yang menjadi anggota panitia anggaran dalam proses politiknya memiliki tugas untuk melakukan pembicaraan pendahuluan, pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sampai ditetapkan menjadi APBN. Prioritas belanja negara yang dikeluarkan melalui APBN peruntukannya untuk membiayai prioritas-prioritas pembangunan yang telah di pilih oleh pemerintah KIB jilid dua. Pembangunan inovasi teknlogi menjadi prioritas no 11 dalam pilihan kebijakan prioritas. Situasi politik alokasi anggaran yang dihadapi oleh pemerintah subnasional

salah

satunya

adalah

politik

alokasi

anggaran

departemen/kementerian di tingkat pusat terhadap daerah (Salomo, 2006: 346), di mana posisi wakil-wakil rakyat sebagai elemen yang terpilih (elected position) dan para politisi dan birokrasi di bawah regim terpilih memainkan peranan mirip


27

perusahan-perusahaan yang menghasilkan atau memproduksi barang-barang publik, program ekonomi, kebijakan dan kesejahteraan kolektif (Rachbini, 2002: 108). Seperti di Amerika, menurut Wildavsky (1988: 10), negara federal tidak dapat mengusulkan anggaran untuk kepentingan individu atau pemerintahan, kecuali mendapatkan kekuasan legal dari kongres. Politik angaran litbang iptek menjadi suatu hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut dalam studi ini. Berdasarkan data BPS sejak periode 1970-1990 PDB Indonesia terus meningkat dari US$2.000, terus meningkat pada periode 1990-2010 menjadi US$3.005. Sejak tahun 2004 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dari 2.210,8 triliun terus meningkat pada tahun 2011 menjadi 6.027,1 triliun. Laju pertumbuhan perekonomian Indonesia ini seharusnya bisa lebih tinggi jika pilihan kebijakan untuk memprioritaskan anggaran di bidang litbang iptek nasional. Sementara alokasi belanja dari APBN untuk kegiatan litbang iptek nasional berdasarkan rencana kerja pemerintah pada tahun 2010 baru mencapai 366,1 milyar meningkat menjadi 10,31 triliun pada tahun 2012. Jika mengacu kepada anjuran UNESCO, idealnya anggaran litbang nasional sebesar 1% dari PDB. Saat ini menurut LIPI tahun 2010 anggaran litbang iptek nasional baru sebesar 0,08% dari PDB nasional. Dari prosentase tersebut, kontribusi swasta dan industri untuk belanja litbang iptek baru sebesar 15%, sedangkan sisanya didominasi oleh pemerintah. Sementara di beberapa negara maju belanja litbang swasta lebih besar dari pengeluaran pemerintah. Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, skenario perencanaan (scenario planning) menjadi sangat penting yang dapat digunakan dalam menyusun skenario anggaran iptek nasional tahun 2035. Diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan belanja

litbang iptek nasional yang ditujukan untuk

menghadapi daya saing di era globalisasi ini. Sehingga studi scenario planning ini sangat relevan untuk membangun suatu grand strategy anggaran iptek nasional sampai 25 tahun ke depan. Dengan demikian dapat dirumuskan pertanyaan pokok penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengapa alokasi anggaran penelitian dan pengembangan iptek di


28

Indonesia sangat rendah? 2. Bagaimana strategi kebijakan anggaran penelitian dan pengembangan iptek Indonesia jangka panjang dengan menggunakan scenario planning? 1.3.

Tujuan Penelitian Sejalan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk: 1. Menemukan

alasan

mengapa

alokasi

anggaran

penelitian

dan

pengembangan iptek di Indonesia sangat rendah. 2. Menganalisis strategi kebijakan anggaran penelitian dan pengembangan iptek Indonesia jangka panjang dengan menggunakan scenario planning. 1.4.

Signifikansi Penelitian Signifikansi penelitian ini akan berkontribusi terhadap strategi dan

pengintegrasian dimensi formulasi kebijakan publik ke dalam

penganggaran

litbang iptek nasional untuk meningkatkan daya saing nasional di era globalisasi. Pelajaran penting lainnya yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah bagaimanakah membuat grand strategi dalam rangka membuat kebijakan dalam pengalokasian belanja anggaran litbang iptek nasional. Diketahuinya kepentingan-kepentingan politik anggaran seperti apa yang diperankan oleh aktor sehingga mempengaruhi penganggaran iptek nasional di masa yang akan datang. Pelajaran lainnya adalah dari segi konten subjek dan objek kebijakan publik. Dapat diketahui aspek apa saja yang dapat mengubah alokasi penganggaran iptek nasional dan proses-proses kepentingan politik anggaran di lembaga politik dan proses kepentingan dalam birokrasi di kementerian dan lembaga yang mempengaruhi anggaran iptek nasional dalam belanja negara. Sejalan dengan argumentasi tersebut, terdapat beberapa signifikansi yang diharapkan dari penelitian ini, baik dari sisi akademik, praktis, maupun proses formulasi kebijakan: Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan yang membahas tema strategi anggaran iptek nasional, khususnya dari perspektif Ilmu Administrasi Negara. Melalui penelitian ini


29

diharapkan dapat memberikan gambaran dan inspirasi lebih lanjut kepada segenap akademisi bidang Ilmu Administrasi Negara untuk mengkaji lebih jauh permasalahan strategi penganggaran litbang iptek nasional dan roadmap penganggaran litbang iptek nasional. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori strategi kebijakan anggaran

yang terkait dengan penganggaran litbang iptek nasional baik di

kementerian/lembaga, badan penelitian provinsi, perguruan tinggi, industri/swasta dan masyarakat. Maka penelitian ini

dapat memperkaya ilmu pengetahuan

khususnya dalam grand strategi kebijakan penganggaran litbang iptek. Secara praktis penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengalaman pada proses formulasi kebijakan, grand strategi dan roadmap penganggaran litbang iptek nasional. Melalui grand strategy dan road map yang telah dibangun sehingga memberikan wawasan bagi suatu pendekatan baru dalam rangka peningkatan belanja litbang iptek Indonesia sampai tahun 2035. 1.5.

Sistematika Penulisan Disertasi Penulisan disertasi ini disusun dalam enam bab. Bab pertama merupakan

bab pendahuluan yang menguraikan berbagai gejala dan situasi kontradiktif yang melatarbelakangi dirumuskannya pokok permasalahan disertasi ini, penetapan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian untuk memfokuskan pokok bahasan, serta sistematika penulisan disertasi. Bab kedua berisi telaah pustaka dari penelitian sebelumnya yang relevan dan konsep utama yang mendasari kajian terhadap strategi kebijakan penganggaran iptek nasional. Teori dan konsep tersebut adalah hal yang terkait dengan menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang menyangkut penelitian ini yaitu mengenai penelitian scenario planning, pengertian, perumusan dan implementasi kebijakan publik, politik anggaran, perbandingan kebijakan anggaran lirbang bberpa negara, teori research and development, knowledgge society, teori strategi, perencanaan strategi, teori rational choice, konsep scenario planning, prinsip-prinsip scenario planning, pendekatan strategis dengan skenario dan kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan anggaran litbang iptek dan konsep dasar persepsi.


30

Bab ketiga berisi uraian rencana metode penelitian dan aspek teknis metode yang dipakai dalam penelitian ini. Paradigma penelitian, jenis penelitian, proses dan tahapan. Bab ini juga menguraikan tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas temuan, dan keterbatasan penelitian. Bab keempat, Potret Anggaran Litbang Iptek Indonesia. Bab ini berisi tentang belanja litbang iptek dari objek yang diteliti pada Kementerian, LPNK, Balitbang Pemerintah Provinsi, Lembaga Litbang Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang BUMN dan Swasta, Lembaga Litbang pada Parpol yang terkait peran aktor dan proses politik dalam penganggaran litbang iptek Indonesia dan analisis singkat terkait potret tersebut, serta catatan penting potret anggaran litbang iptek di Indonesia untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu juga berisi potret berbagai regulasi terkait anggaran penelitian dan pengembangan iptek nasional dan catatan penting potret anggaran litbang di Indonesia. Bab kelima, berisi Skenario dan Strategi Anggaran Litbang Iptek Indonesia. Bab ini berisi tentang Membangun Skenario Anggaran Litbang, Pertanyaan Startegis (Focal Concern/Focal Issue), Identifikasi trends, constraints, dan issues, daya dorong perubahan (driving forces), Analaisi hubungan antar Driving Forces, memilih Driving Forces yang paling berpengaruh, Penyusunan matrik skenario. Scenario hasli penelitian, Grand Strategy anggaran litbang iptek Indonesia yang berisi tentang Paradigma Kebijakan Anggaran Litbang Iptek Indonesia, Tujuan Kebijakan Anggaran Litbang Iptek Indonesia,

Reformasi

Kebijakan Anggaran Litbang Iptek Indonesia, Reformasi dan Agenda Kebijakan Anggaran Litbang Iptek Indonesia, Roadmap Anggaran Litbang Iptek Indonesia. Bab keenam berisikan Penutup. Pada bab ini berisi penutup yang terdiri atas Simpulan, Saran dan Implikasi, berupa kesimpulan, saran-saran dan implikasi yang relevan kepada pihak-pihak terkait.


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Dalam tinjauan pustaka dibahas perbandingan beberapa penelitian yang relevan dan keterbaruan dari penelitian ini, serta dibahas sejumlah konsep dan teori penting yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis data yang diperoleh, yaitu teori dan konsep mengenai kebijakan publik, paradigma kebijakan publik, perumusan kebijakan dalam siklus kebijakan publik, politik anggaran, pengertian anggaran, teori rasional choice, teori public choice, konsep scenario planning dalam kebijakan, konsep scenario planning, prinsip-prinsip scenario planning. Selanjutnya, pada bagian akhir dibahas pendekatan strategis dengan scenario. 2.1.

Penelitian Scenario Planning Tinjauan pustaka ini membahas perbandingan beberapa penelitian yang

telah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini. Perbandingan yang dilakukan terhadap beberapa hal yaitu:

judul, pokok permasalahan, tujuan penelitian,

metode penelitian, dan hasil penelitian. Selain itu juga dibahas mengenai keterbaruan dari penelitian ini. Beberapa perbandingan penelitian yang terkait dengan scenario planning untuk memberikan suatu masukan terkait studi tentang scenario planning anggaran litbang iptek nasional tahun 2035. Seperti yang dilakukan korporat yang merupakan pioner dalam menyusun skenario dalam jangka panjang antara lain General Electric dari USA dan perusahaan minyak Dutch/Shell. Shell misalnya, sejak decade tahun 1960-an hingga 2000-an konsisten membuat skenario 25 tahunan (Ringland, 1998: 12). Menurut Rachbini dalam Hakim dkk. (2009: 3), DPR RI dapat bersama-sama merancang sebuah masa depan secara holistik, rancangan masa depan yang menjangkau 20 tahun dalam bentuk visi-misi sangat diperlukan oleh Indonesia seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain, misalnya Malaysia, Korea dan China. Skenario tidak hanya diterapkan pada perusahaan, melainkan juga dapat diterapkan di suatu negara. Sebagai contoh, Klinec dalam Hakim dkk. (2009: 5) menyusun empat skenario untuk Slovakia yaitu 1. Industrial Periphery, di mana terdapat pengembangan industri dan pasar dalam sistem politik yang partisan dan 31 Universitas Indonesia Scenario planning..., Syahrul Aminullah, FISIP UI, 2015.

32

maraknya korupsi, 2. Information Express, di mana terdapat pengembangan teknologi informasi pasar dalam sistem demokrasi parlementer dan menguatnya masyarakat madani, 3. Problematic Child, di mana terdapat pengembangan industri dan momentum ekonomi dalam sistem politik yang partisan dan maraknya korupsi, 4. Grey Mouse, di mana terdapat pengembangan industri generasi ketiga dan pasar dalam sistem demokrasi parlementer dan menguatnya masyarakat madani. Penyusunan skenario untuk suatu negara yang lebih komprehensif dilakukan oleh City of London dalam Hakim dkk. (2009: 5) untuk India dan Cina pada tahun 2015. Tiga skenario India tahun 2015 yang revolusioner adalah 1. The Elephant Breaks Its Chains, di mana terdapat akselerasi liberalisasi ekonomi semakin kuatnya penerapan sistem pemerintahan terpusat, 2. The Elephant Lumbers Along, di mana merupakan liberalisasi ekonomi dan sistem pemerintahan mengarah lebih federatif, 3. The Elephant Retreats to the Woods, di mana mengurangi liberalisasi ekonomi tetapi menggabungkan pemerintahan yang lebih federal dan sistem subsidi. Sedangkan, tiga skenario revolusioner untuk China adalah 1. The Crane Flies Against the Wind, di mana institusi negara dan bisnis semakin adaptif dan efektif, tetapi China tetap dipandang sebagai ancaman ekonomi dan sumber ketidakstabilan oleh dunia luar, 2. The Lion Leads the Dance, di mana institusi negara semakin adaptif dan efektif dan China dipandang sebagai sumber peluang dan kekayaan, 3. The Dragon Breathes Fire, di mana kegagalan tata kelola bertemu dengan kompleksitas tantangan pertumbuhan dan China dipandang sebagai ancaman ekonomi dan sumber ketidakstabilan. Penelitian terkait scenario planning lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Salomo RV pada tahun 2006. Penelitian dengan judul “Scenario Planning Reformasi Administrasi Pemerintah Subnasional di Indonesia: Sebuah Grand Strategy Menuju Tahun 2025”. Dalam penelitian tersebut pertanyaan yang diajukan adalah bagaimanakan potret administrasi pemerintah subnasional di Indonesia saat ini, bagaimanakah deskripsi skenario (optimis, status quo, dan pesimis) lingkungan administrasi pemerintah subnasional sapai dengan tahun


33

2025, dan bagaimana grand strategy reformasi administrasi pemerintah subnasional di Indonesia sampai dengan tahun 2025. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, tujuannya adalah mendeskripsikan potret administrasi pemerintah subnasional pada saat ini (terhitung sejak tahun 2001), melakukan konstruksi skenario dan alternatifnya yang berkaitan dengan lingkungan administrasi pemerintah subnasional di Indonesia, dan memformulasikan grand strategy reformasi administrasi pemerintah subnasional di Indonesia untuk jangka waktu dua puluh tahun ke depan berdasarkan skenaro yang telah dikonstruksikan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian tersebut memiliki beberapa simpulan. Pertama, masih sulit menemukan definisi yang mapan mengenai strategi reformasi administrasi publik. Kedua, paradigma elit politik lokal dan juga elit birokrasi daerah pada umumnya masih mengacu pada paradigma birokrasi yang besar dan berorientasi pada jabatan struktural yang memandang hirarki dan jalur komunikasi formal sebagai hal yang sangat penting, kultur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemerintah daerah yang belum mampu menciptakan perda yang mendukung iklim investasi dengan baik, penganggaran yang belum didukung oleh strategic management

yang handal. Di luar kekurangan tersebut, ternyata ditemukan

beberapa kabupaten, kota dan propinsi yang sudah melakukan reformasi administrasi yang dimulai dari daerahnya sendiri, yang berasal dari strong leadership individu-individu kepala daerah masing-masing. Ketiga, skenario Indonesia tahun 2025 didominasi oleh skenario yang cenderung pesimis. Oleh karenanya dinamakan Skenario Masuk Kubangan. Keempat, grand strategy reformasi administrasi pemerintah daerah harus mengacu pada paradigma welfare state, new public management, dan good governance. Kelima, reformasi administrasi publik pemerintah subnasional memerlukan strategy context yang tepat dalam beberapa hal berikut, yaitu sumber daya manusia, enlightened political leader, birokrasi yang fleksibel, dan melakukan pendidikan dan pelatihan yang intensif. Selain itu, diperlukan suatu lembaga yang bertanggungjawab terhadap penelitian-penelitian yang hasilnya dapat menunjang reformasi administrasi, serta lembaga setingkat departemen yang memiliki tugas utama


34

membuat kebijakan reformasi administrasi. Keenam, reformasi administrasi pemerintah subnasional tidak dapat dilakukan terpisah dengan reformasi administrasi pemerintah pusat. Ketujuh, reformasi administrasi pemerintah subnasional perlu ditetapkan agenda setting-nya karena hampir semua aspek dapat dilakukan secara paralel, kecuali sejumlah substansi yang berakar dari new public management yang harus dilakukan secara seri. Kedelapan, penggunaan FGD sebagai salah satu cara pengumpulan data menghasilkan data-data yang cukup akurat. Penelitian terkait scenario planning (Aryani D, 2012) dengan judul “Skenario Kebijakan Energi Indonesia Hingga Tahun 2035”, dalam penelitian ini mempertanyakan bagaimana potret energi Indonesia saat ini, bagaimana deskripsi skenario dan grand strategy

kebijakan energi Indonesia hingga tahun 2035.

Tujuan dari penelitian denga scenario plenning ini adalah unutk mendeskripsikan potret energi saat ini, menyusun skenario kebijakan energi Indonesia hingga tahun 2035, dan memformulasikan grand strategy kebijakan energi Indonesia. Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian kualitatif melalui kegiatan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Penelitian tersebut memiliki tiga simpulan berdasarkan pertanyaan penelitian. Pertama, kondisi energi Indonesia berada pada tingkat konsumsi energi yang tinggi. Kebutuhan akan energi meningkat, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan energi di Indonesia. Saat ini Indonesia masih bergantung pada energi fosil yaitu minyak bumi, padahal di Indonesia terdapat sumber energi yang melimpah, efisien, dan ramah lingkungan. Kedua, telah dibangun empat buah skenario energi Indonesia yaitu Bright Future Scenario, Wave of Hope Scenario, Illusional Scenario, dan Thorny Road Scenario. Berdasarkan kondisi energi Indonesia

saat

ini,

Illusional

Scenario

adalah

skenario

yang

paling

memungkinkan. Ketiga, respon pemerintah terhadap asumsi illusional scenario yang dapat dilakukan adalah menciptaka peran energi sebagai leading sector. Oleh karenanya, harus ditetapkan beberapa langkah dan strategi dalam hal instrinsik kebijakan, pengelolaan dan pemanfaatan energi, harga energi,


35

transportasi, listrik, pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi dan keuangan, sumber energi, teknologi, daya dukung fisik dan lingkungan, serta kelembagaan. Penelitian lainnya yang terkait scenario planning oleh Moeldoko pada tahun 2013. Penelitian dengan judul “Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan). Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana isi kebijakan (policy content) pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia saat ini, bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dalam mewujudkan beranda negara dengan aman dan sejahtera?. Bagaimana scenario dan arah kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang aman dan sejahtera. Tujuan dari penelitian dengan scenario planning ini adalah untuk menganalisis

isi

kebijakan

pengelolaan

kawasan

perbatasan,

mengkaji

implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dalam mewujudkan beranda negara dengan aman dan sejahtera. Merumuskan skenario dan arah kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang aman dan sejahtera. Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma pragmatism, dengan pendekatan gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Metode penelitian fase satu yaitu melakukan evaluasi isi dan implelmntasi kebijakan dilanjutkan dengan penelitian tahap kedua yaitu membangun scenario planning. Simpulan berdasarkan scenario planning pengelolaan kawasan perbatasan dalam mewujudkan beranda negara dengan aman dan sejahtera terdapat empat driving forces yaitu pembangunan ekonomi, politik, keamanan, kesejahteraan. Apabila tidak dilakukan perubahan, pengelolaan kawasan perbatasan akan masuk scenario merah putih setengah tiang atau merah putih turun tiang. Namun sampai tahun 2030 disepakati bahwa scenario ideal adalah scenario I, merah putih berkibar jaya. Pada rekomendasi scenario jangka panjang sampai dengan tahun 2030 perlu dirumuskan agar pengelolaan kawasan perbatasn responsif terhadap dinamika linngkungan global

baik lingkup lintas negara,

masyarakat ekonomi ASEAN mapun pasar dunia, yang menghendaki adanya kerjasama atau kemitraan strategis dan kompetisi secara berimbang.


36

Persamaan penelitian scenario planning anggaran litbang iptek nasional tahun 2035 ini dengan beberapa penelitian sebelumnya terletak pada tema yang dibahas, yaitu tentang scenario planning dan grand strategy. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama menggunakan mixed method , sedangkan paradigmanya berbeda beda. Pada

penelitian

Salomo

RV

mengunakan

paradigma

konstruktivisme.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan juga sama, yaitu melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) dengan beberapa orang ahli dalam bidang yang bersangkutan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya tersebut dengan penelitian ini, yaitu bahasan scenario planning dan grand strategy yang dibahas adalah mengenai anggaran Litbang. Perbedaan tersebut sekaligus sebagai keterbaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 2.2.

Kerangka Teori Kerangka teori membahas konsep utama yang mendasari kajian terhadap

scenario planning anggaran litbang iptek nasional tahun 2035, yang meliputi teoriteori sebagai berikut: 2.2.1. Kebijakan Publik Kebijakan publik tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari manusia. Semua aspek kehidupan bernegara diatur dalam berbagai kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karenanya, perlu diketahui pengertian dari kebijakan publik itu sendiri, bagaimana proses perumusan kebijakan publik secara umum, dan implementasi kebijakan publik. 2.2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik Dunn (2003:51-52) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta, polis (negara-kota) dan pur (kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris disebut policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.


37

Dye (2002: 1) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebagai berikut: “public policy is whatever governments choose to do or not to do. Governments do many things. They regulate conflict with society; they organize society to carry on conflicto with other societies; they distribute a great variety of symbolic reward and material services to members of the society; and they extract money from society, most often in the form of tax. Thus, public policies may regulate behavior, organize bureaucracies, distribute benefits, or extract taxes or all things at once” Dari definisi ini dapat dimaknai bahwasannya kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah. Kebijakan merupakan sebuah pilihan oleh pemerintah terkait apa saja yang dapat dibuat dan tidak dikerjakan. Sedangkan, Wilson dalam Parsons (2006: 15) pasca perang dunia kedua memaknai definisi dari kebijakan yang modern dengan memberikan definisi tentang kebijakan adalah: ”policy is that of policy as rationale, a manifestation of considered jugment. A policy is an attemp to define and strucure a rational basis for action or inaction” Merupakan seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Kata policy mengandung makna sebagai sebuah rationale, sebuah manifestasi dari penilaian yang penuh pertimbangan. Sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak

melakukan

suatu

tindakan.

Sehingga,

apabila

negara

mengubah

legitimasinya berdasarkan kebijakan secara politik maka akan berubah pula kebijakannya. Menurut Winarno (2007: 18-21), konsep kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu pelaku kebijakan atau sejumlah pelaku kebijakan dalam mengatasi suatu

masalah atau suatu

persoalan. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu: (1) titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktoraktor yang terlibat dalam sistem politik, (2) kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Suatu kebijakan mencakup keputusan menetapkan undang-undang mengenai suatu hal beserta dengan pelaksanaannya, (3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam pengaturan dan


38

bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah, (4) kebijakan publik dapat bersifat positif yang berdasarkan pada undang-undang yang bersifat otoritatif dan negatif, dimana pemerintah tidak mencampuri dalam bidang-bidang umum, dan (5) kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan untuk dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Nugroho (2008: 55), kebijakan publik adalah: ”keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya oleh pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.” Kebijakan dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja (Graycar, dikutip Donovan dan Jackson dalam Keban, 2004). Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat

mengetahui apa yang

diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Menurut Smith dan Larimer (2009: 3), kebijakan publik memiliki karakteristik tertentu sebagai berikut: ”Policy is not random but purposive and goal oriented; public policy is made by public authorities; public policy consist of patterns of action taken over time; public policy is a product of demand, a governmentdirected course of action in response to pressure about some perceived problem; public policy can be positive (a deliberately purposive action) or negative (a deliberately purposive decision not to take action).” Kebijakan tidaklah sembarangan, kebijakan dibuat dengan sengaja dan berorientasi kepada tujuan. Kebiakan publik dibuat oleh otoritas publik yang berwenang, terdiri dari pola-pola tindakan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Kebijakan publik merupakan hasil dari permintaan, suatu respon dari pemerintah atas tekanan tertentu yang berasal dari masalah yang dirasakan atau dihadapi.


39

Kebijakan publik bisa bersifat positif yang artinya bertindak akan suatu masalah tertentu, bisa juga bersifat negatif yang artinya memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun. Kebijakan menurut penulis adalah sebagai sesuatu pilihan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengarahkan masyarakat melalui pertimbangan yang rationale, yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum dan berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhinya dan bertanggung jawab untuk melayani kepentingan umum, serta prosesnya dapat melibatkan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut akan mendapat dukungan berupa partisipasi masyarakat. Secara periodisasi, kebijakan publik mengalami perkembangan

secara kumulatif, dimana the body of

knowledge yang dinamis namun tetap dapat diterapkan dan beradaptasi pada situasi terkini sesuai dengan paradigma dalam bidang kebijakan publik. 2.2.1.2. Perumusan Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena melalui perumusan kebijakan inilah dapat dirumuskan batas-batas kebijakan. Ackoff dalam (Dunn 2003: 209) menyatakan: “keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi yang tepat terhadap masalah yang juga tepat. Kita lebih sering gagal karena kita memecahkan suatu masalah yang salah daripada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat”. Perumusan kebijakan merupakan proses sosial yang dinamis dengan proses intelektual yang lekat di dalamnya. Menurut Dunn (2003: 211), dalam perumusan masalah kebijakan melalui proses berjenjang yang dinamis, dimana metode-metode perumusan masalah mendahului metode-metode pemecahan masalah seperti terlihat pada Gambar 2.1.


40

Gambar 2.1 Prioritas Perumusan Masalah dalam Analisis Kebijakan Sumber: Dunn, 2003

Metode satu tingkat tidak cukup dan tidak efektif pada tingkat berikutnya, karena pertanyaan-pertanyaan berbeda pada kedua tingkat tersebut. Adalah merupakan suatu hal yang penting untuk mengenali perbedaan diantara proses yang berhubungan dengan masalah seperti pada gambar 2.1, penjelasannya adalah sebagai berikut: i. Pengenalan masalah vs perumusan masalah Proses analisis kebijakan tidak berawal dengan masalah yang terartikulasi dengan jelas, tetapi suatu perasaan khawatir yang dirasakan oleh para analis kebijakan, pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan. Masalahmasalah kebijakan adalah produk pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi seperti ini oleh analis. ii. Perumusan masalah vs pemecahan masalah Analisis kebijakan merupakan proses yang berlapis-lapis yang mencakup perumusan masalah pada urutan yang lebih tinggi dan metode pemecahan masalah pada urutan yang lebih rendah. iii. Pemecahan kembali masalah vs pementahan solusi masalah dan pementahan masalah yang merujuk kepada tiga macam proses pengoreksian kesalahan. Pemecahan kembali masalah (problem resolving) mencakup analisis ulang terhadap masalah yang dipahami secara benar untuk mengurangi kesalahan.


41

Dunn (2003: 24-25) menjelaskan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut: a. Fase penyusunan agenda, di mana para pejabat yang dipilih lewat pemilu maupun diangkat mengangkat isu tertentu menjadi agenda publik.Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara yang lainnya ditunda untuk waktu yang lama. b. Fase formulasi kebijakan, dimana di dalamnya pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah yang dirumuskan. Alternatif kebijakan melihat perlunya pembuat membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif. c. Adopsi kebijakan, di sini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus kelembagaan atau keputusan peradilan. d. Implementasi kebijakan, yang di dalamnya kebijakan yang diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasi sumber daya yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia. e. Penilaian kebijakan, di sini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Sejauh mana suatu kebijakan berhasil dalam masyarakat sangat ditentukan oleh perumusan kebijakan tersebut. Ada kebijakan yang secara umum dipandang oleh para ahli cukup baik, tetapi tidak berhasil diterapkan dalam masyarakat sehingga tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, ada kebijakan yang kelihatannya kurang bermutu dilihat dari substansinya, namun diterima masyarakat karena mewakili aspirasinya, sehingga dalam pencapaian tujuan terdapat banyak kekurangan. Kebijakan yang baik adalah rumusan kebijakan yang bermutu dan dapat memperoleh dukungan masyarakat (Abidin, 2002: 141). Sementara, Bromley (1989) telah menyusun model kebijakan berdasarkan hirarkhi dalam pengambilan keputusan. Terdapat tiga tingkatan yang berkaitan dengan proses penyusunan kebijakan dalam kelembagaan yaitu tingkat kebijakan


42

(policy level), tingkat organisasi (organizational level) dan tingkat operasional (operational level). Pada tingkat kebijakan pernyataan umum dibahas dan diformulasikan oleh lembaga legislatif. Pada tingkat organisasi, kekuasannya dipegang oleh lembaga eksekutif dan selanjutnya tingkat operasional merupakan operasionalisasi kegiatan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi atau lembaga masing-masing sebagai petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dari kebijakan untuk menghasilkan outcome yang diharapkan. Pada masing-masing level ini, setiap kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan yang sesuai tingkat hirarkinya. Suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus mendapatkan respon positif dari masyarakat pengguna kebijakan. Adapun proses kebijakan dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.2 sebagai berikut:

Policy Level Institutional Organizational Level Institutional Operational Level Paterns of Interaction Out - Comes Assesments

Gambar 2.2 Hirarki dalam Proses Penyusunan Kebijakan Sumber : Bromley,1989

Pada tahap kebijakan umum yang berasal dari masyarakat akan diformulasikan oleh badan eksekutif yang berada pada satu level dibawahnya,


43

tindakannya dapat melalui: perundang-undangan, peraturan-peraturan dan pengembangan

organisasi

penyelenggaraannya.

Pada

tahap

akhir

yaitu

operational level mencakup proses kebijakan yang dilakukan oleh unit-unit dalam masyarakat, seperti perusahaan. Menurut Bromley, kebijakan pemerintah menyangkut dua konsep : 1) Penentuan “Institutional Arrangement” yang dapat diterima dalam lingkup sosial peraturan tersebut bersifat mengendalikan atau memberikan keleluasaan terhadap tindakan pada tingkat operasional. 2) Penentuan “batas-batas otonomi” di dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Keberhasilan kebijakan pada tingkat operasional, tergantung kepada institutional yang disusun pada dua tingkat di atasnya. Berdasarkan pola interaksi antar tingkat, kebijakan tersebut menghasilkan suatu keluaran yang berupa keberhasilan atau kegagalan. Hal tersebut akan dinilai oleh masyarakat. Kebijakan yang dihasilkan tersebut, bila dinilai jelek oleh masyarakat, maka akan terjadi proses pengulangan kembali penyusunan peraturan perundangannya, melalui suatu proses politik. Secara teori, proses perubahan peraturan perundangan akan berjalan terus menerus untuk menghasilkan kebijakan yang optimal. Hal tersebut sesuai dengan penilaian masyarakat pada umumnya. Apabila keputusan tersebut dianggap optimal, maka selanjutnya kebijakan dioperasionalisasikan ke dalam arah dan tujuan organisasi. Lauth dalam Khan (2002:43) menyatakan bahwa pemisahan kekuatan dalam sistem pemerintahan adalah sangat penting dalam penelitiannya terhadap pemerintahan Amerika Serikat. Pemisahan kekuasaan tersebut untuk melindungi pengenaan pajak yang berlebihan serta pengeluaran belanja yang tidak diperlukan. Berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan, kekuatan atau wewenang untuk memungut pajak dan mengalokasikannya secara tepat di berbagai fungsi dan kebiijakan pemerintah dipegang oleh lembaga legislatif. Kekuatan untuk mengklaim sebagian dari kekayaan individu untuk kepentingan bersama atau publik merupakan suatu kekuatan yang paling memaksa yang dimiliki oleh pemerintah. Untuk alasan ini, wewenang pemajakan dan pengeluaran pemerintah dilimpahkan kepada yang paling merepresentasikan masyarakat, yaitu para legislator. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:


44

“Separation of powers is the most important governing principle in the American political system for protecting citizens against the budgetary abuses of excessive taxation and imprudent spending. According to the separation of powers principle, the power to levy taxes and appropriate tax proceeds for various government functions and policies is vested in the legislative branch. The power to claim some portion of an individual’s wealth for collective of public purposes is one of the most imposing powers government possess. For this reason, taxing and spending powers are assigned to the most representative branch of government, the legislature.” Lauth (Khan, 2002: 43-44) juga menyatakan bahwa pada abad ke dua puluh, legislatif telah memilih untuk melakukan kontrol fiskal atas eksekutif dengan berkonsentrasi pada tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan anggaran di ranah eksekutif. Sedang legislatif sendiri memiliki kekuasaan untuk menyetujui rencana pengeluaran yang dikembangkan oleh eksekutif dan penyisihan dana publik. Sebagaimana diungkapkan sebagai berikut: “In the twentieth century, legislatures have chosen to exercise fiscal control over executive branch by concentrating responsibility for budget development and execution in the office of the chief executive, reserving to themselves the power to approve spending plans developed in the executive branch and to appropriate public funds.” Terkait langsung dengan penganggaran, khususnya pengeluaran, pihak eksekutif tidak dapat melakukan koordinasi atau revisi terhadap estimasi anggaran yang telah diserahkan kepada legislatif untuk diperiksa dan disetujui. Sebagaimana diunggapkan Lauth dalam Khan (2002: 44) sebagai berikut: “Prior to the executive budget movement, it was common practice for executive branch agencies to submit their spending estimates directly to the legislature. Neither the chief executive, nor any other executive branch agency, had authority to coordinate or revise those estimates, consider them in relationship to each other, or balance them against an estimate of available revenue. as a result of the executive budget movement, agency requests are submitted to the legislature only after being coordinated and reviewed by the chief executive. The chief executive's budget recommendation to the legislature is a comprehensive document that not only verifies the accuracy of agency estimates and the soundness of agency request, but also weighs their importance in relationship to each other, and assesses their compability with the policy goals and program objectives of the chief executive. as the executive's responsibilities increased, his/her ability to direct and control executive branch agencies was enhanced.”


45

Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa sebelumnya merupakan suatu praktik umum bagi lembaga eksekutif untuk menyerahkan perkiraan pengeluaran secara langsung ke lembaga legislatif. Baik kepala eksekutif maupun lembaga eksekutif lainnya tidak memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan atau merevisi estimasi yang telah diserahkan tersebut, mengingat hubungan satu sama lain dan menyeimbangkan perkiraan pendapatan yang tersedia. Selanjutnya, permintaan anggaran lembaga eksekutif disampaikan kepada legislatif setelah dikoordinasikan dan ditinjau oleh kepala eksekutif. Anggaran rekomendasi dari kepala eksekutif yang diberikan kepada legislatif merupakan dokumen komprehensif yang tidak hanya memverifikasi akurasi dari permintaan para lembaga eksekutif, tetapi juga pentingnya mereka dalam hubungan satu sama lain, dan menilai kesesuaian mereka dengan tujuan kebijakan dan tujuan program dari kepala eksekutif. Bersama dengan meningkatnya tanggung jawab kepala eksekutif, kemampuannya untuk mengarahkan dan mengendalikan lembaga eksekutif juga ditingkatkan. Lauth (Khan, 2002: 67-68) menyimpulkan bahwa dalam sistem pemisahan kekuasaan, peran legislator adalah untuk melindungi rakyat dari tirani lembaga eksekutif, dan peran eksekutif sebagai representatisi dari semua orang adalah untuk mengecek keragaman kepentingan dalam lembaga legislatif. Legislatif mengesahkan kebijakan publik, sedangkan eksekutif menyampaikan dan merekomendasikan kebijakan serta menerapkan yang telah ditetapkan oleh legislatif. Peran keduanya, legislatif dan eksekutif tidak terpisah satu sama lain, melainkan keberhasilan keduanya tergantung pada kerjasama yang dibangun. Dikemukakan oleh Anderson (2006: 171) mengenai hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam penentuan anggaran, khususnya peran dukungan politik sebagai berikut: “The Reagan administration in 1981 decided to terminate funding specifically for ONAC (Office of Noise Abatement and Control), a decision acquiesced to by the EPA (Enviromental Protection Agency) leadership and, in turn, by Congress. The ONAC, which lacked strong political allies, expired. Since then, next to nothing has been done by the EPA to carry out of the Noise Control Act because the agency is strapped for resources to enforce its many other programs.”


46

Dalam

penelitiannya,

Anderson

menemukan

bahwa

pada

masa

pemerintahan Presiden Reagan di Amerika Serikat, terjadi penghapusan pendanaan untuk lembaga ONAC. Penghapusan tersebut disetujui oleh EPA dan juga oleh Kongres. Dikarenakan ONAC tidak memiliki dukungan politik yang kuat, maka lembaga tersebut dihapuskan. Sejak saat itu, hampir tidak ada yang dilakukan oleh

EPA

untuk

melaksanakan

undang-undang pengendalian

kebisingan karena lembaga tersebut kekurangan sumber daya untuk melaksanakan program lainnya. Masalah kebijakan terletak pada cara pandang dari para pelakunya. Suatu perumusan kebijakan dapat dipandang sebagai kegiatan yang pada kemudian hari akan menentukan masa depan suatu kehidupan publik (tertentu) apakah akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dalam proses perumusan kebijakan, analis akan bersinggungan, minimal dengan upaya untuk merumuskan permasalahan yang benar dan memutuskannya sehingga dapat dikerjakan guna menyelesaikan permasalahan tertentu (Agustino, 2006: 118). Proses formulasi kebijakan harus didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya (Dye, 2002: 29). Hal ini seperti juga yang disampaikan oleh Wilson dalam Parsons (2006:15), bahwa kebijakan publik harus rasional. Model rumusan kebijakan yang rasional oleh Dye seperti pada gambar 2.3 sebagai berikut:


47

INPUT All resources needed for Pure rationality process

All data needed for pure rational process

12. Establishement of

1. Establishement of complete inventory of other values and of resources with weigth

complete set of operational goals with weigth

3. Preparetion complete set of alternative policies

4. Calculation of complete set of prediction of benefits and cost

5. Calculation of net expectation foe each alternative

6. Establishement of complete set of operational goals with weigth

OUTPUT Pure-rationality policy (policies) Gambar 2.3 Model Rasional Rumusan Kebijakan Sumber: Dye, 2002

Model rasional perumusan kebijakan menurut Dye, melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan kebijakan di masa lalu. Model ini juga biasa disebut model pragmatis/praktis. Berkenaan dengan perumusan kebijakan anggaran iptek nasional, yang menjadi target group adalah para aktor politik di pusat, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Para aktor yang terdiri dari pejabat birokrasi yang terkait dan ahli dalam kebijakan publik inilah yang akan merumuskan kebijakan secara berjenjang, melalui tahapantahapan dan memerlukan periode waktu yang dipengaruhi oleh kepentingankepentingan sejak di lingkungan birokrasi terutama dalam proses penyusunannya


48

dan yang tak kalah menarik adalah saat dilakukan pembahasan anggaran di legislatif yang akan dipengaruhi oleh politik anggaran. 2.2.1.3. Implementasi Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Kebijakan yang telah ditetapkan, diterapkan melalui proses implementasi kebijakan. Menurut Cheema dan Rondinelli (2007:26) ada dua pendekatan dalam proses implementasi kebijakan yang sering dikacaukan. Pertama, the compliance approach yakni yang menganggap implementasi itu tidak lebih dari soal teknik rutin. Ini adalah suatu proses pelaksanaan yang tidak mengandung unsur-unsur politik yang perencanaannya sudah ditetapkan sebelumnya oleh para political leaders. Para administrator atau implementors biasanya terdiri dari pegawai biasa yang tunduk pada petunjuk dari para pemimpin politik itu. Kedua pendekatan ini juga terjadi dalam proses penetapan anggaran pembangunan baik di psuat dan di daerah. Kedua, the political approach. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan politik yang memandang administration as an integral part of the policy making process of implementing them. Administrasi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari proses penetapan kebijakan, di mana kebijakan diubah, dirumuskan kembali, bahkan menjadi beban yang berat dalam proses implementasi. Jadi membuat implementasi menjadi kompleks dan tidak bisa diperhitungkan/unpredictable. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar proses teknik dalam melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan, melainkan suatu proses interaksi politik yang dinamik dan tidak diperhitungkan. Berbagai ragam faktor politik, sosial, ekonomi, perilaku organisasi kesemuanya sangat mempengaruhi seberapa jauh kebijakan yang sudah ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai yang diharapkan dan sampai seberapa jauh pula implementasi tersebut mencapai tujuan kebijakan. Cheema & Rondinelli (2007: 27-30) selanjutnya mengemukakan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu environmental conditions,

inter-organitational

relationships,

available

resources

and

characteristic of implementing agencies. Signifikansi hubungan pengaruh antar variabel sangat bervariasi dalam situasi yang satu dengan yang lain.

Dalam


49

environmental conditions tercakup berbagai faktor seperti struktur politik nasional, proses perumusan kebijakan, infrastruktur politik dan suprastruktur politik di tingkat lokal, sosial budaya dan berbagai organisasi kepentingan, serta tersedianya sarana dan prasarana fisik. Suatu kebijakan pada hakikatnya timbul dari suatu kondisi sosial ekonomi dan politik yang khusus dan kompleks. Hal ini akan mewarnai bukan hanya substansi kebijakan itu sendiri melainkan juga pola hubungan inter-organisasi dan karakteristik badan pelaksana di lapangan serta potensi sumber daya baik potensi maupun macamnya. Struktur politik nasional, ideologi dan proses perumusan kebijakan ikut mempengaruhi ketersediaan anggaran pembangunan termasuk anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang diperuntukkan oleh pemerintah puat dan daerah. Di samping itu, karakteristik struktur lokal, kelompok sosial budaya yang terlibat proses perumusan kebijakan dan tingkat organisasi kepentingan serta kondisi infra dan suprastruktur juga memainkan peran dalam penetapan anggaran kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Mengenai hubungan dengan variabel kedua, yakni inter-organizational relationship

mengatakan

bahwa

keberhasilan

implementasi

kebijakan

pembangunan memerlukan interaksi dari dan kooordinasi dengan sejumlah organisasi pada setiap tingkat pemerintah dari lokal sampai nasional serta kerja sama dengan lembaga non pemerintah (NGO) di kalangan kelompok kepentingan. Variabel

ketiga,

resources for program implementation, kondisi

lingkungan yang kondusif, dapat memberikan diskresi yang lebih luas kepada pemerintah pusat dan daerah dan hubungan interorganisasi yang efektif sangat diperlukan bagi terlaksananya pembangunan. Sampai sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk merencanakan dan menggunakan uang, mengalokasi anggaran untuk membiayai keperluan urusan rumah tangganya sendiri, termasuk anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, ketepatan waktu dalam mengalokasikan anggaran kepada badan pelaksana tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kewenangan untuk memungut sumber keuangan dan kewenangan untuk membelanjakannya pada tingkat lokal juga mempengaruhi pembangunan diberbagai sektor, termasuk pembangunan bidang penelitian dan pengembangan.


50

Variabel keempat, yaitu characteristic of implementing agencies, diutamakan kepada kemampuan para pelaksana di bidang keterampilan teknik, managerial

dan

politik,

kemampuan

merencanakan,

mengkoordinasikan,

mengendalikan dan mengintegrasikan setiap keputusan, baik yang berasal dari sub-sub unit organisasi, maupun dukungan yang datang dari lembaga politik nasional dan pejabat pemerintah pusat lainnya. Hakikat dan kualitas komunikasi internal, hubungan antara dinas pelaksanaan dengan masyarakat, dan ketertarikan secara efektif dengan swasta dan lembaga swadaya masyarakat memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan dibebrgai sektor. Hal yang juga sama pentingnya adalah kepemimpinan yang berkualitas, komitmen staf terhadap tujuan kebijakan, dan sering juga disebut-sebut niveleering organisasi pelaksanaan dalam susunan hierarki birokrasi. Hasil pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada hubungan pengaruh dari keempat faktor tersebut dan dampaknya dapat diukur melalui tiga hal yaitu achievement of policy goals (pencapaian tujuan kebijakan), effects on local administrative capacity and performance (dampak terhadap kinerja dan kapasitas administrasi), effects on productivity, income, participation and access to governemental services (dampak terhadap produktivitas, pendapatan, partisipasi dan akses pelayanan pemerintahan). Teori Cheema & Rondinelli ini digunakan oleh

peneliti

sebagai

landasan

untuk

mengetahui

tanggapan

aktor

kementerian/lembaga terkait dengan alokasi anggaran litbang iptek. Teori tersebut diturunkan menjadi 7 dimensi yaitu skala prioritas, isi kebijakan, konteks pelaksanaan, hubungan inter-organisasi, sumber daya perencana, karakteristik pelaksana pengguna, dan ketepatan penggunaan anggaran, yang terkait dengan anggaran penelitian dan pengembangan iptek di tingkat kementerian, LPNK, balitbangda dan perguruan tinggi. 2.2.2. Politik Anggaran Kebijakan anggaran secara tradisional dianggap sebagai sarana untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro. Pada zaman ekonomi modern, kebijakan anggaran tumbuh menjadi lebih penting. Pentingnya kebijakan anggaran dapat dikategorikan ke dalam empat kategori, yaitu kebijakan anggaran untuk stabilitas ekonomi, disusun untuk memperkuat perubahan structural,


51

mempengaruhi keadaan sosial masyarakat, dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi (Capros dan Meulders, 2005: 1). Kebijakan angggaran dimaksudkan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, dan

peran pemerintah untuk

mengarahkan jalannya perekonomian menuju ke keadaan yang diinginkan. Melalui politik anggaran, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, mempengaruhi tingkat kesempatan kerja (tingkat employment), mempengaruhi

tingkat

harga,

memperkecil

defisit

neraca

pembayaran

internasional, serta dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Salah satu perumusan kebijakan yang terkait dengan politik anggaran, Soekarno (Atmadja, 2005: 1) selaku panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengusulkan suatu pasal dalam penyusunan anggaran, sebagai berikut: “Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui, bahwa kita duduk di dalam jaman yang beralih sebagai kilat cepatnya. Maka berhubung dengan itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, supaya kitapun bertindak di dalam sidang sekarang dengan kecepatan kilat. Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil tetapi marilah kita menurut garis-garis besar saja yang mengandung sejarah.” Dari pidato politik Soekarno tersebut, maka dapat dipahami bahwa rumusan-rumusan pasal yang mengatur keuangan negara disusun sangat singkat. Namun, para penyusun undang-undang dasar pada waktu itu, khususnya mengenai keuangan negara, benar-benar berdasarkan hati nurani demi kepentingan penyelenggaraan negara dan bangsa, tanpa mengandung nuansa politik partai tertentu, apalagi kepentingan golongan (Atmadja, 2005). Menurut Hyde dalam Khan (2002), politik anggaran adalah: “In their voluminous and complex formats, budgets simultaneously record policy outcomes, cite policy priorities and program goals and objectives, delineate a government’s total service effort; and measure its performance, impact, and overall effectiveness. Budgeting is partly political, partly economic, partly accounting, and partly administrative. As a political document, it allocates the scarce resources of a society among multiple, conflicting and competing interests.” Sehingga, anggaran sekaligus merekam hasil-hasil kebijakan, mengutip prioritas kebijakan dan tujuan dan sasaran program, menggambarkan upaya pelayanan total pemerintah dan mengukur kinerjanya, dampak, dan efektivitas


52

keseluruhan. Sehingga, cukup jelas adanya dilema dalam menyediakan definisi konsep politik. Setiap usaha untuk membangun sebuah definisi politik mungkin dapat mengatasi isu-isu apa saja, dalam konteks tertentu, dapat disebut politik anggaran. Penganggaran, menurut Hyde ini, sebagian politik, sebagian ekonomi, sebagian akuntansi, dan sebagian administratif. Sebagai dokumen politik, mengalokasikan sumber daya yang langka untuk masyarakat antara berbagai kepentingan, saling bertentangan dan bersaing. Sebagai ekonomi dan fiskal dokumen, ia berfungsi sebagai alat utama untuk mengevaluasi redistribusi yurisdiksi

tentang

pendapatan,

merangsang

pertumbuhan

ekonomi

dan

pembangunan, mempromosikan kesempatan kerja penuh, memerangi inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Penganggaran atau proses penyusunan anggaran publik memiliki karakteristik berbeda dengan penganggaran dalam bisnis. Menurut Lee dan Johnson dalam Abdullah (2006),

karakteristik tersebut mencakup: (1)

ketersediaan sumber daya, (2) motif laba, (3) barang publik, (4) eksternalitas, (5) penentuan harga pelayanan publik, dan (6) perbedaan lain, seperti intervensi pemerintah terhadap

perekonomian melalui

anggaran, kepemilikan atas

organisasi, dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatan keputusan. Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut (Dobell & Ulrich dalam Abdullah, 2006). Sementara, Freeman & Shoulders dalam Abdullah (2006) menyatakan bahwa anggaran yang ditetapkan dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif. Menurut Rubin dalam Abdullah (2006), penganggaran publik adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai budget actors yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap outcomes anggaran. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya. Menurut Hagen et al dalam Abdullah (2006), penganggaran di sektor publik merupakan suatu bargaining process antara eksekutif dan legislatif.Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yaitu:


53

(1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, dan (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels dalam Abdullah, 2006). Sedangkan, menurut Hagen dalam Abdullah (2006), penganggaran dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu executive planning, legislative approval, executive implementation, dan ex post accountability. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agent. Hyde

dan

Shafritz

dalam Abdullah

(2006)

menyatakan

bahwa

penganggaran adalah sebuah proses legislatif. Apapun, yang dibuat eksekutif dalam proses anggaran, pada akhirnya tergantung pada legislatif karena legislatif mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan atau menolak usulan anggaran yang diajukan eksekutif. Menurt Dobell & Ulrich dalam Abdullah (2006), peran penting legislatif adalah mewakili kepentingan masyarakat, pemberdayaan pemerintah, dan mengawasi kinerja pemerintah. Ketiga peran ini menempatkan legislator yang berkompeten memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Sementara, menurut Havens dalam Abdullah (2006), tidak ada keharusan bagi legislatif untuk mempunyai preferensi yang sama dengan pemerintah atas kebijakan, termasuk anggaran. Sebagai sebuah proses legislatif, penganggaran tentunya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan nasional. Terkait dengan itu, perubahan dalam komposisi angaran menunjukkan perubahan dalam prioritas pemerintah secara nasional yang memiliki konsekuensi terhadap politik anggaran dalam proses penganggaran. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Anderson (2006:174) sebagai berikut: ”These changes in composition of the budget reflect changes in national policy priorities. They also have important concequences for the politics of the budgetary process. Those directly affected by governmental programs have organized to defend and increase their benefits and have become major participants in the budgetary process. This development has made budget decision making both more political and more dificult..” Proses legislatif berarti melibatkan orang-orang dalam parlemen sebagai legislator untuk menetapkan anggaran. Para legislator tersebut merupakan kaderkader partai politik, khususnya pada negara yang menganut sistem demokrasi, salah satunya Indonesia. Terkait dengan hal itu, Mullard (2005:8) menyatakan


54

bahwa menyesatkan bila menganggap ada ideologi partai yang konsisten, meskipun ada hubungan antara ideologi politik partai dengan proses pemilihan kebijakan. Ideologi dalam suatu partai politik tidak boleh dianggap sebagai seperangkat ide-ide dan keyakinan, melainkan merepresentasikan perjanjian yang telah dikompromikan antara sistem-sistem nilai yang bersaing. Partai politik merupakan suatu aliansi yang tidak tenang yang beranggotakan orang-orang dengan persaingan ideologi yang terkadang membentuk perbedaan pendapat di dalamnya. Hal tersebut sebagaimana kutipan berikut: “Although it is useful to suggest that there is a relationship between party political ideology and the process of policy choices, it would be misleading to assume that there exists a consistent party ideology. Ideology within a political party should not be perceived to be a coherent set of ideas and beliefs; rather, it tends to represent a compromised agreement between competing value system. Political parties are uneasy alliances of members with competing ideologies who sometimes also form dissenting factions within a party.” Sementara, menurut Samuels dalam Abdullah (2006), terdapat dua kemungkinan perubahan yang dapat dilakukan oleh legislatif terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh eksekutif, yaitu mengubah jumlah anggaran, dan mengubah distribusi belanja/pengeluaran dalam anggaran. Mengikuti urutan legislative power yang umum berlaku, beberapa kemungkinan yang bisa terjadi adalah: “(1) The legislature cannot increase spending or the deficit, but can decrease spending or raise revenue; (2) the legislature requires presidential approval before final passage to increase spending; (3) the legislature cannot increase the deficit, but can increase spending if increases revenue; and (4) the legislature can increase or decrease spending or revenue without restriction.” Berdasarkan berbagai sudut pandang terhadap politik anggaran di atas, penulis merumuskan, pengertian politik anggaran adalah: ”tindakan yang diambil oleh pemerintah bersama legislatif dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian”. Politik anggaran pembangunan iptek nasional mau tidak mau akan terkait dengan politik anggaran nasional yang tercermin dalam pengalokasian anggaran iptek dalam APBN yang diusulkan oleh pemerintah untuk dibahas dan disetujui secara politik di DPR. Salah satu permasalahan dalam penganggaran sektor publik


55

adalah waktu yang terbatas (Arif dkk, 2002). Hal ini disebabkan karena siklus anggaran publik tidak subsequent (estafet), tetapi terjadi interception (irisan) antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Ketika anggaran belum selesai dibuat pertanggungjawabannya, pemerintah sudah harus menyiapkan anggaran tahun depan. Oleh karena itu, perlu dipahami siklus penganggaran sektor publik. Henley et al., sebagaimana dikutip dalam Mardiasmo (2002), mengelompokkan siklus penganggaran sektor publik ke dalam empat tahap, yaitu tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan dan akuntabilitas. Politik anggaran iptek nasional belum begitu menjadi perhatian partai politik di Indonesia. The Ridep Institute (2003), yang meneliti pada isu program partai politik di Indonesia, mengambarkan bahwasanya sektor iptek belum menjadi isu besar yang dibuat programnya oleh masing-masing partai politik, apalagi yang menyangkut anggarannya. Hasil identifikasi The Ridep Institute terhadap program-program partai politik peserta pemilu 2004, menyebutkan ada 12 kategori isu besar yang menjadi perhatian partai politik, yaitu: demokrasi, kesejahteraan sosial, kesehatan (kesehatan masyarakat), lingkungan hidup, otonomi daerah (otda), pembangunan ekonomi, pemberdayaan perempuan, pendidikan, penegakan hukum, pengangguran, politik luar negeri, dan pertahanan keamanan (hankam). Di Indonesia, pengaruh aktor-aktor elit dalam proses pembuatan kebijakan termasuk di bidang penganggaran, termasuk anggaran iptek nasional, sangatlah kuat. Aktor-aktor tersebut dapat berasal dari institusi formal, seperti lembaga legislatif dan/atau eksekutif, ataupun dari non-institusional, seperti kelompok kepentingan dan partai politik. Untuk dapat memahami bagaimana komitmen partai politik terkait politik anggaran, perlu juga dipahami mengenai salah satu bagian dari politik anggaran, yaitu pengertian anggaran, yang dibahas pada bagian selanjutnya. 2.2.2.1. Teori Anggaran Secara etimologis, perkataan anggaran bersumber dari kata ”anggar” atau ”kira-kira” atau ”perhitungan”, sehingga pengertian anggaran negara berarti perkiraan atau perhitungan jumlahnya pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara. Menurut Garrison, Norren, dan Brewer sebagaimana


56

diterjemahkan oleh Hinduan (2006: 4), ”anggaran adalah rencana terperinci tentang pemrolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu.” Di Inggris, anggaran disebut budget yang berasal dari bahasa Perancis bouge atau bougette, yang berarti ”tas” pinggang yang terbuat dari kulit. Kemudian, kata budget ini di Inggris berkembang artinya menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit, khususnya tas kulit tersebut digunakan oleh Menteri Keuangan untuk menyimpan surat-surat anggaran. Menurut Suparmoko (2003: 47), yang dimaksud dengan anggaran/budget adalah: ”suatu daftar atau pertanyaan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu; yang biasanya adalah satu tahun. Ada budget yang disusun berdasarkan atas tahun kalender yaitu mulai tangal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember dari tahun yang bersangkutan. Biasanya lembaga eksekutif yang mempersiapkan rencana penerimaan dan pengeluaran/belanja termasuk pos-posnya, kemudian diajukan kepada lembaga legislatif untuk diperhitungkan dan kemudian diputuskan serta ditetapkan sebagai undang-undang.” Ditekankan bahwasanya pokok-pokok anggaran harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, yang terlihat adanya pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi. Menurut Fattah (2002: 47) pendefinisian dari anggaran adalah: ”anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga”. Schiavo-Campo dalam Shah (2007:53) menyatakan bahwa anggaran pemerintah sering dilihat murni sebagai serangkaian huruf-huruf dan angka-angka yang tersusun secara teknis, yang diserahkan kepada para birokrat dan beberapa politikus. Pada kenyataannya, anggaran pemerintah berada pada pusat dari


57

kebijakan publik dan mengembangan prospek suatu negara. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan sebagai berikut: ”The government budget is often viewed as a purely technical assemblage of words and numbers, to be left to the bureaucrats and a few politicians. In reality the government budget is at the center of public policy and the development prospects of a country.”

Menurut Suparmoko (2003: 48), yang memberikan pemahaman bahwa, pada pokoknya budget harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sehingga akan terlihat bahwa: 1. Ada pertanggungjawaban atas pemungutan pajak dan pungutan lainnya oleh pemerintah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi; 2. Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya; dan 3. Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan dalam perekonomian. Anggaran (budget) pada umumnya dapat dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi kecepatan peningkatan penghasilan nasional. Mengenai budget mana yang dipakai tergantung pada keadaan perekonomian yang dihadapi. Dalam keadaan deflasi, biasanya dipergunakan budget yang defisit, dalam keadaan inflasi dipergunakan budget yang surplus dan dalam keadaan normal dipergunakan budget yang seimbang. Jadi, jelasnya, budget disini dapat dipergunakan sebagai alat politik fiskal. Dalam arti

yang paling integral,

anggaran

yaitu upaya

untuk

mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas melalui proses politik dalam rangka mewujudkan visi yang berbeda dari kehidupan yang baik terletak di pusat dari proses politik. Dalam proses pengalokasian anggaran, para pelaku kebijakan memiliki tindakan atau tugas masing-masing yang melalui rekomendasi atau usulan dari seperangkat pihak yang terkait. Proses tersebut dilakukan dalam waktu yang sama. Setiap tahun paling tidak ada tiga belas dari mereka, masing-masing dianggap oleh subkomite yang berbeda yang memperjuangkan untuk alokasi anggaran.


58

Menurut Salomo (2002: 251), pengertian anggaran secara umum adalah: ”merupakan suatu rencana mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan pada satu periode tertentu di masa yang akan datang dan bagaimana pengeluaran-pengeluaran itu akan dibiayai. Dengan demikian, anggaran menggambarkan seluruh aktivitas suatu badan (baik badanbadan pemerintahan maupun badan-badan swasta) di masa yang akan datang dan bagaimana aktivitas tersebut akan dibiayai.” Fungsi-fungsi pemerintahan hanya dapat dilaksanakan bila tersedia anggaran yang mencukupi. Tanpa anggaran yang mencukupi maka segala aktivitas pemerintah tidak dapat berlangsung dengan baik. Oleh sebab itu, ketersediaan anggaran merupakan salah satu unsur pokok dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Ketersedian anggaran bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut akan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah. Salomo (2002: 259) mengemukakan bahwa sebagai sistem penganggaran yang berorientasi kepada output dan memakai output measurements, performance budgetting tidak hanya membutuhkan indikator-indikator keberhasilan namun lebih dari itu, ia membutuhkan performance management yang diterapkan secara luas dalam organisasi. Alasannya yaitu karena isu utamanya adalah pada pencapaian keberhasilan organisasi yang menyangkut performance management yang lebih luas. Hal ini berarti performance budgeting membutuhkan suatu sistem administrasi publik modern yang telah mengalami reformasi panjang yang berkelanjutan. Politik anggaran di Indonesia masih di dominasi oleh eksekutif, mulai dari proses perencanaan sampai proses evaluasi. Berbicara

mengenai

performance

budgeting,

West

(2011:10)

menyampaikan suatu sistem penganggaran yang disebut dengan Planning, Programming, Budgeting (PPB) System. Ketiga kata tersebut, Planning, Programming, dan Budgeting memiliki hubungan yang berurutan dan berulang. Hubungan ketiganya diungkapkan dalam kutipan berikut: ” planning thus is obviously informed by assumptions about programmatic capabilities, just as the definition of programs is informed by goals established through planning. Similarly, analysis in the programming process is motivated by the realization that budgeting is constrained by finite resources.”


59

Perencanaan diinformasikan secara jelas melalui aumsi-asumsi mengenai kemampuan

melakukan

program.

Sedang

definisi

program

itu

sendiri

diinformasikan oleh tujuan-tujuan yang ditetapkan melalui perencanaan. Demikian pula analisis dalam proses pemrograman dimotivasi oleh kesadaran bahwa penganggaran dibatasi oleh sumber daya yang terbatas. Inti dari sistem PPB tersebut adalah berpikir mengenai aktivitas-aktivitas dan pengalokasiannya dalam hal kontribusinya terhadap tujuan dari organisasi. Untuk mencapai tujuannya, sebuah struktur program harus dapat mendefinisikan tujuan utama instansi dan menyusun berbagai kegiatan terkait dengan tujuan tersebut. Pendanaan program melalui sistem ini memungkinkan pengambil keputusan untuk membandingkan berbagai kegiatan dan unit yang melayani tujuan yang sama (West, 2011:10). Hale dan Capaldi dalam Seal dan Ball (2008: 4) mendefinisikan penganggaran sebagai inti dari proses finansial dalam otoritas pemerintahan. Proses penganggaran terdiri lebih dari sekedar manajemen keuangan atau finansial. Di sektor organisasi swasta, penganggaran termasuk di dalamnya planning atau perencanaan dan control atau pengawasan aktivitas-aktivitas organisasi. Dalam konteks politik, khususnya demokrasi, anggaran berperan untuk mendorong para wakil rakyat untuk mendiskusikan prioritas pengeluaran dan menetapkan penerimaan negara. Oleh Vries (2010: 41), proses penganggaran dianggap penting karena pilihan-pilihan yang diambil adalah untuk memecahkan masalah yan dihadapi, dan karena tidak pernah ada cukup biaya untuk mengatasi semua masalah secara bersamaan. Dalam proses penganggaran, pembuat anggaran tidak pernah tahu persis jumlah sumber daya yang ada atau tersedia untuk mencapai suatu tujuan serta tidak tahu berapa banyak yang harus dihabiskan atau berapa banyak yang benar-benar akan dibelanjakan (Moran, Rein, dan Goodin, 2006: 19). Penganggaran berarti mempersiapkan dana untuk melakukan program atau kebijakan tertentu. Dengan kata lain, penganggaran berarti melakukan pembiayaan, pengeluaran sejumlah dana tertentu untuk suatu kepentingan. Dalam konteks negara, penganggaran untuk kebijakan erat kaitannya dengan public expenditure management. Dikatakan oleh Premchand (Frank, 2006:26) bahwa


60

public expenditure management atau manajemen pengeluaran publik memiliki tiga aspek utama, yaitu hubungan antara kecenderungan makroekonomi dengan strategi pengeluaran, hubungan antara alokasi sumber daya dengan efektivitas pemberian layanan, dan pencarian teknik operasional yang efisien atau pemberian layanan dengan biaya rendah. Mullard (2005:7-8) menyatakan bahwa dalam keputusan-keputusan tentang belanja publik atau pengeluaran publik (public expenditure) cenderung melibatkan serangkaian proses-proses berikut ini: 1. Proses selektif dalam hal sejauh mana keputusan pengeluaran tertentu sesuai dengan ideologi partai; 2. Proses perhitungan secara politik dimana pemerintah memutuskan hasil yang mungkin dari keputusan pengeluaran dan menilai biaya elektoral dari meningkatkan pengeluaran publik atau mengurangi beban pajak. Meningkatkan pengeluaran belanja publik untuk pendidikan atau kesehatan mungkin menuai keuntungan politik yang sama dengan mengurangi beban pajak, karena efek mengurangi beban pajak dapat segera terlihat. Sebaliknya, mengurangi pengeluaran belanja publik untuk kesehatan atau pendidikan secara politik tidak mahal, setidaknya untuk jangka pendek. Dalam jangka panjang, secara politik akan berdampak seiring perhatian publik yang cenderung meningkat; dan 3. Proses penghakiman politik berdasarkan kedekatan waktu pemilihan umum – seiring waktu pemilihan umum yang semakin dekat, pemerintah cenderung untuk tidak membuat keputusan yang menyinggung bagian apapun dari pemilihan umum tersebut, jadi tidak ada pemerintah yang akan meningkatkan pajak dan mengurangi pengeluaran selama tahun pemilihan umum. Meskipun begitu, pemerintah tetap akan meningkatkan pengeluaran tetapi hanya pada program-program yang jelas, yaitu pada program yang memiliki manfaat politik yang tinggi seperti peningkatan uang pensiun atau tunjangan anak. Good governance atau pemerintahan yang baik bertolak pada empat pilar,


61

yaitu akuntabilitas, tranparansi, prediktabilitas, dan partisipasi. Akuntabilitas berarti kapasitas pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Transparansi berarti mudah mendapatkan informasi tertentu yang relevan. Prediktabilitas berkenaan dengan hasil dari hukum serta peraturan yang jelas, yang dikenal secara luas, dan seragam dan ditegakkan secara efektif. Partisipasi diperlukan untuk menghasilkan konsensus, masukan informasi, dan memberikan gambaran realitas bagi tindakan pemerintah (Shah, 2007:54). Schiavo-Campo dalam Shah (2007:54) menyatakan bahwa pentingnya prediktabilitas dalam public expenditure management. Kurangnya tingkat prediktabilitas sumber daya finansial dapat melemahkan prioritas strategis dan menyultkan bagi pejabat publik untuk merencanakan penyediaan layanan, dan member para pejabat publik alibi atau alasan yang sangat baik untuk tidak bertindak apapun. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan sebagai berikut: “In public expenditure management, a lack of predictability of financial resources undermines strategic prioritization and makes it hard for public officials to plan for the provision of services (and gives them an excellent alibi for non-performance, to boot.” Hale dan Capaldi dalam Seal dan Ball (2008: 4) mendefinisikan penganggaran sebagai inti dari proses finansial dalam otoritas pemerintahan. Proses penganggaran terdiri lebih dari sekedar manajemen keuangan atau finansial. Di sektor organisasi swasta, penganggaran termasuk di dalamnya planning atau perencanaan dan control atau pengawasan aktivitas-aktivitas organisasi. Dalam konteks politik, khususnya demokrasi, anggaran berperan untuk mendorong para wakil rakyat untuk mendiskusikan prioritas pengeluaran dan menetapkan penerimaan negara. Oleh Vries (2010: 41), proses penganggaran dianggap penting karena pilihan-pilihan yang diambil adalah untuk memecahkan masalah yan dihadapi, dan karena tidak pernah ada cukup biaya untuk mengatasi semua masalah secara bersamaan. Dalam proses penganggaran, pembuat anggaran tidak pernah tahu persis jumlah sumber daya yang ada atau tersedia untuk mencapai suatu tujuan serta tidak tahu berapa banyak yang harus dihabiskan atau berapa banyak yang benar-benar akan dibelanjakan (Moran, Rein, dan Goodin, 2006: 19).


62

Penganggaran berarti mempersiapkan dana untuk melakukan program atau kebijakan tertentu. Dengan kata lain, penganggaran berarti melakukan pembiayaan, pengeluaran sejumlah dana tertentu untuk suatu kepentingan. Dalam konteks negara, penganggaran untuk kebijakan erat kaitannya dengan public expenditure management. Dikatakan oleh Premchand (Frank, 2006:26) bahwa public expenditure management atau manajemen pengeluaran publik memiliki tiga aspek utama, yaitu hubungan antara kecenderungan makroekonomi dengan strategi pengeluaran, hubungan antara alokasi sumber daya dengan efektivitas pemberian layanan, dan pencarian teknik operasional yang efisien atau pemberian layanan dengan biaya rendah. Anggaran yang realistis tergantung pada kemampuan dasar dalam perencanaan, pengawasan dan pencatatan dana publik. Hal ini meliputi adanya perencanaan

anggaran

secara

matang

dan

adanya

pengawasan

dalam

pemerintahan yang membangun disiplin fiskal dan pengeluaran, pengawasan penggunaan input, lembaga penasehat untuk peningkatan efisiensi, manajemen kas dan hutang pemerintah, dan memastikan bahwa pengeluaran yang terjadi sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Apabila hal tersebut diterapkan, maka memungkinkan untuk dapat menerapkan bagian lain dari manajemen pengeluaran publik. Salomo (2002: 252) menyebutkan bahwa walaupun anggaran dinyatakan dalam bentuk angka-angka, namun sebenarnya anggaran juga merupakan cerminan dari politik pengeluaran pemerintah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, dalam anggaran terkandung: i) pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lainnya oleh pemerintah dari seluruh rakyat, ii) hubungan antara pengguna dana dengan cara penarikannya atau cara-cara memperoleh dana tersebut, iii) pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan perekonomian. Hal tersebut juga sebagaimana diungkap oleh Anderson (2006:174) bahwa anggaran bukan hanya sebuah pernyataan finansial, tetapi juga sebuah pernyataan politik. Terlibatnya beragam aktor sepanjang proses penganggaran, mulai dari perencanaan dan penyusunan di lingkungan birokrasi sampai pengesahannya di


63

DPR RI, menjadikan anggaran sebagai arena penting kontestasi politik setelah pemilu. Tidak mengherankan jika banyak pihak menilai anggaran sebagai proses politik arena perebutan sumber daya publik antara berbagai kepentingan, baik aktor‐aktor di dalam lingkaran sistem politik yang berlaku maupun kelompok kepentingan lain yang memiliki pengaruh terhadap keputusan politik anggaran. Seperti yang dikatakan oleh Anderson (2006: 170) bahwa setiap yang terlibat dalam suatu kebijakan memiliki kesempatan untuk memodifikasi pendanaan kebijakan tersebut, baik menambah maupun menguranginya dalam proses penganggarannya. Berdasarkan berbagai sudut pandang terhadap pengertian anggaran di atas, penulis merumuskan pengertian anggaran negara adalah perkiraan atau perhitungan jumlahnya pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara, yang berisi kata-kata dan angka berisi usulan pengeluaran yang realistis dan memadai dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk objek tertentu dengan tujuan yang berkepastian yang akan dilakukan pada satu periode tertentu. Dalam kaitannya dengan anggaran iptek nasional yang diusulkan oleh eksekutif dan disetujui oleh legislatif berupa Undang-Undang APBN untuk dilaksanakan oleh eksekutif. Dalam proses untuk mendapatkan anggaran iptek nasional tersebut diperlukan suatu strategi melalui proses pilihan rasional. 2.2.2.2. Implementasi Anggaran Arifin dan Rachbini (2001: 182) memberikan pendapat mengenai penyusunan perencanaan dan implementasi anggaran sebagai berikut: ”Manajemen keuangan publik yang demokratis dan melibatkan banyak pihak dapat dimulai jauh dari awal pada tahap perencanaan programprogram pembangunan, tahap peyusunan anggaran, tahap pembahasan dan legislasi, serta pada tahap implementasi anggaran.” Setelah ditetapkan, anggaran sulit untuk berubah. Jones dalam Vries (2010:13) berpendapat bahwa: ”Budgets, for instance, tend only to change incrementally and only change more fundamentally if there are simultaneous endogenous and exogenous factors that induce change. Over time, this results in periods of long-term stability and incidental change. Such change is only possible when there


64

are macro-political changes, changing preferences, heightened attention in the media and changing issue definitions” Menurut Jones, anggaran cenderung hanya berubah secara bertahap dan menjadi lebih mendasar apabila ada faktor-faktor baik dari dalam maupun luar yang muncul secara bersamaan yang memaksa anggaran untuk berubah. Faktorfaktor yang memungkinkan perubahan anggaran antara lain perubahan kondisi politik secara makro, perubahan pilihan atau prioritas, perhatian tinggi dari media massa dan perubahan definisi masalah yang dihadapi. Dalam suatu anggaran, terdapat komposisi atau pos-pos anggaran yang sudah pasti dianggarkan secara langsung. Pos-pos tersebut adalah programprogram khusus yang mencerminkan kewajiban dan komitmen pemerintah terkait dengan hal itu. Sebagaimana dikatakan oleh Anderson (2006:179) berikut: ”Direct expeditures, whether entitlemenst or otherwise, represent continuing obligations and commitments that can be modified or eliminated only if the statutes authorizing them are amended. Entitlement programs are typically funded by permanent, open-ended appropriations—that is, the payment the payment of benefits is authorized to all who are aligible and apply, whatever the ultimate total may amount to.” Dalam penyusunan anggaran dikenal sebuah sistem performance-based budgeting atau penganggaran yang berdasarkan performa, program, atau kegiatan. Penggunaan sistem anggaran berdasarkan performa ini mampu membantu pemerintah dalam menyusun anggaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pembuat kebijakan akan cenderung mempertanyakan performa dari program yang akan didanai, seperti misalnya kontribusi program tersebut terhadap tujuan yang dicanangkan, apakah terkoordinasi dengan baik dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan, dan apakah ditujukan kepada mereka yang paling membutuhkan. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Redburn dkk (2008:ix) sebagai berikut: ”Performance-based budgeting can help government better assess competing claims in the budget by providing more precise information on program results. Performance information can help change the type of question asked in the budgetary process. Policymakers may be prompted to ask such questions as wheter programs are: contributing to their stated goals, well coordinated with related initiatives at the federal level or elsewhere, and targeted to those most in need of services.”


65

2.2.2.3. Prinsip-Prinsip Penganggaran Menurut Shafritz dan Russel dalam Salomo (2003:35), prinsip-prinsip penganggaran berdasarkan perkembangan dalam masyarakat yaitu demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, dan akuntabel. a. Demokratis Mengandung makna bahwa anggaran negara (pada tingkat pusat dan daerah) baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran harus ditetapkan melalui proses yang melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat. Pembahasan dan persetujuan harus dari lembaga perwakilan rakyat. b. Adil Bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. c. Transparan Proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui oleh masyarakat umum, tidak terbatas pada wakil rakyat atau yang terlibat langsung dalam setiap prosesnya. d. Bermoral Tinggi Mengacu pada etika dan moral yang tinggi menjadi hal yang mendasari pengelola anggaran negara pemerintah dalam melakukan penganggaran, bukan hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Berhati-Hati Dikarenakan sumber daya yang terbatas dan mahal harganya, pengelolaan anggaran negara harus bersifat hati-hati. Apalagi bila dikaitkan dengan unsur hutang negara. f. Akuntabel Pertanggungjawaban atas keuangan negara sangatlah penting. Setiap kegiatan

yang

berkaitan

dengan

keuangan

negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan setiap saat baik secara intern maupun ekstern kepada masyarakat.


66

2.2.2.4. Jenis-Jenis Anggaran Sistem penganggaran terus berkembang dan semakin lama semakin dapat mengakomodasiberbagai prinsip yang ada dengan kualitas yang juga semakin tinggi. Jenis-jenis anggaran meliputi antara lain: a. Line-Item Budgeting Line-Item Budgeting dianggap sebagai jenis anggaran yang paling tua dan banyak mengandung kelemahan. Sering juga disebut dengan traditional budgeting. Meskipun memiliki banyak kekurangan, menurut Wildavsky dalam

Bastian

(2005:167),

Line-Item

Budgeting

sangat

populer

penggunaannya karena dianggap mudah untuk dilaksanakan. Jones dan Pendlebury dalam Bastian (2005:167) mengatakan Line-Item Budgeting memiliki sejumlah karakteristik penting. Karakteristikkarakteristik tersebut antara lain tujuan utamanya adalah untuk melakukan kontrol keuangan, sangat berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan incremental atau kenaikan bertahap dan tidak jarang dalam prakteknya menggunakan tingkat kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran sebagai salah satu indikator penting untuk keberhasilan organisasi. Karateristik Line-Item Budgeting tersebut dalam pelaksanaannya memiliki berbagai kelemahan. Dalam sebuah pemerintahan yang mengandung banyak unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), karakteristik yang berkaitan dengan tujuan untuk melakukan kontrol keuangan seringkali dilaksanakan hanya sebagai aspek administratif. Hal ini mungkin dilakukan karena ditunjang juga oleh karakteristik lainnya yaitu sangat berorientasi pada input organisasi. Dengan kondisi sepert itu, sistem anggaran tidak memberikan informasi tentang kinerja sehingga sulit untuk melakukan kontrol kinerja. Kelemahan lainnya berkaitan dengan karakteristik penetapan anggaran yang dilakukan dengan pendekatan incremental. Pendekatan incremental dilakukan dengan menetapkan rencana anggaran dengan cara menaikkan


67

jumlah tertentu pada anggaran yang lalu atau sedang berjalan. Pendekatan ini tidak memungkinkan analisis yang mendalam tentang tingkat keberhasilan setiap program yang dilakukan. Sebagai akibatnya, tidak tersedia informasi yang logis dan rasional tentang rencana alokas anggaran tahun yang akan datang. Besaran anggaran yang dianggarkan untuk masing-masing unit seringkali didasarkan pada catatan sejarah semata dan tidak berorientasi pada tuuan organisasi. Penggunaan indikator kemampuan menyerap anggaran sebagai suatu alat ukur keberhasilan juga merupakan kelemahan. Hal yang sering terjadi pada praktiknya adalah prilaku birokrat yang selalu berusaha untuk menghabiskan anggaran tanpa terkait dengan hasil dan kualitasnya. Akibat dari berbagai kelemahan tersebut, masalah besar yang dihadapi dalam sistem Line-Item Budgeting adalah effectiveness problem, efficiency problem dan accountability problem. Pada sisi lain, walaupun sistem yang dijalankan suda transparan, maka informasi yang diterima oleh masyarakat tidak terlalu penting, karena hanya berkaitan dengan input organisasi. b. Planning Programming Budgeting System (PPBS) dan Zero Based Budgeting (ZBB) Reaksi terhadap berbagai masalah fundamental dan kekurangan yang dihadapi Line-Item Budgeting melahirkan dua sistem ini. Keduanya berusaha agar berkarakter lebih rasional dibandingkan sistem sebelumnya. PPBS berusaha untuk merasionalkan proses pembuatan angaran dengan cara menjabarkan rencana jangka panjang ke dalam program-program, sub-sub program, serta berbagai proyek. Oleh karenanya, PPBS juga dikenal dengan program budgeting system. Dalam pelaksanaannya, berbagai alternatif proyek dianalisis tingkat biaya dan manfaatnya. Karena dianggap terlalu rasional dan mahal, maka PPBS sulit untuk dilaksanakan. ZBB lahir pada akhir tahun 1970 sebagai reaksi untuk menerapkan kembali incremental budgeting secara murni. Pada sistem ZBB yang murni, seluruh program dievaluasi setiap tahun dan harus dijustifikasi dari


68

kesalahan-kesalahan

dan

tujuannya

untuk

merasionalkan

proses

pembuatan anggaran. Dalam sistem ZBB dikenal apa yang dinamakan decision units. Decision units dimaksudkan untuk menghasilkan berbagai paket alternatif anggaran yang dibuat dengan tujuan agar anggarn pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan terhadap fluktuasi jumlah anggaran. Sistem ZBB memiliki hambatan utama dalam penerapannya yaitu membutuhkan banyak sekali paper work, data serta menuntut penerapan sistem manajemen informasi yang cukup canggih. c. Performance Budgeting Sistem anggaran Performance Budgeting pertama kali diperkenalkan di Amerika pada tahun 1949, namun penerapannya mengalami kegagalan sehingga ditinggalkan. Selanjutnya pada masa reformasi anggaran tahun 1990-an beberapa karakteristik penting dari Performance Budgeting dianggap sangat bermanfaat dan kemudian dikembangkan bersama dengan reformasi aministrasi publik. Pada dasarnya Performance Budgeting merupakan anggaran yang berorientasi pada kinerja. Sistem penganggaran ini berorientasi pada output organisasi, dan berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi, dan Rencana Strategis organisasi. Ciri utama dari angaran yang berbasis kinerja adalah pengalokasian sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata, dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja organisasi. Selain itu juga mengaitkan biaya dengan output organisasi sebagai bagian yang integral dalam berkas anggarannya. Output measurement dikaitkan dengan biaya untuk dapat mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan prinsip akuntabilitas karena laporan yang diterima oleh masyarakat adalah pertanggungjawaban dari proses kegiatan yang dilakukan.


69

Kendala utama yang dihadapi oleh sistem Performance Budgeting adalah penetapan output measurement pada sektor publik tidaklah mudah. Salomo (2003:39) menyebutkan bahwa “pada tingkat Pemerintah Pusat sebagai contoh, tidaklah mudah untuk mengukur kinerja Departemen Luar Negeri. Untuk tingkat pemda, tidaklah mudah untuk mengukur kinerja dinas pertamanan dan dinas sosial.” 2.2.2.5. Siklus Perencanaan Anggaran Siklus perencanaan anggaran merupakan serangkaian prosedur yang didasari prinsip-prinsip anggaran, metode serta teknik penyusunan yang dapat diterima oleh umum. Oleh karenanya, prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Mardiasmo dalam Bastian (2005:70) menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat tahap dalam suatu siklus anggaran, antara lain persiapan, ratifikasi, implementasi, serta pelaporan dan evaluasi. a. Tahap Persiapan Pada

tahap

persiapan,

eksekutif

mendominasi

termasuk

dalam

perencanaan. Hal tersebut dikarenakan eksekutif memberikan panduan dan platform kepada institusi yang berhubungan dengan kerangka fiskal jangka menengah sampai kepada kerangka pengeluaran jangka panjang dalam periode tahun anggaran, menyusun dan mengembangkan skala prioritas dan sumber daya agar mampu menutupi seluruh rencanapengelaran, memberikan petunjuk dan masukan kepada agency budget submission (dirjen anggaran) dan melakukan penilaian kembali atas permintaan dana dari institusi. b. Tahap Ratifikasi Tahap ratifikasi atau dapat pula disebut tahap persetujuan adalah tahap dimana anggaran yang telah disusun oleh eksekutif selanjutnya dibahas dan diratifikasi atau disetujui oleh legislatif. Persetujuan meliputi cakupan anggaran, tingkatan dokumentasi diikuti cakupan kewenangan persetujuan, diskresi oleh legislatif dalam penyesuaian anggaran, serta jadwal pelaksanaan. Tahap ini melibatkan proses politik yang cuup rumit dan


70

berat, pimpinan eksekutif tidak hanya dituntut kemampuan manajerialnya saja tetapi juga harus memiliki kemampuan berpolitik yang baik dan memadai. Integritasdan kesiapan mental pimpinan eksekutif yang tinggi sangat penting dalam tahap ini dikarenakan harus mempunyai kemampuan menjawab dan memberikan argumentasi atas pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. c. Tahap Implementasi Setelah anggaran yang diajukan oleh eksekutif disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan anggaran. Tahap pelaksanaan anggaran ini meliputi masalah-masalah atau isu-isu negara yang sedang terjadi yang harus segera diselesaikan atau direalisasikan, mekanisme yang memastikan akuntabilitas eksekutif sesuai kebijakan legislatif pada tahap sebelumnya, pendistribusian anggaran, administrasi pelaksanaan, serta unsur fleksibilitas sehingga dimungkinkannya enyesuaian prosedur pertengahan tahun agar mencapai hasil maksimal dan pengendalian keuangan. d. Tahap Evalusi Tahap terakhir dari sebuah siklus anggaran adalah tahap evaluasi. Tahap ini berisikan kegiatan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran dalam bentuk-bentuk

seperti

program

audits,

financial

audit,

laporan

akuntabilitas, dan pengungkapan oleh publik (public disclosure). 2.2.3. Perbandingan Kebijakan Anggaran Penelitian dan Pengembangan di Beberapa Negara Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi berakar pada kemampuan penelitian dan pengembangan iptek dan inovasi yang dimiliki. Kemampuan litbang iptek yang tinggi telah memberikan kekuatan untuk bersaing dan memberikan peluang dalam kancah perdagangan internasional yang kompetitif. Sulit untuk dibantah bahwa kemampuan teknologi yang dimiliki oleh suatu bangsa akan sangat menentukan daya saing, sehingga semua negara di dunia berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal penguasaan litbang iptek dan inovasi.


71

Keberhasilan negara-negara baru maju di Asia Timur tidak dapat diaplikasikan dengan mudah pada negara berkembang, melainkan perlu diciptakan kondisi tertentu dan berupaya mengatasi masalah-masalah dalam pengembangan iptek. Sejumlah negara, di antaranya Amerika Serikat dan Filipina, menerapkan kebijakan pengurangan pajak (tax deduction) bagi perusahaan yang banyak memberi sumbangan untuk kepentingan sosial. Hal ini dilakukan untuk mendorong perusahaan agar mempunyai keinginan menyumbang kegiatan sosial. Di

Indonesia,

ketentuan

tersebut

belum

pernah

diberlakukan

sebelum

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, menarik untuk dilihat bagaimana tanggapan perusahaan jika ketentuan tersebut diberlakukan di Indonesia. Dibandingkan dengan anggaran penelitian dan pengembangan di sejumlah negara, negara Amerika Serikat pada tahun 2010 memiliki anggaran penelitian US$ 400 miliar, Jepang dan Tiongkok sebesar US$ 200 miliar, India sebesar US$ 40 miliar, dan Indonesia hanya sebesar US$ 0,4 miliar. Komitmen pimpinan di ASEAN untuk membelanjakan anggaran litbang ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalamai perkembangan. Singapura pad tahun 2009 sebesar 2,8% dari PDB, Malaysia 0,8% PDB, Filipina adalah 0,15% dari PDB pada tahun 2007, Brunai 0,12% dari PDB (2007-2012), Indonesia 0,08% dari PDB 2009 . Sementara Malaysia memiliki rasio pengeluaran R & D 15% dari pemerintah dan sektor swasta mencapai 85%, Thailand memiliki rasio pemerintah R & D belanja 55% dan 45% swasta. Gambaran anggaran penelitian di United Kingdom dapat dilihat dari belanja nasional informasi mengenai penelitian dan belanja pembangunan di sektor publik dan swasta. Tahun 2004-2010, persentase dari PDB pada tahun 2004 sebesar £20.242. Perkiraan pengeluaran domestik bruto Inggris pada bidang penelitian dan pengembangan (GERD) adalah sebesar £26.400.000.000 pada tahun 2010 dan £25.900.000.000 pada tahun 2009. Definisi Penelitian dan Pengembangan mengikuti standar yang disepakati secara internasional yang ditetapkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD),yang diterbitkan dalam 'Frascati', Penelitian dan Pengembangan didefinisikan sebagai "pekerjaan kreatif yang dilakukan secara


72

sistematis untuk meningkatkan bekal pengetahuan, termasuk pengetahuan manusia, budaya dan masyarakat dan penggunaan pengetahuan ini adalah untuk merancang aplikasi baru". Kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) diindikasikan dengan kehadiran unsur-unsur yang selalu berkembang atau dinamis. Misalnya, kegiatan seperti pengujian rutin, riset pasar, paten aplikasi, percobaan produksi berjalan dan karya artistik. Selain dianalisis oleh sektor kinerja, GERD dapat dianalisis dengan sektor pendanaan. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh salah satu sektor ekonomi bisa didanai oleh sektor lain, atau oleh sektor berkinerja sendiri. Untuk tujuan estimasi, praktek yang disarankan dari OECD adalah untuk menggunakan

informasi

dari

mereka

yang

melakukan

penelitian

dan

pengembangan. Perkiraan ini dianggap lebihdiandalkan dibandingkan dari survei litbang penyandang dana. Inilah sebabnya, dalam GERD di Inggris,perkiraan penelitian dan pengembanganbisnis yang didanai oleh pemerintah, diambil dari survei litbang perusahaan bisnis, bukan dari survei litbang pemerintah. GERD adalah ukuran yang paling umum digunakan untuk perbandingan internasional. Ini mencakup semua litbang yangdilakukan di negara yang bersangkutan, terlepas dari siapa yang mendanai litbang tersebut, termasuk dana dariluar negeri. Komponen GERD yang berhubungan dengan litbang dilakukan di empat sektor ekonomi: a.) Penelitian dan PengembanganPemerintah,didasarkan pada hasil litbang dari semua departemen pemerintah, melalui survei tahunan, dengan penambahan perkiraan untuk litbang dilakukan oleh otoritas lokal, b.)Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha, berasal dari hasil survei tahunan sektor bisnis. Terdapat sekitar 5000 perusahaan sebagai sample daftar referensi oleh pihak litbang,c.)Penelitian dan PengembanganPendidikan Tinggi, diperkirakan oleh Dewan Pendidikan untuk Inggris,Skotlandia, Wales dan Departemen Pendidikan di Irlandia Utara,d.)Penelitian dan PengembanganSwasta Non-Profit. Di Rumania, upaya yang berhubungan dengan penyediaan input keuangan untuk kegiatan penelitian ditangani oleh sistem penelitian nasional, terutama dalam kondisi baru krisis ekonomi. Para aktor di Rumania harus memastikan dan membenarkan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang memadai yang paling tepat untuk dimobilisasi bagi pengoperasian sistem.


73

Masalah utama dalam domain ini adalah untuk memilih modalitas yang tepat dan instrumen untuk mengubah efek dari mobilisasi sumber daya yang terlihat dalam peningkatan kinerja sistem kelitbangan dan untuk mentransfer hasil pengetahuan ke dalam perekonomian. Hal ini terkait sirkulasi arus keuangan yang harus diatasi oleh para pelaku penelitian dan pengembangan di Rumania. Rumania melihat bahwa penelitian, pengembangan dan kegiatan inovasi di semua tingkatan dipahami sebagai instrumen yang mampu merancang solusi untuk tantangan ekonomi dan sosial, tanggung jawab ilmiah masyarakat untuk memberikan jawaban yang layak menjadi lebih penting dari sebelumnya. Pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang, kinerja teknologi perekonomian Rumania dikenakan oleh persaingan yang kuat di tingkat Eropa dan global tergantung pada jawaban yang ditawarkan oleh peneliti untuk masalahmasalah aktual. Kesesuaian antara hasil kegiatan ilmiah dan kemampuan peneliti untuk secara khusus menangani kebutuhan masyarakat yang dilayaninya tergantung pada berbagai faktor tentang penyedia pengetahuan ilmiah, pengguna potensial, infrastruktur, lingkungan politik dan ekonomi. Sesuai dengan orientasi saat ini, yaitu pada penelitian dan pengembangan Eropa dan inovasi kebijakannya, Pemerintah Rumania memasukkan kebutuhan pendanaan kelitbangan dan mobilisasi sumber dayamanusia sebagai prioritas. Upaya ini dilakukan dalam sebagian besar program dan strategi, seperti: Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Nasional untuk Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Program Reformasi Nasional untuk mencapai tujuan Lisbon Strategy, Strategi Ekspor, Strategi Industri, dan lain-lain. Pengeluaran pada penelitian dan pengembangan meningkat pesat selama periode 2005-2008 (Gambar 5.3), dimana hal ini dilakukan untuk memperbaiki pembiayaan pada tahun 2001-2004. Alokasi anggaran pemerintah ataupengeluaran untuk penelitian dan pengembangan pada tahun 2008 mewakili 1,06% dari total pengeluaran pemerintah, yang hampir dua kali lipat dari tahun 2004, yaitu sebesar 0,51%. Sebuah dorongan khusus untuk memulai langkah-langkah kebijakan yang mendukung peningkatan sumber daya penelitian dan pengembangan telah diberikan oleh program CREST, yang berlangsung di Rumania pada tahun 2005. Rekan-rekan asing, yaitu negara Uni Eropa lain, telah meninjau instrumen dari


74

kebijakan di Rumania untuk penelitian dan inovasi, yang dimaksudkan untuk meningkatkaninvestasi dalam litbang. Dari hasil tinjauan tersebut, kemudian direkomendasikan pada peningkatan mobilisasi sumber dayadalam jangka panjang, sesuai dengan strategi dan program-program Uni Eropa. Di Amerika Serikat, anggaran penelitian dan pengembanganpengetahuan baru dan inovasi yang berkelanjutan telah menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan melalui perekonomian negara. Perusahaan swasta adalah sponsor terbesar penelitian dan pengembangan di Amerika Serikat, dimana ia memproduksipenemuan yang pada gilirannya mengarah pada produk dan layanan baru dan pertumbuhan produktivitas. Namun, pemerintah federal telah lama memberikan dukungan yang signifikan untuk kegiatan litbang untuk kedua suplemen dan mendorong usaha swasta. Keuangan pemerintah untuk penelitian dan pengembangan melalui belanja fiskal tahun 2007 dialokasikan untuk kegiatan berjumlah $137.000.000.000,-dan dari pengeluaran pajak yang memberikan insentif bisnis untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan mereka. Sejak awal 1980-an, pengeluaran pemerintah federal untuk penelitian telah berkembang lebih mantap dan lebih cepat daripada pengeluaran untuk pengembangan.Pendanaan penelitian, khususnya dari dasarpenelitian, umumnya dipandang menguntungkan karena sifatnyayang memiliki potensi besar untuk manfaat ekonomi. Meskipun demikian, keuntungan ekonomi untuk penelitian dasar sulit untuk diukur karena kemajuan yang dihasilkan dari penelitian mungkin sulit untukdiidentifikasi atau nilai dan interval antarapenelitian dan aplikasi untuk produk atau proses kadang-kadang membutuhkan waktu lama. Pendanaan federal untuk penelitian dan pengembangan yang didanai oleh pemerintah federal Amerika, dapat dibagi menjadi dua kegiatan yang berorientasi kategori-misi

dan

pekerjaan

yangbertujuan

untuk

memajukan

keadaan

pengetahuan dan teknologi.Sebagian besar anggaran dari dukungan pemerintah federal untuk penelitian dan pengembangandilakukan oleh pemerintah dengan misi yang jelas, seperti, pengembangan NASA pesawat ruang angkasaatau pengembangan senjata untuk Departemen Pertahanan. Pengeluaranyang didanai pemerintah federal sebagian besar meliputi bidangpengembangan yang dilakukan oleh sektor industri.


75

Negara China menghabiskan anggaran belanja untuk kegiatan penelitian ilmiah dan pengembangan ( R & D ) pada tahun 2011 terus meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah belanja pengeluaran untuk R & D tahun 2011 naik 23 persen dari 2010, yang mencapai US$139.200.000.000, atau 1,84 persen dari produk domestik bruto negara China. Perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi paling besar untuk modal R & D, diikuti oleh lembaga penelitian pemerintah yang berafiliasi dengan universitas. Secara keseluruhan pengeluaran tahunan untuk R & D telah meningkat lebih dari 20 persen rata-rata selama enam tahun terakhir. Dukungan anggaran belanja R &D mendukung "inovasi" berbagai bidang di China pada saat ini dan menjadi trend di Cina. Meskipun di negara Cina mengalami penurunan dari peradaban litbang iptek atas "empat penemuan besar", yaitukompas, bubuk mesiu, pembuatan kertas, dan percetakan beberpa abad yang lalu, namun Cinamenjadi tertinggal di belakang dalam kapasitas yang inovatif sejak kejayaan atas empat penemuan besar tersebut. Dalam upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut, pemerintah pusat meluncurkan sebuah program "inovasi pribumi "pada tahun 2006. Adapun tujuan program ini adalah transformasi negara RRC menjadi sebuah yang " negara yang inovatif " pada tahun 2020. Dukungan anggaran dari pemerintah yang difokuskan unutk mendukung program inovasi pribumi tersebut yang membuat masyarakat dan ekonomi China dan yang maju dengan pesat secara terstruktur dengan baik melalui penemuanpenemuan modern. Kapasitas RRC untuk berinovasi

melalui perusahaan-

perusahaan China untuk dapat mencapai keberhasilan dalam beberapa jenis dari inovasi, termasuk lokalisasi ide-ide global, menggabungkan ide-ide yang ada untuk menciptakan produk baru , menemukan metode baru untuk memaksimalkan keuntungan, dan penemuan-penemuan tersebut ditujukan oleh kebutuhan. Dukungan oleh pelaku kebijakan di Cina dalam sistem inovasidi Cina telah mengalami perubahan mendasar sejak awal reformasidari sistem S&T pada tahun 1985. Perubahan ini telah mengubah masing-masing komponen utama dari kemajuan litbang iptek di Cina.Sektor bisnis telah menjadi aktor dominan penelitian dan pengembangan, dimana saat ini telah melakukan lebih dari dua


76

pertiga dari jumlah penelitian dan pengembangan, meningkat hampir 40% dariawal tahun 1990. Pada saat yang sama,lembaga penelitian publik telah menurun hampir separuh dari total litbang yang ada , sampai kurang dari seperempat lebih dalam periode yang sama. Gambar 5.6 menunjukkan tiga pelaku utama penelitian dan pengembangan di China. Upaya peningkatan kemampuan inovasi dan kinerja sektor bisnis merupakan salah satu tantangan yang paling sulit, akan tetapi reformasi dan transformasi masa lalu telah relatif berhasil dalam mengatasinya. Sampai batas tertentu, peningkatan pesat dalam litbang sektor bisnis telah menghasilkan mekanis darikonversi beberapa lembaga penelitian publik menjadi entitas bisnis, dimana seringkali dilakukan tanpa menciptakan kondisi yang berorientasi pada inovasi perusahaan. Dari tahun 1998 hingga 2003, 1.050 lembaga penelitian publik dikonversi menjadi badan usaha. Sejumlah 204.000 karyawan dan 111.000 anggota S&T ditransfer ke sektor bisnis, dimana rata-rata berusia lebih tua dan kurang berkualitas dibandingkan mereka yang tinggal di dalam lembaga penelitian. Beberapa perusahaan yang telah memperoleh visibilitas global dan kehadiran pasar, seperti Huawei, TCL danLenovo, berada dalam sektor teknologi tinggi, sementara yang lain, seperti Haier, harus inovatif untuk unggul dalam segmen pasar. Perusahaan yang paling intensif litbangnya, biasanya muncul dari sektor penelitian publik. Kasus ini seperti terlihat pada tiga produsen komputer terkemuka China, antara lain: pendahulu dari Lenovo, Legend, yang dikembangkan di Institut Teknologi Komputasi dari Chinese Academy of Sciences. Pendiri Elektronik adalah spin-off dari Beijing University dan Tsinghua Tongfand dari Universitas Tsinghua. Beberapa perusahaan besar sekarang ini telah sukses merambah investasi luar negeri di bidang penelitian dan pengembangan. Dengan melengkapi peran investasi asing di China, perusahaan tersebut membantu untuk mempercepat dan menyeimbangkan proses integrasi China ke jaringan pengetahuan global. Kecenderungan

lain

yang

menggembirakan

adalah

pesatnya

perkembangan perusahaan berbasis teknologi, yang sebagian merupakan pay-off dari investasi besar China telah dibuat dalam pengembangan taman ilmu


77

pengetahuan dan inkubator. Bahkan,antara tahun 2000 dan 2004, jumlah, nilai tambah, penelitian dan pengembangan, dan aplikasi paten untuk penemuan S&T berbasis perusahaan kecil (kurang dari 300 karyawan) telah meningkat masingmasing sebesar 52%, 141%, 121% dan 221%. Pada tahun 2004, sebanyak 20% dari personil litbang yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan dalam negeri (termasuk usaha patungan dengan mitra asing) berada di perusahaan kecil. Banyak dari perusahaan kecil tetap tergantung pada berbagai bentuk dukungan publik yang diberikan oleh berbagai tingkat pemerintah untuk penyewa ilmu pengetahuan dan taman teknologi. Perkembangan pembiayaan penelitian dan pengembangan di negara Brasil sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 masih belum begitu meningkat, namun mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 terus meningkat. Besaran total belanja untuk kegiatan litbang di Brasil adalah sebesar 1,14% dari GNP. Untuk persentase anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu sebesar 43,57% dan anggaran dari swasta sebesar 46,43%. Sementara, total anggaran untuk kegiatan litbang di UNIRIO dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 baru sebesar 0,95%, di Universitas Vole Rio Do Sunos-UNSINOS baru mencapai 1 % dari seluruh belanja Universitas. Upaya yang dilakukan Pemerintah Brasil dalam meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan,yaitu melalui penguatan kerjasama dengan industri yang terus berkembang. Dukungan utama dari Negara Bagian Sao Paolo sangat besar, dimana peran industri di Sao Paolo dapat mendukung pengeluaran untuk litbang di negara bagian tersebut telah mencapai 64,2%. Pemerintah Federal Brasil sangat kuat dalam mendorong kegiatan litbang. Hal ini ditunjukkan dengan adanyakegiatan berupa program baru di Brasil, yaitu Innovation Enterprise, sejak tahun 2013, untuk jangka waktu dua tahun kedepan. Pemerintah Brasil juga membuat special fund untuk mendukung kegiatan litbang yang terus meningkat anggarannya tiap tahun. Peran Kementerian Pendidikan di Brasil juga cukup penting dalam membuat/membentuk pendidikan yang berkualitas, yaitu dengan cara membagi kegiatan Universitas Teknologi dan Universitas Riset. Selain pemerintah, terdapat lembaga yang mendukung litbang di Brasil, yaituLembaga Riset Ekonomi Terapan (IPEA), yang merupakan yayasan umum


78

nasional terkait dengan Urusan Strategis Sekretariat Kepresidenan. Lembaga ini menyediakan dukungan teknis dan institusional kepada pemerintah untuk formulasi dan reformulasi kebijakan publik dan program pembangunan di Brasil. Beberapa kegiatan yang dilakukan IPEA yang dibuat tersedia untuk masyarakat melalui publikasi-publikasi dan seminar-seminar. Brasil memiliki beberapa perusahaan terkemuka yang terkenaldan inovatif dan menguasai dalambidang teknologi tinggi, seperti minyak dalam air ekstraksi. Beberapa universitas melakukan penelitian berkualitas tinggi. Walaupun demikian, kinerja tersebuttidak menyeluruh di Brasil dan tidak turut mendukung perekonomian Brasil. Terkait penguasaan paten selama tahun 2005-2009, jumlah paten yang diajukan olehuniversitas dan PRI per GDP jauh di bawah standar OECD.Dalam halhubungan-inovasi

yang berkaitan dengan internasional,

sebanyak 27 % daritotal artikel ilmiah terlibat di coauthorship internasional dan 17 % dari aplikasi paten PCT adalah kerjsasama penemuan internasional. Terjadi perubahan dalam pengeluaran science, technology and innovation (STI), yaitu pada tahun 2008, GERDBrasiladalah 1,08 % dari PDB, angka ini berada di bawahangka OECD, tetapi di atas negara Amerika Latin, seperti: Argentina, Chili dan Meksiko. Dewan Nasional Pengembangan Industri didesain ulang pada Agustus 2011. Termasuk di dalamnya yaitu, kementerian, presiden Bank Nasional untuk Ekonomi dan Sosial Pengembangan (BNDES), perusahaan swasta, dan industri serta perwakilan serikat pekerja. Hal ini bertujuan untuk mencapai koordinasi yang lebih baik dan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih besar. 2.2.4. Teori Reasearch and Development Aw, Roberts dan Xu (2009:2-3) mengatakan bahwa terdapat tiga hal terkait hubungan antara produktivitas suatu lembaga dengan pilihan-pilihan lembaga tersebut untuk berinvestasi dalam research and development (R&D) atau teknologi baru menggunakan model industri yang dinamis. Ketiga kesimpulan tersebut didapat dari dua penelitian yang masing-masing dilakukan oleh Atkeson dan Burstein pada tahun 2007 dan Constantini dan Melitz pada tahun 2008. Pertama, produktivitas adalah variabel keadaan yang mendasar dan membedakan keberagaman produsen. Kedua, evolusi produktivitas merupakan kekuatan dari


79

dalam lembaga, dipengaruhi oleh keputusan lembaga yang bersangkutan dalam berinovasi dan mengandung komponen peluang di dalamnya. Ketiga, sementara mereka berbeda dalam struktur secara spesifik dari biaya dan informasi, mereka masing-masing mengidentifikasi jalur dimana ekspor yang dinamis dan keputusan-keputusan investasi dapat dihubungkan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan sebagai berikut: “First, productivity is the underlying state variable that distinguishes heterogeneous producers. Second, productivity evolution is endogenous, affected by the firm’s innovation decisions, and contains a stochastic component. Third, while they differ in the specific structure of costs and information, they each identify pathways through which the dynamic export and investment decisions may be linked.” Pengaruh kebijakan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi belum cukup tertangani karena sebagian besar penelitian yang membahas tentang hal tersebut bergantung pada pengetahuan fungsi produksi yang menyatakan bahwa selama menggunakan dua kelompok model (yang telah dikembangkan peneliti lain) dalam kondisi parameter yang diberikan tidak secara eksplisit menggambarkan peran kebijakan R&D. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Minniti dan Venturini (2014:3) berikut ini: “the effect of innovation policies on economic growth have not been sufficiently addressed, as most of these studies rely on a knowledge production function that, while nesting the two families of models under given parameter conditions, does not explicitly describe the role of R&D policy.” Kedua kelompok model yang dimaksud oleh Minniti dan Venturini adalah first-generation growth models dan second-generation growth models. Dalam kelompok first-generation growth models, semua model menunjukkan efek skala yang kuat. Dikatakan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebanding dengan jumlah total penelitian yang dilakukan dalam perekonomian. Dalam kelompok model ini, setiap perubahan terkait dengan variabel yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah secara permanen mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. (Minniti dan Venturini, 2014:1) Berikutnya second-generation growth models. Dalam kelompok model ini terdapat dua jenis model. Pertama adalah semi-endogenous growth models. Kelompok pertama menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditandai dengan


80

skala efek yang lemah. Artinya tingkat pendapatan per kapita masih merupakan fungsi meningkatnya ukuran ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan bahwa karena untuk jangka panjang, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam kelompok ini, pertumbuhan jangka panjang masih mencerminkan pilihan R&D perusahaan-perusahaan, tetapi tidak tergantung pada kebijakan publik seperti investasi kredit pajak dan subsidi R&D. Kedua, fully-endogenous growth theory atau disebut juga Schumpeterian Framework. Kelompok kedua ini secara teoritis menunjukkan bahwa mungkin untuk menghilangkan skala efek dan pada saat yang sama juga mempertahankan pengaruh langkah-langkah kebijakan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. (Minniti dan Venturini, 2014:1) Griffith, Redding, dan Reenen (2003:100-102) melakukan penelitian dengan dasar tiga literature. Literatur pertama mengenai Schumpeterian Framework yang menekankan pada sifat pengetahuan yang tidak saling bersaing dan parsial atau terpisah. Awalnya model ini diyakini tidak konsisten dengan temuan empiris tentang konvergensi pendapatan. Namun, kemajuan teoritis terbaru menunjukkan bahwa model ini dapat menjelaskan konvergensi pendapatan. Literatur kedua mengenai penelitian empiris yang telah meneliti secara empiris hubungan antara R&D dan pertumbuhan produktivitas di tingkat perusahaan dan industri. Banyak dari penelitian empiris ini berkaitan dengan inovasi yang berbasis R&D, dan pendekatan konvensional untuk regresi pertumbuhn TFP pada pengukuran kegiatan R&D. Literatur ketiga telah memeriksa konvergensi produktivitas di negara dan tingkat industri. Sejumlah studi menemukan perbedaan lintas negara besar dalam produktivitas. Namun, mengendalikan faktor-faktor penentu tingkat produktivitas jangka panjang ada bukti agregat konvergensi produktivitas. Beberapa makalah menemukan bukti bahwa agregat konvergensi produktivitas bergantung pada promosi dari daya serap. 2.2.5. Konsep Knowledge Society Knowledge atau pengetahuan didefinisikan dalam ISA Conference (2006:4-5) sebagai pengamatan yang terkonfirmasi kebenarannya. Pengamatanpengamatan bisa terkonfirmasi seiring berjalannya waktu atau dalam suatu


81

masyarakat tertentu. Sesuatu yang diamati berulang-ulang dan menghasilkan hasil yang sama dianggap sebagai pengamatan yang terkonfirmasi atau pengetahuan. Jika

pengamatan-pengamatan

tersebut

dilakukan

oleh

diri

sendiri

dan

menghasilkan hasil yang sama, maka dianggap sebagai pengetahuan pribadi. Lain halnya jika pengamatan dilakukan juga oleh pihak lain dan dapat dikonfirmasi oleh pihak lain tersebut, maka dinamakan sebagai pengetahuan sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Pengetahuan bukan sekedar sesuatu yang dapat ditemukan di dunia ini, tetapi lebih kepada sesuatu yang berasal dari pengamatan terhadap apa yang ada di dunia dan dibandingkan dengan pengamatanpengamatan lainnya yang berbeda seiring berjalannya waktu. Sistem pengetahuan dianggap relatif stabil namun tetap dinamis dengan mekanisme yang sedemikian rupa yang membuat sistem ini tetap stabil namun dinamis. Pengetahuan juga dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dalam masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat bisa saja berbeda dengan masyarakat lainnya. Namun, pengetahuan adalah kontektual di mana berbagi pengetahuan bukan hanya suatu proses perpindahan pengetahuan tetapi juga proses negosiasi mengenai pengetahuan yang dibagi. Suatu knowledge society didefinisikan oleh UNESCO (2005:17) sebagai suatu masyarakat yang dipelihara oleh keragaman dan kapasitasnya. Setiap masyarakat memiliki pengetahuan tersendiri sebagai aset mereka. Oleh karenanya, perlu untuk menghubungkan bentuk-bentuk pengetahuan yang telah dimiliki dan bentuk-bentuk pengetahuan yang baru, akuisisi serta penyebaran pengetahuan yang dinilai berdasarkan model ekonomi. Definisi lain diungkapkan oleh GESCI (2012:5), suatu organisasi yang didanai oleh UN ICT Task Force. Knowledge society diidentifikasikan sebagai masyarakat yang didasarkan pada penciptaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dan pengetahuan. Masyarakat ini memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh, dibuat, disebarkan dan diterapkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2003:5), Knowledge society merupakan salah satu istilah yang telah diperkenalkan dalam upaya untuk mengkarakterisasi beberapa perkembangan


82

utama dalam masyarakat industri pada akhir abad kedua puluh dan awal abad kedua satu. Beberapa pihak tidak suka dengan istilah tersebut untuk berbagai alasan. Istilah tersebut menyiratkan bahwa perubahan yang terjadi saat ini merupakan revolusioner, perubahan yang cepat, sedangkan seharusnya dianggap lebih sebagai perubahan yang evolusioner, yaitu perubahan yang lambat. Beberapa berpendapat pula bahwa karena semua masyarakat saat ini telah mengandalkan pengetahuan dan informasi, istilah tersebut terkesan tidak memperhitungkan

kemampuan

masyarakat

sebelumnya

dan

memberikan

kesempatan pada pengetahuan dan informasi tertentu yang diprioritaskan oleh masyarakat. Kritik-kritik tersebut memiliki kekuatan, tetapi juga menunjukkan bahwa cara yang tepat untuk mendefinisikan knowledge society adalah melibatkan beberapa tren terkait sebagai berikut. a. Perkembangan knowledge society berdasarkan pada difusi skala besar dan pemanfaat teknologi informasi yang baru yang telah mampu untuk menangkap, mengolah, menyimpan, dan mengkomunikasikan data dan informasi; b. Lebih umum daripada urusan teknologi informasi, peningkatan kepentingan suatu inovasi (khususnya teknologi, juga organisasional) sebagai unsur daya saing perusahaan dan nasional, dan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas segala jenis organisasi; c. Perkembangan ekonomi layanan karena sebagian besar kegiatan ekonomi, lapangan kerja, dan output terjadi di sektor jasa ekonomi. “Layanan” adalah prinsip manajemen yang penting dalam organisasi di semua sektor, dan layanan khusus memberikan masukan penting untuk organisasi di seluruh sektor dalam skala yang meningkat jauh; d. Manajemen pengetahuan muncul sebagai isu tertentu, seiring organisasi-organisasi berusaha untuk menerapkan teknik dan sistem informasi formal yang baru untuk menunjang efektivitas penggunaan sumber daya data yang dimiliki, aset informasi, dan para ahli; dan e. Perkembangan penting lainya yang terkait dengan poin di atas, termasuk globalisasi, perybahan pada struktur demografik dan pratikpraktik kebudayaan serta lingkungan hidup.


83

2.2.6. Teori Strategi Strategi memiliki pengertian sebagai berikut: “A plan to achieve the mission and the meet of mandates. A Strategy, therefore, is the extension of an organization’s (or community’s) mission, forming a bridge between the organization and its environment. Strategies are typically developed to deal with strategic issue: that is, they outline an organization’s response to the fundamental challenges it faces.” (Bryson, 1995:131) Suatu strategi dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam suatu isu strategis. Digunakan untuk menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan yang ada. Suatu strategi mensyaratkan adanya komitmen serta konsistensi dari organisasi terhadap apa yang dikatakan dan apa yang diusahakan atau dilakukan. Untuk menjaga tingkat akurasi suatu strategi, strategi dibagi menjadi 4 (empat) berdasarkan level dan waktu, yaitu Grand Strategy, Strategic Public Planning Unit, Program or Service Strategic, dan Functional Strategic. (Bryson, 1995:132) Definisi lainnya mengenai strategi dikemukakan oleh Hax dan Majluf sebagai berikut: a. Suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral; b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak dan prioritas alokasi sumber daya; c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti oleh suatu organisasi; d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi kekuatan dan kelemahannya; dan e. Melibatkan semua tingkat hirarki dari suatu organisasi. (Salusu, 1998) Strategi tidak dapat ditentukan begitu saja. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan. Faktor-faktor tersebut antara lain: a. Memperhitungkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki dari pihak-pihak saingan; b. Memanfaatkan keunggulan dan kelemahan-kelemahan pihak saingan;


84

c. Memperhitungakan keadaan lingkungan intera maupun ekstern yang dapat mempengaruhi perusahaan; d. Memperhitungkan faktor-faktor ekonomis, sosial, dan psikologis; e. Memperhatikan faktor-faktor sosio-kultural dan hukum; f. Memperhitungkan faktor ekologis dan geografis; dan g. Menganalisis dengan cermat rencana pihak-pihak saingan. (Ernita, 2007:30-31) Dengan rumusan strategi yang baik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: a. Mendorong pemahaman terhadap situasi; b. Mengatasi konflik karena arah pengembangan yang tidak jelas; c. Pendayagunaan dan alokasi sumber daya terbatas; d. Memenangkan kompetisi; dan e. Mempu mencapai keinginan dan memecahkan permasalahan besar. (Tripomo, 2005:20) 2.2.7. Teori Perencanaan Strategis Perencanaan strategis merupakan bagian dari manajemen strategis. Manajemen strategis sendiri memilki arti sebagai suatu seni dan ilmu dari suatu pembuatan, penerapan, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis antara fungsifungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan organisasi pada masa mendatang. (Wahyudi, 1996) Dalam perencanaan strategis, terdapat dua hal penting, yaitu: a. Manajemen strategis terdiri dari tiga proses berikut: 

Pembuatan strategi, meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan organisasi, pengembangan alternatif strategi dan penentuan strategi yang sesuai untuk diadopsi;



Penerapan operasional

strategi, tahunan,

meliputi

penentuan

kebijakan

sasaran-sasaran

organisasi,

memotivasi


85

karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan; dan 

Evaluasi atau kontrol strategi, yaitu mencakup usaha-usaha untuk memotori seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi, termasuk di dalamnya mengukur kinerja individu dan organisasi langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

b. Manajemen

strategis

memfokuskan

pada

penyatuan

atau

penggabungan aspek-aspek pemasaran, riset dan pengembangan keuangan atau akuntansi dan produksi atau operasional dan produksinya dari suatu organisasi. Dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai proses perencanaan strategis di mana proses lainya mengikuti setelahnya. Proses perencanaan strategis merupakan yang paling penting karena jika dilakukan dengan baik, maka akan memberikan efek yang baik pula kepada proses-proses berikutnya. 2.2.7.1.Proses Perencanaan Strategis Proses perencanaan strategis meliputi penyusunan kebijakan dan arah yang luas, penilaian internal dan eksternal, perhatian kepada stakeholders, identifikasi isu penting, pengembangan strategi untuk menghadapi masing-masing isu, pembuatan keputusan, tindakan dan pemantauan hasil-hasil secara terus menerus. Perencanaan strategis merupakan alat untuk membantu para pemimpin dalam membuat keputusan penting dan melakukan tindakan penting. Terdapat setidaknya 8 (delapan) langkah urutan proses perencanaan strategis, yaitu: a. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis; b. Memperjelas mandat organisasi; c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi; d. Menilai lingkungan internal; e. Menilai lingkungan eksternal; f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi; g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu; dan


86

h. Menciptakan visi organisasi yang efektif pada masa depan. (Bryson, 2003:54-81) Langkah-langkah tersebut menjadi pedoman dalam bertindak, melihat hasil dan mengevaluasi dari strategi yang dilakukan. Proses implementasi dan evaluasi suatu rencana strategis tidak harus menunggu kedelapan langkah-langkah tersebut selasai dilaksanakan. Implementasi dan evaluasi rencana strategis dapat dilakukan seiring dengan proses pembuatan suatu rencana strategis. Perubahanperubahan yang diperlukan dapat langsung dilakukan selama proses berjalan untuk merespon lingkungan baik internal maupun eksternal. 2.2.7.2.Karakteristik Perencanaan Strategi Suatu perencanaan strategis yang sukses memiliki karekteristik sebagai berikut: a. Memiliki dukungan penuh dari manajemen puncak (chief executive officer); b. Sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mudah dipahami; c. Melibatkan eksekutif, manajer, supervisor dan karyawan pada semua tingkat organisasi dan menerapkan manajemen partisipatif; d. Mendefinisikan tanggung jawab dan periode waktu yan jelas; e. Mendefinisikan pemahaman dan tujuan bersama serta menyeluruh dari organisasi; f. Memiliki kesadaran terhadap lingkungan di mana perencanaan stratejik itu berfungsi; g. Memiliki outcomes dan sumber-sumber daya (resources) yang realistic; h. Mengembangkan dan mengunakan bukti-bukti untuk pembuatan rekomendasi; i. Menetapkan dan menjamin pertanggungjawaban untuk outcomes; j. Mengarah kepada keputusan-keputusan pengalokasian sumber-sumber daya; dan k. Perencanaan stratejik selalu ditinjau ulang dan diperbaharui terus menerus.


87

2.2.8. Teori Rational Choice Di negara demokratis, keputusan politis ditetapkan melalui suatu proses politik yang melibatkan masyarakat. Masyarakat dapat menyumbangkan suara untuk menentukan kebijakan apa yang hendak dilaksanakan atau menyumbangkan suara kepada orang yang mewakili kebijakan tersebut (Fuad dkk, 2004: 53). Melalui teori pilihan publik, dapat dipelajari tentang bagaimana suatu keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dibuat melalui suatu sistem politik. Proses politik yang ada di dalam sistem tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, budaya, dan ideologi. Model pendekatan teori pilihan rasional (rational choice theory), dengan ekplanasinya yang komprehensif, mempunyai fleksibilitas untuk digunakan pada pendekatan kebijakan publik. Dikatakan oleh Heath, Carling, dan Coleman (Scott, 2000: 3), dalam teori pilihan rasional, individu dipandang termotivasi oleh keinginan dan tujuan yang menggambarkan preferensi mereka. Individu bertindak sesuai dengan kendala dan informasi yang dimiliki terkait dengan kondisi yang sedang dialami. Secara sederhana, hubungan antara kendala dan preferensi dapat dilihat dari hubungan alat-alat untuk mencapai tujuan. Setiap individu tidak dapat mencapai semua yang diinginkan. Oleh karenanya diperlukan pilihan-pilihan dalam hal mencapai tujuantujuan yang ingin dicapai dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu harus mengantisipasi hasil dari pilihan yang diambil dan menghitung apa yang terbaik. Individu yang rasional memilih pilihan yang memberikan kepuasan terbesar (Heath, Carling, dan Coleman, Menurut Buchanan (1972) yang menjelaskan secara teoritik pendekatan teori pilihan rasional menonjolnya kepentingan pribadi, kelompok, atau partai dalam dunia politik. Dalam teori ini telah memasukkan unsur-unsur pertimbangan ekonomis dalam perilaku para politikus yang kemudian dikenal sebagai “Teori Pilihan Rasional” (Rational Choice Theory), yang menyebutkan bahwa: ”sebuah pilihan yang rasional jika seseorang terjun ke dunia politik terutama memperjuangkan kepentingan pribadinya. Perjuangan kepentingan individu para politikus tersebut disamping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau mereka yang diwakilinya, bisa juga menciptakan hal-hal yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme”.


88

Sementara itu, para pakar teori sosiologi pilihan rasional, yaitu James dan Mises, menyatakan pandangan bahwa model pilihan rasional ini berupaya menunjukkan lima hal, di antaranya: (1) dasar fenomena sosial tersebut adalah nyata, (2) para aktor bertindak untuk tujuan mengejar kepentingan secara rasional, (3) kecanggihan individualisme metodologis, (4) fokus analisis lebih pada aktor dan strateginya daripada sistem secara keseluruhan, dan (5) penggunaan logika deduksi untuk menjelaskan fenomena. Sedangkan, menurut Friedman dan Hechter, terdapat tiga kelebihan yang dimiliki oleh teori pilihan rasional, yaitu: (1) memiliki kontribusi pada area pengukuran, (2) sebagai pendekatan pertikaian dalam institusi sosial (seperti dalam hukum, peraturan-peraturan, norma, dan nilai-nilai budaya), dan (3) memberikan kemungkinan tentang cara untuk menjawab pilihan tujuan individu. Proses pembuatan kebijakan penganggaran oleh aktor-aktor elit kebijakan tersebut didasarkan pada empat jenis pandangan yang digunakan sebagai preferensi birokrasi dalam memformulasikan suatu kebijakan (Grindle dan Thomas, 1991), yaitu: (1) saran-saran teknis dari teknokrat dan ahli-ahli internasional; (2) implikasi birokratik, yaitu berupa sasaran karir individual dan posisi kompetisi dalam suatu unit; (3) stabilitas dan dukungan politik, seperti stabilitas dalam sistem politik, perhitungan biaya dan manfaat terhadap kelompok kepentingan dan adanya dukungan militer terhadap kelompok oposisi. Aktor-aktor yang berpengaruh terhadap posisi aktor-aktor kunci dalam pembuatan kebijakan di sini adalah pemimpin-pemimpin politik, elit ekonomi dominan, pemimpin militer, dan pemimpin kelompok kepentingan; dan (4) tekanan internasional, mencakup akses pada pendanaan dan perdagangan internasional. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa pilihan terhadap nilai-nilai tertentu sebelum kebijakan diputuskan melalui perspektif elit lebih sering muncul daripada nilai-nilai tertentu yang dikehendaki oleh publik sebagai pemangku kedaulatan. Sehingga, yang terjadi adalah kebijakan-kebijakan publik termasuk dalam penentuan anggaran APBN untuk iptek nasional yang tidak sensitif dan selalu kecil dipengaruhi oleh pilihan-pilihan rasional elit/aktor yang seringkali bertentangan dengan pilihan-pilihan nilai kebutuhan dan keinginan publik, dimana elit atau aktor tersebut mengabaikan kebutuhan anggaran


89

penelitian dan pengembangan terkait dukungan dalam rangka memajukan iptek nasional untuk investasi masa depan dalam menghadapi persaingan global. Arifin dan Rachbini, (200l: 19) menjelaskan bahwa public choice selalu menekankan pada penilaian keputusan-keputusan rasional, baik oleh individu maupun masyarakat atau keputusan pemerintah. Termasuk di dalamnya yaitu kebijakan pada bidang pendidikan. Hal ini berarti bahwa dengan sendirinya masyarakat (publik) memiliki pilihan rasional dalam menyikapi setiap kebijakan pendidikan (perguruan tinggi). Berdasarkan berbagai sudut pandang terhadap pengertian terhadap rasional, teori pilihan rasional sebagai model penjelasan dari tindakan-tindakan aktor dalam kebijakan penganggaran iptek nasional, adalah keseluruhan dari opsi pilihan suatu keputusan yang diambil oleh individu para politikus dalam membuat pilihan tindakan atau keputusan berdasarkan kepercayaan atau tujuan mereka yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya untuk dapat dibatasi. Menurut Buchanan (1972), merupakan sebuah pilihan yang rasional jika seseorang terjun ke dunia politik terutama memperjuangkan kepentingan pribadinya. Perjuangan kepentingan individu para politikus tersebut disamping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau mereka yang diwakilinya, bisa juga menciptakan hal-hal yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Adapun, tujuan teori pilihan rasional dimaksudkan untuk memberikan analisa formal dari pengambilan keputusan sebagai pengujian lebih mendalam terhadap kerangka kerja pilihan rasional. Dasar-dasar dalam teori pilihan rasional menggunakan beberapa konsep, antara lain: utilitas (utility), peluang (probability), dan aturan keputusan (decision rule) rasional berdasarkan pada kebijakan yang dipilih untuk mencapai tujuan suatu organisasi, dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi. Untuk melihat skala prioritas proses penganggaran iptek nasional dari yang kurang sampai yang lebih penting sesuai dengan tujuan yang dicapai dalam organisasi ditentukan dengan pilihan rasional oleh aktor atau elit baik di eksekutif maupun legislatif dengan pendekatan pilihan publik.


90

2.2.9. Konsep Scenario Planning dalam Kebijakan Menurut

Marra

(2009:

22),

scenario

planning

berfokus

pada

ketidakpastian kritis tertentu yang berkaitan dengan suatu isu, bukan pada hal-hal yang

sudah diketahui dan dapat diprediksikan. Hal tersebut sebagaimana

kutipannya berikut ”instead of emphasizing what is known and predictable, scenario planning focuses on the critical uncertainties specific to a given issue.” 2.2.9.1. Konsep Scenario Planning Menurut Ringland (1998: 10), konsep skenario bukan hal yang baru dan telah dikembangkan sejak akhir Perang Dunia II dengan berbagai istilah dan model. Menurut Porter (1994: 444) menyebutkan bahwa skenario adalah wawasan yang konsisten, tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Skenario adalah cerita tentang apa yang mungkin terjadi. Berbeda dengan proyeksi, skenario tidak perlu menggambarkan masa depan seperti apa yang kita harapkan. Sebaliknya, skenario berusaha untuk merangsang pemikiran kreatif yang membantu orang melepaskan diri dari pola pandang yang sudah mapan terhadap berbagai situasi dan merencanakan tindakannya. Menurut Sutirto (2007), kata skenario memiliki dua arti. Pertama, skenario merupakan satu garis besar dari suatu dramatika atau teater yang memberikan gambaran dari suatu adegan, ciri atau karakter, dan situasi. Arti kedua adalah perkiraan mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Bila perkiraan itu dibuat sangat cermat dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, maka dapat mempengaruhi kejadian-kejadian di masa depan. Dalam scenario planning, skenario diberi arti sebagai suatu lorong-lorong pilihan yang mungkin tersedia menuju masa depan. Skenario

secara

umum

bermanfaat

untuk

mengungkapkan

dan

menyampaikan keinginan, rencana dan pandangan seseorang terhadap perubahan maupun membantu orang untuk memutuskan bagaimana menyesuaikan diri terhadap perubahan dan mencapai visi mereka tentang masa depan. Skenario adalah bagian penting dalam pengelolaan secara adaptif karena membantu orang untuk mengambil keputusan sekarang tentang perubahan yang mungkin akan terjadi di masa depan.


91

Ruang

lingkup

penelitian

tentang

skenario

penganggaran

ilmu

pengetahuan dan teknologi nasional tahun 2035 dalam kerangka pembangunan ekonomi, masuk sebagai salah satu fokus isu dari ilmu administrasi publik. Pada hakekatnya, ilmu administrasi publik adalah seperangkat institusi negara, proses, prosedur, sistem dan struktur organisasi, serta praktek dan perilaku untuk mengelola urusan-urusan publik dalam rangka melayani kepentingan publik (Economic and Social Council UN, 2004: 1). Termasuk di dalamnya yaitu dalam melaksanakan aktivitas kegiatan organisasi birokrasi yang meliputi formulasi penentuan anggaran iptek nasional. Menurut Sparingga, scenario planning merupakan usaha-usaha untuk menggambarkan kemungkinan yang dapat terjadi pada masa depan tanpa melakukan ekstrapolasi keadaan masa kini ke masa depan. Scenario planning dikaitkan dengan ketidakpastian masa depan, oleh karena itu dalam scenario planning seringkali terdapat scenario alternative (Ringland, 1988). Secara umum, pengertian scenario planning adalah sebuah narasi atau cerita mengenai kemungkinan masa depan yang berisikan tentang apa yang mungkin terjadi atau apa yang tidak harus terjadi yang tidak dapat diprediksi atau bukan ramalan mengenai masa depan yang dideskripsikan secara jelas di masa mendatang. Gambaran awal mengenai skenario pembangunan ekonomi yang berlandaskan pengetahuan dapat dilihat dari berbagai aspek yang ada pada tahun 2035, yang meliputi: 1) masih rendahnya ketahanan ekonomi menghadapi persaingan

global

di

dunia,

2)

ketertinggalan

Indonesia

menghadapi

perkembangan global menuju ekonomi yang berlandaskan ilmu pengetahuan, 3) kelambatan perkembangan budaya ilmu pengetahuan dan jumlah penduduk terdidik, 4) sangat lemahnya komitmen pemerintah dalam rangka membangun daya saing berlandaskan atas penguasaan iptek, dan 5) masih lemahnya pembangunan kemampuan iptek dan rendahnya pemanfaatan kemampuan iptek untuk pembangunan. Guna menguatkan pengetahuan di masa depan dalam sebuah skenario, diperlukan prinsip-prinsip skenario dalam penyusunan suatu scenario planning.


92

Menurut Ringland (1998:10), skenario bertujuan untuk membuat gambaran kehidupan nyata (real life) masa depan, sehingga dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu: a. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya masa depan yang sebelumnya tidak diperkirakan, dengan menggali berbagai hambatan, perubahan lingkungan eksternal atau hubungan antara berbagai faktor terkait. b. Membuat sebuah mental model yang memungkinkan para pengguna mengetahui bukti-bukti yang terlihat jelas maupun tidak, sejak awal.

4. Strategic Formulation: (a).Deskripsi tentang Visi Anggaran Litbang Iptek (b).Tujuan Pembangunan Iptek (c).Ruang Lingkup Anggaran Iptek (d).Langka-langkah

3. Strategic Finding: Mengembangkan alternatif yang dapat menentukan strategi yang akan dipakai

1. Strategic Analisis: Potret anggaran litbang iptek nasional

Scenario II

Scenario III

(b) Tuj Pemb Iptek (a).Anggar an litbang iptek Nasional % PDB

(c) R Lingkup Anggaran litbang Iptek (d). Langkah-langkah formulasi Scenario Situasi Anggaran litbang Iptek Nasional Kini

II

Scenario IV

2. Scenario Creation: Membangun skenario anggaran litbang iptek 2035

Gambar 2.4 Empat Langkah Strategy Dalam Konteks Scenario Planning Sumber: Ringland (1998: 168), Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan gambar di atas, terdapat empat langkah strategi dalam konteks scenario planning. Pertama, Strategic Analisys yang akan melakukan potret anggaran Litbang Iptek secara nasional. Kedua, Scenario Creation yang akan membangun skenario anggaran Litbang Iptek nasional. Ketiga, Strategic Finding yang akan mengembangkan alternatif yang dapat menentukan strategi yang akan dipakai. Keempat, Strategic Formulation yang akan menggambarkan deskripsi tentang visi anggaran Litbang Iptek nasional , tujuan, ruang lngkup, dan langkah-langkahnya.


93

2.2.9.2. Tahapan Proses Perencanaan Skenario Proses perencanaan skenario dilakukan dengan tujuh tahapan sebagai berikut (Lembaga Administrasi Negara, 2013:235-239): a. Menetapkan FC (Focal Concern) Merupakan tahap awal dimana isu stratejik ditetapkan sebagai kasus yang akan dikembangkan dalam proses perencanaan skenario. Rumusan isu stratejik dibuat ringkas dalam satu ungkapan yang informatif. b. Mengidentifikasi DF (Driving Forces) Tahap penentuan atau pengidentifikasian kekuatan-kekuatan pendorong atau DF berdasarkan pada isu stratejik yang telah ditetapkan. Dengan metode tukar pendapat atau metode lainnya, DF bisa dikenali. Apabila ditemukan DF terlalu banyak, maka dapat dilakukan pengelompokan. Pengelompokan dilakukan untuk lebih menyederhanakan proses identifikasi aspek utama yang menentukan kemungkinan skenario masa depan. c. Menganalisis Hubungan Antar DF Tahap dimana terjadi analisis untuk menentukan DF mana yang paling berpengaruh terhadap skenario yang akan dibuat. Analisis hubungan DF dapat dilakukan dengan membuat peta kausal atau hubungan kausal yang bersifat linier, dapat pula dilakukan dengan metode non-linier. Metode linier dilakukan dengan berdasarkan dua kriteria terhadap masing-masing DF, yakni ketidaktentuan dan tingkat kepentingannya. Metode non-linier dengan analisis causal loop diagram. d. Memilih DF yang Paling Berpengaruh Untuk kepentingan pengembangan matriks skenario, penentuan DF dibatasi hanya dua yang paling berpengaruh yang selanjutnya dipetakan dengan empat buah kuadran. Pemillihan DF yang paling berpengaruh berdasarkan analisis antar DF. e. Menyusn Matrik Skenario Penyusunan matriks skenario dengan mudah dapat dilakukan dengan membuat empat buah kuadran berdasarkan kedua DF yang paling berpengaruh sebagai sumbu vertikal dan horizontal. Ujung sumbu saling berlawanan antara


94

plus dan minus, dimana untuk sumbu vertikal ujung atas sebagai plus dan bawah sebagai minus, dan sumbu horizontal ujung kanan adalah plus dan ujung kiri sebagai minus. Dari matriks kuadran tersebut menghasilkan kombinasi plus-plus, plus minus, minus-plus, dan minus-minus. Dalam tahap ni juga terjadi penamaan pada setiap kuadran, dengan penamaan yang metafora yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang esensi skenario masa depan tertentu. f. Menentukan Ciri Kunci Setiap Skenario Tahap ini adalah lanjutan dari tahap sebelumnya. Dalam tahap ini setiap kuadran diberikan uraian deskripsi berupa ciri-ciri pokoknya. Uraian diberikan dalam bentuk yang singkat, padat dan informatif dan dapat terlihat perbedaan antara masing-masing kuadran atau skenario. g. Menyusun Narasi Skenario Merupakan tahap terakhir sekaligus inti dari apa yang disebut dengan perencanaan skenario. Masing-masing skenario masa depan digambarkan dengan cerita tentang masa depan tertentu sesuai dengan masa atau waktu yang diskenariokan yang mungkin bisa terjadi berdasarkan pada metafora dan ciri-ciri masing-masing skenario. 2.2.9.3.Prinsip-prinsip Penyusunan Scenario Planning Scenario Planning digunakan sebagai alat yang ampuh dalam proses perencanaan strategis. Terdapat beberapa prinsip dalam penyusunan scenario planning. Fahey dan Randall (1998: 10-11) berpendapat bahwa ada empat komponen pokok dalam penyusunan skenario, yaitu faktor pendorong (driving forces), logika (logics), alur cerita (plot), dan hasil akhir (end state).


95

Plot of Story

Current World

End State

Logics the explanation or rationale for the content of the plot Gambar 2.5 Elemen Kunci Skenario Sumber: Fahey dan Randal, 1988: 10

a. Faktor Pendorong Skenario bukan semata-mata kegiatan kreatif untuk merekayasa sebuah cerita, melainkan merupakan konstruksi dan beberapa faktor pendorong yang selanjutnya membentuk sebuah alur cerita tertentu. Faktor pendorong dihasilkan oleh dua kekuatan, yaitu kekuatan lingkungan, yang terdiri atas faktor

ekonomi,

sosial,

budaya,

ekologi,

teknologi,

tren,

dan

pembangunan. Kedua, kekuatan institusi, berkaitan dengan kegiatan dan organisasi bisnis, partai politik, agen pemerintah serta badan-badan tingkat regional dan intemasional. Mars (1998: 44) menyebutkan faktor pendorong sebagai predetermined elements, yaitu sejumlah peristiwa atau kejadian yang terjadi saat ini dan selanjutnya mempengaruhi dan diperkirakan menghasilkan kejadian lanjutan di masa mendatang. b. Logika Logika skenario merupakan penjelasan dari hasil rasionalisasi alur cerita yang telah disusun sehingga dapat menjawab sejumlah pertanyaan tentang: “mengapa”, “apa”, dan “bagaimana” terjadinya sebuah alur cerita. Logika memberikan penjelasan sebab-sebab kekuatan spesifik dan tingkah laku para pemain atas apa yang telah mereka kerjakan. Tanpa adanya pengertian yang logis, para pengambil keputusan tidak akan mampu membuat sebuah kajian yang masuk akal atas sebuah skenario, sehingga


96

sulit untuk menjawab sejumlah pertanyaan, seperti, “apakah sesuatu akan terjadi?”, “apakah masih ditemui ketidak-konsistenan?”, “bagaimana sesuatu bisa terjadi?”, dan “mengapa sesuatu bisa terjadi?”. c. Alur Cerita (Plot) Alur cerita (plot) merupakan gambaran atas apa yang terjadi secara spesifik, atau kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan. Masingmasing alur cerita menjelaskan sebuah cerita yang menghubungkan kejadian masa sekarang dengan hasil akhir di masa depan.

d. Hasil Akhir Agar skenario spesifik dan tidak multi-interpretasi (unambiguous), maka harus menggambarkan sebuah hasil akhir yang khusus pada titik waktu tertentu. 2.2.9.4. Pendekatan Strategis dengan Skenario Skenario tidak bisa dipisahkan dari pembuatan analisis strategi. Skenario tidak akan memiliki keefektifan tanpa dikaitkan dengan strategi. Fahey dan Randall (1998: 23) mengemukakan bahwa skenario berperan penting dalam pembuatan dan eksekusi strategi dalam hal isi strategi (strategy content), proses analisis strategi (strategy analysis processes) dan prosedur organisasi yang terlibat dalam pembuatan strategi. a. Isi Strategi Fahey dan Randall (1998: 29) mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pembahasan isi strategi, yaitu lingkup strategi (strategy scope), diferensiasi kompetitif (competitive differentiation), dan tujuan (goal). Lingkup strategi membahas cakupan produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen, yang meliputi lingkup produk, lingkup konsumen, lingkup geografis, lingkup vertikal, dan lingkup stakeholder. Diferensiasi kompetitif penting agar produk atau jasa menarik bagi konsumen dan stake holder, sehingga produk atau jasa yang ditawarkan benar-benar memiliki nilai kompetitif. Tujuan perusahaan tidak statis, melainkan harus terus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.


97

Skenario memungkinkan organisasi membuat tujuan baru bagi perusahaan dan menetapkan target waktu untuk mencapainya. Hal ini dapat terjadi menyusul keputusan perubahan lingkup strategi dan deferensiasi kompetitif produk atau jasa. b. Proses Analisis Strategis Isi strategis selanjutnya menentukan proses analisis apa yang akan dirancang dalam organisasi yang bersangkutan. Berbagai pendekatan telah dirancang para ahli, antara lain, “lima kekuatan” oleh Porter, model industri, model value chain atau analisis lingkungan makro. Kesemua alat tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan organisasi yang mampu berkompetisi dalam aspek teknologi, politik, sosial, dan lingkungan ekonomi. c. Prosedur Organisasi Konsekuensi terakhir penyusunan skenario adalah pembuatan prosedur di dalam organisasi. Prosedur organisasi bertujuan untuk memastikan bahwa skenario yang dibuat telah sejalan dengan strategi yang dipilih. Untuk memastikan hal itu, ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu membentuk satu tim skenario, melibatkan jajaran manajemen yang berhadapan dengan proses bisnis di lapangan, dan melibatkan ahli dari organisasi (ahli demografi, politik, evolusi industri, wakil pemasok, penyedia teknologi, konsumen akhir, dan wakil jalur distribusi). Sementara itu, Porter (1994: 469) menyebutkan, ada lima pendekatan dasar pada ketidakpastian dalam pemilihan strategi bila perusahaan menghadapi skenario dengan implikasi strategis yang berbeda-beda. Kelima pendekatan tersebut terkadang, meskipun tidak selalu, dapat dipakai secara berurutan atau dipakai dalam kombinasi.


98

1. Bertaruh pada skenario yang paling mungkin Dalam pendekatan ini, perusahaan merancang strateginya berdasarkan pada satu skenario (atau jajaran skenario) yang tampak paling mungkin, dengan menerima resiko bila skenarionya tidak terwujud. 2. Bertaruh pada skenario terbaik Dalam pendekatan ini, perusahaan merancang strateginya untuk skenario dimana perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing dalam jangka panjang dengan tangguh pada posisi awal dengan sumber daya yang dimilikinya. Pendekatan

ini

berusaha

mencapai

potensi

setinggi-tingginya

dengan

mensesuaikan strateginya dengan struktur industri masa depan yang menghasilkan manfaat terbaik bagi perusahaan. Resikonya adalah bila skenario terbaik itu tidak terwujud, maka strategi pilihannya tidak sesuai. 3. Pengamanan taruhan Dalam pendekatan ini perusahaan memilih strategi yang menghasilkan manfaat yang memuaskan untuk semua skenario, atau sekurang-kurangnya untuk beberapa skenario yang cukup besar kemungkinan terwujudnya. 4. Mempertahankan keluwesan Pendekatan lain dalam menghadapi beberapa skenario yang pasti adalah memilih strategi yang tetap luwes sampai pada kejelasan skenario yang benar terjadi. Pendekatan ni merupakan cara lain merancang strategi yang “tangguh”, dan menggambarkan ketangguhan harus jelas definisinya. 5. Mempengaruhi Dalam pendekatan terakhir ini, perusahaan berusaha menggunakan sumber dayanya untuk mewujudkan skenario yang menguntungkan baginya. 2.2.9.5.Kebijakan dan Grand Strategy Peningkatan Anggaran Litbang Stretegi merupakan suatu konsep yang sangat populer dan diartikan bermacam-macam oleh banyak pihak. Menurut Kluyver (2009: 2), strategi adalah: “inherent complexity and subtlety preclude a one-sentence description. There in substantial agreement about its principal dimensions, however. Strategy is about positioning an organization for competitive advantage. It


99

involves making choice about create value for shareholders and other stakeholders by providing customer value.” Bagaimana agar posisi suatu organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif. Hal ini memperlihatkan bagaimana cara membuat pilihan tentang menciptakan nilai bagi keunggulan organisasi. Terkait dengan pedapat Kluyver di mana saat ini semua organisasi kelitbangan, baik litbang iptek pemeritah maupun litbang iptek swasta, memerlukan keunggulan kompetitif. Mintzberg, Ahistrand dan Lampel (2003) berpendapat bahwa strategi merupakan sebuah rencana dan arah menuju masa depan, suatu perilaku yang telah dijalankan secara konsisten dalam kurun waktu tertentu. Merujuk kepada pendapat Minztberg terkait sebuah rencana dan arah menuju masa depan, maka dapat digunakan untuk menetapkan strategi yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2035 dalam meningkatkan anggaran belanja penelitian dan pengembangan iptek dalam

rangka

mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional dalam menghadapi daya saing global. Ansoff (2000), yang melihat strategi sebagai sebuah “operator” yang dirancang untuk mentransformasikan organisasi dari posisi semula kepada posisi yang ditetapkan dalam tujuan dengan mempertimbangkan berbagai hambatan dari kemampuan dan potensi yang ada. Peran penting strategi dalam manajemen organisasi, yaitu utamanya dalam rencana proses perubahan organisasi yang bersifat fundamental. Organisasi litbang iptek yang ada di kementerian, LPNK, perguruan tinggi, badan usaha, swasta/industri dan masyarakat adalah merupakan organisasi yang hidup dalam suatu sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. persaingan.

Lingkungan

stratejik

perlu

dikuasai

dalam

menghadapi

Dalam menghadapi persaingan global di berbagai bidang terutama

bidang penelitian dan pengembangan iptek agar kompetitif, diperlukan suatu grand strategy. Sedangkan Grand Strategy (Strategi Raya) adalah strategi yang mencakup strategi militer dan strategi non-militer sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang. Strategi Raya terdiri dari tujuan kerja dari semua instrumen kekuasaan tersedia bagi komunitas keamanan. Agar perencanaan pelaksanaan


100

politik dan strategi dapat dilakukan dengan baik, maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran strategi yang akan digunakan. Strategi Raya dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik lintas sector maupun lintas disiplin. Setiap proses pembuatan strategi adalah seni dan harus selau dimulai dengan masukan data (input). Masukan data ini terdiri dari pandangan strategis, faktor eksternal dan faktor internal. Semua data yang akan digunakan sebagai dasar dari strategi tidak hanya tentang sekedar data tetapi data yang telah dianalisis secara menyeluruh dan tingkat validitasnya tinggi dimana harus sesuai untuk jangka waktu strategi tersebut akan diaplikasikan. Suatu organisasi juga memiliki grand strategy atau biasa disebut strategi raya. Strategi raya adalah rencana umum tindakan utama oleh sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi grand strategi tidak menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh siapa, itu lebih berfokus pada apa yang organisasi ingin lakukan dan bagaimana mereka akan melakukannya, seperti pad gambar berikut.

Gambar 2.6 Perencanaan dan Evaluasi Grand Strategy Sumber: Platias AG, Koliopoulos C (2010, 15-16).

Untuk mencapai keberhasilan suatu perencanaan grand strategy, perlu mengandung empat unsur, sebagai berikut: 1. Penilaian lingkungan internasional, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman potensial atau aktual terhadap keamanan nasional, serta berbagai kendala dan peluang untuk pelaksanaan strategi besar yang mungkin ada dalam lingkungan ini.


101

2. Identifikasi ujung yang grand strategi adalah untuk mengejar, mengingat sarana yang tersedia, ditambah ancaman tersebut, kendala, dan peluang. Mengingat kelangkaan selalu ada sumber daya, ada batas-batas tertentu sampai ke ujung dikejar. Sehingga prioritas harus ditetapkan di antara berbagai tujuan tetapi kita harus memastikan bahwa tujuan-tujuan yang ditetapkan tidak melebihi sarana yang tersedia. Agar tidak menyebabkan fenomena yang berlebihan, sehingga perlu dihindari fenomena yang berlebihan yang merupakan salah satu indikator penting dari kinerja sebuah strategi besar. 3. Alokasi sumber daya sehingga dapat mencapai tujuan yang digariskan oleh strategi besar . Sarana harus disesuaikan dengan tujuan untuk menghindari kedua membuang-buang sumber daya yang langka dan menyusun sumber daya yang tidak memadai untuk tugas-tugas ke depan . Dengan demikian , menghindari redundansi atau tidak memadainya sarana adalah tes penting bahwa strategi besar harus memenuhi. 4. Membentuk 'imej' dari strategi besar baik di tingkat domestik dan internasional, sehingga: a) masyarakat secara aktif mendukung grand strategy nasional yang telah disusun, b) semua bagian dari struktur negara bekerja menuju tujuan yang sama; c) grand strategy nasional dipandang sebagai sah oleh masyarakat internasional. Dengan kata lain, untuk menjadi sukses dalam dimensi ini, sebuah grand strategy yang harus diterima baik di dalam maupun di luar negeri. Suatu grand strategy dalam rangka meningkatkan anggaran penlitian dan pengembangan iptek nasional, akan melalui beberapa tahapan yang tersusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. 2.2.10. Konsep Dasar Tentang Persepsi Kata “persepsi” sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi umumnya didefinisikan sebagai bentuk reaksi dari pemikiran manusia atas apa yang diterima dalam bentuk informasi, peristiwa, objek, dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar, kita sebut sebagai stimulus atau rangsangan. Stimulus atau rangsangan tersebut selanjutnya diberikan makna atau arti oleh individu


102

masing-masing. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. 2.2.10.1.

Pengertian Persepsi

Atkinson (1997) menyatakan bahwa persepsi merupakan proses dimana kitamengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus di dalam lingkungan. Studi tentang persepsi sangat berkaitan dengan studi tentang proses kognitif, seperti ingatan dan berpikir. Oleh Sarwono (1983:89), persepsi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Atas dasar itu, setiap orang bisa saja memiliki persepsi masing-masing yang berbeda satu sama lain walaupun objek yang diamati adalah sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sugihartono, dkk (2007:8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Bimo Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti,dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Definisi lain dikemukakan oleh Gunarsa (1991). Persepsi adalah pengalaman tentang objek, persitiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh


103

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna stimuli inderawi. Ubungan sensasi dan persepsi sudah jelas, sensasi merupakan bagian dari persepsi. Rakhmat (1992) menyatakan penafsiran makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori. Oleh Robbins (1996), persepsi didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungannya. W.R Nord (Gibson, 1994:54) mengemukakan bahwa persepsi sebagai proses dalam memberikan arti terhadap lingkungan seseorang. Ditambahkan oleh Sudarmono dan Sudita (1997: 6) bahwa persepsi merupakan proses dalam memperhatikan, menyeleksi, mengorganisir, serta menafsirkan rangsangan atau stimulis dari lingkungan. Menurut Siagian (1989: 101) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yakni diri dari pihak yang bersangkutan (motif, kepentingan, minat, sikap,harapan, dan pengalaman); sasaran persepsi (manusia, peristiwa, dan benda); dan faktor keadaan dan imitasi. Terdapat beberapa syarat dari keberadaan persepsi (Walgito, 1990: 54) yakni : 1. Terdapat objek persepsi yakni objek yang menghasilkan stimulus berkaitan dengan alat indera 2. Adanya perhatian terkait objek yang dipersepsikan 3. Terdapat reseptor atau alat indera sebagai alat penerima stimulus

Menurut Cheema dan Rondinelli (2007) yang mengemukakan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu conditions,

inter-organitational

relationships,

available

environmental resources

and

characteristic of implementing agencies. Interaksi dari implemntasi kebijakan dan persepsi aktor terkait pentingnya anggaran penelitian dan pengembanga ilmu pengetahuan dan teknologi.


104

Kebijakan yang telah ditetapkan, diterapkan melalui proses implementasi kebijakan. Menurut Cheema dan Rondinelli (1983:26) ada dua pendekatan dalam proses implementasi kebijakan yang sering dikacaukan. Pertama, the compliance approach yakni yang menganggap implementasi itu tidak lebih dari soal teknik rutin. Ini adalah suatu proses pelaksanaan yang tidak mengandung unsur-unsur politik yang perencanaannya sudah ditetapkan sebelumnya oleh para political leaders. Para administrator atau implementors biasanya terdiri dari pegawai biasa yang tunduk pada petunjuk dari para pemimpin politik itu. Kedua pendekatan ini juga terjadi dalam proses penetapn anggaran pembangunan baik di psuat dan di daerah. Kedua, the political approach. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan politik yang memandang administration as an integral part of the policy making process of implementing them. Administrasi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari proses penetapan kebijakan, di mana kebijakan diubah, dirumuskan kembali, bahkan menjadi beban yang berat dalam proses implementasi. Jadi membuat implementasi menjadi kompleks dan tidak bisa diperhitungkan/unpredictable. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar proses teknik dalam melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan, melainkan suatu proses interaksi politik yang dinamik dan tidak diperhitungkan. Berbagai ragam faktor politik, sosial, ekonomi, perilaku organisasi kesemuanya sangat mempengaruhi seberapa jauh kebijakan yang sudah ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai yang diharapkan dan sampai seberapa jauh pula implementasi tersebut mencapai tujuan kebijakan. 2.2.10.2.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan

Persepsi Persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Krech dan Crutchfield dalam Haynes (1980) menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi adalah faktor fungsional dan faktor struktural. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh perhatian.


105

a. Faktor Fungsional Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan halhal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Hal yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli. b. Faktor Struktural Faktor-faktor struktural semata-mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Bila manusia mempersepsikan

sesuatu,

manusia

memberikan

persepsi

secara

keseluruhan, bukan melihat bagian-bagian lalu menghimpunnya. Jika ingin memahami suatu peristiwa, manusia tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah, harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Untuk memahami seseorang, harus melihatnya dalam konteksnya, dalam lingkungannya, dan dalam masalah yang dihadapi. c. Perhatian Menurut Andersen dalam Rakhmat (1992), perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya menyerah. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pembentukan

persepsi

juga

dikemukakan oleh Robbins (1996). Faktor-faktor yang dimaksud antara lain individu yang bersangkutan, sasaran dari persepsi, dan situasi. a. Individu yang Bersangkutan Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, orang tersebut akan dipengaruhi oleh karakteristik indivual yang dimiliki seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapan. b. Sasaran Dari Persepsi Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut cenderung menjadi alasan seseorang mengelompokan orang,


106

benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkanya dari kelompok lain yang tidak serupa. c. Persepsi Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.

Menurut Miftah Toha (2003: 154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut : a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek. Menurut Bimo Walgito (2004: 70) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu: a. Objek yang dipersepsi Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang. c. Perhatian Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam


107

rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek. Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaanperbedaan individu, perbedaanperbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman,proses belajar, dan pengetahuannya.


BAB 3 METODE PENELITIAN Metode penelitian ini dipergunakan sebagai pedoman dan cara kerja dalam melakukan pengumpulan data di lapangan. Adapun yang dibahas di dalam bab ini meliputi paradigma penelitian, jenis penelitian, penelitian tahap pertama, penelitian tahap kedua, penelitian tahap ketiga, dan keterbatasan penelitian.

3.1. Paradigma Penelitian Paradigma penelitian merupakan hal yang penting di dalam suatu penelitian karena menjadi cara pandang peneliti dalam memahami permasalahan yang dikaji. Terdapat empat paradigma utama yang umumnya digunakan di dalam penelitian sosial. Berikut keempat paradigma tersebut : Tabel 3.1 Paradigma Penelitian Sosial Positivism

Postpositivism

Constructivis m

Pragmatism

Metode

Kuantitatif

Kuantitatif lebih utama

Kualitatif

Kuantitatif dan Kualitatif

Logika

Deduktif

Deduktif lebih Induktif utama

Deduktif Induktif

Epistemologi

Point of view menekankan pada objektivitas. Keberadaan dualisme antara penelitian dengan objek penelitian

Terjadi modifikasi dari dualisme yang ada. Terdapat kemungkinan adanya kategori objektivits “kebenaran”

Point of view yang digunakan adalah objektif dan subjektif

Aksiologi

Bebas nilai

Terdapat Terdapat kemungkinan keterkaitan adanya nilai dengan nilai yang terlibat dari peneliti, akan tetapi nilai ini masih dapat dikontrol

Point of view menekankan pada subjektivitas. Adanya keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara peneliti dengan objek penelitian

dan

Proses interpretasi hasil penelitian tidak terlepas dari nilai karena nilai memiliki peranan yang besar


109

Hubungan sebab

Keberadaan hubungan sebab yang muncul adalah dapat diprediksi atau memiliki keberlanjut an terhadap efek-efek yang terjadi

Terdapat beberapa hubungan sebab yang terlihat masuk akal dan stabil, yang mana hubungan ini muncul diantara fenomena sosial. Akan tetapi, hubungan ini belum lengkap karena dimungkinkan terjadinya identifikasi dari sejumlah kemungkinka n yang dinamis sepanjang waktu

Hubungan yang ada memiliki pola tersendiri. Tidak ditunjukkannya hubungan sebab dari efek yang terjadi

Ontologi

NativeRealism

Critical or Relativism Trancendental realism

Dimungkinka n ada hubungan sebab namun hubungan ini sulit untuk dijelaskan secara mendetail

Mampu menerima kenyataan ekternal yang terjadi di lapangan, sehingga cenderung lebih memilih penjelasan atau alasan yang diprediksi dapat menghasilkan outcomes terbaik yang dibutuhkan

Sumber : Creswell (2010: 15-16)


110

Berdasarkan tabel 3.1 maka penelitian ini menggunakan paradigma postpositivist. Paradigma post-positivist adalah paradigma yang memungkinan terjadinya modifikasi yang dapat memunculkan kategori objektivitas atas kebenaran yang ada dalam proses menginterpretasikan hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan modifikasi atas grand strategi dan roadmap besaran anggaran litbang iptek nasional.

Melalui paradigma ini pengetahuan

dapat diperoleh secara mendalam khususnya berkaitan dengan masalah-masalah yang ada, karena meskipun dimungkinkan adanya nilai yang terlibat dari peneliti, tetapi nilainya masih dapat dikontrol. Di dalam mendesain scenario planning ini dibutuhkan penjelasan yang masuk akal dan stabil agar alternatif yang diberikan mampu menyesuaikan antara kondisi saat ini dengan konsistensinya di masa yang akan datang dalam Anggaran Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia 2035. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai cara memperoleh data di dalam penelitian ini adalah mixed method (metode campuran) yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun masing-masing metode penelitian yang dilakukan dianggap sebagai dua buah tahapan penelitian, yang mana hasil dari masing-masing penelitian akan saling terkait satu sama lain untuk mengkonstruk tahap akhir penelitian yakni membangun sebuah model strategi. 3.2. Jenis Penelitian Secara metodologi, penelitian dalam disertasi yang berjudul “Scenario Planning Anggaran Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia 2035” terbilang unik. Hal menarik yang membuat metodologi dalam disertasi ini unik karena adanya dua buah metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif dan kualitatif. Metode campuran ini merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menggabungkan dan memperluas penemuanpenemuan yang diperoleh dari satu metode dengan penemuan-penemuan metode lainnya. Dengan adanya dua metode ini, maka hasil penelitian dapat diinterpretasikan baik dari sudut pandang objektif maupun subjektif, sehingga interpetasi dapat dilakukan secara holistik. Meskipun ada dua buah metode penelitian berbeda, akan tetapi hasil dari penelitian tersebut akan terkait satu sama lain. Kedua penelitian berbeda tersebut digunakan sebagai tahapan penelitian yang


111

hasil akhirnya saling bersinergi karena sebagai dasar untuk tahap ketiga yakni membangun scenario planning yang merupakan metode untuk memformulasikan grand strategy dan roadmap anggaran penelitian dan pengembangan iptek nasional tahun 2035. Scenario planning menjadi suatu kerangka analisis yang dipakai untuk membangun suatu strategi

penganggaran iptek nasional di masa yang akan

datang, dengan rentang waktu 23 tahun, yaitu tahun 2012-2035. Scenario planning sendiri, bukan merupakan sebuah usaha memproyeksikan masa kini ke masa depan melalui ekstraplorasi. Seperti yang diutarakan oleh Maani dan Cavana (2000) bahwa, “a scenario is not a forecast or an intention to describe a certain future state, but is intended to provide a posibble set of future conditions.” Dari apa yang diutarakan oleh Maani dan Cavana, maka dapat dikatakan bahwa scenario planning bukan sebuah peramalan untuk menggambarkan kondisi pasti di masa depan, akan tetapi dimaksudkan untuk menyediakan kemungkinan yang muncul bagi masa yang akan datang. Melalui scenario planning ini, dapat dibangun suatu grand strategy anggaran litbang iptek nasional sampai dengan tahun 2035. Adapun langkah strategi dalam konteks scenario planning dalam penelitian ini, ditunjukkan pada Gambar 3.1:

4. Strategic Formulation: (a).Deskripsi tentang Visi Anggaran Litbang Iptek (b).Tujuan Pembangunan Iptek (c).Ruang Lingkup Anggaran Iptek (d).Langka-langkah

3. Strategic Finding: Mengembangkan alternatif yang dapat menentukan strategi yang akan dipakai

1. Strategic Analisis: Potret anggaran litbang iptek nasional

Scenario II

Scenario III

(b) Tuj Pemb Iptek (a).Anggar an litbang iptek Nasional % PDB

(c) R Lingkup Anggaran litbang Iptek (d). Langkah-langkah formulasi Scenario Situasi Anggaran litbang Iptek Nasional Kini

II

2. Scenario Creation:

Scenario IV

Membangun skenario anggaran litbang iptek 2035

Gambar 3.1 Empat Langkah Strategy Dalam Konteks Scenario Planning Sumber:Gill Ringland (1998: 168), Diolah oleh Peneliti


112

Metode penelitian Scenario planning, sebagai suatu kerangka analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap penelitian pertama adalah tahap melakukan potret kondisi anggaran iptek nasional dalam belanja masing-masing lembaga litbang di masa kini. Potret apakah aktor pada lembaga litbang di kementerian, lembaga, badan peneltiian provinsi, perguruan tinggi, swasta/indutsri dan masyarakat telah memprioritaskan alokasi anggaran penelitian dan pengembangan iptek di masing-masing lembaga. Di dalam potret ini telah menggambarkan bahwasannya para aktor belum secara bulat mengangap kebijakan anggaran litbang iptek menjadi sesuatu yang penting dan menjadi prioritas pada seluruh lembaga litbang di kementerian, LPNK, badan penelitian provinsi, perguruan tinggi, swasta/industri dan masyarakat, termasuk partai politik. Penelitian tahap kedua merupakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk membangun suatu scenario planning anggaran litbang iptek 23 tahun ke depan. Dilakukan konten analisis terhadap berbagai kebijakan yang terkait anggaran litbang iptek Indonesia mulai periode pemerintahan orde lama, orde baru, orde reformasi. Pada periode orde reformasi terjadi perbedaan antara prioritas program pembangunan dalam dokumen RPJMN 2010-2014 terkait alokasi anggaran iptek masa kini, dan potret keterkaitan kepentingan politik anggaran yang mempengaruhi kebijakan pengalokasian anggaran iptek dalam belanja nasional di masa kini. Penelitian tahap ketiga adalah pembentukan grand strategy. Pada tahap ini telah dibangun sebuah strategic formulation, yang mana di dalam pembuatannya melibatkan expert terkait kebijakan peningkatan anggaran litbang iptek 23 tahun ke depan. Perencanaan skenario bukan suatu prediksi atau forecasting, tetapi merupakan tools atau alat untuk membantu melihat kemungkinan-kemungkinan suatu keadaan yang mungkin terjadi atau tidak akan terjadi pada waktu yang akan datang.

3.3. Proses dan Tahapan Penelitian Terdapat tiga tahapan dalam penelitian ini. Penelitian tahap pertama dan


113

penelitian tahap kedua adalah penelitian yang terlepas satu sama lain namun hasil akhirnya saling bersinergi. Kedua penelitian ini merupakan upaya membangun skenario.

Kemudian,

penelitian

tahap

ketiga

dilakukan

dalam

rangka

pembentukan grand strategy.

3.3.1. Penelitian Tahap Pertama Tujuan dari penelitian tahap pertama adalah untuk memotret anggaran litbang nasional dalam belanja masing-masing litbang baik di kementerian, LPNK, badan penelitian provinsi, perguruan tinggi, industri/swasta dan masyarakat termasuk partai politik di masa kini dan analisisnya. Selain itu, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan anggapan aktor terkait prioritas anggaran penelitin dan pengembangan iptek di masing-masing lembaga. Di lembaga litbang iptek nasional berapa besar para aktor telah memprioritaskan alokasi anggaran litbang masa kini dalam belanja masing-masing institusi. Dilakukan pula analisis untuk mendapatkan gambaran seberapa besar para aktor di masing-masing lembaga litbang telah memprioritaskan hal yang terkait dengan penentuan anggaran litbang iptek nasional. Setelah itu, dilakukan identifikasi terhadap simpul-simpul kebijakan mana saja yang menjadi penyebab alokasi anggaran litbang nasional masih minim padahal telah menjadi salah satu prioritas. Dalam rangka mendapatkan informasi yang relevan telah dilakukan suatu komparasi atau perbandingan dengan melihat best practice anggaran litbang di tingkat global, nasional, regional, dan tingkat daerah. 3.3.1.1. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian tahap pertama didukung melalui penggalian data primer dengan metode pengumpulan kuantitatif melalui survei dengan penyebaran kuesioner. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner yang sifatnya tertutup untuk menjaring sebagian besar data yang dibutuhkan, agar jawaban responden lima opsi jawaban terkait seberapa besar para aktor di lembaga litbang telah memprioritaskan angaran untuk kegiatan litbang iptek. Pertanyaan yang dituangkan dalam kuuesioner ini didasari pada teori yang dikemukakan oleh Cheema dan Rondinelli (2007) dan teori mengenai persepsi oleh W.R Nord (Gibson, 1994:54) yang mengemukakan bahwa persepsi


114

sebagai proses dalam memberikan arti terhadap lingkungan seseorang. Ditambahkan oleh Sudarmono dan Sudita (1997: 6)mengenai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Cara pengukuran dan penilaian didasarkan pada bobot yang ditentukan. Adapun kuesioner ini disebar pada 150 reponden terpilih, yang merupakan aktor yang terlibat langsung dalam proses perencanaan sampai penetapan anggaran litbang di kementerian, LPNK, perguruan tinggi, badan penelitian provinsi, balitbang BUMN, dan litbang swasta/industri. Responden dalam penelitian ini terdiri dari aktor di kementerian yang langsung menangani proses perencanaan yang terkait langsung dengan 7 pokok prioritas penelitian nasional

dalam RPJMN 2010-2014 terkait yaitu: bidang

pangan di Lembaga penelitian dan pengembangan pada kementerian pertanian, bidnag energi di kementerian energi dan sumber daya mineral, bidang transportasi kementerian perhubungan dan kementerian pekerjaan umum, bidang teknologi informatikan dan komunikasi di kementerian komunikasi dan informatika, bidang hankam di kementerian pertahanan, bidang kesehatan di kemenetrian kesehatan. kementerian riset dan teknologi, kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian dalam negeri. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), diantaranya: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) yang saat ini berubah nama menjadi Badan Informasi Geispasia (BIG), dan Badan Standarisasi Nasional (BSN). Badan Penelitian Provinsi, selanjutnya di sebut BPP terdiri dari BPP: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Perguruan Tinggi meliputi: Universitas Sumatera Utara, Universitas Lampung, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Nusa


115

Cendana, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjungpura, Universitas Hasanudin, Universitas Al-Azhar Jakarta, dan Universitas Pelita Harapan. Serta lembaga litbang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain, PT Pertamina Tbk, PT TELKOM, dan PT PLN. Sementara dari dunia usaha yang mewakili litbang industri yaitu, PT MEDCO dan PT KALBE PHARMA. 3.3.1.2. Populasi dan Sampel Populasi penelitian untuk menjaring data kuantitatif terkait skenario anggaran litbang iptek Indonesia adalah lembaga yang terlibat dalam proses perencanaan sampai penetapan anggaran litbang iptek di Indonesia tahun anggaran 2005 sampai dengan 2010. Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek dalam penelitian kuantitatif. Adapun unit analisis di dalam penelitian mengenai skenario kebijakan anggaran iptek di Indonesia adalah lembaga litbang

yang terkait dengan proses perencanaan sampai

penetapan anggaran litbang iptek di Indonesia tahun anggaran 2005 sampai dengan 2010. Unit observasi di dalam penelitian ini adalah aktor pada lembaga yang terkait langsung kebijakan anggaran iptek di Indonesia tahun anggaran 2005 sampai dengan 2010 sebagai perwakilan lembaga. Aktor terpilih adalah aktor mewakili lembaga litbang yang terkait dengan proses perencanaan sampai penetapan anggaran litbang iptek di kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), badan penelitian provinsi, lembaga penelitian perguruan tinggi, litbang industri/swasta dan BUMN. Adapun total populasi adalah 5.837 yang masing-masing diperoleh dari setneg.go.id (2011), kemendikbud (2011), kemenperin.go.id (2011) dengan rincian 34 Kementerian, 84 lembaga, 3185 perguruan tinggi, 34 balitbang provinsi, serta 2500 industri besar dan BUMN. Dari total populasi tersebut, maka teknik penarikan sampel yang dilakukan melalui non-probabilita dengan teknik purposive yang terpilih terdiri dari aktor pada lembaga penelitian dan pengembangan di 11 Kementerian, 7 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 12 Balitbang Provinsi, dan 11 Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi, 3 BUMN dan 2 perusahaan usaha. Menurut Sugiyono (2011:68) purposive sampling merupakan teknik penarikan sampel yang di dalam pemilihan sampelnya memerlukan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini dilakukan agar sampel yang ditarik memiliki


116

karakteristik tertentu yang sesuai dengan struktur penelitian. Di dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah sampel dengan karakteristik yang sekiranya mampu menguasai dan memiliki kedekatan dengan proses yang berkaitan pada penelitian dan pengembangan terutama dalam proses perencanaan sampai penetapan anggaran litbang iptek Indonesia tahun 2005 sampai 2010. Adapun alasan kenapa mengguakan purposif sampel dikarenakan penarikan sampel yang dipilih karena terlalu besar, heterogen dan tidak mugkin diperoleh kerangka sampel sevara detil. Adapun pemilihan kementerian didasari pada peranan masing-masing kementerian pada program prioritas yang termuat di dalam RPJMN 2010-2014 dan kementerian lain yang sekiranya relevan dengan program 7 prioritas dalam RPJMN tersebut. Kemudian pemilihan 7 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 12 Balitbang Provinsi, dan 11 Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi, 3 BUMN dan 2 perusahaan usaha dilakukan dengan pertimbangan bahwa lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga yang mumpuni karena memiliki karakteristik berupa peran mereka yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan sampai penetapan anggaran litbang iptek. Peneliti menyadari dengan purposiv sampling maka hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk sampel terkait, hal ini menjadi suatu keterbatasan dalam metode penelitian kuantatif ini.

3.3.1.3.Penelitian Deskriptif Kuantitatif Dalam memotret anggaran iptek Indonesia, dilakukan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif melalui penyebaran kuesioner untuk menggambarkan apakah masalah anggaran litbang iptek telah menjadi prioritas utama oleh aktor yang menangani proses perencanaan penganggaran kegiatan litbang iptek di Kementerian/Lembaga, Badan Penelitian Provinsi, Perguruan Tinggi. Adapun pertanyaan yang disampaikan pada kuesioner dilandasi pada teori persepsi yang dikompilasikan dengan teori yang dikemukakan oleh Cheema & Rondinelli (2007) mengenai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang mana diturunkan menjadi skala prioritas anggaran litbang iptek di lembaga, isi kebijakan anggaran litbang iptek, konteks pelaksanaan anggaran litbang iptek, hubungan inter organisasi anggaran litbang


117

iptek, sumber daya perencana anggaran litbang iptek, karakteristik pelaksana pengguna anggaran litbang iptek, dan ketepatan penggunaan anggaran litbang iptek.

3.3.1.4.Teknik Analisis Data Kuantitatif Data kuantitatif yang terkumpul dari penyebaran kuesioner kepada aktor yang terlibat langsung dalam proses perencanaan sampai penetapan anggaran litbang iptek di kementerian, LPNK, badan penelitian provinsi, perguruan tinggi, balitbang industri/swasta dan BUMN, kemudian

diolah dan dianalisis

menggunakan Statistical Program for Social Science (SPSS). Analisis data pada software SPSS menggunakan ukuran data pemusatan, yakni suatu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar kecenderungan data memusat pada nilai tertentu. Ukuran pemusatan yang digunakan adalah modus. Data yang di dapat yang memusat pada nilai tertentu digunakan untuk mendiskripsikan seberapa besar para aktor di masing-masing lembaga telah memprioritaskan anggaran di masing-masing lembaga untuk belanja angggaran litbang iptek. 3.3.2. Penelitian Tahap Kedua Penelitian tahap kedua adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka membangun skenario. Jenis penelitian pembangunan skenario ini adalah penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan telaah dokumen, kemudian dari hasil ketiganya dilakukan scenario planning. Dalam rangka mendukung pengumpulan data, maka dibuat tiga buah instrumen berupa: panduan FGD, panduan wawancara mendalam, dan panduan telaah dokumen. Focus Group Discussion (FGD) dilakukan kepada pakar di bidang politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Dalam rangka mendukung hasil dari FGD, telah dilakukan pula wawancara mendalam terhadap beberapa key informan seperti Anggota Komisi VII DPR RI yang juga merupakan anggota Panitia Anggaran DPR RI dan pakar di bidang perencanaan penganggaran dan politik anggaran. Pemilihan Anggota Komisi VII DPR RI yang juga merupakan anggota Panitia Anggaran DPR RI ini dilakukan karena yang bersangkutan dianggap sebagai aktor yang paling mengetahui proses pengusulan dan penetapan anggaran kegiatan


118

kelitbangan dalam pengusulan pada Rancangan Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara (RAPBN) menjadi di APBN melalui mekanisme politik di DPR RI. Selain itu, wawancara mendalam kepada pakar di bidang perencanaan penganggaran dan politik anggaran dilakukan dalam rangka menjaring berbagai informasi kondisi anggaran maupun masukan untuk membangun skenario. Terakhir, juga dilakukan penelusuran kepustakaan dalam rangka mendukung pembangunan skenario.

3.3.2.1.Focus Group Discussion (FGD) Focus Group Discussion (FGD) dilakukan kepada pihak politisi, pakar ekonomi, pakar teknologi, pakar perencanaan dan pakar sosial. Pada FGD dalam rangka membangun scenario planning juga melibatkan beberapa pakar. Peserta yang diundang pada FGD adalah: 1. Suryo Bambang Sulistyo, Ketua Kamar Dagang dan Industri Nasional (KADIN) Indonesia, 2. Faisal Basri sebagai ekonom, 3. Amir Sembodo sebagai pakar teknologi, 4. Mesdin Simarmata sebagai pakar perencanaan dari Kementerian Bappenas 5. Syafril Basir sebagai pakar perencanaan dari Kementerian Bappenas, 6. Riant Nugroho sebagai pakar kebijakan publik dan 7. Thamrin Amal Tomagola sebagai pakar sosial. Adapun pakar yang diundang menjadi peserta FGD adalah dengan cara snowball yaitu menghubungi salah satu pakar sosial yaitu Prof. Thamrin Amal Tomagola, hasil diskusi dengan beliau memunculkan nama-nama lainnya. Selain diskusi dengan pakar yang disebutkan di atas, dilakukan pula peer judgement. Peer judgement dilakukan dengan para pakar diatas tentang siapa saja yang secara objektif dapat menjadi informan penelitian pembentukan skenario anggaran litbang iptek Indonesia tahun 2035. Kedua langkah ini dilakukan untuk menjaga objektivitas penelitian kualitatif ini. Sebelum dilakukan FGD, kepada para pakar dibagikan sejumlah bahan yang terkait dengan secenario planning. Tujuan dibagikan sejumlah bahan yang terkait dengan secenario planning agar para pakar dapat mempersiapkan diri, sehingga FGD berjalan dengan baik. Bahan yang dibagikan pada peserta FGD


119

adalah proposal penelitian dan tujuan FGD, fungsi/peran masing-masing pakar dalam FGD, proses yang dilakukan dalam FGD, hasil yang diharapkan dalam FGD dan diberikan kesempatan kepada para pakar untuk mendapatkan informasi tambahan terkait skenario yang dibuat pihak lain yang relevan.

3.3.2.2. Wawancara Mendalam Wawancara mendalam dilakukan terhadap key informan yang memiliki pemahaman yang baik mengenai bagaimana prosedur penganggaran litbang iptek nasional. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Key informan dari pakar-pakar yang dipilih berdasarkan pemahaman peneliti bahwa key informan adalah pihak yang paling baik dan tepat untuk dijadikan informan pada penelitian ini. adapun informan dalam wawancara mendalam mencakup pihak-pihak: Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Legislatif (DPR RI). Key informan yang diwawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1. Indra J. Pialang, S.S., M.Si., Ketua Departemen Kajian Kebijakan Partai Golkar. 2. Dr. John Allen, M.Sc., Wakil Ketua Partai Demokrat/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. 3. Ir. Aseihani, Anggota Komisi VII dan Anggota Panggar DPR RI. 4. Drs. Irvansyah, Anggota Komisi VII DPR RI. 5. Dr. Marjan Iskandar, Kepala BPPT. 6. Syamsul Bahri, M.Sc, Kepala Biro Perencanaan BPPT. 7. Dr. Ary Syahrial, Sekretariat KIN. 8. Hasanudin, Wakil Sekjen PKB Bidang Bapilu. 9. Ulil Abdallah, Ketua Kajian Kebijakan Strategis Partai Demokrat. 10. Wahyu Utomo, Kepala Subbidang Fiskal Kemenkeu. 11. Dra. Ritha, Sekretaris Balitbangda Sumatera Utara. 12. Dra. Winaryati, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda


120

Provinsi Lampung. 13. Prof. Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman, Menristek RI Periode 2004-2009. 14. Drs. Supirman, MM., Ses Badan Litbang Kementerian ESDM. 15. Dr Jumain APPE, Sekretaris Utama (Sestama) BPPT. 16. Drs. Edy Murdidiyan, Ses Balitbang Kementerian Komunikasi dan Informasi (KemKomInfo). 17. Prof. Dr. Edy Soewono, Staf Ahli Rektor Bidang Litbang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITB. 18. Prof. Bambang Sumantri Brojonegoro, Direktur Jenderal Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. 19. Prof. Didik J. Rachbini, Ketua Litbang DPP Partai Amanat Nasional. 20. Dr. A.S. Hikam, Menteri Riset dan Teknologi 1999-2001. 21. Ir. Iman Sudarwo, Mantan Deputi di KRT yang terlibat dalam penyusunan awal UU No. 18 Tahun 2002. 22. Dr. Ery Ricardo, Kepala Biro Perencanaan KRT Ferbruari 2013 sampai sekarang. 23. Prof. Dr. Bagong Suyanto, Sosiolog Unair. 24. Prof. Dr. Gumilar R Soemantri, Sosiolog UI. 25. Achmad Masfuri, Bendahara Partai Keadilan Sejahtera. 26. Ir. Hari Purwanto, Staf Ahli Menteri Bidang Hankam. 27. Dr. Trihono, Kepala Badan Litbang Kementerian Kesehatan. 28. Prof. Zuhal, Menristek 1998-1999, Ketua Komite Inovasi Nasional. 29. Fajar Judisiawan, Asdep Riset dan Informasi.

3.3.2.3. Telaah Dokumen Adapun dokumen yang ditelaah dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen yang terkait dengan perencanaan penganggaran, politik anggaran, dan kebijakan anggaran. Hasil dari telaah dokumen ini kemudian dipadukan dengan hasil dari FGD dan wawancara mendalam untuk memperoleh data yang komprehensif. Kemudian data tersebut digunakan untuk mendukung pembuatan skenario.


121

3.3.2.4.Sumber dan Jenis Data Di dalam penelitian kualitatif, diperlukan pemahaman peneliti terhadap sumber dan jenis data yang digunakan. Hal ini karena data kualitatif memiliki sifat subyektif, sehingga peneliti perlu menghindari sikap subyektivitas yang dapat mengaburkan obyektivitas penelitian, agar substansi data kualitatif yang berbentuk makna dari setiap data dapat diungkapkan oleh peneliti (Bungin, 2007). Atas dasar tersebut, peneliti perlu memahami jenis data dan sumber data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2001) di dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan adalah sumber jenis data utama yang sering digunakan, namun dapat pula dilengkapi dengan data tambahan berupa dokumen dan lain sebagainya. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang didasari pada hasil Focus Group Discussion (FGD), hasil wawancara mendalam, dan hasil telaah dokumen. Data dari ketiga sumber tersebut diklasifikasi ke dalam dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer di dalam penelitian ini berasal dari hasil FGD dan wawancara mendalam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari hasil telaah dokumen. Berikut tabel sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini : Tabel 3.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian Data yang Digali Jenis Data - Faktor yang mempengaruhi Data Primer minimnya anggaran litbang iptek nasional - Peran setiap aktor - Upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan anggaran litbang iptek nasional - Keberadaan prioritas untuk anggaran litbang iptek nasional dari masing-masing aktor

Sumber Data Hasil FGD

- Proses penganggaran litbang Data Primer iptek nasional - Pertimbangan dalam penetapan anggaran litbang

Hasil Wawancara Mendalam


122

Data yang Digali Jenis Data iptek nasional - Prosedur dan tata laksana penetapan anggran litbang iptek nasional - Proses pengusulan anggaran litbang iptek ke dalam RAPBN - Pengaruh unsur politik dalam penetapan anggaran litbang iptek nasional - Keberadaan faktor politik yang mempengaruhi penetapan anggaran nasional - Kendala/ permasalahan/ tantangan/ hambatan penggunaan anggaran litbang iptek - Alasan minimnya anggaran litbang iptek - Strategi/cara meningkatkan anggaran litbang iptek - Manfaat anggaran litbang ipek

Sumber Data

- data anggaran litbang iptek Data Sekunder nasional (APBN maupun RAPBN) - kebijakan terkait anggaran litbang iptek nasional - data statistik Kementerian Keuangan - data belanja BUMN - data laporan keuangan perguruan tinggi - data laporan keuangan badan penelitian provinsi - dokumen visi misi batlibang - dan data lain yang terkait

Hasil Telaah Dokumen

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2014

3.3.2.5. Operasionalisasi Konsep Operasionalisasi konsep pada penelitian ini disusun seperti pada tabel sebagai berikut:


123

Tabel 3.3 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep Persepsi

Variabel

Indikator

Skala

Persepsi terkait Diri pihak bersangkutan : faktor

yang

1. Isi

kebijakan

mempengaruhi

anggaran

implementasi

nasional

kebijakan

Ordinal (1-5) terkait Paling

litbang

iptek (PP) nilai 5, Lebih

2. Karakteristik

Penting

pelaksana (LP) nilai 4,

penggunaan

anggaran Cukup

litbang iptek nasional 3. Skala

Penting

prioritas

Penting

(CP) nilai 3,

anggaran Kurang

Penting

litbang iptek nasional di (KP) nilai 2, dan kementerian/lembaga/batlib

Tidak

ang/lemlit PT

(TP) nilainya 1.

Sasaran persepsi : 4. Konteks kebijakan

Penting

terkait

anggaran litbang iptek nasional yang tersedia 5. Ketepatan litbang

alokasi iptek

anggaran

nasional

di

lembaga 6. Sumber daya perencana yang menyusun

anggaran

litbang

iptek nasional Faktor keadaan : 7. Hubungan inter organisasi terkait anggaran litbang iptek nasonal Sumber: diolah oleh peneliti.


124

3.3.2.6.Instrumen Penelitian dan Teknik Analisis Data Tahap Kedua Instrumen Penelitian merupakan hal yang penting untuk menunjang peneliti dalam melakukan pengumpulan data di lapangan.. Dalam rangka mendukung pengumpulan data, maka dibuat tiga buah instrumen berupa: panduanFocus Group Discussion (FGD), panduan wawancara mendalam, dan panduan telaah dokumen. Setelah disiapkannya instrumen tersebut, maka dilakukan Focus Group Discussion (FGD), Wawancara Mendalam, dan telaah dokumen. Penyusunan Skenario dilakukan dengan FGD yang diikuti oleh pakar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, serta pakar perencanaan penganggaran. FGD ini dikategorikan sebagai group interview yang secara esensial merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan tujuan antara lain melakukan eksplorasi, sedangkan peran pewawancara atau moderator dalam diskusi bersifat mengarahkan dengan bentuk pertanyaan semi terstruktur. Dalam penelitian ini, FGD dilakukan satu kali putaran dengan mengundang 7 orang pakar, yaitu terdiri dari: dua orang pakar ekonomi, dua orang pakar perencanaan, satu orang pakar sosial, satu orang pakar Kebijakan Publik, serta satu orang pakar teknologi. Data hasil FGD yang telah dilakukan kemudian dibuat dalam bentuk transkrip untuk selanjutnya dilakukan analisis yang diawali dengan penyusunan kategori-kategori (coding) dari data hasil FGD. Selanjutnya, untuk mendukung data hasil FGD, dilakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen untuk kepentingan scenario planning. Setelah dilakukannya FGD, eksplorasi skenario juga dilakukan dengan depth interview. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah pakar yang terlibat karena target jumlah pakar di satu putaran FGD tidak terpenuhi. Hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kemudian dibuat dalam bentuk transkrip. Transkrip tersebut diolah dengan penyusunan kategori-kategori (coding) dari data hasil wawancara mendalam. Setelah dilakukan coding, maka dilakukan analisis terhadap transkrip hasil wawancara mendalam tersebut. Teknik lain yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dengan menelusuri data sekunder berdasarkan hasil studi dari pihak lain. Adapun data


125

sekunder dikumpulkan berdasarkan hasil studi dari OECD, UNESCO, data statistik Kementerian Keuangan, data belanja BUMN, data laporan keuangan perguruan tinggi, laporan keuangan badan penelitian provinsi dan sejumlah data lainnya.

3.3.2.7. Membangun Skenario Data hasil FGD, wawancara mendalam dan telaah dokumen yang telah dilakukan selanjutnya dipadukan untuk kepentingan dalam membangun scenario planning. Langkah-langkah scenario planning meliputi strategy analysis, scenario creation, strategy finding, dan strategy formulation (Ringland,2002). Adapun penelitian ini telah melakukan langkah-langkah dalam pembuatan scenario planning yang meliputi enam langkah sebagai berikut: a. Identifikasi dan Analisis Isu Langkah

pertama

dalam

menyusun

skenario

adalah

dengan

mengidentifikasi dan menganalisis berbagai isu yang menjadi fokus untuk dijawab atau diambil keputusannya. Dalam hasil penelitian ini, skenario dibuat dengan isu utama latar belakang kepentingan. Isu lainnya yaitu, bagaimanakah keterkaitan kepentingan ekonomi politik yang dapat mempengaruhi alokasi anggaran litbang iptek dalam belanja nasional dikaitkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). b. Menetapkan Faktor Kebijakan Kunci Langkah kedua dalam penyusunan skenario adalah menetapkan sejumlah faktor kebijakan kunci untuk menjawab faktor-faktor khusus apa saja di masa depan yang bisa mempengaruhi peningkatan anggaran litbang iptek nasional pada masa 20 tahun yang akan datang. Faktor-faktor tersebut misalnya adanya keinginan, rencana yad, dan adanya hal yang mendesak. c. Identifikasi dan Analisa Kekuatan Lingkungan Kunci Metode yang dipakai adalah formula PEST (Politik, Sosial, Ekonomi, dan Teknologi). Analisa PEST mencakup dua kekuatan besar, yaitu: (1) Kekuatan lingkungan mikro berupa kecenderungan faktor spesifik berkaitan dengan penganggaran iptek nasional.


126

(2) Pendorong kekuatan makro yang lebih bersifat global, misalnya berkaitan dengan trends demografi, pertumbuhan perekonomian dan pembangunan, pola perdagangan, pergeseran kekuatan geopolitik, globalisasi, dan persaingan bebas. d. Penyusunan Logika Skenario Wilson (1998:89) menilai penyusunan logika skenario merupakan inti dari penyusunan skenario. Dari proses penelitian, kemudian disusun logika skenario yang dapat mendukung penyusunan skenario anggaran iptek nasional tahun 2035. e. Seleksi dan Elaborasi Skenario Wilson (1998:90-91) menawarkan lima kriteria untuk mengelaborasi skenario, yaitu: -

Plausibility, dalam memilih skenario peningkatan anggaran iptek nasional harus masuk akal.

-

Differentiation, dalam memilih skenario dalam upaya peningkatan anggaran iptek nasional harus memiliki perbedaan yang jelas secara struktural.

-

Consistency, masing-masing skenario harus konsisten secara internal.

-

Decision Making Utility, memiliki kegunaan bagi penentu kebijakan karena masing-masing skenario menawarkan sesuatu yang berguna bagi pengambilan keputusan masa depan.

-

Challenge. Skenario harus memberikan tantangan bagi organisasi untuk menyusun kebijakan dimasa datang.

f. Interpretasi Skenario Setelah berhasil menyusun skenario, selanjutnya diharapkan mampu memberikan interpretasi atas skenario anggaran iptek nasional. Melalui tahap terakhir ini dapat ditransformasikan skenario menjadi strategi, antara lain berkaitan dengan visi dan strategi. 3.3.3. Tahap Pembentukan Grand Strategy Anggaran Litbang Iptek Pada tahapan ini dibangun suatu grand strategy dalam rangka peningkatan anggaran litbang iptek nasional, berdasarkan penelitian tahap pertama dan tahap


127

kedua. Kemudian, dirumuskan suatu strategi yang tepat yang diawali dengan strategy finding, yaitu mencari skenario yang paling tepat untuk diaplikasikan ke strategi. Strategy finding merupakan langkah utama dalam menciptakan perencanaan atau strategi baru. Pada tahapan ini semua skenario yang dibangun dikumpulkan, asalkan masih memiliki kemungkinan-kemungkinan lalu dilihat kesempatannya,

ancamannya

dan

pilihan-pilihannya.

Atas

dasar

itu,

dikembangkan pilihan-pilihan alternatif untuk membangun strategi yang dapat menentukan strategi yang akan digunakan. Data yang berasal dari tahap pertama berupa deskripsi potret anggaran iptek nasional dan data penelitian tahap kedua berupa skenario yang dibangun, berperan penting dalam membentuk grand strategy kebijakan anggaran litbang iptek nasional yang tepat 23 tahun ke depan. Pada data yang berasal dari deskripsi potret anggaran iptek nasional, dilakukan analisis terkait 7 hal skala prioritas anggaran litbang iptek di lembaga, isi kebijakan anggaran litbang iptek, konteks pelaksanaan anggaran litbang iptek, hubungan inter organisasi anggaran litbang iptek, sumber daya perencana anggaran litbang iptek, karakteristik pelaksana pengguna anggaran litbang iptek, dan ketepatan penggunaan anggaran litbang iptek. Data tersebut digunakan agar diperoleh gambaran mengenai pendapat aktor terkait prioritas anggaran belanja litbang Iptek nasional saat ini. Kemudian, data kedua dari hasil FGD, wawancara mendalam, dan telaah dokumen dikompilasi untuk mengetahui skenario seperti apa yang akan dibangun. Data dari penelitian pertama dan kedua ini selanjutnya dijadikan dasar untuk mendukung konstruksi grand strategy kebijakan anggaran litbang iptek nasional yang tepat 23 tahun ke depan.

3.4.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang skenario anggaran litbang ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia tahun 2035 memiliki beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan secara metodologi yang ada di dalam penelitian ini diharapkan tidak mengurangi kualitas data dan analisis data. Keberadaan keterbatasan ini dapat dijadikan pembelajaran bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis. Adapun keterbatasan tersebut antara lain : 1.

Keterbatasan pertama adalah teknik penarikan sampel non-probabilita


128

berupa purposive sampling. Adapun teknik penarikan sampel purposive dilakukan karena keterbatasan waktu peneliti untuk menjangkau seluruh aktor yang terkait dengan anggaran litbang iptek. Akan tetapi, pemilihan sampel melalui purposive yang dilakukan dengan penunjukkan sampel karena pertimbangan keterkaitan sampel pada anggaran litbang iptek, diharapkan sesuai dengan struktur penelitian ini meskipun dimungkinkan ada anggota populasi yang tidak memiliki peluang untuk menjadi anggota sampel. Hasil penelitian ini tidak bisa menggeneralisir hasil dalam semua populasi, namun dari sampel purposive ini hanya sebagi landasan untuk membangun skenario yang disusun. Bagi penelitian selanjutnya, teknik penarikan sampel yang akan dipilih dapat dijadikan pertimbangan, terutama karena berkaitan dengan keterwakilan seluruh anggota populasi. 2.

Keterbatasan selanjutnya adalah jumlah responden yang mengisi kuesioner. Dari jumlah kuesioner yang disebarkan kepada sampel yakni para aktor yang terkait yang berjumlah 150 kuesioner hanya 120 responden yang mengembalikan kuesioner. Hal ini juga dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk mempertimbangan kemungkinan kuesioner yang tidak dikembalikan.

3.

Keterbatasan penelitian tahap kedua, dimana seharusnya dilakukan dua kali FGD yaitu FGD untuk membangun scenario planning dan FGD untuk mendapatkan masukan kembali terkait dengan scenario yang telah dibangun. Akan tetapi, dalam penelitian ini FGD hanya dilakukan satu putaran saja. Hal ini dikarenakan melalui FGD pertama telah tergambarkan kondisi untuk bahan membangun skenario anggaran litbang iptek nasional.

4.

Keterbatasan lainnya adalah dalam melakukan wawancara mendalam dikarenakan

bervariasinya

informan,

sehingga

rencana

wawancara

mendalam yang diharapkan dengan perwakilan pimpinan partai politik. Pada kenyataannya wawancara mendalam yang dilakukan hanya diwakili oleh salah satu pengurus partai yang mengurusi bidang lit bang pada masingmasing partai politik.


BAB 4 POTRET ANGGARAN LITBANG DI INDONESIA

Dalam bab ini akan mengungkapkan potret atau kondisi anggaran lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2012. Aspek-aspek yang dipotret dalam bab ini adalah meliputi: potret anggaran lembaga penelitian dan pengembangan tingkat kementerian, potret anggaran di 7 Lembaga

Pemerintah

Non

Kementerian

(LPNK)

dibawah

koordinator

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), potret anggaran Badan Penelitian Provinsi, potret anggaran di Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi, potret anggaran penelitian pada beberapa BUMN dan swasta, dan potret kegiatan penelitian dan pengembangan

Partai

Politik

(litbang parpol) termasuk

anggarannya. 4.1. Potret Anggaran Penelitian dan Pengembangan di Indonesia Dalam dunia bisnis, peran lembaga penelitian dan pengembangan selanjutnya disingkat litbang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Melalui divisi litbang inilah suatu perusahaan dapat melahirkan produk-produk baru. Sementara itu, melalui litbang pula perusahaan dapat menghasilkan produk-produk baru dan akan meningkatkan kualitas pelayanan produk dan jasa yang ditawarkan (Firmansyah, 2008:138). Sementara pada negara-negara maju kegiatan litbang telah dipandang sebagai investasi. Melalui pengeluaran belanja litbang iptek dan inovasi yang terus meningkat setiap tahunnya berdmpak kepada peningkatan perekonomian masing-masing negara tersebut. Berbagai pebelitian menunjukkan bahwa sumber utama dari peningkatan GDP di negara-negara masju selama dua dekade abad ini berasal, bukan dari semakin “banyaknya” barang kapital yang dipergunakan, tetapi dari kemjaun teknologi berupa peningkatan kualitas dari faktor-faktor produksi yang ada (Budiono 1997:69). Dari hasil kuesioner yang telah disebar dan direkapitulasi memperlihatkan potret dari pentingnya kebijakan anggaran iptek Indonesia, jika dilihat dari dimensi pentingnya kebijakan anggaran iptek Indonesia. Rekapitulasi dari jawaban hasil kuesioner terhadap 120 sampel pelaku kebijakan dari lembaga


130

litbang kementerian, LPNK, badan penelitian provinsi dan lembaga penelitian perguruan tinggi menunjukkan hasil yang beragam. Hal tersebut seperti terlihat pada gambar 4.1 di bawah ini.

90

80

76,7 70

60

51,7

50

42,5

42,5

50,8

49,2

40

Paling Penting Lebih Penting

42,5

Cukup Penting 37,5

30

36,7

40

32,5

33,3

34,2

Kurang Penting

Tidak Penting

20

16,7 13,3 10

8,3 0,8

0

Skala Prioritas

19,2 15,8

15

1,7

2,5

10,8

8,3 2,5 Isi Kebijakan

3,3 Kontek Pelaksanaan

Hubungan Inter Sumber Daya Organisasi Perencana

5 Karateristik Pelaksana Pengguna

3,3 Ketepatan Penggunaan Anggaran

Gambar 4.1 Tanggapan Aktor di Kementerian/Lembaga/Badan Penelitian Provinsi dan Perguruan Tinggi, Terkait Anggaran Litbang Sumber: Olahan Peneliti, 2013

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa skala prioritas anggaran iptek nasional di kementerian, LPNK, badan penelitian provinsi dan lembaga penelitian perguruan tinggi, baru sebesar 76,7% menyatakan hal tersebut paling penting, sebanyak 15,5% menganggap lebih penting, sebanyak 8,3% menganggap cukup penting, sementara sebesar 0,8% responden menganggap kurang penting dan didapati sebesar 0,8% responden menganggap tidak penting. Jawaban yang terkait pentingnya isi kebijakan terkait anggaran iptek nasional adalah sebesar 51,7% responden menganggap hal tersebut paling penting, sebanyak 37,5% responden menganggap lebih penting, 8,3% responden menganggap cukup penting, dan sebanyak 2,3% responden menganggap kurang penting. Terkait pentingnya konteks pelaksanaan anggaran iptek nasional yang tersedia, sebesar 42,5% responden menganggap hal tersebut paling penting, sebesar 36,7% responden menganggap lebih penting, sebanyak 16,7% responden menganggap cukup penting, dan sebanyak 3,3% responden menganggap kurang penting.


131

Dalam hal kepentingan hubungan interaksi organisasi terkait anggaran iptek nasional, data menunjukkan sebesar 42,5% responden menganggap hal tersebut paling penting, 40% responden menganggap lebih penting, sebanyak 15,8% responden menganggap cukup penting, dan sebesar 1,7% responden menganggap kurang penting. Terkait pentingnya sumber daya perencana yang menyusun anggaran iptek nasional, sebanyak 49,2% responden menganggap hal tersebut paling penting, 32,5% responden menganggap lebih penting, sebanyak 15% responden menganggap cukup penting, dan sebesar 2,5% responden menganggap kurang penting. Terkait karakteristik pelaksana penggunaan anggaran iptek adalah sebanyak 33,3% responden menganggap hal tersebut paling penting, sebanyak 42,5% responden menganggap lebih penting, 19,2% responden menganggap cukup penting, dan 5% responden menganggap kurang penting. Jika ditanyakan ketepatan alokasi anggaran iptek nasional baru sebesar 50,8% responden menganggap hal tersebut paling penting, sebanyak 34,2% responden menganggap lebih penting, 10,8% responden menganggap cukup penting, dan sebanyak 3,3% responden menganggap kurang penting. Untuk besarnya anggaran penelitian dan pengembangan iptek di kementerian, LPNK, badan penelitian provinsi dan lembaga penelitian perguruan tinggi, masing-masing responden menyatakan bahwasanya sebesar 5,3% anggaran balitbang di kementerian, LPNK, balitbang provinsi dan lemlit perguruan tinggi yang telah menganggarkan lebih dari Rp 1 triliun, sebanyak 56,6% responden baru menganggarkan antara sebesar Rp500 miliar sampai dengan Rp1 triliun, dan ada 38,2% responden anggaran lemlitbangnya masih dibawah Rp 500 miliar. Potret anggaran penelitian dan pengembangan dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap 7 bidang fokus dalam RPJMN 2010-2014, telah dilakukan penelusuran data yang berkaitan langsung dengan 7 prioritas tersebut. 4.1.1. Potret Anggaran Balitbang Kementerian Pada bagian ini memaparkan mengenai potret belanja anggaran litbang pada badan penelitian dan pengembangan Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan,


132

Kementerian

Pertahanan,

Kementerian

Pekerjaan

Umum,

Kementerian

Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berikut ini tabel yang memperlihatkan persentase anggaran bidang penelitian dan pengembangan dibandingkan dengan APBN dari masing-masing kementerian: Tabel 4.1 Persentase Anggaran Litbang Kementerian No

Nama Kementerian

Persentase Anggaran dari APBN pada Kementerian 7,13 %

1

Kementerian Pertanian

2

Kementerian ESDM

6,38 %

3

Kementerian Perhubungan

0,66 %

4

Kementerian Pertahanan

0,60 %

5

Kementerian Pekerjaan Umum

0,57 %

6

Kementerian Komunikasi dan Informatika

0,52 %

7

Kementerian Kesehatan

1,71 %

8

Kementerian Dalam Negeri

2,93 %

9

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

0,93 %

10

Kementerian Agama

4,31 %

11

Kementerian BUMN

0,08 %

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Balitbang Masing-Masing Kementerian, 2013

Dari data di atas, kementerian yang fokus terhadap 7 bidang prioritas dalam RPJMN 2010-2014 yaitu Kementerian Pertanian yang fokus terhadap bidang pangan, Kementerian ESDM fokus terhadap bidang energi, Kementerian Perhubungan fokus terhadap transportasi, Kementerian Pertahanan fokus terhadap bidang hankam, Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus terhadap bidang ICT, Kementerian Kesehatan fokus terhadap kesehatan obat, dan unutk material maju bersingungan dengan kementerian ESDM. Persentase anggaran dari APBN yang digunakan untuk masing-masing litbang kementerian tersebut berbeda-beda. Berdasarkan tabel 4.1 di atas, 3 kementerian yang fokus terhadap 7 bidang prioritas mendapatkan porsi cukup


133

besar terhadap anggaran APBN yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kesehatan. Sementara itu, 4 kementerian lainnya yang fokus terhadap 7 bidang prioritas mendapat porsi yang minim terhadap anggaran APBN. Potret minimnya anggaran litbang di 7 kementerian yang fokus terhadap 7 bidang prioritas ditunjukkan pula melalui hasil penelitian yang telah dilakukan. Gambar berikut menunjukkan tanggapan aktor terkait pentingnya anggaran R&D di 7 kementerian tersebut.

Gambar 4.2. Tanggapan Aktor di Litbang Kementerian yang membidangi 7 fokus RPJMN, Terkait Pentingnya Anggaran R & D Sumber: Olahan Peneliti, 2013

Berdasarkan gambar tersebut, sebanyak 69% aktor di litbang kementerian yang terkait dengan 7 bidang fokus penelitian menganggap skala prioritas anggaran R&D paling penting. Adapun, berdasarkan kriteria lainnya yang dianggap paling penting yaitu isi kebijakan anggaran R&D sebanyak 48,3% aktor, kontek pelaksanaan anggaran R&D sebanyak 37,9% aktor, hubungan inter organisasi anggaran R&D sebanyak 34,5% aktor, sumber daya perencana anggaran R&D sebanyak 31,9% aktor, karakteristik pelaksana pengguna anggaran R&D sebanyak 24,1%, dan ketepatan penggunaan anggaran R&D sebanyak 34,5% aktor. Hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa aktor di litbang kementerian sebagian besar menganggap skala prioritas dan isi kebijakan


134

anggaran litbang tersebut paling penting. Meskipun demikian, dari sisi kontek pelaksanaan, hubungan inter organisasi, sumber daya perencana, karakteristik pelaksana pengguna, dan ketepatan penggunaan anggaran litbang dianggap lebih penting. Oleh karena itu, anggaran litbang pada kementerian yang fokus terhadap 7 bidang prioritas tergolong minim karena 5 kriteria pentingnya anggaran litbang hanya dianggap sebagai hal yang lebih penting, bukan yang paling penting sehingga tidak diprioritaskan menjadi nomor satu. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kementerian-kementerian tersebut, berikut uraiannya. Pertama, Balitbang Kementerian Pertanian. Adapun, visi badan litbang pertanian saat ini adalah: “Pada tahun 2014 menjadi lembaga penelitian dan pengembangan

pertanian

berkelas

dunia

yang

menghasilkan

dan

mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumber daya lokal”. Misinya antara lain: menghasilkan, mengembangkan dan mendiseminasikan inovasi teknologi, sistem dan model serta rekomendasi kebijakan di bidang pertanian yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal guna mendukung terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan; meningkatkan kualitas sumber daya penelitian dan pengembangan pertanian secara efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya; mengembangkan jejaring kerja sama nasional dan internasional (networking) dalam rangka penguasaan iptek (scientific recognition) dan peningkatan peran Balitbang Pertanian dalam pembangunan pertanian (impact recognition). Potret mengapa anggaran Badan Litbang Pertanian masih kurang untuk menjangkau riset-riset lainnya di bidang pertanian, dikarenakan saat ini prioritas riset-riset bidang pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, seperti yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 yang menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah merupakan prioritas utama dari 7 prioritas yang ada. Idealnya, Indonesia sebagai negara beriklim tropis dapat menjadi lumbung berbagai produk pangan dunia. Pada era orde baru Indonesia pernah swasembada beras dan menjadi negara pengekspor beras, namun saat ini pertanian kita terus terpuruk, daging harus impor, bawang putih harus impor, dan buah-buahan impor beredar dimana-mana. Sejatinya, dengan dukungan anggaran penelitian dan


135

pengembangan bidang pertanian berbagai upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan dapat terus dilakukan oleh lembaga litbang, perguruan tinggi dan didukung oleh industri argo. Berbagai permasalahan ketahanan pangan masih terus dihadapi, seperti: semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, status dan luas kepemilikan lahan, rendahnya diseminasi inovasi teknologi, kelembagaan serta terbatasnya akses permodalan, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, semakin pesatnya perubahan kemajuan teknologi dan informasi pertanian global dan dinamika politik dalam dan luar negeri, serta masalah otonomi daerah (Badan Litbang Kementan, 2012). Kedua, Balitbang Kementerian ESDM. Visinya adalah: “Terwujudnya badan penelitian dan pengembangan yang profesional, berdaya saling tinggi, dan mandiri di sektor energi dan sumber daya mineral.” Adapun, misinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di sektor energi dan sumber daya mineral, memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral dan memberikan pelayanan teknologi. Masalah energi sumber daya mineral memiliki peran penting dalam perekonomian negara, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor riil. Indonesia memiliki potensi energi yang beragam, baik yang berasal dari energi fosil maupun energi non fosil. Potensi mineral dari berbagai jenis, mulai dari timah, bijih besi, bauksit, biji nikel, nikel, tembaga, emas, perak, mangan, intan dan granit. Potensi sumber daya geologi memiliki nilai ekonomi dan strategis tinggi. Terkait masih minimya anggaran untuk kegiatan kelitbangan ini, sangat berat tantangan yang dihadapi untuk menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral yang tersebar tersebut. Salah satu solusi untuk meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan Kementerian ESDM, merujuk pernyataan Wakil Menteri ESDM dalam acara seminar yang membahas revisi undang-undang ESDM dimana ada klausul khusus tekait pengelolaan data di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2012, mengatakan bahwa jika dari gross revenue akan ada 5 % untuk petrolium fund atau back flow dari industri migas dikembalikan kepada industri migas yang akan disimpan atau dipakai sekitar 1-2 persen untuk pengembangan


136

Sumber Daya Manusia dan 3% untuk melakukan survei-survei umum yang dilakukan oleh negara. Jika Kementerian ESDM memiliki 5% saja anggaran untuk Litbang dari sekitar 300 triliun, berarti ada anggaran sekitar 15 triliun setiap tahun untuk melakukan penelitian dan pengembangan dan pelatihan-pelatihan SDM di Kementerian ESDM. Ketiga, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan. Badan ini merupakan satu-satunya lembaga penelitian yang terkait dengan fokus penelitian dan pengembangan prioritas bidang transportasi pemerintah, dengan visi: “Menjadikan badan penelitian dan pengembangan perhubungan sebagai pusat pengkajian dan informasi ilmiah di bidang transportasi”. Sedangkan, misi yang diemban meliputi: memberikan masukan kepada para pengambil keputusan dalam bentuk pertimbangan ilmiah yang tepat waktu dan aplikatif; melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan sistem, perumusan standar, norma, kriteria, pedoman, serta kebijakan di bidang transportasi; melakukan

pelayanan

penelitian

dan

pengembangan

dalam

mendukung

penyelenggaraan transportasi; menyajikan dan menyebarluaskan informasi ilmiah di bidang transportasi. Kecilnya anggaran litbang, pihak Kementerian Perhubungan mengatakan: “...jikalau Balitbang Kementerian Perhubungan diberi anggaran besar, bagaimana kesiapan Sumber Daya Manusia di Litbang Kemenhub, contohnya ada studi yang memerlukan 100 orang, untuk mencari ahli transportasi masih susah dan tidak siap karena belum banyak ahlinya...” Dari pernyataan key informan di Kementerian Perhubungan ini, dapat dikatakan bahwa anggaran Badan Litbang Kementerian Perhubungan masih sulit untuk meningkat dikarenakan masih terbatasnya SDM peneliti di lembaga litbang kementerian perhubungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Munaf R (2002), yang menyatakan bahwa dalam masyarakat di dunia bekembang, perhatian terhadap iptek masih relatif rendah. Key informan di Kemenhub memandang peningkatan anggaran litbang di badan litbang kemenhub masih terkendala oleh keterbatasan SDM. Sedangkan, pada RPJMN 2010-2014, dari 7 bidang fokus prioritas penelitian dan pengembangan, sektor transportasi merupakan prioritas nomor 5 setelah ketahanan pangan, energi, hankam dan informasi dan telekomunikasi. Artinya, masalah transportasi telah menjadi pilihan kebijakan oleh aktor


137

kebijakan, namun disisi implementasinya, aktor di level bawahnya belum menjadikan hal tersebut sebagai prioritas karena masih terkendala oleh sumber daya manusia yang masih terbatas di Badan Litbang Kementerian Perhubungan. Sementara, muncul permasalahan dalam penelitian dan pengembangan transportasi yang ditujukan untuk menanggulangi permasalahan moda transportasi di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Makasar dan kota besar lainnya. Permasalahan tersebut antara lain, masih terbatasnya moda mass rapid transit (MRT), masih terbatasnya moda angkutan yang aman untuk angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), terjadi bottlenexing terhadap jalur-jalur padat yang dilalui kendaraan roda empat yang memerlukan pengaturan arus lalu lintas, dan masih tebatasnya sinyal keamanan bagi lintasan kereta api di sepanjang jalur rel kereta api. Berbagai permasalahan ini tentunya memerlukan pengkajian dan penelitian yang terpadu dengan kementerian lainnya, sehingga diperlukan dukungan anggaran yang cukup memadai pula. Balitbang Kemenhub dapat menjadi leading sector dalam upaya meningkatkan anggaran guna mendukung kegiatan kelitbangan transportasi yang telah menjadi pilihan prioritas program nasional. Keempat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Kementerian Pertahanan. Visinya yaitu, “Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh”. Adapun, misinya adalah untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa. Minimnya anggaran kegiatan Balitbang Kementerian Pertahanan dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dikaitkan dengan kebutuhan strategi pertahanan serta kebutuhan peralatan-peralatan canggih di bidang pertahanan. Dapat diduga masih minimnya anggaran kegiatan litbang ini menjadi salah satu penyebab mengapa masih belum sempurnanya piranti lunak yang terkait dengan peralatan-peralatan pertahanan nasional. Bila dikaitkan antara produk litbang pertahanan yang belum menghasilkan produk-produk, dimana saat ini penelitiannya masih sebatas menghasilkan model dan prototype dalam mendukung kemandirian pertahanan nasional. Key informan di Balitbang Kemenhan menyatakan penyebab minimnya anggaran Litbang Kemenhan dikarenakan kemampuan anggaran negara sangat


138

terbatas, oleh karena penerimaan negara yang terbatas. Saat ini negara sedang memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, penelitian dan pengembangan belum menjadi prioritas. Political will pemerintah masih sangat kurang. Hal ini dilihat dari pandangan bahwa pasca reformasi para politisi hanya memikirkan jangka pendek. Jika pemikirannya hanya jangka pendek, maka mustahil pembangunan iptek nasional akan berhasil. DPRD cenderung berpikir yang instan-instan saja atau asal jadi. Sementara, pada perencanaan Kemenhan saat ini masih berfungsi sebagai proses penghubung dalam rangka menyusun program di Kementerian Pertahanan. Kelima, Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun, visinya yaitu, “Terwujudnya

iptek

yang

berkelanjutan

mendukung

penyelenggaraan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal”. Misinya meliputi: menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan: iptek, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman. Menurut key informan di Balitbang Kementerian PU, keterbatasan anggaran di Kementerian PU ini salah satu penyebabnya adalah pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Kementerian PU yang telah ditetapkan sebelumnya. Pagu anggaran untuk Balitbang Kementerian PU tidak boleh melebihi dari angka anggaran yang telah ditentukan pada dokumen rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan, masih adanya kenaikan anggaran balitbang PU dikarena alasan situasional dimana adanya penugasan-penugasan khusus di tingkat Kementerian PU kepada Balitbang Kementerian PU. Keenam, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Visinya adalah, “Terwujudnya penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika yang produktif dan terpercaya serta sumber daya manusia yang profesional dalam membangun masyarakat informasi”. Adapun, misinya: meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang komunikasi

dan

informatika,

meningkatkan

literasi

masyarakat

dan

profesionalisme SDM di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka


139

mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan daya saing, membangun dan mengembangkan jaringan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika, meningkatkan peran pendidikan dan pelatihan multimedia yang profesional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas data hasil penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika di daerah untuk menuju masyarakat informasi. Menurut key informan di Kementerian Komunikasi dan Informasi, untuk anggaran di Kemenkominfo sudah ada ”pakemnya” yang terkait pengaturan keuangan negara. Untuk menaikkan anggaran Litbang Kemkominfo adalah suatu hal yang sulit dikarenakan keuangan negara yang terbatas. Masih ada anggapan bahwa litbang sukar berkembang, oleh karena sampai saat ini hasil-hasil riset-riset “masuk laci” saja, belum ada outcome yang riil. Beberapa faktor yang membuat anggaran litbang susah meningkat adalah karena pembangunan belum memprioritaskan sektor riset dan pengembangan. Faktanya, dalam RPJMN tidak ada pedoman yang bersifat baku, saat era orde baru ada PELITA (pembangunan lima tahun), yang menjadi pedoman baku. Kegiatan litbang belum berjalan sinergis antar kementerian, dimana masing-masing menjalankan litbang sendirisendiri. Bappenas dalam hal ini perlu memperkuat dalam proses koordinasi. Koordinasi tersebut tidak boleh terlalu sektoran atau per sektor. Untuk anggaran litbang dapat dilakukan melalui sistem sentralisasi saja. Ketujuh, Balitbang Kementerian Kesehatan. Litbang ini terkait dengan fokus bidang penelitian dan pengembangan kesehatan dan obat. Visi Balitbang Kementerian Kesehatan adalah, “Sebagai lokomotif penelitian, pengawal kebijakan dan legitimator program pembangunan kesehatan berbasis bukti”. Misinya

adalah

membina

penelitian

dan

pengembangkan

kesehatan,

melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan, meningkatkan penelitian dan pengembangan kesehatan. Masih minimnya anggaran litbang kesehatan berdampak kepada minimnya inovasi dalam penelitian teknologi kesehatan. Sampai saat ini, belum banyak inovasi alat-alat kesehatan, selain itu masih minimnya penemuan obat-obatan tradisional Indonesia, dan bahan farmasi masih di impor dari luar negeri. Potensi


140

dari alam Indonesia dengan musim tropis sepanjang tahun memiliki sumber bahan obat alami yang dapat dikembangkan mejadi skala komersial. Sumber daya hayati lainnya yang begitu banyak dikandung oleh alam Indonesia belum banyak diteliti secara skala industri untuk berbagai bahan obat modern dan obat tradisional yang memiliki pasar dalam dan luar negeri. Alokasi anggaran litbang kesehatan obat masih minim. Padahal, menurut key informan dari Balitbang Kementerian Kesehatan saat ini sudah ada pedoman baku di rencana strategis (renstra) kementerian sebagai acuan untuk alokasi anggaran di Kementerian Kesehatan tahun 2009-2014. Anggaran Balitbang sudah ada pagunya. Dengan adanya kebijakan tersebut, Balitbang Kementerian Kesehatan melakukan strategi yaitu hanya menggunakan anggaran yang ada yang telah ditentukan dalam renstra tersebut untuk dimanfaatkan secara optimal. Walaupun anggaran terbatas, Balitbang Kemenkes sebagai fasilitator kegiatan kelitbangan di Kementerian Kesehatan tidak pernah menyerah. Anggaran litbang adalah untuk melakukan kegiatan Riset Kesehatan Dasar (Risesdas) dan Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rifaskes). Masih minimnya anggaran pada Badan Litbangkes sudah dijelaskan kepada Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan, namun upaya tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Perlu argumen-argumen yang kuat, namun terhambat karena sudah ada pagu yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Kementerian. Kedelapan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Visinya adalah, “Terwujudnya kebijakan pemerintahan dalam negeri yang berkualitas berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan”. Adapun, misinya adalah: meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kelitbangan; memantapkan koordinasi dan kerjasama melalui pendayagunaan jejaring penelitian dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan serta institusi penelitian dan pengembangan Kementerian/LPND;

meningkatkan

kualitas

pembinaan

penelitian

dan

pengembangan bidang pemerintahan daerah melalui fasilitasi, supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; memantapkan kelembagaan


141

dan ketatalaksanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. Masih minimnya anggaran Balitbang Kementerian Dalam Negeri tersebut juga diungkapkan oleh key informan di Litbang Kemendagri, yang menyatakan : “...Minimnya anggaran Balitbang kita disebabkan oleh karena dalam penjelasan dalam UU no 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Penerapan dan Pengembangan Teknologi agak sumir karena dalam UU no 18 tersebut hanya membicarakan Ristek, substansi koordinasi dalam undang-undang tersebut tidak jelas dan terlihat lemah sekali. Contoh lainnya adalah kasus untuk regulasi Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI), yang hanya berlandaskan Keputusan Presiden. Untuk menaikan anggaran balitbang, pagunya ada di Bappenas dan Kementerian Keuangan. Masalah lainnya adalah perencanaan yang tidak jelas. Tiap tahun ada pedoman penggunaan APBN, seperti PP no 39 tahun 2005. Kedepan, cara efektif lainnya adalah dengan mempertegas kewenangan Balitbang berdasarkan hukum di konstitusi, seperti pada Kementerian Pendidikan Nasional...” Pendapat tersebut menggambarkan bahwasannya salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan iptek dengan mempertegas kewenangan Balitbang. Seperti pada kementerian pendidikan dimana alokasi anggaran untuk pendidikan dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandeman ke satu- ke empat, yaitu sebesar 20% dari APBN. Kesembilan, Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Visinya yaitu, “Menjadi institusi yang handal dalam perumusan pembaharuan kebijakan

pembangunan

pendidikan

nasional

berbasis

penelitian

dan

pengembangan.” Sedangkan, misinya antara lain: meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian agar dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pembaharuan pendidikan nasional; mengembangkan kurikulum dan pembelajaran serta perbukuan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan pembangunan nasional; mengembangkan sistem penilaian yang handal untuk peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan nasional; mengembangkan standar nasional pendidikan dan sistem akreditasi yang akuntabel untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan nasional; mengembangkan konsep pembaharuan kebijakan pendidikan nasional yang mampu menjawab tuntutan perkembangan dan persaingan dalam era globalisasi; meningkatkan intensitas dan kualitas kerjasama


142

nasional dan internasional di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan; mengembangkan kualitas sumber daya untuk mendukung dan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang bermutu dan relevan. Minimnya anggaran di Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) disebabkan pembagian anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan walaupun telah dijamin Undang-Undang mendapatkan 20% dari anggaran APBN, namun pembagian anggaran tersebut tersebar dalam 8 unit eselon satu di Kemendikbud. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) pada tahun 2009 walaupun mendapatkan anggaran mencapai 35,82 % dari total APBN yang diterima Kemendibud, namun anggaran tersebut didistribusikan ke perguruan tinggi negeri yang tersebar di Indonesia. Kesepuluh, Balitbang Kementerian Agama. Visinya adalah: “Tersedianya data dan informasi keagamaan yang memadai dalam rangka terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis hasil riset dan tersedianya sumber daya manusia Kementerian Agama yang berkualitas”. Adapun, misinya antara lain: meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan kehidupan keagamaan; meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan lektur dan khazanah keagamaan; meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil-hasil pentashihan mushaf al-qur‟an, kajian al-qur‟an dan sosialisasi al-qur‟an serta mengoptimalkan fungsi bayt al-qur‟an dan museum istiqlal; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kementerian Agama, peningkatan tata kelola Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Kesebelas, Kementerian BUMN. Dalam rangka mendukung kegiatan riset dapat dilihat melalui suatu pemikiran, bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN hendaknya dihasilkan dari sebuah proses yang logis dan sistematis. Untuk itu, sejak tahun 2010 ada struktural yang membidangi Riset dan Informasi selevel eselon dua dengan nama Asisten Deputi (Asdep) Riset dan Informasi yang memiliki visi: “Menjadi sarana harmonisasi kebijakan yang berbasis analisis pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara.” Adapun, misinya yaitu, menyediakan medium kolaborasi untuk para pemangku


143

kepentingan pengembangan BUMN, baik di dalam maupun di luar Kementerian BUMN. Terkait potret anggaran kelitbangan BUMN, berikut ini kutipan pernyataan key informan di Kementerian BUMN: “....Kepedulian orang per orang dalam organisasi Kementerian BUMN terkait penelitian dan pengembangan masih dianggap hal yang tidak penting. Walaupun pak Menteri BUMN memiliki komitmen untuk R & D sudah bagus, tetapi dukungan anggaran yang diberikan belum maksimal. Kantor Kementerian BUMN masuk kategori kantor kelas III. Riset-riset yang dialakukan hanya untuk mendukung kebijakan Menteri BUMN. Saya duduk sendiri tidak ada peranan yang jelas, sementara ini fungsi kami hanya untuk melaksanakan riset kebijakan. Budaya riset kita juga tidak ada. Ada kemaun untuk membangkitkan kegiatan R&D di Kementerian BUMN dan terus memotivasi teman-teman di BUMN, namum SDM kami hanya 4 orang yang dapat dilibatkan untuk menulis. Terkait peningkatan anggaran, walaupun sudah mengusulkan namun belum ada respon juga. Sementara ini fungsi kami sebagai kalibrasi, sebagai coordinating dari deputi-deputi yang ada di Kementerian BUMN.” Data di Kementerian BUMN, saat ini negara Indonesia memiliki 141 BUMN yang terdiri dari dari 126 berbentuk Persero, 13 BUMN berbentuk Perum, dan 2 BUMN berbentuk Perjan antara lain TV-RI dan RRI, serta ada 14 Perjan Rumah Sakit. Sedangkan, untuk kriterianya, ada tiga kriteria yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu: pertama, perusahaan tetap dibawah kendali pemerintah. Beberapa perusahaan tetap dibawah kendali pemerintah, karena perusahaan tersebut menyediakan pelayanan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan yang termasuk disini adalah pertamina, PLN dan kepemilikan terhadap bandar udara maupun pelabuhan laut (Angkasa Pura I-II dan Pelindo IIV). Kedua, bentuk perusahaan strategis dan komersial. Perusahaan yang masuk dalam kategori ini adalah perusahaan dengan prospek dan sumber finansial yang baik dan dinilai strategis baik pelayanan yang mereka sediakan ataupun dari jumlah pegawai yang dipekerjakan. Termasuk dalam kategori ini adalah Telkom, Bulog, Taspen dan Jamsostek, perusahan pupuk dibawah Pusri, kontraktor pertahanan Pindad dan Dahana, perusahaan asuransi yang menjamin pegawai pemerintah dan militer, juga bank-bank milik pemerintah umumnya bank-bank komersial yang telah mendaftarkan eksitas dan sekuritas mereka. Ketiga, perusahaan komersial murni, jenis perusahaan yang mampu bersaing tanpa ada


144

bantuan dari pemerintah. Mereka memiliki kewajiban untuk menyediakan barangbarang publik. Termasuk ke dalam perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan besar, antara lain PGN, Semen Gresik, Krakatau Steel, perusahaan-perusahaan konstruksi dan sebagian besar perusahaan penanaman milik negara. Key informan di Kementerian BUMN mengatakan: “Saat ini di Kementerian BUMN belum ada kegiatan untuk melakukan upaya riset yang besar, walaupun saat ini Kementerian BUMN memiliki 141 perusahaan, upaya untuk melakukan survey data saja belum bisa dijalankan. Selain itu, walaupun di BUMN ada dana “Coorporate Social Responsibility” (CSR), namun sulit untuk mengkoordinasikannya, karena BUMN maunya jalan sendiri-sendiri.” Selain BUMN, dimana sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 51% atau lebih, Indonesia juga memiliki BUMD, termasuk di dalamnya bank-bank daerah seperti bank DKI, bank Jawa Timur. Saat ini lebih dari 1500 BUMD tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, terdapat potensi yang besar untuk mendukung pendanaan kegiatan kelitbangan daerah. Adanya 141 BUMN milik pemerintah ini sebenarnya merupakan salah satu kekuatan terbesar ekonomi Indonesia. Pada tahun 2008, pendapatan dari penjualan mencapai 23,7% dari PDB. Pada tahun 2007 kontribusi BUMN mencapai 70,7 triliun atau sebesar 6,7% dari pendapatan total pemerintah yang berasal dari pendapatan pajak dan deviden. Sejak krisis finansial Indonesia, BUMN telah menjadi kelompok yang terus tumbuh dan lebih menguntungkan. Sampai tahun 2012, total aset dan modal telah meningkat 2-3 kali lipat dan 4-5 kali lipat sejak tahun 2000. Di sisi lain, Kementerian BUMN belum membuat suatu regulasi yang mewajibkan kepada seluruh BUMN untuk mengalokasikan anggaran penelitian dan pengembangan masing-masing BUMN. Kementerian BUMN sebenarnya sebagai pemegang regulasi dapat membuat suatu regulasi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat memaksa BUMN agar mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan. Idealnya, dalam statuta BUMN mencantumkan satu persen dari total anggaran operasional BUMN untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan agar dapat menghadapi persaingan regional dan global. Menurut laporan keuangan pemerintah tahun 2010 (audited), dari 31 sektor usaha BUMN yang terdiri dari 141 Badan Usaha, dengan total sebesar


145

Rp2.503 triliun. Jika masing-masing BUMN menyumbangkan sebesar 5 persen persen saja, berdasarkan Permen Keuangan nomor 76 tahun 2011, dari keuntungan perusahaan dan anggarannya dapat mendukung kegiatan R & D maka akan didapat jumlah yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan R & D nasional yang berasal dari BUMN.

4.1.2 Potret Minimnya Anggaran di Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Saat ini ada tujuh Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang disingkat LPNK yang dikoordinir oleh Kementerian Riset dan Teknologi dengan visi:

”Iptek

sebagai

kekuatan

utama

peningkatan

kesejahteraan

yang

berkelanjutan dan peradaban bangsa”. LPNK tersebut yaitu: Bakorsurtanal telah berganti menjadi Badan Informatika Geopasial (BIG), Badan Pengawanan Energi Tenaga Atom Nasional (BAPETEN), Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Adapun potret anggaran Kementerian Ristek seperti tabel dibawah ini: Tabel 4.2 Potret Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi No

Tahun

Anggaran dari APBN pada Kementerian Ristek

1 2 3 4 5 6 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rp 437,1 miliar Rp 451,2 miliar Rp 408,0 miliar Rp 620,0 miliar Rp 630,2 miliar Rp 639,8 miliar Rp 653,0 miliar

Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi, 2012

Dari keseluruhan anggaran tersebut, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 telah dianggarkan sebesar Rp 100 miliar berupa insentif untuk penelitian.

Selanjutnya,

sejak

tahun

2010

Kementerian

Ristek

telah

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 225 miliar untuk insentif peningkatan kemampuan peneliti dan perekayasa (PKPP), sebagian lagi anggarannya untuk


146

program capacity building (beasiswa dan training, insentif HaKI dan insentif Sentra HaKI, insentif publikasi dan seminar internasional dan program mobility dan program pusat unggulan riset). Sementara, anggaran lainnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berupa kajian-kajian kebijakan yang dilaksanakan oleh 25 Asisten Deputi yang tersebar di 5 Kedeputian yang ada, meliputi Kedeputian Bidang Kelembagaan Iptek pada tahun 2011 mendapat anggaran sebesar Rp 19,300 miliar, Kedeputian Sumber Daya Iptek mendapatkan anggaran sebesar Rp 65,615 miliar, Kedeputian Jaringan Iptek mendapat dana sebesar Rp 259,445 miliar, Kedeputian Relevansi Iptek mendapat anggaran sebesar Rp 117,000 miliar, dan Kedeputian Pemasaran Iptek mendapatkan anggaran sebesar Rp 38,410 miliar. Sementara, anggaran untuk Kegiatan Sekretaris Menristek sebesar Rp 102,707 miliar. Anggaran pada Kedeputian Jaringan Iptek sebesar Rp 259,445 miliar yang tersedia diperuntukkan dalam rangka mendukung kegiatan insentif peningkatan produktivitas Lembaga Penelitian dan Pengembangan, yaitu sebesar Rp 225,000 miliar. Anggaran dari APBN untuk Kementerian Ristek terus mengalami peningkatan. Namun, jika pada tahun 2012 APBN mencapai Rp 1.400 triliun, maka anggaran Kementerian Ristek baru sekitar 0,045 % dari total APBN. Anggaran ini jika dilihat dari beberapa sisi menghasilkan tanggapan yang berbeda oleh aktor-aktor di Kementerian Ristek. Berikut merupakan hasil penelitian mengenai tanggapan aktor Kementerian Ristek terkait pentingnya anggaran R&D.

Gambar 4.3 Tanggapan Aktor di Kementerian Riset dan Teknologi, Terkait Pentingnya Anggaran R & D Sumber: Olahan Peneliti, 2013


147

Gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa 77,4% aktor di Kementerian Riset da Teknologi menganggap anggaran R&D paling penting apabila dilihat dari skala prioritas. Selain itu, isi kebijakan, sumber daya perencana, dan ketepatan penggunaan anggaran juga menjadi prioritas yang paling penting dalam kementerian ini. Hal ini berkaitan dengan visi Kementerian Ristek yaitu ”Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa”. Dalam kontek pelaksanaan, hubungan inter organisasi, dan karakteristik pelaksana pengguna, anggaran R&D ini hanya dianggap lebih penting oleh aktor di Kementerian Ristek. Meskipun demikian, anggaran Kementerian Ristek tahun 2013 hanya 653 miliar atau 0,037% dari APBN yang pada

kenyataannya

persentase

anggaran

tersebut

mengalami

penurunan

dibandingkan tahun 2012 yaitu 0,045% dari APBN. Saat ini Kementerian Ristek mengkoordinasikan 7 Lembaga Pemerintah Non Kementerian dibawah koordinator Kementerian Riset dan Teknologi meliputi: 1. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dibentuk berdasarkan Keppres No. 63 tahun 1969 tanggal 17 Oktober 1969 (diperingati sebagai ulang tahun Bakosurtanal), dimana saat ini berubah nama menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG), dengan visi: "Data dan informasi geospasial terintegrasi secara nasional dan mudah diakses 2025”.

Misinya

adalah:

mewujudkan

penyelenggaraan

informasi

geospasial yang tersandar; membangun data dan informasi geospsial dasar dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan nasional yang dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses; mewujudkan jaringan informasi geospasial antar simpul jaringan yang andal; dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kualitas penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial. Berikut ini gambaran anggaran BIG dari tahun 2007-2012:


148

Tabel 4.3 Potret Anggaran Badan Informasi Geospasial No

Tahun

Anggaran pada Badan Informasi Geospasial

1 2 3 4 5 6

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rp 224,0 miliar Rp 197,6 miliar Rp 223,3 miliar Rp 308,6 miliar Rp 510,4 miliar Rp 549,7 miliar

Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2012

2. Badan Pengawasan Energi Tenaga Atom Nasional (BAPETEN) didirikan pada tanggal 8 Mei 1998 dan mulai aktif berfungsi pada tanggal 4 Januari 1999, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir tanggal 19 Mei 1998. Visinya yaitu: “Terwujudnya lembaga pengawas tenaga nuklir yang profesional, mandiri, dipercaya dan disegani”. Misi: melaksanakan pengawasan tenaga nuklir yang bermutu, transparan dan akuntabel melalui peraturan, perizinan dan inspeksi. Berikut ini potret anggaran BAPETEN:

Tabel 4.4 Potret Anggaran BAPETEN No

Tahun

Anggaran pada BAPETEN

1 2 3 4 5 6 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rp 53,4 miliar Rp 47,0 miliar Rp 48,2 miliar Rp 53,5 miliar Rp 69,3 miliar Rp 72,0 miliar Rp 159,4 miliar Sumber: BAPETEN, 2012

3. Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)

dengan visi ”Energi nuklir

sebagai pemercepat kesejahteraan bangsa”. Misinya: melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan energi nuklir, isotop dan radiasi dalam mendukung program pembangunan nasional, melaksanakan manajemen

kelembagaan

untuk

mendukung

kegiatan

penelitian,

pengembangan dan penerapan energi nuklir, isotop dan radiasi. Berikut ini potret anggaran BATAN:


149

Tabel 4.5 Potret Anggaran BATAN No

Tahun

Anggaran pada BATAN

1 2 3 4 5 6 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rp 308,6 miliar Rp 308,4 miliar Rp 365,4 miliar Rp 388,4 miliar Rp 571,9 miliar Rp 637,4 miliar Rp 668,9 miliar Sumber: BATAN, 2012

4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 tanggal 21 Agustus 1978. Diperbaharui dengan Surat Keputusan Presiden No. 47 tahun 1991. Visi: “Pusat unggulan teknologi yang mengutamakan kemitraan melalui pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimum 2025”. Misinya: memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk industri, memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah, memacu perekayasaan teknologi untuk kemandirian bangsa. Berikut ini potret anggaran pada BPPT: Tabel 4.6 Potret Anggaran BPPT No

Tahun

Anggaran pada BPPT

1 2 3 4 5 6 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rp 502,3 miliar Rp 526,4 miliar Rp 515,5 miliar Rp 677,4 miliar Rp 1.001,4 miliar Rp 808,6 miliar Rp 888,7 miliar Sumber: BPPT, 2012

5. Badan Standardisasi Nasional (BSN), dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor: 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dimana


150

terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga

Pemerintah

Non

Departemen

dengan

tugas

pokok

mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Visi tahun 2010-2014: ”Menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar

Nasional

Indonesia

untuk

meningkatkan

daya

saing

perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan iptek”. Adapun misinya: memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI), mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian; meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Tabel 4.7 Potret Anggaran BSN No

Tahun

Anggaran pada BSN

1 2 3 4 5 6 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rp 36,0 miliar Rp 74,7 miliar Rp 51,7 miliar Rp 102,8 miliar Rp 75,0 miliar Rp 74,2 miliar Rp 98,5 miliar Sumber: Badan Standardisasi Nasional, 2012

6. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dibentuk dengan

Keputusan

Presiden

Nomor

236

Tahun

1963.

Visi:

“Menjadi institusi penggerak kemandirian dalam penguasaan sains dan teknologi

kedirgantaraan

dan pemanfaatannya

bagi

kesejahtera

an bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan”. Misinya: memperkuat kemampuan penguasaan teknologi roket, satelit, dan penerbangan serta pemanfaatannya untuk menjadi mitra industri strategis penerbangan dan pembina nasional pengembangan roket dan satelit, mengembangkan kemampuan teknologi sistem sensor penginderaan jauh, sistem stasiun bumi, akuisisi data dan memaksimalkan pemanfaatan


151

teknologi penginderaan jauh untuk mendukung inventarisasi dan permantauan sumber daya alam, ketahanan pangan dan lingkungan serta mitigasi bencana dan menjadi pembina nasional penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi penginderaan jauh, mengembangkan kemampuan penguasaan

pengetahuan

antariksa

dan

atmosfer

dalam

upaya

meningkatkan pelayanan masyarakat atas informasi cuaca antariksa dankondisi atmosfer, dan dampaknya pada perubahan iklim global dan kehidupan di bumi serta mengembangkan kajian kebijakan bagi pengembangan dan/atau perumusan kebijakan dan peraturan perundangundangan nasional untuk perlindungan kepentingan nasional dalam rangka penguasaan,

penerapan dan pendayagunaan IPTEK kedirgantaraan.

Berikut ini potret anggaran LAPAN: Tabel 4.8 Potret Anggaran LAPAN No

Tahun

Anggaran pada LAPAN

1 2 3 4 5 6 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Sumber: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2012

7. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), memiliki visi: “Menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia yang mendorong terwujudnya kehidupan bangsa yang adil, cerdas, kreatif, integratif dan dinamis yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang humanis”. Sedangkan, misinya: menciptakan great science (ilmu pengetahuan berdampak penting) dan invensi yang dapat mendorong inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian nasional, mendorong peningkatan pemanfaatan pengetahuan dalam proses penciptaan good governance dalam rangka memantapkan NKRI, turut serta dalam proses pencerahan kehidupan masyarakat dan kebudayaan berdasarkan prinsipprinsip ilmu pengetahuan dan kaidah etika keilmuan, memperkuat peran


152

Indonesia

(yang

internasional,

didukung

memperkuat

ilmu

pengetahuan)

infrastruktur

dalam

kelembagaan

pergaulan (penguatan

manajemen dan sistem). Berikut ini potret anggaran di LIPI: Tabel 4.9 Potret Anggaran LIPI No

Tahun

Anggaran pada LIPI

1 2 3 4 5 6 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Sumber: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2012

Keberadaan LPNK

dibawah koordinasi Kementerian Ristek dapat

menghasilkan produk-produk inovasi pada 7 fokus program oleh Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yaitu: i). mendukung ketahanan pangan, ii). mendukung ketahanan energi, iii). penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, iv). penyediaan teknologi transportasi, v). mendukung teknologi pertahanan, vi). mendukung teknologi kesehatan, dan vii). pengembangan teknologi material maju. Oleh karena itu, masing-masing LPNK tersebut memerlukan anggaran litbang untuk menghasilkan produk-produk tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada aktor di LPNK yang memberikan tanggapan terhadap anggaran litbang, seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 4.4 Tanggapan Aktor di Lemlitbang Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Terkait Pentingnya Anggaran R & D Sumber: Olahan Peneliti, 2013


153

Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa aktor yang menjadi responden di LPNK sebanyak 90,9% menganggap

anggaran R&D

sebagai skala priorirasg. Sementara isi kebijakan, kontek pelaksanaan, hubungan inter organisasi, sumber daya perencana, karakteristik pelaksana pengguna, dan ketepatan penggunaan anggaran juga dianggap paling penting. Tinggi skala prioritas pada gambar 4.4. terkorelasi dengan anggaran masing-masing LPNK dibawah koordinasi Kemenristek pada tahun 2007-2013. Potret ini relevan dengan pendapat Heclo dan Wildavsky (2004), dalam penilaiannya tentang pemerintahan, sebagian besar masalah yang paling penting dalam keberadaan 7 LPNK yang mendapatkan anggaran dari APBN, adalah dimana menteri duduk sendirian di bagian atas departemennya dengan programprogram prestisius. Sehingga, diperlukan kapasitas untuk menjalankan kontrol dan pengaruh dari mereka untuk kemajuan organisasi. Artinya, semua elemen pelaku kebijakan di 7 LPNK diharapkan tanggap dalam mengikuti arahan dan komando yang diberikan oleh koordinator yaitu Menteri Riset dan Teknologi. Para pimpinan LPNK boleh saja melakukan improvisasi namun sebagai acuan dasarnya sebaiknya tetap mengacu apa yang telah ditetapkan oleh koordinator. Menteri Riset dan Teknologi dalam memilih pemain utama sebagai kepala LPNK harus jeli dan tegas. Jika dilihat dari konten visi masing-masing LPNK dibawah koordinasi Kemenristek, ternyata belum seiring dan seirama. Masing-masing LPNK membangun visi dan misi sendiri yang tidak tersinergi dengan visi kementerian Ristek yang merupakan kementerian yang mengkoordinir LPNK. Seharusnya visi serta program dari setiap LPNK mengacu kepada visi, misi dan program Kementerian Ristek sebagai koordinator utama dalam kerangka membangun sistem inovasi nasional. 4.1.3 Potret Minimnya Anggaran Badan Penelitian Provinsi Penguatan sinergi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan. Apabila suatu pemerintah daerah dalam sumber keuangannya adalah dari penjualan sumber kekayaan alam semata, dalam era regional dan globalisasi daerah tersebut pasti akan menjadi objek ekonomi belaka. Kekayaan alam suatu daerah tersebut pasti akan di eksploitasi karena daerah tersebut hanya


154

mengandalkan kekayaan alam yang telah disediakan oleh alam dan menjualnya dengan nilai rendah. Seberapa lama kekayaan alam suatu darah dapat di eksploitasi, tentu ada batasannya. Untuk itu, lembaga penelitian dan pengembangan perlu terus berbenah dan tentunya mendapatkan dukungan anggaran untuk melakukan pengolahan-pengolahan sumber daya alam tersebut agar dapat diolah dan mempunyai nilai tambah. Dari laporan yang diterima dan dievaluasi di lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun 2012, menyatakan bahwa pada semua daerah terdapat kemajuan dan pekembangan yang menggembirakan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila kemajuan-kemajuan itu secara akumulatif memberikan kontribusi yang nyata bagi membaiknya

indikator

makro

nasional,

seperti

terjadinya

peningkatan

pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan usia harapan hidup dan perbaikan indeks pembangunan, serta semakin baiknya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Media Litbangda, 2010: 35). Hal tersebut telah disampaikan dalam rapat kerja gubernur seluruh Indonesia pada tahun 2010. Potret kelembagaan balitbang di provinsi masih bervariasi dalam penyebutannya. Sampai dengan Desember tahun 2012, dari total 33 provinsi di Indonesia, baru 12 provinsi yang memiliki satuan kerja di tingkat provinsi dengan sebutan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sering disingkat menjadi Balitbangda atau bisa juga disingkat dengan BPPD. Terdapat 4 provinsi dengan nomenklatur lainnya dan masih ada 3 BPPD Provinsi setingkat eselon III dan ada 14 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi yang melekat pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Adapun, Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat dan DKI Jakarta adalah provinsi yang belum memiliki Balitbangda (Suara Pembaruan, 2012: 1). Sebagai potret anggaran pada masing-masing Balitbang Provinsi tersebut, maka kemudian dapat digambarkan perwakilan Balitbang secara periodisasi selama lima tahun terakhir. Berikut ini tabel yang menggambarkan persentase anggaran balitbang provinsi dibandingkan APBD provinsi.


155

Tabel 4.10 Persentase Anggaran Balitbang Provinsi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nama Provinsi Sumatera Utara Riau Sumatera Selatan

Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Selatan

Persentase Anggaran dari APBD Provinsi 0,25 % 0,66 % 0,21 % 0,04 % 0,14 % 0,004 % 0,14 % 0,19 % 0,12 % 0,11 % 0,21 % 0,20 %

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Balitbang Masing-Masing Provinsi, 2013

Persentase anggaran balitbang masing-masing provinsi dari APBD di atas masih minim. Apalagi provinsi Lampung dan Jawa Barat yang memiliki persentase anggaran balitbang provinsi yang paling rendah. Namun demikian, anggaran yang masih minim tersebut berbanding terbalik dengan penelitian mengenai tanggapan aktor balitbang di provinsi tersebut seperti dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4.5 Tanggapan Aktor di Balitbang Pemerintah Provinsi, Terkait Pentingnya Anggaran R & D Sumber: Olahan Peneliti, 2013


156

Berdasarkan gambar 4.5, hasil penelitian mengenai tanggapan aktor terhadap skala prioritas, kontek pelaksanaan, hubungan inter organisasi, dan sumber daya perencana anggaran R&D dianggap paling penting. Persentase paling tinggi yaitu 65% menganggap paling penting terdapat pada aspek sumber daya perencana anggaran R&D. Adapun, aspek isi kebijakan dianggap 45% paling penting dan lebih penting, sedangkan aspek karakteristik pengguna anggaran R&D dianggap 40% paling penting dan lebih penting. Meskipun demikian, 50% aktor balitbang provinsi menganggap ketepatan penggunaan anggaran R&D lebih penting. Oleh karena itu, balitbang provinsi memiliki visi masing-masing dalam melaksanakan tugas dan memaksimalkan anggaran R&D balitbang provinsi. Pertama, Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Adapun, visinya adalah: “Penelitian dan pengembangan menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah”. Misinya yaitu: menjadikan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan dasar

kebijakan

pembangunan

daerah

yang

akurat,

valid

dan

dapat

dipertanggungjawabkan, mewujudkan sumber daya aparatur dan sumber daya peneliti yang profesional di bidang penelitian dan pengembangan. Kedua, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Adapun visinya yaitu: "Terwujudnya balitbang profesional dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas guna mendorong percepatan pembangunan Riau”. Misinya adalah: menjadikan Balitbang Provinsi Riau sebagai institusi yang merumuskan arah kebijakan kelitbangan untuk perencanaan pembangunan, mewujudkan aparatur peneliti yang handal dan profesional, mewujudkan Balitbang Provinsi Riau sebagai pusat data dan informasi hasil-hasil penelitian,

mendorong

percepatan

pembangunan

daerah

melalui

kebijakan/kegiatan yang berbasis pada hasil-hasil litbang yang berkualitas, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan koordinasi dan bantuan kerja sama bidang litbang dengan kabupaten/kota, baik lintas sektoral maupun regional secara sinergi. Ketiga, Lembaga Penelitian dan Pengembagan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Visinya yaitu: ”Pusat inovasi iptek dan pengembangan kebijakan menuju Sumatera Selatan kejahtera dan terdepan bersama masyarakat


157

cerdas yang berbudaya”. Misinya antara lain, meningkatkan SDM, sarana prasarana serta kelembagaan Balitbangda yang berkualitas, profesional dan kompetitif, mendayagunakan hasil litbang sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan secara berkelanjutan, menumbuhkan Sistem Inovasi Daerah (SID) untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan, meningkatkan difusi iptek melalui publikasi dan intermediasi iptek secara kemitraan dunia usaha yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, membangun sinergi pelaku, lembaga dan kegiatan litbang dalam jejaring litbang menuju hasil litbang yang efektif, efisien, terhindar duplikasi, dan menumbuhkan pengakuan HaKI dan menghindari plagiarisme. Keempat, Pemerintah Provinsi Lampung, saat ini menempatkan Balitbangda pada level eselon 3 di struktur Bappeda Provinsi Lampung. Visi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung adalah: “Terwujudnya Lampung yang bertakwa, sejahtera, aman, harmonis dan demokratis serta menjadi provinsi unggulan dan berdaya saing di Indonesia.” Tugas Bappeda melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Bappeda adalah perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkoordinasian penyusuanan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta pelayanan administratif. Kelima, Balitbang Provinsi Banten, dengan visi: “Penelitian Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah”. Adapun, misinya: melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik; meningkatkan peran aktif


158

dan menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan; memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis dan memperluas kesempatan kerja; meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Banten; menjadikan masyarakat Banten yang bersandar pada moralitas agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha; merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan “Tiga Pintu Keluar Masuk Wilayah Banten”. Keenam, Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya sempat ada satuan kerja sendiri setingkat eselon 2, namun sejak 3 tahun terakhir Balitbang Provinsi Jawa Barat dilebur dibawah Bappeda Provinsi Jawa Barat. Visi Bappeda Jawa Barat: “Sebagai perencana pembangunan yang profesional, amanah dan partisipatif”. Misinya: menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan keahlian, kode etik, amanah dan keberpihakan kepada masyarakat, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

mengkoordinasikan,

memfasilitasi,

dan

memberikan

mediasi perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah; memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi berdasarkan pedoman dan standar perencanaan pengendalian dan evaluasi kepada SKPD provinsi dan kabupaten/kota; mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan data perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi secara nasional; dan meningkatkan profesionalisme aparatur perencanaan yang berbasis kompetensi. Ketujuh,

Badan

Penelitian

Pengembangan

dan

Inovasi

Daerah

(Balitbanginda) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan visi: ”Terwujudnya penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk kesejahteraan masyarakat”. Misinya adalah: mengembangkan sumber daya litbang yang profesional dan mandiri dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai; mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang sinkron dengan arah kebijakan daerah; mewujudkan perumusan kebijakan publik yang mendasarkan pada hasil


159

penelitian, pengembangan dan penerapan iptek bagi kesejahteraan masyarakat. Menyangkut tugas Balitbangda Provinsi Jateng mengacu kepada Perda No. 7 Tahun 2008, pada pasal 44 dan 45 dan Pergub No. 81 Tahun 2011 Pasal 2 dan 3, tugas Balitbangda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi. Kedelapan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memiliki visi: “Terwujudnya penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif, efektif dan profesional”. Sedangkan, misinya adalah: merumuskan program dan kebijakan penelitian dan pengembangan serta kajian sesuai kebutuhan daerah; dan melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif dan efektif di bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, SDA dan teknologi serta kemasyarakatan. Kesembilan, Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang sebelumnya berupa Balitbangda Provinsi, saat ini hanya berupa kantor Balitbang. Visinya yaitu: “Terwujudnya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang menunjang kebijakan makro Pemda”. Misinya adalah, melaksanakan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan; melaksanakan pemasyarakatan iptek; dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan iptek. Kesepuluh, Balitbang Provinsi Kalimantan Selatan. Visinya yaitu: “Lembaga litbang daerah yang inovatif dan dinamis menuju masyarakat sejahtera”. Adapun, misinya antara lain: mewujudkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkualitas; mewujudkan difusi iptek yang berdaya guna dan berhasil guna; dan mengembangkan potensi SDM yang berwawasan iptek. Kesebelas, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur. Balitbang Kalimantan Timur sudah memasuki 6 kali pergantian pimpinan, dengan visi : “Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil dan sejahtera”. Misinya yaitu: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan; meningkatkan koordinasi dan kerja sama kegiatan penelitian dan pengembangan baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun stakeholders,


160

meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penelitian dan pengembangan;

melaksanakan

sosialisasi

dan

pemanfaatan

hasil-hasil

(rekomendasi) litbang; dan meningkatkan sumber daya manusia/sumber daya aparatur. Keduabelas, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, adalah unit kerja yang berada dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan didirikan pada tahun 2003 dengan visi Provinsi Sulawesi Selatan adalah: “Sulawesi Selatan sebagai provinsi sepuluh terbaik dalam pemenuhan hak dasar”. Adapun, misinya: meningkatkan kualitas pelayanan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat; mengakselerasi laju peningkatan dan pemerataan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat; mewujudkan keunggulan lokal untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi wilayah; menciptakan iklim kondusif bagi kehidupan yang inovatif; dan menguatkan kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Eksistensi Balitbangda ditujukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak keliru, tepat sasaran dan tidak bias untuk dievaluasi. Walaupun belum terdapat data empiris dan faktual di daerah, lemahnya peran dan fungsi lembaga litbang di daerah yang masih dirasakan kurang mampu menjadi daya ungkit perekonomian daerah. Menurut Farhan (Media Indonesia, 2013: 5), menyatakan, pada tahun 2011 terdapat 298 daerah yang mengalokasikan APBD untuk belanja pegawai diatas 50%, pada tahun 2012 meningkat menjadi 302 daerah. Bahkan, ada 11 daerah yang menganggarkan belanja pegawai diatas 70%. Terjadi kecenderungan adanya tren peningkatan belanja pegawai diikuti penurunan belanja modal. 4.1.4 Potret Anggaran Litbang di Perguruan Tinggi Aktivitas inti dari sebuah perguruan tinggi adalah menghasilkan pengetahuan melalui riset dan mengalihan pengetahuan melalui pengajaran dan konsultansi, pengorganisasian tersebut tidak lepas dari relasi-relasi sosial yang melibatkan unsur-unsur sosial di masyarakat. Pada negara maju, menurut Zuhal (2010: 153), peran universitas telah mengalami pergeseran dari “teaching university” menjadi “entrepreneurial university”, dengan ciri utama dalam kemampuan universitas dalam menghasilkan produk-produk inkubator yang


161

pendanaannya didukung oleh modal ventura (ventura capital). Dari total 3.185 (Pusat Data dan Statistik Kemendikbud, 2011) yang terdiri dari: universitas berjumlah 519, institusi berjumlah 59, sekolah tinggi berjumlah 1.384 dan akademi berjumlah 1.030, serta politeknik berjumlah 193. Keseluruhan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia rata-rata alokasi dana untuk riset masih sangat minim. Menurut Zuhal, belum banyak hasil inovasi dari berbagai lembaga perguruan tinggi yang dapat diduga karena keterbatasan anggaran untuk melakukan penelitian. Dengan besarnya jumlah lembaga si perguruan tinggi ini, jika masing-masing mengeluarkan anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan, maka akan banyak inovasi-inovasi anak bangsa yang dapat diciptakan. Untuk mengambarkan berapa besar masing-masing lembaga perguruan tinggi dalam mengalokasikan anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan di masing-masing lembaga perguruan tinggi tersebut, dapat digambarkan dalam persentase potret anggarannya sebagai berikut: Tabel 4.11 Persentase Anggaran Litbang Perguruan Tinggi

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Litbang Perguruan Tinggi

Persentase Anggaran Litbang dari Pagu Belanja Perguruan Tinggi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sumatera Utara Lembaga Penelitian, Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Universitas Indonesia Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Bandung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia Lembaga Penelitian Universitas Gajah Mada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat

0,18 % 4,30 % 4,00 % 18,45 % 5,78 % 3,05 % 3,18 % 5,50 % 3,71 % 0,16 %


162

No 11

12 13 14 15

Nama Litbang Perguruan Tinggi

Persentase Anggaran Litbang dari Pagu Belanja Perguruan Tinggi

Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambungmangkurat Kalimantan Selatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Cendana NTT Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasannudin Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Al-azhar Indonesia Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pelita Harapan

2,10 %

0,72 % 2,32 % 1,10 % 0,01 %

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Lemlit Masing-Masing Perguruan Tinggi, 2013

Menurut Dirjen Dikti (2012), potret anggaran di berbagai lemlit universitas negeri dan swasta di Indonesia, jika dibandingkan anggaran riset and development (R&D) beberapa universitas ternama di dunia seperti di Harvard yang telah mengalokasikan anggaran R&D cukup besar yaitu mencapai US$ 652 juta, Stanford University sebesar US$ 700 juta, Toronto University sebesar US$ 858 juta, British Colombia University sebesar US$ 524 juta, dan Aachen-Bonn Germany sebesar US$ 550. Pemerintah melalui Dirjen Dikti, pada tahun 2012 baru dapat mengalokasikan dana R&D sebesar US$ 40 juta. Artinya, jika anggaran riset di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibandingkan dengan anggaran riset di Universitas Harvard, baru sekitar 6,1%-nya saja. Jika dibandingkan dengan anggaran Universitas Stanford, anggaran penelitian pada Kemendikbud baru sebesar 5,7%. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan Universitas Toronto baru sekitar 4,6% saja. Kemudian, bila dibandingkan dengan British Colombia University, anggaran litbang di Kemendikbud baru mencapai 6,7%, sedangkan jika dibandingkan dengan Aachen Bonn University, baru 7,2%. Data menarik lainnya adalah jika membandingkan anggaran litbang universitas swasta di Indonesia dengan universitas di luar negeri. Misalnya, jika membandingkan anggaran riset universitas swasta dibandingkan dengan anggaran riset dengan universitas negeri di Indonesia. Perbandingan antara LPPM Universitas Bandar Lampung sebagai salah satu perwakilan universitas swasta dengan anggaran yang dialokasikan oleh DRPM UI pada tahun 2012, Anggaran


163

LPPM UBL baru sekitar 1,25% dari angaran DRPM UI. Jika anggaran LPPM UBL dibandingkan dengan anggaran LPPM ITB, maka anggaran LPPM UBL baru berkisar 2,09% saja. Perbandingan anggaran untuk LPPM Univeritas AlAzhar Indonesia pada tahun 2012 dengan DRPM Univeritas Indonesia tahun 2012 baru berkisar 1,19%. Jika anggaran LPPM UAI dibandingan dengan anggaran LPPM Institut Teknologi Bandung, sedikit lebih tinggi persentasenya dari UI, yaitu baru berkisar 2%. Alokasi anggaran DRPM UI tahun 2012 mencapai Rp 55,900 miliar, sedangkan anggaran pada LPPM ITB mencapai Rp 33,45 miliar. Jika dipersentasekan, maka pada tahun 2012 anggaran LPPM ITB baru mencapai 59,83% dari anggaran DRPM UI. Membandingkan anggaran DRPM UI dengan LPPM UNAIR, dimana pada tahun 2012 LPPM Unair telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penelitian Rp 45,725 miliar. Anggaran LPPM UNAIR baru mencapai 81% dari anggaran DRPM UI. Sedangkan, perbandingan anggaran LPPM ITB dengan anggaran LPPM Unair, dimana anggaran LPPM ITB pada tahun 2012 baru mencapai 73,15 persen. Membandingkan anggaran LPPM UGM pada tahun 2012 sebesar Rp 46,593 miliar, dengan anggaran DRPM UI baru berkisar 83,35%-nya saja. Sedangkan, perbandingan anggaran LPPM UNAIR dengan LPPM UGM pada tahun 2012, LPPM Unair sudah mencapai 98,13%. Apabila membandingkan anggaran DRPM UI pada tahun 2012 baru Rp 55,900 miliar setara dengan US$ 5,59 juta dengan Universitas Harvard yang telah mengalokasikan anggaran R&D cukup besar yaitu sejumlah US$ 652 juta, maka baru berkisar 0,86%-nya saja. Sementara, perbandingan dengan Stanford University yang mengalokasikan anggaran riset sebesar US$ 700 juta, berarti hanya berkisar 0,79%-nya saja. Adapun, dibandingkan dengan Toronto University yang mengalokasikan anggaran riset sebesar US$ 858 juta, maka hanya sebesar 0,65%-nya saja. Apabila dibandingkan dengan anggaran riset pada Britis Colombia University yang telah mengalokasikan anggaran untuk riset sebesar US$ 524 juta, berarti baru sebesar 1,06%-nya saja. Kemudian, jika dibandingkan anggaran riset UI dengan Aachen-Bonn Germany University yang telah menganggarkan biaya riset sebesar US$ 550 juta, maka perbandingannya adalah sekitar 1,01%.


164

Perbandingan anggaran riset di LPPM ITB pada tahun 2012 yang telah mencapai Rp 33,45 miliar setara dengan US$ 3,345 juta, dibandingkan dengan University Harvard yang telah mengalokasikan anggaran R & D cukup besar yaitu sejumlah US$ 652 juta, berarti baru berkisar 0,51%-nya saja. Sementara, perbandingan dengan Stanford University yang mengalokasikan anggaran riset sebesar US$ 700 juta, hanya berkisar 0,47%-nya saja. Adapun, dibandingkan dengan Toronto University yang mengalokasikan anggaran riset sebesar US$ 858 juta, maka hanya sebesar 0,38%-nya saja. Apabila dibandingkan dengan anggaran riset pada Britis Colombia University yang telah mengalokasikan anggaran untuk riset sebesar US$ 524 juta, berarti baru sebesar 0,63%-nya saja. Kemudian, jika dibandingkan anggaran riset antara LPPM ITB dengan Aachen-Bonn Germany University yang telah menganggarkan biaya riset sebesar US$ 550 juta, maka perbandingannya adalah sekitar 0,6%. Perbandingan anggaran riset di LPPM UGM pada tahun 2012 yang telah mencapai Rp 46,96 miliar setara dengan US$ 4,696 juta, dibandingkan dengan University Harvard yang telah mengalokasikan anggaran R & D cukup besar yaitu sejumlah US$ 652 juta, baru berkisar 0,72% saja. Sementara, perbandingan dengan Stanford University yang mengalokasikan anggaran riset sebesar US$ 700 juta, hanya berkisar 0,67%. Adapun, jika dibandingkan dengan Toronto University yang mengalokasikan anggaran riset sebesar US$ 858 juta, hanya sebesar 0,54%. Apabila dibandingkan dengan anggaran riset pada Britis Colombia University yang telah mengalokasikan anggaran untuk riset sebesar US$ 524 juta, baru sebesar 0,89% saja. Kemudian, jika dibandingkan anggaran riset LPPM UGM dengan Aachen-Bonn Germany University yang telah menganggarkan biaya riset sebesar US$ 550 juta, maka perbandingannya adalah sekitar 0,85%. Potret anggaran riset pada empat universitas ternama di republik yaitu UI, ITB, UGM, dan UNAIR ini masih sangat minim, rata-rata masih kurang dari satu persen dibandingkan dengan anggaran riset pada universitas di Amerika Utara dan Eropa Daratan. Sementara, jika melihat dari visi masing-masing universitas adalah menuju universitas riset kelas dunia, namun kenyataannya dukungan anggaran untuk kegiatan riset masih dibawah 10 persen dari total pagu anggaran di tingkat universitas.


165

Masih menurut data dari Dirjen Dikti, terkait penelitian berdasarkan Skim Riset Unggulan dan Stranas tahun 2010, baru dapat mendanai 794 judul riset dengan dana sebesar Rp 66,409 miliar, tahun 2011 baru dapat mendanai 333 Judul penelitian dengan total anggaran Rp 38,213 miliar, pada tahun 2012 baru dapat mendanai 568 judul dengan anggaran penelitian sebesar Rp 60,504 miliar. Sementara, anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam APBN pada tahun 2010 sebesar Rp 90.818,3 miliar, pada tahun 2011 anggarannya berjumlah Rp 97.854,0 miliar, pada tahun 2012 mejadi Rp 114.962,7 miliar dan sedikit mengalami penurunan menjadi Rp 118.467,1 miliar pada tahun 2013. Namun, jika melihat perkembangan jumlah peneliti di perguruan tinggi yang mendapat Skim Riset Unggulan dan Stranas Tahun 2012 seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 4.12 Jumlah Peneliti Perguruan Tinggi dan Skim Riset Unggulan dan Stranas Tahun 2010-2012

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Perguruan Tinggi

Jumlah Penelitian

Dana (Rp)

36 27 26 25 22 22 21 20 20 19 18 17 17 17 17 14 14 13 12 12 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7

3,468,100,000.00 2,492,500,000.00 2,168,000,000.00 1,945,800,000.00 2,911,000,000.00 2,668,000,000.00 1,485,000,000.00 2,304,000,000.00 1,540,791,000.00 3,045,000,000.00 1,559,500,000.00 1,473,365,000.00 1,202,000,000.00 1,127,000,000.00 1,194,000,000.00 1,212,000,000.00 1,701,000,000.00 909,000,000.00 1,050,000,000.00 945,975,000.00 772,000,000.00 1,406,000,000.00 756,750,000.00 745,540,000.00 943,000,000.00 651,000,000.00 580,000,000.00 650,000,000.00 555,000,000.00 535,000,000.00

Institut Pertanian Bogor Institut Teknologi Bandung Universitas Indonesia Universitas Sebelas Maret Institut Teknologi Sepuluh November Universitas Lampung Universitas Jember Universitas Andalas Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Gadjah Mada Universitas Diponegoro Universitas Jenderal Soedirman Universitas Mataram Universitas Negeri Surabaya Universitas Pendidikan Ganesha Universitas Hasanuddin Universitas Tanjungpura Universitas Pendidikan Indonesia Universitas Brawijaya Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Semarang Universitas Sriwijaya Universitas Tadulako Universitas Trunojoyo Universitas Muhammadiyah Jember Universitas Negeri Makassar Universitas Bengkulu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim Universitas Riau Institut Seni Indonesia Yogyakarta 79 Perguruan Tinggi Lainnya

179

16,417,678,000.00

73%

27%

Sumber: Dirjen Dikti Kemendikbud, 2013


166

Rendahnya anggaran lemlitbang perguruan tinggi berbanding terbalik dengan tanggapan aktor di perguruan tinggi. Skala prioritas anggaran R&D pada lemlitbang perguruan tinggi dianggap paling penting oleh 94,1% responden. Hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi sangat concern terhadap penelitian dan pembangunan bangsa. Begitu pula dengan isi kebijakan sebanyak 52,9 %, kontek pelaksanaan sebanyak 52,9%, sumber daya perencana sebanyak 58,8%, dan ketepatan pengunaan anggaran R&D sebanyak 58,8% dianggap paling penting oleh aktor lemlit perguruan tinggi di Indonesia. Berikut merupakan hasil penelitian yang menunjukkan tanggapan aktor di perguruan tinggi berdasarkan 7 aspek anggaran R&D.

Gambar 4.6 Tanggapan Aktor di Lemlitbang Perguruan Tinggi, Terkait Pentingnya Anggaran R & D Sumber: Olahan Peneliti, 2013

Aspek lainnya yaitu hubungan inter organisasi yang dianggap lebih penting dan paling penting masing-masing oleh 47,1% responden. Aspek yang dianggap lebih penting oleh aktor di lemlitbang perguruan tinggi yaitu karakteristik pengguna anggaran R&D sebanyak 58,8%. Oleh karena itu, perguruan tinggi di Indonesia memerlukan strategi untuk mengatasi minimnya anggaran. Salah satunya Universitas Indonesia yang melakukan strategi dengan


167

cara meningkatkan politic will, melakukan skema Hibah UI, dan mengusulkan adanya penggabungan perguruan tinggi dengan Kementerian Ristek dalam melakukan pengembangan inovasi. 4.1.5 Potret Anggaran Lembaga Litbang BUMN dan Swasta di Indonesia Dalam dunia bisnis, peran litbang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Melalui divisi litbang inilah suatu perusahaan dapat melahirkan produk-produk baru. Sementara itu, melalui litbang pula perusahaan dapat menghasilkan produk-produk baru dan akan meningkatkan kualitas pelayanan produk dan jasa yang ditawarkan. Konsumen akan mencari produk dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Hanya perusahaan yang menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumenlah yang akan dapat bertahan. Litbang sangat berperan penting dalam merancang produk dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut ini tabel yang menunjukkan persentase anggaran kegiatan kelitbangan BUMN dan swasta di Indonesia: Tabel 4.13 Persentase Anggaran Kegiatan Kelitbangan BUMN dan Swasta No

Nama BUMN dan/atau Swasta

Persentase Anggaran dari Aktiva Total BUMN dan/atau Swasta 0,09 %

1

PT Pertamina

2

PT Telkom

0,01 %

3

PLN Litbang

0,01 %

4

PT Medco Energi

-

5

PT Kalbe Fharma

1%

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Masing-Masing BUMN dan Swasta, 2013

PT Telkom telah mengeluarkan biaya kepada 11.874 karyawan yang telah mengikuti kompetensi perubahan dan kompetensi pengembangan selama tahun 2011. Dalam program pelatihan kompetensi perubahan, sebanyak 3.864 karyawan mengikuti program Telekomunikasi, 6.362 karyawan mengikuti program Informasi,

3.266

karyawan

mengikuti

program

Media,

serta

program

Edutainment, baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian, program


168

pengembangan kompetensi yang terdiri dari pengembangan bakat dan kepemimpinan diikuti sebanyak 3.172 karyawan, Telkom New Culture diikuti 1.714 karyawan, Synergy Telkom Group diikuti 450 karyawan, program Edukasi diikuti 3 karyawan, program sertifikasi diikuti 161 karyawan dan Core Function diikuti 11.874 karyawan. Penetapan keikutsertaan karyawan dalam keseluruhan program pengembangan kompetensi atau pelatihan tersebut ditentukan oleh kebutuhan perusahaan dan karyawan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Untuk pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan selama tahun 2011, Telkom mengeluarkan Rp 157,0 miliar atau rata-rata sebesar Rp 7,9 juta per karyawan yang mengikuti program tersebut. Masih minimnya anggaran PLN Litbang ini menggambarkan minimnya penelitian untuk mencukupi energi listrik nasional dalam mendukung investasi berbagai industri. Menjadi tantangan dan tugas besar bagi pemerintah pusat sekaligus tantangan bagi PLN dan pemerintah daerah untuk menyediakan tenaga listrik nasional. Sangat ironis, dimana terjadi berbagai aksi protes menuntut penyediaan listrik di Kalimantan terus dilakukan, dimana di Kalsel masyarakat mengumpulkan uang receh untuk membeli genset, di Kalteng mahasiswa bersama masyarakat mendesak pemerintah menyelesaikan masalah krisis listrik, di Kalbar masyarakat mengeluhkan konsisi byar pet dan di Kaltim masyarakat harus bersabar untuk mendapatkan listrik yang diinginkan (MP3EI News, 2012: 17). PT Medco Energi secara struktur organisasi tidak memiliki divisi research and development, namun unsur riset dalam operasionalnya dilakukan saat melakukan eksplorasi dan saat melakukan proses. PT Medco dalam struktur organisasinya

tidak

mengalokasikan

anggaran

untuk

penelitian

dan

pengembangan. Namun, jika aktivitas eksplorasi dan proses pengilangan menjadi proses penelitian, maka akan sangat besar anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Menurut key informan (2013), saat ini PT Medco Energi dapat dikatakan tidak menganggarkan biaya Research and Development. PT Kalbe Fharma yang memiliki fokus pada empat divisi business yang masing-masing memberikan kontribusi yang relatif seimbang, yaitu divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, serta divisi distribusi dan kemasan. Dukungan SDM pada PT Kalbe Fharma meliputi lebih dari 15.000 karyawan


169

termasuk tenaga pemasaran dan penjualan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PT Kalbe Fharma mampu menjangkau 70% dokter umum, 90% dokter spesialis, 100% rumah sakit, 100% apotek untuk pasar obat resep, serta 80% untuk pasar produk kesehatan dan nutrisi. Visi PT Kalbe Fharma adalah “Menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik yang didukung oleh inovasi, merk yang kuat dan manajemen yang prima”. Adapun misi perusahaan yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Menurut Lakitan (2009: 1503), riset yang dilakukan oleh industri (non pemerintah)

sedikit

berbeda,

yaitu

lebih

berorientasi

pada

kebutuhan

publik/konsumen, walaupun bentuknya secara umum masih pada tataran peningkatan efisiensi proses produksi atau adaptasi produk agar lebih sesuai dengan preferensi konsumen Indonesia. Akan tetapi, dampak kegiatan riset yang dilakukan oleh industri di Indonesia juga masih belum signifikan. Hal ini disebabkan karena sebagain besar pelaku bisnis di Indonesia adalah pedagang atau berjiwa pedagang, hanya sedikit yang merupakan produsen. Kalaupun produsen, sebagian juga melakukan kegiatan poduksi tersebut dengan lisensi dari perusahaan asing. Keadan ini mencerminkan bahwa pebisnis di Indonesia lebih suka mencari aman bukan “risk taker”. Karakteristik industri di Indonesia saat ini dipandang sebagai permasalahan bagi pengembang teknologi. Pada kenyataanya, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, pasal 28 ayat 3 telah peduli dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi. Substansi PP nomor 35 tahun 2007 ini adalah dalam memberikan kesempatan bagi badan usaha mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan inovasi nasional. Sebagai konvensasinya, badan usaha tersebut mendapatkan insentif dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, beupa insentif perpajakan, kepabeanan, dan/atau bantuan teknis penelitian dan pengembangan, yaitu dengan penempatan tenaga ahli, pemanfaatan fasilitas laboratorium di lembaga litbang pemerintah. Namun, dalam prakteknya, PP No 35 Tahun 2007 ini masih terganjal peraturan perpajakan kepabeanan.


170

Belum banyaknya industri yang mengalokasikan anggaran untuk melakukan riset terpotret dari data yang ada untuk lima tahun terakhir. PT Pertamina tahun 2000-2012 dari aktiva lancar sebesar Rp 45,95 Triliun tahun 2010, dan meningkat menjadi Rp 58,50 triliun, baru mengalokasikan sebesar 0,09% untuk mendukung anggaran riset. PT Telkom baru mampu menganggarkan sebesar 0,01%, dan PT PLN Litbang baru mampu menganggarkan sebesar 0,01%. Masih minimnya anggaran riset di industri BUMN dan swasta berdampak kepada kinerja ekonomi makro. Walaupun kinerja ekonomi makro cukup baik, namun kondisi infrastruktur dan dukungan teknologi masih belum optimal, seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.7 Gambaran Kinerja Makro Ekonomi dan Inovasi Sumber: The Global Competitiveness Report, 2012-2013

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat kinerja teknologi masih menempati urutan ke-85. Jika dikaitkan dengan minimnya perolehan Hak Kekayaan Intelektual nasional, dapat disimpulkan bahwasanya hasil-hasil litbang di Badan Penelitian dan Pengembangan belum banyak memberikan kontribusi ekonomi. 4.1.6 Potret Anggaran Lembaga Litbang Partai Politik di Indonesia Partai politik berperan sangat besar dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan negara dan masyarakat, terutama di dalam lembagalembaga perwakilan seperti DPR maupun DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten. Partai-partai politik melalui jaringan struktural maupun non-strukturalnya


171

berperan menjaring suara masyarakat yang tidak tertampung di dalam birokrasi pemerintahan dan menyuarakannya di dalam lembaga perwakilan. Untuk melakukan peran tersebut, partai membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Partai politik juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit di dalam melakukan kampanye maupun kegiatan organisasi lainnya, termasuk dalam membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan partai. Situasi saat ini, sumber dana yang dapat diandalkan oleh partai politik tidaklah menghasilkan dana dalam jumlah yang banyak karena keterbatasan berbagai aturan yang tidak memungkinkan partai politik menyelenggarakan usaha. Situasi di Indonesia menunjukan bahwa partai politik adalah merupakan tulang punggung setiap proses demokrasi yang sehat. Dalam iklim demokrasi, partai politik dianggap sebagai elemen esensial untuk demokrasi yang sehat dan berkelanjutan (sustainable democracy). Oleh karena itu, prinsip regulasi terkait pendanaan partai politik mutlak diperlukan dalam rangka untuk menciptakan role of the game dalam mendukung demokrasi di wilayah NKRI. Negara dalam hal ini telah memberikan anggaran kepada partai politik melalui APBN dan APBD. Seperti proses pemilu yang juga memerlukan biaya dari negara yang cukup besar pula. Hasil pemilu tahun 2009, telah terpilih lebih dari 21 ribu “legislator”, baik yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Terkait pendanaan partai telah diterbitkan suatu peraturan yang menjadi rujukan terkait pendanaan parpol yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Pada pasal 34 UU No.2 Tahun 2011 tersebut, partai dapat memperoleh dana dari iuran anggota, sumbangan dari APBN/APBD maupun pihak lain dengan ketentuan secara umum sebagai berikut: (a) anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD/ART, (b) perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar), per orang dalam waktu satu tahun anggaran, (c) badan usaha paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,- (tujuh setengah milyar) dalam waktu satu tahun anggaran. Menurut Djalil, (2012: 7), dana yang berasal dari iuran anggota partai masih sedikit sekali, “apalagi sumbangan dengan langsung memberikan kuitansi“ sumbangan untuk partai politik. Yang terjadi adalah donasi perseorangan namun bersifat transaksional. Dana parpol sesuai Undang-Undang


172

No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bila dilihat dalam neraca Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), menyatakan bahwa pemberian dana bagi setiap partai politik adalah sebesar Rp 108 per suara yang diperoleh. Merujuk pada UU tersebut dapat digambarkan anggaran APBN untuk partai politik tahun 2010 seperti pada tabel berikut: Tabel 4.14 Dana Bantuan Keuangan pada Parpol Tahun Anggaran 2010 No

Partai Politik

1

Partai Demokrat

Satuan Sah Nasional 21.655.295

Jumlah Kursi 148

Bantuan Parpol (Rp) 2.338.771.860

2

Partai Golongan Karya

15.031.497

106

1.623.401.676

3

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

14.576.388

94

1.574.249.904

4

Partai Keadilan Sejahtera

8.204.946

57

886.134.168

5

Partai Amanat Nasional

6.273.462

46

677.533.896

6

Partai Persatuan Pembangunan

5.544.332

38

598.787.856

7

Partai Kebangkitan Bangsa

5.146.302

28

555.800.616

8

Partai Gerakan Indonesia Raya

4.642.795

26

501.421.860

9

Partai Hati Nurani Rakyat

3.925.620

17

423.966.960

Jumlah

85.000.637

560

9.180.068.796

Sumber : Djalil dan Piliang (2012:19)

Penghasilan yang diperoleh partai politik masih ada kesenjangan dengan pengeluaran operasional parpol, termasuk dana untuk kegiatan lembaga litbang masing-masing parpol. Idealnya, untuk pendanaan partai bersumber dari partai dan iuran sendiri oleh anggota partai dan simpatisannya. Pada partai massa, yang umum ditemukan di Eropa sepanjang tahun 1950-an hingga 1970-an, pendanaan partai ditopang oleh masa dengan ideologi yang kohesif dan solid yang memberi motivasi anggotanya untuk bersama-sama mendanai partainya. Menurut Katz (1997) dan Mietner dalam Djalil (2012), saat ini karakter partai di seluruh dunia telah berubah, partai masa menjadi fenomena yang semakin jarang terlihat. Di banyak negara yang tengah menjalani transisi, tokoh-tokoh kharismatik, dan juga kaya, menjadi penggerak utama partai politik dalam mobilisasi dana dan terutama


173

mendanai sendiri partai politik yang mereka dirikan. Untuk jangka pendek, hal ini membantu partai politik menjalankan fungsi-fungsinya, namun pada jangka panjang akan berakibat buruk bagi proses institusionalisasi dan konsolidasi demokrasi. Menurut Piliang (2012), partai politik adalah entitas paling kuat yang diberikan kewenangan dalam UUD 1945 hasil amandemen ke-1 sampai 4. Kewenangan itu melintasi tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hanya partai politik yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden dan duduk di lembaga legislatif pusat dan daerah (kecuali Dewan Perwakilan Daerah). Legislator juga memiliki peranan penting dalam keseluruhan proses bernegara. Walaupun keberadaan partai politik sudah ada sejak jaman kemerdekaan, hanya saja kegiatan kelitbangan parpol masih sangat jarang dipublikasikan. Data terkait dengan dana yang dari masing-masing parpol untuk kegiatan kelitbangan juga masih sangat terbatas sekali. Berikut ini tabel yang menunjukkan fakta tersebut: Tabel 4.15 Persentase Anggaran Kegiatan Kelitbangan Partai Politik No

Nama Partai Politik

Persentase Anggaran Litbang Partai Politik -

1

Partai Demokrat

2

Partai Golkar

3 4

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Partai Keadilan Sejahtera

5

Partai Hanura

6

Partai Amanat Nasional (PAN)

-

7

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

-

8

Partai Gerindra

-

2% 1% 2,5 %

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Masing-Masing Partai Politik, 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa, sejumlah partai politik belum menuangkan atau merinci biaya penelitian dan pengembangan ke dalam dokumen secara tersurat. Partai politik tersebut yaitu pada Partai Demokrat, PDI-P, PAN, PKB, dan Partai Gerindra. Padahal, masing-masing parpol telah memiliki lembaga penelitian dan pengembangan. Penjelasan potret anggaran tersebut adalah sebagai


174

berikut: Partai Demokrat, berasaskan Pancasila, didirikan pada tanggal 9 September 2001 dan di deklarasikan pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat menjadi landasan peraturan organisasi Partai Demokrat. Visi Partai Demokrat: “Bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera”. Menurut Ketua Bidang Kajian Kebijakan Partai Demokrat, anggaran kegiatan lembaga litbang partai demokrat masih belum sistematis dan masih minim dana dari partai untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan di Partai Demokrat. Adapun alokasi dana untuk penelitian dan pengembangan menurut Ketua Kajian Strategi Partai Demokrat yang mengklaim bahwa manajemen partai demokrat adalah sebagai partai modern, sampai Oktober 2012 belum memiliki dana resmi tahunan yang pasti untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Berikut pernyataan menurut key informan dari Partai Demokrat: “....Yang terjadi di Partai Demokrat setiap ada kegiatan untuk survey dan kegiatan penelitian oleh partai, dananya akan disediakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Sedangkan, pelaksanaan survey-survey parpol dilaksanakan oleh pihak ketiga. Arahan dari ketua pembina Partai Demokrat yang mewajibkan semua produk kebijakan di partai harus melalui kajian dan penelitian. Namun, pada kenyataannya kegiatan penelitian dan pengembangan belum menjadi isu utama di Partai Demokrat. Sementara, terkait pembahasan rencana anggaran dan belanja negara belum menjadi isu yang dibahas di partai demokrat. Hal ini dapat terjadi karena masih ada isu-siu penting lainnya yang mendesak....” Sebagai parpol pemenang pemilu sewaktu mengusung SBY-Budiono untuk mejadi calon Presiden, Partai Demokrat memiliki visi: “Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, misi melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilar-pilar demokrasi, memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.” Adapun, visi dan misi pemerintah 2009-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke


175

dalam sejumlah program aksi prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Program aksi berikut ini dipandang mampu menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. 1. Program Aksi Bidang Pendidikan, 2. Program Aksi Bidang Kesehatan (meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, utamanya yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam proses produksi obat), 3. Program Aksi Penanggulangan Kemiskinan, 4. Program Aksi Penciptaan Lapangan Kerja (peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi baik di pusat maupun di daerah, sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta), 5. Program Aksi Pembangunan Infrastruktur Dasar, 6. Program Aksi Ketahanan Pangan (memperbaiki infrastruktur pertanian dengan peningkatan anggaran di bidang pembangunan dan perbaikan irigasi, saluran air, jalan raya, kereta api, dan pelabuhan yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar; meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga; meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (competitive advantage) dari sektor pertanian di pasar regional dan dunia, terutama pada komoditas yang merupakan produk utama dan terbesar di kawasan Asia dan dunia seperti CPO, kayu manis, dan lain-lain), 7. Program Aksi Ketahanan dan Kemandirian Energi (meningkatkan kegiatan-kegiatan penelitian sektor energi untuk menghasilkan sumbersumber

energi

baru

non-konvensional;

meningkatkan efisiensi

penggunaan energi dan penurunan emisi karbon), 8. Program Aksi Perbaikan dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan (meneruskan reformasi birokrasi di lembaga-lembaga pemerintah


176

secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya serta pertangungjawaban publik; meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan; dan mengatur kembali struktur organisasi agar semakin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan; memperbaiki renumerasi sehingga makin mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang), 9.

Program Aksi Penegakan Pilar Demokrasi,

10. Program Aksi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi (pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten dan tanpa tebang pilih), 11. Program Aksi Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan (penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk, UMKM termasuk dan utamanya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penciptaan dan pendidikan bagi para pengusaha (enterpreneur) baru di tingkat kecil dan menengah di daerah-daerah; mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat; mengurangi kesenjangan antar daerah dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan transfer anggaran ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (otsus)), 12. Program Aksi di Bidang Lingkungan Hidup (mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim global), 13. Program Aksi Pengembangan Budaya (menjaga suasana kebebasan kreatif di bidang seni dan keilmuan, menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat nonkomersial; memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan


177

keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern, dan tradisional). Ke 13 prioritas program ini sebagain besar masuk dalam Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2015, dengan 11 prioritas program. Partai Golkar, berdiri pada tanggal 20 Oktober 1984 berasaskan Pancasila. Pasca 1998, Partai Golkar memiliki paradigma baru dengan harapan menjadi partai politik yang modern dalam pengertian yang sebenarnya yaitu tidak lagi sebagai “partainya penguasa” (the ruler’s party) yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk melegitimasi kekuasaan sebagaimana dalam paradigma lama. Paradigma baru Partai Golkar diputuskan dalam keputusan Rapim IV Partai Golkar Tahun 2000 Nomor: I/RAPIM-IV/GOLKAR/2000. Sedangkan, doktrin Partai Golkar tetap sebagai kelanjutan dari Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Partai Golkar tetap berpegang pada doktrin karya kekaryaan, yaitu Karya Siaga Gatra Praja, tetapi dipahami secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan jaman. Partai Golkar memiliki visi yaitu: ”Berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertakwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.” Saat ini jumlah pengurus dewan pimpinan pusat partai Golkar berjumlah 260 orang, sedangkan jumlah kader Golkar yang berkartu tanda anggota Golkar kurang lebih 10 juta anggota. Di partai komunis, Cina, kurang lebih jumlah kadernya hanya 6 ribu kader saja tetapi sangat militan dan efektif dalam menjalankan roda kegiatan partai. Total jumlah pengurus parpol partai Golkar di dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan wilayah, dewan pimpinan cabang, sampai dengan dewan pimpinan ranting, kurang lebih 1,5 juta pengurus. Setelah dilakukan verifikasi sebagai contoh yang dilakukan di Provinsi Nangroe Aceh


178

Darussalam, banyak kader Golkar yang berkartu tanda anggota ganda. Kader yang berkartu tanda anggota Golkar berasal dari organisasi sayap Golkar, antara lain MKGR, Kosgoro, Soksi dan lain lain. Bahkan, ada pernyataan ketua umum partai Golkar, “semakin banyak yang masuk menjadi anggota partai Golkar semakin bagus”. Kegiatan yang dilakukan badan penelitian partai Golkar saat ini misalnya kegiatan

mengembangkan/membangun

upaya

mengurangi

kertas

dengan

membangun 700 portal yang menyuarakan suara kader Golkar di penjuru tanah air. Melakukan kerjasama dengan DPW, DPD, DPC partai Golkar dan melakukan pelatihan-pelatihan kepada anggota dewan. Departemen Kajian Kebijakan Golkar merencanakan untuk kegiatan yang datang ditujukan untuk membangun sistem anggaran atau litbang melalui sosial media nasional, melakukan survei-survei minimal 4 kali survei pertahun, mensinergikan sumber-sumber anggaran litbang dari bakal calon kepala daerah (balon gubernur, bupati dan walikota) untuk survei elektabilitas masing-masing calon dalam suatu pilkada, mengusulkan kenaikan anggaran untuk parpol bersumber dari APBN. Terkait komitmen dari Partai Golkar, jika Partai Golkar menjadi partai penguasa, maka anggaran nasional untuk mendukung kegiatan kelitbangan anggaran yang diusulkan adalah sebesar 5% dari APBN dan akan menjadikan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai prioritas pembangunan karena sudah ada dalam visi besar Partai Golkar. Menurut Ketua Departemen Kajian Kebijakan Publik Partai Golkar, saat ini alokasi dana dari Partai Golkar untuk kegiatan kelitbangan di partai masih sebatas untuk melakukan survei, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Walaupun demikian, sudah ada rencana dari Ketua Departemen Kajian Kebijakan Partai Golkar untuk membuat lembaga Golkar Institute seperti yang dilakukan oleh partai-partai di luar negeri, misalnya Cina, Rusia, India, USA dan negaranegara Eropa. Bahkan, ide untuk membuat Golkar Institute sudah disampaikan saat rakernas Golkar di Hotel Mercure di Ancol beberapa tahun yang lalu. Namun, saat ini partai Golkar bukan partai penguasa, sehingga gagasan ini masih sulit direalisasikan. Kedepan, musuh partai Golkar bukan partai-partai di dalam negeri Indonesia. Musuh partai Golkar kedepan adalah partai komunis di Cina, partai demokrat USA sebagai pesaing. Untuk menghadapi persaingan-persaingan dari


179

partai-partai di luar negeri, maka partai Golkar membuat sistem, melalui penelitian dan pengembangan. Partai Golkar sudah memiliki blue print Indonesia tahun 2045 terkait dengan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang mengacu kepada akselerasi pembangunan 25 tahun, seperti pada jaman Kabinet Ali Moertopo. Jumlah anggaran untuk penelitian dan pengembangan partai Golkar terutama untuk survei, anggarannya lebih dari 50 miliar per tahun, yang pada awalnya dana ini diperuntukkan bagi kegiatan Departemen Kajian Kebijakan Partai Golkar. Dana tersebut digunakan untuk melakukan empat kali survei per tahun, sedangkan 5% dari anggaran tersebut diperuntukkan bagi kegiatan riset pemilihan kepala daerah (pilkada calon dari Golkar). Secara umum, total anggaran untuk lembaga penelitian dan pengembangan partai Golkar kurang lebih dialokasikan sebesar 2% dari total keseluruhan anggaran partai Golkar. Bahkan, untuk meningkatkan fungsi badan penelitian dan pengembangan, partai Golkar telah mengusulkan untuk membuat APBN tandingan. Adapun mekanisme dalam membuat APBN tandingan dilakukan oleh anggota fraksi partai Golkar di DPR RI dengan cara melakukan kegiatan dengan membedah angka-angka dalam RAPBN yang dibuat oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Pengeluaran anggaran di kesekretariatan banyak yang terpakai untuk acara seremonial yang memang dianggap penting oleh Partai Golkar, misalnya ulang tahun Partai Golkar, jikapun ada anggaran tambahan, lebih banyak menggunakan anggaran pribadi, contohnya untuk kegiatan seminar dan diskusi partai. Departemen Kajian Kebijakan Penelitian Pengembangan Partai Golkar saat ini memiliki staf ahli yang bertanggung jawab kepada anggota DPR RI dari partai Golkar. Meskipun demikian, posisi staf ahli ini masih belum professional karena masih berasal dari lingkungan keluarga, seperti anak sanak keluarga, bahkan anak anggota dewan itu sendiri. Selain itu, Departemen Kajian Kebijakan Partai Golkar pernah melakukan dan menjalankan pertemuan rutin dengan anggota-anggota DPR RI yang berasal dari partai Golkar. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dalam bentuk pertemuan bulanan. Namun, sejak tahun 2012 sampai saat ini, kegiatan tersebut tidak berjalan karena tertutup oleh kesibukan dan padatnya jadwal kegiatan anggota


180

DPR RI. Untuk tetap menjalin komunikasi dengan para staf ahli anggota DPR RI dari partai Golkar, baik yang duduk di komisi I sampai dengan komisi XI ditambah kelompok atau depertemen kajian kebijakan, hasil pertemuan dilaporkan kepada ketua umum, selanjutnya baru diekspos ke dewan pimpinan pusat partai Golkar. Kegiatan kelitbangan berupa survei oleh Departemen Kajian Kebijakan dilakukan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah calon dari partai Golkar di daerah-daerah. Adapun, skema pendanaannya berasal dari anggaran departemen kajian kebijakan partai Golkar sebesar 50% dan sisanya 50% berasal dari calon gubernur, bupati, walikota, yang berasal dari partai Golkar. Oleh karena kesibukan dan berkurangnnya dukungan dari pimpinan untuk dana litbang, ketua Departemen Kajian Kebijakan partai Golkar bekerja secara mandiri. Strategi yang dilakukan yaitu apabila ada calon dari partai Golkar baik yang mencalonkan diri untuk menjadi balon gubernur bupati maupun walikota yang akan ikut pilkada dan dikenal secara personal oleh Departemen Kajian Kebijakan, maka akan dilakukan kerjasama untuk melakukan survei terkait elektabilitas calon. Ada juga kegiatan untuk pelatihan-pelatihan anggota DPRD terkait kepartaian dengan sumber biaya dari partai Golkar di daerah-daerah. Dimana, tersedia kuota 8 kali pelatihan selama setahun. Kegiatan ini dimanfaatkan oleh Departemen Kajian Kebijakan untuk melakukan/mengisi substansi pelatihan tersebut secara sistemastis. Permasalahan minimnya anggaran lembaga penelitian dan pengembangan partai Golkar terkait minimnya alokasi sumber dana dari pemerintah (APBN) untuk partai, termasuk untuk partai Golkar yang dialokasikan petahunnya hanya Rp 108 per suara per tahun. Total dana dari pemerintah yang diterima oleh partai Golkar pada tahun 2010 sebesar Rp 1,6 miliar, sedangkan sumber lainnya berasal dari sumbangan dari anggota dewan di daerah kurang lebih Rp 15 juta dikalikan jumlah anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Dana tersebut digunakan untuk kesekretariatan partai, untuk anggaran kantor kesekretariatan pertahunnya mencapai Rp.200 miliar yang digunakan untuk operasional kesekretariatan oleh DPP, DPW, DPD dan Ranting. Faktor yang mempengaruhi masih minimnya anggaran litbang di partai Golkar, salah satu penyebabnya adalah minimnya latar belakang akademis dari


181

pengurus Golkar di daerah, pada umumnya visi pengurus Golkar belum selaras dengan visi partai. Sebagai contoh, kader Golkar di Jawa Barat, Bapak Ace, dan kader Golkar di Banten, Ibu Atut, keduanya belum memprioritaskan kegiatan kepada litbang partai Golkar di Dewan Pimpinan Wilayah. Padahal, sudah terbentuk Banten Institute, Jabar Institute, serta Sulsel Institute, namun kegiatan litbang belum optimal. Idealnya, lembaga ini harus tetap kritis. Saudara Rijal Malarangeng sebagai tim khusus menjanjikan dan menegaskan litbang partai Golkar untuk membuat speech lecture (kuliah umum) secara rutin. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang awalnya bernama Partai Demokrasi Indonesia, berasaskan Pancasila, berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 dan menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 14 Februari 1999. Kegiatan litbang parpol PDIP di jaman era orde baru di pimpin oleh Kwie Kian Gie, dapat dikatakan sangat berperan penting dalam suksesnya PDIP. PDI Perjuangan berdiri hasil fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Visi PDI Perjuangan yaitu “Bercita-cita untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD, berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bernegara”.

Sebagai gambaran, dari laporan arus kas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, periode 1 Januari hingga 31 Desember 2005, berjumlah Rp 25.591.626.960,- yang berasal

dari: iuran anggota Rp601.770.700,-, iuran

pengurus partai Rp2.188.650.000,-, iuran fraksi DPR RI Rp4.603.425.165,-, sumbangan pribadi/perorangan Rp2.996.214.540,-, sumbangan perusahaan/ lembaga Rp361.866.500,-, sumbangan untuk Kongres II Bali Rp5.765.000.000,-, bantuan pemerintah Rp8.828.093.100,-, jasa giro bunga tabungan Rp75.492.792,-, bunga deposito Rp8.153.424,-, lain-lain Rp162.960.689,-. Menurut key informan politisi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, terkait isu anggaran iptek nasional masih minim dan belum menjadi prioritas, dikatakan: “...Negeri ini masih sibuk dengan urusan perut, tidak akan pernah R & D menjadi prioritas, seperti yamg dilakukan negara maju, kita masih berpikir besok ada beras atau tidak, intinya R&D belum jadi prioritas. Pemerintah SBY masih lemah dalam memprioritaskan Riset, bahkan bisa dikatakan tidak memiliki usulan perencanaan untuk jangka panjang yang prestisius dan berkelanjutan, yang ada adalah riset yang dikerjakan asal ada pesanan


182

saja...” Partai Keadilan Sejahtera, didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 dan PKS 20 April 2002 berasaskan Pancasila, dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Visi partai PKS adalah “ Terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat”. Gambaran dari laporan arus kas Partai Keadilan Sejahtera periode 1 Januari hingga 31 Desember 2005, berjumlah Rp56.942.835.253,- yang berasal dari: iuran anggota dan infak wajib angora Rp28.176.792.435,- Sumbangan dan bantuan

Rp14.160.778.278-,

Penghasilan

dana

kampanye

Penghasilan

lain-lain

Rp353.903.500-,

Rp2.668.520.138,-

Penghasilan

dana

sosial

Rp8.538.903.500, Penghasilan terkait temposer lainnya Rp2.998.321.673,-. Menurut

Wahid N (2012) biaya pengelolaan suatu parpol meliputi biaya

pendirian dan maintenance infrastruktur parpol, biaya realisasi program parpol, biaya konsolidasi parpol, biaya kampanye, biaya konsultan pajak, dan biaya lainlain. Untuk biaya penelitian dan pengembangan belum secara tersurat dituangkan, padahal

masing-masing parpol telah memiliki

lembaga penelitian

dan

pengembangan. Menurut fungsionaris PKS, terkait dengan dana partai di tahun 2010 mencapai 121 miliar, sedangkan untuk tahun 2011 meningkat menjadi mencapai 158 miliar. Dana tersebut digunakan untuk operasional DPP, 33 DPW provinsi, dan hampir 300 cabang di kabupaten/kota. Dana tersebut didapat dari iuran anggota dan iuran dari DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta berasal dari sumbangan-sumbangan masyarakat. Walaupun dalam platform partai ada kata-kata daya inovasi dan kreativitas, namun dalam struktur partai terkait lembaga penelitian dan pengembangan dalam kepengurusan DPP PKS tahun 2010-2015, saat ini tidak ada dalam struktur PKS. Adapun alokasi dana untuk kegiatan survei lebih kurang mencapai satu persen dari total anggaran partai. Dalam arti, kegiatan litbang menyatu dengan bidang-bidang terkait dengan kajian kebijakan publik dalam stuktur partai. Hal tersebut seperti diutarakan oleh Key Informan PKS berikut:


183

“saat ini tak ada struktur litbang PKS, dalam artian bidang penelitian dan pengembangan partai PKS menyatu dengan bidang dan badan yang masuk ke dalam departemen kajian kebijakan publik dan hampir mustahil pula jika dalam organisasi partai PKS tidak tersetting dalam struktur organisasi partai. Jika ada kotak struktur balitbang saja dalam suatu organisasi parpol belum tentu kegiatan litbangnya berjalan. Bagaimana jika tidak ada kotak stuktur litbangnya? Terlihat betapa litbang belum dianggap penting oleh PKS. Walaupun dalam

visi-misi

PKS

tercantum

pernyataan

berupa

komitmen

untuk

mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan relijius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Pernyataan visi dan misi ini belum terakomodir dalam struktur organisasi PKS. Walaupun demikian, keinginan key informan untuk waktu yang akan datang, PKS akan membentuk balitbang yang masuk dalam struktur organisasi partai yang merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan di PKS banyak SDM yang mumpuni dalam dunia kelitbangan, bahkan salah satu kader senior di PKS sempat menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi di era KIB Jilid Dua. Minimnya anggaran R&D Indonesia karena pemerintah KIB Jilid II tidak fokus dari anggaran yang tersedia mencapai Rp 1.500 triliun, diperlukan kemauan politik dari pemerintah agar menjadikan R&D sebagai fokus pembangunan sehingga terjadi akselerasi hasil-hasil litbang yang dapat menciptakan mutiplayer efect. Partai Hanura, merupakan partai yang berasaskan Pancasila dan dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006. Tanggal pendiriannya yaitu 14 November 2006. Visi partai hanura yaitu: Kemandirian Bangsa. Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kesejahteraan Rakyat, sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai Hanura yang juga calon pemimpin bangsa, dibenaknya harus selalu tertanam kalimat „kesejahteraan rakyat Indonesia‟, sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.


184

Terkait dengan anggaran Partai Hanura dalam Kegiatan Litbang, Ketua Lembaga Litbang Partai Hanura menyatakan sebagai berikut: “sebagai partai baru, partai Hanura dengan cara memaksimalkan dana yang ada di partai, dengan mengurangi kebocoran-kebocoran dan dapat dialihkan untuk kegiatan litbang, saat ini Litbang Partai Hanura tidak diberi dana khusus, anggaran litbang Partai Hanura berbasis kinerja, caranya litbang membuat usulan anggaran, misal untuk dana kajian dan seminar-seminar, tidak sampai satu minggu dana bisa turun. Sedangkan, dana untuk survei yang dilakukan tiap 4 bulan berkisar Rp 450 juta, dan untuk seminar Rp 50 jutaan” Jika Partai Hanura menjadi pemenang pemilu, maka akan mengusulkan agar alokasi anggaran litbang dalam pemerintahannya sebesar 2,5% PDB, seperti yang dianjurkan oleh UNESCO untuk mengejar ketertinggalan dalam penelitian dan pengembangan diberbagai sektor. Partai Amanat Nasional (PAN), mempunyai asas: “akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam”. PAN adalah partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Visi partai ini adalah: “Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa”. Anggaran Litbang DPP PAN secara keseluruhan sebesar Rp 677.533.896,- yang diterima dari APBN. Namun demikian, anggaran untuk litbang partai menurut ketua Balitbang PAN belum ada anggaran khusus untuk kegiatan kelitbangan partai. Partai Kebangkitan Bangsa, didirikan pada tanggal 23 Juli 1998, dengan inisiatornya adalah KH Abdurrahman Wahid, dengan asas Pancasila. Adapun yang menjadi lambang partai: Gambar bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB di bawahnya yang diberi bingkai


185

luar dengan garis tunggal. Visi Partai Kebangkitan Bangsa adalah: (a) mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (b) mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual; (c) mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah, dengan sebutan mabda’ siyasy Partai Kebangkitan Bangsa, yang berisikan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Terkait anggaran Litbang Partai

Kebangkitan Bangsa, jika dihitung dari perolehan suara sejumlah 5.146.302 suara, dengan 28 kursi di DPR RI, maka anggaran yang diterima oleh PKB setiap tahun sebesar Rp 555.800.616,Partai Gerakan Indonesia Raya, atau Partai Gerindra, berasaskan Pancasila, berdiri pada tanggal 6 Februari 2008. Berdasarkan dokumen Manifesto Partai Gerindra, jati diri Partai Gerindra adalah: Kebangsaan (nasionalisme). Partai Gerindra adalah partai yang berwawasan kebangsaan yang berpegang teguh pada karakter nasionalisme yang kuat, tangguh, dan mandiri. Wawasan kebangsaan ini menjadi jiwa dalam mewujudkan segala aspek kehidupan bernegara yang sejahtera, jaya dan sentausa. Jati diri yang lain yaitu, Kerakyatan. Adapun visi

Partai Gerindra adalah "Menjadi partai politik yang mampu

menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Menurut Rivai (2002: 1), dalam kearifan dan kebijaksanaan para wakil rakyat Indonesia dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bulan Agustus 2002, telah bersepakat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus tercantum dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Oleh karena itu, dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (5) secara eksplisit menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan manusia”. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan yang sama, Presiden Republik Indonesia telah pula memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kedua dokumen landasan hukum ini


186

diterbitkan untuk mengukuhkan terjadinya fenomena nyata yang terjadi di Indonesia. Merujuk pernyataan Broomly (1989), menyatakan bahwa proses kebijakan adalah berdasarkan hirarki dalam pengambilan keputusan. Pada tingkat umum dibahas dan diformulasikan oleh lembaga legislatif. Pada tingkat organisasi, kekuasaannya dipegang oleh lembaga eksekutif dan selanjutnya tingkat operasional merupakan operasionalisasi kegiatan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi atau lembaga masing-masing sebagai petunjuk teknis dari kebijakan untuk menghasilkan outcome yang diharapkan. Harapan masyarakat kepada wakil rakyat yang duduk di DPR dengan tingkat pendidikan yang relatif memadai, keberadaan wakil rakyat di DPR RI dengan latar belakang pendidikan tinggi idealnya dapat turut memperjuangkan peningkatan anggaran dalam mendukung kegiatan kelitbangan di tanah air. Fenomena wakil rakyat yang diharapkan dapat memperjuangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung daya saing nasional, dapat dilihat dari tingkat pendidikan masing-masing parpol, seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 4.8 Persentase Anggota DPR RI Terpilih Per Parpol Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sumber: KPU, 2010

Berdasarkan gambar tersebut, sebagian besar anggota DPR RI terpilih memiliki pendidikan S1 di semua parpol. Kemudian, jenjang pendidikan S2 menempati peringkat kedua di semua parpol. Hal ini memperlihatkan bahwa


187

sebagian besar wakil rakyat sudah mengenyam pendidikan yang universitas yang pada dasarnya ketika belajar di universitas ditekankan pula adanya penelitian dan pengembangan. Dengan memiliki latar belakang pendidikan dari universitas ini, wakil rakyat dari semua parpol hendaknya turut memperjuangkan peningkatan anggaran untuk bidang litbang. Lebih jauh, Wildavsky (1961) menyatakan bahwa semua penganggaran adalah terkait dengan politik, bagaimana memenuhi kebutuhan mayarakat yang saling bertentangan yang harus dikompromikan dalam mekanisme politik melalui penyesuaian alokasi anggaran. Hyde dan Shafrizt (1978: 324) menyatakan bahwa penganggaran adalah proses legislatif. Apapun yang dibuat oleh eksekutif dalam proses anggaran, pada akhirnya tergantung pada legislatif, karena legislatif mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan atau menolak usulan anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Terjadi hubungan dimana voter memilih politisi untuk membuat kebijakan publik bagi mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Dengan demikian, sejatinya partai politik dapat menentukan dan menseleksi calon anggota legislatif. Eksistensi lembaga litbang di partai politik sebagai unit atau divisi yang berperan dalam mengumpulkan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi politik kepada semua jaringan organisasi partai politik yang terdapat di pusat maupun daerah. Lembaga litbang partai politik juga dimungkinkan memberikan rekomendasi kepada pimpinan partai politik. Menurut Firmanzah (2011: 284), tugas lembaga litbang parpol adalah memberikan

rekomendasi

tentang

cara

menyelesaikan

permasalahan

di

masyarakat kepada pimpinan partai politik. Sebagai contoh, tugas Litbang Partai Politik Demokrat di Amerika Serikat adalah: a) memilih kandidat untuk menduduki jabatan dalam kongres atau kursi legislatif, b) memonitor informasi mengenai dukungan masyarakat di semua negara bagian baik dukungan terhadap kongres maupun legilatif, c) membantu calon anggota kongres dan legislatif dengan

cara

penelitian

dan

kampanye

kemenangan,

d)

mengelola,

mempromosikan dan melindungi pemilih dan memastikan kebenaran dalam perhitungan suara sehingga tidak terjadi manipulasi data, e) mengatur dan melakukan semua pemilu internal partai, dan f) memantau dan melakuan


188

penelitian isu politik baik di tingkat negara maupun negara bagian serta mencari tanggapan dari masyarakat terhadap isu tersebut dengan melakuan poling. Potret litbang parpol di Indonesia menurut key informan dari parpol Golkar, PKS, Demokrat, PDI Perjuangan, Hanura, PKB dan PAN, semuanya menganggap bahwa litbang menjadi prioritas partai. Partai Golkar menyatakan bahwa di awal kepengurusan “ARB”, peran litbang selalu berkoordinasi dengan rapat-rapat fraksi di DPR, namun karena kesibukan masing-masing anggota legislatif yang berasal dari partai Golkar, proses koordinasi sejak akhir tahun 2012 mulai tidak berjalan. Pada partai Demokrat, mengakui belum menjadikan kegiatan litbang partai sebagai prioritas namun untuk survei-survei dilakukan oleh pihak ketiga. Partai PKB pun menyatakan litbang partai adalah penting, dimana selalu diadakan koordinasi antara Litbang PKB karena keberadaannya dianggap strategis. Pada tahun 2013 (tahun politik), bagian litbang PKB langsung di-BKOkan ke Departemen Badan Pemenangan Pemilu PKB. Partai Hanura menjadikan rekomendasi-rekomendasi Litbang Partai Hanura sebagai rujukan oleh pimpinan partai. Namun, pada Partai PKS, walaupun dalam visi dan misinya mengangkat pentingnya litbang, secara struktur (sampai tahun 2012) belum memiliki struktur yang mengurusi Litbang Parpol. PAN menempatkan litbang parpol dengan menempatkan profesor sebagai Ketua Litbang Partai Amanat Nasional. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang sebelumnya memiliki Balitbang Parpol jaman orde baru yang begitu mumpuni, bahkan menurut Firmanzah (2011: 278) bisa dikatakan sukses PDIP setelah pecah dengan PDI, terlihat cukup populer dimana media masa banyak yang mengeksposnya, sehingga sedikit banyak PDIP ikut menjadi populer. Cara lain parpol menarik popularitas masih dengan cara yang instan yaitu hanya dengan merekrut “selebriti” ketimbang orang yang berbakat dalam organisasi dan menguasai permasalahan-permasalahan sesuai fungsi legislatif yang utama yaitu merumuskan perundang-undangan, penganggaran dan pengawasan. Balitbang parpol memiliki peranan yang sangat penting guna memenangkan persaingan antar parpol yang semakin ketat. Padahal, untuk memenangkan persaingan oleh masing-masing parpol, peran litbang perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan. Namun, jika dipotret anggaran litbang masing-


189

masing parpol yang belum menjadi prioritas oleh masing-masing partai, dapat dikatakan bahwa partai politik tidak menganggap penting divisi litbang. Belum terlihat dengan jelas visi, misi dan program masing-masing partai politik untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan. Partai politik belum memberikan solusi konkret atas setiap permasalahan bangsa, termasuk dalam bidang litbang iptek. Dalam dokumen visi dan misi masing-masing partai politik masih terlalu umum dan belum spesifik. Idealnya partai politik merupakan lembaga politik yang akan menjadi peserta pemilu dan jika memenangkan pemilu akan menjadi penguasa yang akan membuat program-program pembangunan, termasuk program pembangunan litbang iptek. Idealnya parpol berkewajiban menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan dapat dengan konsisten menjunjung kepentingan rakyat. Litbang parpol dapat merumuskan programprogram unggulan utamnya adalah program litbang iptek. Partai politiklah yang dapat memiliki peranan untuk dapat dapat merumuskan pokok-pokok program pembangunan sehingga saat parpol tersebut dipercaya dan dibei mandat oleh rakyat untuk menjadlankan roda pemerintahan, maka upaya untuk memajukan litbang iptek nasional dalam menghadaai daya saing di era globalisai dapat menjadi pilihan prioritas kebijakan dan menjadi meanstream pembangunan. Saat ini dirasakan bahwa parpol adalah lembaga representatif dari masyarakat yang memilihnya dan diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi mereka. Hal-hal yang penting yang harus dilakukan oleh partai politik adalah bagaimana melakukan analisis terhadap pemilih, baik itu segmentasi pemilih maupun analisis terhadap perilaku pemilih. Selanjutnya adalah dengan menganalisis pesaing politik yang ada. Dilanjutkan dengan analisis isu dan permasalahan apa yang saat ini menjadi tren di masyarakat serta tidak boleh diabaikan adalah analisis terhadap sumber daya dan potensi material yang dimiliki oleh internal partai politik. Untuk dapat melakukan kesemua analisis tersebut maka diperlukan pembentukan litbang partai politik. Dengan adanya penelitian dan pengembangan (litbang) inilah diharapkan akan didapatkan informasi yang relevan untuk dapat dijadikan dasar penciptaan strategi positioning oleh masingmasing partaipolitik.


190

4.2. Kebijakan Litbang Iptek Berbagai Periode Pemerintahan Potret dari komitmen pemerintah terkait kelitbangan dapat ditelusuri sejak era pemerintahan Orde Lama periode 1945-1966, pemerintahan OrdeBaru periode 1966-1998, pemerintahan orde reformasi1998-sekarang. Dari berbagai periodisasi pemerintahan tersebut akan di potret bentuk kebijakan, prosesnya dan bagaimana implementasinya. 4.2.1. Kebijakan Masa Pemerintahan Orde Lama Pada era pemerintahan Orde Lama kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dipotret sejak Kabinet Presidentil tahun 1945. Saat itu jumlah kementerian yang ada berjumlah 19 kementerian. Adapun kementerian yang mengurusi bidang penelitian dan pengembangan belum terbentuk. Pada periode tersebut baru ada menteri pengajaran yang dijabat oleh Ki Hadjar Dewantoro. Dalam kabinet Syahrir I, jumlah kementerian yang ada menurun menjadi 15 Kementerian dari jumlah sebelumnya 19 kementerian. Menteri Pengajaran pada periode ini dijabat oleh Dr.Mr.T.S.G Mulia. Kabinet Syahrir II, jumlah kementerian meningkat menjadi 25 kementerian, pada era ini tidak menempatkan menteri pengajaran. Pada Kabinet Syahrir III, jumlah kementerian meningkat kembali menjadi 31 kementerian, menteri pengajaran dijabat oleh Dr.Suwandi. Pada kabinet Amir Sjarifudin I, jumlah kementerian kembali menurun menjadi 30 kementerian, sebagai Menteri Pengajaran dijabat oleh Mr.Ali Sastroamidjojo, kabinet Amir Sjarifudin II, jumlah kementerian kembali meningkat menjadi 36 Kementerian, sebagai Menteri Pengajaran masih dijabat oleh Mr.Ali Sastroamidjojo. Pada Kabinet Hatta I, jumlah kementerian kembali menurun menjadi 17 kementerian, sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP&K) dijabat oleh Mr.Ali Sastromidjojo.Kabinet Darurat periode 19 Desember 1948 - 4 Agustus 1949 jumlah kementerian kembali menurun menjadi hanya ada 7 kementerian meliputi menteri pertahanan merangkap menteri penerangan, menteri luar negeri, menteri PP & K dan menteri dalam negeri dan agama, sebagai Menteri Pengajaran dijabat oleh Mr.Teuku M Hasan. Kabinet Hatta II jumlah kementerian kembali meningkat menjadi 18 kementerian, sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh S Mangunsarkoro. Pada kabinet RIS, jumlah kementerian kembali menurun


191

menjadi 15 Kementerian, sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dijabat oleh Dr. Abuhanafiah. Selanjutnya, dalam Kabinet Sutanto/Peralihan, jumlah kementerian kembali menurun menjadi 9 kementerian, sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dijabat olehS. Mangunsarkoro. Kabinet Halim, jumlah kementerian kembali meningkat menjadi 13 kementerian, sebagai Menteri Pengajaran dijabat oleh S. Mangunsarkoro. Kabinet Natsir, jumlah kementerian kembali meningkat menjadi 17 Kementerian, sebagai Menteri Pengajaran dijabat oleh Dr. Bahdier Johan. Kabinet Sakiman-Suwiryo, jumlah kementerian kembali meningkat

menjadi 18 kementerian, sebagai Menteri

Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dijabat oleh Mr. Wongsonegoro. Kabinet Wilopo, jumlah kementerian kembali menurun menjadi 16 kementerian, sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dijabat olehProf. Dr. B Djohan. Kabinet Ali SastroamidjojoI, jumlah kementerian kembali berubah menjadi 17 kementerian, sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dijabat oleh Mr.M.Yamin. Kabinet Burhanudin Harahap, jumlah kementerian kembali naik kembali menjadi 20 kementerian, sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dijabat oleh Prof. Ir. R.M. Suwandi. Kabinet Ali Sastroamidjojo II, jumlah kementerian kembali naik menjadi 22 kementerian, sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dijabat olehSarino Mangunpranoto. Kabinet Karya, jumlah kementerian kembali naik menjadi 26 kementerian, sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dijabat oleh Prof. Dr. Prijono. Kabinet Kerja I, dengan jumlah 44 menteri, di masa ini mulai adanya pembagian klasifikasi kementerian A terdiri dari: Pimpinan Kabinet terdiri atas Perdana Menteri, Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama, Kementerian B yang merupakan menterimenteri Kabinet Inti, ada 9 menteri C. Kementerian yang terdiri dari menterimenteri negara Ex-officio, ada 7 menteri, D Kementerian terdiri dari menterimenteri muda terdiri atas: a. bidang menteri pertama, ada 4 menteri, b. menteri bidang pertahanan dan kemanan ada 4 menteri, c. menteri bidang keuangan ada 3 menteri, d. menteri distribusi ada 4 kementerian, e. menteri pembangunan ada 4 menteri, f.menteri bidang kesejahteraan rakyat ada 3 menteri dan g.menteri bidang sosial ada 1 kementerian. E.Pejabat-pejabat berkedudukan sebagai menteri ada


192

dua kementerian, Sri Sultan Hamnegkubuono IX menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara, untuk menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dijabat oleh Prof. Dr. Prijono. PadaKabinet Kerja II periode 18 februari 1960- maret 1962. Di era pemerintahan orde lama yang disebut Kabinet Kerja II periode 18 Februari 1960 sampai dengan 6 Maret 1962, untuk pertama kalinya ada kementerian yang mengurusi ilmu pengetahuan. Presiden Soekarno dalam susunan Kabinet Kerja II menempatkan kementerian riset dan teknologi pada bagian (F) yaitu dengan nama Menteri bidang Pengetahuan dan Kebudayaan, ketika itu ada dua kemementerian yaiyu

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan yang

dijabat oleh Prof. Dr. Prijono dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dijabat oleh Prof.Mr.Iwa Kusumantri. Fakta ini menunjukkan di era pemerinthana Orde Lama, bila dihitung sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan tahun 1960, maka dapat dikatakan selama 15 tahun pemerintah orde lama belum menempatkan urusan penelitian dan pengembangan sebagai prioritas pembangunan. Hal ini terpotret, dimana pada pemerintahan orde lama dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1960 belum ada kabinet yang mengurusi kegiatan kelitbangan. Dengan belum adanya fakta-fakta ini dapat menjelaskan bahwasannya bidang penelitian dan pengembangan belum menjadi prioritas pembangunan pada saat itu. Diperkirakan “aktor politik” di era tersebut masih memprioritaskan pada program pembangunan yang mendasar lainnya. Pada era Kabinet kerja III periode

6 Maret 1962 sampai dengan 13

Nopember 1963, Iptek masuk dalam Sub (H) pada lingkup Menteri Kesejahtaraan Rakyat Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan di jabat oleh Prof.Dr.Ir.Thojib Hadiwidjaja. Pada era Kabinet kerja IV periode 13 Nopember 1963 sampai dengan 27 Agustus 1964, lingkup Iptek masuk dalam Sub (H) pada lingkup Menteri Kesejahtaraan Rakyat Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan di jabat oleh Prof.Dr.Ir.Thojib Hadiwidjaja. Pada era Kabinet Dwikora I periode 27 Agustus 1964-28 Maret 1966, Iptek masuk dalam Sub (Q) pada lingkup Kompartimen pendidikan dan kebudayaan, menteri perguruan tinggi & Ilmu Pengetahuan di jabat oleh Prof.Dr.Ir.Thojib Hadiwidjaja. Selanjutnya pada


193

era kabinet Dwikora yang disempurnakan 28 Maret 1966-25 Juli 1966, dalam susunan Kabinet tidak ada kementerian yang mengurusi Ilmu Pengetahuan. Pada era Kabinet Ampera 25 Juli 1966 sampai dengan 17 Oktober 1967 tidak ada Kementerian yang mengurusi bidang Ilmu Pengetahuan. Pada era kabinet Ampera yang disempurnakan 11 Oktober 1967sampai dengan 6 Juni 1968 tidak ada Kementerian yang mengurusi bidang Ilmu Pengetahuan. 4.2.2. Kebijakan Masa Pemerintahan Orde Baru Di era Kabinet Pembangunan-I periode 6 Juli 1968 sampai dengan 9 September 1971, Kabinet Pembangunan-I (Resuple) periode 9 September 1971-28 Maret 1973), tidak ada Kementerian yang mengurusi bidang Ilmu Pengetahuan. Baru pada Kabinet Pembangunan-II periode 28 Maret 1973 sampai dengan 29 Maret 1978 secara jelas ada nomenkalur pada urutan ke 4 yaitu dengan nomenklatur Menteri Negara Riset yang di jabat oleh Prof.Dr.Soemitro Djojohadikusumo. Tahun 1973 sampai dengan 1978 dapat dikatakan merupakan langkah awal kebangkitan awal teknologi Indonesia. Pada era itu kementerian riset dan teknologi mulai menjadi prioritas dalam susunan kabinet dan susunan urutan kementerian riset dan teknologi masuk dalam urutan nomor empat teratas dalam susunan kabinet pembangunan-II yang berawal pada 28 Maret 1973 dan berahir pada tanggal 29 Maret 1978. Untuk pertamanya pula pemerintah mengalokasikan anggaran tertinggi dalam sejarah alokasi anggaran iptek nasional. Pada susunan Kabinet Pembangunan-III periode 29 Maret 1978- 19 Maret 1983 urutan posisi kementerian Ristek kembali megalami penurunan, yang semula pada urutan nomor empat menjadi urutan ke enam dengan sebutan Menteri Negara Riset&Teknologi yang di jabat oleh Dr. Ir. BJ. Habibie. Pada Kabinet Pembangunan-IV periode 19 Maret 1983- 21 Maret 1988, Kabinet PembangunanV periode 21 Maret 1988- 17 Maret 1993 mengalami perubahan masuk pada kelompok C dengan sebutan Menteri Negara yang Mempunyai Bidang tertentu pada urutan 3 dengan sebutan Menteri Negara Riset&Teknologi/Ketua BPPT yang di jabat oleh Prof. Dr. Ing. BJ.Habibie. Pada Kabinet Pembangunan-VI periode 17 Maret 1993- 16 Maret 1998 kembali mengalami perubahan urutan menjadi urutan nomor 4 dengan sebutan Menteri Negara Riset&Teknologi/Ketua BPPT yang masih di jabat oleh Prof. Dr.


194

Ing. BJ.Habibie.Pada tahun 1995 tanggal 10 Agustus untuk pertamakalinya pesawat “Gatotkoco Terbang”, yang selanjutmya diperingati sebagai hari kebangkitan teknologi nasional dengan diterbitkannya Keputusan presiden nomor 71 tahun 1995, tanggal 16 Oktober 1995. Peristiwa penting lainnya adalah ada inisiatif pengusulan Undang-Undang tentang Dewan Riset Nasional(DRN), namun beiringnya waktu Undang-Undang DRN ini tidak bisa terealisasi. Selanjutnya pada Kabinet PembangunanVII periode 16 Maret 1998- 21 Mei 1998 kembali mengalami perubahan urutan menjadi urutan no 3 dengan sebutan Menteri Negara Riset&Teknologi/Ketua BPPT yang di jabat oleh Prof. Dr. Rahardi Ramelan. 4.2.3. Kebijakan Masa Pemerintahan Orde Reformasi Dalam susunan Kabiniet Reformasi Pembangunan periode 23 Mei 1998 – 23 Oktober 1998 kembali mengalami perubahan urutan menjadi urutan no 2 dengan sebutan Menteri Negara Riset&Teknologi/Ketua BPPT di jabat oleh Prof. Dr. Ir. Zuhal.M.Sc. Pada Kabinet Persatuan Nasional periode 23 Oktober 1999 – 9 Agustus 2001 kembali mengalami perubahan masuk dalam urutan A. Menteri Negara yang Memimpin Departemen, pada urutan no 17 yaitu dengan sebutan Menteri Riset&Teknologi/Ketua BPPT yang di jabat oleh Dr. A.S. Hikam. Ada peristiwa penting pada periode ini, yaitu untuk pertamakalinya diusulkan rancangan Undang-Undang No.18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinas P3 IPTEK). Usulan tersebut merupakan kelanjutann dari proses panjang di Era Habibie yang telah mengusulkan UU DRN. Namun di tahun 1999 sampai tahun 2002 menjadi UU nomor 18 tahun 2002 tentang Sinas Litbangrap. Pada UU tersebut, pernyataan pembiayaan iptek nasional dinyatakan dalam Bab VI prihal pembiayaan pada pasal 26 yang menyebutkan, sebagai berikut: “Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah”, Selanjutnya pada pasal 27 ayat 1 menyebutkan, sebagai berikut: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar jumlah tertentu yang cukup memadai untuk memacu akselerasi


195

penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi” Pada pasal 27 ayat 2 ditujukan agar anggaran yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk membiayai pelaksanaan fungsi dan peran pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan pada pasal 27 ayat 3 menyebutkan perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, lembaga penunjang,organisasi masyarakat dan inventor mandiri berhak atas dukungan dana dari anggaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 28 ayat 1 menyebutkan: “Badan usaha mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan.” Posisi Kementerian Riset dan Teknologi pada Kabinet Gotong Royong periode 9 Agustus 2001 sampai dengan 19 Oktober 2004 kembali mengalami perubahan urutan masuk dalam kelompok C. Menteri Negara dengan Tugas Khusus menjadi urutan no 2 dengan sebutan Meneg RISTEK yang di jabat oleh Ir. M. Hatta Radjasa. Pada periode ini disyahkannya Undang-Undang No.18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada Kabinet Indonesai Bersatu 19 Oktober 2004 - Oktober 2009 kembali mengalami perubahan urutan masuk dalam kelompok C, dimana menteri Negara masuk pada urutan no 4 dengan sebutan Menteri Negara Riset dan Teknologi yang di jabat oleh Ir.Kusmayanto Kadiman, PhD. Pada Kabinet Indonesai Bersatu jilid II, periode

Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2011 kembali mengalami

perubahan urutan masuk dalam kelompok C. menteri Negara masuk pada urutan no 4 dengan sebutan Menteri Negara Riset dan Teknologi yang di jabat oleh Ir.Suharna,M.Si. Pada tahun 2011 kembali mengalami resuple dan saat ini mulai tahun 2011-2014 Menteri Negara Riset dan Teknologi dijabat oleh Prof. Dr. Gusti Muhammad Hatta. Pasca era reformasi sejak tahun 1988, ada suatu keputusan politik yang tertuang dalam TAP MPR RI No.IV/MPR/1999 berupa Garis-Garis Besar Haluan


196

Negara(GBHN) mengandung visi terwujudnya penguasaan ilmu dan teknologi, sedangkan misinya untuk menguasai iptek dalam rangka pengembangan kualitas manusia Indonesia. Melalui mandemen UUD 1945 dimana GBHN masih sebagai acuan dan menjadi pedoman pembangunan sampai pemilu 2004. Selanjutnya GBHN pasca tahun pemilu 2004 benar-benar tidak menjadi sebagai acuan. Sebagai acuan pembangunan adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). Pemerintah terpilih melalui Pemilu membuat acuan kebijakan dengan sebuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap kesatu yang dimulai dari tahun 1999-2004, RPJMN tahap kedua 2004-2009, yang menekankan pada penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian. Tahapan RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dengan tujuan memantapkan

pembangunan

secara

menyeluruh

dengan

menekankan

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Pada tahapan RPJMN ke empat dari tahun 2020-2024, dengan tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan disegala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, (Bappenas, 2004). Terkait potret anggaran iptek dari berbagai periode pemerintahan, prestasi di era pemerintahan orde lama tepatnya pada tahun 1962 telah memprioritaskan pembangunan iptek. Bahkan sempat mendapatkan anggaran yang cukup memadai pada era Menteri Negara Riset yang dijabat oleh Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo. Pada periode ini, dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah yang mengawali kebangkitan teknologi Indonesia. Dimasa itu jika dikaitkan dengan alokasi anggaran belanja litbang dapat dikatakan kegiatan penelitian dan pengembangan mengalami kemajuan. Pada era pemerintahan orde baru yang telah menjadikan iptek sebagai salah satu prioriras pembangunan. Di masa orde baru kemajuan iptek nasional di era itu di tandai saat mengudaranya pesawat produksi


197

Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), Gatotkaca yang menembus batas dan ruang.Bahkan peristiwa heroik ini dijadikan sebagai hari kebangkinan teknologi, yang tiap tahun diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Rujukan formal lainnya yang menyangkut pentingnya Iptek ada dalam TAP MPR RI No.IV/MPR/1999 berupa Garis-Garis Besar Haluan Negara(GBHN) mengandung visi terwujudnya penguasaan ilmu dan teknologi, sedangkan visinya untuk menguasai iptek dalam rangka pengembangan kualitas manusia Indonesia. Sayangnya GBHN yang menjadi pilihan kebijakan tahun 1999 sejak pasca era reformasi tidak menjadi acuan dalam menjalan pembangunan nasional. Pasca pergantian rezim pemerintahan Orde Baru yang disebut sebagai era reformasi, dimana melalui pemilu yang telah dilaksanakan secara demokratis dan terpilihnya pemerintah yang mendapatkan mandat untuk menjalankannya. Pemerintah terpilih telah pula menetapkan pilihan kebijakan melalui dokumen RPJMN 2010-2014 yang berisikan 11 prioritas program. meliputi: 1).reformasi birokrasi dan tata kelola; 2). pendidikan; 3).kesehatan; 4).penanggulangan kemiskinan; 5).ketahanan pangan; 6).infrastruktur; 7).iklim investasi dan usaha; 8).energi; 9).lingkungan hidup dan bencana; 10).daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta 11). kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Tambahan 3 prioritas lainnya yaitu 12). Bidang Politik, Hukum dan Keamanan , 13). Bidang Perekonomian, 14). Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sebagai pilihan prioritas kebijakan, KIB Jilid II telah menetapkan program prioritas pembangunan inovasi teknologi pada prioritas nomor 11. Dalam buku lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 201-2014, pada BAB IV tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memuat Kondisi Umum, Permasalahan dan Sasaran Pembangunan, Permasalahan Umum, Permasalahan di Sisi Litbang Penyedia Solusi Teknologi, Permasalahan di Sisi Pengguna Teknologi, Permasalahan Integrasi pada Sisi Penyedia dan Pengguna Teknologi, Sasaran Pembangunan, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Pembangunan Iptek Menurut RPJPN 2005-2025. Arah Pembangunan Iptek 20102014, Strategi Pembangunan Iptek. Dalam dokumen RPJMN tersbut telah pula dipilih sebanyak tujuh fokus penelitian dan pengembangan

yang meliputi


198

penelitian: i.pangan, ii.energi, iii.hankam, iv.informasi dan komunikasi, v.transportasi, vi.kesehatan dan obat, vii.material maju. Rujukan formal lainnya berupa Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 yang telah menetapkan bahwa sebesar 30 persen anggaran biaya operasional perguruan tinggi untuk melakukan riset. Hal ini sesuai dengan semangat tiga pilar perguruan tingga meliputi pendidikan/pengajaran, pengabdian masyaraat dan penelitian.

Adapun mandat UU No.12 tahun 2012 tentang

perguruan tunggi pada pasal 89 menyatakan ayat (6) menyatakan sebagai berikut: “Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.” Mandat UU No.12 tentang Pendidikan Tinggi ini dapat menjadi upaya sistematis untuk meningkatkan anggaran penelitian di tingkat universitas negeri dan swasta. Salah satu alternatif agar seluruh perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta dapat meningkatkan anggaran litbang, yaitu dengan cara memasukan kewajiban dalam mandat UU No.12 tersebut ke dalam statuta masing-masing universitas. Semangat tersebut telah implementasikan oleh Universitas Sumatera Utara (USU). Pimpinan di USU telah memasukan anggaran penelitian dan pengembangan di USU sampai dengan tahun 2015 sebesar 15% dari total oprasional universitas Sumatera Utara. Walau pada kenyataannya anggaran LPPM USU pada tahun 2013 baru mencapai Rp1,5 miliar. Angka ini masih menunjukan pada angka yang belum mengembirakan. Anggaran LPPM USU pada tahun 2012 dibandingkan dengan Anggaran Universitas Sumatera Utara baru sekitar 0,26 persen. Artinya

pemerintah

pusat

melalui

Kemendikbud

sejatinya

perlu

mengalokasikan sejumlah tertentu untuk anggaran penelitian dan pengembangan. Pada kenyataannya masing-masing kementerian dan lembaga memang telah mengalokaikankan sejumlah tertentu anggaran penelitian dan pengembangan. Pada ayat 2 ditujukan agar anggaran yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk membiayai pelaksanaan fungsi dan peran pemerintah dan pemerintah daerah.

Ayat 3 menyebutkan perguruan tinggi, lembaga litbang,

badan usaha, lembaga penunjang,organisasi masyarakat dan inventor mandiri


199

berhak atas dukungan dana dari anggaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Membaca mandat yang terkandung dari ayat 3 dalam UU No.18 tahun 2002 ini, konsekuensinya adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengeluarkan anggaran unutk mendukung upaya meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kenyataannya, berdasarkan data yanga ada aloaksi anggaran yang disediakan pemerintah melalui APBN maupun oleh pemerintah daerah melalui APBD masih sangat minim.

4.3. Potret Berbagai Regulasi terkait Anggaran Litbang Iptek Nasional a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang P3SINAS IPTEK Pada pasal 26 UU No. 18 Tahun 2002 yang memuat ketentuan bahwa pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Pada pasal 26, yang merupakan pasal awal dari Bab VI Pembiayaan dari UU No. 18 Tahun 2002, tidak memuat ketentuan yang secara tegas dan khusus tentang alokasi anggaran riset dan pengembangan. Demikian pula Pasal 27 dan Pasal 28 yang merupakan bagian dari

Bab VI

Pembiayaan juga tidak memuat suatu jumlah kuantitatif tertentu dari anggaran kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Selanjutnya pada pasal 27 ayat 1 UU No.18 tahun 2002 yang telah memuat kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran sebesar jumlah tertentu yang cukup memadai untuk memacu akselerasi penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pasal 28 ayat 1 UU No.18 tahun 2002 yang menyatakan bahwa badan usaha mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan.


200

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Sesuai judulnya, UU ini mengatur tentang Keuangan Negara, yang dalam Pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai „semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewjiban tersebut”. Dalam Bab II tentang “Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara”, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan ini salah satunya dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, yang dalam Pasal 8.a dari Bab II tersebut antara lain bertugas menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN. Selanjutnya dalam Pasal

9.a

disebutkan

menteri/pimpinan

lembaga

sebagai

pengguna

anggaran/pengguna anggaran kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun rancanan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Khusus dalam kaitan dengan peningkatan dana investasi Iptek yang berhubungan langsung dengan kemajuan bangsa, maka sebelum proses penyusunan rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN tersebut, perlu dilakukan suatu komunikasi intensif dan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ristek untuk menetapkan porsi yang lebih besar anggaran Iptek. Baik dalam rancangan APBN maupun rancangan Perubahan APBN Dengan tetap mengedepankan upaya-upaya agar porsi swasta untuk investasi Iptek jauh lebih besar dari porsi pemerintah. Namun peran pemerintah sebagai motor penggerak harus tetap berjalan. Hal ini dapat dilakukan jika diperkirakan anggaran surplus, dan Pemerintah Pusat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai ketentuan Pasal 12 (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Pasal 18 yang merupakan bagian dari Bab X Fasilitas Penanaman Modal, ditentukan bahwa Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal, yang dapat diberikan kepada penanam modal yang melakukan perluasan


201

usaha, atau melakukan penanaman modal baru. Penanaman modal yang mendapat fasilitas tersebut yang memenuhi salah satu kriteria, termasuk kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi. Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal dapat berupa: a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pioner, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. Negara telah membuat ketentuan untuk merangsang adanya kegiatan penelitian dan pengembangan bagi para penanam modal sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 18 UU No. 25 Tahun 2007.

Pertanyaannya, sejauhmana rangsangan dalam bentuk fasilitas ini, telah dilakukan oleh para penanam modal. Karena pada akhirnya akan terukur dalam bentuk realisasi biaya kegiatan tersebut, yang merupakan kontribusi dari persentase penelitian dan pengembangan, yang merupakan bagian dari Product Domestic Bruto Indonesia.


202

d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Dunia Pendidikan Tinggi tidak dapat dilepaskan dari kegiatan penelitian. Hal ini dengan jelas diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012, sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 ayat (2), dan diatur secara khusus dalam Bab Kesepuluh tentang “Penelitian”, yang pada Pasal 43 ayat (1) dimuat ketentuan bahwa Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dan dalam Pasal 46 ayat (1) dimuat ketentuan bahwa hasil penelitian bermanfaat untuk: a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaraan; b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa; c. peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa; d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional, dan; e. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan. Untuk mendukung kemajuan Pendidikan Tinggi, termasuk kegiatan Penelitian, UU No. 12 Tahun 2012 menetapkan Bab V tentang “Pendanaan dan Pembiayaan”, yang pada Bagian Kesatu diberi judul “Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan Tinggi”. Pada Pasal 83 (1) ditentukan bahwa Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan ini secara langsung memberikan dukungan signifikan terhadap investasi iptek di Perguruan Tinggi secara nasional. Namun dalam Pasal 83 ayat (2) disebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah. Kata “dapat” dalam Pasal 83 ayat (2) mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah tidak wajib mengalokasikan dana Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing. Ketentuan untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan Penelitian di Perguruan Tinggi juga diatur selanjutnya dalam Bab V Bagian Kesatu (Pasal 84 s/d Pasal 87), yang berkaitan dengan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Namun, pengaturan tersebut secara umum, dan tidak terdapat ketentuan untuk adanya peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sehingga tidak jelas untuk tindak lanjut operasionalisasinya. Pada pasal 89 ayat (6) telah dinyatakan pentingnya kegiatan penelitian dan


203

pengembangan, dimana pemerintah berkewajiban mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.

e. Undang Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan Pada pasal 28 ayat 1 ditekankan bahwa peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi Industri Pertahanan dilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta perekayaaan dalam suatu sistem nasional. Karena kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dilakukan dalam suatu sistem nasional, maka ayat 2 dan ayat 3 mengatur bahwa kegiatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sbb: lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, institusi penelitian dan pengembangan, baik lembaga pemerintah, maupun swasta nasional di bidang pertahanan dan keamanan, pengguna dan industri alat utama; yang dikoordinasikan oleh KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), yang dalam keanggotaannya terdapat

menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang riset dan teknologi (vide Pasal 22 ayat 4 d). Dalam hal ini terdapat analisis sebagai berikut: dilibatkannya unsur perguruan tinggi dan institusi penelitian dan pengembangan baik lembaga pemerintah dan swasta nasional, dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan Industri Pertahanan, tentunya akan meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga tersebut, termasuk sumber daya manusia yang ada. Sepanjang tidak melanggar aspek kerahasiaan negara (utamanya di bidang pertahanan dan keamanan) sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Bab VII Tentang Larangan dalam UU No. 16 Tahun 2012, maka oleh lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan yang pernah terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan serta perekayasaan Industri Pertahanan, peningkatan kemampuan organisasi dan sumber daya manusia yang telah didapat, bisa dikembangkan dalam bidang-bidang lainnya. Peningkatan organisasi dan sumber daya manusia dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian pemerintah serta swasta nasional merupakan kondisi yang diharapkan, yang sejalan dengan Peningkatan Investasi Iptek, sebagaimana topik Naskah Akademik ini. Pada pasal 29 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2012 secara khusus


204

menekankan bahwa penelitian dan pengembangan serta perekayasaan yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 harus menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung Industri Pertahanan menuju kemandirian dan mampu merespon perkembangan teknologi pertahanan dan keamanan. Pasal 29 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2012 menentukan dengan tegas bahwa Industri Pertahanan menyediakan paling rendah 5% (lima persen) dari laba bersih untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, yang kemudian dalam ayat 3 diatur bahwa anggaran tersebut dapat dibebankan sebagai komponen biaya. Walaupun hanya terbatas pada aspek teknologi pertahanan dan keamanan saja, rumusan Pasal 29 ayat 1 telah menentukan keharusan bahwa penelitian dan pengembangan serta perekayasaan tersebut harus menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi dalam Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 UU No. 16 Tahun 2012, merupakan suatu landasan hukum adanya kebijakan nasional dalam bentuk Undang-Undang, yang tegas memuat secara kuantitatif dalam bentuk angka persentase tertentu (minimal 5% dari laba bersih) untuk keperluan pendanaan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi, walau terbatas pada Industri Pertahanan. Sehingga menjadi pedoman yang harus ditaati untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait. Ketentuan dalam Pasal 29 ini, telah sesuai dengan salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, tentang “kejelasan rumusan”, sehingga diharapkan pada pelaksanaannya dapat pula memenuhi asas “kedayagunaan dan keberhasilgunaan” dan asas “dapat dilaksanakan”. Pada dasarnya beberapa regulasi yang telah ada baik berupa UndangUndang maupun peraturan turunannya sudah konsdusif. Namun regulasi-regulasi yang sudah ada tersebut belum mampu memberikan konstribusi yang signifikan untuk peningkatan anggaran litbang, terutama di sektor swasta dan industri. Sesungguhnya dengan adanya regulasi yang telah disusun dapat meningkatkan kegiatan litbang dunia usaha dan indsutri. Melalui kegiatan litbang inilah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.


205

f. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2007 Terkait Pengalokasian

dengan Sebagian

dikeluarkannya

PP

Pendapatan

Badan

No.35 Usaha

tahun Untuk

2007

tentang

Peningkatan

Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi. Dalam Pasal 3 yang dimuat ketentuan sebagai berikut: “Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mengalokasikan sebagian pendapatan sesuai dengan kemampuannya”. Dalam pasal yang sama terdapat kalimat “sebagian pendapatan” dan kalimat yang menyatakan “sesuai dengan kemampuannya”. Apabila mengatur tentang alokasi anggaran dibutuhkan ketentuan yang bersifat kuantitatif, dalam bentuk presentasi atau angka nominal, bukan hanya berupa ketentuan yang bersifat kualitatif semata. Demikian pula kalimat “sesuai dengan kemampuannya” mengandung penafsiran bermakna subyektif dalam pelaksanaannya, yang tidak menekankan suatu kewajiban kepada objek dari diterbitkannya PP No. 35 tahun 2007 tersebut. Dengan demikian, kalimat-kalimat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2007 mengandung ketidakjelasan rumusan, yang berdampak terhadap pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan tidak antusiasnya pihak pelaku usaha dalam mengadopsi dan menjalankan amanat daripada PP No.53 Tahun 2007 tersebut. Sebagai salah satu Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2007, seharusnya juga memenuhi asas dapat dilaksanakan, dan asas kejelasan rumusan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang merupakan acuan dalam menyusun isi suatu peratruan pemerintah.

g. Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah tersebut di atas tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k,


206

huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No 93 Tahun 2010 tersebut di atas. Selanjutnya dalam pasal 1 b PP tersebut dinyatakan bahwa termasuk yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui institusi lembaga penelitian dan pengembangan. Pasal 3 mengatur besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya. Dikeluarkannya PP No.93 tahun 2010 tersebut merupakan insentif pemerintah kepada wajib pajak yang memberikan sumbangan antara lain untuk penelitian dan pengembangan. Sebaiknya isi PP ini dapat disosialisaikan kepada wajib pajak, sehingga mereka dapat memberikan sumbangsih kepada negara khususnya dalam bidang penelitian dan pengembangan dengan imbalan pengurangan pajak penghasilan bruto. Kita mengetahui saat ini data di lapangan menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak semakin bertambah setiap tahun dan bertambahnya jumlah nominal pajak penghasilan yang dibayarkan.

h. Peraturan Bersama Menteri Negara Ristek dan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2012 / No. 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Peraturan Bersama Dua Menteri selanjutnya disebut Peraturan Dua Menteri, dibuat dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2005, yang memerlukan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan. Dalam hal ini terdapat masalah dan pertanyaan mengenai sejauhmana efektivitas pelaksanaan Peraturan Bersama ini, jika dikaitkan dengan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang


207

Penetapan Perpu No. 3 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Masalah dan pertanyaan tersebut menyangkut hal-hal sbb: a)

Peraturan Bersama 2 Menteri mengatur hal-hal yang harus dilakukan Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dengan penguataan sistem inovasi daerah. Padahal dalam UU tentang Pemerintahan Daerah ditentukan, bahwa yang disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur bersama DPRD tingkat Provinsi, dan Bupati/Walikota bersama DPRD tingkat II. Artinya penguatan sistem inovasi daerah, yang dapat membawa konsekuensi keuangan dalam bentuk anggaran juga harus mengikutsertakan dan/atau mendapat dukungan dari DPRD, termasuk dalam persetujuan APBD yang berkaitan dengan anggaran belanja daerah guna penguatan sistem inovasi tersebut, berupa kegiatan penelitian dan pengembangan.

b)

Peraturan Bersama Dua Menteri

mengatur hal-hal yang harus

dilakukan Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dengan penguatan sistem inovasi daerah. Terdapat pertanyaan, sejauh mana Peraturan Bersama

Dua

Menteri

ini

dapat

mengikat

Gubernur

dan

Bupati/Walikota mengingat para Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Langsung Kepala Daerah. c)

Berdasarkan uraian pada huruf a dan b di atas maka untuk keberhasilan materi yang dimaksudkan peraturan dua menteri tersebut pada akhirnya tergantung pada inisiatif dan kondisi masing – masing daerah. Sebagaimana telah disinggung di atas, dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, tidak memuat secara tegas mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pada huruf p ayat (1) Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004, dimuat ketentuan tentang urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan Pasal 13 ayat (1) huruf p UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, maka Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2002 menentukan bahwa pemerintah


208

daerah berfungsi menumbuhkembangkan, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2002 tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai pengalokasikan anggaran riset dan pengembangan teknologi pada pemerintah daerah. Dengan demikian, secara hukum, yang dapat diharapkan untuk pengaturan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah selain Peraturan Bersama Menteri Negara Ristek dan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2012 – No. 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, jugaPasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2002 juncto Pasal 13 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, sepanjang tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2002.

4.4. Catatan Penting Potret Anggaran Litbang di Indonesia Guna memudahkan melihat berbagai dimensi yang terkait dengan potret anggaran litbang iptek Indonesia, di bawah ini ditampilkan tabel matrik masalah pada dokumen strategi masing-masing lembaga litbang iptek yang meliputi seperti pada tabel berikut:


209

Tabel 4.16 Matrik Masalah pada Dokumen Strategis No

Dokumen

a.

Visi

b.

c.

Misi

Tujuan

Masalah -

Masing-masing institusi lembaga litbang iptek, baik di Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Penelitian Provinsi, Perguruan Tinggi, Swasta/Industri dan Partai Politik telah memiliki visi sendiri-sendiri merujuk kepada visi organisasi/institusi induk, namun dalam visi tersebut belum terlihat integrasi satu sama lain. Semua visi institusi telah dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang rasional dan berjangka panjang yang dilatarbelakangi dengan budaya masing-masing institusi menuju ke arah yang lebih baik daripada yang ada saat sekarang dengan target-target yang jelas. Namun, kalimat “untuk kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa” yang merupakan visi Kementerian Riset dan Teknologi yang tercantum dalam UUD 1945 perubahan 4, pada BAB XIII pasal 31 ayat 5 belum menjadi kalimat utama pada visi institusi litbang kementerian, lembaga, perguruan tinggi, badan penelitian provinsi, Swasta/BUMN dan Industri.

-

Tidak semua visi Partai Politik spesifik memunculkan katakata “litbang iptek” dalam pernyataan visinya.

-

Masing-masing institusi Kementerian, Lembaga, Badan Penelitian Provinsi, Perguruan Tinggi, Swasta/BUMN/Industri dan Partai Politi telah memiliki misi yang didasari nilai-nilai di masing-masing institusi, kalimat pada misi telah menerjemahkan dari kalimat visi masing-masing institusi, namum peryataan misi ini masih kental sekali ego sektoral dari masing-masing institusi. Sehingga akan sulit untuk menangani perubahan dan mencapai konsensus untuk mendukung visi negara dalam kaitannya dengan kemajuan litbang nasional seperti dalam UUD 1945 perubahan 4.

-

Misi masing-masing institusi secara spesifik hanya berlaku khusus bagi institusi.

-

Sudah mengadopsi dari penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sudah mengambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan oleh masing-masing institusi dalam jangka waktu 1-5 tahun. Namun, cerminan kepada sesuatu yang potensial untuk kemajuan dan peradaban yang


210

No

Dokumen

Masalah didorong dari tujuan masing-masing lembaga litbang masih terkotak-kotak.

d.

Kegiatan

e.

Anggaran

-

Tujuan masing-masing institusi dengan sumber dana APBN, masih belum merujuk kepada pilihan kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah, yaitu RPJMN 2010-2014 berupa sistem inovasi.

-

Masih terkotak kotak, masing-masing institusi Litbang menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dan mengacu kepada Renstra masing-masing institusi.

-

Persentase anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan masing-masing institusi bervariasi. Untuk tingkat Kementerian dan Lembaga Litbang di Pusat rata-rata institusi baru menganggarkan dibawah 8% dari total anggaran yang tersedia dari APBN. Untuk tingkat perguruan tinggi berkisar 1- 6 persen dari pagu belanja universitas. Pada Balitbangda, anggarannnya lebih kecil lagi, yaitu masih dibawah 1 persen dari pagu APBD masing-masing daerah, jika dibandingkan persentasenya dengan PDRB daerah maka persentase anggaran litbang akan semakin kecil. Belum terlihat pagu anggaran dalam jumlah yang cukup memadai, dimana anggaran tersebut khusus untuk mendukung penelitian dan pengembangan pada 7 bidang prioritas seperti yang ada dalam RPJMN 2010-2014. Anggaran Litbang Parpol juga belum terpotret persentasenya.

-

-

-

f.

Statement key informan

-

Menyetujui untuk menaikkan anggaran litbang iptek Indonesia dalam persentase APBN berkisar 1-5 persen dan menyetujui pula untuk menaikkan anggaran Litbang Nasional sebesar 1% s/d 2% dari PDB Nasional.


BAB 5 SKENARIO DAN STRATEGI ANGGARAN LITBANG IPTEK INDONESIA Dalam bab ini terkait pembahasan mengenai membangun skenario anggaran dan strategi unutk mencapailitbang iptek Indonesia sampai dengan tahun 2035. Skenario anggaran litbang iptek Indonesia dibahas dalam empat kategori yaitu faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor teknologi. Bab trini dimulai dengan deskripsi pertanyaan strategis atau focal concern, deskripsi faktorfaktor daya dorong beserta kecenderungan indikator-indikatornya, alternative scenario dan deskripsi scenario itu sendiri. Pada Bagian Grand strategy berisi tentang: Paradigma kebijakan anggaran litbang iptek Indonesia, Tujuan kebijakan anggaran litbang iptek Indonesia, Reformasi kebijakan anggaran litbang iptek Indonesia, Agenda reformasi kebijakan anggaran litbang iptek Indonesia, Roadmap anggaran litbang iptek Indonesia. 5.1. Membangun Skenario Anggaran Litbang Iptek Indonesia Untuk membangun skenario anggaran litbang iptek nasional menggunakan berbagai tahapan berikut: 5.1.1 Pertanyaan Strategis (Focal Concern/Focal Issue) Pertanyaan strategis atau focal concern dalam skenario yang dibangun untuk kepentingan disertasi ini adalah “bagaimanakah anggaran penelitian dan pengembangan iptek Indonesia yang diharapkan menyongsong tahun 2035?” Pada kenyataannya hasil potret anggaran penelitian dan pengembangan iptek Indonesia sampai akhir tahun 2012, terlihat peran pemerintah pusat masih dominan dalam pengalokasian anggaran penelitian dan pengembangan, sedang peran swasta dan industri serta BUMN masih dirasa kurang. Adapun, peran partai politik yang sebagian besar menganggap litbang parpol adalah penting, pada kenyataannya penyediaan anggaran untuk kegiatan litbang parpol belum terlihat adanya mekanisme yang sistematis dalam proses penganggarannya. Namun, beberapa parpol menyebutkan jika parpol menjadi partai penguasa akan memprioritaskan anggaran iptek. Skenario yang dibangun dalam disertasi ini dimaksudkan untuk memperlihatkan

kepada

stakeholder

yang

menangani

penelitian

dan


212

pengembangan iptek pada pemerintah pusat baik di Kementerian dan Lembga, balitbang pemerintah provinsi, balitbang BUMN dan industri swasta, lembaga penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi serta balitbang partai politik, bagaimana tantangan dan peran yang diharapkan terkait anggaran litbang iptek nasional menghadapi tahun 2035? Dari dokumen rencana strategis beberapa kementerian/lembaga, balitbang pemerintah provinsi, lembaga penelitian perguruan tinggi, BUMN, industri swasta, telah menggambarkan kondisi masa kini. Adapun, kondisi masa depan masih belum begitu teridentifikasi walaupun seluruh badan litbang pada kementerian, LPNK, pemda, pergurun tinggi, swasta/industri, BUMN, bahkan Balitbang parpol telah memiliki visi, misi dan tujuan. Potret dari dokumen visi, misi dan tujuan yang ada di lembaga litbang memperlihatkan bahwasannya institusi kementerian, LPNK, balitbang provinsi, lembaga penelitian perguruan tinggi dan visi partai politik belum terlihat adanya integrasi antara visi lembaga litbang yang satu dengan visi lembaga litbang yang lainnya. Walaupun demikian, visi institusi telah dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang rasional dan berjangka panjang, serta dilatarbelakangi dengan budaya masing-masing institusi lembaga litbang menuju kearah yang lebih baik daripada yang ada saat sekarang dengan target-target yang jelas. Adapun, kalimat penting dari visi iptek negara, dengan kalimat “untuk kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa”, belum menjadi kalimat utama pada visi institusi litbang baik di Balitbang Kementerian/LPNK, Balitbang Provinsi, dan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi. Pada visi parpol, memperlihatkan tidak semua partai politik secara spesifik memunculkan kata-kata “iptek” dalam pernyataan visinya. Terkait misi masing-masing balitbang kementerian, LPNK, balitbang pemerintah provinsi, lembaga penelitian perguruan tinggi dan balitbang parpol, telah memiliki misi yang didasari nilai-nilai pada masing-masing institusi. Pernyataan pada kalimat misi institusi lembaga telah menerjemahkan dari kalimat visi masing-masing institusi, namum peryataan visi dan misi ini masih terlihat kental sekali ego sektoral dari masing-masing institusi. Potret dari pernyataan visi dan misi masing-masing institusi lembaga litbang inilah sebagai sumbatan dalam mensinergikan aktivitas kelitbangan di Indonesia. Dari potret pernyataan visi dan


213

misi tersebut maka akan sulit untuk menangani perubahan dan mencapai konsensus untuk mendukung visi negara dalam kaitannya dengan kemajuan kegiatan kelitbangan di tingkat nasional, yaitu dengan kalimat “untuk kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa”. Misi masing-masing institusi lembaga litbang termasuk misi partai politik secara spesifik hanya berlaku khusus bagi institusi masing-masing. Misi lembaga sudah mengadopsi dari penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan sudah mengambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan oleh masingmasing institusi dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Namun, cerminan kepada sesuatu yang potensial untuk kemajuan dan peradaban yang didorong dari tujuan masing-masing lembaga litbang masih terkotak-kotak. Tujuan masing-masing institusi lembaga litbang belum semuanya memperhitungkan pilihan kebijakan pemerintah, yaitu RPJMN 2010-2014, dimana sistem inovasi masih terkotak kotak. Masing-masing institusi balitbang menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dan mengacu kepada Renstra masing-masing institusi. Teridentifikasikan pula bahwasannya dokumen Renstra masing-masing institusi lembaga litbang juga menjadi salah satu penghambat dari tujuan akhir masing-masing lembaga bila merujuk UUD 1945 dan UU No. 18 tahun 2002. Pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam amandemen ke 4 UUD 1945 disebutkan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), di pasal 28 C ayat 1 menyatakan “setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi...demi meningkatan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia” artinya pemanfaatan ilmu dan pengetahuan adalah bagian dari hak asasi manusia Indonesia. Terkandung arti bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh manfaat dari teknologi, termasuk teknologi pangan, transportasi, energi, kesehatan-kedokteran, dan material maju. Sebagai bentuk pilihan kebijakan, pemerintah telah menentukan pilihan kebijakan dengan rumusan dalam dokumen RPJP 2004-2025 dan dokumen RPJMN 2010-2014. Untuk mewujudkan pilihan kebijakan tersebut, sejatinya perlu didukung pula dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Lebih jauh dalam BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, ada pasal 31 ayat 5


214

disebutkan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”(Amandemen ke-4 UUD 1945), kalimat tersebut menjadi pilihan kebijakan pemerintah yang telah dirujuk menjadi kalimat visi iptek yaitu ”Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa”. Adapun pernyataan visinya mencakup menempatkan iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan, memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan iptek, mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh guna meningkatkan daya saing bangsa di era global, meningkatkan difusi iptek melalui pemantapan jaringan pelaku dan kelembagaan iptek termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi iptek, mewujudkan SDM, sarana dan prasarana serta kelembagaan iptek yang berkualitas dan kompetitif, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kreatif dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge based society). Potret anggaran iptek pada Bab IV, memperlihatkan bahwa besaran presentase anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan masing-masing institusi lembaga penelitian dan pengembangan bervariasi. Untuk tingkat Kementerian dan LPNK pada pemerintah pusat,

presentase anggaran pada

institusi litbang kementerian secara keseluruhan alokasi anggarannya

masih

dibawah 8% dari total anggaran yang tersedia pada masing-masing kementerian dan lembaga. Angka yang menunjukan presentase sampai 7% terpotret di Balitbang Kementerian Pertanian, dan angka 6% terpotret pada Balitbang Kementerian ESDM. Potret anggaran penelitian dan pengembangan di pemerintah provinsi rata-rata masih dibawah 1% APBD masing-masing provinsi. Potret anggaran penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi negeri dan swasta masih dibawah 10% anggaran perguruan tinggi, sedangkan potret anggaran penelitian dan pengembangan di BUMN masih dibawah 1%. Belum terlihat pagu anggaran dalam jumlah yang cukup memadai dalam rangka mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan pada 7 bidang prioritas seperti yang ada dalam RPJMN 2010-2014. Seluruh key informan berpendapat dan menyetujui untuk menaikkan anggaran iptek Indonesia dalam presentase


215

APBN berkisar 5 sampai dengan 10%. Key informan juga menyetujui alokasi anggaran iptek Indonesia sebesar 1 sampai dengan 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut seperti pernyataan key informan dari Kemendagri berikut ini: “Untuk mengejar ketertinggalan kita dari kemajauan litbang iptek negaranegara di tingkat regional apa lagi global, maka kita memang perlu menetapkan bahwa anggaran Iptek Indonesia mencapai 2 % PDB, jika kita hanya menargetkan 1%, maka litbang kita akan selalu tertinggal.” Pernyataan ini, sejalan dengan pendapat Barmawi (Kompas, 22 Juni 2009) yang mengamati daftar GDP sebagai ukuran kemakmuran, negara-negara berteknologi maju atau yang menganut ekonomi berdasarkan ilmu pengetahuan (knowledge based economics/KBE) menempati peringkat teratas. GDP mereka adalah 20.000 dollar AS ke atas. Sedangkan GDP negara-negara yang mengandalkan kekayaan alam ada di bawah 2.000 dollar AS. Data ini menunjukkan, jika hanya mengandalkan hasil bumi, tambang, dan pertanian, kita akan sulit meningkatkan kemakmuran. Cita-cita Proklamasi 1945 adalah kita akan setara dengan bangsa lain, termasuk negara maju. Setelah 60 tahun lebih merdeka, kita sadar, kemerdekaan saja tidak cukup untuk mencapai kemakmuran dan kemandirian nasional. Dipandang bahwasannya peranan litbang Iptek dapat menjadi

pilihan

kebijakan

yang

dapat

memberikan

konstribusi

untuk

meningkatkan invensi dan inovasi dari suatu negara. Dicontohkan oleh Barmawi (2009), pada tahun 1950-an, Taiwan adalah negara agraris ber-GDP per kapita 200 dollar AS dengan ekspor pisang dan gula ke Jepang. Tahun 2000 GDP Taiwan naik 100 kali menjadi 20.000 dollar AS. Taiwan membangun UKM dengan kebijakan ”substitusi impor”. Untuk membangun industri, Taiwan membuat perencanaan yang cermat dan konsisten. Untuk melakukan transformasi dari iptek menuju kemakmuran, Taiwan membangun Sistem Inovasi Nasional, dilengkapi universitas-universitas dan lembaga penelitian andal. Peran universitas tak hanya menyelenggarakan pendidikan S-1, S-2, dan S-3, tetapi juga diberi peran sebagai pusat penelitian, bagian sistem inovasi nasional, dan menjalin kerja sama dengan swasta dalam penggunaan iptek. Selain itu, dibentuk organisasi seperti ITRI (Indusstrial and Technology Research Institute) dan ERSO (Electronic Research and Service


216

Organization). Misi ITRI dan ERSO adalah membangun pabrik percontohan (pilot plants) untuk ditingkatkan menjadi pabrik yang bersaing. Seusai membuat pabrik percontohan tahun 1980, Taiwan lalu mendorong pembangunan TMSC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Awal 1990-an, ERSO dan ITRI mendorong pembangunan pabrik memori kapasitas tinggi dan membangun pabrik LCD, iptek yang terdepan saat itu.

5.1.1.1 Identifikasi Trends, Constraints, dan Issues Dalam menyusun skenario terdiri dari beberapa tahapan. Begitu pula dalam membangun skenario kebijakan anggaran iptek Indonesia. Untuk membangun skenario yang tepat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara melakukan identifikasi driving force, issues, constraints dan trends. Tren dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yakni tren peran aktor politik, tren peran sumber daya manusia (SDM) perencana iptek dan tren ketersediaan anggaran iptek Indonesia. Tren peran aktor politik termasuk peran pimpinan pemerintahan yang sedang berjalan yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ketersediaan anggaran iptek Indonesia. Tren peranan aktor politik dapat diketahui dari dukungan komitmen aktor politik yang duduk di lembaga legislatif dalam mendukung ketersediaan anggaran litbang iptek nasional berbagai periode. Komisi VII DPR RI Periode 2010-2014 yang memiliki tugas dalam bidang anggaran dalam hal mengadakan pembicaraan pendahuluan, pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun jumlah anggota DPR RI yang duduk di Komisi VII DPR RI yang mengawasi Kementerian Riset dan Teknologi, yang juga menjadi anggota panitia anggaran DPR RI berjumlah 7 orang. Hasil dari proses politik terkait dengan pembicaraan pendahuluan, pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilakukan oleh komisi VII DPR RI terpotret dari besaran anggaran Belanja Kementerian Rsiet dan Teknologi pada tahun 2010 sebesar Rp653

Miliar, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp675,3 Miliar.


217

Para aktor politik yang duduk di DPR adalah aktor kunci dalam penentuan anggaran iptek Indonesia. Di lembaga politik DPR RI, dimana melalui proses politik di DPR satuan-satuan anggaran yang semula diusulkan oleh pemerintah, akan dibahas melalui mekanisme politik bahkan dapat dipindah dan dialihkan. Para aktor politik yang diberi mandat sebagai pembantu presiden yang duduk di Kementerian dan peran Gubernur yang memberikan mandat kepada kepala Balitbangda di Provinsi. Tren anggaran dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan di Lembaga Litbang Kementerian dan Lembaga tiap tahun selalu meningkat. Anggaran lembaga litbang Kementerian Pertanian Potret anggaran pada Badan Litbang Pertanian, tiap tahun meningkat misalnya pada tahun 2007 alokasi anggaranya sebesar Rp830 miliar, pada tahun 2008 mengalami penuruan menjadi Rp794 miliar, pada tahun 2009 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp874 miliar, tahun 2010 kembali mengalami kenaikan menjadi

Rp945 miliar, dan

selanjutnya pada anggaran tahun 2011 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp1.120,0 miliar. Tren anggaran Balitbang Kementerian ESDM

tahun 2010

sebesar Rp735,592 miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi Rp772,373 miliar, pada tahun 2012 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp810,990 miliar, pada tahun 2013 menjadi Rp851,541. Trend anggaran anggaran Balitbang Kementerian Perhubungan tahun 2010 sebesar Rp 87,80 miliar, tahun 2011 Rp136,6 miliar, tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp. 207,1 miliar, tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp232,1 miliar. Trend anggaran Balitbang Kementerian Pertahanan pada tahun 2007 sebesar Rp93,4 miliar, tahun 2008 sebesar Rp94,6 miliar, tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi Rp53,0 miliar, selanjutnya pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi sebesar Rp81,8 miliar, tahun 2011 Rp106,9 miliar, tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp165,8 miliar,

dan kembali mengalami peningkatan yang signifikan untuk

anggaran tahun 2013 dengan total sebesar Rp1.173,1 miliar Tren anggaran Balitbang Kementerian Komunikasi-Informasi pada tahun 2010 Rp156,1 miliar, tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi Rp159,7 miliar, tahun 2012 menjadi Rp159,7 miliar, untuk tahun 2013 mengalami kenaikan

menjadi

Rp187,6

miliar.

Dalam

mendukung

penelitian

dan


218

pengembangan

bidang

kesehatan

dan

obat,

Kementerian

Kesehatan

mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan kelitbangan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren peningkatan balitbang kementerian kesehatan dimana pada

tahun 2008 tersedia anggaran sebesar

Rp329,9 miliar, pada tahun 2009 mengalami penuruan menjadi Rp231,4 miliar, sedangkan pada tahun 2010 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp540,4 miliar, tahun 2011 mengalami penurunan kembali menjadi Rp429,2 miliar, tahun 2012 menjadi Rp429,2 miliar. Tren anggaran Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2007 sebesar Rp550,8 miliar, pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi Rp803,5 miliar, tahun 2009 mengalami penurunan mejadi Rp547,9 miliar, tahun 2010 kembali mengalmai kenaikan menjadi Rp609,3 miliar, tahun 2011 mengalami peningkatan cukup tinggi menjadi Rp1.140,9 miliar, tahun 2012 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp1.288,4 miliar, untuk tahun 2013 sedikit mengalami penurunan menjadi Rp1.170,4 miliar. Tren peran sumber daya manusia perencana iptek dalam mendukung pengimplementasian pilihan kebijakan terkait 7 fokus penelitian dalam RPJMN 2010-2014, dimana semua usulan anggaran iptek Indonesia diusulkan dan diolah oleh biro perencanaan masing-masing Kementerian/Lembaga, Balitbangda, dan lembaga Litbang Perguruan Tinggi. Tren anggaran pada 7 LPNK dibawah koordinator Kementerian Ristek seperti: BPPT, BIG, BAPETEN, BATAN, BSN, LAPAN dan LIPI dalam periode lima tahun terakhir adalah dibawah 1 % dari APBN. Tren anggaran pada Balitbang Pemerintah Provinsi dengan APBD yang setiap tahunnya terus meningkat cukup signifikan, namun pengalokasian anggaran untuk satuan kerja balitbang pemerintah masing-masing provinsi rata-rata masih dibawah 1 % dari total anggaran APBD masing-masing provinsi. Kenyataannya, provinsi Sumatera Utara untuk 5 tahun terakhir ini, mengalokasikan anggaran APBD dalam rangka mendukung kegiatan kelitbangan baru berkisar 0,25 %. Provinsi Sumatera Selatan baru mampu mengalokasikan anggaran untuk kelitbangan sekitar 0,21 %, provinsi Lampung berkisar 0,04 %, provinsi Jawa Barat berkisar 0,004 %, provinsi Jawa Tengah baru berkisar 0,4 %, provinsi Jawa Timur baru berkisar 0,19 %, provinsi Kalimantan Timur berkisar 0,2 %, provinsi Kalimantan Selatan berkisar 0,11 %,


219

dan untuk provinsi Sulawesi Selatan baru berkisar 0,2 %. Angka presentase alokasi anggaran dalam mendukung kegiatan litbang oleh pemerintah provinsi jika di bandingkan dengan PDRB masing-masing provinsi maka angka prosenstase alokasi anggaran litbangnya akan semakin kecil. Kondisi

minimnya

anggaran

penelitian

dan

pengembangan

di

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Balitbangda, Lembaga Penelitian Universitas, Lembaga Litbang Swasta di Indonesia sampai dengan tahun 2012 secara makro terpotret bahwa alokasi anggaran iptek Indonesia jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut OECD (2012) baru berkisar 0,21 %. Adapun, menurut UNESCO, anggaran penelitian dan pengembangan Indonesia baru berkisar 0,08 %. Tren masih rendahnya anggaran penelitian dan pengembangan ini dapat tergilas oleh laju globalisasi dengan ikon teknologi yang telah masuk dan membawa perubahan signifikan dalam setiap denyut dinamika masyarakat dunia. Di Asean, Indonesia akan terus menjadi pasar dan pengimpor teknologi, di level Asia akan selalu kalah bersaing, lebih berat lagi untuk berkompetisi dengan negara maju lainnya Amerika, Eropa dan Australia. 5.1.1.2 Daya Dorong Perubahan (Driving Forces) Sebagai daya dorong perubahan (driving forces), skenario terbentuk dari beberapa tahapan, begitu pula dalam membangun skenario kebijakan anggaran iptek Indonesia. Identifikasi driving force yang didasarkan pada hasil Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa driving force yang dianggap sangat signifikan dalam mempengaruhi minimnya anggaran iptek Indonesia adalah faktor politik, ekonomi, sosial dan penguasaan teknologi. Faktor politik dapat diketahui seberapa besar komitmen pemerintah dan wakil rakyat di DPR RI secara mekanisme politik dalam mendukung ketersediaan anggaran litbang iptek Indonesia. Faktor politik lainnya dalam kebijakan anggaran iptek Indonesia meliputi politik anggaran, otonomi daerah, good governance, korupsi, fragmentasi politik dan peran aktor. Faktor sosial masyarakat dapat diketahui dari demografi (pertumbuhan dan persebaran penduduk), berubahnya gaya hidup (lifestyle) dan tingkat pendidikan. Adapun faktor ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan perkapita, PDB, dan PDRB. Faktor teknologi meliputi

penguasaan inovasi


220

menjadi invensi dan penguatan Hak Kekayaan Intelektual, sitasi dalam penulisan jurnal, jumlah profesor, jumlah doktor, master dan sarjana strata satu. Peningkatan akumulasi pengetahuan biasa dan pembentukan pola pikir untuk melakukan suatu proses pembelajaran secara terus menerus dan mampu meningkatkan nilai tambah seseorang. 5.1.1.3 Analisis Hubungan Antar Driving Forces Untuk menjelaskan berbagai daya dorong perubahan (Driving Forces) maka diperlukan analisis hubungan antar driving forces tersebut. Pada setiap driving force terdapat sejumlah keadaan yang dideskripsikan dan dianalisis datanya yang terdiri dari faktor politik, ekonomi, social dan politik Dinamika politik yang berkembang menurut key informan yang diwawancarai yaitu key informan dari Partai Golkar mengatakan, ”Di partai golkar sudah memiliki blueprint Indonesia tahun 2045 terkait dengan ekonomi politik sosial budaya pertahanan keamanan yang mengacu kepada akselerasi pembangunan 25 tahunan, untuk dana penelitian berupa dana survey pertahun dialokasikan lebih dari 50 miliar per tahun, dana survey tersebut awalnya diperuntukkan untuk pusat kajian kebijakan Partai Golkar. Usulan dari Partai Golkar jika partai menjadi partai penguasa, anggaran untuk Iptek Indonesia diusulkan 5 % dari APBN dan 1 sampai 2 % dari PDB. Partai Golkar akan menjadikan Research and Development sebagai prioritas pembangunan”. Adanya keinginan dari partai politik agar terjadi peningkatan anggaran litbang iptek nasional. Key infroman dari Partai Golkar mengusulkan jika partai Golkar menjadi partai penguasa, anggaran untuk Iptek Indonesia diusulkan sebesar 5% dari APBN dan 1% sampai 2% dari PDB. Sementara key informan dari Partai Demokrat berpendapat bahwa jumlah lembaga yang bicara teknologi masih tidak fokus terutama di LPNK dan Litbang Kementerian. Banyak nya jumlah Litbang Kementerian dan Litbang LPNK yang telah banyak melakukan riset-riset, namun dukunga anggaran masih kecil dan anggaran R&D nasional tidak focus, tidak jelas tupoksi serta arah masing masing kegiatan di Kementerian dan Lembaga. Sebagai contoh di negara Meksiko hanya ada satu badan R&D sehingga punya suatu kewenangan untuk mendukung kinerja kelembagaan riset dan teknologi. R&D di negera Meksiko dapat berkembang dengan bagus. APBN


221

di Meksiko dapat bersinergi dengan lembaga penelitian di perguruan tinggi yang terencana sehingga dapat melayani penelitian pengembangan dari negara lain. Partai Demokrat akan mengajukan usul inisiatif dalam perubahan amandemen Undang-Undang No. 18 Tahun 2002, dan akan menegaskan anggaran minimal 1% dari APBN untuk tingkat nasional dan 1% dari APBD untuk pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Menanggapai kenapa anggaran litbang iptek nasional masih kecil smapai saat ini. Masih dibawah 1% PDB Nasional, hal tersebut memang masih menjadi masalah. Dalam sistem politik anggaran kita masih adanya anggapan “small is beautiful”, serta anggapan besarnya anggaran iptek tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPR RI sudah sering menyuarakan pentingnya anggaran Iptek Nasional dalam rapat-rapat dengan pendapat antara DPR dan pemeritah. Walauun lembaga DPR RI memiliki fungsi mendengar, mengevaluasi, mensinkronisasi, memperbesar pendapatan negara untuk mendorong tugas pokok dan fungsi kementerian dan lembaga. Namun kenyataannya upaya sistematis untuk meningkatkan naggaran litbang iptek masih menghadapi kendala-kendala. Sementara itu, Key Informan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyayangkan anggaran Kementerian Ristek yang notabene merupakan Kementerian yang berhubungan langsung dengan penelitian dan pengembangan mendapatkan alokasi anggaran hanya Rp800 miliar. “Anggaran Kementerian Risetk berkisar plus minus Rp800 miliar, saya selaku anggota komisi VII sangat menyayangkan kenapa anggaran untuk Kemenristek dimana fungsi riset adalah penting, namun anggarannya kok cuma Rp800 miliar. Hal ini salah satu penyebabnya adalah karena kemampuan penyerapannya tidak bagus. Saya selaku anggota komisi VII menjadi tidak bersemangat untuk turut memperjuangkan peningkatan anggaran R&D. Terkait loby politik menurut saya tidak perlu, tetapi lembaga litbang dapat menunjukkan kinerja yang baik”.

Berkaitan dengan loby politik untuk meningkatkan anggaran litbang iptek, key informan tersebut berpendapat tidak perlu dilakukan. Adapun, sampai saat ini, riset-riset oleh pakar setiap tahun baru pada tahap menghasilkan publikasi. Masyarakat tidak banyak mengetahui apa yang dikerjakan oleh lembaga litbang semisal BPTT dan LIPI.


222

Key Informan dari Partai Amanat Nasional menyatakan sebagai berikut: ”Parpol ini kan organisasi besar karena anggotanya jutaan, bahkan sampai belasan juta, tetapi struktur organisasi masih belum kuat, sehingga litbang itu, dalam tanda petik merupakan broker, yang memfasilitasi kebutuhan, separuh broker separuh litbang. Sebagain parpol sudah punya lembaga litbang sendiri, karena sekarang kita lihat ahli-ahli dalam bidang riset-riset khan cukup banyak, tetapi kita itu terkendala dengan pembiayaan. Nah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut litbang partai meminta pembiayaan dari calon-calon anggota legisltaif dan calon calon Bupati, calon Gubernur, mereka-mereka ini membiayai sendiri research-researchnya untuk di lapangan tapi untuk pengembangan isu, risetnya biasanya menggunakan Focus Group Discussion (PGD) saja.FGD salah satu metode riset dan tidak memerlukan dana yang terlalu besar hanya perlu dana unutk nara sumber atau membayar ruangan saja, membayar ahli sebagai narasumbe, konsumsinya bayar ruang diskusi di hotel atau ruangan yang refresentatif. Secara keseluruhannya hampir semua parpol belum melakukan litbang. Jadi jangan bayangkan Balitbang Parpol seperti LIPI dan lembaga litbang Pemerintah lainnya, misal punya struktur organisasi, punya staf, punya kepangkatan, punya gedung dan ruangan, serta memiliki anggaran tahunan. Sementara untuk persentase anggaran litbang iptek Indonesia dari APBN kalau bisa kita 3% itukan sudah bagus, untuk persentase PDB minimal 1%.”

Key Informan dari Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan: ”Litbang itu sebagai koki di dapur, tidak pernah dipuji enak makanan (masakan) oleh tamu, tetapi tuan rumah yang menikmati pujiannya (bukan koki tersebut). Litbang sangat terkait dengan penyediaan data di PKB, secara historis masa lalu kader PKB dididik sebagai aktivis sosial kemasyarakatan, sehingga kesannya anti pemerintah dan berwatak perjuangan NGO’s (LSM). Saat ini litbang PKB merupakan dapur partai, dimana ada control room untuk mengevaluasi dan memantau perkembangan respon masyarakat terhadap partai. Secara struktur organisasi litbang tersebut masuk dalam Bapilu. Di Bapilu, litbang dimasukkan pada bagian yang strategis untuk pemenangan pemilu PKB. Skenario untuk 15-20 tahun yang akan datang, anggaran riset harus lewat one gate policy. PKB mengusulkan anggaran Litbang untuk 30 tahun kedepan sebesar 1% dari PDB. Anggaran pada partai politik di Indonesia menyangkut pula kepada fungsi dari struktur organisasi partai sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Acuan


223

dalam AD/ART organisasi partai semestinya memuat statuta bahwasanya peran lembaga litbang pada masing-masing partai politik merupakan stuktur yang bergengsi elit dan membanggakan. Upaya tersebut dapat dilakukan saat diadakannya kongres/musyawarah partai, dengan mengamandemen AD/ART Partai dan memasukkan struktur Lembaga Litbang Partai yang langsung berada di bawah ketua umum, mencantumkan tupoksi lembaga litbang dalam upaya memajukan partai dan adanya pernyataan sekian persen, misalnya 2% sampai 5% budget partai diperuntukkan dalam mendukung kegiatan litbang partai. Dengan adanya kepastian keberadaan lembaga litbang partai, sebagai bagian struktur organsiasi yang elit dan membanggakan yang tertulis dalam AD/ART partai, sebagai acuan bagi penyelenggara kegiatan kepartaian. Sejatinya, dengan masuknya litbang dalam AD/ART partai tersebut diharapkan peran litbang partai yang dipimpin oleh SDM yang mumpuni dan ahli dibidangnya. Litbang Partai dapat menangkap isu-isu yang berkembang dimasyarakat dan litbang partai diharapkan juga mampu mengkomunikasikan berbagai isu tersebut kepada pimpinan. Pimpinan partailah yang akan menugaskan anggota partai yang sedang bertugas di lembaga eksekutif atau legislatif untuk dapat mengimplementasikan apa yang menjadi kebutuhan konstituen. Selanjutnya Litbang partai dapat memperkuat bangunan ide dan gagasan yang tertuang dalam ideologi politik masing-masing partai. Jika kelak partai tersebut menjadi mayoriti dan diberi kepercayaan oleh rakyat untuk berkuasa, sehingga sturktur susunan kabinet yang akan dibangun pun memerlukan kajian dan masukan dari litbang parpol. Berbagai isu politik yang berkembang dimasyarakat untuk dapat terus diidentifikasi dan didalami permasalahannya oleh lembaga litbang, selanjutnya dibahas dan dicarikan jalan keluarnya. Litbang parpol berkepentingan untuk terus berperan dalam mencarikan isu-isu politik seperti apa yang sesuai dengan garis ideologi partai yang mereka anut. Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat, litbang partai dapat memilah isu mana saja yang dapat diberi muatan politik untuk kemudian dijadikan isu politik. Isu utama apa saja yang menjadi skala prioritas serta memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan litbang partai politiklah yang dapat memformulasi kannya, dengan mekanisme politik yang demokrasi pula.


224

Litbang pada partai politik belum dikelola dengan baik dan litbang di parpol belum menjadi priority. Kondisi litbang parpol bisa dikatakan masih buram, alokasi anggarannya juga belum jelas, namun untuk dana kampanye seluruh parpol memiliki anggaran yang cukup besar. Menurut (Firmasyah, 2011) peran utama partai politik adalah kaderisasi dan edukasi politik. Hal ini memerlukan litbang parpol yang baik, karena nantinya kader-kader politik akan menduduki posisi pengambil kebijakan (policy maker) di lembaga eksekutif (presiden, wakil presiden, menteri, gubenrur, bupati dan walikota) ataupun legislatif (DPR, DPRD) baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Kualitas kinerja (public –policy quality) sedikit banyak akan ditentukan dari kualitas proses seleksi, rekrutment dan kaderisasi dalam tubuh partai. Sehingga eksistensi litbang parpol merupakan keharusan untuk terus di kembangkan. Litbang parpol adalah struktur penting dan memerlukan dukungan kepastian pendanannya agar masing masing parpol mampu berkontestasi dan berkompetisi. Secara kuantifikasi jumlah anggaran kampenye parpol pada taun 2009 memeperlihatkan masing-masing parpol peserta pemilu membelanjakan dana untuk kapanye, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, waktu penyerahan saldo awal rekening dana kampanye serta saldo akhir. Partai politik peserta Pemilu 2009 wajib melaporkan dana kampanye yang masuk dan yang digunakan selama kampanye Pemilu seperti pada tabel berikut:


225

Tabel 5.1 Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009 No

Partai Politik

Dana Kampanye Pemilu 2009

1

Partai Gerindra

Rp 308.770.923.325

Laporan Awal Periodik 3 Bulanan Per Desember 2013 Rp 144.000.000.000

2

Partai Demokrat

Rp 234.632.119.225

Rp 135.000.000.000

3

Partai Golkar

Rp 142.906.032.921

Rp 75.037.763.861

4

Partai Keadilan Sejahtera

Rp 36.258.788.361

Rp 32.000.000.000

5

Partai Hanura

Rp 19.197.263.575

Rp 135.528.000.000

6

Partai Amanat Nasional

Rp 17.858.157.150

Rp 86.342.968.557

7

PDI Perjuangan

Rp 38.944.436.113

Rp 130.000.000.000

8

Partai Kebangkitan Bangsa

Rp 3.609.500.000

Rp 54.204.938.236

9

Rp 18.338.239.000

Rp 45.000.000.000

10

Partai Persatuan Pembangunan Partai Bulan Bintang

Rp 10.953.625.927

Rp 29.600.000.000

11

PKPI

Rp 19.000.000.000

12

Partai Nasdem

Rp 41.186.935.500

Sumber: Kompas.com Senin, 30 Desember 2013 | 17:39 WIB

Data tersebut diatas menggambarkan bahwasannya masing-masing parpol mempersipakan dukungan anggaran yang cukup besar untuk dana kampanye yang mengindikasikan jika ada upaya parpol untuk mempersiapkan modal politik besar untuk menghadapi pemilu mendatang. Namun, menurut beberapa key informan dari parol yang di wawancarai sebagian besar menyatakan dukungan anggaran unutk kegiatan litbang di masing-masing parpol masih amat minim. Menurut Abdullah Dahlan peneliti Indonesia Corruption Watch (Tempo.co, 2013) “Laporan keuangan partai masih tertutup untuk diakses masyarakat,". Partai politik merupakan organisasi badan publik karena dananya berasal dari anggaran Sumber: kompas.com, Senin, 30 Desember 2013 I 17.39>WIB negara dan sumbangan masyarakat. Karena itu partai berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun. Hasil laporan itu terbuka untuk diketahui masyarakat. Tekno1ogi sebagai elemen kunci pembangunan nasional harus dijadikan substansi

strategis

keputusan

politik,

terutama dalam

upaya

mencapai


226

pembangunan nasional yang mandiri dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pemahaman akan pentingnya menjadikan teknologi sebagai keputusan politik. Menjadi keharusan mengarustengahkan “Politik Teknologi” dan melalui politik teknologi inilah digulirkan semangat kepada segenap elemen bangsa, termasuk kepada peneliti di kementerian, lembaga, dan lembaga penelitian perguruan tinggi. Jika di era sebelumnya kita pernah mengenal istilah politik luar negeri yang bebas aktif, kini sudah saatnya istilah teknologi yang bebas aktif aktif dikumandangkan. Sejumlah bangsa di dunia telah menempatkan iptek sebagai arus utama dalam kebijakan dimasing-masing negara. Aspek teknologi tersebut

sebagai

unsur penting dalam strategi pembangunan nasionalnya, bahkan sejumlah negara industri maju telah sampai pada tahapan untuk merumuskan visi pembangunan teknologi nasionalnya secara spesifik. Situasi di Indonesia, dari potret yang dilakukan pada Bab IV, memperlihatkan, masih tumpang tindihnya visi dan misi masing-masing lembaga litbang di tanah air, masih minimnya anggaran di lembaga litbang di Indonesia. Politik teknologi harus memiliki substansi yang merupakan kebutuhan dalam negeri dan dapat membaca dinamika globalisasi, terutama dengan karakteristiknya yakni konsekuensi persaingan bebas, dan proses kemampuan pembelajaran berbasiskan pengalaman penguasaan teknologi bangsa sendiri. Berbagai kebijakan untuk meningkatkan anggara litbang demi kemajuan teknologi telah banyak diterbitkan antara lain: dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain, memajukan kesejahteraan

umum

dan

mencerdaskan

kehidupan

bangsa.

Kemudian

amandemen ke empat Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA pasal 28C menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya pada Bab XIII pasal 31 ayat 5 memuat ketentuan: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.


227

Mandat yang tercantum dalam UUD 1945 hasil amandemen ini menunjukkan komitmen negara untuk terus memajukan iptek, walaupun pada kenyataannya dukungan anggaran dari pemerintah terus meningkat tiap tahun, namun belanja litbang dari dunia swasta dan insdustri belum menggembirakan, presentasenya menurut LIPI tahun 2010 sektr pemerintah masih memberikan kontribusi mencapai 85%. Beberapa regulasi yang telah ada antara lain sebai berikut: 5.1.1.3.1 Faktor Politik Faktor politik yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran litbang iptek nasional dipengaruhi oleh tarik menarik interest atau kepentingan berbagai kelompok yang menghambat meningkatnya anggaran litbang iptek nasional. Menurut informan dari Partai Golkar secara garis besar menyatakan minimnya anggaran dilatarbelakangi akademis yang minim dari pengurus Golkar, visi belum terintegrasi antara visi partai dengan kegiatan litbang, aktualisasi diri, minimnya alokasi sumber dana dari pemerintah untuk partai termasuk untuk partai Golkar yang dialokasikan hanya Rp 108 per suara per tahun. Adapun aktor politik dari Partai Golkar yang berada di Komisi 7 yang merupakan mitra dari Kementerian Riset dan Teknologi dan menjadi anggota panitia anggaran, upaya politik anggaran di DPR telah dilakukan melalui rapat dengar pendapat yang dilakukan secara periodik dengan Kementerian Riset dan Teknologi dan LPNK di bawah koordinator Kementerian Riset dan Teknologi. Menurut informan dari Partai Demokrat, minimnya anggaran R&D nasional dikarenakan ketidakfokusan dan ketidakjelasan tupoksi serta arah masing-masing kegiatan kementerian dan lembaga yang melaksanakan riset. Untuk usulan anggaran dianggap tidak begitu penting dalam ranah DPR karena dipengaruhi oleh kepentingan politik masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa anggaran kegiatan riset masih kalah dengan anggaran prioritas lain yang diperjuangkan secara politik sesuai dengan mekanisme di DPR. Adapun anggaran kegiatan Litbang di Partai Demokrat itu sendiri dibagi dua, yaitu departemen perencanaan pembangunan dan pengembangan strategi. Di dalam kegiatan kepartaian, R&D sudah dianggap penting untuk menentukan indikator-indikator dalam perencanaan program partai. Walaupun sudah dianggap


228

penting dalam tubuh partai, pada ranah politik di DPR, Partai Demokrat dalam memperjuangkan peningkatan anggaran litbang iptek masih dikalahkan dengan program prioritas yang diusung oleh Partai Demokrat antara lain program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Menurut informan dari Partai Amanat Nasional (PAN), kegiatan penelitian dan pengembangan partai masih menghadapi kendala pada struktur organisasi parpol yang belum kuat, sehingga kegiatan litbang parpol masih seperti broker saja karena segi pembiayaan litbang parpol masih berasal dari partai sendiri. Adapun upaya saat ini yang dilakukan oleh litbang PAN terbatas hanya kepada kegiatan litbang dalam rangka membangun isu-isu politik yang dianggap relevan dengan perjuangan partai. Adapun strategi yang dilakukan oleh PAN jika menjadi mayoritas dan menjadi partai yang berkuasa , PAN akan berkonsentrasi untuk memberikan anggaran dalam mendukung kegiatan riset dan teknologi lebih besar. Informan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bahwa terkait dengan anggaran kegiatan penelitian partai sampai saat ini PKS belum memiliki anggaran khusus untuk kegiatan litbang. Bahkan pada struktur susunan pengurus organisasi di PKS tidak ada yang membidangi kegiatan litbang. Masih minimnya anggaran kegiatan litbang membuktikan bahwa pihak partai kurang concern terhadap kegiatan kelitbangan. Sementara basis anggaran kegiatan partai adalah berasal dari iuran anggota termasuk anggota dewan yang duduk di DPR RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta sumbangan lainnya yang tidak bisa diprediksi. Aktor politik dari PKS yang berada dalam Komisi 7 dan menjadi anggota penitia anggaran DPR RI menyatakan diperlukannya suatu strategi yang sistematis dimana anggaran untuk mendukung kegiatan litbang iptek sebaiknya anggaran tersebut berasal dari belanja pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD, serta dari pihak swasta. Anggaran tersebut dapat mendorong kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi untuk lebih serius melakukan survey terkait dengan investasi litbang iptek secara nasional.


229

Informan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dalam kegiatan litbang PKB masih minim karena anggaran yang dialokasikan oleh partai walaupun sudah ada tetapi tidak mencukupi. Anggaran partai masih diprioritaskan untuk overhead kegiatan operasional DPP. Pada saat ini PKB masih memprioritaskan dalam mendukung kegiatan kader dalam satu dapil

yang

dianggarkan sebesar 100 – 200 juta untuk cakupan tiga hingga empat kabupaten. Strategi yang dilakukan oleh PKB adalah mendorong seluruh personil partai untuk melakukan kegiatan yang mendukung pemenangan pemilu. DPP PKB melakukan kegiatan Expert Forum dengan mengadakan kajian-kajian dan pertemuanpertemuan ilmiah. PKB mengusulkan persentase anggaran APBN untuk kegiatan litbang sebesar 10%. PKB juga mengusulkan skenario untuk 15-20 tahun yang akan datang anggaran riset sebaiknya lewat one gate policy sehingga dalam jangka 30 tahun ke depan anggaran R&D nasional bisa mencapai 1% PDB. Adapun informan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan masih terhambatnya alokasi anggaran untuk Kementerian Riset dan Teknologi jika dihitung dari APBN dan PDB masih sangat rendah padahal fungsi riset merupakan suatu yang penting untuk mendukung kemajuan perekonomian nasional. Di satu sisi, Kementerian Riset dan Teknologi yang mendapatkan anggaran kecil, dalam penyerapannya masih kurang. Hal ini menyebabkan berbagai usulan anggaran program R&D nasional pada Kementerian Riset dan Teknologi dialokasikan dari APBN juga rendah, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak pernah mencapai 1 triliun. Pihak dari PDIP menyarankan suatu strategi untuk meningkatkan anggaran litbang iptek dengan cara membangun program-program dengan terobosanterobosan baru dan bermanfaat bagi masyarakat. Terkait dengan upaya lobi di DPR untuk meningkatkan anggaran, PDIP memandang tidak perlu dilakukan lobi, yang penting lembaga litbang mampu menunjukkan kinerja baik. 5.1.1.3.2 Faktor Ekonomi Secara umum, ekonomi Indonesia tetap tumbuh meskipun pembiayaan riset nasional terus menurun dalam periode 1990-2010. Hal ini ditunjukkan oleh intensitas riset nasional (R&D/PDB) turun dari 0.13% (1990) menjadi 0.08%


230

(2010), dimana sektor pemerintah menyumbang 85% dari total pembiayaan riset nasional. Sebaliknya dalam periode yang sama, PDB dalam harga berlaku telah naik 30 kali lipat atau dalam harga konstan tumbuh rata-rata 7% sebelum krisis dan sekitar 5% setelah krisis ekonomi 1997. Kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia mengalami tantangan, dimana saat ini ekonomi Indonesia masih masuk kategori negara dengan penghasilan menengah yaitu negara dengan penghasilan berkisar antara US$2.000 sampa dengan US$11.750. Keadaan ekonomi Indonesia dalam jangka waktu 24 tahun belum mampu meningkat menjadi negara denan penghasilan diatas US$11.750, potret penghasilan perkapita nasional saat ini berkisar US$3.000 (BPS 2010), jika keadaan ini tidak dapat ditingkatkan maka ekonomi Indonesia dapat menghadapi trap, dan ekonomi Indonesai akan mengalamai midle-income trap seperti pada gambar berikut:

Gambar 5.1 Perekonomian Indonesia Menghadapi Middle-Income Trap Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, 2014

Dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia agar dapat meingkat menjadi negara dengan penghasilan tinggi dari negara dengan penghasilan menengah. Salah satu upaya yang perlu didorong adalah peran lembaga litbang di Industri diharapkan dapat terus dioptimalkan sehingga mampu memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dapat melampaui posisi middleincome trap menuju higt-income group. Menurut Aminullah (2011), melalui


231

skenario normal, ekonomi Indonesia

akan tetap tumbuh ke depan meskipun

perhatian terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi melalui R&D tetap seperti

sekarang.

Skenario

normal

tentang

perekonomian

Indonesia

memperkirakan keadaan berikut: PDB per kapita akan mencapai US$11.000 tahun 2020, US$17.000 tahun 2025, dan US$35.000 tahun 2035. Pada Tahun 2025, jumlah PDB Indonesia sekitar 5 triliun dollar. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat terus tumbuh dan berkembang, penguasaan teknologi melalui inovasi-inovasi perlu diupayakan secara sistematis. Penciptaan lapangan kerja melalui berbagai hasil inovasi anak negeri perlu terus didukung dengan penyediaan anggaran oleh pemerintah dan swasta. Merujuk pendapat ahli kebijakan fiskal, dinyatakan fiscal space Indonesia belakangan ini yang begitu sempit situasinya. Artinya, dari semua anggaran dalam APBN, hanya sedikit dari anggaran yang tersedia tersebut yang masih bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan, termasuk kebutuhan anggaran untuk kegiatan riset. Kondisi pembiayaan R&D nasional menurut pendapat Faisal Basri dalam FGD, sebagai berikut: “Sekarang kita jangan bicara R&D, untuk kedepan boleh. Karena sekarang total government spending kita hanya 8% dari PDB. Yang lebih kecil dari kita hanya Banglades, Pakistan dan Kamboja. Jangankan untuk R&D untuk yang lain-lain juga kecil. Jadi kapan kita punya kemewahan untuk itu, jadi paradigma nya adalah the rule of government dalam total ekonomi ini rendah. Amerika saja yang kapitalistik yang mengecilkan peran pemerintah itu sebesar 20% peranan governement final consumptionnya kalau kita cuma 8%”. Bila dikaitkan peran pemerintah dalam mendukung ketersediaan anggaran penelitian, dari kacamata fiskal saat ini, dimana kegiatan litbang iptek belum menjadi proiritas utama. Masih banyak prioritas lain yang menjadi pilihan oleh pemerintah misal prioritas pengentasan kemiskinan, prioritas pendidikan 12 tahun, dimana anggaran untuk pendidikan masih 9 tahun, ada lagi prioritas untuk menanggulangi masalah kesehatan yang harus diperbaiki karena memberikan pelayanan dasar yang belum diselesaikan oleh penyelenggaraan negara ini dengan baik, sehingga masih membutuhkan tambahan anggaran. Saat ini prioritas anggaran pembangunan masih begitu banyak yang diprioritaskan untuk


232

membiayai kegiatan yang mendasar dan hal itu mengakibatkan yang namanya fiscal space Indonesia terbatas. Yang dimaksud fiscal space itu artinya uang di anggaran yang masih bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan. Ada lagi berbagai kebutuhan untuk membangun infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan irigasi yang saat ini masih lebih dibutuhkan masyarakat. Subsidi untuk program keluarga harapan terus meningkat dari tahun 2007 berjumlah 0,8 triliun, tahun 2008 naik menjadi 1,0 triliun, tahun 2009 naik menjadi 1,1 triliun, tahun 2010 menjadi 1,3 triliun, tahun 2011 menjadi 1,6 triliun dan untuk tahun 2013 meningkat menjadi 1,9 triliun. Subsidi raskin tahun 2007 berjumlah 6,3 triliun, tahun 2008 naik menjadi 11,7 triliun, tahun 2009 naik menjadi 12,9 triliun, tahun 2010 menjadi 11,4 triliun, tahun 2011 menjadi 15,7 triliun dan untuk tahun 2012 meningkat menjadi 15,6 triliun. Subsidi untuk beasiswa murid dan mahasiswa miskin tahun tahun 2008 berjumlah 2,3 triliun, tahun 2009 naik menjadi 3,0 triliun, tahun 2010 menjadi 3,7 triliun, tahun 2011 menjadi 4,7 triliun dan untuk tahun 2013 meningkat menjadi 6,2 triliun (NK-APBN 2013). Sementara

penghamburan anggaran untuk subsidi BBM tahun 2011,

sekitar Rp 129,72 triliun atau sekitar 1,3% dari total APBN-P 2011. Hasilnya, kita melihat kemacetan di mana-mana, boros BBM makin menjadi-jadi di tengah makin langkanya sumber energi. Ini sungguh ironi. Indonesia yang telah menjadi net importer minyak justru makin boros mengimpor BBM. Dari segi anggaran riset oleh swasta, sementara ini perusahaan-perusahan di Indonesia belum banyak melihat dan melakukan apa dampak dari pentingnya research and development, perusahaan di Indonesia belum mau melakukan investasi yang lebih banyak untuk kegiatan Research and Development karena perusahaan swasta di Indonesia menganggap dan melihat perusahaan Indonesia itu teknologinya masih banyak yang tidak diciptakan sendiri, kebanyakan memakai apa yang ada di luar negeri, apakah membeli atau mendapatkan lisensi atau mendapatkan sesuatu dari luar negeri itu sehingga memang belum ada kebutuhan untuk Penelitian dan pengembangan yang mengharuskan mereka membeli dan mengeluarkan anggaran lebih. Untuk masa kedepan, kalau mau mensiasati dari segi anggaran, dimana anggaran pendidikan sudah mencapai 20% dari total APBN. Sehingga dapat


233

dibuat regulasi agar kegiatan riset itu bagian tidak terpisahkan dari pendidikan. Hal ini linier dengan peran perguruan tingi dengan tridharma perguruan tinggi yaitu adalah melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat jadi penelitian itu harus menjadi bagian integral. Diperlukan kegiatan pendidikan untuk berpihak pada riset. Sehingga, perlu pemikiran bersama bagaimana antara anggaran riset dan pendidikan itu dapat sinkron dengan sektor pendidikan secara umum, jadi risetnya harus juga mendorong keberpihakan dan kualitas pendidikan. Sehingga dapat pakai dana pendidikan atau didalam anggaran kita harus berpusat fiscal space, dalam ruang fiscal space tadi bagaimana caranya subsidi harus dikurangi, subsidi yang tidak perlu harus dikurangi, kemudian juga anggaran research juga harus dibuat dan disusun secara lebih komprehensif dan lebih mengurangi duplikasi, dalam pengertian misalnya pertanian punya dana penelitian sendiri, nantinya perindustrian juga punya dana penelitian sendiri-sendiri, sehingga tidak diketahui hasilnya karena anggarannya terbagi-bagi dan jumlahnya kecil-kecil sehingga dampaknya tidak terasa. Lebih baik dana riset itu dikumpulkan dalam satu paket, dalam satu full dana, sehingga anggaran tersebut terlihat besar dan pemakaiannya juga bisa mengurangi duplikasi, bahkan bisa mendorong invensi baru, misalnya bagaimana produk pertanian dikembangkan menjadi industri. Pilihan kebijakan lainnya adalah dengan menambah fiscal space artinya di luar pendidikan atau di dalam pendidikan. Anggaran R&D dapat alokasikan menjadi satu patek dana yang besar, daripada terpecah-pecah banyak, lebih baik dikoordinasikan dibawah satu atap anggarannya. Penggunaannya dapat dikontrol, akan dipergunakan untuk apa dan dalam masa setahun, anggarannya dapat digunakan untuk riset yang menjadi prioritas negara. Sehingga, perumusan tema yang menjadi prioritas riset nasional harus jelas supaya arah risetnya itu tidak menjadi kecil-kecil yang terlepas, tetapi jadi satu riset yang lebih besar dan terhubung satu sama lain. Hal ini dapat berlaku pula untuk kebijakan riset oleh pemerintah daerah. Upaya dalam mendorong pihak swasta dapat dilakukan dengan cara, pemerintah memberikan insentif dalam konteks perpajakan untuk perusahaan yang membuat Penelitian dan pengembangan dengan benar, jadi bagi perusahaan


234

yang benar-benar melaksanakan Penelitian dan pengembangan yang sifatnya akan melahirkan produk komersialisasi sendiri

atau hak paten sendiri dan dapat

melakukan suatu riset yang bisa meningkatkan produktivitas. Pemerintah dapat mengeluarkan taxs deductionnya dua kali lipat, jadi misal perusahaan tersebut mengeluarkan anggaran satu miliar untuk research, pemerintah dapat menghitung pengurangnya dari pajak, misalnya Rp200 miliar. Dengan catatan, perusahaan tersebut harus melakukan research dengan benar tidak tipu-tipuan dan direkayasa laporan keuangannya. Harus dihindari jika saat diperiksa risetnya tidak ada dan pajaknya dikurangi. Dapat juga dibuat kebijakan misalnya untuk mengimpor bahan baku, sehingga produk-produk yang dibutuhkan itu bisa menjadi lebih mudah dengan memberikan kemudahan serta bea masuknya perlu dikurangi atau tidak. Terkait dengan anjuran dari badan dunia UNESCO agar negara berkembang dapat mengalokasikan anggaran litbangnya sebesar 1% dari PDB dalam rangka memajukan perekonomian negara. Anjuran UNESCO ini dapat dijadikan acuan dala upaya peningkatan anggaran litbang iptek nasional secara bertahap. Jika sampai tahun 2013 anggaran penelitian dan pengembangan nasional kita baru 0,08 % dari PDB Nasional, maka diperlukan upaya untuk meningkatkannya secara

bertahap mulai dari

0,3 %, naik secara bertahap

menjadi 0,5 %, naik kembali menjadi 0,8 %, dan mencapai 1 % PDB, seperti anjuaran UNECSO. Upaya lain dapat juga dengan merangkul swasta, jangan sampai anggaran penelitian dan pengembangan ini hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri. Pihak Swasta termasuk BUMN bisa membantu peningkatan anggaran Penelitian dan pengembangan. Karena bagi swasta sebenarnya Penelitian dan pengembangan adalah menjadi bagian dari keunggulan perusahaan, dengan melakukan Penelitian dan pengembangan untuk dapat menang dalam bersaing.


235

Origin of GDP (%) 2008

Structure of Employment

34

(%) 2008

37

60

Agriculture

66 25

18

41

45

19

Industry

21

Services

Brazil

India

38 20

30

42

27 7

China

55

30 18

52

15

Indonesia Korea Malaysia Thailand Vietnam

Sumber : The Economist 2011

Gambar 5.2 PDB Sektor dan Tenaga Kerja Tahun 2008 Sumber: Kementerian Keuangan, 2013

Data diatas memperlihatkan PDB Indonesia

dari sektor pertanian

mencapai 14%, jasa 37%, industri non maufaktur mencapai 20%, dan dari manufaktur sebesar 20%. Sementara untuk tema riset beberapa tahun kedepan adalah riset yang nantinya berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia. Riset kita kedepan harusnya memiliki keunggulan dalam “mengeksploitasi sumber daya alam”. Dapat pula memprioritaskan industri berbasis sumber daya alam, atau sumber daya alam itu sendiri yang diperbaiki kualitasnya. Misalkan, riset dibidang pangan, contohnya bagaimana membuat jeruk Indonesia itu tidak ada bijinya, rasanya lebih enak. Dibuatkan kalengnya, diolah menjadi makanan olahannya dan industri-industri turunannya dengan basis sumber daya alam. Riset lainnya adalah riset yang dapat fokus pada industri yang dapat memperkerjakan pekerja cukup banyak tapi tanpa meninggalkan kualitas dari teknologinya. Industri yang mampu memberikan lapangan pekerjaan perlu dikembangkan secara masif, ada clusternya dan dibuatkan regulasi yang mendukung aktivitas riset yang berpotensi mendukung perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi terus tumbuh dan berkembang terpotret dari APBD dan PDRB provinsi, seperti tabel berikut ini:


236

Gambar 5.3 Data Tren APBD TA 2009-2013 (dalam miliar rupiah) Sumber: Kementerian Keuangan, 2013

Data ini memperlihatkan tren peningkatan Anggaran APBD tiap provinsi, walaupun terjadi peningktaan anggaran PAD dan Dana Perimbangan masing-masing provnsi terus merangkak naik namun anggaran belanja untuk kegiatan litbang pada masing-masing provinsi tidak mengalami kenaikan yang sgnifikan. Dari 11 provinsi yang di potret besarnya belanja litbang iptek tergambarkan bahwasannya rata-rata anggaran belanja litbang masing-masing provinsi jika di bagi dengan anggaran total APBD masing-masing provinsi memperlihatkan anggaran litbang iptek masih dibawah 1 persen APBD. Namun jika total dari belanja litbang masing-masing provinsi dibagi dengan jumlah PDRB masing-masing-masing provinsi maka anggka belanja litbang masingmasing provinsi lebih kecil lagi. Jika diamati lebih lengkap tren pertumbuhan PRDB masing-masing provinsi terus mengalami peningkatan seperti pada Tabel berikut:


237

Tabel 5.2 Data Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi 2010-2012 Provinsi

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*)

2012**)

1

Aceh

50 357

56 952

69 353

71 093

73 548

71 987

79 145

87 995

96 161

2

Sumatera Utara

118 101

139 618 160 377

181 820 213 932 236 354

275 057

314 372

351 118

3

Sumatera Barat

37 359

44 675

59 799

87 227

98 957

110 104

4

Riau

114 246

139 019 167 068

210 003 276 400 297 173

345 774

413 706

469 073

5

Jambi

18 488

22 487

26 062

32 077

53 858

63 355

72 654

6

Sumatera Selatan

64 319

81 532

95 929

109 896 133 665 137 332

157 735

182 390

206 331

7

Bengkulu

8 105

10 134

11 397

12 874

14 916

16 385

18 600

21 269

24 173

8

Lampung

36 016

40 907

49 119

60 922

73 719

88 935

108 404

127 908

144 561

9

Kepulauan Bangka Belitung 11 797

14 172

15 921

17 895

21 421

22 998

26 713

30 416

34 325

46 216

51 826

58 575

63 893

71 615

80 238

91 717

10 Kepulauan Riau

53 030

70 955 41 056

76 753 44 127

36 737

40 985

Sumatera

495 524

590 480 694 471

808 205 978 187 1 055 936 1 224 127 1 420 607 1 600 218

11 DKI Jakarta

375 562

433 860 501 772

566 449 677 045 757 697

861 992

982 521

1 103 738

12 Jawa Barat

305 703

389 245 473 187

526 220 633 283 689 841

771 594

860 982

946 861

13 Jawa Tengah

193 435

234 435 281 997

312 429 367 136 397 904

444 666

498 764

556 480

14 DI. Yogyakarta

22 024

25 338

32 917

45 626

51 785

57 034

15 Jawa Timur

341 065

403 392 470 627

778 564

884 503

1 001 721

16 Banten

73 714

84 622

171 748

192 227

212 857

29 417

38 102

41 407

536 982 621 392 686 848

18 Kalimantan Barat

122 844 2 097 1 311 503 1 570 892 1 854 868 841 28 987 33 946 37 388 44 003 2 141 1 340 490 1 604 839 1 892 256 844 29 750 33 869 37 715 43 541

49 133

54 281

60 542

66 913

75 027

19 Kalimantan Tengah

18 300

20 983

24 480

27 932

32 760

37 162

42 571

49 048

55 876

20 Kalimantan Selatan

28 028

31 794

34 670

39 439

45 844

51 460

59 823

68 187

75 923

21 Kalimantan Timur

133 704

180 289 199 588

222 629 314 814 285 591

321 764

391 408

419 102

Jawa 17 Bali Jawa & Bali

97 867

139 865 152 556

2 476 822 2 726 253 3 074 189 3 470 783 3 878 690 51 916

60 292

67 194

74 029

83 939

2 528 738 2 786 545 3 141 384 3 544 812 3 962 629

Kalimantan

209 782

266 936 296 454

333 541 442 550 428 494

484 700

575 556

625 928

22 Sulawesi Utara

15 728

18 763

21 216

24 081

28 698

33 034

36 809

41 831

47 198

23 Sulawesi Tengah

14 659

17 117

19 310

23 219

28 728

32 461

37 314

44 312

51 062

24 Sulawesi Selatan

44 745

51 780

60 903

69 272

85 143

99 955

117 862

137 390

159 427

25 Sulawesi Tenggara

10 268

12 981

15 270

17 953

22 203

25 656

28 377

32 113

36 601

26 Gorontalo

2 802

3 481

4 062

4 761

5 907

7 069

8 057

9 154

10 368

27 Sulawesi Barat

3 836

4 423

5 125

6 193

8 297

9 403

10 985

12 884

14 408

92 037

108 545 125 887

145 478 178 975 207 578

239 404

277 684

319 064

28 Nusa Tenggara Barat

22 146

25 683

28 597

33 522

35 315

44 015

49 632

48 825

49 529

29 Nusa Tenggara Timur

13 004

14 810

16 904

19 137

21 656

24 179

27 746

31 222

35 253

30 Maluku

4 048

4 571

5 080

5 699

6 270

7 070

8 085

9 599

11 469

31 Maluku Utara

2 369

2 583

2 818

3 160

3 862

4 691

5 390

6 039

6 918

32 Papua Barat

6 577

7 914

8 946

10 367

13 975

18 144

26 873

36 179

42 760

33 Papua Nusa Tenggara, Maluku & 34 Papua Jumlah 34 Provinsi

24 843

43 615

46 895

55 380

61 516

76 887

87 733

76 559

77 765

72 986

99 176

109 240

127 266 142 594 174 986

205 459

208 422

223 695

Sulawesi

2 210 818 2 669 975 3 118 308 3 556 334 4 271 045 4 653 539 5 295 074 6 027 082 6 731 535

Catatan : Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS 2013.


238

Tabel diatas memperlihatkan tren terjadinya peningkatan PDRB masingmasing provinsi tiap tahun, kontribusi dari PDRB ini juga turut berperan meningkatan PDB nasional jika tahun 2004 berjumlah Rp2.210.818 Triliun, terus meningkat menjadi Rp6.731.535 Triliun pada tahun 2012. Walaupun terjadi peningkatan tren PDRB yang terus terjadi tetapi peningkatan anggaran litbang mengalami tren kebalikannya jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB tersebut. Adapun, tren peningkatan PDB perkapita tersebut seperti pada tabel berikut: Tabel 5.3 Perkembangan PDB menurut jenis penggunaan dalam waktu 10 tahun terakhir (dalam Rp triliun).

Dalam 10 tahun terakhir ditinjau dari sisi penggunaan terhadap PDB Indonesia adalah Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh secara signifikan diikuti oleh Konsumsi Pemerintah pada urutan ketiga. Sedangkan perdagangan internasional secara netto yaitu Ekspor dikurangi Impor selama 10 tahun terakhir ini kontribusinya terhadap PDB cukup kecil. Hal ini memperlihatkan bahwasannya hasil ekpor Indonesia dari produk-produk hasil litbang memang masih kecil.


239

Pembentukan

Modal

Tetap

Bruto

meningkat

cukup

signifikan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. Tingginya laju peningkatan kontribusi PMTB menunjukkan bahwa kontribusi investasi mulai mengejar secara perlahan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB. Besarnya kontribusi Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto serta Konsumsi Pemerintah dan kecilnya kontribusi netto perdagangan internasional (Ekspor dikurangi Impor) menunjukan bahwa kekuatan perekonomian Indonesia sesungguhnya terletak pada kekuatan pasar domestik dan kurang/tidak tergantung pada pasar ekspor. Kondisi ini pula yang menyebabkan perekonomian Indonesia relatif lebih tahan terhadap krisis yang terjadi pada tahun 2008 dan juga terhadap potensi krisis yang mungkin akan terjadi pada akhir 2011 atau awal 2012 di Zona Euro dan Amerika Serikat. Tabel 5.4. Produk Domestik Regional Bruto Indonesia 2010-2012

Sumber: BPS 2012, Laporan Kajian Ekonomi Sekab 2012.


240

Dari sembilan sektor yang mempengaruhi pertumbuhan PDB nasional diatas terlihat bahwasannya sektor industri baru dapat memberikan kontribusi unutk PDB pada tahun 2012 sebesar 23,8 %, sektpr pertanian sebesar 15,4 %. Keadaan tersebut diatas jika pendapatan per kapita Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, ternyata masih termasuk rendah seperti pada tabel berikut: Tabel 5.5 Tingkat Perekonomian dan Pendapatan Perkapita di ASEAN Tahun 2010-2012

Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Data Base, Oktober 2012

Jika

dibandingkan

dengan

negara-negara

di

ASEAN,

tingkat

perekonomian Indonesia tahun 2010 dari 708.378 US$ Billion, meningkat menjadi 994.854 US$ Billion, termasuk yang tertinggi, namun jika dilihat perkapitanya Indonesia masih dibawah Malaysia dan Singapore. Tingginya PDB nasional ini atas kontribusi sektor pertanian sebesar 15,4%, pertambangan 11.4%, industri 23,8%, konstruksi sebesar 10,0%, perdagangan/hotel dan restoran 13,8%, pengangkutan dan komunikasi 6,6%, keuangan, realestate dan jasa 7,4% dan jasa 10,4% . Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,7 Triliun pada APBN tahun anggaran 2011 yang dibelanjakan dalam rangka mendukung kegiatan litbang Iptek. Angka tersebut merupakan belanja litbang yang bersumber dari


241

pemeritah dengan porsi mencapai 85%, sementara dari sektor swasta hanya berkisar 15 %. Anggaran pemerintah dan swasta unutk kegiatan litbang yang masih sangat terbatas, secara tidak langsung telah dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2012. Pada tahun tersebut masih menunjukkan kinerja perekonomian yang cukup baik, hal tersebut ditandai dengan meningkatan PDB nasial dari tahun 2010 yang berjumah Rp7.1 Triliun menjadi Rp.8.5 Triliun tahun 2011, walaupun di tengah situasi perekonomian global yang masih dibayang-bayangi oleh berbagai ketidak-pastian. Keditakpastian tersebut dipengaruhi oleh prospek pemulihan ekonomi di kawasan Eropa yang mengalami krisis hutang, yaitu Yunani, Italia, Irlandia, Potugal dan Spanyol. Juga adanya ancaman jurang fiskal (fiscal cliff) di negara Paman Sam (USA) akibat perbedaan sudut pandang dan kepentingan antara Pemerintahan Barrack Obama (Partai Demokrat) dengan Konggres yang didominasi oleh Partai Republik, terkait strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak, efisiensi

pengeluaran

negara

terutama

pengurangan

pengeluaran

untuk

perlindungan sosial, serta batasan hutang dan defisit anggaran pemerintah AS. Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2012 bila dibandingkan triwulan III-2011 tercatat sebesar 6,17% (yoy) dan secara kumulatif mencapai sebesar 6,29% bila dibandingkan periode yang sama tahun 2011 (ctc). Besaran PDB atas dasar harga berlaku secara kumulatif pada triwulan III-2012 mencapai sebesar Rp. 6.151,6 trilyun. Sementara anggaran litbang Iptek dari APBN hanya berkisar Rp9,675,7 Triliun. Lebih lanjut Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan pada triwulan IV-2012 akan mencapai 6,2%, sehingga pertumbuhan untuk keseluruhan tahun 2012 akan mencapai sekitar 6,3%. Dengan demikian tingkat pertumbuhan Indonesia kembali berada di atas rata-rata tingkat pertumbuhan dunia yang pada tahun 2012 diprediksi sebesar 3,5%. Sebagaimana terlihat dalam Grafik dan Tabel 5.5, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat stabil di kisaran 5,5% ± 1% dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,11%. Gambaran pertumbuhan PDB nasional, berasal dari perhitungan agregat dari pertumbuhan perekonomai daerah. Provinsi Jawa Timur yang telah mampu


242

mengalokasikan anggaran litbang iptek

pada

tahun 2009 sebesar Rp16,088

miliar, pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp19,748 miliar, pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi Rp23,876 miliar, untuk tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp26,628 miliar, pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp32,017 miliar. Adapun total pagu anggaran APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun pada tahun 2009 sebesar Rp8.395,16 miliar, tahun 2010 meningkat menjadi Rp10.508,10 miliar, pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi Rp12.305,79 miliar dan terus meningkat tahun 2012 menjadi Rp16.007,74 miliar dan pada tahun 2013 juga mengalami penurunan menjadi Rp14.996,87 miliar. Dengan total anggaran belanja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009 sd 2013 hanya sekitar 0,19 %, telah mampu memberi stumulus pada PDRB Provinsi Jawa Timur pada Harga Berlaku sebesar Rp884,14 Triliun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan baru mencapai Rp366,98 Triliun, seperti pada tabel berikut. Tabel 5.6 Perbandingan Indikator Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur Dan Nasional Tahun 2011

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Surabaya Jawa Timur 7,52 7,22

Indonesia

PDB/PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun RP)

235,26

884,14

7.427,10

PDB/PDRB Atas Dasar Harga Konstan (triliun RP)

94,44

366,98

2.463,20

77,78

23,46

30,80

6,46

PDB/PDRB Perkapita (Juta Rp) Sumber data: BPS Povinsi Jawa Timur, Bappeko Surabaya 2011

Tabel diatas menggambarkan walaupun alokasi APBD Provinsi Jawa Timur yang di investasikan untuk mendukung kegiatan litbang rata-rata berkisar Rp30 miliar di biag litbang iptek, secara tidak langsung dapat menstimulus PDRB Jawa Timur menjadi Rp884 Triliun atas Dasar Harga Berlaku. Unutk potret belanja litbang iptek di Jawa Timur sumber anggaran litbang iptek yang


243

bersumber dari pemeritah daerah sebesar 90,25% sedangkan dari industri hanya 9,75% (Balitbang Jatim, ITS dan BPS Jatim 2010). Untuk menggambarkan situasi dari adanya stimulus APBN tahun 2012 yang telah mencapai Rp10,312,3 Triliun di alokasikan untuk mendukung belanja Litbang yang tersebar di Kementerian dan LPNK, telah mampu mengungkit PDB Nasioal mencapai Rp894,854 Triliun. Walaupun tidak dapat dikatakan secara langsung terjadinya peningkatan PDB Indonesia tersebut disebabkan oleh karena hasil litbang yang ada di Kementerian dan Lembaga, serta Industri. Peningkatan PDB nasional lebih disebabkan oleh karena besarnya konsusmsi masyarakat tahun 2012 mencapai 54,8 %, sedangkan konstribusi industri hanya 23,8%. Sementara dinegara maju yang telah mengedepanjan litbang iptek sektor industri yang memproduk hasil litbang secara masal yang memebrikan konstibus besar dalam peningkatan PDB masing-masing negara. 5.1.1.3.3

Faktor Sosial

Situasi sosial yang terus beradaptasi terhadap perkembangan litbang iptek nasional dari penggunaan hasil-hasil litbang iptek telah dipengaruhi prilkau sosial terhadap penggunaan media sosaial. Menurut key informan yang mengatakan: ”Walaupun Bapak Presiden telah membuat setgab-setgab karena masingmasing mempunyai agenda yang tidak“match”, walaupun sudah ada undang-undang, namun tidak dilaksanakan karena tidak ada kesinambungan padahal situasi kita seolah-olah semua sistem berjalan, dan seolah-olah berjalan seperti homostatis seperti mesin semuanya berjalan seperti mesin masalah berjalan, kenyataannya di lapangan nyata tidak begitu. Saya melihat budget iptek itu tidak pernah mencapai 1 % dari APBN, padahal itu semua orang ngomong begitu semua orang menginginkan itu.” Maraknya kerusuhan sosial menurut key informan tidak pernah teratasi secara tuntas, bahkan ada kesan kohesi sosial tersebut dipelihara. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang tegas, jika para pemimpinnya tidak tegas maka orang lain yang akan mengambil inisiatif. DPR RI sebagai lembaga politik juga belum memperlihatkan peranannya dalam membuat berbagai regulasi yang dapat mempengaruhi perbaikan kohesi sosial. Anggaran riset dapat dipergunakan juga untuk melakukan riset-riset sosial. Anggaran riset tersebut dapat diberikan kepada perguruan tinggi untuk mendalami permasalahan-permasalahan kohesi sosial yang


244

terjadi di masyarakat. Diidentifikasi akar permasalahannya dan dicarikan jalan keluarnya. Ketersediaan SDM untuk melaksanakan litbang dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ada saat ini seperti pada tabel berikut: Tabel 5.7 Kondisi Sumber Daya Manusia Indonesiaa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pendidikan

2001

2006

2010

SD/tidak tamat SD

63.0%

55.5%

51.5%

SMP

17.7%

20.2%

18.9%

SMA

10.3%

12.7%

14.6%

SMK

5.5%

6.2%

7.8%

Diploma I,II,III

1.6%

2.2%

2.7%

Universitas

1.8%

3.2%

4.6%

Sumber: Kemendikbud 2011

Data diatas memperlihatkan hanya kurang dari 5 % SDM Indonesia yang berpendidikan tinggi dari total julah penduduk Indonesia pada tahun 2010, yang mencapai 237 juta jiwa lebih. Sementara jumlah peneliti di Indonesia 8.767 peneliti per 1 Februari 2014) (LIPI 2014) terdiri dari peneliti pratama 2.667 peneliti, peneliti muda 2.509 peneliti, peneliti madya 2.614, peneliti utama 971 peneliti. Di perguruan tiggi peneliti berjumlah 16.000 peneliti. Jika digabungkan

seluruh peneliti baik dari lembaga litbang dan perguruan tinggi, angka ini masih amat minim jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Seperti di negara kecil Belarusia di eropa telah memiliki 36 peneliti per 10.000 penduduk, sementara Indonesia pada komposisi satu peneliti per 10.000 penduduk. Pada negara maju telah menyadari peran penelitian litbang iptek dalam pengembangan daya saing industri. Adpun jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 seperti pada tabel berikut:


245

Tabel 5.8 Penduduk Indonesia menurut Provinsi Tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010 Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1971

1980

1990

1995

2000

2010

2 008 595

2 611 271

3 416 156

3 847 583

3 930 905

4 494 410

11 114 667

11 649 655

12 982 204

Sumatera Utara

6 621 831

8 360 894

10 256 027

Sumatera Barat

2 793 196

3 406 816

4 000 207

4 323 170

4 248 931

4 846 909

Riau

1 641 545

2 168 535

3 303 976

3 900 534

4 957 627

5 538 367

Jambi

1 006 084

1 445 994

2 020 568

2 369 959

2 413 846

3 092 265

Sumatera Selatan

3 440 573

4 629 801

6 313 074

7 207 545

6 899 675

7 450 394

Bengkulu

519 316

768 064

1 179 122

1 409 117

1 567 432

1 715 518

Lampung

2 777 008

4 624 785

6 017 573

6 657 759

6 741 439

7 608 405

Bangka Belitung

-

-

-

-

900 197

1 223 296

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

1 679 163

4 579 303

6 503 449

8 259 266

9 112 652

8 389 443

9 607 787

21 623 529 21 877 136

27 453 525 25 372 889

35 384 352 28 520 643

39 206 787 29 653 266

35 729 537 31 228 940

43 053 732 32 382 657

2 489 360

2 750 813

2 913 054

2 916 779

3 122 268

3 457 491

25 516 999

29 188 852

32 503 991

33 844 002

34 783 640

-

-

-

-

8 098 780

37 476 757 10 632 166

Bali

2 120 322

2 469 930

2 777 811

2 895 649

3 151 162

3 890 757

Nusa Tenggara Barat

2 203 465

2 724 664

3 369 649

3 645 713

4 009 261

4 500 212

Nusa Tenggara Timur

2 295 287

2 737 166

3 268 644

3 577 472

3 952 279

4 683 827

Kalimantan Barat

2 019 936

2 486 068

3 229 153

3 635 730

4 034 198

4 395 983

Kalimantan Tengah

701 936

954 353

1 396 486

1 627 453

1 857 000

2 212 089

Kalimantan Selatan

1 699 105

2 064 649

2 597 572

2 893 477

2 985 240

3 626 616

733 797

1 218 016

1 876 663

2 314 183

2 455 120

3 553 143

1 718 543

2 115 384

2 478 119

2 649 093

2 012 098

2 270 596

Sulawesi Tengah

913 662

1 289 635

1 711 327

1 938 071

2 218 435

2 635 009

Sulawesi Selatan

5 180 576

6 062 212

6 981 646

7 558 368

8 059 627

8 034 776

714 120

942 302

1 349 619

1 586 917

1 821 284

2 232 586

Gorontalo

-

-

-

-

835 044

1 040 164

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

1 158 651

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten

Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tenggara

Maluku

1 089 565

1 411 006

1 857 790

2 086 516

1 205 539

1 533 506

Maluku Utara

-

-

-

-

785 059

1 038 087

Papua Barat

-

-

-

-

-

760 422

923 440

1 173 875

1 648 708

1 942 627

2 220 934

2 833 381

119 208 147 490 179 378 194 754 206 264 INDONESIA 229 298 946 808 595 Catatan : Termasuk Penghuni Tidak Tetap (Tuna Wisma, Pelaut, Rumah Perahu, dan Penduduk Ulangalik/Ngelaju)

237 641 326

Papua

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995


246

Dari komposisi penduduk Indonesia yang ada seperti pada tabel ditas, menunjukkan masih minimnya penduduk yang berpendidikan tinggi menyebakan produktifitas Sumber Daya Manusia Indonesia juga tidak menggembirakan bila dibandingkan dengan negara ASEAN. Indonesia berada diposisi paling bawah setelah negara Vietnam, seperti gambar berikut. Labor Productivity (constant

2000 US$)

12000 Indonesia Malaysia Philippines Thailand Viet Nam

10000 8000 6000 4000 2000 0 1970-74

1975-79

1980-84

1985-89

1990-94

1995-99

2000-04

Gambar 5.4 Perbandingan Produktifitas Sumber Daya Manusia Indonesia dan Negara ASEAN Sumber: ADB, 2007

Minimnya produktifitas ini juga dipengaruhi oleh minimnya jumlah tenaga peneliti di Indonesia yang jumlahnya juga masih kurang jika dibandingkan dengan peneliti negara negara lain. Faktor Teknologi Faktor teknologi. meliputi

penguasaan inovasi menjadi invensi dan

penguatan Hak Kekayaan Intelektual, sitasi dalam penulisan jurnal, jumlah profesor, jumlah doktor, master dan sarjana strata satu. penguasaan teknologi, mulai semakin luasnya penguasaan ITC oleh sebagian penduduk Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi pengguna facebook, pengguna tertinggi blackberry, pasar handphone tertinggi dan pengguna internet yang juga tertinggi di dunia


247

setelah China dan India. Kondisi diatas tentu mempengaruhi situasi sosial kemasyarakatan. Pada bidang ITC Indonesia sudah terbukti hanya menjadi pasar dari berbagai produk luar negeri. Menurut data statitik penggunana ITC untuk HP mencapai 325 juta unit yangtelah melebihi jumlah enduduk Indonesia tahun 2012. dan telephon biasa mencapai 20 juta unit.

297

309

325

278 259 228 177 149 98 65 47 13

13

16

22

24

27

23

21

20

20

20

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total Mobile Subscribers

Fixed Lines + Fixed Wireless Subs

Gambar 5.5 Angka Penggunaan Handphone di Indonesia Tahun 2005-2015 Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2014

Gambar ditas memperlihatkan bahwasannya pasar pengguna handphone di dalam negeri cukup besar dan potensial, namun sebagian besar berbagai merk handphone yang ada di pasar dalam negeri sebagian besar adalah merk-merk luar negeri yang hanya perakitannya saja yang dilakukan di Indonesia. Sebenarnya pasar dosmetik sangat besar merupakan potensialpeluang yang menjanjikan jika hasil-hasil produk riset di bidang ITC dapat menghasilkan berbagai produk.


248

Jumlah peneliti di Indonesia, seperti tabel berikut: Tabel 5.9 Jumlah Peneliti di Indonesia Menurut Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Persentase

1.

S3

1.174

12,40%

2.

S2

3.514

37,12%

3.

S1

4.779

50,48%

Sumber: Indikator Iptek 2010

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah peneliti Indonesia yang berpendidikan Strata tiga atau setingkat doktor sampai dengan tahun 2010 baru berjumlah 1.174 doktor. Untuk yang berpendidikan Strata dua atau master baru berjumlah 3.514 master. Sementara, untuk yang berpendidikan Strata satu atau sarjana baru berjumlah 4.779 sarjana. Angka ini jika dibandingkan dengan jumlah peneliti menurut tingkat pendidikannya di negara ASEAN, Indonesia masih tertinggal jauh. Memperhatikan fungsi perguruan tinggi diantaranya adalah dalam rangka meningkatkan nilai tambah para peserta didik, menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik di bidang IPTEK dan seni, sehingga dapat menhasilkan kekayaan intektual. Sampai dengan semester ke 2 tahun 2010 telah diperoleh 721 judul aplikasi paten berbagai bidang pererapan teknologi. Dan sebanyak 73 Judul paten sudah digranted yang berasal dari dari 84 perguruan tinggi dari seluruh Indoensia yang keseluruhan jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 3.185 perguruan tinggi. Adapun bidang-bidang tersebut meliputi bidang Air sebanyak 10, Bidang Biologi dan Bioteknologi sebanyak 32, bidang ekeltronik dan listrik 32, bidang Eenergi 18, bidang Infromasi dan Komunikasi 17, Bidang Instrumentasi dan Kontrol

50, bidang Kesehatan

29, bidang Konstruksi 23, bidang material


249

sebanyak 68 imvensi, bidang Otomotif dan Transportasi 17, Bidang Pangan 66, Bidang Permesian dan Peralatan Umum sebanyak 67 invensi, bidang Pertanian sebanyak 68, bidang Proses dan Bahan Kimia 105, invensi berbagai bidang berjumlah 109. Adapun aloaksi dana yang telah dikucurkan oleh Kemendikbud untuk kegiatan litbang pada tahun 2010 sebesar Rp609,3 miliar. Sementara

kegiatan

penelitian

di

perguruan

tinggi

yang

telah

menghasilkan 721 paten, namun banyaknya jumlah temuan oleh perguruan tinggi yang telah dipatenkan tersebut belum dapat diproduksi secara komersial. Sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto nasional. Sementara di negara maju seperti di Amerika, jumlah temuan paten komersial dapat diproduksi secara missal dan dikomersialisasikan sehingga mampu meningkatkan produk domestik bruto negara Amerika. Demikian pula di China, Korea Selatan, Singapur dan Brazil. Kemampuan beberapa negara tersebut dalam menghasilkan paten berbanding lurus dengan banyaknya jumlah peneliti di negara masing-masing. Temuan invensi dari hasil penelitian yang mendapatkan paten di negara-ngera tersebut dapat diproduksi secara komersial. Dari hasil produski komersial tersebut dan mempu memberikan stimulus peningkatkan GDP masing-masing negara. Mencermati kosntribusi industri besar di Indonesia yang menurut data Kementerian Perindustrian tahun 2012 berjumlah 4.968 unit industri dan industri sedang berjumlah 48,977 unit. Banyaknya jumlah industri besar di tanah air dan tersebarnya institusi pendidikan tinggi dari Sabang sampai Meroke yang berjumlah 3.185 isntitusi, belum secara langsung dapat mempengaruhi perumbuhan industri diberbagai bidang. Konstribusi industri terhadap PDB menurut data BPS tahun 2013 terus menurun. Tahun 2010, konstibusinya mencapai 24,8%, pada tahun 2011 konstribusinya mengalami penurunan menjadi 24,3% dan pada

tahun 2012 kembali mengalami

penuruan menjadi 23,8%. Sementara untuk tren jumlah sebaran peneliti dan profesor riset di Indonesia sampai tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:


250

Tabel 5.10 Sebaran Peneliti dan Profesor Riset di Indonesia Berdasarkan Instansi Per 1 Desember 2012 No

NAMA INSTANSI

PENELITI PERTAMA

PENELITI MUDA

PENELITI MADYA

PENELITI UTAMA

JUMLAH

PROF. RISET

PROF. RISET YG AKTIF

PENSIUN/ WAFAT/ DIBER HENTIKAN

1

KEMENTERIAN PERTANIAN

415

447

583

286

1731

103

70

33

2

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

403

344

384

226

1357

102

70

32

3

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

75

93

191

88

447

47

30

17

4

KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN

109

152

104

69

434

17

8

9

5

KEMENTERIAN KESEHATAN

166

125

103

34

428

5

4

1

6

KEMENTERIAN KEHUTANAN

112

127

121

41

401

15

9

6

7

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

108

127

103

12

350

0

0

0

8

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

93

101

114

11

319

1

1

0

9

KEMENTERIAN PARIWISATA & EKONOMI KREATIF

39

102

137

25

303

3

2

1

10

KEMENTERIAN ESDM

138

41

76

35

290

21

16

5

11

LAPAN

74

83

90

31

278

13

4

9

12

BPPT

3

37

128

88

256

27

26

1

13

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

65

48

76

26

215

11

6

5

14

KEMENTERIAN AGAMA

45

39

58

45

187

9

5

4

15

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

83

53

44

12

192

0

0

0

16

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

45

33

50

5

133

2

0

2

17

KEMENTERIAN KOMUNIKASI & INFORMASI

41

20

43

7

111

2

2

0

18

SEKETARIS JENDERAL DPR RI

16

37

26

4

83

0

0

0

19

KEMENTERIAN SOSIAL

7

23

45

2

77

0

0

0

20

BMKG

47

15

1

0

63

1

0

1

21

KEMKUMHAM

24

11

23

7

65

0

0

0

22

BAKOSURTANAL

5

12

24

5

46

2

2

0

23

KEMENTERIAN KEUANGAN

10

16

16

3

45

1

1

0

24

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

10

16

13

1

40

0

0

0

25

BKKBN

12

5

18

3

38

0

0

0

26

KEMENRERIAN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

7

9

14

4

34

1

1

0

27

KEMENTERIAN KOPERASI

9

4

16

2

31

0

0

0

28

KEJAKSAAN AGUNG

4

5

12

4

25

0

0

0

29

BADAN PUSAT STATISTIK

2

11

4

3

20

1

1

0

30

BADAN STANDARISASI NASIONAL

8

2

4

0

14

0

0

0

31

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

7

3

1

0

11

0

0

0

32

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

0

3

7

0

10

1

0

1

33

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1

2

4

1

8

0

0

0

34

KEMENHAM

10

0

0

0

10

0

0

0

35

MAKAMAH AGUNG RI

5

0

0

0

5

0

0

0

36

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

1

1

1

0

3

0

0

0

37

ARSIP NASIONAL RI

1

0

0

1

2

0

0

0

2200

2147

2634

1081

8062

385

258

127

J U M L A H Sumber: Sekretariat TP3N PUSBINDIKLAT peneliti LIPI,2012

Dari tabel di atas terlihat sampai dengan tahun 2012 jumlah profesor riset yang pernah dihasilkan berjumlah 385 professor, ada yang wafat dan pensiun sebanyak 127 orang dan yang aktif saja berjumlah 258 professor . Untuk peneliti professor di perguruan tinggi negeri dan swasta tidak dimasukkan dalam database


251

sebaran professor riset di Indonesia yang dibuat LIPI tahun 2012. Jika masingmasing perguruan tinggi tingkat universitas, data Dikti tahun 2012, jumlah Unversitas di Indonesia adalah 519. Jika masing-masing universitas memiliki professor rata-rata 5 orang professor saja maka akan ada sekitar lebih dari 2.500 professor. Sedangkan jika masing masing Universitas memiliki 10 orang doktor saja maka akan ada lebih dari 5.000 doktor di seluruh universitas yang ada. Sehingga aloasi anggaran yang disediakan oleh Kemendiksbud untuk melakukan rsiet masih amat minim yaitu baru berkisar 0,93 % dari keseluruhan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena masih minimnya jumlah peneliti di Indonesia hal ini yang mengakibatkan jumlah publikasi jurnal terindeks di Scopus yang dihasilkan oleh peneliti Indonesia masih amat minim jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, seperti pada tabel berikut: Tabel 5.11 Publikasi Terindeks di Scopus Beberapa Negara Asean 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Indonesia Malaysia Thailand Philipines 513 937 1.201 447 539 1.036 1.371 471 500 1.050 1.562 445 541 1.230 1.719 465 581 1.417 2.013 510 543 1.216 2.098 412 516 1.322 2.380 530 677 1.810 2.997 621 779 2.411 3.604 588 956 3.053 4.364 761 1.042 4.087 5.558 818 1.113 4.783 6.311 830 1.250 7.122 7.529 906 1.705 10.454 7.908 1.029 2.143 14.727 9.262 1.143 2.741 18.875 9.760 1.350 Sumber: Dirjen Dikti, Kemendikbud 2010

Data di atas memperlihatkan, jika dibandingkan dengan negara ASEAN, Publikasi Terindeks di Scopus hasil penelitian SDM Indonesia yang tersebar diberbagai perguruan tinggi dan lembaga litbang, masih tertinggal. Pada tahun


252

2011, Indonesia baru mencapai 2.741 publikasi terindeks, sementara Malaysia telah mencapai 18.875 publikasi terindeks, Thailand sudah mencapai 9.760. semenara hanya Pihlipina yang masih dibawah Indonesia. 5.1.1.4 Memilih Driving Forces yang Paling Berpengaruh Dalam rangka mengembangkan matriks skenario, maka dilakukan pemilihan driving forces yang paling berpengaruh yaitu pada faktor politik dan ekonomi. Pemilihan dua faktor yang terdiri dari faktor politik dan ekonomi ini didasarkan pada analisis hubungan antar driving forces. Faktor politik sebagai elemen kunci untuk mengembangkan belanja Litbang Iptek Nasional, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Pasal 28C menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya pada Bab XIII Pasal 31 Ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sebagai turunan dari UUD 1945 yang terkait dengan regulasi litbang iptek telah dibuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Sistem Inovasi Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-undang ini telah menghasilkan empat Peraturan Pemerintah (PP). PP 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Meningkatkan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi. PP 41 Tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing. PP 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang. PP Nomor 48 Tahun 2009 tenteng Perijinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Beresiko Tinggi dan Berbahaya. Regulasi lainnya meliputi UndangUndang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Bersama Menteri Negara Ristek dan Menteri Dalam


253

Negeri No. 03 Tahun 2012 / No. 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Undang Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan, Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010. Secara politik, beberapa regulasi yang telah dibuat belum dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan belanja litbang iptek di sektor swasta dan industri. Pada tahun 2010, sektor swasta dan industri baru berkontribusi sebesar 15% dari keseluruhan belanja litbang iptek nasional, 85% masih dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara pada negara-negara maju anggaran lembaga litbang kontribusi sektor swasta dan industri lebih besar dari belanja litbang pemerintah. Potret belanja litbang nasional sampai dengan tahun 2010 baru mencapai 0,08% PDB, sedangkan UNESCO menganjurkan kepada negara berkembang untuk belanja litbang iptek sebesar 1% dari PDB. Dengan begitu, diperlukan berbagai upaya melalui penguatan politik yang dapat dituangkan dalam berbagai regulasi dalam rangka meningkatkan anggaran belanja litbang iptek nasional. Adapun faktor ekonomi dihubungkan dengan kegiatan litbang iptek di Indonesia memperlihatkan kontribusi litbang iptek dikarenakan masih minimnya anggaran belanja R&D kita, menyebabkan negara kita menjadi potensial pasar oleh negara lain. Kegiatan litbang iptek sebagai instrument ekonomi yang bisa kita gunakan untuk mendorong pertumbuhan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan litbang iptek swasta dan industri. Walaupun pemerintah telah membelanjakan anggaran untuk kegiatan R&D dari APBN, namun pengeluaran pemerintah ini hanya sebagai trigger, lebih kepada kegiatan basic research dimana industri dan swasta tidak berminat untuk melaksanakannya karena belum menjanjikan keuntungan. Walaupun terjadi peningkatan PDB setiap tahun yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi nasional dari tahun 2004 sebesar Rp2.210,8 triliun meningkat pada tahun 2010 menjadi Rp5.295,1 triliun, namun pertumbuhan tersebut tidak langsung disebabkan karena kegiatan litbang iptek nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut masuk ke dalam kategori grup negara berpenghasilan rendah yang berkisar dari US$2.000-US$7.250. Pada tahun 2010, PDB nasional berkisar US$3.004,9 masih dalam kategori negara berpenghasilan


254

rendah. Diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan PDB nasional melalui kegiatan litbang iptek. Sektor yang mempengaruhi pertumbuhan PDB Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2012 antara lain sektor pertanian berkontribusi sebesar 15,4%, sektor pertambangan sebesar 11,4%, sektor industri sebesar 23,8%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,7%, sektor konstruksi sebesar 10,0%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,8%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,6%, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan sebesar 7,1%, sedangkan sektor jasa berkontribusi sebesar 10,4%. Sementara, jika dibandingkan dengan GNP negara bagian California di Amerika mampu memberikan kontribusi sebesar 17% dari GNP negara Amerika. Hal ini membuktikan pengaruh dari litbang iptek di negara bagian California yang memiliki pusat industri di Silicon Valley yang bersinergi dengan beberapa universitas besar di California. Sementara, situasi di Indonesia di beberapa provinsi yang memiliki industri dan perguruan tinggi ternama belum terlihat adanya sinergi kegiatan litbang yang dapat mempengaruhi pertumbuhan PDRB masing-masing provinsi. Hal yang menarik adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak secara langsung dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan litbang iptek nasional. Situasi seperti ini diperkirakan karena pertumbuhan yang terjadi merupakan hasil berkembangnya sektor jasa, pertanian, dan pertambangan selain sektor industri. Pada negara-negara maju yang telah membelanjakan lebih dari 1% dari PDB untuk kegiatan litbang iptek mampu meningkatkan PDB sebesar US$20.000. Akan tetapi, untuk negara berkembang yang belum memprioritaskan belanja litbang iptek, PDB-nya baru sebesar US$2.000. Ada kesenjangan antara negara yang telah membelanjakan untuk kegiatan litbang iptek lebih dari 1% PDB dengan negara berkembang yang baru mampu membelanjakan untuk kegiatan litbang iptek di bawah 1% PDB. Skenario bukan hal yang sama sekali baru, beberapa penelitian yang pernah membuat skenario tentang anggaran Research and Development di Indonesia. Pendekatan, kurun waktu, metode pengumpulan data dan cara mendeskripsikannya berbeda pula. Aminullah (2011), menyimpulkan dalam


255

skenario normal yang dibuatnya, menyatakan bahwa penurunan berkelanjutan intensitas riset nasional dalam jangka panjang masa lampau secara empiris disebabkan oleh tiga hal: investasi R&D swasta yang sangat rendah, jumlah terbesar industri adalah LMT yang tidak memerlukan riset, dan perhatian pemerintah terhadap iptek yang menurun. Jika keadaan ini berlanjut, hasil simulasi model EDTI, skenario normal memperkirakan intensitas riset masih sekitar 0,3% PDB tahun 2025 dan meningkat pelan menjadi 0,38 % PDB tahun 2035. Untuk peningkatan intensitas riset nasional ke depan, perlu didorong reinvestasi hasil produksi dalam Litbang swasta. Langkah-langkah alternatif yang diperlukan untuk mendorong investasi Litbang swasta ke depan adalah: i) fleksibilitas modal intelektual untuk industri LMT, ii) peningkatan pembelajaran inovasi IKM unggulan, iii) pembentukan lingkungan inovasi yang kondusif, dan iv) pengembangan industri unggulan masa depan berbasis ilmu hayat. Tiga langkah pertama esensinya adalah penerapan konsep penggandaan kapasitas absorpsi inovasi untuk mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi (inclusive growth). Hasil simulasi model EDTI, skenario moderat dengan asumsi penerapan konsep penggandaan kapasitas absorpsi inovasi, memperkirakan intensitas riset akan mencapai 0,8 % dari PDB pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 1,2 % PDB pada tahun 2035. Selanjutnya, skenario optimis, dengan penerapan langkah di atas ditambah prakarsa riset dasar untuk pengembangan industri unggulan masa depan berbasis ilmu hayat, memperkirakan intensitas riset akan tetap 0,8 % dari PDB pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 1,3 % dari PDB tahun 2035. 5.1.1.5 Menyusun Matriks Skenario Melalui penjelasan tren dan driving force di atas, maka akan didapat gambaran masa depan yang mungkin akan terjadi terkait daya saing yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia. Kondisi masa depan yang mungkin terjadi possible future berdasarkan tren dan penjelasan driving force adalah sampai dengan tahun 2035. Guna menyusun matriks skenario, dilakukan identifikasi trends, constraints, issues; driving forces; stakeholder serta possible future dan desired futures, untuk menghasilkan terbangunnya empat alternatif skenario


256

kebijakan anggaran litbang iptek Indonesia 2035. Penyusunan matriks skenario ini dibangun oleh empat driving force yang dominan yaitu politik, ekonomi, sosial dan penguasaan teknologi. Kemungkinan-kernungkinan alternatif skenario tersebut dibentuk berdasarkan asumsi kondisi optimis dan pesimis pada masingmasing driving force yang tergambar pada gambar berikut ini:

Sosial Politik

(+)

Wave of Hope Scenario

Brigth Future Scenario

Ekonomi

Ekonomi

(+)

(-)

Thorny Road Scenario

Illutional Scenario

Sosial Politik

(-)

Gambar 5.6 Skenario Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi (PEST) Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2013

Berdasarkan Gambar 5.6 terdapat 4 skenario yang didapatkan dan dua driving forces yang dominan, antara lain: Bright future scenario rnenggambarkan kondisi sosial politik dan ekonomi yang sangat baik dan kondusif sehingga upaya untuk menciptakan kesejahteraan di masa yang akan datang terbuka lebar. Skenario ini merupakan skenario terbaik (the best scenario) jika kondisi dan tren dari masing-masing driving force mendukung. Namun.dalam konteks Indonesia sekarang ini, skenario ini adalah skenario yang utopia untuk terjadi karena kondisi dan tren driving force yang ada justru menunjukkan arah sebaliknya. Skenario wave of hope menunjukkan kondisi bahwa sampai dengan tahun 2035, indikator-indikator penyusun driving force sosial politik akan menunjukkan hasil yang optimis. Namun, di sisi yang berseberangan, indikator-indikator yang membentuk driving force ekonorni justru menunjukkan kecenderungan yang menurun. Asumsi bahwa kondisi sosial berjalan secara baik akan mengantarkan pada kemungkinan terciptanya harapan besar untuk menciptakan kesejahteraan


257

meskipun kondisi ekonomi cenderung dalam keadaan krisis. Kekuatan pada faktor sosial dan politik secara perlahan akan mengubah keadaan ekonorni menjadi lebih baik. Illutional Scenario merupakan kondisi faktor ekonomi yang optimis dan sosial politik yang pesimis di sisi lainnya. Kondisi ekonomi yang baik seolah menggambarkan bahwa kesejahteraan akan tercipta, padahal meskipun ekonomi dalam keadaan baik, namun jika faktor sosial dan politik tidak stabil, maka pertumbuhan ekonomi tersebut tidak akan menjadi buah manis pembangunan. Kerunyaman sosial dan politik akan mematikan potensi ekonomi yang tinggi. Skenario illutional adalah skenario yang paling mungkin terjadi di Indonesia pada masa yang akan datang karena indikator-indikator yang dijelaskan oleh skenario ini berkesesuaian dengan exsisting condition dan kecenderungan masa depan driving force. Thorny Road Scenario digambarkan dengan keadaan indikator-indikator yang menyusun driving force sosial politik dan ekonomi menunjukkan kondisi dan kecenderungan yang pesimis. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada tahun 2035 mendatang Indonesia mengalami situasi krisis dan terpuruk karena sektor sosial, politik, dan ekonomi mengalami kondisi dan kecederungan yang menurun. Kompleksitas masalah yang terdapat pada saat itu membuat seakan kondisi negara menjadi sangat sulit, seperti melalui jalan terjal dan berkerikil. 5.1.2. Skenario Hasil Penelitian Berdasarkan pada hasil analisis driving forces yang paling berpengaruh, didapat faktor politik dan ekonomilah yang paling berpengaruh. Dengan kedua driving forces yang paling berpengaruh tersebut, dapat dibuat matriks skenario dengan empat kuadran sebagai berikut:


258

POLITIK KUADRAN III (SEMI PESIMIS)

KUADRAN I (OPTIMIS)

GARUDA BELUM BERTELUR

GARUDA BERTELUR MENETAS

S K E NEKONOMI A KUADRAN IV R ( PESIMIS) I GARUDA O TERKULAI

EKONOMI

KUADRAN II (Semi OPTIMIS

GARUDA BERTELUR BELUM MENETAS

LEMAS

POLITIK

Gambar 5.7 Skenario Anggaran Litbang Iptek Indonesia 2035 Sumber: Dibangun oleh Peneliti

Skenario masa depan yang mungkin terjadi ada empat kemungkinan. Pertama yang bernilai plus-plus yaitu Kuadran I dimana kondisi dukungan dari politik berupa regulasi untuk memprioritaskan belanja litbang iptek yang kuat serta dukungan ekonomi yang juga kuat diberi nama skenario Garuda Bertelur Menetas. Kuadran II yang bernilai plus-minus dimana kondisi dukungan kebijakan politik terhadap anggaran belanja litbang iptek yang minus namun faktor ekonomi memiliki kekuatan diberi nama skenario Garuda Bertelur Belum Menetas. Ketiga Kuadran III bernilai minus-plus dimana kondisi dukungan politik belanja anggaran yang kuat namun ekonomi yang tidak mendukung diberi nama skenario Garuda Belum Bertelur. Terakhir Kuadran IV bernilai minus-minus dimana faktor politik dan ekonomi tidak mendukung anggaran belanja litbang iptek diberi nama skenario Garuda Terkulai Lemas.


259

5.1.2.1. Ciri Pokok Masing-Masing Skenario Untuk memahami skenario yang telah dibangun di atas, masing-masing memiliki ciri-ciri pokok skenario sesuai dengan empat kuadran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 5.12 Alternatif Skenario Litbang Nasional 2035 Aspek Politik Optimis

Pesimis

1.a. Daya saing nasional dan Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh berkembang baik. 1.b. Invensi tumbuh dengan baik dan menghasilkan banyak inovasi. 1.c. Hak kekayaan intelektual semakin meningkat. 1.d. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat. 1.e. Adanya dukungan dan komitmen politik dari aktor. 1.f. Adanya dukungan regulasi dari pemerintah daerah. 3.a. Daya saing nasional tidak mengalami kemajuan dan ekonomi Indonesia tidak tumbuh dengan baik. 3.b. Invensi tidak tumbuh dan inovasi menurun. 3.c. Hak Kekayaan Intelektual semakin berkurang. 3.d. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) semakin menurun. 3.e. Adanya dukungan dan komitmen politik dari aktor

2.a. Daya saing nasional dan Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh berkembang lamban. 2.b. Banyak invensi tapi tidak menghasilkan inovasi. 2.c. Hak kekayaan intelektual berkembang lamban. 2.d. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) lamban. 2.e. Adanya komitmen dan dukungan politik dari aktor.

Aspek Ekonomi Optimis

Pesimis

4.a. Daya saing terus menurun dan ekonomi tidak bertumbuh dengan baik. 4.b. Invensi dan inovasi tidak tumbuh. 4/c. Hak Kekayaan Intelektual tidak ada. 4.d. Tidak terjadi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). 4.e. Masih kurangnya dukungan dan komitmen dari aktor. 4.f. Masih kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah daerah.

Sumber: Diolah oleh Peneliti


260

Kemungkinan pertama adalah jika baik aspek politik maupun aspek ekonomi menunjukkan keadaan optimis. Kemungkinan kedua adalah jika aspek politik menunjukkan keadaan pesimis, sedangkan aspek ekonomi dan daya saing tetap menunjukkan keadaan optimis. Kemungkinan ketiga adalah jika aspek politik menunjukkan keadaan optimis, sedangkan keadaan ekonomi dan daya saing sebaliknya. Kemungkinan terakhir adalah jika baik aspek daya saing, pertumbuhan ekonomi dan aspek sosial politik menunjukkan trend pesimis. 5.1.2.2. Deskripsi Masing-Masing Skenario Skenario pertama, adalah peningkatan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh berkembang baik. Skenario ini adalah the best case skenario jika baik driving forces maupun kecenderungan yang terjadi mendukung. Disebut dengan skenario “Burung Garuda Bertelur dan Menetas” dimana peran anggaran litbang iptek dalam mendukung daya saing nasional dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional semakin adaptif dan efektif dan dipandang sebagai sebuah program ekonomi jangka panjang dan penerapan dengan sistem perencanaan pengusulan anggaran litbang iptek dan dukungan dari industri dan swasta secara bertahap terus meningkat secara konsisten. Hal tersebut didukung stabilitas politik dalam negeri dan stabilitas ekonomi dunia serta komitmen dari pemerintah daerah untuk memprioritaskan kegiatan litbang iptek dengan melibatkan universitas dan swasta di masingmasing daerah. Selain itu, pada skenario ini invensi tumbuh dengan baik dan menghasilkan banyak inovasi. Dengan banyaknya inovasi, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) semakin meningkat serta dapat diproduksi secara missal dan dikomersialisasikan. Hal tersebut semakin berimbas pada perekonomian yaitu dengan adanya Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat. Skenario kedua adalah daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi tidak bertumbuh dengan baik, disebut sebagai skenario “Burung Garuda Bertelur Belum Menetas”, dimana peran anggaran litbang iptek dalam mendukung program daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi semakin adaptif dan


261

efektif dan program litbang iptek dipandang sebagai sumber peluang bisnis dan menciptakan kemakmuran. Dalam skenario ini, invensi masih banyak berkembang tetapi tidak menghasilkan inovasi sehingga Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) berkembang lamban dan belum dapat diproduksi secara missal serta belum dapat terkomersialisasikan. Selain itu, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) lamban. Skenario ketiga adalah ekonomi tidak bertumbuh dengan baik dan daya saing nasional juga tidak meningkat disebut skenario “Burung Garuda Belum Bertelur”, dimana peran anggaran litbang iptek gagal dalam mendukung daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi bertemu dengan kompleksitas tantangan pertumbuhan daerah dan daya saing daerah dipandang belum bersinergi dengan perkembangan kegiatan kelitbangan di daerah yang belum didukung oleh industri dan perguruan tinggi di daerah. Invensi tidak tumbuh dan inovasi menurun. Keadaan yang demikian menyebabkan invensi yang tidak dapat menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang semakin berkurang dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) semakin menurun. Skenario keempat adalah ekonomi sangat tidak bertumbuh dengan baik dan daya saing nasional juga semakin terpuruk, situasi sosial ekonomi masyarakat juga tidak membaik disebut skenario “Burung Garuda Terkulai Lemas”, dimana peran anggaran belanja litbang iptek yang terus menurun dalam mendukung daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun dengan munculnya gejolak sosial mempengaruhi politik dalam negeri. Invensi dan inovasi tidak tumbuh sehingga Hak Kekayaan Intelektual tidak tumbuh pula. Pada skenario ini tidak terjadi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam skenario yang dibangun pemilihan atau penetapan driving forces yang kritis, utama atau dominan dilakukan dengan mendasarkan pada kriteria important (penting) dan uncertainty (ketidakpastian atau ketidaktentuan). Guna keberhasilan suatu skenario diperlukan keterlibatan semua stakeholder terkait untuk secara optimal melaksanakan skenario yang dibangun ini. Untuk mewujudkan skenario yang telah dibangun diperlukan suatu grand strategy guna mencapai dengan berbagai tahapan dan serta dibangun pula suatu peta jalan untuk melancarkan terwujudnya skenario yang telah dibangun.


262

5.2.

Grand Strategy Anggaran Litbang Iptek Indonesia Grand strategi anggaran penelitian dan pengembangan iptek ini untuk

memposisikan penelitian dan pengembangan iptek pada psosisi penting dalam proses pembangunan nasional. Dibangunnya grand strategy anggaran penelitian dan pengembangan iptek ini diharapkan dapat terjadi peningkatan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia baik di Pemerintah, Perguruan Tinggi, Balitbang Pemerintah Provinsi dan Swasta/Industri. Paradigma Kebijakan Anggaran Litbang Indonesia 5.2.1. Paradigma Kebijakan Anggaran Litbang Indonesia Paradigma kebijakan baru untuk menjamin keberlanjutan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia perlu dibangun. Pemerinah harus berani membuat regulasi yang pada hakikatnya mendorong swasta untuk memprioritaskan kegiatan penelitian dan pengembangan iptek. Saat ini menunjukkan bahwa peran pemeritah masih dominan dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang mencapai 85%, sektor swasta dan industri baru 15%. Kebijakan anggaran litbang iptek di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerin, Badan Penelitian Provinsi, Perguruan Tinggi dan Masyarakat untuk terus menjadi prioritas dan meingkatkan jumlahnya belanja untuk kegiatan penelitian dan pengembangan iptek. Perguruan Tinggi agar terus mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan iptek, dan dapat merubah diri menjadi universitas riset. Badan Penelitian Provinsi dapat terus bersinergi dengan perguruan tinggi di masingmasing provinsi untuk melakukan kegiatan litbang dalam rangka mengali produkproduk unggulan daerah. Partisipasi masyarakat melalui NGO-NGO juga perlu didorong untuk meningkatkan belanja anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan. Pilihan kebijakan pemerintah yang menempatkan program litbang iptek sebagai skala prioritas, mempelihatkan adanya kesadaran akan perlunya kegiatan penelitian dan pengembangan dalam mendukung daya perekonomian negara guna


263

menghadapi daya saing global. Walaupun kegiatan penelitian dan pengembangan iptek menjadi skala prioritas, namun anggarannya dikalahkan oleh skala prioritas lainnya karena keterbatasan fiscal sapace anggaran negara. Landasan perundangan yang menyatakan pentingnya iptek dimuat pada amandemen UUD 1945 ke-satu-ke-empat pada BAB XIII, pasal 31 ayat 5, yang menyatakan: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Peraturan perundangan lainnya adalah Undang-Undang No.18 tahun 2002 tengang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, telah ada empat Peraturan Perundangan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang mengamanatkan agar hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat serta dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan negara. PP 41 Tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang mengatur tentang perijinan bagi individual maupun lembaga asing yang akan melaksanakan penelitian pengembangan di Indonesia. PP No.35 tahun 2007 tentang pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi. PP ini dirancang untuk memajukan pelaksanaan pengembangan di lingkungan badan usaha nasional. Sebagai sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam meningkatkan kapasitas kemampuan Iptek-nya, PP ini dapat menjadi pemicu bagi penguatan inovasi teknologi di level industri.

PP No. 48 Tahn 2009 tentang perizinan

pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beresiko tinggi dan berbahaya yang dirancang untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan litbang dan penerapan Iptek tidak menimbulkan resiko dan bahaya bagi masyarakat dan lingkungan hidup.


264

Terkandung makna bahwa ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengandung unsur penelitian dan pengembangan perlu didorong dalam rangka kemajuan peradaban dan dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat manusia, dalam hal ini untuk kesejehtaraan masyarakat Indonesia. Pernyataan di atas adalah ungkapan keharusan UUD yang wajib dijadikan acuan oleh para penyelenggara negara. Pemerintah terus berupaya untuk memajukan peradaban melalui peran litbang untuk mengupayakan terjadinya kesejahteraan warga negara dari Merauke sampai Sabang. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menetapkan inovasi teknologi merupakan pilihan pemerintah sebagai prioritas pembangunan ke-11 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 yang memerlukan dukungan anggaran. Berkaitan dengan perguruan tinggi dimasa yang akan datang, maka perguruan tinggi perlu meningkatkan jumlah dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan bekerjsa sama dengan industri. Paradigma terkait sumber pendanaan untuk

operasional

perguruan

tinggi

tidak bisa lagi

hanya

mengandalkan jumlah mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi. Jika operasional kegiatan pendidikan di masing-masing perguruan tinggi hanya mengandalkan uang dari sumbangan untuk pengajaran dan pendidikan (SPP) dari mahasiswa/i,

maka

upaya

untuk

memajukan

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan akan terkendala oleh keterbatasan anggaran yang ada. Diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Bahan Usaha dan Industri untuk mendukung kemajuan penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi. Badanbadan nirlaba dalam dan luar negeri juga dapat diajak oleh perguruan tinggi untuk bekerja sama terkait kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam hal keikutsertaan swasta/industri dibidang penelitian dan pengembangan iptek nampaknya diperlukan regulasi berupa insentif yang dapat mendorong keterlibatan swasta/industri untuk aktif melakukan penelitian dan pengembangan. Salah satu bentuk regulasi tersebut dapat berupa insentif yang mengkaitkan antara alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan dengan pengurangan pajak. Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2014), dibutuhkan insentif pajak guna mewujudkan innovative-based industry dan sophisticated industry dengan high productivity. Industri dapat elakukan riset yang nantinya


265

berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia yaitu melalui pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan anggaran secara bertahap dan didorong dengan peran swasta yang lebih banyak, insentif fiskal kepada perusahaan yang mau mengembangkan penelitian dan pengembangan. Menurut Haula Rosdiana(2014), jika dibandingkan sejumlah negara maju dan negara-negara di kawasan ASEAN, negara Indonesialah yang paling sedikit memberikan insentif riset dan pengembangan. Di negara maju, dalam melakukan riset dan pengembangan, perusahaan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan. 5.2.2. Tujuan Kebijakan Anggaran Litbang di Indonesia Suatu kebijakan yang telah dipilih terkait dengan anggaran penelitian dan pengembangan bertujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman.

Adanya UU

No.18 Tahun 2002 dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai turunannya yang ditujukan menjadi rule of the game sebagai rujukan formal bagi pembuat kebijakan baik di lembaga eksekutif agar tersedianya belanja negara untuk mendukung kemajuan penelitian dan pengembangan. Pada pasal 27 UU No. 18 Tahun 2002 telah menyatakan bahwa tugas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menyediakan anggaran belanja yang mencukupi dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi mewajibkan belanja litbang perguruan tinggi sebesar 30%. Tujuan kebijakan anggaran litbang nasional meliputi ruang lingkup Reformasi kebijakan anggaran iptek Indonesia, mulai dari proses perencanaan penganggaran di Kementerian dan Lembaga, BUMN, Perguruan Tinggi, dan Badan Penelitian Provinsi serta Litbang Masyarakat. Sehingga sudah saatnya diperlukan adanya reformasi penganggaran di Lembaga Litbang Kementerian, LPNK, BUMN, Perguruan Tinggi dan Badan Penelitian Provinsi dan Masyarakat. Adanya kebijakan anggaran untuk memprioritaskan kegiatan penelitian dan pengembangan iptek dapat mengangkat posisi perekonomian Indonesia sejak tahun

1990 sampai dengan tahun 2013 yang belum mampu menjadi negara

dengan penghasilan tinggi. Indonesia menghadapi middle-income trap, dimana


266

walaupun pertumbuhan ekonomi terus naik namun GDP perkapita nasional hampir selama 23 tahun lebih, tidak dapat meningkat, seperti yang terjadi di negara maju lainnya hanya berkisar US$ 2.500 - 7.500. Melalui ketersediaan anggaran guna mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor pemerintah dan swasta dapat memberikan konstribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka memajukan perekonominan nasional. 5.2.3. Reformasi Kebijakan Anggaran Litbang Iptek Indonesia Reformasi kebijakan anggaran penelitian dan pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimulai melalui upaya sistematis, dengan cara mengkritisi isi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20002025 yang telah menjadi pilihan dengan menekankan pentingnya litbang ilmu pengetahuan dan teknologi. Turunan dari RPJPN ini dituangkan dalam bentuk RPJMN tahun 2010-2014 yang menempatkan inovasi teknologi adalah sebagai pilihan prioritas nasional pembangunan nasional no.11.

Menjadi pilihan,

bahwasannya perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan reformasi kebijakan anggaran litbang iptek dapat dilakukan secara politik dan struktural. Secara politik, upaya ini dapat dilakukan oleh calon presiden terpilih dengan menempatkan inovasi teknologi yang didukung kegiatan litbang menjadi prioritas program. Secara strukturl mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota

agar dapat memprioritaskan kebijakan perencanaan awal

anggaran penelitian dan pengembangan sebagai prioritas. Diperlukan pula pendidikan dan peningkatan kepedulian dari anggato legislatif, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kata agar dapat terus mendukung ketersedianya anggaran litbang iptek di Kementerian, Lembaga, Badan Penelitian Provinsi, Perguruan Tinggi dan Industri. Walaupun inovasi teknologi telah menjadi pilihan secara nasional namun pada beberapa dokumen RPJMD provinsi inovasi teknologi tidak secara otomatis menjadi prioritas pembangunan daerah. Reformasi secara strukrutal dapat pula dilakukan kepada industri dan swasta, agar


267

setiap dalam penyusunan statuta suatu industri dan swasta dapat di tekankan pentingnya agar indusyri dan swasta wajib melakukan penelitian dan pengembangan. Adapun beberapa langkah reformasi dalam kebijakan peningkatan anggaran litbang iptek nasional tahun 2035 meliputi: a. Reposisi Kelembagaan Litbang Nasional Jika pada tahun 2011 jumlah lembaga litbang kementerian ada 34 lembaga, lembaga pemerintah non struktural berjumlah 88 lembaga dan lembaga non kementerian seperti tim, satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden SBY berjumlah 22 lembaga. Menurut Jannah (2013), diperlukan transformasi institusi lembaga litbang di Indonesia agar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dapat lebih fokus dalam melakukan riset-riset strategis dalam upaya menyelesaikan masalah bangsa. Adanya UndangUndang No.5 Tahun 2014 tentang Araparur Sipil Negara, yang memiliki semangat dibangunnya aparatur sipil negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam mereposisi kelembagaan litbang dapat dibentuk suatu lembaga litbang berskala nasional yang terpusat dan bertangung jawab langsung kepada presiden untuk mendukung program prioritas yang telah dipilih oleh presiden terpilih. Dukungan anggarannyapun dapat menjadi prioritas. Diperlukan pula suatu badan dibawah presiden yang menggantikan keberadaan Dewan Riset Nasional, Komite Inovasi Nasinal dan Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Badan baru ini, dengan nama baru yang berkantor di Kantor Prisiden, sehingga dapat memberikan masukan kepada prisiden kepada kementerian terkait yang juga melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menggunakan anggara APBN. b. Kebijakan fiskal berupa insentif pajak untuk lembaga litbang Adanya insentif pajak langsung kepada lembaga litbang industri dan swasta yang melakukan penelitian dan pengembangan berupa faktor pengurang dari pengeluaran pajak oleh industri dan swasta. Melalui regulasi insentif


268

pengurangan pajak ini diharapkan industri dan swasta dapat lebih aktif untuk melakukan penelitian dan pengembangan iptek dalam rangka menghadapi persaingan dikancah global. c. Menetapkan jumlah presentase anggaran litbang dalam undangundang Misalnya dalam proses amandemen Undang-Undang 18 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di-ermark anggaran penelitian dan pengembangan minimal 2% dari APBN dan APBD atau meng-ermark dalam amandeman UUD 1945 sehingga alokasi 20% anggaran untuk pendidikan bisa sebagian minimal 2% dialokasikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang strategis. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan dan pemahaman oleh eksekutif

dan

legislatif,

akan

pentingnya

anggaran

penelitian

danpengembangan iptek dalam mendukung kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya akan berkonstribusi dalam mendukung perekonomian nasional. Negara-negara maju yang telah mengalokasikan angaran litbang iptek melebihi 2% GDP masing-masing negara, GDP perkapita-nya mencapai US$20.000,- sementara negara –negara yang masih minim mengalokasikan anggaran kegiatan litbang iptek GDP perkapita-nya hanya US$2.000,-. Sudah saatnya disusun agenda reformasi kebijakan anggaran litbang iptek guna mendukung kemajuan perekonomian nasional. d. Membenahi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Sistem penganggaran untuk penelitian dan pengembangan harus dibangun untuk menjamin tercapainya efisiensi sektor publik. Hal ini sangat krusial bagi Indonesia yang saat ini mengalami krisis keuangan Negara, sedangkan keuangan daerah masih menggantungkan kepada keuangan nasional. Dalam sistem perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Substansi dalam APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan


269

hibah. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tahapannya melalui cara dimana pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan rencana


270

kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Gambar 5.8 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2004 Sumber: Bappenas, 2010

Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undangundang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan

Perwakilan

Rakyat

dapat

mengajukan

usul

yang

mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-Undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.


271

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berupaya menggabungkan perencanaan daerah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Anggaran Pusat dan Daerah, serta penganggaran daerah yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004. Walaupun UU No. 32 Tahun 2004 ini telah mengatur secara umum berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah, tetapi justru hal ini menimbulkan multi-interpretasi atau kekacauan pada penafsirannya. Misalnya, menyebabkan adanya perbedaan landasan aturan penerapan RPJM Daerah antara UU No. 25 Tahun 2004 dengan UU No. 32 Tahun 2004. Selain itu, apabila undang-undang ini digambarkan dalam bentuk alur perencanaan dan penganggaran, justru prosesnya terputus atau tidak terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Gambar 5.9 Perencanaan dan Penganggaran Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004


272

*

Gambar 5.10 Alur Penganggaran Menurut UU No. 33 Tahun 2004 *) Kebijakan Umum=Kebijakan Publik

Menurut Mulyani (2005), diperlukan kehadiran daerah dalam musrenbang,

disamping

untuk

memberikan

masukan-masukan

bagi

penyempurnaan Rancangan Awal RPJP, daerah juga diharapkan untuk mempersiapkan penyusunan Rancangan Awal RPJP daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. e. Mengatur Fiscal Space Nasional. Fiscal space nasional adalah uang di anggaran negara yang masih bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan yang jumlahnya terbatas. Saat ini anggaran nasional masih di prioritas pada upaya penaggulangan kemiskinan, prioritas pendidikan 12 tahun, kesehatan yang harus diperbaiki karena memberikan pelayanan dasar yang belum diselesaikan negara ini dengan baik yang masih butuh tambahan anggaran. Akibat fiscal space nasional yang terbatas

tersebut,

anggaran

belanja

untuk

pengembangan menjadi kalah prioritasnya.

kegiatan

penelitian

dan

Anggaran nasional masih

diprioritaskan untuk membangun infrastruktur yang basicberupa pembangunan jalan, irigasi dan infrastruktur lainnya yang lebih dibutuhkan masyarakat. Adapun dari swasta, perusahaan-perusahaan dalam negeri belum banyak melihat apa dampak dari R&D, swasta dan industri dalam negeri belum mau melakukan investasi lebih banyak ke unutk mendukung R&D. Saat ini swasta dan industri di Indonesia itu teknologinya masih banyak menggunakan teknologi buatan luar negeri, belum banyak teknologi yang diciptakan sendiri. Kebanyakan memakai teknologi dari luar negeri apakah dengan cara membeli


273

atau medapatkan lisensi atau mendapatkan sesuatu dari luar negeri itu sehingga memang belum ada kebutuhan untuk area R&D yang mengharuskan mereka membeli dan mengeluarkan anggaran lebih. Saat ini fiscal space nasional tersandera oleh mandat undang-undang, anggaran kesehatan dari UU No.36 tahun 2007 tentang kesehatan dimandatkan 5 % dari APBN. Untuk anggaran pendidikan sudah mencapai 20 %. Seharusnya kegatan litbang iptek itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pendidikan. Karena thridharma di perguruan adalah melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat jadi penelitian itu harus menjadi bagian integral, artinya dari 20 % anggaran pendidikan. Dalam ruang fiscal space nasional yang tersedot untuk mensubsidi BBM, sehingga dimasa yang akan datang subsidi BBM dapat dikurangi, subsidi lainnya yang tidak perlu harus dikurangi. Diperlukan juga kontrol terkait penggunaan anggaran litang yang harus dibuat dan disusun secara lebih komprehensif dan lebih mengurangi duplikasi. Saat ini masih terjadi duplikasi pendanaan misal petanian punya dana research sendiri, perindustrian juga punya dana research sendiri untuk pertanian, LIPI juga memiliki dana untuk pertanian. Sehingga kita tidak tahu hasilnya karena anggaran yang terbagi-bagi dalam jumlah kecil-kecil sehingga dampaknya tidak terasa. Kedepan lebih baik dana litbang iptek dapat kumpulkan dalam satu paket, dalam satu full dana, sehingga anggaran tersebut terlihat besar dan pemakaiannya juga bisa mengurangi duplikasi. f. Memanfaatkan Anggaran BUMN.

Peluang lainnya dalam mendukung meningkatnya belanja penelitian dan pengembangan iptek nasional dapat dilakukan melalui pemanfaatan anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut laporan keuangan

pemerintah tahun 2010 (audited), dari 31 sektor usaha BUMN yang terdiri dari 141 badan usaha, total anggaran sebesar Rp2.503 triliun. Jika masing-masing BUMN mengalokasikan 1% saja dari anggarannya untuk kegiatan anggaran litbang, maka akan didapat jumlah yang cukup besar untuk mendukung kegiatan litbang nasional yang berasal dari BUMN.


274

Eksistensi BUMN yang memiliki total anggaran yang cukup besar, namn alokasi belanja litbang iptek masing-masing BUMN masih minim, sehingga perlu dipikirkan unutk membuat suatu regulasi yang dapat mewajibkan pada seluruh BUMN untuk mengalokasikan anggaran Litbang minimal 1 % dari total anggaran masing-masing BUMN. Atau, dapat pula membuat regulasi dan dituangkan dalam statuta masing-masing BUMN. Kesemuanya itu digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan mempeluas GDP nasional.

5.2.4. Agenda Reformasi Kebijakan Anggaran Litbang Iptek Indonesia Dalam siklus proses kebijakan diperlukan adanya agenda setting. Tujuan agenda setting terkait kebijakan anggaran penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia secara umum dari agenda ini dimaksudkan untuk menjadi fokus dan prioritas didalam berbagai proses penentuan sejak awal terkait upaya penyusunan anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia. Melalui agenda inilah upaya sistematis dapat dilaksanakan. Peran aktor politik di DPR dalam membuat kebijakan terkait peningkatan anggaran litbang iptek agar dapat terus dikembangkan. Dari hasil

hasil

wawancara dan FGD terlihat peran sebagai faktor faktor kunci yang mempengaruhi kebijakan anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah kebijakan sosial dan politik, kebijakan ekonomi, kebijakan lingkungan, kebijakan pengembangan teknologi, dan kebijakan industri. Untuk menciptakan peran aktor sebagai leading sector terdapat beberapa langkah dan strategi yang dapat dilakukan pada beberapa faktor, antara lain pada aspek intrinsik kebijakan perencanaan awal anggaran penelitian dan pengembangan yang memerlukan daya dukung dari lingkungan eksekutif dan legislatif, serta kelembagaan lembaga litbang itu sendiri. Langkah lainnya adalah dengan cara mengedepankan peran industri dan dunia usaha untuk dapat lebih banyak berperan dalam melakukan litbang. Sektor industri/swasta yang tersebar dapat terus berinovasi untuk bersaing di kancah global. Guna mewujudkanya disusun langkah strategi sebagai berikut:


275

Tabel 5.13 Jangka Waktu Strategi Kebijakan Anggaran Iptek Indonesia Hingga Tahun 2035 Jangka Waktu

Strategi

Rencana Kebijakan Anggaran Iptek Indonesia Jangka Panjang

-

-

-

-

-

-

Rencana Kebijakan Anggaran Iptek Indonesia Jangka Menengah

-

-

-

Melakukan Refomasi kebijakan anggaran penelitian dan pengembangan sistem penganggaran penelitian dan pengembangan iptek baik di Pusat dan di Daerah. Membuat rencana penganggaran penelitian dan pengembangan Indonesia jangka panjang, menengah dan pendek untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan iptek yang bermanfaat untuk masyarakat dan berbasis pada perguruan tinggi, industri/swasta dan masyarakat. Menanamkan pola pikir tentang pentingnya anggaran penelitian dan pengembangan Indonesia pada dengan cara merubah paradigma dan pola pikir (mindset) para aktor di DPR RI, DPRD, Pemerintahan Lembaga Litbang Kementerian, Lembaga, Badan Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, industri/swasta dan masyarakat. Memperkuat peran Akademisi, Business dan Government, plus Community (ABG+C) untuk terus melakukan inovasi. Hasil inovasi tersebut dapat di produksi untuk komersialisasikan. Menyatukan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Dirjen Pendidikan Tinggi, dalam rangka memperkuat manajemen riset dari kalangan peneliti di perguruan tinggi, sehingga dapat mendongkrak industri dalam negeri. Memanfaatkan sumber-sumber anggaran di BUMN dan masyarakat untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengambangan ilmu pengetahuan dan teknologi Menyusun kebijakan yang terkait pentingnya belanja iptek untuk kemajuan bangsa Indones Membangun kemandirian anggaran penelitian dan pengembangan Indonesia, dengan cara menempatkan SDM yang memiliki kompetensi terkait perencanaan anggaran penelitian dan pengembanganguna mendukung kemajuan pembangunan daerah dan nasional. Membangun sistem baru dalam sistem perencanaan penganggaran penelitian dan pengembangan iptek Indonesia baik di pusat dan di daerah., sehingga anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan dapat terpusat. Meningkatkan fiscal space dalam perekonomian nasional dengan cara mengurangai sumbsidi BBM


276

Jangka Waktu

Strategi -

-

Rencana Kebijakan Anggaran Iptek Indonesia Jangka Pendek

-

-

-

-

-

-

Meningkatkan sumber-sumber pendapatan negara dari pemasukan pajak Menggabungkan Dirjen Dikti dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Riset dan Teknologi, dalam rangka memperkuat manajemen riset dari kalangan peneliti di perguruan tinggi, sehingga dapat mendongkrak industri dalam negeri. Melakukan penggabungan dewan-dewan dan lembagalembaga yang melakukan penelitian dan pengembangan menjadi satu wadah, agar dapat fokus dalam menjalankan kegiatan penelitian dan penembagan iptek nasional sesuai dengan skala priotas yang telah ditetapkan. Menjadikan kegiatan penelitian dan pengembangan iptek sebagai meanstream setiap perumusan kebijakan oleh pemerintah dan swasta/industri baik di pusat dan didaerah. Memprioritaskan ketersediaan anggaran penelitian dan pengembangan iptek pada kementerian, LPNK, badan penelitian provinsi, balitbang perguruan tinggi, badan usaha/industri dan masyarakat. Melakukan perubahan statuta pada BUMN dan Industri yang mewajibkan pentingnya belanja litbang dalam mendukung daya saing masing-masing BUMN dan Industri. Membuat regulasi insentif pajak langsung kepada lembaga litbang industri dan swasta yang melakukan penelitian dan pengembangan berupa faktor pengurang dari pengeluaran pajak oleh industri dan swasta Konsistensi dalam menjalankan UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi agar belanja litbang perguruan tinggi dapat dialokasikan sebesar 30%. Membuat peta jalan bagi kementerian, LPNK, badan penelitian provinsi, balitbang perguruan tinggi, badan penelitian provinsi, swasta/industri dan masyarakat. Sumber: diolah peneliti 2013

Langkah-langkah strategi yang telah disusun dalam periode jangka panjang, menengah dan pendek dalam mendukung skenario anggaran litbang iptek nasional 2035 dapat dijalankan , sehingga perlu didukung dengan suatu petajalan (roadmap). Peta jalan yang disusun dalam mendukung strategi yang telah dibangun agar anggaran litbang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat terus meningkat.


277

5.2.5. Roadmap Anggaran Litbang Iptek Indonesia Pentingnya anggaran litbang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan nasional jangka panjang sampai tahuan 2035 agar dapat berkonstribusi dalam upaya untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur dan sejahtera. Jalan panjang untuk mewujudkan tujuan yang mulia tersebut dapat didorong melalui berbagai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga, sudah saatnya kita membangun kemandirian bangsa dalam mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain yang telah maju, yang dilaksanakan dengan membangun daya saing nasional agar dapat bertahan dan bersaing di tengah arus globalisasi. Dalam rangka menghadapi persaingan global tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang professional. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai dari ilmu dasar sampai dengan ilmu terapan. Sarana prasara penunjang yang modern dan lengkap serta didukung oleh ketersediaan anggaran belanja yang mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Adapun roadmap besar anggaran litbang iptek 2035 sebagai berikut:

Gambar 5.11. Roadmap Anggaran Litbang Iptek Indonesia 2035 Sumber: diolah oleh peneliti


278

Kondisi saat ini, seluruh Kementerian dan Lembaga, Perguruan Tinggi, Badan Penelitian Pemerintah Provisi, Litbang Industri dan Litbang Masyarakat yang telah memilki lembaga litbang untuk terus di data dan di potret berapa besaran anggaran belanja yang keluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Menguatnya kemampuan penelitian dan pengembangan nasional dalam penelitian dari Industri yang tersebar, sehingga dapat pula menciptakan lapangan pekerjaan. Diperlukan pula agar semua Kementerian dan Lembaga, Perguruan Tinggi, Badan Penelitian Pemerintah Provisi, Litbang Industri dan Litbang Masyarakat

dapat membuat master plan alokasi anggaran untuk

mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan. Turunan dari rodmap utama dibangun roadmap per bidang:

20152019

20192024

20252030

20302035

Gambar 5.12 Roadmap Anggaran Litbang Iptek Kementerian-Lembaga 2035 Sumber: diolah oleh peneliti

Roadmap Anggara Litbang Iptek Kementerian-Lembaga dapat dijalankan dalam rangka institusi kelitbangan di K/L dapat terus meningkatkan belanja litbang, sehingga dapat pula

menghasilkan temuan-temuan yang dapat


279

dipatenkan, menjadikan prototipe-prototipe hasil temuan agar dapat di produksi oleh Industri. Pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan serta mampu bersaing dengan negara-negara lainnya sehingga dapat pula Produk Domestik Bruto nasional.

Gambar 5.13 Roadmap Anggaran Litbang Iptek Perguruan Tinggi 2035 Sumber: diolah oleh peneliti

Roadmap anggaran litbang Perguruan Tinggi ini dapat dijalankan oleh masing-masing institusi kelitbangan Perguruan Tinggi. Dengan meningkatnya belanja litbang Pergurun Tinggi, sehingga dapat pula

menghasilkan temuan-

temuan yang dapat dipatenkan, menjadikan prototipe-prototipe hasil temuan agar dapat di produksi oleh Industri yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.


280

Gambar 5.14 Roadmap Anggaran Litbang Iptek Pemerintahan Provinsi 2035 Sumber: diolah oleh peneliti

Roadmap litbang iptek pada Badan Penelitian Provinsi ini diharapkan terus meningkatkan belanja untuk kegiatan litbang, sehingga mampu menghasilkan temuan-temuan yang dapat dipatenkan, dapat di produksi oleh Industri melalui kerjsama dengan Pemerintah Daerah, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan kepada penduduk. Mampu memperlebar Produk Domestik Regional Bruto. Pada akhirnya PDRB dari daerah ini dapat pula meningkatkan PDB nasional.


281

Gambar 5.15 Roadmap Anggaran Litbang Iptek Idustri/Swasta 2035 Sumber: diolah oleh peneliti

Roadmap anggaran litbang Industri/Swasta ini dapat dijalankan secara bertahap guna memacu peneuan-penemuan baru bagi Industri /Swasta. Banyaknya Industri di tanah air baik Industri besar, menengah dan kecil untuk konsisten meningkatkan belanja litbang, sehingga dapat pula menghasilkan temuan-temuan yang dapat dipatenkan, mampu bersaing dikancah regional dan global. Hasil temuan tersebut dapat di produksi oleh Industri/swasta dan langsung dikomersialisasikan dalam rangka mendukung PDB Nasional.


282

Gambar 5.16 Roadmap Anggaran Litbang Iptek Masyarakat 2035 Sumber: diolah oleh peneliti

Roadmap anggaran litbang iptek masyarakat ini dapat dijalankan, dengan cara masing-masing lembaga litbang masyarakat terus meningkatkan belanja litbang iptek. Jika masing-masing lembaga litbang masyarakat meningkatkan anggaran litbang ipteknya sehingga diharapkan dapat pula menghasilkan temuantemuan yang dapat dipatenkan dan dapat di produksi bekerja sama dengan Industri. Pada akhirnya dapat menciptkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan produk domestik bruto nasional.


BAB 6 PENUTUP

Pembahasan scenario planning dan strategi kebijkan anggaran penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia sampai dengan tahun 2035 dari perspektif kajian teoritis, potret dan situasi terkini, skenario berlandaskan lingkungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi dan strategi, serta roadmap yang dibangun telah menghasilkan gambaran secara garis besar strtegi kebijakan anggaran penelitian dan pengembangan nasional untuk kurun waktu 20 tahun mendatang. Pada bagian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan, saran dan implikasi. 6.1 Simpulan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap data primer dan data sekunder, maka terdapat dua simpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian dalam disertasi ini. Kesimpulan pertama alokasi anggaran litbang iptek di Indonesia masih rendah oleh karena disebabkan beberapa faktor antara lain: Kesatu faktor

politik anggaran nasional, dimana dana penelitian dan

pengembangan walaupun sudah masuk program prioritas menjadi pilihan kebijakan oleh pemerintah. Dukungan alokasi anggaran dalam mendukung kegiatan litbang iptek masih dikalahkan peruntukan anggaranya oleh program skala

prioritas pembangunan utama yaitu

penanggulangan

kemiskinan,

program

bidang pendidikan

sosial terkait program dan

pembangunan

imfrastruktur. Masih terjadi perbedaan besarnya anggaran antara sebelas program prioritas dalam RPJMN 2010-2014 dengan alokasi anggarannya dikarenakan fiscal space anggaran nasional yang terbatas. Anggara yang tersedia harus dibagi dengan banyak kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, bayar hutang luar negeri dan untuk membiayai program-program subsidi. Anggaran inovasi teknologi walaupun masuk prioritas namun dikalahkan prioritas dari kementerian lainnya yang anggarannya telah menjadi mandatory dari undang-undang yang ada. Adanya mandatory inilah yang menjadikan belanja litbang menjadi terbatas untuk didahulukan sebelum yang lain-lain karena dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Masih dijumpai arah masing-masing


284

kegiatan di kementerian dan lembaga litbang yang menjalankan litbang sendirisendiri, serta kementerian dan lembaga litbang belum banyak membuat temuantemuan yang prestisius. Selain itu, masih terjadi ego sektoral dan masih kurangnya

sinergi

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan

antar

kementerian/lembaga, Industri/Swasta dan BUMN, universitas. Disamping itu, anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan Iptek yang masih tersebar dan masing-masing kementerian/lembaga litbang dalam menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan iptek masih jalan sendiri-sendiri. Kedua belum adanya rujukan formal dalam regulasi berupa undang-undang sebagai landasan bagi anggota DPR RI yang duduk di komisi VII dan menjadi anggota panitia anggaran yang sifatnya mandatory, sehingga dapat diperjuangkan dalam proses pembahasan usulan anggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) menjadi APBN

di DPR RI saat

dilakukan pembahasan anggaran Kementerian yang terkait belanja litbang iptek. Faktor lainnya disebabkan karena hasil-hasil kinerja litbang iptek nasional masih tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga Industri, swasta dan badan usaha milik negara masih belum maksimal

dalam membelanjakan anggarannya untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan dalam mendukung pertumbuhan industri yanag dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Keempat perguruan tinggi walaupun sudah banyak melakukan penelitian, namun hasil penelitian tersebut masih sebatas temuan-temuan semata, belum terjadi hilirisasi produksi dan belum mampu di produksi secara masal menjadi barang komersial yang dapat mendukung peningkatan PDRB pada masing-masing provinsi yang pada akhirnya dapat meningkatkan PDB Nasional. Walaupun telah ada regulasi yang berupa UU No 12 Th 2012 tentang Perguruan Tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi negeri dan swasta untuk membelanjakan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS, namun belum terealisasi. Kelima Badan Penelitian Provinsi (BPP) belum memiliki dukungan berupa regulasi yang mewajibakan agar seluruh BPP yang ada untuk secara rutin


285

mendapatkan dukungan anggaran dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di masing-masing provinsi guna mendorong pertumbuhan produk domestik bruto. Keenam partisipasi masyarakat dalam membelanjakan aggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan

masih minim, karena belum ada suatu rgulasi

khusus kepada Non Government Organization (NGO) yang diwajibkan untuk mengalokasikan kegiatan penelitian dan pengembangan pada masing-masing NGO tersebut.

Simpulan kedua, strategi kebijakan anggaran litbang iptek nasional untuk jangka panjang belum menunjukkan adanya suatu grand strategy yang dibuat oleh pemerintah, perguruan tinggi, badan penelitian provinsi, industri/swasta dan masyarakat terkait anggaran penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sutau grand strategy unutk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek beserta suatu peta jalan (roadmap) yang telah dijabarkan dalam halaman 277-282, yang diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh perumsu kebijakan dalam upaya meningkatkan alokasi belanja litbang iptek Indonesia secara bertahap. Dengan dibangunnya Scenario Planning dan Strategi Kebijakan Anggaran Penelitian dan Pengembangan Iptek Indonesia tahun 2035 yang didominasi oleh skenario optimis yang menggambarkan situasi politik, ekonomi, sosial dan teknologi di Indonesia. Alternatif skenario lainnya adalah, skenario yang dibangun berdasarkan pendapat optimis yang dilontarkan oleh beberapa pakar, jika anggaran litbang nasional sampai dengan tahun 2035 masih dibawah satu persen dari PDB, maka Indonesia hanya akan menjadi negara buyer dan pengkonsumsi hasil-hasil litbang negara lain, serta hanya akan menjadi negara birokrasi yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Serta tidak terjadinya keadilan pendapatan di wilayah timur Indonesia. 6.2 Saran Berdasarkan temuan dan implikasi hasil penelitian serta simpulan penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran/rekomendasi antara lain: 1. Dalam politik anggaran nasional, seharusnya dapat memprioritaskan secara konkrit agar terjamin ketersediaan alokasi dana penelitian dan pengembangan yang cukup dan memadai. Selain itu, perlu adanya regulasi sebagai rujukan


286

formal untuk dijadikan landasan bagi penentu kebijakan terkait formulasi perencaan dan pengalokasian anggaran penelitian dan pengembangan agar dapat menjadi prioritas utama. Di samping itu, sektor industri, swasta dan BUMN perlu memaksimalkan alokasi dalam belanja kegiatan litbang iptek guna mendukung kualitas produksi dalam menghadapai daya saing, terutama di era gloabalisai. Oleh karena itu perlu diiringi dengan adanya kebijakan insentif pajak Double Tax Deduction, dua kali lipat dari anggaran yang telah industri keluarkan untuk penelitian dan pengembangan. Pada perguruan tinggi, hasilhasil penelitiannya seharusnya dapat menjadi inovasi dan diproduksi oleh industri secara masal sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun pertumbuhan nasional dengan indikator meningkatkan PDB nasional. Pada pemerintah daerah atau provinsi diperlukan dukungan dalam bentuk sebuah regulasi kepada Badan Penelitian Provinsi (BPP) agar mendapatkan

anggaran

dalam

mendukung

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan di masing-masing provinsi guna mendorong pertumbuhan produk domestik bruto yang tertuang dalam rencana strategi masing-masing Gubernur. Dalam sektor kemasyarakatan, perlu dimaksimalkan anggaran litbang dari

masyarakat

untuk mendukung kegiatan penelitian dan

pengembangan. 2. Pemerintah melalui litbang kementerian/lembaga, perguruan tinggi, badan penelitian provinsi, industri/swasta dan masyarakat perlu menjalankan grand strategy dan roadmap yang telah dibangun berdasarakan hasil scenario planning dalam disertasi ini. Pelaksanaan grand strategy dan roadmap tersebut dapat dijalankan secara bertahap sehingga besaran anggaran litbang ipek nasional dapat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh UNESCO yaitu sebsar 1% dari PDB.. 6.3 Implikasi Implikasi dan temuan penelitian mencakup pada dua hal, yaitu implikasi teoritis

dan

implikasi

praktis.

Implikasi

teoritis

berhubungan

dengan

kontribusinya bagi perkembangan teori-teori kebijakan anggaran iptek Indonesia dan grand strategy dalam rangka meningkatkan anggaran litbang iptek nasional. Adapun implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi temuan penelitian terhadap


287

skenario dan strategi kebijakan anggaran penelitian dan pengembangan iptek Indonesia sampai dengan tahun 2035. Berdasarkan hasil penelitian, trend dan kebijakan anggaran iptek Indonesia terlihat belum sinerginya visi dan misi institusi lembaga litbang di Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan kebijakan yang mempengaruhi kedua hal tersebut yang disebut dengan driving force. Ada dua driving force yang ditemukan, yakni sosial politik dan ekonomi. Driving force sosial politik terdiri dari demografi (pertumbuhan dan persebaran penduduk), gaya hidup, cara pandang, politik di legislatif, otonomi daerah, good governance, dan fragmentasi politik. Sedangkan, driving force ekonomi terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan tekno ekonomi. Untuk itu, penelitian ini membangun skenario anggaran penelitian dan pengembangan rnenghubungkan kedua masa depan tersebut dan melahirkan grand strategi dan roadmap yang dibangun atas skenario yang mungkin terjadi di masa depan Indonesia tahun 2035.


DAFTAR PUSTAKA Buku: Aamir, Hidayat (Ed.). (2012). Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam Mendukung Pembangunan Nasional. Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif. Abidin, Said Zainal. (2002). Kebijakan Publik. Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah. Agustino, Leo. (2006). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta. Anderson, James E. (1984). Public Policy Making. New York: CBS College Publishing. Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini. (2001). Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana. Arifin, P. (2005). Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Praktek dan Kritik. Depok: Badan Penerbit FH UI. Arifin, P. (1986). Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta: Gramedia. Atmadja, A. P. (2005). Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Atmadja, Arifin. P. Soeria. (1986). Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta: Gramedia. Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2011). Invest in Remarkable Indonesia. Jakarta: Redaksi. Bako A. (2005). Hak Budget Parlemen Indonesia. Jakarta: Yayasan Watampone. Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2005. Besari MS. (2008). Teknologi di Nusantara: 40 Abad Hambatan Inovasi. Salemba Teknika. Brannen, J. (1992). Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research. England: Avebury.


289

Bryson, Jhon M. (2004). Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations. San Fransisco: John Wiley & Sons. Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kulitatif. Jakarta: Kencana. Catanese, Anthony, James. (1991). The Politics of Planning and Development. New Dehli: Sage Publication. Chopyak, Christine. Picture Your Business Strategy: Transform Decisions with the Power of Visuals. United States of America: McGraw-Hill Education. Davis-Colan, Julie, and Lee J. Colan. (2013). Stick with It: Mastering the Art of Adherence. United States of America: McGraw-Hill Education. De Kluyver, Cornelis A., and John A. Pearce II. (2009). Strategy: A View from the Top. (3rd ed.). New Jersey: Pearson Education Upper Saddle River. Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research. 3rd Edition.USA: Sage Publication, Inc. Douglas, Mary dan Aaron Wildavsky. (1982). Risk and Culture. Berkeley: University of California Press. Dunn, William N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction. 2nd Edition. New Jersey: Prentice-Hall. _________. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (1998). Indonesia 2020: Sebuah Sketsa tentang Visi dan Strategi dalam Kepemimpinan Manajemen Politik dan Ekonomi. Jakarta: RBI Research. Dye, Thomas R. (1995). Understanding Public Policy. Tenth Edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc. _________. (2002). Understanding Public Policy. Tenth Edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc.Englewood Cliffs. Etzkowitz, Henry. (2008). The Triple Helix: University, Industry, Government Innovation in Action. New York: Routledge. Fahey, Liam & Robert M. Randall. (1998). Learning From The Future: Competitive Foresight Scenarios. Canada: John Wiley & Sons, Inc. Fattah, Nanang. (2002). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung.

Universitas Indonesia


290

Firmanzah. (2010). Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. -------------. (2011). Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. -------------. (2012). Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Fuad, Noor, dkk. (2004). Dasar-Dasar Keuangan Publik. BPPK : Jakarta. Gasperz, Vincent. (2004). Perencanaan Strategik Untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik. Jakarta: Gramedia. Goedhart, Cornelis. (1973). Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara. Jakarta: Jambatan. Grindle, Merilee Serrill dan John W. Thomas. (1991). Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform In Developing Countries. Baltimore: The John Hopkins University Press. Guba, E.G. (1990). The Paradigm Dialog. New York: Sage Publication. Hadiyanto, A. Dkk. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Fiskal. Jakarta: Badan Analisa Fiskal Depkeu R.I. Hakim, Lukman. Dkk. (2009). Visi Perekonomian Indonesia 2030. Solo: BPEP. Harsono, Timotius D. (2008). Pengaruh Globalisasi dan Ekonomi Global terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional. Jakarta: Lemhanas. Ikhsan M, Salomo R V. (2002). Keuangan Daerah di Indonesia. Jakarta: STIALAN. Islamy, Irfan M. (1984). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bina Aksara. Jannah, Lina Miftahul. (2013). Transformasi Institusi Penelitian dan Pengembangan di Indonesia. Disertasi, Depok: Universitas Indonesia. Jusron, Harry, dan Lukito Hasta. (2011). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pembangunan Sosio Ekonomi Bangsa. Jakarta: Suara Bebas. Kardoyo, H. (2009, Juli). Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia & Infrastruktur Bagi Peningkatan Kinerja Litbang di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): Studi kasus Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati (IPH), Ilmu Pengetahuan Kebumian (IPK), dan Ilmu Pengetahuan Teknik (IPT) (Vol. 7). Jakarta: LIPI Press.



291

Kartasasmita, Ginandjar. (1996). Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO. Kasali, R. (2010). Cracking Zone. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). Invensi Karya Perguruan Tinggi 2010. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemeterian Pertahanan Republik Indonesia. (2011). Revisi Rencana Strategis Balitbang Kemhan Tahun 2010-2014. Jakarta: Redaksi. Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (2012). Laporan Satu Tahun Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Mendukung MP3EI. Jakarta: Redaksi. --------------------. (2012). Indikator dan Statistik Iptek Tahun 2010. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi RI. Khan, Aman and Hildreth W.B. (2002). Budget Theory In The Public Sector. London: Quorum Books Westport, Connecticut. Komite Inovasi Nasional. (n.d.). National Innovation Council. Jakarta: Redaksi. Krueger, Richard A. (1994). Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. (2nd ed.). California: Sage Publications. Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. (2012). Menerawang Indonesia pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21. Jakarta: Pustaka Alvabet. Kusbiantono, dkk. (2009). Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kreativitas Kelompok Proyek Penelitian dan Pengembangan. Jakarta: LIPI Press. Lembaga Administrasi Negara. (2013). Modul 3: Kajian Manajemen Stratejik. Jakarta: Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2011). Indikator Iptek: Potret Inovasi Industri Manufaktur 2011. Jakarta: PAPPIPTEK-LIPI. -------------. (2011). Indikator Iptek Indonesia 2011. Jakarta: PAPPIPTEK-LIPI. -------------. (2009). Indikator Iptek Indonesia 2009. Jakarta: PAPPIPTEK-LIPI. Locke FL, Spinduso W, Silverman J. (2000). Proposal That Work: A Guide for Planning Disertations and Grand Proposal. United Kingdom: Sage Publications.



292

LAN & BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Media Litbang Kemendagri. (2011). Reformasi Institusi Litbang Perlu Segera Langkah Konkrit: Membangun Karakter Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri. Mills, Mathew B & Huberman, Michael A. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. Meiningsih S. (2009). Potret Penelitian Pengembangan Industri Manufaktur 2009. Jakarta: LIPI Press. Mullard. (1993). The Politic of Public Expenditure. London: Clays Ltd, St Ives plc. Musgrave, R.A. & Musgrave P.B. (1991). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek (terjemahan, edisi kelima). Jakarta: Erlangga. Norton, David P., and Robert S. Kaplan. (2000). The Strategy Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. United States of America: Harvard Business Review Press. Nugroho, Heru. Dkk. (2005). Globalisasi dan Tantangan Daya Saing Indonesia. Jakarta: LIPI Press. Nugroho, Riant. (2008). Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Pal, Leslie Alexander. (1989). Public Policy Analysis. Canada: Nelson. Parangtopo. (1999). Berpikir Jernih Membangun Fondasi Ilmu dan Teknologi, Kumpulan Esai Terpilih dan Tulisan Para Sahabat. Jakarta: PT Elex Kompotindo Kelompok Gramedia. Parsons, Wayne. (1995). Public Policy, An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis. UK: Edward Egler Publishing Limited. _________. (2006). Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana. Perusahaan Listrik Negara. (2011). Ketenagalistrikan. Jakarta: Pusat Ketenagalistrikan.

Company Penelitian

Profile Puslitbang dan Pengembangan

Putera, Prakoso Bhairawa, dan Sri Mulatsih. (2009). Analisis Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,



293

dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Binkai Ekonomi Berlandaskan Iptek. Jakarta: LIPI. Platias, A G & Koliopoulos, C (2010), Grand Strategy: A Framework for Analysis In Thucydides on Strategy, London: Hurst ( pp. 15- 16) Rachbini, D. J. (2002). Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Ramelan, R. (2008). Teknologi dan Masyarakat (Pemikiran-Pemikiran Seorang Teknolog). Bandung: CV Lubuk Agung. Redaksi. Proses dan Siklus Pembahasan RAPBN. Jakarta: Panitia Anggaran DPR RI. ----------. (2010). Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Indonesia. Jakarta. ----------. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. ----------. (2010). Rencana Strategis Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014. Jakarta. Redaksi Kawan Pustaka. (2004). UUD 45 & Perubahannya + Susunan Kabinet RI Lengkap. Jakarta: Kawan Pustaka. Reksoprayitno, Soediyono. (1982). Ekonomi Makro: Pengantar Analisa Pendapatan Nasional Edisi 3. Yogyakarta: Liberty. Ringland, G. (1998). Scenario Planning: Managing for The Future. New York: John Wiley & Sons, Inc. Salim, E. (2010). Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Salusu, J. (1998). Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: PT. Grasindo. Saragih, BR. (1985). Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia. Jakarta: Melton Putra. Sarjadi, Soegeng, dan Sukardi Rinarkit. (2004). Meneropong Indonesia 2020: Pemikiran dan Masalah Kebijakan. Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicated. SCTV. (2005). Visi 2020: Menyongsong Cakrawala Baru. Jakarta: JAJAKIUNSFIR.



294

Sekjen DPR RI. (1999). Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Shah A. (2007). Governance and Accountability Series. Washington DC: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Shim J K, Siegel J G. (2001). Budgeting Pedoman Lengkap Langkah-Langkah Penganggaran. Jakarta: Erlangga. Strauss A, Corbin J. (2003). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritis Data. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suantoro W, Rahmaida R. (2010). Survey Penelitian dan Pengembangan Sektor Perguruan Tinggi Tahun 2010. (hal XV-XVII). LIPI Press: Anggota IKAPI. Sudarsono, J. (1995). Politik, Ekonomi, dan Strategi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Sugiyono ( 2011) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Suparmoko, M. (2003). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek edisi 5. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Tampubolon. (2004). Politik Teknologi Menuju Bangsa Bermartabat. Jakarta: Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri. Taufik. (1982). Makro Ekonom Untuk Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka Petronomika. Tangkiligisan, H N. (2003). Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel. Yogyakarta: Balairung. The Ridep Institute. (2004). Pemilu 2004: Apa Janji Partai Politik? Isu-isu Apa yang Mereka Perjuangkan? Jakarta. The World Bank. (2012). Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia: Mengarahkan Kembali Belanja Publik. Jakarta: Investing in Indonesia’s Institutions for Inclusive and Sustainable Development. Tim Ahli Komite Inovasi Nasional. (2012). Prospek Inovasi Indonesia. Jakarta: Komite Inovasi Nasional. Tripomo, Tedjo. (2005). Manajemen Strategi. Bandung: Rekayasa Sains. Universitas Al Azhar Indonesia. (2011). Buku Rencana Strategis. Jakarta: UAI Press.



295

Universitas Lambung Mangkurat. (2011). Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat. Waal, Andre De. (2007). Strategic Performance Management: A Managerial and Behavioural Approach. New York: Palgrave Macmillan. Wahyudi, Agustinus Sri. (1996). Manajemen Stratejik. Jakarta: Binarupa Aksara. Wildavsky, A. (1988). The New Politics of The Budgetary Proces. USA: Harper Collins Publishers. Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Zuhal. (2008). Kekuatan Daya Saing Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Dokumen Pemerintah: Undang-Undang Dasar 1945 Hasil dan Proses Amandemen Pertama s/d Keempat (1999-2002). Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



296

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Industri Pertahanan. Jurnal: Aminullah, E. (2007, Januari). Long‐Term Forecasting of Technology and Economic Growth in Indonesia. Asian Journal of Technology Innovation, 15(1), 1-20. Aminullah, E. (2009). Long‐range Planning to Foster Innovation in Indonesia. Asian Journal of Technology Innovation, 17(2), 49-70. Aminullah, Syahrul. (2005). Urgensi Meningkatkan Anggaran IPTEK. Inovasi Online. ISSN: 2085-871X| Edisi Vol.3/XVII/Maret 2005. (hal: 28-29). http://io.ppijepang.org/article.php?id=62. -----------------. (2007). Long Term Forecasting Of Technology And Economic Growth in Indonesia. -----------------. (2007). Skenario Pembangunan Ekonomi Berlandaskan Pengetahuan di Indonesia: Implikasi untuk Memacu Pembangunan Inovatif. LAN Samarinda: Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III. -----------------. (2013). Compared Study: Science and Technology Budget Indonesia and ASEAN. Eastern Regional Organization for Public Administration, pp. 39-40. Anggoro, K. (2007). Lembaga Kepresidenan Amerika: (Not) All the President’s Men. Figur Edisi XI/th 2007. (hal: 25). Anwarudin. (2004). Konsepsi Paradigma Pasang Surut Administrasi Publik. Jurnal Ilmu Administrasi No. 1/Volume 2 /2004. (hal: 88-97). Aryani, Dewi. (2012). Skenario Kebijakan Energi Indonesia Hingga Tahun 2035. Disertasi, Depok: Universitas Indonesia. Brockhoff, Pearson. (1998). R&D Budgeting Rreactions to A Recession, Management International Review. Fourth Quarter 1998. p.363. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. (2003). Handbook of Knowledge Society Foresight. Ireland. Available online:http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2003/ 50/en/1/ef0350en.pdf.



297

Gordon JR. (2002). Technology and Economic Performance in the American Economy. Working Paper. National Bureau Of Economic Research. 1050 Massachusetts Avenue Cambridge. MA. ISA Conference. (2006). The Concept of “Knowledge” in the Knowledge Society and Religion as 4th Order Knowledge. Durban, Denmark: Knowledge Lab DK. Avaiable online: http://www.unizar.es/sociocybernetics/congresos/DURBAN/papers/qvortr up.pdf. Lundine, John, Ratna Y Hadikusumah, dan Tata Sudrajat. (2013). Indonesia’s Progress on the 2015 Millenium Development Goals. The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs, pp. 62. Nuh, Muhammad. (2013). Indonesia’s Education Reformation. The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs, pp. 25-28. Prayoto. (2008). Peranan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Iptek. Seminar Nasional Dies Natalis ke-45 UGM, (hal. 1-10). Yogyakarta. Redaksi. (2004). Orasi Ilmiah Prof. Dr. ING. BJ HABIBIE: IPTEK Media Sains & Teknologi. Edisi Jan-Pebruari 2004, p. 18. Rifai, M. A. (2002, Desember). Pemahaman Budaya Iptek dan Pembudayaan Iptek. Jurnal Dinamika Masyarakat Budaya Iptek, 1(3), 1-6. Santoso, D. (2009, November). Memahami Landasan Pengembangan Teknologi Bagi Masa Depan Indonesia. Jurnal Dinamika Masyarakat "Iptek dan Masyarakat", VIII(2), 1578-1585. Sparingga D. (2007). Perumusan Skenario Planning Dalam Rangka Memperkuat Sistem Perencanaan Pembangunan dan Kinerja Organisasi dengan Pendekatan Sistemik. LAN Samarinda: Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III. Utomo TW. (2007). Menerawang Pembangunan Wilayah di Masa Depan dengan Analisa Skenario. LAN Samarinda: PKP2A III. UN, Economic and Social Council United Nation. (2004). Revitalizing Public Administration as A Strategic Action for Sustainable Human Development: An Overview. Report of Secretariat. Available online: http://unpan1.un.org./intradog/groups/public/documents/un/unpan015015. pdf. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. (2005). Towards Knowledge Societies. Paris: UNESCO Publishing. Available online: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843e.pdf.



298

Wang, Tai-Yue, Shih-Chien Chien, Chiang Kao. (2007). The Influences of Technology Development on Economic Performance-The Example of ASEAN Countries. Technovation, p. 27. Wang, T.-Y., Chien, S.-C., & Kao, C. (2007, Oktober). The Role of Technology Development in National Competitiveness — Evidence from Southeast Asian Countries. Technological Forecasting and Social Change, 74(8), 1357–1373. Makalah Seminar, Konferensi, dan Sejenisnya: Abdullah, Syukriy dan Jhon Andra Asmara. (2006, Agustus). Perilaku Oportunistik Legislatif dalamPenganggaran Daerah; Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang. Alisjahbana, Armida S. (2013, Agustus). Sinergi Kebijakan Iptek, Pendidikan, dan Industri untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dalam RPJMN III Tahun 2015-2019. Makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Riset dan Teknologi (Rakornas Ristek) Tahun 2013, Jakarta. Aminullah, Erman. (2011). Dinamika Dana Riset Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang. LIPI: Makalah Seminar Pengembangan Iptek Nasional 2011. Aminullah, Syahrul. (2012, Oktober). Scenario Research and Development Budget in Supporting Indonesia Masterplan for Accelerate and Expansion Economic Development. Paper presented at the meeting of Eropa Conference 2012, Depok. --------------------------. (2013, Oktober). Strategik Marketing dalam Perolehan HKI di Lembaga Litbang di Indonesia dalam Mendukung Pertumbuhan Industri. Materi disampaikan dalam Forum Pengembangan Iptek dan Inovasi 2013, Jakarta. --------------------------. (2013, Oktober). Skenario Anggaran Litbang dalam Mendukung Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 6 Koridor. Materi disampaikan dalam Forum Pengembangan Iptek dan Inovasi 2013, Jakarta. --------------------------. (2011, Desember). Skenario Alternatif Sumber Anggaran Iptek Nasional. Makalah disampaikan dalam acara Pembukaan Konferensi Nasional Doktoral Ilmu Administrasi, Depok. Basir, Syafril. (2013, Juli). Postur Anggaran Iptek. Makalah disampaikan dalam FGD ―Skenario Anggaran Litbang 2035‖, Jakarta, Bappenas.



299

Berliana, Nani Grace. (2011). Mengungkap Fakta Penelitian dan Pengembangan Indonesia. Makalah disampaikan dalam Seminar Pengembangan Iptek Nasional 2011, Jakarta, LIPI. Blöndal, Bergvall at all. ( 2007). Budgeting in Australia. The article first discusses Australia’s recent economic and fiscal performance and then focuses on the budget formulation process. ISSN 1608-7143 OECD Journal on Budgeting, Volume 2008/2© OECD 2008. Fraksi Partai Demokrat. (2012, Mei). Pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRRI atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013. Makalah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Fraksi Partai Demokrat, DPR RI. Fraksi Partai Amanat Nasional. (2012, Mei). Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR-RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2013. Makalah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Fraksi Partai Amanat Nasional, DPR RI. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. (2012, Mei). Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR-RI terhadap Keterangan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi dan Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013. Makalah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, DPR RI. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. (2012, Mei). Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI terhadap Keterangan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2013. Makalah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPR RI. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat. (2012, Mei). Pandangan Umum Fraksi Partai Hanura atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013. Makalah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, DPR RI. Fraksi Partai Golongan Karya. (2012, Mei). Pandangan Fraksi Partai Golongan Karya DPR-RI atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2013. Makalah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Fraksi Partai Golongan Karya, DPR RI. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (2012, Mei). Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR-RI terhadap Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013. Makalah disampaikan pada



300

Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPR RI. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. (2012, Mei). Pandangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR-RI terhadap Keterangan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi dan Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013. Makalah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, DPR RI. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. (2012, Mei). Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR-RI terhadap Keterangan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi dan Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013. Makalah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, DPR RI. Hatta, Gusti Muhammad. (2012, Agustus). Iptek Membangun Moralitas dan Intelektualitas Bangsa. Makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Riset dan Teknologi (Rakornas Ristek) Tahun 2012, Jakarta. Huseini, Martani. (1999, September). Mencermati Misteri Globalisasi: Menataulang Strategi Pemasaran Internasional Indonesia Melalui Pendekatan Resource-Based. Pidato diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Marketing Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok. Jannah, Lina Miftahul. (2011, Desember). Revitalisasi Institusi Penelitian dan Pengembangan di Indonesia. Makalah disampaikan dalam acara Pembukaan Konferensi Nasional Doktoral Ilmu Administrasi, Depok. Kurt, M, Thurmaier. (1957). Policy and Politics in State Budgeting (Bureaucracies, Public Administration, and Public Policy) Includes index. ISBN 0-7656-0293-8 (alk. paper). (hal: 17-18). Kadir ZA. (2011). Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Implementasinya. LIPI: Makalah Seminar Pengembangan Iptek Nasional 2011. Kartasasmita, G. (1997). Kebijaksanaan Penganggaran Dan Pemanfaatan Dana Pembangunan untuk Memantapkan Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Globalisasi. Disampaikan Pada Raker Gubernur Seluruh Indonesia, Jakarta. Kasim, Azhar. (1998, Maret). Reformasi Administrasi Negara Sebagai Prasyarat Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional. Materi disampaikan dalam pidato pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta.



301

Muluk, Khairul (Ed.). (2013, Juni). Proceeding Innovative Governance. Malang: Universitas Brawijaya Press. Prasojo, Eko. (2006, September). Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia: Antara Sentripetalisme dan Sentrifugalisme. Materi disampaikan pada Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap FISIP Universitas Indonesia. Depok. Rajasa, Hatta. (2013, Agustus). Akselerasi Pembangunan Berbasis Pengetahuan: Optimalisasi Kebijakan Inovasi. Materi disampaikan dalam orasi pada acara Penganugerahan Perekayasa Utama Kehormatan Bidang Kebijakan Teknologi Tahun 2013, Jakarta. Redaksi. (2010). Budget Calls for Technology But Not Tech-Specific Funds. EER Pulse Vol. 17, Number 3. ----------. (2010). Obama 2011 Budget Proposes One More Year of Grovs for Science and Technology. April 2010 Physics Today 27. www.physicstoday.org. ----------. (2010). Penganggaran Iptek di Filipina. OECD Journal - volume 2010/2 © oecd 2010. Sakakibara, Sadayuki. (2013, November). Japan’s Science, Technology and Innovation (STI) Policy. Paper presented at the meeting of Industrial Competitiveness Council, Government of Japan. Salim, Emil. (2013, Juni). Tantangan Pembangunan Indonesia 2014-2030. Materi disampaikan dalam Paripurna AIPI, Senggigi. Taufik, Tatang A. (2011, Oktober). Rancangan Skema Pembiayaan untuk Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Makalah disampaikan dalam diskusi terbatas ―Pendanaan Litbang Alternatif‖ dalam rangka Penguatan Sistem Inovasi Nasional, Jakarta. Karya Ilmiah: Salomo, Roy Valiant. (2006). Scenario Planning Reformasi Administrasi Pemerintah Subnasional di Indonesia: Sebuah Grand Strategy Menuju Tahun 2025. Disertasi. Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia : Tidak Diterbitkan.

Website: Kementerian Riset dan Teknologi. (2010, Desember 1). Strategi Kebijakan Peningkatan Peran Iptek dalam Akselerasi Peningkatan Human Development Ind. Dipetik Januari 31, 2014, dari Kementerian Riset dan Teknologi:



302

http://www1.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/7442/print Redaksi Kompas. (2010, Agustus 28). Harian Kompas. Dipetik Januari 31, 2014, dari Duh, Banyak Peneliti Pindah ke Malaysia!: http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/28/10545716/Duh..Banyak.Penel iti.Pindah.ke.Malaysia. Susanto, H. (2012, Juni 15). Riset dan Daya Saing Bangsa. Dipetik Februari 1, 2014, dari Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia: http://ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/11365 Artikel Majalah dan Surat Kabar:

Aminullah, Syahrul. (2011, Agustus 25). Mengubah Skenario Anggaran Iptek Nasional, Media Indonesia, p. 20. Salomo, Roy V. (2003, Desember-Februari). Anggaran yang Berorientasi Pada Kinerja & Kepemerintahan yang Baik, Forum Inovasi Capacity Building & Good Governance No. 05, p. 34-39. Sindhunata. (2012, Juni 14). Daya Saing Kota-Kota Kaya, Warta Ekonomi, 44-45. Habibie, B.J. (2012, September). Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke-17: Inovasi untuk Kemandirian Bangsa, Media Iptek, p. 19. DPR Hanya Habiskan 0,19 Persen APBN 2013. (2013, April). (Edisi 767), Buletin Parlementaria, p.9.

Lain-lain: Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Angggaran 2010 Serta Nota Keuangannya Pada Rapat Paripurna DPR RI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Angggaran 2011 Serta Nota Keuangannya Pada Rapat Paripurna DPR RI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.



303

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Syahrul Aminullah Jl.Mekar No. 29, Rt 007/Rw 04 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.12530

telepon/fax rumah: (+62-21)7800-476. mobile phone (+62)855-7800-476. Skype: syahrulaminullah1 Email: [email protected], [email protected], [email protected] DATA PRIBADI  Jenis kelamin  Agama  Warga Negara  Status Pernikahan  Tempat/Tgl Lahir  Isteri

: : : : : :

Laki-laki. Islam. Indonesia Menikah Metro, 01 Pebruari 1967. Farida Setiawati, SE.

PENDIDIKAN FORMAL:  2010–2015 : Doktor Administrasi Publik, FISIP Universitas Indonesia (S3).  2002-2004 : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, LAN Jakarta, lulus (S-2)  1998-2000 : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, lulus(S-1)  1990-1993 : Akademi Analis Kesehatan, Bandung, lulus(D-3) PENDIDIKAN NON FORMAL : 2011 : Master Class, Innovation & Technology Transfer, Salford University Manchester, United Kingdom.  2012 : StudyVisite Stanford University, California, USA.  2013 : Study Visite UNIRIO, Rio De Jenero, Brasil.  01-05-1993 : Komputer Data Entry Operator, LPK Atrizan&Depnaker, Jawa Barat 08-08-1993 (Lulus, bersertifikat)  01-04-12-97:Pendidikan Politik Bagi Organisasi dan LSM di Provinsi Lampung, Disospol Propinsi Lampung, bersertifikat.  22 sd 26 : Pelatihan Database Riset Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, bersertifikat Okt 2001  2 Sept 2004 : Keterampilan Komunikasi Tulis untuk Keperluan Dinas 9 Maret 2004 Angkatan Ke XV, Sekretariat Negara, bersetifikat.  2005 : Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan & Kontrak Bisnis Kemenristek-Fakultas Hukum Universitas,Indonesia, bersertifikat.  5 Hari, 2008: Advokasi Penanggulangan Masalah Tembakau, SEACTA, Bogor, bersertifikat  1 Bulan : DIKLATPIM IV, BPS PUSAT, Jakarta, bersertifikat.  4 Hari : Kelompok Kerja Sektor Penanggulangan HIV-AIDS, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Purwakarta Jawa Barat, bersertifikat 

RIWAYAT PEKERJAAN : 

Mei 2013 – Sekarang



Oktober 2012- April 2013

: Kepala Bidang Industri, Asdep Investasi Iptek, Deputi Sumber Daya Iptek, Kemenristek-Dikti. : Kepala Sub Bidang HKI Perguruan Tinggi, Asdep Kekayaan Intelektual dan Standardisasi, Deputi Sumber Daya Iptek, Kementerian Riset dan Teknolgi.


            

Juni 2010 – Sept

2012

: Kepala Subbidang Perguruan Tinggi, Asdep Investasi Iptek, Deputi Sumber Daya Iptek, Kemenristek. Mei 2006-Juni 2010 : Kapala Subbidang Perkembangan Ilmu Kedokteran dan Kesmas Asdep Bidang Kedok-Kesehatan, Kemenrtistek. April 2002-Mei 2006 : Staf pada Asdep Bidang Perkembangan Ilmu KedokteranKesehatan Kemenristek. Agustus 2001-Maret 2002 : Staf Direktorat Alkes dan Fharmasi Depkes RI. Agustus 1997-Sept 1999 : Sekretaris Komite Medik RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nop 1996 - Agustus 1997 : Staf Bagian Pendidikan dan Latihan RSUD Dr.H.Abdul Moeleoek Provinsi Lampung April 1995 - Nopember 1996 : Pelaksana Ahli Madya Analis Kesehatan di Lab Patklin, RSUD Dr.H.Abdul Moeleoek Propinsi Lampung. Maret 1987- Agustus 1991 : Staf di Dinas Kesehatan Lampung Tengah. September 2000- 2002 : Anggota Unit Pengembangan Administrasi Kebijakan Kesahatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ Indonesia. Th 1995-1997 : Dosen tamu di Akper Panca Delima, Bandar Lampung. Th 2005-2006 : Dosen tamu di FKM UI Th 2007-sekarang : Dosen di Fikes Universitas Prof. Hamka, Jakarta. Th 2013 : Dosen tamu di UNIRO, Rio de Jenero, Brasil.

PENUGASAN dan KONFERENSI/SEMINAR LUAR NEGERI                   

7 Januari - 13 Januari 2015 : Xian, China, AAPA Conference. 12 Februari 2014 - 17 Februari 2014 : Taiwan, China, Visite City. 29 Nopember - 13 Desember 2013 : Rio de Jenero, Brasil, Study Visite. 12 Oktober - 20 Oktober 2013 : Tokyo, Japan, EROPA Conference. 26 September 2013-28 September 2013: Singapore, Nanyang Tech Univ, Conference. 07 Mei 2013 - 12 Mei 2013 : Seoul, Korea Selatan, Visite City. 27 Nop 2012 - 30 Nopember 2012 : Manila, Pilipina, Conference. 11 Nopember – 19 Nopember 2012 : California, USA, Study Visite 13 September 2012- 22 September2012: Perth, Australia, Curtin University Visite 16 Juli 2011- 06 Agustus 2011 : Manchester, United Kingdom, Master Class 2 Agustus 2011 - 4 Agustus 2011 : Amsterdam, Belanda, Visite City. 19 Maret 2010 – 22 Maret 2010 : Bangkok, Thailand, EROPA Conference. 25 Oktober 2009 – 31Oktober 2009 : Beijing, China, WFPHA Conference. 25 April 2009 - 4 Mei 2009 : Istambul, Turkey, WFPHA Conference. 18 Juni - 22 Juni 2008 : New Dehli, India, International Conference. 16 Mei 2008 – 22 Mei 2008 : Geneve, Switzerland, WFPHA & WHO Meeting. 24 Februari 2007 – 3 Maret 2007 : Roma, Italy, International Conference. 19 Agustus 2006 - 28 Agustus 2006 : Rio de Jenero, Brasil, WFPHA Conference. 22 Nopember 2005- 26 Nopember2005 : Tokyo, Japan, JPHA Conference.

ORGANISASI       

Asian Association for Public Administration (AAPA), 2011-sekarang, sebagai anggota. East Regional Organization for Public Administration (EROPA), 2011-sekarang, sebagai anggota. Indonesian Association for Public Administration (IAPA),2013-sekaranag, sebagai anggota. Forum Organisasi Kesehatan Indonesia (FOPKI), 2006-sekarang, sebagai Sekjen. Aliansi Pita Putih Indonesia (APPI), 2005-2010, bebagai Ketua Presidium. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), 2007-2010, sebagai Sekjen. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), 2004-2007, sebagai Ketua Bidang Pengembangan Organisasi.



305

                   

Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Idonesia (PERSAKMI), 2014-2019, sebagai Ketua Pengda DKI Jakarta. Komisi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau, periode 2007-2010, sebagai Anggota Kajian Keilmuan, Iluni UI Pusat peirode 2011-2014, sebagai Ketua. Hubungan Almamater, Iluni UI Pusat peirode 2007-2010, sebagai Wakil Ketua. Ikatan Alumni FKM UI Jakarta, 2007-2012, sebagai Wakil Ketua. Ikatan Alumni FKM UI Jakarta,2002-2007, Sebagai Sekretaris Umum. Persatuan Ahli Teknolog Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI), 2010-2013, sebagai Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Iptek. Persatuan Ahli Teknolog Laboratorium Kesehatan Indonesia(PATELKI), 2013-2016, sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Hukum. Ikatan Siswa Mahasiswa Kesehatan (ISMAKES) Jawa Barat, 1992-1994, sebagai Ketua II. Keluarga Mahasiswa Akademi Analis Kesehatan Bandung, 1991-1992, sebagai Bidang Humas . Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PATELKI LAMPUNG 1995-2000. Senat Mamasiswa FKM UI 1999-2000, sebagai Ketua Komisi Penalaran. Lembaga Kajian Ilmiah Kesehatan SM FKM UI 1999-2000, sebagai Penanggung Jawab. Deklerasi Birokrasi dan Melayani (BBM) di Balai Sidang UI Depok, Desember 2011, sebagai pantia Seminar Diskusi Akademis Antar Parpol Bidang Kesehatan Masyarakat, 6 Mei 1999 di FKM UI, Sebagai Ketua Pelaksana. Seminar dan Diskusi Peran Parpol/Lembaga Legislatif Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Indonesia 10-11 Agustus 1999 di Hotel Cempaka Jakarta, Sebagai Ketua Panitia. Majelis Pertimbangan Oganisasi ISMAKES JABAR 1998-2015, sebagai Anggota. Pemantau Pemilu (UNPREAL) di Depok Timur 1999, sebagai Sukarelawan Kongres Mahasiswa Kesehatan Indoensia, Mei 2000 di Jakarta, sebagai Sekretaris Pelaksana. Audiensi dengan Komisi VII DPR RI dan AD HOC I MPR RI Juli 2000, Ketua Tim JMKI.

SOSIAL KEMASYARAKATAN  2006-sekarang : Wakil Ketua, Yayasan Gerakan Pembangunan Kesehatan untuk Semua (Yayasan Gerbang Kesuma).  2006 : Ketua Pokja, Sukarelawan Organisasi Profesi Peduli Bencana Yogyakarta, IAKMI atas dukungan USAID. PENGHARGAAN  Penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 tahun. KARYA ILMIAH/BUKU LAPORAN KEGIATAN No. 1.

2.

3. 4. 5.

6.

Judul Public Health and Business Financing Opportuni in Building Healthy People. (CSR in Health promotion) Advokasi Percepatan Penuruan Kematian Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (Anggota Peneliti) Biosprospeksi untuk Kedokteran Kesehatan( anggota peneliti) Riset Pengembangan Kapasitas (sebagai anggota/sekretaris) Pemantaun Pelaksanaan Pengamatan Jentik Berkala (PJB) Eksternal di Kelurahan Jatipadang Jakarta Selatan Naskah Akademik Peningkatan Anggaran Iiptek Nasional(Anngota Peneiti)

Lembaga Penyelenggara FIKES UHAMKAIAKMI, PT INDOSAT

Tempat

Tahun 2007-2008

2005-2006

KNRT

6 Provinsi: NAD, Sumut, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jatim dan 26 Kabupaten-Kota Jakarta

KNRT

Jakarta

2003-2005

Suku Dinas Kesehatan Kotamadya Jakarta Selatan

Jakarta Selatan

2005

Kemenrisek 2013

Jakarta

2013

USAID-HSP-APPI

Jakarta

2003-2005



MAKALAH/PUBLIKASI NASIONAL dan INTERNASIONAL 

Responsibilities From R&D Domestic Industry to SupportThe Great Indonesia, Global Education Dialogues: The Power of Consortia: how can universities solve the global grand research challenges? British Council in partnership with the Republic of Indonesia Department for Higher Education (Dikti) and the Vice Rector Forum for International Collaboration North Sumatera, 22-24 Nopember 2014. http://www.britishcouncil.or.id/sites/britishcouncil.id/files/ged__syahrul_aminullah_ph.d.pdf



 





The Three Ds Developing Model, R&D For Developing Countries: Lessons and Challenges from a BRIC Country to Another Developing Country, Mariza Almeida, Federal University of the State of Rio de Janeiro, Brazil, Branca Terra, Syahrul Aminullah, Wisnu S. Soenarso, University of Indonesia-Ministry Research and Technology Republic of Indonesia, Annibal Scavarda. The Triple Helix and InnovationBased Economic Growth: New Frontiers and Solutions, Tomsk Russia, September 11-13, 2014. Advokasi Kebijakan Publik, Disampaikan Dalam Kegiatan Pelatihan Kaderisasi Nasional IMATELKI di Bandung. 22-24 Feberuari 2014. Compared Study: Science and Technolgy Budget Indonesia and ASEAN, EROPA BULLETIN, 2013. VOLUME 34, Nos 3-4 (Juli-December), Page 23. http://issuu.com/eulamariemangaoang/docs/eropa_daily_bulletin__jul-dec_2013_ Scenario Research and Development Budget in Supporting Indonesia Master Plan for Accelerate and Expansion Economic Development, EROPA Jakarta Conference 2012. Volume 1 issue 231, october 2012. http://www.eropa.org.ph/ uploads/8/0/4/8/8048512/eropa_daily_bulletin_2_oct_31_2012_final.pdf Entrepreneur University Development Program to Increase R & D Budgets in Indonesia, Workshop: Building the Entrepreneurial University, Triple Helix Research Group at StanfordUniversity’s For Human Sciences and Technologies Advanced Research (H-STAR) California,USA 12-16 November 2012. https://www.youtube.com/watch?v=BljBT7Dme7U. syahrul-aminullah.





 





 



http://www.slideshare.net/3helix/entrepreneurial-university-

The Role of Legislator in Effort to Increase Budgetary Funding For Local Development Following Natural Disaster. Governance and Development Conference, Padang, 14 – 16 December 2010. http://www.unp.ac.id/sites/default/files/international_conference_schedule.pdf. Pentingnya Strategic Marketing dalam Perolehan HKI di Lembaga Litbang di Indonesia dalam Mendukung Pertumbuhan Industri, Syahrul Aminullah, Didik Notosudjono, Prosiding Forum Tahunan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi Nasional (IPTEKIN), Tema Mengurai Stagnasi Inovasi Berbasis Litbang di Indonesia, LIPI .2013.H. Maternal Mortality Rate In Indonesia, The 1st World Federation Public Health Association (WFPHA) West-Pacific Regional Conference on Public Health, Beijing, China, 2009. Ketahanan Idialisme Profesi Kesehatan Ditengah Terjadinya Perubahan Pelayanan Kesehatan Dari Humanisme Menjadi Kapitalis Dan Kesiapan Menghadapi Dampak Krisis Ekonomi Global, Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia (Journal The Indonesian Public Health Association), Volume 34, No.1, Maret 2009. H. Penguatan Komitmen oleh "Aktor Politik" Untuk Membuat Rakyat Sehat Di Era Desentralisasi, 30/Oct/2008, Majalah Biro Hukum dan Organsasi Kementeiran Kesehatan Republik Indonesia. http://www.hukor.depkes.go.id/?art=9&set=9. Peranan Anggota Muda IAKMI dalam Mendorong Lahirnya Visi Baru Kesehatan Indonesia untuk Mempercepat Pembangunan Kesehatan Masyarakat, Majalah Kesehatan Perkotaan vol. 12 no. 1 (Jul. 2005), halaman 42-49 . https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=49390. Dengue Fever Prevention Community-Based Program In Pasar Minggu, Japan Public Health Association, Shinzuku, Tokyo,Jepang, November 2005. Permasalahan Penggunaan Sutet Dalam Sistem Tenaga Listrik Di Indonesia Hubungannya Dengan Kesehatan Masyarakat, Disampakan Dalam Diskusi Panel Permasalahan Sutet Dalam Sistem Tenaga Listrik di Indonesia, BPPT JAKARTA, 13 Pebruari 2005. Peran Anggota Muda Iakmi Dalam Mendorong Lahirnya Visi Baru Kesehatan Indonesia Untuk Mempercepat Pembangunan Kesehatan Masyarakat, SEMINAR OVEN YOUR MIND ABOUT PUBLIC HEALTH, Kampus FKM UI Depok, 3 SEPTEMBER 2005.



307











Sinergi UU 23/92 Tentang Kesehatan Dengan Perpres 7 Th.2005 Tentang RPJMN 2004-2009 Bab 28 dengan UU No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Melahirkan Visi Baru Kesehatan, Disampaikan Dalam Pertemuan Ke Lima Desentralisasi Kesehatan Di Indonesia Di Hotel Muranu Makasar, 9-12 Mei 2005. Sinergi UU 23/92 Tentang Kesehatan Dengan Perpres 7/2005 Tentang RPJMN Th. 2004-2009 Bab 28 dan Visi Baru Kesehatan, Disampaikan Rapat Pengurus Pusat Iakatan Ahli Keshetan Masyarakat Indonesia, 7 April 2005. Mensinergikan Gagasan Besar ”Hh. Achmad Dahlan” Melalui Tajdit, Pada Khitoh PKO Dengan UU 23/92 Tentang Kesehatan, Disampaikan dalam Round Ttable Disscusion Tadjid Kesehatan PP Muhammadiyah, 30 April 2005 di Jakarta. Wakil Rakyat Mencari Manajer Rumah Sakit Dengan Orientasi Kesehatan Masyarakat, Disampaian Dalam Dengar Pendapat dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta, Mengenai Masalah Perumahsakitan yang Menjadi Perusahaan Terbatas, DPRD DKI Jakarta, 20 APRIL 2005 di Jakarta. Dicari Manajer Rumah Sakit Yang Handal Dengan Orientasi Publik Health, Workshop Pembukaan Konsentrasi Pasca Sarjana Magister Manajemen RS Universitas Muhammadiayah Jakarta, 15 April 2005 di Jakarta.

ARTIKEL DI MEDIA/SURAT KABAR dan MAJALAH ONLINE   

 



Mengubah Skenario Anggaran Iptek Nasional, Harian Umum Media Indonesia, Kamis 25 Agustus 2011. H. http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/9261/print Orkestra Iptek Belum Senada, Harian Umum Lampung Post,29 Desember 2011. Hal 9. http://www.lampungpost.com/opini/8823.html. Wamen Tidak Prosedural, OPINI | 17 October 2011 | 20:51, http://birokrasi.kompasiana.com/2011/10/17/wamen-tidak-prosedural-404164.html, Dibaca oleh 116 pembaca, sampai dengan 1 Maret 2015. Memponarikan UU SJSN, HU Lampung Post, 25 Februari 2009, H-6. Urgensi Meningkatkan Anggaran IPTEK, ISSN : 2085-871X | Edisi Vol.3/XVII/Maret 2005 – NASIONAL, http://io.ppijepang.org/old/article.php?id=62, Website : http://io.ppi-jepang.org Email : [email protected]. Artikel ini telah dibaca : 3.145 kali, sampai dengan 1 Maret 2015. PT DBD Batavia TBK, Opini Dalam Mengkritisi Kebijakan Pemda DKI Jakarta Dalam Penyaluran Dana Penaggulangan Demam Berdarah Dengue, www.sarwono.net, 16 MARET 2005.



LAMPIRAN I.A Penyataan Visi, Misi dan Persentase Anggaran Litbang No

Institusi

1.

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

2.

Kementerian Negara Riset dan Teknologi

3.

Badan Litbang Kementerian Pertanian

4.

Badan Litbang Kementerian ESDM

Visi

Misi

% Anggaran

“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan” ”Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa”

mewujudkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilarpilar demokrasi, memperkuat dimensi keadilan di semua bidang

0,08% PDB (untuk anggaran R&D)

menempatkan Iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan, memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan Iptek, mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh guna meningkatkan daya saing bangsa di era global, meningkatkan difusi Iptek melalui pemantapan jaringan pelaku dan kelembagaan Iptek termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi Iptek, mewujudkan SDM, Sarana dan Prasarana serta Kelembagaan Iptek yang berkualitas dan kompetitif, mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kreatif dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge based society).

0,045 % APBN

“Pada tahun 2014 menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia yang menghasilkan dan mengem ban kan inovasi teknologi pertanian untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal” “Terwujudnya badan penelitian dan pengembangan yang profesional, berdaya saling tinggi, dan mandiri di sektor energi dan

menghasilkan, mengem bangkan dan men diseminasikan inovasi teknologi, sistem dan model serta rekomendasi kebijakan di bidang pertanian yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal guna mendukung terwujud nya pertanian industrial unggul berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya penelitian dan pengembangan pertanian serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya, mengembangkan jejaring kerja sama nasional dan internasional (networking) dalam rangka penguasaan Iptek (scientific recognition) dan peningkatan peran Badan Litbang Pertanian dalam pembangunan pertanian (impact recognition).

7,13 % Anggaran Kementerian

a.Melaksanakan penelitian dan pengembangan di sektor energi dan sumber daya mineral, b.Memberikan masukandan dukungan dalam penyusunan kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral, c.Memberikan pelayanan teknologi.

6,38


% Anggaran Kementerian

5.

6.

7.

8.

Badan Litbang Kementerian Perhubungan

Badan Litbang Kementerian Pertahanan Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum

Badan Litbang Kementerian Komunikasi dan Infromasi

sumber daya mineral” “Menjadikan badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai pusat pengkajian dan informasi ilmiah di bidang transportasi” “Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh”, “Terwujudnya IPTEK yang berkelanjutan mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal”.

“Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika yang produktif dan terpercaya serta Sumber Daya Manusia yang profesional dalam membangun masyarakat informasi”

a.Memberikan masukan kepada para pengambil keputusan dalam bentuk pertimbangan ilmiah yang tepat waktu dan aplikatif, b.Melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan sistem, perumusan standar, norma, kriteria, pedoman, serta kebijakan di bidang transportasi, c.Melakukan pelayanan penelitian dan pengembangan dalam mendukung penyelenggaraan transportasi, d.Menyajikan dan menyebarluaskan informasi ilmiah di bidang transportasi Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa

a.Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman, b. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma standar, pedoman, manual dan/ atau kriteria pendukung infrastruktur bidang Sumber Daya Air; c.Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma standar, pedoman, manual dan/ atau kriteria pendukung infrastruktur bidang Jalan dan Jembatan; d.Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma standar, pedoman, manual dan/ atau kriteria pendukung infrastruktur bidang Permukiman; f.Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan; g.Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

0.66 % Anggaran Kementerian

0,60

%

Anggaran Kementerian

0,57

%


a. Meningkatkan kualitas hasil penelitian 0,52 % Anggaran dan pengembangan dalam rangka Kementerian penetapan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, b.Meningkatkan literasi masyarakat dan profesionalisme SDM di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan daya saing, c.Membangun dan mengembangkan jaringan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasil penelitian dan


pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika, d.Meningkatkan peran pendidikan dan pelatihan multi media yang profesional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan e.Meningkatkan kualitas dan kuantitas data hasil penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika di daerah untuk menuju masyarakat informasi. a.Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. B.Melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan kesehatan; b.Melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan; c.Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan.

9.

Badan Litbang Kementerian Kesehatan

“Sebagai Lokomotif Penelitian, Pengawal Kebijakan dan Legitimator Program Pembangunan Kesehatan Berbasis Bukti”

10.

Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; b.Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; c.Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; d.Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; e.Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta f.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa

Balitbang Kementerian Agama

“Tersedianya data dan informasi keagamaan yang memadai dalam rangka terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis hasil riset dan tersedianya sumber daya manusia

Adapun misinya: meningkatkan 4,31 % kualitas hasil penelitian dan Anggaran pengembangan kehidupan Kementerian keagamaan, meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan lektur dan khazanah keagamaan, meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil-hasil pentashihan mushaf AlQur’an, kajian Al-Qur’an dan sosialisasi Al-Qur’an serta mengoptimalkan fungsi Bayt AlQur’an dan Museum Istiglal,

11.




Kementerian Agama yang berkualitas”.

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kementeraian Agama, penguatan tata kelola Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

a.Meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian agar dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pembaharuan pendidikan nasional, b.Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran serta perbukuan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan pembangunan nasional, c.Mengembangkan sistem penilaian yang handal untuk peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan nasional, d.Mengembangkan standar nasional pendidikan dan sistem akreditasi yang akuntabel untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan nasional, e.Mengembangkan konsep pembaharuan kebijakan pendidikan nasional yang mampu menjawab tuntutan perkembangan dan persaingan dalam era globalisasi, f.Meningkatkan intensitas dan kualitas kerjasama nasional dan internasional di bidang litbang pendidikan, g.Mengembangkan kualitas sumber daya untuk mendukung dan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang bermutu dan relevan. Menyediakan medium kolaborasi untuk para pemangku kepentingan pengembangan BUMN, baik didalam maupun diluar Kementerian Badan Usaha Milik Negara, beserta dengan sistem yang mampu menyimpan pengetahuan pegawai baik tacit maupun eksplisit

12.

Badan Litbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

“Menjadi institusi yang handal dalam perumusan pembaharuan kebijakan pembangunan pendidikan nasional berbasis penelitian dan pengembangan”

13.

Kementerin Badan Usaha Milik Negaa

“Menjadi sarana harmonisasi kebijakan yang berbasis analisis pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara”.


1,48 %



1.4

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorstrutanal/ BIG)

“Data dan informasi geospasial terintegrasi secara nasional dan mudah diakses 2025”

a.Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang tersandar; b.Membangun data dan informasi geospsial dasar dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan nasional yang dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses; c.Mewujudkan jaringan informasi geospasial antar simpul jaringan yang andal; dan d.Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kualitas penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial.

% Anggaran LPNK

15.

Badan Pengawasan Energi Tenaga Atom Nasional (BAPETEN)

Melaksanakan pengawasan tenaga nuklir yang bermutu, transparan dan akuntabel melalui peraturan, perizinan dan inspeksi.

% Anggaran LPNK

16.

Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)

“Terwujudnya lembaga pengawas tenaga nuklir yang profesional, mandiri, dipercaya dan disegani” ”Energi Nuklir sebagai pemercepat kesejahteraan bangsa”

% Anggaran LPNK

17

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

a.Melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan energi nuklir, isotop dan radiasi dalam mendukung program pembangunan nasional, b.Melaksanakan manajemen kelembagaan untuk mendukung kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan energi nuklir, isotop dan radiasi a.Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk industri, b. Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah, c Memacu perekayasaan teknologi untuk kemandirian bangsa.

18

Badan Standardisasi Nasional (BSN)

% Anggaran LPNK

19.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa

a. Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi melalui : b.Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI), c.Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian: d.Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian: e.Mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan standardisasi dan penilaian kesesuaian. a.Memperkuat kemampuan penguasaanteknologi roket,satelit, dan

“Pusat unggulan teknologi yang mengutamakan kemitraan melalui pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimum 2025” “Menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan IPTEK” “Menjadi Institusi Penggerak


% Anggaran LPNK

% Anggaran LPNK

20

Nasional (LAPAN)

Kemandirian Dalam Penguasaan Sains Dan Teknologi Kedirgantaraan dan Pemanfaatannya bagi Kesejahteraan Bangsa dan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan”

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

“Menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia yang mendorong terwujudnya kehidupan bangsa yang adil, cerdas, kreatif, integratif dan dinamis yang didukung oleh ilmu pengetahuan

penerbangan serta pemanfaatannya untuk menjadi mitra industri strategis penerbangan dan pembina nasional pengembangan roket dansatelit, b. Mengembangkan kemampuan teknologi sistem sensor penginderaan jauh, sistem stasiun bumi, akuisisi data dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk mendukung inventarisasi dan permantauan sumberdaya alam, ketahanan pangan dan lingkungan serta mitigasi bencana dan menjadi pembina nasional penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi penginderaan jauh, c. Mengembangkan kemampuan penguasaan pengetahuan antariksa dan atmosfer dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat atas informasi cuaca antariksa dankondisi atmosfer, dan dampaknya pada perubahan iklim global dan kehidupan di bumi, d. Mengembangkan kajian kebijakan bagi pengembangan dan/atau perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional untuk perlindungan kepentingan nasional dalam rangka penguasaan, penerapan dan pendayagunaan IPTEK kedirgantaraan (roket, satelit, penerbangan, penginderaan jauh dan sains antariksa) untuk mendukung pembangunan nasional, e.Senantiasa memperbaharui diri sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan IPTEK dirgantara dan aspirasi masyarakat serta pembenahan pelayanan masyarakat melalui penguatan komunikasi publik, kerjasama, perencanaan program/ kegiatan, organisasi, ketatalaksanaan, SDM dan pengelolaan dan pengembangan asset (sarana prasarana) serta pengawasan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. a.menciptakan great science (ilmu % Anggaran pengetahuan berdampak penting) dan LPNK invensi yang dapat mendorong inovasi dalam rangka meningkatkann daya saing perekonomian nasional; b.mendorong peningkatan pemanfaatan pengetahuan dalam proses penciptaan good governance dalam rangka memantapkan NKRI; c.turut serta dalam proses pencerahan kehidupan masyarakat dan kebudayaan berdasarkan prinsip-prinsip


dan teknologi yang humanis”

21

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara

“Penelitian dan Pengembangan Menjadi Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah ”

22.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau

"Terwujutnya Balitbang profesional dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas guna mendorong percepatan pembangunan Riau"

23.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Selatan

”Pusat Inovasi Iptek dan Pengembangan Kebijakan menuju Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya”

ilmu pengetahuan dan kaidah etika keilmuan; d.Memperkuat peran Indonesia (yang didukung ilmu pengetahuan) dalam pergaulan internasional; e..memperkuat infrastruktur kelembagaan (penguatan manajemen dan sistem). a.menjadikan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan dasar kebijakan pembangunan daerah yang akurat, valid dan dapat dipertanggung jawabkan, b.mewujudkan sumberdaya aparatur dan sumber daya peneliti yang profesional di bidang penelitian dan pengembangan. a.menjadikan Balitbang Provinsi Riau sebagai institusi yang merumuskan arah kebijakan kelitbangan untuk perencanaan pembangunan, b.mewujutkan aparatur peneliti yang handal dan profesional,c.mewujudkan Balitbang Provinsi Riau sebagai pusat data dan informasi hasil-hasil penelitian, d.mendorong percepatan pembangunan daerah melalui kebijakan/kegiatan yang berbasis pada hasil-hasil litbang yang berkualitas, d.,melaksanakan dan mengkoordi-nasikan kegiatan penelitian dan pengenbangan dibidang pemerintahan dan pembangunan, e.melaksanakan koordinasi dan bantuan kerjasama bidang litbang dengan kabupaten/kota, lintas sektoral dan regional secara sinergi. a.meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta kelembagaan Balitbangda yang berkualitas, professional dan kompetitif, b.mendayagunakan hasil Litbang sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan secara berkelanjutan, c.menumbuhkan Sistem Inovasi Daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan, d.meningkatkan difusi Iptek melalui publikasi dan intermediasi Iptek serta kemitraan dunia usaha yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, e.membangun sinergi pelaku, lembaga dan kegiatan Litbang dalam jejaring Litbang menuju hasil Litbang yang efekif, efisien, terhindar duplikasi, dan f.menumbuhkan


0,25 Anggaran Pemda

0,66 % Anggaran Pemda


%

24.

Biadng Penelitian dan Penembangan Bapeda Provinsi Lampung

25.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten

26.

Badan Penelitian dan Penembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jawa

Terwujudnya Lampung yang bertaqwa, sejahtera, aman, harmonis dan demokratis serta menjadi provinsi unggulan dan berdaya saing di Indonesia “Penelitian Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pengembanga n Daerah”

“Sebagai perencana pembangunan yang professional,

pengakuan HAKI dan menghindari plagiatisme. a.mewujudkan sumberdaya manusia yang bertaqwa, sejahtera, berkualitas, berahlaq mulia, professional, unggul dan berdaya saing, b.membangun dan mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dengan berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, unggul dan berdayasaing, c.membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang mampu mendukung secara optimal pembangunan daerah dan nasional serta bersaing secara global.


a.melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik, b.meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan, c.memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis dan memperluas kesempatan kerja, d.meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Banten, e.menjadikan masyarakat Banten yang bersandar pada moralitas agama dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia, f.mengembangkan dan menataulang hubungan antar industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha, g.merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan ”Tiga Pintu Keluar Masuk Wilayah Banten”


a.menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan keahlian, kode etik, amanah dan keberpihakan kepada masyarakat, serta berdasarkan ketentuan perundangndangan, b.mengkoordinasikan ,



Barat

amanah dan partisipatif”

27.

Badan Penelitian dan Penembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jawa Tengah

”Terwujudnya penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk kesejahteraan masyarakat”

28.

Badan Penelitian dan Penembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jawa Timur

“Terwujudnya penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif, efektif dan profesional”

a. merumuskan program dan kebijakan penelitian dan pengembangan serta kajian sesuai kebutuhan daerah, b.melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif dan efektif di bidang pemerintahan. Ekonomi dan keuangan, SDA dan Teknologi serta kemasyarakatan. Adapun tujuan Balitbangda Jatim meliputi: a.melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan serta kajian di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, SDA dan Teknologi serta Kemasyarakatan, b.merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur, c.Mempublikasikan hasil-hasil penelitian melalui jurnal penelitian, buletin dan Pusat Informasi Hasil Penelitian dan Teknologi, d.menyampaikan hasil riset kepada instansi terkait dan masyarakat yang memerlukan.


29.

Kantor Penelitian dan Penembangan Provinsi Kalimantan Barat Badan Penelitian dan Penembangan Daerah

Tda

Tda


“Lembaga Litbang Daerah yang Inovatif dan Dinamis

a.mewujudkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkua-litas, b.mewujudkan difusi iptek yang berdaya guna dan berhasil guna; dan


30.

memfasilitasi dan memberikan mediasi perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, c.memberikan bimbingan, suvervisi dan konsultasi berdasrkan pedoman dan standar perencanaan pengendalian dan evaluasi kepada SKPD provinsi dan kabupaten/kota, d.mengoptimalkan pemenfaatan system informasi dan data perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi secara nasional, e.meningkatkan profesionalisme aparstur perencanan yang berbasis kompetensi. a.mengembangkan sumberdaya manusia litbang yang profesional dan mandiri dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, b.mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang sinkron dengan arah kebijakan daerah, c.mewujudkan perumusan kebijakan publik yang mendasarkan pada hasil penelitian, pengembangan dan penerapan iptek bagi kesejahteraan masyarakat.



(Balitbangda) Provinsi Kalimantan Selatan

menuju Masyarakat Sejahtera”

Mengembangkan potensi SDM yang berwawasan iptek.

31.

Badan Penelitian dan Penembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur

“Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan kalimantan timur sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil dan sejahtera”


32.

Badan Penelitian dan Penembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan

“Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik dalam Pemenuhan Hak Dasar”

a.meningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, b.meningkatnya koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan baik di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan stakeholders, c.meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penelitian dan pengembangan, d.melaksanakan sosialisasi dan pemanfaatan hasil-hasil (rekomendasi) Litbang, e.meningkatkan Sumberdaya Manusia / Sumberdaya Aparatur. a.meningkatkan kualitas pelayanan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat, b.mengakseselerasi laju peningkatan dan pemerataan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat, c.mewujudkan keunggulan lokal untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi wilayah, d.menciptakan iklim kondusif bagi kehidupan yang inovatif, e.menguatkan kelembagaan dalam mewujdukan tatakelaoal yang baik.

33.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sumatera Utara

“Menciptkan kerjasama penelitian yang sinergis antara lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan Lembaga Penelitian dan menciptkan budaya meneliti dilingkungan USU yang merupakan salah satu tugas atau kegiaatan dari staf pengajar”

0,18 % Anggaran Universitas

34.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar

Menjadi Perguruan Tinggi Terdepan Dalam Solusi Masyarakat”

a.Memadukan keterkaitan potensi pemerintah dan masyarakat, industri, menengah dan besar serta mendorong kerjasama yang efisien dan efektif antara pemerintah, sektor produksi, perguruan tinggi dan unsur masyarakat lainnya, b.Meningkatkan kemamuan lembagalembaga ilmu pengetahuan berbagai komposisi disiplin ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengehatuan dasar, c.Menyempurnakan jaringan kerjasama ilmiah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi, d.Mempromosikan tentang potensi sarana, prasarana dan sumberdaya manusia yang dapat digunakan unutk riset bagi perkembangan dunia usaha, e.Memadukan antara kebijakan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebijakan dalam pengembangan sumberdaya manusia di sektor pendidikan a.Memberikan pendidikan dan pengajaran yang memberikan jaminan masa depan yang baik, b.Berpartisipasi dalam pengembangan IPTEK yang berbasis pada solusi permasalahan lokal, c.Berperan dalam pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih sejahtera




35.

Lampung Departemen Penelitian dan Pengabdian pada MAsyarakat (DPRM) Universitas Indonesia

“Menjadi Universitas Riset Kelas Dunia melalui penguatan Riset dan Pengabdian Masyarakat”

a. Melakukan langkah integrasi (integration) dalam bidang riset dan pengabdian masyarakat guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan Tinggi berbasis riset untuk pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya, b.Penguatan keunggulan (excellence) menurut standar internasional dalam bidang riset dan pengabdian masyarakat, guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan Tinggi berbasis riset untuk pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya, c.Pengembangan struktur dan kultur yang mendukung efisiensi dan efektivitas universitas (enterprising) dalam bidang riset dan pengabdian masyarakat, guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan Tinggi berbasis riset untuk pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya.

2 % Anggaran Universitas

36.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institute Teknologi Bandung

“Menjadi Kantor WRRI/lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkemuka, dalam upaya menghantarkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat dan sejahtera melalui penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni”

Membangun akses terhadap sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kemitraan serta memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif, bermutu dan tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan local

7,71 % Anggaran Institut

37.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Gajah Mada

Menjadi universitas riset kelas dunia yang unggul, mandiri, bermartabat, dengan dijiwai pancasila mengapdi pada kepentingan dan kemakmuran

Meningkatkan kegiatan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkelas dunia, beridentitas kerakyatan serta membangun sosio-budaya Indonesia.



bangsa” 38.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga

“Menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional maupun internasional, menjadi pelopor dalam pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berdasarkan moral agama”

39.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Surabaya

“Mampu mengkristalisasik an penelitian dan pelayanan IPTEKS bertaraf internasional khususnya dibidang Kelautan, Energi, dan Permukiman untuk memberdayakan segala sumberdaya dan menjawab persoalan nyata di masyarakat”.

40.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat

“Pada tahun 2020 menjadi institusi preervasi dan pusat informasi ilmiah kalimantan barat serta menghasilkan luaran yang

a.Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya dosen, mahasiswa dan staf administrasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara mengembangkan aspek LRAISE++, b.Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan program penjaminan mutu universitas roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat universitas, c.Meningkatkan relevansi IPTEKS terapan yang inovatif yang mampu membangun jiwa kewirausahaan masyarakat luas, d.Menghasilkan produk dan jasa yang berbasis IPTEKS agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, f.Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi pemerintah dan swasta untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan nasional; mengupayakan kemandirian dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kelembagaan manajemen yang berorientasi mutu dan kemampuan bersaing secara internasional. a.mengembangkan kegiatan penelitian dan pelayanan IPTEKS khususnya dibidang Kelautan, Energi, Permukiman yang berbasis teknologi informasi dan berwawasan lingkungan yang bertaraf internasional sesuai kebutuhan nyata masyarakat baik ditingkat nasionalal maupun internasional, b.mengkristalisasikan kegiatan penelitian dan pelayanan untuk menghasilkan solusi dan produk unggul yang dibutuhkan untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat nasional dan internasional, c.memanfaatkan dan memberdayakan secara optimal segala sumberdaya penelitian dan pelayanan yang dimilki ITS untuk meningkatkan daya saing ITS ditingkat nasional dan internasional, d.memberdayakan hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang unggul untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam usaha mengoptimalkan nilai tambah bangsa berbasis pada penguasaan dan penerapan IPTEKS. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara berkualitas, memajukan pengetahuan, teknologi dan seni serta amampu memberikan arah bagi pembangunan sesuai disiplin ilmu masing-masing



% Anggaran Institut


41.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Cendana, Nusa Tenggara Timur

42.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasannudin

43.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas AlAzar Indonesia

44.

PT Pertamina Tbk

45.

PT TEKLOM

bermoral pancasila dan mampu berkompetisi baik tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional” Perguruan Tinggi Berwawasan Global,

“Pusat Unggulan Dalam Pengembangan Insani, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya Berbasis Benua Maritim Indonesia” “Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang memiliki kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-Nilai Spiritual dan Etika Islam” “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia” ”Menjadi Perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan TIME di kawasan regional’

a.mewujudkan SDM yang berkualitas melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi terstandar dan berdaya saing, b.mewujudkan budaya penelitian yang berwawasan global dan berkontribusi pada proses peningkatan kualitas belajar mengajar dan memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan, c.meningkatkan pengabdian berbasis ipteks kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan, d.mewujudkan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa, e.Mewujudkan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel, f.membina dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain, nasional maupun internasional. a. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif, b.Melestarikan, mengembangkan, menemukan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, c.Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia. a.Meningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat dengan menerpakan kaidah EnterprisingUniversity, b.Menjalain kemitraan dengan institusi yang relevan, baik dalam maupuan luar negeri, c.Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan Karakter


menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. a.menyediakan layanan TIME yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, b.menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.

0,09% Anggaran Perusahaan


2 % Anggaran Universitas


0,01 % Anggaran Perusahaan

“Menjadi sebuah institusi riset di bidang kenenagalistrikan milik PT PLN (Pesero) yang terdepan dan terpercaya di Indonesia melalui manajemen pengetahuan dan bertumpu pada potensi insani” “Menjadi Perusahaan Energi Pilihan bagi investor, pemegang saham, mitra kerja, karyawan serta masyarakat umum”

a.menyelenggarakan riset, pengembangan, standardisasi dan inovasi dibidang ketenagalistrikan yang meliputi pembangitan, transmisi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan PLN (Pesero) dan institusi lain, b.menyelenggarakan kegiatan jasa, kalibrasi serta konsultasi teknik dan sistem manajemen di bidang ketenagalistrikan yang meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan PT PLN (Pesero) dan institusi lain.


mengembangkan sumber daya energi menjadi portofolio investasi yang menguntungkan.

Tda

PT Kalbe Fharma

“Menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik yang didukung oleh inovasi, merk yang kuat dan manajemen yang prima”

Meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik.


Partai Demokrat

“Bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme , atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan

Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan, b.Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasigenerasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara

% Anggaran Parpol

46

BALITBANG PT PERUSAHAA N LISTIK NEGARA

47.

PT Medco Energi

48.

49.


50.

Partai GOLKAR

51.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

sejahtera”

berkesinambungan hingga memasuki era reformasi, c.Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan

”Berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi” “Bercita-cita untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD ,berperan aktif dalam usahausaha untuk

Untuk menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

% Anggaran Parpol

a.mewujudkan amanat penderitaaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, b.menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai, c.mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bangsa

% Anggaran Parpol


52.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

53.

Partai Amanat NAsional

mencapai citacita bernegara” “ Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat”

“Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa”.

untuk “mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industry pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembagalembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya. Mewujudkan kader yang berkualitas; mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat, mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur; mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat; mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa; mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional


% Anggaran Parpol

% Anggaran Parpol

54.

55.

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Kemandirian Bangsa

Partai GERINDRA

"Menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Kesejahteraan Rakyat

a.Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, b.Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani, c.Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, d.Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa, f.Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat, g.Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat, h.Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

% Anggaran Parpol

a.Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkanpada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemeratan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hokum, Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat.

% Anggaran Parpol



LAMPIRAN I.B Isu Strategis berdasarkan Hasil Wawancara Mendalam terhadap Key Informan No

Key Informan

Isu Strategis

1

Drs. Supirman MM.

1. Kendala: tahun 2010-2014 Kementerian ESDM diberikan kelonggaran dari sisi anggaran tetapi karena kemampuan pertumbuan SDM yang kacau, sehingga anggaran Litbang yang disediakan besar tapi yang digunakan hanya sedikit. Selain itu, pendekatan yang dilakukan masih konvensional, dimana litbang belum memiliki ide-ide baru. 2. Peningkatan anggaran Litbang yaitu dengan cara meningkatkan kreativitas. 3. Minimnya anggaran Litbang karena kekuatan SDM terus menurun. Usia yang sudah tidak produktif. Selain itu, kualitas belum memadai, seperti S3 baru ada 20, professor riset ada 8. Peneliti ESDM tahun 2012 sekitar 195 orang.

2

Drs. Edy Murdidiyan

1. Kendala: Sulit lobi ke Bappenas, penyusunan TOR-nya kurang qualified yang disebabkan oleh SDM-nya, masih ada anggapan litbang sulit berkembang, pemerintah masih belum memprioritaskan sisi penelitian, dalam Renstra tidak ada sinergisitas atau berjalan sendiri-sendiri, Litbang Kemenkominfo dan Kemenristek belum sejalan. 2. Cara meningkatkn anggaran: kajian kebijakan, riset (terutama di Postel), lobi ke Bappenas yang selanjutnya akan di-acc oleh Kementerian Keuangan, perlu koordinasi antar kementerian sehingga tidak terlalu sektoral.

3

Dr. Trihono

Minimnya anggaran karena pagu Kementerian Kesehatan untuk Badan Litbang Kesehatan tidak bisa mengalokasikan anggaran sendiri.

4

Indra J. Pialang, S.S., M.Si.

Minimnya anggaran: latar belakang akademis yang minim dari pengurus Golkar, visi belum nyambung antara bisi partai dengan kegiatan litbang, aktualisasi diri, minimnya alokasi sumber dana dari pemerintah untuk partai termasuk untuk partai Golkar yang dialokasikan hanya Rp 108 per suara per tahun.

5

Dr. Jumain APPE

1. Minimnya anggaran: kemampuan negara dalam membiayai pembangunan cukup terbatas dikarenakan peningkatan peneriman negara yang juga terbatas, pembangunan infrastruktur dan SDM lebih utama sehingga ristek belum menjadi prioritas minimnya political will, paska reformasi pemikiran politisi tidak berorientasi jangka panjang, ketidakjelasan UU No. 18 Tahun 2002 karena hanya mengatur lembaga. 2. Strategi: mengembangkan program signifikan untuk mendukung daya saing industri, adanya masterplan atau perencanaan program pada teknologi dan ekonomi yang akan dikembangkan, terkait political will


No

Key Informan

Isu Strategis adalah dengan pemberian pemahaman kepada legislatif tentang pentingnya iptek, Ristek harus mampu bekerjasama dengan kementerian lain, serta perlu revisi UU No. 18 Tahun 2002 sehingga jelas subjek, objek, sanksi dan nominal minimal anggaran kelitbangan.

6

Prof. Dr. Edy Soewono

1. Minimnya anggaran: tahun ini hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp 5 milyar dari Riste, sumber dana belum jelas dimana dibandingkan dengan Universitas Malaya (pada tahun 2008 berkisar Rp 200 milyar) semuanya berasal dari pemerintah sedangkan di Indonesia dana tersebut adalah dari total Dikti dan Ristek. 2. Hambatan: ketidakpastian otonomi kampus.

7

Prof. Bambang Sumantri Brojonegoro

1. Minimnya anggaran: Ristek belum menjadi prioritas utama, fiscal space terbatas, kebutuhan membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. 2. Strategi: penelitian harus menjadi bagian integral dari 20% anggaran bidang pendidikan, perlebar fiscal space, melakukan riset yang nantinya berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia yaitu melalui pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan anggaran secara bertahap dan didorong dengan peran swasta yang lebih banyak, insentif fiska kepada perusahaan yang mau mengembangkan untuk ARND (seperti CSR), penghapusan dikotomi riset perguruan tinggi dan non-perguruan tinggi.

8

Prof. Didik J. Rachbini

1. Kendala: struktur organisasi parpol belum kuat, litbang seperti broker karena segi pembiayaan yang berasal dari partai sendiri. 2. Upaya saat ini: membangun isu-isu dengan cara berasosiasi dengan litbang yang cukup kuat (seperti PDIP). 3. Strategi: jika PAN menjadi majority, PAN konsentrasi untuk riset lebih tinggi.

9

Dr. A. S. Hikam

1. Kendala: partai politik belum memiliki platform yang jelas terkait tupoksinya, tidak ada koordinasi yang jelas dalam pemerintahan. 2. Strategi: menggabungkan Ristek dengan Diknas, mengembangkan sains dan teknologi melalui base pack fisis dan membuat plan jangka panjang (berupa Jakstra)

10

Ir. Iman Sudarwo

1. Kendala: penyusunan undang-undang tidak mudah karena seringkali terjadi kompromi untuk satu pasal saja dimana salah satu faktornya disebabkan oleh adanya kepentingan pihak tertentu. 2. Strategi: diperlukan strategi yang benar-benar tepat dalam pembuatan Renstra, bukan hanya memperindah kalimat/pernyataan saja.

11

Bagong Suyanto

1. Minimnya anggaran: proses perumusan kebijakan tidak berbasis kebutuhan masyarakat. 2. Strategi: anggaran R&D lebih besar dan in-line dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan model kebijakan top-down untuk penentuan


No

Key Informan

Isu Strategis anggaran R&D nasional.

12

Gumelar

1. Minimnya anggaran: budaya bangsa yang belum menghadapi science dan inovasi yang kemudian menyebabkan struktur ekonomi belum berpihak pada penguatan R&D. 2. Strategi: diperlukan political will yang kuat untuk meningkatkan anggaran, tidak hanya mengandalkan dari APBN tetapi juga melakukan skema Hibah UI, menggabungkan PT dengan Kemenristek dengan melakukan pengembangan inovasi.

13

Achmad Masfuri

1. Minimnya anggaran: pihak partai kurang konsen terhadap kelitbangan, basis anggaran adalah iuran dari anggota termasuk anggota dewan dan sumbanyan lainnya yang tidak bisa diprediksi. 2. Strategi: anggaran support dari pemerintah (melalui APBN atau APBD) dan dari swasta, mendorong kementeriannya untuk lebih serius, dan melakukan survey.

14

Ir. Hari Purwanto

Minimnya anggaran: perencanaan oleh aktor dalam meningkatkan anggaran masih kurang, bargaining antar departemen sehingga petinggi saling berkompetisi.

15

Dr. John Allen, M. Sc.

Minimnya anggaran: anggaran R&D nasional tidak fokus, tidak jelas tupoksi serta arah masing-masing kegiatan kementerian dan lembaga. Usulan anggaran tidak begitu penting dalam ranah DPR karena dipengaruhi oleh kepentingan politik masing-masing.

16

Ir. Aseihani

1. Hambatan: penelitian dan riset sudah banyak dilakukan, tetapi tidak terlihat sudah termanfaatkan. Penganggaran untuk litbang yang dilakukan secara tripartile meliputi Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Riset dan Teknologi. Besaran anggaran litbang tergantung seberapa besar usulan oleh pemerintah. 2. Strategi: belanja modal besar dapat memajukan litbang tanah air.

17

Drs. Irvansyah

1. Hambatan: anggaran untuk KRT rendah padahal fungsi riset adalah penting. Hal tersebut karena penyerapannya kurang dan karena usulan program R&D nasional memang rendah. 2. Strategi: KRT harus membuat program dengan terobosan-terobosan baru dan bermanfaat untuk banyak orang. Tidak perlu lobi politik, yang penting lembaga litbang mampu menunjukkan kinerja baik.

18

Dr, Marjan Iskandar

Strategi: upaya meningkatkan anggaran untuk BPPT dilakukan setiap tahunnya dan melalui pemasukan PNBP.

19

Syamsul Bahri, M. Sc.

Strategi: meletakkan dasar-dasar kebijakan IPTEK di JASTRA untuk menjadi acuan LPNK yang mengacu kepada isi RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah tiap tahunnya. BPPT melakukan kemitraan-kemitraan sehingga


No

Key Informan

Isu Strategis teknologi yang dihasilkan oleh BPPT dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 1. Hambatan: saat ini kebijakan 1% PDB belum ada, masih diusulkan oleh KIN 2. Strategi: meningkatkan anggaran di luar APBN, tetapi tidak berarti pemerintah lepas tangan. Pemerintah mengambil dua arah, top-down dan down-top.

20

Dr. Ary Syahrial

21

Hasanudin

22

Ulil Abdallah

1. Anggaran Litbang di PD dibagi dua, departemen perencanaan pembangunan dan pengembangan strategi. R&D dianggap penting untuk menentukan indikator-indikator dalam perencanaan program partai. 2. Hambatan: PD belum mempunyai budget resmi yang dialokasikan secara tahunan yang pasti dari partai

23

Wahyu Utomo

1. Hambatan: daya saing R&D Indonesia di dunia internasional menurun salah satunya karena korupsi. 2. Strategi: tantangan untuk meningkatkan anggaran R&D nasional ada empat, yaitu fiscal speech yang sempit, subsidi yang besar, mandatory spending, dan penyerapan anggaran tidak optimal.

24

Dra. Ritha

25

Dra. Winaryati

1. Hambatan: tupoksi yang berubah sebelum orang-orang yang terkait menguasi tupoksi sebelumnya. 2. Strategi: meningkatkan kegiatan dan menunjukkan hasil yang baik dari kegiata yang dilakukan. Dari segi politik, dasar hukum yang jelas mendukung peningkatan anggaran

26

Prof. Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman

1. Kepercayaan berlebihan Presiden Soeharto pada Menristek BJH selama dua decade dalam pengembangan iptek telah menimbulkan kemarahan ekonom karena scenario ekonomi dikalahkan oleh ego iptek. 2. Strategi: pemerintah sendirian tidak bisa melakukan pengembangan iptek. Harus diupayakan sinkronisasi dengan akademisi dan

Litbang PKB dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat elektabilitas partai. DPP melakukan kegiatan expert forum dengan melakukan kajian-kajian dan pertemuan-pertemuan yang didanai oleh DPP. PKB mengusulkan dana litbang nasional sebesar 10% dari APBN dengan catatan tidak mengganggu pembiayaan di lembaga dan kementerian lainnya.

Anggaran Balitbangda Sumatera Utara meningkat karena berhasil menunjukkan program dan hasil dari kegiatan yang dilakukan. Juga ada dorongan dari pihak akademisi sehingga ada komitmen untuk meningkatkan anggaran.


No

Key Informan

Isu Strategis insdustriawan.

27

Prof. Zuhal

28

Fajar Judisiawan

29

Dr. Ery Ricardo

Strategi: mempertahankan visi Indonesia 2025 dengan anggaran R&D 2% dari APBD melalui lobi dengan pemerintahan berjalan. 1. Hambatan: R&D sering dianggap tidak penting oleh suatu organisasi. Posisi Kementerian BUMN yang melakukan R&D hanya untuk mendukung kebijakan pemerintah. Ketidakjelasan peraturan dan kekurangan SDM. 2. Strategi: masing-masing BUMN mengusulkan program yang besar untuk meningkatkan anggaran R&D. Strategi: untuk meningkatkan anggaran iptek harus ikut serta dalam RPJMN 2014-2019.


LAMPIRAN II Transkrip Wawancara Mendalam Terhadap Key Informan Tanggal Jam Tempat

: 5 Oktober 2012 : 14.15 WIB s/d 15.05 WIB : Ruang Kerja di Indonesia Institut Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194 Lantai 3 Jakarta Pusat

Nama Jabatan

: Indra J Piliang, SS, M.Si. : Ketua Departemen Kajian Kebijakan Partai Golkar

SA : Perkenalkan saya Syahrul Aminullah, sedang meneliti Skenario Anggaran IPTEK Indonesia tahun 2035. Dalam kesempatan ini saya ingin mendapatkan masukan dari Bang Indra J Piliang, mewakili Litbang Parpol Golkar. IJP : Pertama-tama saya informasikan bahwa ada rencana dari ketua Departemen Kajian Kebijakan Partai Golkar membuat lembaga Golkar Institute seperti di luar negeri (Cina, Rusia, India, USA, dan Eropa). Ide membuat Golkar Institute sudah disampaikan saat rakernas golkar di hotel Mercure di Ancol beberapa waktu yang lalu. Namun saat ini partai golkar bukan partai penguasa sehingga gagasan ini masih sulit direalisasikan. Kedepan musuh partai golkar bukan partai keadilan sejahtera, partai demokrat, partaipartai lainnya di Indonesia. Musuh partai golkar kedepan adalah partai komunis di Cina, partai demokrat USA sebagai pesaing. Untuk menghadapi persainganpersaingan dari partai partai di luar negeri, untuk itu partai golkar memproduksi sistem. Di DPP Partai Golkar, pengurus partai golkar tidak mengaku sebagai politikus, kebanyakan dari mereka tidak mau menjadi calon legislatif atau mencalonkan diri menjadi legislatif, tetapi ingin berpartai. Adapun alasannya adalah ingin senang-senang saja. Banyak para tokoh di golkar bertahun-tahun menjadi pengurus partai golkar karena telah banyak memiliki uang, pada kelompok kelas atas tetapi banyak yang tidak berambisi politik. Di partai golkar sudah memiliki blueprint Indonesia tahun 2045 terkait dengan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, yang mengacu kepada akselerasi pembangunan 25 tahun seperti pada jaman Kabinet Ali Moertopo. Dana penelitian berupa dana survey pertahun dialokasikan lebih dari 50 miliar per tahun. Dana survey tersebut awalnya diperuntukkan untuk pusat kajian kebijakan partai golkar. Sebagai contoh, di partai komunis Cina ada riset-riset center di 6 universitas untuk mendidik kader-kader partai komunis Cina sampai tingkat provinsi, bahkan telah ada universitas di 36 provinsi di Cina. Seperti golkar menurut sejarahnya idiologi partai golkar adalah anti politik sejak tahun 1964 didirikan oleh 200 tokoh profesional, tokoh buruh, petani yang membentuk sekretaris bersama (sekber). Sampai dengan jaman orde baru, golkar tetap anti politik.


Jumlah anggaran untuk penelitian dan pengembangan partai golkar terutama untuk survey, adapun anggarannya lebih dari 50 miliar pertahun dengan rincian satu tahun melakukan empat kali survey, sedangkan 5% dari anggaran tersebut diperuntukkan untuk riset pemilihan kepala daerah (pilkada calon dari golkar). Secara umum, total anggaran untuk lembaga penelitian pengembangan partai golkar kurang lebih dialokasikan sebesar 2% dari total keseluruhan anggaran partai golkar. Bahkan untuk meningkatkan fungsi badan penelitian pengembangan telah mengusulkan untuk membuat APBN tandingan. Mekanismenya anggota fraksi di golkar melakukan bedah angka-angka dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Situasi di lembaga penelitian pengembangan partai golkar memiliki staf ahli yang bertanggung jawab kepada anggota DPR RI dari partai golkar, namun posisi staf ahli ini masih belum profesional masih berasal dari anak, keluarga yang terdiri dari personal-personal dari kerabat dekat anggota DPR RI yang berasal dari partai golkar. Pernah dibangun dan dijalankan pertemuan rutin antara lembaga penelitian pengembangan partai golkar dengan anggota-anggota DPR RI yang berasal dari partai golkar (tahun 2011). Kegiatannya berupa pertemuan bulanan. Kegiatan ini saat ini tidak berjalan lagi karena tertutup oleh kesibukan dan padatnya jadwal kegiatan anggota DPR RI dari partai golkar sehingga kegiatan petemuan bulanan ini saat ini tidak berjalan lagi. Mekanisme komunikasi dari staf-staf ahli anggota DPR RI dari partai golkar 111 ditambah kelompok atau bidan litbang hasil pertemuan dilaporkan kepada ketua umum baru diekspos ke dewan pimpinan pusat partai golkar. Kegiatan litbang oleh departemen kajian kebijakan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah calon dari partai golkar di daerah-daerah. Adapun skemanya berasal dari anggaran badan litbang golkar 50% dan 50% lainnya dari calon gubernur, bupati, walikota, yang berasal dari partai golkar. Oleh karena kesibukan dan berkurangnnya dukungan dari pimpinan untuk dana litbang akhirnya ketua departemen kajian kebijakan partai golkar bekerja secara mandiri. Strategi yang dilakukan adalah jika calon dari partai golkar, baik calon gubernur bupati maupun walikota, yang akan ikut pilkada dikenal dekat maka akan dilakukan kerjasama untuk melakukan survey terkait elektabilitas calon. Ada juga kegiatan untuk pelatihan-pelatihan anggota DPRD terkait kepartaian dengan sumber biaya dari partai golkar di daerah-daerah. Ada kuota atau jatah 8 kali untuk pelatihan-pelatihan selama setahun kegiatan ini dimanfaatkan untuk melakukan atau mengisi substansi pelatihan-pelatihan tersebut secara sistemastis oleh ketua departemen kajian kebijakan partai golkar. Diketahui pula di daerah, antar kader golkar sendiri terjadi persainganpersaingan dibawah yang makin kencang. Faktor-faktor yang mempengaruhi masih minimnya anggaran litbang di partai golkar hal ini dikarenakan latar belakang akademis yang minim dari pengurus golkar, visi belum nyambung antara visi partai dan kegiatan litbang, aktualisasi diri. Jumlah pengurus dewan pimpinan pusat partai golkar berjumlah 260 orang sedangkan jumlah kader golkar yang berkartu tanda anggota golkar kurang


lebih 10 juta anggota. Di partai komunis Cina kurang lebih jumlah kadernya hanya 6 ribu kader saja tetapi sangat militan dan efektif dalam menjalankan rode kegiatan partai. Total jumlah pengurus parpol partai golkar di dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan wilayah, dewan pimpinan cabang, sampai dengan dewan pimpinan ranting kurang lebih 1,5 juta pengurus. Setelah dilakukan verifikasi sebagai contoh yang dilakukan di provinsi NAD Nangroe Aceh Darussalam, banyak kader golkar yang berkartu tanda anggota ganda. Kader yang berkartu tanda anggota golkar berasal dari organisasi sayap golkar antara lain MKGR Kosgoro, Soksi, dan lain-lain. Statemen ketua umum partai golkar, bapak Abu Rizal Bakrie: “semakin banyak yang masuk menjadi anggota partai golkar semakin bagus”. Contoh kader golkar di Jawa Barat, bapak Ace dan kader golkar di Banten, ibu Atut, keduanya belum memprioritaskan kegiatan kepada litbang partai golkar di dewan pimpinan wilayah. Walaupun sudah ada Banten Institute dan Bandung Institute serta Sulsel Institute, namun kegiatan litbang belum optimal, idealnya lembaga ini harus tetap kritis. Rizal Malarangeng sebagai tim khusus yang menjanjikan dan menegaskan litbang partai golkar untuk membuat spechlecture (kuliah umum). Permasalahan minimnya anggaran lembaga penelitian dan pengembangan partai golkar terkait minimnya alokasi sumber dana dari pemerintah untuk partai termasuk untuk partai golkar yang dialokasikan pertahunnya hanya Rp 108 per suara per tahun. Untuk partai golkar dengan perolehan anggaran 1,4 miliar sampai 1,5 miliar yang berasal dari APBN, sedangkan sumber lainnya berasal dari sumbangan dari anggota dewan di daerah kurang lebih Rp 15 juta dikalikan jumlah anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota. Dana tersebut digunakan untuk kesekretariatan partai, untuk anggaran kantor kesekretariatan pertahun mencapai 200 miliar untuk operasional kesekretariatan DPP, DPW, DPC, ranting. Kegiatan yang dilakukan badan penelitian partai golkar saat ini ada kegiatan mengembangkan atau membangun upaya mengurangi kertas dengan membangun 700 portal yang menyuarakan suara kader golkar di penjuru tanah air, melakukan kerjasama dengan DPW DPC dan pelatihan-pelatihan kepada anggota dewan. Banyak pengeluaran-pengeluaran anggaran di kesekretariatan yang tersedot untuk acara seremonial yang memang dianggap penting oleh partai golkar, misalnya ulang tahun partai golkar, jikapun ada anggaran tambahan lebih banyak menggunakan anggaran pribadi contohnya untuk kegiatan seminar dan diskusi partai. Badan penelitian dan pengembangan partai golkar yang akan datang kegiatannya ditujukan untuk membangun sistem anggaran atau litbang (untuk sosial media nasional, untuk litbang), melakukan survey-survey minimal 4 kali survey pertahun, mensinergikan sumber-sumber anggaran litbang dari balon kepala daerah (balon gubernur, bupati) untuk survey pilkada, mengusulkan kenaikan anggaran untuk parpol bersumber dari APBN. Usulan untuk partai golkar jika partai menjadi partai penguasa, anggaran nasional diusulkan 5% dari APBN dan 1-2 persen dari PDB nasional, serta Partai Golkar akan menjadikan R&D sebagai prioritas pembangunan.


Wawancara Mendalam Terhadap Key Informan Hari/Tanggal : Jum’at/ 12 Oktober 2012 Jam : 12.56 WIB s/d 14.08 WIB Tempat : Ruang Ketua Komisi VII DPR RI, Gd Nusantara DPR RI Lantai 1 Nama Jabatan

: Dr. John Allen, M.Sc. : Wakil Ketua Partai Demokrat/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

SA: Saya Syahrul Aminullah, sedang meneliti Skenario Anggaran IPTEK Indonesia tahun 2035, pada kesempatan ini mohon masukan dari Bapak Jhon Allen, selaku wakil ketua Komisi VII dan anggota panitia anggaran. JA: Membicarakan proses anggaran APBN dilakukan melalui usulan pemerintah dibuat nota keuangan dibahas tingkat satu dan tingkat dua di DPR RI yang merupakan hak budget anggota DPR RI hal yang mendesak adalah alih teknologi dan globalisasi. Kelembagaan Kementerian Ristek di pemerintahan dibawah antar lembaga yang diwakili oleh presiden (menkeu) jumlah lembaga yang bicara teknologi tidak fokus terutama di kelembagaan dan lembaga di kementerian dan lembaga banyak melakukan riset-riset sehingga anggaran menjadi kecil. Anggaran R&D nasional tidak fokus, tidak jelas tupoksi serta arah masing-masing kegiatan di kementerian dan lembaga. Sebagai contoh, di negara Meksiko hanya ada satu badan R&D sehingga punya suatu kewenangan untuk mendukung kinerja kelembagaan riset dan teknologi sehingga R&D di Meksiko dapat berkembang dengan bagus. APBN di Meksiko bersinergi dengan lembaga penelitian di perguruan tinggi yang terencana, sehingga dapat melayani penelitian pengembangan dari negara lain. Di Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia hanya menjadi pengamat politik pada bidang sosial humaniora namun temuan-temuan masih minim. Politik anggaran APBN memerlukan visi dan misi dan usulan restruktur organisasi untuk perkembangan iptek dan sosial budaya. Dalam politik anggaran, jika kegiatan menonjol rencana kerja kegiatan lembaga selalu meningkat, contohnya lembaga penelitian pertanian dan pekerjaaan umum yang kurang fokus dan lama, kegiatannya banyak yang copy paste. Hasil-hasil riset hanya berupa produk buku dan memperkaya literatur saja namun tidak ada inovasiinovasi baru, padahal ada banyak Badan Usaha Milik Negara yang memiliki anggaran besar ditambah anggaran kementerian dan negara ditambah anggaran lembaga dapat meningkatkan anggaran R&D. Contohnya litbang Deptan melakukan penelitian untuk pertanian namun hasil-hasil pertanian masih terpuruk. Peningkatan anggaran R&D dapat dilakukan dengan melalui gagasan anggaran


yang fokus. Saat ini proses usulan anggaran masih banyak yang copy paste, anggaran riset masih banyak untuk SPPD saja, terutama di Kementerian Ristek hasil-hasil penelitian belum dirasakan masyarakat untuk mendorong terciptanya kesejahteraan sesuai mandat undang-undang. Seharusnya penelitian harus fokus dan bersinergi antara kementerian, lembaga BUMN, universitas, dan industri. Contoh anggaran Lingkungan Hidup lebih dari 450 milliar dialokasikan untuk daerah melalui Dana Alokasi Khusus, yang terjadi hanya ada papan nama kegiatan saja. Fokus pada 50 kabupaten dan kota melalui anggaran DAK dan dekon untuk meningkatkan lingkungan di kawasan tertentu. Upaya tersebut diusulkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Anggota DPR RI belum melihat hasil R&D di Kementerian Riset dan Teknologi sehingga dapat menjadi acuan, contohnya jenis kendaraan transportasi apa yang berteknologi dapat digunakan di kota Jakarta. Secara politik, usulan anggaran tidak terlalu penting, anggaran dipengaruhi kepentingan politik dari anggota DPR tidak begitu banyak pengaruhnya karena tidak merangsang program-program di Kementerian Riset dan Teknologi. Pengaruh politik anggaran sangat kecil fungsi DPR dapat menerima usulan pemerintah selama untuk kepentingan publik, contohnya ada usulan subsidi untuk pupuk sebesar 20 triliun masih bisa dialokasikan. Subsidi pupuk harus dapat mendukung kegiatan petani sehingga mereka layak hidup. RKKL struktur penganggaran terlihat tidak focus, situasi kondisi negara masih memprioritaskan kepada sandang papan pangan kesehatan dan infrastruktur. Peningkatan anggaran R&D dapat dilakukan tergantung program pemerintah, persentasi anggaran dalam APBN kedepan dapat disamakan dengan negara maju contohnya Korea Selatan yang telah mengalokasikan anggaran R&D sebesar 3,5% dari PDB. APBN kita saat ini berjumlah 1400 triliun dengan R&D dapat merangsang pertumbuhan PDB. Saat ini anggaran R&D di kementerian dan lembaga masih kecil tidak fokus dan terbelah-belah, disarankan untuk adanya restrukturisasi lembaga ada perampingan litbang-litbang di kementerian dan lembaga seperti di Meksiko, sehingga cukup satu atau dua saja lembaga litbang sehingga kegiatan dapat bagus dan menghasilkan produk-produk yang baik untuk kepentingan masyarakat. Diusulkan peningkatan SDM R&D selevel master dan doktor. Lobi-lobi politik tidak terlalu bunyi karena isu-isu anggaran R&D tidak seksi dimana program-program riset-riset tidak mengatasi masalah masyarakat, banyak yang copy paste saja, diperlukan peningkatan penelitian pada sektor pangan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan karbohidrat sehingga diperlukan subsidi pupuk. Anggaran R&D sangat perlu sehingga program R&D pembangunan pada sektor pertanian lebih bervariasi untuk membuat menu


pangan pada masyarakat. DPR akan mengawasi apa yang disajikan oleh pemerintah jika usulannya tidak besar maka apa yang akan dinaikkan. Pemerintah harus membuat program yang menuju untuk perubahan kehidupan masyarakat untuk pembangunan negara yang fokus melalui R&D. Pembahasan undang-undang persentasi anggaran R&D harus dilihat dan harus memperlihatkan kontribusi untuk pembangunan undang-undang Sinas P3 Iptek dapat diamandemen melalui usul inisiatif DPR dalam rangka merespon perkembangan konstitusi untuk kemajuan kehidupan bangsa. Diusulkan dalam usul inisiatif dalam perubahan amandemen undang-undang Sinas P3 Iptek dinyatakan anggaran minimal 1% dari APBN untuk tingkat nasional dan 1% dari APBD pemerintah kabupaten kota. Untuk satu persen PDB, problemnya pada pembangunan sistem saat ini masih ada anggapan small is beautiful, besarnya anggaran iptek tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPR sudah sering menyuarakan pentingnya anggaran iptek DPR fungsinya mendengar, mengevaluasi, mengsinkronisasi, memperbesar pendapat untuk mendorong tugas pokok dan fungsi kementerian dan lembaga. Kenyataannya pihak eksekutif atau lembaga litbang tidak fokus dalam kegiatannya, seperti telur dan ayam dua-duanya perlu. DPR tidak mau hanya menjadi tukang ketuk palu saja, anggaran R&D terpecahpecah sehingga R&D tidak fokus. .Jika ada pembahasan anggaran di KL, anggota DPR dapat merealisasikan anggaran untuk KL yang menjadi mitra. Anggota DPR yang duduk di badan anggaran DPR dapat mengajukan penggeseran anggaran antar lembaga dalam satu komisi yang dibahas secara bersama-sama pemerintah. Sebelum nota keuangan diketuk palu menjadi pagu indikatif dapat didorong menjadi pagu sementara sebelum difinal menjadi anggaran APBN.


Wawancara Mendalam Terhadap Key Informan Tanggal Jam Tempat

: 15 Oktober 2012 : 15.00 WIB s/d 16.00 WIB : Ruang Pimpinan Komisi VII DPR RI

Nama Jabatan

: Ir. Aseihani : Anggota Komisi VII dan Anggota Panggar DPR RI

SA:Bagaimana proses penganggaran R&D kita Pak A : Badan Anggaran DPR RI melakukan kontrol terkait belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Litbang sebagai aset sebagai bahan untuk mengembangkan dan membangun R&D. Belanja modal untuk litbang saat ini masih sedikit dan belanja modal besar dapat memajukan litbang di tanah air. Potret saat ini walaupun sudah banyak riset-riset namun sampai saat ini kelihatannya masih belum terlihat hasil tersebut ada yang termanfaatkan. Kementerian Riset dan Teknologi diharapkan dapat melakukan R&D dan R&D tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Untuk tahun depan belanja modal dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Riset dan Pengembangan sehingga dapat berjalan. Belanja modal ini juga harus termanfaatkan dan untuk mendukung penelitian dan pengembangan di swasta juga. Teknologi-teknologi oleh BPPT untuk pengembangan iptek nasional. Membahas isu kenaikan anggaran science and technology nasional tidak dapat dipisahkan masalah penganggarannya secara tripartite meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Keuangan dan Kementerian Riset dan Teknologi. Tugas KRT untuk membuat perencanaan untuk peningkatan anggaran R&D, selanjutnya disinkronisasikan dengan Bappenas, setelah masuk buku biru, hal ini harus sinkron, selanjutnya baru meminta pandangan-pandangan Kementerian Keuangan berupa data pagu anggaran, selanjutnaya dibahas di DPR RI. Pagu anggaran tahun 2012 untuk KRT sebesar 813.012.671, pagu tahun 2013 sebesar 875.738.622 milyar. Namun, untuk anggaran tahun 2013 dilakukan pemotongan sebesar 10% dari keseluruhan anggaran untuk perjalanan dinas. Kami di DPR akan mendukung peningkatan anggaran jika program-programnya bermanfaat untuk masyarakat. SA: Aspek politiknya menurut Bapak A : Situasi saat ini untuk politiknya sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali, jika


program-program dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pada prinsipnya dalam membahas anggaran kegiatan prinsipnya agar tepat guna dan bermanfaat untuk masyarakat, anggaran kegiatan kelitbangan tetap akan didukung. Dalam membahas anggaran di komisi anggaran tidak ada satu partai, bahkan subsidi untuk BBM yang dikurangi. Secara bertahap kepada pemerintah subsidi BBM dialihkan untuk kegiatan yang tepat guna untuk kepentingan masyarakat. SA: Apakah diperlukan lobi-lobi oleh pemerintah A : Pekerjaan politik untuk melakukan lobi adalah hal yang positif, pemerintah dapat meyakinkan program-program apa saja untuk R&D. Namun, kegiatan lobi menjelang pemilu 2014 harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, lobi dapat dilakukan oleh KL baik di KRT, BPPT, LIPI yang dilakukan saat ini adalah saat diadakannya RDP2 saja, tidak ada kegiatan lobi secara khusus. Lobi-lobi masih perlu, namun harus menghilangkan kesan negatif terkait lobi-lobi yang dilakukan. Kegiatan lobi yang dilakukan oleh KL untuk minta dukungan yang rasional sehingga pasti akan didukung oleh anggota DPR di Komisi VII dan di Komisi Anggaran DPR RI juga akan mendukung. Minimnya angagran R&D nasional saat ini, kemampuan keuangan negara yang masih terbatas, namun program-programnya banyak. Saat ini ada 33 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Ibarat ada kue besar, namun harus dibagi-bagi, anggaran tersebut dibagi untuk pemenuhan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan dan ekonomi. DPR sebagai mitra KL akan mendukung usulan-usulan pemerintah, jika perlu meningkatkan anggaran untuk R&D nasional atas aspirasi di komisi VII dan akan diperjuangkan di badan anggaran yang masuk dalam belanja pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Namun dengan memperhatikan pendapatan negara dari tahun pertahun, DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran tergantung kemampuan keuangan negara dengan azas keseimbangan. Selalu anggota DPR RI setuju sekali untuk meningkatkan anggaran IPTEK nasional yang penting program-programnya rasional. SA: Kesulitan-kesulitan A : Dalam kegiatan perpolitikan sebenarnya tidak ada yang sulit, namun berapa besaran anggaran R&D nasional itu tergantung kepada seberapa besar usulan oleh pemerintah dalam hal ini KRT dan LPN dan K/L yang memiliki litbang. SA: A : Setuju untuk peningkatan anggaran R&D nasional sebesar 1 (satu) persen PDB, namun masih tergantung kepada kemampuan keuangan negara dan tergantung kepada masalah prioritas pembangunan oleh pemerintah.



: 19 Oktober 2012 : 15.00 WIB s/d 15.45 WIB : Ruang Kerja Fraksi PDIP R.0807, Gedung Nusantara I

Nama Jabatan

: Drs.Irvansyah : Anggota Komisi VII DPR RI

SA : Bagiaman proses pengangaran R&D di Indonesia I : Membahas anggaran R&D nasional dapat dilihat dari mekanisme anggaran APBN oleh Kementerian dan Lembaga, selanjutnya dibahas oleh komisi sesuai dengan mitra kerja K/L yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan pembahasan dan dilanjutkan lagi dengan pendalaman sampai satuan bidang, berapa pagu dan usulan-usulan selanjutnya dibahas asal semua masuk akal dan sesuai dengan tatib susduk (dalam UU No 12 yang biasa disebut UU MD3, selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing komisi dan dibawa ke banggar dan dibahas dengan Kementerian Keuangan dan disampaikan di paripurna. Dapat diibaratkan misal ada kue yang akan dibagi oleh badan anggaran. Besaran anggaran dari KL sesuai dengan kebutuhan KL, menurut pengamatan saya tiap kali biasanya tiap tahun sama, artinya usulan tiap tahun tidak jauh perbedaannya. Tiap tahun dilakukan oleh komisi VII dimana daya serapnya terkait dengan anggaran tahun yang akan datang. Mekanismenya penetapan APBN jika tahun ini tidak disetujui maka untuk tahun yang akan datang. SA : I : Di Komisi VII anggaran KRT berkisar plus minus Rp800 miliar. Saya selaku anggota komisi VII sangat menyayangkan kenapa anggaran untuk KRT dimana fungsi riset adalah penting namun anggarannya kok cuma Rp800 miliar. Hal ini salah satu penyebabnya adalah karena kemampuan penyerapannya tidak bagus. Saya selaku anggota komisi VII menjadi tidak bersemangat untuk turut memperjuangkan peningkatan anggaran R&D. SA : I : Jika dilihat dari kinerjanya, arah kebijakannya mau dibawa kemana KRT. Seharusnya KRT membuat program dengan terobosan-terobosan baru dan bermanfaat untuk orang banyak, sehingga dapat dipastikan jika ada terobosan baru maka tidak ada yang akan menolak untuk menyetujui kenaikan anggaran R&D. SA :


I : Anggaran R&D rendah menurut pandangan saya hal ini dikarenakan usulan-usulan dan program R&D nasional kita memang rendah. Fungsi saya sebagai anggota DPR hanya mendorong saja. Contohnya saat ini sudah sedang diproses pembuatan UU keantariksaan. Diperlukan suatu cara atau peran yang tersinergi terkait anggaran terkait riset antariksa yang kapasitas anggarannya seharusnya besar, namun terkait UU keantariksaan ini belum jelas siapa yang akan menjadi hostnya dimana anggarannya nanti diserahkan. Jika UU Keantariksaan diketok, anggaran UU Antariksa seharusnya dapat meningkatkan jumlah anggaran R&D nasional. Namun kenayataannya di lapangan terkait anggaran ini masih jalan sendiri-sendiri. LAPAN dan KRT masih jalan sendiri-sendiri. Sehingga ada kesan UU Antariksa tidak didukung dengan apa yang diperintahkan dalam UU tersebut. SA : I : Terkait peningkatan anggaran R&D nasional unsur politiknya tidak besar, sangat kecil sekali. Kalah dengan isu anggaran subsidi BBM yang dapat langsung dirasakan langsung oleh masyarakat. Angaran R&D belum langsung dirasakan oleh masyarakat. SA : I : Lobi politik menurut saya tidak perlu, tetapi lembaga litbang dapat menunjukkan kinerja yang baik. Sampai saat ini tiap tahun untuk riset-riset oleh pakar baru pada tahap menghasilkan publikasi. Masyarakat tidak banyak mengetahui apa yang dikerjakan oleh lembaga litbang semisal BPPT dan LIPI. Di LIPI lebih banyak menjadi pengamat politik, bahkan ada lelucon untuk LIPI yang dipelesetkan menjadi Lembaga Ilmu Pengeritik Indonesia. Para peneliti sosial di LIPI tidak jelas fungsi mereka sebagai pengamat dan mana fungsi mereka sebagai peneliti. SA : I : Untuk meningkatkan anggaran R&D tergantung arah pembangunan nasional. Di waktu orba ada GBHN ada tergambarkan anggaran iptek s/d tahun berapa, contoh bagaimana anggaran untuk program 10-15 tahun kedepan, misalnya untuk anggaran pertahanan dan keamanan anggarannya meningkat tajam menjadi 67 T. Jika dibandingkan dengan RPJMN yang dibuat oleh pemerintah KIB Jilid I dan II GBHN masih lebih baik. RPJMN masih terlalu luas sehingga sulit merumuskan strategi-strateginya.



: 1 Oktober 2012 : 08.00 WIB s/d 08.30 WIB : Ruang Kerja Kepala BPTT, Gd II BPPT Lantai 2

Nama Jabatan

: Dr. Marjan Iskandar : Kepala BPPT

SA: MI: Mengacu kepada visi BPPT upaya untuk meningkatkan lembaga litbang dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Upaya meningkatkan anggaran melalui PNBP yang direncanakan tiap tahunnya selalu meningkat. Upaya lainnya untuk meningkatkan anggaran BPPT adalah melalui pemasukan dari mitra BPPT, saat ini sumber anggaran dari PNBP telah mencapai 50% yang berasal dari luar BPPT. Sebagai gambaran pada tahun anggaran 2012 dari total anggaran keseluruhan di BPPT sebesar Rp.850 miliar, anggaran dari mitra/luar BPPT mencapai Rp.200 miliar. Untuk persentasi anggaran pemerintah idealnya mengacu apa yang disarankan oleh UNESCO yaitu sebesar 1 persen PDB suatu negara. BPPT akan terus berusaha mewujudkan visinya dengan terus berupaya mendekati mitra dan berusaha terus untuk meningkatkan pendapatan dari PNBP.



: 1 Oktober 2012 : 09.00 WIB s/d 09.50 WIB : Ruang Kepala Biro Perencanaan, Gd II BPPT Lantai 12

Nama Jabatan

: Syamsul Bahri, M.Sc. : Kepala Biro Perencanaan BPPT

SA: SB: Upaya yang dilakukan BPPT adalah meletakkan dasar-dasar kebijakan IPTEK di JASTRA untuk menjadi acuan LPNK yang mengacu kepada isi RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah tiap tahunnya. Peran BPPT mengentalkan rencana yang dibuat oleh Kementerian Ristek. Upaya yang dilakukan BPPT adalah dengan melakukan kemitraan-kemitraan sehingga teknologi yang dihasilkan oleh BPPT dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk mencapai 1 persen PDB anggaran IPTEK nasional, yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan dan komitmen kebijakan langsung dari presiden RI saat ini bapak SBY. Lembaga seperti BPPT dapat memberikan masukan-masukan kepada Kementerian Ristek, KRT yang memformulasikannya, dengan cara Biro Perencanaan KRT menerjemahkan pokok-pokok permasalahannya dan membuat database mitra untuk dikembalikan ke masyarakat. Saat ini SDM perekayasa ada di BPPT. Dirasakan saat ini tidak begitu terasa peran utama Biro Perencanaan KRT dalam upaya meningkatkan anggaran di KL, KL berjuang sendiri. Adapun cara meningkatkan anggaran R&D nasional dapat dilakukan dengan memasukkan bidang-bidang fokus agar masuk ke RKK dan RPJMN dan RKP. Upaya kedepan dapat dilakukan dengan membuat JAKTRANAS untuk panduan ke DPR dan RPJMN dan RKP di DPR harus balik lagi ke Kementerian Keuangan. Upaya pembuatan RPJMN dan RKP ini yang lalu pernah dilakukan. Untuk meningkatkan anggaran R&D nasional perlu dilakukan gerakan yang lebih optimal, situasi saat ini belum berjalan secara maksimal. Forum perencanaan merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan. Data dari DJA sebagai baseline yang perlu hitungan-hitungannya dibahas pula dalam forum Roren. Perlu dukungan kekuatan oleh kebijakan pusat dalam hal ini KRT lah yang dapat menjadi payungnya.



: 10 Januari 2013 : 11.30 WIB s/d 13.15 WIB : Gedung I, BPPT Lantai 3, di Ruang Sekretariat KIN

Nama Jabatan

: Dr. Ary Syahrial : Sekretariat KIN

SA: Bagaimana kronologis dikeluarkannya usulan satu persen anggaran R&D nasional sebesar satu persen PDB? AS: KIN menghindar mengambil dana dari APBN, lebih diutamakan untuk mengambil dari swasta. Membicarakan inovasi untuk jangka panjang melalui ketersediaan anggaran maka dapat meningkatkan inovasi menjadi dua kali lipat. Cara terbaik adalah untuk meningkatkan anggaran diluar APBN, tetapi tidak berarti pemerintah lepas tangan. Pemerintah mengambil dua arah dari top down dan bottom up. Target KIN awalnya 3% dari PDB sebagai usulan penyediaan oleh pemerintah untuk dana litbang yang dapat dilakukan secara bertahap. Saat ini kebijakan 1% PDB belum ada, saat ini angka 1.4.7.1 merupakan usul inisiatif pertama yang diusulkan oleh KIN. Awalnya, KIN mengusulkan dana R&D nasional sebesar 9 persen dari APBN, dalam suatu rapat pleno yang dilakukan pada tgl...hr..th 2011...siapa yg mengusulkannya ??? Dalam rapat kabinet bulan april 2011, Presiden RI sudah setuju agar alokasi anggaran R&D nasional menjadi 1% dari PDB, bahkan SBY mendukung untuk mengalokasikan anggaran tersebut lebih dari satu persen PDB. Perlu juga dipikirkan sampai dampaknya jika alokasi anggaran R&D di Indonesia menjadi 1 persen PDB, bagaimana ekonomi Indonesia, hasil disertasi ini bisa untuk masukan KIN. Policy: merujuk kepada pilihan do or no to do. Public Policy: made of the state or the government and or by those in the public sector (in agency of government). R&D Policy: cover courses of action (and in action) that affect the set of institution organization, service and funding arrangement of the R&D.



: 14 Februari 2013 : 14.00 WIB s/d 17.00 WIB : DPP PKB Jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat

Nama Jabatan

: Hasanudin : Wakil Sekjen PKB Bidang Bapilu

SA : Bagaimana proses penganggaran kegiatan Litbang di PKB? H : Litbang itu sebagai koki di dapur, tidak pernah dipuji enak makanan (masakan) oleh tamu, tetapi tuan rumah yang menikmati pujiannya (bukan koki tersebut). Litbang sangat terkait dengan penyediaan data di PKB. Secara historis masa lalu kader PKB dididik sebagai aktivis sosial kemasyarakatan, sehingga kesannya anti pemerintah dan berwatak perjuangan NGO (LSM). Saat ini litbang PKB merupakan dapur partai, dimana ada control room untuk mengevaluasi dan memantau perkembangan respon masyarakat terhadap partai. Secara struktur organisasi litbang tersebut masuk dalam Bapilu. Di Bapilu litbang dimasukkan pada bagian yang strategis untuk pemenangan pemilu PKB. SA : Berapa persen anggaran untuk litbang PKB? H : Ada anggaran untuk pemilihan dapil pada 77 dapil, untuk 77 kali penelitian dan membuat kajian untuk fraksi di DPP. Hasil kajian tersebut dijadikan bahan masukan kepada pimpinan DPP PKB. Kegiatan penelitian dilakukan oleh sendiri dan pihak ketiga (rekanan). Kegiatan penelitian dilakukan untuk satu provinsi oleh satu orang, untuk melihat seberapa jauh tingkat elektabilitas kader yang bersangkutan di dapilnya. Anggaran yang ada tidak mencukupi untuk overhead operasional DPP. Sehingga dibebankan Rp10 juta perbulan untuk iuran dari para anggota DPR PKB. Teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan bersamaan dengan jadwal reses selama satu tahun, dimana dari 4 kali masa reses, dilakukan satu kali kegiatan survey, dimana untuk penganggarannya dibiayai oleh DPP dan biaya pribadi dari anggota dewan yang bersangkutan. Dari 72 dapil, DPP PKB saat ini hanya memiliki 28 dapil. Pengalokasian dana riset PKB, untuk satu dapil dianggarkan 100–200 juta, yang mencakup tiga hingga empat kabupaten. Apabila terdapat kekurangan biaya, akan ditanggung oleh DPP. Tujuan survey elektabilitas pengurus yang menjadi anggota dewan, untuk mengetahui tingkat kinerja dan gambaran performansi PKB secara keseluruhan untuk bahan evaluasi. Teknis kegiatan survey dilakukan dengan bekerjasama dengan pemuda NU (LAKSNU). Jika ada pilkada, hasil survey dilakukan ke DPP.


Upaya yang sedang dilakukan untuk meningkatkan anggaran, seluruh personil partai untuk melakukan kegiatan yang mendukung pemenangan pemilu. Saat ini dilakukan survey membangun persepsi PKB dengan alokasi dana Rp10 M. Kedepan kebijakan oleh ketua umum untuk pemenangan pemilu dilakukan survey ke dapil. Selain itu, DPP PKB melakukan kegiatan Expert Forum dengan melakukan kajian-kajian dan pertemuan-pertemuan, dimana sumber anggaran dari DPP. Terkait persentase anggaran APBN untuk kegiatan litbang, PKB mengusulkan sebesar 10%, dengan catatan tidak mengganggu pembiayaan APBN pada kegiatan di Lembaga dan Kementerian lainnya. Dimana kalau PKB jadi pemenang, akan memperbesar kegiatan litbang di APBN, walaupun pada kenyataannya Kementerian dan Lembaga ada dana penelitian (integrasi). Litbang-litbang di Kementerian/Lembaga ada koordinator dan diisi oleh orangorang SDM Bappenas. Skenario untuk 15-20 tahun yang akan datang, anggaran riset harus lewat one gate policy. PKB mengusulkan anggaran litbang untuk 30 tahun kedepan sebesar 1% dari PDB. Dalam menyusun program kerja dilakukan rapat kerja fraksi dengan pengurus DPP, tetapi yang membuat acuan adalah DPP, sehingga dijadikan alat kontrol pada masa sidang.



: 29 Oktober 2012 : 13.30 WIB s/d 14.30 WIB : Gedung Indonesia Institute, Jl. Proklamasi No...Jakarta Pusat

Nama Jabatan

: Ulil Abdallah : Ketua Kajian Kebijakan Strategis Partai Demokrat

SA : Apa yang mempengaruhi minimnya anggaran litbang di Partai Demokrat? UA: Anggaran Litbang di PD terbagi dua, departemen perencanaan pembangunan (Kastorius Sinaga), pengembangan strategi partai oleh Ulil. Partai Demokrat memiliki visi sebagai partai modern yang merupakan partai penyelenggara pemerintah saat ini. Diperlukan shadow cabinet untuk proses, namun hingga saat ini langkah ini belum efektif, anggaran belum mencukupi. Partai Demokrat belum mempunyai budget resmi yang dialokasikan secara tahunan yang pasti dari partai. Yang terjadi, setiap ada kegiatan ada anggaran. Partai Demokrat mengusulkan 5% dari APBN untuk anggaran litbang nasional. R&D dianggap penting untuk menentukan indikator-indikator dalam perencanaan program partai. Namun R&D belum menjadi prioritas. Kegiatan survey-survey PD dilakukan oleh pihak ketiga. Visi SBY, semua produk kebijakan di PD harus melalui litbang, namun sistem belum terbangun dimana situasi saat ini masih dilakukan oleh lembaga ad hoc. Isu a,b,c ada panitia untuk menganalisis kebijakan di partai. Sudah ada usulan kegiatan riset untuk menganalisis kebijakan berupa policy paper. Isu R&D belum jadi isu utama di PD di dalam pembahasan soal RAPBN belum menjadi isu oleh PD. Hal ini disebabkan oleh adanya isu lain yang lebih mendesak, padahal R&D menjadi tulang punggung isu partai. Belajar dari kasus-kasus yang lalu, suatu program dapat berlatar belakang dari pemerintah plus PD perlu presure group dari publik. Jika tidak ada tekanan publik, maka kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Upaya strategis partai politik untuk meningkatkan anggaran litbang bisa tesedia atau melekat ke semua hal-hal yang lain di PD. Departemen ekonomi melakukan riset-riset, lingkungan juga melakukan riset-riset. Hingga saat ini PD belum tahu apakah isu-isu tersebut menjadi isu utama di LIPI. Untuk mendesak riset di PT, PD melakukan agregasi aspek publik jika tidak ada desakan, maka partai tidak akan memperhatikan. PD plus mayoritas lainnya melakukan upaya R&D menjadi unggulan di pemerintahan, namun hingga saat ini belum terlihat sinyal ke arah sana.


Partai politik masih konsen pada isu-isu yang mendesak: RB, Korupsi dan Hankam. Isu premium untuk meningkatkan daya saing nasional. R&D belum menjadi budaya kultur riset, contohnya di Kemendikbud, jumlah anggaran banyak tapi tidak terserap. National interest R&D saat ini masih dilakukan oleh pemerintah. Banyak keluhan dari banyak analis muda bahwa terjadi pengurangan anggaran R&D. Riset sebagai baby sitter, tidak ada program unggulan nasional datang dari presiden dan parpol, namun negara harus unggul di sektor tertentu. Minimal anggaran riset 1% dari PDB, jika dapat menerima 1% saja sudah cukup baik.



: 12 Februari 2013 : 08.00 WIB s/d 09.00 WIB : Ruang Rapat Bidang Fiskal Kementerian Keuangan, lantai 5

Nama Jabatan

: Wahyu Utomo : Kepala Subbidang Fiskal Kemenkeu

SA: Bagaimana proses penganggaran Litbang di Indonesia? WU: R&D yang mempengaruhi daya saing nasional kita, urutan internasional daya saing kita turun menjadi nomor 113 dari seluruh negara yang ada. Banyak faktor yang mempengaruhi daya saing, salah satu diantaranya..1...2...3...4...korupsi. Saat ini makro ekonomi kita bagus dan pertumbuhan kita tertinggi setelah India dan Cina. Keuangan Demand global turun, ada bonus demografi dimana jumlah penduduk kita yang tinggi, demand domestik juga bagus sehingga konsumsi tetap tinggi. Investor tertarik untuk masuk ke Indonesia. Saat ini mereka berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Mereka melakukan investasi tidak hanya fortopolio tetapi FDI (dimana mereka butuh barang dan modal yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri, sehingga perlu ekspor ke LN). Terkait dengan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi dan memerlukan penambahan subsidi yang besar (net importir), subsidi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Saat ini pertumbuhan kita dimana supply besar, demand kecil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan menjadi 6,5%. Hal ini memerlukan R&D. Tiga hal yang diperlukan untuk meningkatkan garis pertumbuhan: 1. Infrastruktur, 2. R&D, 3. SDM yang meningkat. SA: Menurut data BKF, anggaran R&D nasional baru sekitar 0,15% dari PDB. Bagaimana meningkatkannya menjadi 1 persen? WU: Tantangannya ada 4 (quality spending): 1. Fiscal Speech yang sempit dan masih dibebani kebutuhan wajib seperti belanja pegawai, belanja barang, bayar bunga hutang LN dan DN, pembayaran subsidi dan tranfer ke daerah. Dari uang APBN sekitar Rp1500 triliun tahun 2012, sebesar 23% untuk belanja pegawai, 24% dapat untuk meningkatkan fleksibilitas (deskresi pemerintah). 2. Subsidi yang besar mencapai 27% dari postur APBN, sustain tidaknya APBN dipengaruhi oleh Pajak dan Subsidi yang tidak bisa dikendalikan. 3. Mandatori spending sebesar 20%, transfer ke daerah sebesar 30 sampai


dengan 35%. 4. Penyerapan anggaran tidak optimal. Potret pada tahun 2012 penyerapan belanja K/L hanya mencapai 87%, sehingga pada tahun 2012 ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), bisa juga PNBP, ada juga SAL (Saldo Anggaran Lebih). SILPA ini tidak mesti selalu digunakan karena untuk fiscal buffer. Jika diawal tahun belum ada penerimaan negara dapat menggunakan SILPA. Contohnya, jika kebutuhan awal tahun sebesar Rp40 Triliun dan juga untuk mengantisipasi di awal tahun. Apakah SILPA bisa untuk R&D, hal ini tergantung berapa besar SILPA yang tersedia, karena SILPA untuk antisipasi SBN, untuk stabilisasi dan untuk antisipasi krisis. Untuk memenuhi 1% PDB memerlukan langkah-langkah: 1. Subsidi diefisienkan. Dilakukan penyesuaian harga sehingga dapat banyak menyelesaikan masalah untuk kegiatan yang menjadi prioritas, wadah antar generasi. 2. Melakukan efisiensi belanja barang. Dimana saat ini pertumbuhan mencapai 24% (kurang lebih untuk belanja barang mencapai 200 Triliun setia tahun. Contoh kegiatan beanja barang antara lain survey, kajian-kajian, riset-riset, SPPD dan konsinyering. Sedangkan, belanja modal contohnya adalah beli alat dan mesin. Kedepan dengan adanya flat policy dimana belanja barang diefisienkan dan dibatasi, tetapi untuk R&D diprioritaskan dengan tetap selektif yang betul-betul memberi nilai tambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya angaran R&D



: 7 Desember 2012 : 10.30 WIB s/d 11.15 WIB : Ruang Sekretaris Balitbangda Sumatera Utara

Nama Jabatan

: Dra. Ritha : Sekretaris Balitbangda Sumatera Utara

SA: Memperkenalkan diri dan menjelaskan deskripsi singkat terkait tujuan wawancara mendalam Balitbang: Saat ini ada sembilan peneliti yang dilatih oleh LIPI menggunakan anggaran dari APBD. Tiga orang sudah keluar SK menjadi peneliti, enam lainnya menunggu. lumayan perkembangannya dibanding tahun sebelumnya, selain itu forum komunikasi Kelitbangan ikut membantu. SA: Siapa SDM yang dilatih? R : Calon peneliti yang dilatih di LIPI sebanyak sembilan orang. SA: Anggarannya dari mana? R : APBD. SA: Besarnya anggaran tahun-tahun sebelumnya? R : Sebenarnya ada peningkatan signifikan, dari tahun 2010 masih 3,5 milyar, untuk 2011 sudah mencapai 15,4 M, tahun 2012 mencapai 17, 2 M kemungkinan 2013 mencapai 20 M. Jadi, besaran anggaran dari APBD cukup lumayan untuk SDM yang jumlahnya hanya 60 orang. SA: Saya mau melihat persentasi besaran anggaran, misalnya untuk tahun 2010 dengan angka 3,5 M kalau dihitung dari APBD total, berapa persentasinya? R : APBD total untuk tahun 2013 sudah mencapai 8 trilyun, kita mendapat 20 milyar, 2012 sebesar 5 trilyun, 2011 sebesar 3 trilyun dan untuk 2010 sebesar 1 trilyun. Meski belum signifikan setidaknya ada perubahan. SA: Upaya yang telah dilakukan tim? R : Kita lakukan pendekatan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Sudah saatnya Pemerintah Daerah dan Legislatif memberi perhatian kepada Balitbang. Saat kita melakukan ekspos di Dewan, jangan lagi dibuat image berkembang, kita tunjukkan hasil-hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Misalkan dalam HAPEKNAS, gebyarnya kita buat lebih meriah. Seluruh perguruan tinggi maupun SKP-nya kita undang, kita buat


undangan Gubernur, yang membuat wajib hadir bagi mereka. Dengan cara ini mereka bisa melihat ada manfaatnya. SA: Artinya, kenaikan anggaran itu merupakan hasil dari upaya sistematis, selain pendekatan, apa lagi? R: Menunjukkan program, hasil kegiatan, selain itu di forum komunikasi Kelitbangan, dimana banyak rektor yang hadir. Dari pembicaraan mereka, bisa didengar Gubernur. Sehingga, ada komitmen untuk meningkatkan anggaran. SA: Bagaimana dukungan Dewan sendiri, bagaimana? R : Sifatnya lebih pada mitra, lumayan memberi dukungan. SA: Upaya yang akan dilakukan kedepan, mengingat presentasi anggaran yang masih kecil? R : Masih mendirikan program. Misalnya, membuat Pergub, bahwa Balitbang adalah kordinator penelitian di Sumut. Pergub Nomor 34 Tahun 2012. SA: Peraturan itu hasil inisiatif Litbang? R: Betul, berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2011, satu-satunya yang mengangkat Balitbang sebagai kordinator baru Provinsi Sumut. Esensinya, Balitbang adalah kordinator penelitian di Sumut. selama ini kita tidak pernah tahu siapa kordinatornya. SA: Seperti halnya Permenristek tahun 2004, lantas bagaimana dukungan dari biro hukum dan pihak terkait lain? R : Lumayan cepat prosesnya karena kita libatkan mereka, perguruan tinggi, biro hukum dan Sekda sebagai Kordinator langsung. SA: Bagaimana dengan perguruan tinggi, apa ada kerjasama dengan lembaga Penelitian (Lemlit)? R : Kita cukup akrab dengan mereka, apapun even yang ada disini, Lemlit dari berbagai PTN dan PTS ikut dilibatkan. SA: Kalau dilihat dari sisi anggaran di Sumut memang masih kurang tetapi ada peningkatan. Kelebihan Balitbang bisa saja ditularkan kepada Lemlit? rencananya saya ketemu dengan kepala Lemlit USU, saya mau lihat dari policy makro, di USU ada 13 fakultas, dana operasional yang jumlahnya milyaran rupiah dan dana lainnya, saya ingin tahu besarnya anggaran Litbang mereka? semangat dan komitmen anggaran seperti periode sebelumnya, mungkin bisa dibangun kembali?


R : Sebaiknya tidak tertulis seperti itu, karena yang terjadi justru sikap apriori dari Gubernur. Pernah kita suarakan hal itu, justru kurang mendapat sambutan posistif dari Gubernur. Lebih baik kita beri pemahaman, hasilnya akan jauh lebih baik. Kalau tertulis seperti itu, seolah “ditodong”. SA: Sebenarnya, monitoring evaluasi dari OICD dan UNESCO mengatakan anggaran untuk negara berkembang harus mencapai satu persen? R : Sebetulnya tidak ada standar, tetapi kalau ada negara yang sudah mengalokasikan anggaran sebesar satu persen, akan menjadi stimulus ekonomi. Hal ini bisa diteliti, misalnya Kabupaten/Kota yang memberi stimulus kepada RNG sehingga tercipta sebuah inovasi, mereka tidak hanya bergantung pada Sumber Daya Alam (SDA) saja. APBD mereka bisa meningkat. Indonesia bisa seperti itu juga, UNESCO satu persen, kalau negara yang mengalokasikan RNG-nya satu persen dapat menstimulus penghasilan nasional sebesar 20 ribu US Dollar. Kalau hanya mengandalkan SDA, hanya 12 ribu US dollar. Artinya 20 ribu persen. Ini persepsi akademis, sebagai orang Ristek, potret orang asing terhadap negara kita ada benarnya. SA: Sekarang, saya coba “memotret” daerah lokal, seperti Sumut, angkanya sudah pasti. Saya beri stimulus kepada ibu, untuk capacity building baru rencana, hanya saja, menjelang Pilkada cukup merepotkan? R : Benar, karena dibatasi. Anggaran cukup besar untuk mengadakan Pileg, mencapai 600 milyar. SA: Persoalan persentasi anggaran yang kecil, tidak di-aware oleh pemerintah, bagaimana dengan DPR? R : Mereka tidak peduli dengan presentasi anggaran tersebut. SA: Kalau untuk policy seperti undang-undang, misalnya untuk kesehatan, ketemu dengan DPRD disana, disebutkan minimal alokasi anggaran untuk kesehatan kota. Asumsinya, kalau anggaran tidak maksimal bagaimana belanja dengan adanya kenaikan harga. Sama halnya anggaran Litbang, di Jepang sudah mencapai 3,5 persen dari PDB, Israel 2,5 persen. Kalau DPR-nya tidak mau susah juga? R : Itu masalahnya, mereka tidak mau seperti itu. Di tingkat pusat UU No 18 akan dirubah, anggota DPRD kalau ingin mengalokasikan anggaran kepada Litbang Sumut, dasarnya apa? SA: Jadi akan ada perubahan aturan tersebut? R : Iya ada rencana ke arah itu..


SA : Bagaimana pendekatan dengan Litbang industri? R : Kenapa tidak? karena, dengan balai riset dan standarisasi industri merupakan partner kita. Mereka dibawah Departemen Perindustrian. Menristek juga sudah datang ke Sumut meminta Pemda memperhatikan Balitbang, ini bukan sumbangan yang tidak kecil, lalu ada PPKS ikut menambah bobot Balitbang. Mereka selalu memfasilitasi kalau ada pertemuan kita. Kebetulan pak Wicaksono, orangnya cukup low profile, mereka siapkan ruangan dan hal lainnya. Beliau cukup dekat dengan pak Gatot, Gubernur Sumut.



: 27 November 2012 : 13.30 WIB s/d 14.25 WIB : Ruang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Prov. Lampung, Jl. Wolter Monginsidi, Bandar Lampung

Nama Jabatan

: Dra.Winaryanti : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Lampung

SA: Menjelaskan deskripsi singkat maksud dan tujuan wawancara mendalam terkait mengenai Skenario Anggaran IPTEK Nasional tahun 2035. W : Mereka belum menguasai benar bidang, tugas dan tupoksinya tapi sudah berganti lagi. Jadi pada saat bapak itu menjabat ditanya soal litbang dan tupoksinya mereka akan mengatakan litbang ini tidak ada fungsinya karena mereka kurang paham. SA: Jadi 9 tahun itu berubah lagi? W : Ya..jadi bidang dibawah Bappeda. Mudah-mudahan kedepan UU No. 32 nya sudah keluar kita akan bisa jadi badan kembali karena kita memang sudah bisa. Meski ada kelemahannya seperti tidak ada fungsional peneliti. SA: Bagaimana dengan DRD? W : Alhamdulillah kalau DRD nya kita berjalan. SA: Bagaimana dengan aktivitasnya saat ini? W : Untuk tahun 2012 kita dapat dananya 1,35 milyar cukup kecil tapi kalau untuk sekedar bidang sudah cukup dari total 10,650 punya Bappeda hampir 13% lebih. SA: Saya sedang membangun skenario R&D nasional 2035, potret-potret seperti ini ingin kita gambarkan kedepan harapannya memang berubah struktur? W : Sebenarnya kedepan, kita hanya menunggu revisi UU saja. SA: Ada yang menarik bu, karena saya baru pulang dari San Fransisco, disana ada deputi gubernur yang membidangi inovasi dan teknologi dan dia hanya memiliki 12 staf tapi dia bisa membuat silikon file. Ibu nanti bisa kita undang bersama gubernur kesana. Kalau 2010 berapa dananya?


W : Dengan adanya Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi Bappeda dan Inspektorat, jadi kita itu dari Badan kita masuk ke bidang yang ada di Bappeda. Saat itu hanya mendapatkan 1 milyar lebih. Dan 2011 juga sekitar segitu juga. SA: Untuk 2013 berapa? W : Sama DRD 1,500 di tambah 300, jadinya 1,550. Tapi DRD kita masukkan ke dana hibah dari 13,950 milyar. SA: Kalau 2010 dan 2011 itu 1 milyar dari? W : Kalau Bappeda ini main angkanya sekitar 10 milyar lah. Rencananya gubernur kita ini punya program-program unggulan yang lebih banyak kepada infrastruktur. SA: Iya nanti dari saya akan ada bisnis untuk penguatan ekonomi. Cuma harapannya kapasitas dari Bappeda litbang tetap? Artinya melakukan tugas kelitbangan? Kita harapkan nanti berdialog dengan gubernur California dan deputinya, apa yang bisa kita apply di provinsi Lampung atau ada beberapa gubernur yang berminat untuk itu. Dari segi anggaran bagaimana cara untuk meningkatkannya? W : Menurut saya dengan cara Sida tadi bisa mendukung kita. Karena provinsi Lampung itu punya potensi yang cukup kaya. Kelemahannya Lampung penduduknya banyak mencapai 9,327 juta dari 14 kabupaten/kota dan sekarang tambah 1 kabupaten lagi. SA: Terus di kabupaten /kota tidak ada Balitbangdanya? W : Hampir diseluruh kabupaten/kota kita ada, cuma kendalanya seperti tadi. SA: Anggarannya dari mana? W : Dari APBD. Kemarin katanya ada insentif tetapi insentif itu untuk meningkatkan kualitas dari kelembagaan BPP yang sudah utama. Dan saya agak sedikit protes, kalau boleh kami meminta dan memberikan saran justru yang harus ditingkatkan adalah yang masih menempel ini kalau yang sudah jadi tidak di apa-apakan sudah pasti jadi. Kalau bisa, apapun namanya seperti yang pratama di kelompokkan supaya kami ini yang dibantu. Karena dari 33 provinsi hanya 19 yang setingkat eselon 2, dari 19 itu hanya 12 yang benar-benar BPP, yang 3 sudah eselon 2 tapi masih bergabung seperti dengan statistik. Dan sisanya lagi eselon 3 tapi terpisah.


SA: Bu, kalau kita ikut model California dengan melihat aktivitas kelitbangan bisa teratasi apakah dia menempel di Gubernur, menurut ibu gimana? W : Kalau saya melihatnya sebaiknya berdiri sendiri apalagi memang kalau revisi UU itu sudah keluar akan banyak sekali tugas kelitbangan itu. Daerah harus dibuat inovasi kemudian dengan Permendagri No. 20 Tahun 2011 mengharuskan kita dengan tim-tim. SA: Jadi menurut ibu supaya anggaran litbang di Lampung meningkat bagaimana? W : Harus ada yang jelas dikerjakan. Sebab kalau tidak, jika dikasih anggaran terlalu banyak juga bingung. Untuk itu, yang paling penting kita butuh SDM. Kualifikasi PNS di daerah kan rata-rata saja. SA: Kalau unsur politiknya menurut ibu bagaimana? W: Saya kira dasarnya sepanjang dasar hukumnya jelas tidak terlalu menjadi masalah. Bahkan kalau dengan obrolan-obrolan saya dengan pihak-pihak yang terkait dan saya membawa buku permendagri mereka oke-oke saja. Dan mereka merasa juga bahwa litbang itu harus setara dengan eselon 2. Mengingat tupoksinya terlalu berat bagi pejabat eselon 3. SA: Perlu lobi-lobi tidak? W : Saya kira perlu untuk mempermudah. SA: Prosentasenya dari total APBD berapa? W : Kalau dari APBD kita totalnya 2,8 milyar di tahun 2012, kalau di tahun 2013 sekitar 3 miliaran SA: Artinya kecil yaa..? W : Memang kecil dengan jumlah penduduk kita yang banyak. Kalau berdasarkan data BPS 2011 dengan jumlah penduduk 7 juta jiwa, Lampung itu termasuk miskin seperti Aceh. Sekitar 18,9 penduduk miskin di Lampung. Tapi dengan adanya program-program yang digulirkan oleh pemerintah kita naik sedikit di atas Bengkulu sekitar 16,93% jumlah penduduk miskinnya. Ini ada dua versi karena gubernur tidak percaya dengan BPS masak yang sudah mati tetap dihitung mestinya datanya harus meyakinkan. SA: Idealnya berapa persen dari total tadi 2,8 triliun? W : UU-nya kan ada yang mengharuskan daerah mengalokasikan 1% dari APBD untuk anggaran R&D.


SA: Bukannya kalau di UU No. 18 itu hanya malah secukupnya? Dulu ada edaran permendagri tahun 2004? W : Makanya saya heran kenapa pendidikan kok bisa dipatok 20%, anggaran kesehatan bisa dipatok 5% untuk Kemenkes Pusat dan 10% untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, kalaupun tidak sama tapi harus ada mengarah kesana seperti misalnya dana dekon atau apapun namanya berupa insentif atau PP maupun dekon. Pokoknya nilainya itu mendekati kesana supaya pusat juga konsen ke litbangan. Karena anggaran juga diperlukan menunjang kerja kita dengan sarana dan prasarana. SA : Kalau mencari dana dekon gimana caranya? W : Ristek kan punya. SA : Masalahnya kan terbatas karena sifatnya insentif? W : Boleh juga mestinya. SA: Tahun 20013, 2004, 2005 saya pernah mengelola namanya riset kapasitas hanya saja di Indonesia Timur tetapi mungkin juga kalau disini seperti dengan UBL, berapa kapastitas daerah ditambah dengan mencari donor? W : Maksudnya bagaimana akses ke donor itu. SA: Nanti dibantu karena saya baru pulang dari Amerika tapi saya bukan agen Amerika? W : Saya kalau melihat orang-orang luar itu konsen. SA: Jadi nanti kalau TOR nya sudah matang dan sudah di ACC pak menteri saya akan kembali ke ibu agar disetujui pak Gubernur. Kapan bisanya mungkin 4-5 gubernur ke California. Biar bisa langsung melihat termasuk strukturnya. Kalau di kita mau ketemu gubernur saja susah kalau disana orang itulah yang dipercayai gubernur? W : Mungkin saja karena sistem pemerintahannya berbeda. SA: Itu kan otoritas gubernur, kalau di peduli bahwa litbang itu mereka tidak perlu mengeluarkan uang hanya memfasislitasi? Seperti ada industri dari Cina membangun apa di kawasan atau didaerah-daerah kosong.



: 31 Januari 2013 : 15.00 WIB WIB : Via Surat Elektronik (E-mail)

Nama Jabatan

: Prof. Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman : Mantan Menristek RI Periode 2004-2009

SA: Ysh Prof. Dr. Kusmayanto K, Terimakasih banyak atas jawaban yang Pak KK berikan, jawaban ini merupakan masukan yang sangat berguna terkait proses penyusunan disertasi yang sedang saya susun. Salam Hormat Syahrul Aminullah Ysh Prof. Dr. Kusmasyanto Kadiman, di Bandung Dengan hormat, Dalam kesempatan ini, mohon perkenan Bapak untuk memberikan masukan guna keperluan penelitian disertasi yang berjudul "Skenario Anggaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia tahun 2035”. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang saya sampaikan kepada Pak KK yaitu: Menurut Bapak faktor apa saja yang mempengaruhi minimnya anggaran Iptek Indonesia? KK: Kepercayaan berlebihan Presiden Soeharto pada Menristek BJH selama 2 dekade dalam pengembangan iptek telah menimbulkan kemarahan ekonom karena skenario ekonomi dikalahkan oleh ego iptek. Tengok perseteruan Widjojonomik vs Habibienomik. Penggunaan besar-besaran dana Pemerintah, dana DN maupun sederet hutang luar negeri untuk investasi iptek dan juga SDM iptek (nb. dipimpin kroni BJH seperti Dr. Wardiman dkk) tidak berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Investasi besarbesaran meninggalkan begitu banyak artefak dan monumen teknologi bahkan hutang yang menjadi beban Pemerintah. Dengan kata lain, bisnis teknologi melalui kebijakan investasi BJH tidak tumbuh berkelanjutan melainkan sebaliknya yaitu merugi dan menjadi beban langsung dan hutang jangka panjang. Bahkan BJH tidak sama sekali mengajak perguruan tinggi untuk ikut dalam pengembangan iptek di Indonesia. BJH lebih memilih impor SDM iptek dari "negaranya" sendiri yaitu Jerman dan beberapa mitra negara Jerman. Idem ditto dengan teknologi. Dengan singkat BJH telah menciptakan trauma iptek. Dan, ini menjadi senjata pamungkas yang digunakan penganut Widjojonomik untuk mementahkan dan menolak gagasan pembangunan berbasis iptek. SA: Bagaimanakah peran ”aktor” terkait upaya peningkatan anggaran iptek


Indonesia? KK: A. Aktor utama Iptek adalah Presiden RI. Jika aktor-aktor lain di perguruan tinggi, industri, kementerian dan lembaga serta wakil-wakil rakyat tidak berhasil menjadikan Presiden sebagai aktor utama Iptek maka jangan harap akan adanya keberpihakan cuma porsi lebih besar dalam APBN untuk Iptek. B. Dalam Pemerintahan, Iptek tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Hanya Presiden yang bisa menjadi magnit pemersatu agar alokasi anggaran Iptek bisa tepat sasaran menjawab kebutuhan bangsa. SA: Upaya strategis yang bagaimanakah yang telah Bapak lakukan dalam upaya meningkatkan anggaran iptek nasional? KK: Pemerintah sendirian tidak bisa melakukan pengembangan Iptek. Harus diupayakan sinkronisasi dengan akademikus dan industriawan. Konsep ABG atau The Triple Helix adalah langkah strategis yang harus dilakukan Menristek selain terus berupaya memperjuangkan di DPR dan Kabinet. SA: Kesulitan apa saja yang Bapak alami ketika ingin meningkatkan anggaran iptek nasional sewaktu Bapak menjabat Menristek? KK: Ada dua kendala terbesar. 1. Melawan Trauma Teknologi dan Widjojonomik, dan 2. Ego Sektoral baik yang mengakar di kementerian dan lembaga, juga di perguruan tinggi dan industri. Bahkan sinkronisasi dan penghapusan tumpang tindih di 7 lembaga dalam naungan Kemenristek tidak berhasil dilakukan oleh Menristek dalam kurun 2004-2009. Ketujuh lembaga masih punya kebebasan menyusun dan membelanjakan APBN tanpa koordinasi Kemenristek. SA: Seberapa besar pengaruh politik dalam pengusulan anggaran iptek nasional? KK: APBN itu adalah kristalisasi dari perjuangan politik iptek. Tanpa kemampuan berkontribusi pada politik maka iptek hanya berada dalam ranah instrumental alias nice to have saja. SA: Apakah diperlukan lobi-lobi politik terkait peningkatan anggaran iptek nasional tersebut? KK: Ya, wajib hukumnya. Menteri itu sebuah jabatan yang sifatnya politically appointed. Lobi politik menjadi kunci sukses iptek. SA: Kedepan faktor politik yang bagaimanakah yang mempengaruhi penetapan anggaran iptek nasional? KK: Iptek musti secara politik diposisikan sebagai faktor strategis dalam menciptakan


kedaulatan rakyat. Misalnya berdaulat dalam pangan, berdaulat dalam energi, berdaulat dalam kesehatan, juga dalam transportasi, TIK dan ilmu (science). SA: Penelitian dan pengembangan teknologi apa saja yang patut dikembangkan untuk jangka pajang kedepan, sampai dengan tahun 2035? KK: Air Bersih, Pangan, Energi, Obat dan Produk Kesehatan, Transportasi dan TIK. SA: Demikian pertanyaan dari saya, atas perkenan Pak KK dihaturkan banyak terimakasih. Salam Hormat Syahrul Aminullah



: 17 Desember 2012 : 08.05 WIB s/d 09.00 WIB : Ruang Ses Badan Litbang Kementerian ESDM

Nama Jabatan

: Drs. Supirman, MM. : Ses Badan Litbang Kementerian ESDM

SA: Perkenalkan saya Syahrul Aminullah, saat ini saya sedang meneliti Skenario Anggaran Iptek Indonesia tahun 2035 pak. Karena terkait 7 prioritas itu termasuk pertanian, pangan dan energi maka kami minta ke ESDM beberapa informasi secara umum. Masalahnya kan anggaran kita minim supaya meningkat bagaimana makanya saya minta data-data di 7 kementerian dibawah LPMK. Ini ada isian kuesioner sudah saya sebarkan ke Kepala Litbang Iptek nasional kan, perkenan Bapak untuk mengisi kuesioner dulu, selanjutnya saya akan wawancara mendalam. Bagaimana proses anggaran di ESDM ini? S : Saya kira sama dengan instansi lain sudah ada SOP tingkat nasionalnya. SA: Kalau prosedur untuk meningkatkan anggaran sehingga bisa meningkat ke depan? S : Kalau kita di akhir tahun itu ada namanya evaluasi kegiatan. Dari situ terlihat mana yang bernilai 4 atau 5. Kalau yang bernilai besar akan kita dorong. SA:Kemudian menurut Litbang apakah perlu dilakukan lobi-lobi politik agar meningkatkan anggaran Litbang ESDM? S : Yang pertama, kita mulai dari evaluasi terus di awal tahun ada namanya forum perencanaan dilihat juga mana yang penting dan tidak. Dari sana disusun kegiatan atau program. Biasanya program yang kita tangani sesuatu yang strategik yang dibutuhkan masyarakat. Jadi hampir tidak ada masalah. Namun, yang dirasakan oleh semua litbang di republik ini tidak diberdayakan dan itu terus yang kita rasakan sampai kapanpun kalau kebijakannya tidak berubah. SA: Kalau kita bicara Litbang semua termasuk yang ada di ristek, ESDM dan universitas termasuk di LPMK, itulah yang kita khawatirkan seperti yang bapak katakan? S : Kita ini hanya sekadar kalau ditanya jawabnya ada. Tapi perannya tidak terlihat. Ada persoalan menarik hanya saja baru ide yang kita sampaikan ke kementerian dan disambut baik.


SA: Apa itu, Pak? S : Yang namanya bahan bakar cair tingkat kebutuhannya semakin lama semakin tinggi. Jadi ada 2 yang kita coba yakni bahan algae. Jadi bayangkan kalau dari sekarang kita diam pada tahun 2030 kebutuhannya mencapai 98 juta. SA: Saya baca di Belanda di hutan-hutannya bisa menghasilkan berapa watt gitu? S : Dua tahun ini kita kan menjadi panitia penghargaan energi. Setelah kita keliling kemana-mana ternyata banyak bagian-bagian dari republik ini yang melakukannya dan itu perlu dana. SA: Kalau boleh mundur, sebenarnya berapa persentase di ESDM di Litbang dari total APBN, saya ingin menggambarkan karena ingin membuat skenario inilah anggaran Litbang nasional dan ditambah lainnya? S : Ini mau mengambil data perencanaan atau yang terpakai saja? SA: Makro nya saja saya ingin melihat nominalnya apakah sudah mencapai 1% dari APBN atau belum kalau sudah artinya sudah bagus kalau masih dibawah berarti poblem? S : Itu bisa dilihat juga nanti ada yang ke ESDM secara keseluruhan termasuk infrastruktur untuk PLN. Karena PLN yang paling besar, ada juga yang di luar itu. Kalau itu termasuk PLN maka persentasinya kecil. Kalau di luar itu saya kira bisa sekitar 12 triliun. SA: Itu untuk infrastruktur, saya pernah bertanya di PLN, katanya mereka tidak ada anggaran litbangnya tapi kalau infrastruktur pembangunannya ada? S : Litbang PLN itu ada, di websitenya saja ada. SA: Saya pernah ingin wawancara di DPR, tetapi katanya tidak ada yang spesifik? Saya ingin menambahkan di BUMN-BUMN yang ada agar ada peningkatan. Ini saya sedang buat skenario dan ya sudah buat untuk kebijakan energinya. Tapi saya memback-up dari anggaran Litbangnya? S : Nanti bapak cari litbang PLN, pertamina juga ada di APC. SA: Apa upaya atau strategi untuk meningkatkan anggaran, kalau diperiodisasi dengan tahun? S : Kalau dari tahun 2010-2014 kita ini diberikan kelonggaran dari sisi anggaran tetapi karena ada faktor lain seperti kemampuan pertumbuhan SDM sedemikian kacaunya. Akibat dari itu, anggaran litbang yang disediakan besar tapi yang


digunakan hanya sedikit. Kalau dari skenario bisnis sekitar 10-15% peningkatan rata-rata pertahun. SA: Gambaranya dari berapa ke berapa pak? S : Lagi blank ini. Tapi kalau di kita sekitar 700 milyar untuk litbang tahun 2013. Tahun 2012 sekitar 600 milyar. SA: Kalau 2011 bisa dibawah lagi? S : Ya…sekitar 500 milyar. Nanti saya kasih yang riil datanya saja. Jadi tidak ngarang. SA: Dari faktual ini nanti kan ada pengalaman success strory seperti diberikan kelonggaran oleh pimpinan? S : Kalau di tahun 2012 ini sekitar 671 milyar. SA: Kalau 2013? S : 761 milyar…kalau di kita itu dari semua APBN. Tapi ada spesifik dari Litbang ini namanya BLU, kita punya jasa pelayanan teknologi. Jadi mereka sudah dapat izin BLU dan ada sesuatu yang unik mereka mencari uang dengan ditarget supaya mereka dapat izinnya dipertahankan. Sebab kalau melorot izinnya bisa dicabut. Sejak tahun 2010 mereka dapat izin BLU. SA: Bedanya dengan PMBP? S : Kalau PMBP semua yang mereka peroleh disetor ke negara kalau BLU mereka langsung kelola itu bedanya. Itukan hanya sekadar pengelolaan. Tapi prinsipnya... SA: Ini signifikan tidak dari 761 milyar tadi? S : Kalau 2013 mereka mencapai 78 milyar itu termasuk dari 761 milyar tadi. SA: Artinya anggaran riil dari APBN tidak 761? S : Iya … SA: Tapi kan itu sumber pendanaan litbang ditambah BLU? S : Iya, sama Dana Hasil Penjualan Batubara (DHPB). SA: Ini bisa untuk Litbang juga?


S : Bisa SA: Karena diberikan kelonggaran tadi, apakah kesempatan ini dimanfaatkan oleh Litbang untuk memaksimalkan dana R&D nya? S : Kalau di kita prioritasnya itu energi. Sampai saat ini ada kendala yang kita hadapi karena masih konvensional cara pendekatannya. SA: Artinya apa pak? S : Artinya mereka belum punya ide-ide baru kalau punya ide baru banyak kendalanya. Seperti yang menarik kita ini kan punya scientific board agar membantu kepala badan memberikan pemikiran-pemikiran usulan tentang strategi kelitbangan. SA: Scientific board mungkin lebih ke teknis penemuannya, maksud saya lebih ke board pengelola manajemen litbang? S : Prof. Mayzard punya pemikiran ternyata di kita pengelolaannya itu salah. Contoh yang sederhana kalau teman-teman melakukan perekayasaan. SA: Ini pengelolaan riset ya pak? S : Pengelolaan anggaran karena ini berakibat pada pelaksanaan kegiatan yang tidak pas. Misalnya begini, melakukan perekayasaan yang dibeli itu kan komponen. Dalam proses pengajuan usulan saja itu sudah masalah maka ketika proses pengadaan juga masalah. Dan habis waktunya untuk menunggu proses itu. Terus kerjanya kapan dan dikejar-kejar tahun anggaran berikutnya. SA: Tadi cukup strategis ada peningkatan 100 milyar setiap tahunnya apakah tidak bisa ditingkatkan lagi jadi 1 triliun? S : Bisa… SA: Bagaimana pak? S : Artinya tergantung kreativitas kita. Jika kita punya ide-ide yang signifikan tinggal kita jual saja ke kementerian. SA: Apa tidak bisa direncanakan kemudian merekrut komposim besar seperti UI, ITB? S : Untuk itu kita masih belum punya tools nya, instrumen hukumnya belum punya. Tapi kalau di pertanian malah sudah mengelola dan memberi anggaran kepada pihak ketiga.


SA: Jadi disini swa kelola yang memang tidak maksimal karena keterbatasan? S : Cara tadi bisa sebagai model yang bisa dikembangkan kedepan. SA: Pengalaman saya di Inggris, Menristek bersama Menteri Energi bersama memberikan kepada universitas untuk melakukan penelitian sehingga menjadi produk. Seperti kemarin kita dari Litbang punya keinginan seperti itu. Namanya kita sebut konsorsium Litbang BBN Alga nasional ternyata sampai tingkat kementerian kita itu dikasih …(terputus) Anggarannya gimana? S : Kita belum punya anggaran. Sekarang begini karena banyak pelaku seperti dari kelautan, ESDM, universitas juga main di situ meski kecil-kecil. Kita mau bikin konsep agar ini bisa terintegrasi dan ujungnya nanti ada dirjen nya. SA: Dephan gimana? S : Dephan juga ada. Kenapa? Kita nyebutnya konsorsium di Amerika bikinnya juga begitu. Malah mereka punya anggarannya sampai 49 triliun. Di kementerian kita langsung dikritisi bahwa tidak mungkin konsorsium karena sama dengan membuat lembaga baru. Kita ini anggaran berbasis unit. Jadi diubah istilahnya tidak konsorsium tetapi sinergi. SA: Menurut Bapak apa penyebab minimnya anggaran di ESDM? S : Saya ambil dulu atau kita pindah ke atas saja. SA: Pak Herman nama lengkapnya siapa? S : Hermansyah Batubara Msc. Kabag Program dan laporan Litbang ESDM. Jadi kita di ESDM saja masalah karena kekuatan SDM terus menurun. Kemudian dari segi usia sudah sepuh. SA: Artinya mereka tidak minat masuk Litbang? S: Bukan soal minat atau tidak berminatnya bisa dilihat kasus per kasus. Ada beberapa bahkan yang kita sekolahkan ketika selesai malah kabur. SA: Harusnya diikat dong sebagai agen atau ada aturannya? S : Kemudian S3 nya pun terbatas.


SA: Berapa pak? S : Kalau datanya hanya 20. SA: Profesor risetnya? S : Hanya ada 8. S2 sebanyak 183. SA: Tapi di Litbang ada kader untuk menyekolahkan mereka? S : Ada… justru lumayan, adanya di kementerian pusat, di sini fungsionalnya peneliti yang agak banyak. SA: Berapa tadi penelitinya? S : Peneliti kita di tahun 2012 sekitar 195 orang. SA: Jadi dari total hampir 1000 karyawan ini fungsionalnya hanya 195 saja? S : Bukan fungsional ini penambahan peneliti di tambah perekayasa. Peneliti 195 perekayasa 102. Peneliti bumu 150, teknisi rekayasa 124. Kalau yang lain itu supporting saja. SA: Agregatnya ini yang penting karena saya ingin buat skenario? Karena kalau menteri yang lama saya kenal? S : Ada nuansa baru di kementerian jadi ada sesuatu yang baru dari sisi konsep, pemikiran dan mau dibawa kemana ini ESDM sudah kelihatannya itu arah tibatiba menghilang dia. SA: Karena politik? S : Iya karena politik bahkan kalau sekarang makin tidak jelas. SA: Ini ada yang kemarin pagunya kita di tahun 2013 totalnya jadi 19 triliun. Yang 2152 untuk infrastrukturnya yang tadi kemudian ini yang 20. Ini yang distribusinya. Kita itu kebagiannya hanya 761. Ini yang PLN yang disampaikan pak Pirman tadi berjumlah 10,2 untuk infrastruktur. Itu nanti saya buang masuknya dari BUMN. BUMN itu dari jumlah 2400 triliun kontribusi buat APBN hanya 14%. Itu saya tanya dengan deputinya? Kita tanya berapa anggaran litbangnya katanya itu ada di masing-masing BUMN.


Kalau hanya 761 dari 19 triliun itu berapa persen kenapa kecil sekali? S : Memang kecil…ini saya tunjukkan litbang PLN itu ada. Ini ada cuma anggarannya segala tidak ada. Jadi kalau di tahun sebelumnya di renstra ini...kita ini tidak ingin berasumsi macam-macam karena Irjen saja dari Bulan Maret hingga sekarang masih kosong. SA: Kalau mau menempel di Pak Batughana? S : Tapi orang bermasalah juga itu. SA: Tapi dia kuat di demokrat, artinya di eselon 1 pasti orangnya SBY diajukan oleh Dipo Alam, cuma kalau nama itu muncul dari menteri pak Batughana juga dari satu partai sama-sama pembina dengan kapasitas dan track record yang bagus paling hanya dikasih pendamping 3 orang tapi orang yang aware dengan litbang? S : Kalau pola sekarang ini kan tidak jelas, kalau jamannya pak Pur itu ini eselon 2, Sum sekarang Sum nya cuma 4 yang lainnya sudah mau pensiun. Jadi yang konsen cuma ada 5 gimana tidak pusing. SA: Karena bargaining politiknya? S : Bukan karena kita tidak mengerti polanya seperti apa. Menurut saya kan hanya perlu loyal dengan dia, orang Bali itu kan jujur.



: 17 Desember 2012 : 08.05 WIB s/d 09.00 WIB : Ruang Sestama BPPT, lantai 13

Nama Jabatan

: Dr. Jumain APPE : Sekretaris Utama (Sestama) BPPT

JA : Program yang kita inginkan adalah program pengembangan iptek yang mendukung pembangunan nasional mulai dari ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedepan yang penting, bagaimana iptek dapat mendukung perekonomian. Karenanya, kita harus mengikuti skenario pembangunan nasional hingga tahun 2035. Hingga kini kita belum tahu skenario ekonomi yang mana. Sehingga, kita belum bisa memberi satu program yang dapat mendukung perekonomian sesuai RPJMN. Kita punya NP3I, hanya saja berbasis proyek, belum berbasis ekonomi yang cocok dengan bangsa. Misalkan, bagaimana mendukung kemandirian perindustrian pertahanan. Kita punya KIP yang bisa menjadi referensi apa yang akan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai kebutuhan TNI/Polri. SA : Apa yang dilakukan untuk meningkatkan anggaran? JA : Diawal anggaran 80 milyar, kita mencoba program yang jelas mendukung kemampuan saat itu kerekayasaan nasional dalam rangka mendukung industri. didalamnya fasilitas laboratorium yang akan mendukung kemampuan teknologi dalam industri tersebut. Kita kembangkan program signifikan untuk daya saing industri. Dalam waktu dua tahun kita bisa meningkatkan dua kali lipat, dari 400 menjadi 800. Jadi, yang harus dibuat adalah programnya, bagaimana DPR bisa memberi anggaran kalau programnya… SA : Ada kesulitan apa disitu? JA : Kemampuan negara dalam membiayai pembangunan cukup terbatas, karena peningkatan penerimaan negara hanya 10-15 persen pertahun. Di lain pihak, kita butuh pembangunan infrastruktur, SDM, sehingga ristek belum menjadi prioritas. Bisa menjadi prioritas kalau kita membuat program yang diperlukan untuk kepentingan ekonomi, infrastruktur. Kalau hanya memikirkan diri sendiri, tidak akan mungkin. SA : Sejauhmana pengaruh politik terhadap anggaran tersebut? JA : Kembali lagi soal minimnya political will, paska reformasi pemikiran politisi tidak jangka panjang. Iptek saja tidak akan berhasil hanya dalam waktu lima tahun. Sehingga ketika akan diajukan ke DPR mereka tidak setuju, mereka


ingin yang instan. SA : Bagaimana cara mengubahnya? JA : Perlu masterplan dari masing-masing teknologi dan ekonomi yang akan dikembangkan. Memang, di DPR ada yang berpikir visioner. SA : Apakah perlu dilakukan lobi kepada mereka? JA : Informal meeting sangat diperlukan untuk memberi penjelasan detail. Kalau untuk lobi program kita bisa melakukan pertemuan khusus. Yang paling penting adalah perencanaan program yang kita lakukan. Itu yang menentukan. SA : Siapa yang mestinya melobi? JA : DPR banyak bisa bicara dengan eselon 1. Biro itu sifatnya penghubung. Karena DPR mau prosesnya cepat. Anda bisa dibilang sukses untuk itu… Itu hanya karena pertemanan dan jaringan. SA : Usulan apa yang bisa membuat kenaikan anggaran penelitian kita? JA : Lagi-lagi soal political will semua pihak. Karenanya, perlu memberi pemahaman kepada legislatif. Mungkin mereka tahu tidak ada satu negarapun yang bisa maju tanpa iptek. Untuk itu kita mesti mampu membuat program yang mampu mendukung perekonomian. Lantaran kegiatan iptek selama ini kurang terasa manfaatnya. SA : Apa yang bisa dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya? JA : Kita harus terus berusaha, utamanya Kemenristek untuk mengembangkan program yang jelas sinergi dengan institusi lainnya. Ristek itu harus mampu bekerjasama dengan kementerian lain. Tidak perlu mengembangkan skenario sendiri. Mesti mengikuti kebijakan yang sudah ada. Ini yang jarang dilakukan. Tidak perlu anggaran IPTEK itu ada di Kemenristek dan BPPT. Bisa dimana saja, seluruh kementerian yang mendapat anggaran Ristek harus memberikan anggaran tersebut. Untuk itu perlu PP misalnya mengenai kebijakan industri teknologi. SA : Perlukah UU No 18 itu direvisi? JA : Didalam UU tersebut tidak diberi petunjuk siapa pelaksananya. Sebenarnya UU itu untuk rakyat. kalau UU hanya untuk sebuah lembaga, itu salah. Jadi, perlu revisi, mengapa UU IPTEK harus ada? agar rakyat merasakan kesejahteraan. Kalau hanya mengatur lembaga, tidak akan berhasil. Dalam UU itu harus ada objek, subjek bahkan sanksinya. Tidak seperti UU yang ada, tidak ada kejelasan.


SA : Untuk anggaran perlu tidak disebut nominalnya didalam revisi UU nanti? JA : Harus ada. Minimal satu persen dari APBN dan APBD. Kalau bisa, satu persen dari GDP, jadi 80 trilyun. SA : Tapi ada lembaga yang sulit menghabiskan anggaran tersebut? JA : Kalau seperti itu tidak ada rencana jangka panjang lembaga tersebut, lebih baik dibubarkan. Dengan anggaran satu trilyun, anggap saja investasi, sehingga kita tahu kapan BEP-nya. Karenanya, kita harus membuat program lima tahun. Ke depan untuk Indonesia harus satu persen dari GDP (80 triliun). Malaysia saja sudah mencapai tiga persen. Kalau hanya 8 triliun tidak bisa berbuat banyak. BPPT saja 1 triliun. Karenanya, saya perlu bahas program yang fokus-fokus saja, kalau tidak habis uang negara.



: 12 Oktober 2012 : 10.00 WIB s/d 11.20 WIB : Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jl. Merdeka Barat, Lantai 4

Nama Jabatan

: Drs. Edy Murdidiyan :Ses Balitbang Kementerian (KemKomInfo)

Komunikasi

dan

Informasi

SA : Berapa besar anggaran Balitbang dari total anggaran Kementerian Kominfo? AB :

Cukup kecil, dari tujuh Satuan Kerja, kita ada di ranking lima.

SA :

Mungkin bisa diberikan angkanya?

AB :

Untuk Balitbang semua dananya dari APBN, bukan dari PNBP. Kalau dari PNBP ada dana untuk pengembangan SDM. Karenanya, ada badan Litbang SDM, seperti NTC di Yogyakarta.

SA :

Lantas, langkah apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan….?

AB : Kita kerjasama dengan LIPI dan perguruan tinggi yang bentuknya pelaksanaan kegiatan. SA :

Sumber dananya?

AB : Anggarannya dari KemKominfo, Balitbang. Relatif kecil dari anggaran kami. SA : Proyeksi kedepan untuk meningkatkan anggaran Litbang? AB : Semuanya kegiatan yang bersifat prioritas nasional. Nanti akan dibahas di Bappenas, kalau disetujui anggarannya meningkat, kita akan melakukan kajian yang bersifat kebijakan. SA :

Selain kajian kebijakan?

AB : Kita akan melakukan riset, utamanya di Postel, tapi bukan riset terapan. Sebagian ada juga riset terapan, misalnya, tentang ITV dari analog ke digital. SA :

Usulan dari pak Edy untuk meningkatkan anggaran yang masih kecil?

AB : Program kementerian itu sudah ada pakem, pengaruh besarnya ada di keuangan negara. Meski punya program bagus kalau keuangan negara tidak sanggup,


sulit juga. SA : Apa perlu lobi ke DPR? AB : Saya rasa tidak perlu, tidak eranya lagi berbuat itu. Rawan penyelewengan. SA : Bukankah dengan lobi akan membuat legislatif lebih paham? AB : Kalau ke DPR kurang tepat. Tapi kalau ke Bapenas, itu perlu. Melakukan lobi yang benar, memperjelas betapa pentingnya program kita sebagai prioritas dalam perkembangan ICT di Indonesia. SA : Apakah hal sama perlu dilakukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu)? AB : Saya rasa tidak, mereka sifatnya hanya penganggaran. Lobi kepada Kemenkeu itu tidak perlu, karena kalau program kita disetujui oleh Bapenas maka anggaran mengikuti, akan ada rapat tripartid. Departemen Keuangan akan acc setelah ada rekomendasi dari Bapenas bahwa program itu perlu dibiayai. Setelah itu akan masuk kedalam DIPA. SA : Sesuai pengalaman anda, apakah proses tersebut mengalami kendala? AB : Lumayan sulit untuk meyakinkan Bapenas. Selain itu, penyusunan TOR-nya kurang qualified, ini disebabkan SDM, mengingat departemen ini masih baru. SDM disini berasal dari Departemen Penerangan, yang basic-nya bukan di dunia Informasi Teknologi atau media massa. Jadi persoalan yang cukup dominan adalah soal SDM. SA : Apa yang sudah dilakukan untuk itu? AB : Dalam proses rekruitmen CPNS kita arahkan mereka sebagai peneliti yang handal. Kalau kita ingin meng-up-grade SDM yang ada, sudah tidak mungkin. SA : Hal apa lagi yang menyebabkan minimnya anggaran Litbang Kementerian Kominfo? AB : Masih ada anggapan litbang sulit berkembang. Imej-nya masih negatif. Masih ada anggapan hasil dari litbang “nantinya hanya disimpan di laci”, tidak ada outcome dalam konteks hasil akhirnya. Jadi, kalau ingin anggaran meningkat harus bisa membuat proposal yang tepat dengan kegiatan yang benar-benar diperlukan masyarakat. Seperti soal dampak IT terhadap kehidupan masyarakat bawah, PRT. SA : Idealnya berapa persen anggaran Litbang? AB : Lima puluh persen dari total anggaran sebuah departemen. Mengingat litbang


adalah Thinktank sebuah institusi, mestinya apapun yang dihasilkan litbang menjadi sebuah kebijakan. Tapi, kenyataanya justru kebalikan. Sesuai ranking anggaran, dari tujuh eselon satu, Litbang ada di peringkat lima sebelum Itjen, yang paling besar Postel. Karena, mereka punya PNBP. Setidaknya, kita ada di ranking ketiga dari tujuh eselon. SA : Apa sudah ada upaya lain, melalui Keppres misalnya, bekerjasama dengan lintas Litbang Departemen? AB : Pasti banyak kendala. Jalan itu cukup sulit ditempuh. SA : Bukankah ada statement dari UNESCO, minimal satu persen dari PDB itu untuk…artinya untuk 2013 dari target 7000 triliun..kalau ada 32 kementerian mestinya sebesar 2 triliun anggarannya? AB : Itu idealnya, pesimis bisa terwujud. SA : Faktor apa yang membuat itu sulit diwujudkan? AB : Bicara anggaran, pemerintah kita masih belum memprioritaskan sisi penelitian. SA : Jika dilihat dari 11 program SBY…? AB : Pemerintah saat ini tidak ada panduan yang sifatnya baku. Dulu itu ada PELITA, sekarang dijabarkan dalam Renstra, tidak ada sinergitas, berjalan sendiri-sendiri. SA : Ada contoh faktual di Meksiko, hanya ada dua lembaga penelitian tapi punya dana besar. Di Indonesia, angka faktual untuk PDB masih 0,08 persen. Kalau dari APBN mungkin satu persen dari 1400 trilyun…? AB : Intinya semua kebijakan itu bagus, masalahnya koordinasi yang tidak berjalan. Dalam pelaksanaannya jalan sendiri-sendiri. Jadi, perlu diperkuat koordinasinya. Jangan terlalu sektoral. Kalau bisa yang menangani Ristek itu desentralistik. Sub-subnya dipegang perguruan tinggi. SA : Sudah dibuat program yang mengarah kesana? AB : Belum, karena sulit terwujud. Jangankan antar kementerian, dalam satu departemen saja sulit melakukan hal yang sifatnya sinergi. Bayangkan, memiliki kegiatan yang sama di suatu daerah, semestinya bisa dilakukan bersamaan sehingga tidak menyulitkan daerah yang kita tuju. ini masih terjadi, bahkan overlapping. Apalagi dengan instansi lain. Jadi, itu hanya sebatas ide, aplikasinya sulit. SA : Ada yang namanya, rasional choice dalam teori yang saya pelajari, masing-


masing ingin popular dengan programnya. Mestinya SBY menolak, seperti jaman pak Soeharto dulu, harus menjalankan programnya. Kalau tidak mau, harus keluar..ini bisa juga dilakukan MenKominfo, mengharuskan koordinasi antar Dirjen di lingkungannya saat berkunjung ke daerah menghasilkan langkah lanjutan. Sehingga ada hasil konkret yang bisa dirasakan rakyat. Bayangkan, waktu ikut rapat di DPR, anggaran SPPD kementerian PU mencapai lebih dari satu trilyun. Anggaran Ristek saja hanya 700 M. Kalau anggaran Balitbang kita? AB : Untuk tahun 2013, anggarannya sebesar Rp187 milyar. SA : Yang menarik dari pernyataan bapak adalah masih kurangnya koordinasi sehingga berjalan sendiri-sendiri padahal ICT itu prioritas. Diantara Litbang KemKominfo dengan Kemenristek bagaimana? AB : Belum sejalan. Mestinya kerjasama, tidak menjalankan tupoksi kita. SA : Belum ada dana besar bagi ICT untuk kemaslahatan umat? AB : Baru insentif saja, kegiatan “dampak anak dan remaja”, anggarannya 500 jutaan... SA : Seandainya kita melakukan riset social impact penggunaan IT terhadap golongan masyarakat tertentu, sehingga dananya bisa ditambah tidak hanya 500 juta saja…? AB : Tambahannya itu tidak ada dananya. Realnya, untuk penelitian langsung di Litbang SDM, hanya sepertiga dari total pagu. Untuk belanja rutin menyedot 30 persen. 50 persen untuk pengembangan SDM, sisanya untuk R&D. SA : Semestinya, 20 persen itu bisa ditambah dari sumber eksternal? AB : Benar, tapi kalau dilihat dari sisi anggaran, titik beratnya pada pengembangan SDM. Kita sekolahkan CPNS ke luar negeri. Anggarannya menyedot 30 persen dari total anggaran dikurangi belanja rutin yang sifatnya cukup signifikan. Jadi, anggaran R&D cukup kecil. Khusus untuk penelitian, ada 4 PUSLIT dan 6 UPT. Anggaran 1 puslit eselon 2 hanya 2 M. apa yang bisa diharapkan dengan anggaran kecil seperti itu? inilah realitanya. Anggaran tersebut hanya bisa untuk 2-4 kegiatan. Belum lagi yang sifatnya wajib, untuk mengejar angka kredit untuk kenaikan pangkat. Jadi, setahun paling banyak 4 penelitian. SA : Apakah hasilnya bisa dijadikan rumusan kebijakan kementerian? AB : Sejak tahun 2008 ada beberapa hasil yang menjadi kebijakan menteri. Ada juga sebagian diambil sebagai unsur kebijakan menteri.



: 11 Desember 2012 : 16.05 WIB s/d 16.30 WIB : Gedung LPPM ITB

Nama Jabatan

: Prof. Dr. Edy Soewono :Staf Ahli Rektor Bidang Litbang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITB

SA : Dalam penelitian murni tahun 2010 di ITB itu mencapai 80 M. Total operasional ITB secara keseluruhan? B : Tahun 2011 itu 80 M. Anggaran dari 700 naik….Disini ada lebih dari seribu dosen, saat ini rata-rata 80 juta perkepala. Semuanya sudah S3 karena kami merekrut dari bawah. Di beberapa prodi hampir seratus persen. Untuk profesor mencapai 100 lebih. Kita melihatnya, ITB invest dana riset yang kita keluarkan dari anggaran sendiri tahun 2011 sekitar 15 Milyar. sisanya (65 M) bisa dari Dikti, Ristek atau yang lain, karena bergantung dari subsidi dan hal lain. ITB mengeluarkan anggaran segitu, kemampuannya menyerap dari luar, berapa kali lipat? ini belum mencapai kapasitas yang optimal. SA : 15 M itu dari total berapa? B : Saya kurang tahu pasti, minimal 800 milyar karena pada tahun 2010 mencapai 700 milyar. Dana penelitian internalnya yang lumayan bagus itu UI. Tapi kalau dilihat dari pembagian berdasar dari jumlah dosennya 2500 orang mereka dibawah kita. Kapasitas peneliti ITB yang aktif sekitar 30-40 persen. Kalau mereka diberikan amunisi yang cukup produktivitas bisa dua kali lipat dari sekarang. Target akan meningkat tiap tahunnya, dari Ristek sendiri untuk tahun ini kami dapatnya kecil, biasanya belasan milyar, kini cuma dapat 5 M. Kita mau membandingkan dengan negara mana? SA : Upaya yang telah dilakukan LPPM? B : Sumber dananya..dari mana kita mau ambil? kita mengupayakan memberi standar output, kurang lebih kita gunakan ukuran, 50 juta untuk publikasi internasional. Skalanya industri atau paten, atau karya seni dalam skala besar. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, dana penelitian di Universitas Malaya sebesar 200 Milyar pada tahun 2008, semuanya dari pemerintah. Kalau disini, jumlah itu adalah total dari Dikti dan Ristek. SA : Idealnya dana R&D di Universitas? lantas 40 persen dari mana? apa ada di statutanya?


B : 40 persen itu dari senat mahasiswa. SA : Apa hambatannya? B : Ketidakpastian otonomi kampus.



: 25 Februari 2013 : 16.08 WIB s/d 16.46 WIB : Ruang Gedung Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Lantai 2

Nama Jabatan

: Prof. Bambang Sumantri Brojonegoro : Direktur Jenderal Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

BS : Iyaa pak silahkan pak pertanyaan nya apa pak? SA: Jadi menurut Bapak, kenapa anggaran iptek kita itu selalu kecil Pak? BS : Kenapa selalu kecil SA: Iyaa maksudnya anggaran iptek nasional kita. BS : Maksudnya kenapa kecil dibandingkan dengan negara lain gitu, ya pertama memang kita bicara hanya anggaran atau termasuk dari swasta. SA: Bisa dua-duanya, Prof. BS : Enggak kalau anggaran itu dari pemerintah. SA: Maksudnya yang sekarang yang dari pemerintah dulu, Prof. BS : Kalau dari pemerintah intinya ya.. ristek belum jadi prioritas utama masih banyak prioritas lain prioritas kemiskinan, prioritas pendidikan 12 tahun misalnya saja masih 9 tahun, ada lagi masalah kesehatan yang harus diperbaiki karena memberikan pelayanan dasar yang belum diselesaikan negara ini dengan baik yaa masih butuh tambahan anggaran jadi yaa otomatis .. jadi ya itu prioritas begitu banyak yang mendasar dan itu mengakibatkan yang namanya fiscal space kita itu terbatas dan fiscal space itu artinya uang di anggaran yang masih bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan, belum lagi kita mempunyai berbagai kebutuhan untuk membangun infrastruktur, apakah itu yang basic, jalan atau yang lain, irigasi sampai yang infrastruktur yang lebih dibutuhkan masyarakat, kurang lebih intinya seperti itulah dari segi anggaran. Kalau dari segi swastanya ya kita lihat perusahaan itu belum banyak melihat apa dampak dari R&D, belum mau invest lebih banyak ke R&D karena mereka menganggap dan melihat perusahaan Indonesia itu teknologinya masih banyak yang tidak menciptakan sendiri, kebanyakan memakai apa yang ada di luar negeri apakah membeli atau medapatkan lisensi atau mendapatkan sesuatu dari luar negeri itu sehingga memang belum ada kebutuhan untuk area R&D yang


mengharuskan mereka membeli dan mengeluarkan anggaran lebih. Jadi saya kira itu intinya apa yang dihubungkan penjelasan umumnya kenapa anggaran PDB kita rendah begitu. Dan kemudian kalau anda tanya kenapa Singapore lebih tinggi dari pada Malaysia yaa sekarang begini saja kita hitung penduduk Malaysia berapa? Penduduk Singapore berapa? Penduduk Thailand berapa dan otomatis penduduknya sedikit kompulasinya juga semakin sedikit ya sehingga mungkin saja persentase dana risetnya menjadi lebih besar. SA: Menurut Prof. Bambang upaya apa yang bisa membangun kebijakan anggaran R&D Indonesia, karena penelitian saya tentang skenario ini, dilandasi pemikiran kalau tidak dibuat skenario anggaran R&D, kita akan tertinggal, Prof. BS : Sekarang gini deh, ada dua, kalau dari segi anggaran pertama adalah pendidikan sudah dapet 20 % dan kalau menurut pendapat saya riset itu bagian tidak terpisahkan dari pendidikan, kalau kita ingat perguruan tingi saja kan, thridharma perguruan tinggi itu adalah melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat jadi penelitian itu harus menjadi bagian integral disitu kan artinya dari 20 % anggaran pendidikan katakanlah sekitar 300 triliun. Iya kalau mau anda keberpihakan pada riset tersebut tinggal anda pikirkan bagaimana antara anggaran riset dan pendidikan itu sinkron dengan sektor pendidikan secara umum, jadi risetnya harus juga mendorong keberpihakan dan kualitas pendidikan, untuk bidang-bidang yang ingin kita dorong dan kita majukan secara umum. Jadi bisa pakai dana pendidikan atau didalam anggaran kita harus berpusat fiscal space, dalam ruang fiscal space tadi gimana caranya subsidi harus dikurangi, subsidi yang tidak perlu harus dikurangi kemudian juga anggaran research juga harus dibuat dan disusun secara lebih komprehensif dan lebih mengurangi duplikasi, dalam pengertian begini, ini kecenderungan, misal yang menjadi pertanyaan misalnya petanian punya dana research sendiri, nanti perindustrian juga punya dana research sendiri, nah yang begini ini kita tidak tahu hasilnya karena terbagi-bagi kecil sehingga dampaknya tidak terasa sehingga lebih baik dana riset itu kita kumpulkan dalam satu paket, dalam satu full dana, sehingga pertama anggaran tersebut terlihat besar kedua pemakaiannya juga bisa mengurangi duplikasi, bahkan bisa mendorong..misalnya bagaimana produk pertanian dikembangkan menjadi industri misalkan itu kan kalau pertanian bikin sendiri, perindustrian bikin sendiri. jadi gak jalan. Itu adalah suatu upaya untuk membuat anggaran untuk riset lebih bermanfaat gitu jadi 1.perlebar fiscal space, 2.perbaiki management keuangan terutama untuk alokasinya, 3.pergunakan dana pendidikan semaksimal mungkinlah untuk mendorong research . Jadi itu menjadi pilihan kita bersama. Bisa menambah fiscal space artinya diluar pendidikan atau didalam pendidikan...yang ketiga tadi soal alokasi tadi, daripada terpecah-pecah banyak lebih baik dikoordinasikan dibawah satu atap anggarannya mau dipergunakan untuk apa dan dalam setahun mau riset apa?,


tahun ini saja misalnya dalam setahun kita harus punya tema yang jelas supaya arah risetnya itu tidak menjadi kecil-kecil yang terlepas tetapi jadi satu riset yang lebih besar dan terhubung satu sama lain. Nah itu dari sisi pemerintah pusat, mudah-mudahan pemerintah daerah juga punya visi yang sama dengan konsep tadi. Nah dari sisi swasta yang coba kita dorong dari sini, terutama adalah kita ingin memberikan semacam insentif, insentif dalam konteks perpajakan untuk perusahaan yang membuat R&D dengan benar jadi bagi perusahaan yang benarbenar melaksanakan R&D yang sifatnya akan melahirkan produk dia sendiri atau hak paten dia sendiri melakukan sesuatu yang bisa meningkatkan produktivitas untuk perusahaan tersebut yaa dan itu kita bisa saja nanti kasih misalnya taxs deductionnya dua kali lipat, jadi misal perusahaan tersebut mengeluarkan anggaran cuma satu miliar untuk research, kita bisa hitung pengurangnya dari pajak misalnya 200 miliar, misalnya.. nah itu sangat mungkin tapi yaa itu tadi mereka harus melakukan research dengan benar tidak tipu-tipuan dan direkayasa laporan keuangannya, saat diperiksa risetnya tidak ada dan pajaknya dikurangi dan kita harus menghindari itu. Yang lainnya ya kita doronglah, misalnya untuk mengimpor bahan baku, sehingga produk-produk yang dibutuhkan itu bisa menjadi lebih mudah nah mungkin nanti ada hal hal yang terkait untuk research itu kita lihat bagaimana biaya masuknya perlu dikurangi atau tidak. SA: Kalau penjelasan Pak Bambang tadi idealnya Prof. apakah mungkin bisa dipersentasikan kalau UNECSO dan OECD menganjurkan kita minimal 1 % PDB itu anggarannya? BS : Iya masukan OECD dan UNESCO itu kita jadikan acuan saja, artinya satu persen PDB untuk R&D, tetap kita jadikan acuan, menjadi acuan kita yang akan mengarah seperti yang dianjurkan suatu saat, ingin seperti negara anggota OECD yaa. Jadi satu persen kita jadikan acuan tapi menurut saya ya anggaran kita naiknya bertahaplah supaya tidak dipaksakan naiknya 1 persen kenapa karena satu persen dari kita bertambah terus dari pertumbuhan ekonomi jadi kalau ini angkanya bisa angka besar kalau menurut saya kitra buat secara bertahap menuju satu persen gitu yaa jadi apakah sekarang posisinya 0,3 naik ke 0,5 misalnya itu kan 0,2 pesen dari GDP kan sudah jumlah yang besar itu nah kemudian satu lagi itu tadi mudah-mudahan karena kita dari swasta mendorong dari swasta juga karena kita ingin ya jangan sampai R&D ini menjadi tanggung jawab pemerintah sendirian gitu menurut saya swasta harus bisa membantu R&D. Bagi swasta untuk menjadi bagian dari keunggulan perusahaan swasta harus tercipta suatu kondisi dimana perusahaan yang punya R&D pasti menang bersaing dibanding perusahaan yang tidak punya R&D. SA: Kalau dipotret sekarang kan itu masih kecil dari postur APBN kan itu, Prof.


BS : Apa? SA: Posturnya dari alokasi APBN dari 1500 triliun kan potretnya masih sekitar 12 triliun, nah menurut Prof Bambang bagaimana kita meningkatkan tadi dalam fiscal supaya bisa meningkat? BS : Yaa tadi sudah saya sampaikan, kalau anggaran tadi dengan loyalitas subsidi kemudian tadi, alokasi yang lebih baik, dipul saja lebih baik daripada disebar ke pulau-pulau yang lebih kecil, dan ketiga gunakan semaksimal mungkin bagian dari dana pendidikan, hanya itu anggaran yang saya lihat bisa dilakukan dengan relatif dan tidak terlalu rumitlah. SA: Kalau menurut Prof. Bambang idealnya berapa persen dari APBN? BS : Oh APBN yaa agak susah yaa saya melihatnya sekarang saya juga gak bisa melihat angkanya sekarang tapi yaa tapi gini aja deh untuk menunjang 1 % dari PDB itulah kalau kita katakan 10 ribu triliun itu berarti satu persen dari sepuluh ribu berapa, 100 T, bisa tidak, walaupun berat tetapi bisa dicoba secara bertahap. SA: Seratus? BS : Seratus triliun, pertanyaanya bisa atau enggak seratus triliun gitu. Tetapi yah beratlah mungkin tapi yaa tadikan saya bilang secara bertahap dan kita dorong nanti lebih banyak peran dari swasta, karena mereka bisa dapat manfaat langsung sebenarnya karena kan mereka AR&Dnya kan yang komersial dan kalau pemerintah kan basic artinya sifat. Yaaa, jadi bagaimana. SA: Kalau menurut Prof. Bambang riset-riset apa yang mungkin dikembangkan untuk beberapa tahun kedepan? BS : Kalau menurut saya riset-riset beberapa tahun kedepan adalah riset yang nantinya berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia, nah daya saing itu tinggal kita mendefinisikan, kalau saya lihat yaa harusnya keunggulan kita adalah pada sesuatu yang dalam tanda kutip “mengeksploitasi sumber daya alam”. Jadi apakah industri berbasis sumber daya alam, atau sumber daya alam itu sendiri yang diperbaiki kualitasnya. Misalkan, yang paling simple buah deh, bagaimana misalnya jeruk Indonesia itu tidak ada bijinya, bagaimana misalnya rasanya lebih enak. Nah itu perlu riset sendiri tapi kita juga fokus bagaimana membuat kalengannya jadi makanan olahannya dan industri-industri lain yang menurut saya basisnya sumber daya alam dan satu lagi ya tentunya yaa kita juga fokus pada industri yang bisa mempekerjakan pekerja cukup banyak tapi tanpa meninggalkan kualitas dari teknologinya. Tapi saya rasa di Indonesia dari kualitas industri dari sumber daya alam atau suatu industri yang mampu mempekerjakan banyak tenaga kerja. Industri yang mampu memberikan lapangan pekerjaan perlu dikembangkan gitu. Labour intensif bisa dikembangkan industri sepatu atau indusri garmen itu juga lebih kompetitif misalnya, misalnya


kita fokus pada pembuatan mesin untuk mesin garment, bagaimana membuat mesin untuk keperluan industri alas kaki misalnya seperti itu. Jadi industrinya tetap dasar tapi menunjang daya saing tadi. SA: Prof. ini saya ada fenomena yang menarik saya, BUMN, itu ada 141 BUMN Prof. kan totalnya ada 2500 lebih kan, karena saya meneliti kebijakan kan dengan Prof. Edo kan. Apakah mungkin kita staf BUMN itu kita dinyatakan dibuat regulasi, dari skenario yang saya buat karena mereka kan... BS : Tapi akan tidak semua BUMN perlu research, kalau bank reserchnya apa. Menurut saya lebih baik kita memberikan insentif fiskal kepada perusahaan yang mau mengembangkan untuk AR&D, seperti sekarang CSR, nah ini ada yang khusus AR&D acesiar khusus AR&D misalnya dan semua gak bisa dibiayakan, nah itu lebih baik kan daripada kita paksa BUMN, nah itu karena BUMN ndak perlu R&D kok. SA: Nah Prof. ketika kita punya UU 18 itu kan Prof. kita punya undang-undang kan Prof. salah satu pasalnya hanya secukupnya saja kemudian dirujuk oleh aktor pembuat polusi oleh anggota DPR anggota DPRD yaa secukupnya. Jadinya, gak adanya alokasi itu. Nah jadi dengan alokasi itu ketika dalam konteks polusi. BS : Yaa begini, dan karena saya di sini mengurusi APBN di sini saya tidak setuju makin banyaknya bentuk aturan, peraturan perundangan terutama yang mengkaplingkan APBN sudah cukuplah 20% pendidikan nanti ada 5% kesehatan jadi nanti menurut saya research kalau mau, dan mau gak mau ikut pendidikan aja. Mungkin perjuangannya adalah bagaimana supaya bisa masuk Undang-Undang Sisdiknas gitu betul bahwa tidak semua research dilakukan oleh semua perguruan tinggi tapi yaa kan kita bisa melihat pendidikan bukan hanya dalam penelitian tapi fungsinya. Pendidikan dalam arti luar sebenarnya kita bicara ini dan pendidikan yang jelas masuk situ karena dia harus jadi dosen kan gitu. SA: Jadi ini kan ketika saya kan ke litbang-litbang ketika itu saya masuk ke UI prof tapi di statuta ui tidak ada, jadi gak ada kepastian temen-temen itu. BS : Jadi Universitas Indonesia masih kesulitan mencari dana research sehingga lebih mengandalkan kepada pemerintah atau pada yang memang sudah ditentukan sebelumnya gitu kan. SA: Jadi kalau dengan asumsi tadi kalo di satu instansi dan dinyatakan minimal satu persen saja dari belanja/pengeluaran sehingga temen-temen yang dapat melakukan R&D dan inovasi itu. BS : Oiya, coba ditempat yang lebih jauh jangan cuma di UI atau universitas negeri yang dinaungi undang-undang sisdiknas.


SA: Oh undang-undang sisdiknas. BS : Heeh karena jangan pendidikan itu dikecilkan jadi pengajaran salah itu, jadi yang sekarang salah adalah pendidikan adalah sekolah-sekolah itu yang kita ngajar anak-anak. Bukan. Itukan pengajaran pendidikan buat saya luas artinya pengajaran plus sesuatu nah itu sesuatunya itu ya research, nah menurut saya lebih kuat kalau undang-undang sisdiknas itu menyatakan bahwa dari 20% yang diterima APBN sekian persennya harus untuk research itu digerak lebih tegas menurut saya. SA: Karena sudah ada alokasinya tinggal hanya meminta. BS : Sekarang begini saya tadi ngomong 300 triliun yaa, 20% dari 300 triliun misalnya minta berapa 5% misalnya ..dapat 15 T ya kan lumayan kan, ya artinya ini kan di luar dari anggaran yang dianggarkan oleh kementerian kementerian lain. SA: Saya kan masuk ke litbang postur kemendikbud kan Prof, memang disitu ada badan litbangnya hampir 1,2 triliun cuma kalau persentasi memang masih kecil. Tetapi sekarang di dirjen dikti yang sekarang. BS : Makanya begini jangan research itu dibedakan, karena itu tadi paradigma yang didorong mestinya riset-riset yang didorong itu riset-riset perguruan tinggi menurut saya itu yang salah. Karena coba anda bilang kandidat nobel prize deh dari bidang kedokteran dll memang ada yang non perguruan tinggi, memang basisnya non perguruan tinggi jadi jangan dikotomi menurut saya sekali dikotomi itu akan mempersulit upaya riset untuk mendapatkan persentase ideal percaya sama saya karena akhinya dijawab sendiri sendiri yang ini gak mau mengakui yang ini dan yang ini juga gak mau mengakui yang ini. SA : Jadi sejalan dengan mendesteg awal orde baru dulu itu memang menyatu dengan... BS : Gak, menurut saya memang tergabung silahkan karena tergabung dengan, tapi jangan Menristek kemudian dia bikin eksklusifisme seolah-olah pendidikan bukan bagian dari dia. Pendidikan pengajaran ia, tapi pendidikan research boleh dong karena kalau gak dia harus bikin institut dan akhirnya lahirlah BPTT yang dulu ngirim siswa ke luar negeri akhirnya apa pengangguran pulangnya akhirnya lari jadi dosen Malaysia padahal jadi dosen juga akhirnya gitu loh. Tapi saya gak mau bicara karena kalau saya ngomong di depan umum kalau acara DRN segala macem saya tahu. Si ini dari ini si ini dari sini cuma saya tahu mereka orang perguruan tinggi dan mereka juga saya kasih solusinya kayak tadi satu, begini begini kalo pendidikan tidak sesuai dengan ini. Yaa sesuai dengan ajaran. Yang namanya sekolah itu ya pengajaran pendidikan ya kita tahu lah semuanya. SA: Naiklah cukup, Prof.


BS : Pokoknya itu jangan dibawa belum dapet tujuan sudah hancur duluan. SA: Jadi ada titipan pertanyaan kalo Prof. Bambang jadi Menkeu. BS : Ah masa. SA: Itu kan maksudnya dalam konteks tadi dukungan terhadap AR&D dari... BS : Saya pikirnya malah begitu karena kita ada LPDP misalnya akan saya dorong untuk masuk ke research cuma jangan inilah bikin yang kayak biasanya dikti bikin BPPT bikin tapi bikin sesuatu yang lain gitu saya dorong supaya nasional NS yang di Amerika gitu misalnya bener-bener research yang beda kalau pakai gaya mereka di situ harus jadi, harus ada laporannya dan harus jadi. Ini enggak kita harus ada biaya research yang dimungkinkan gagal, itu kan karena gagal gak ngapa-ngapain tapi karena udah berupaya segala macam cara udah arahnya ke sana tapi memang tidak mungkin dilakukan... ternyata saya pikir kesana larinya. SA: NS itu apa, Prof? BS : Nasional Sains di Amerika. Di Amerika itu ada NS tiap tahun mengeluarkan anggaran untuk research cukup besar itulah ilmu NS yang keluar dengan sesuatu yang baru. Paling gak yang di UI itu hibah penelitian, seumur hidup gak akan ada sesuatu yang baru di situ karena penelitian A salah dikit langsung jadi penelitian B karena kecil waktunya pendek dan gak boleh gagal. Yaa hasilnya yaa kayak pabrik gitu loh harus ada hasilnya, research. SA: Itu kan dari 1,2 triliun baru 55 miliar, berkisar 4 %. Itu kan kalau pertahun baru 3 %? BS : Apa itu? SA: Prof. Bambang, boleh tidak kita membandingkan besaran belanja litbang perguruan tinggi di Indonesia dengan di luar negeri, walaupun itungan-itungan spending secara ekonominya berbeda. Misal, UI, ITB, UGM, Unair dengan Harvard dan Stanford? BS : Gimana, sorry? SA: Jadi saya mencoba membandingkan, karena ini harus dibentur-benturin ini dapet angka dari UI, ITB, Unair kemudian dibandingkan dari Stanford dari Harvard kan kita itu masih kecil sekali. Jika saya bandingkan anggaran dari Kemendikbud yang dikelola oleh Dirjen Dikti saja dibandingkan dengan University Harvard bukan itu masih kecil angkanya. BS : Ya itu tadi karena ndak ada aturannya, Dikti masih sibuk dengan yang lainnya untuk fasilitas kampus misalnya ini menurut saya tadi.. kan anda misalnya mau


ngunci kan, tapi kunci dari jangan dari APBN, apalagi kunci dari GDP, ya untuk tujuan boleh, tetapi untuk ngunci..lebih baik ngunci dari anggaran Kemendikbud (Dikti) dari anggaran pendidikan sekian persen. SA : Lebih logic ya Prof, yaa... BS : Lebih logic gitu loh dan tapi syaratnya tadi pendidikan jangan eksklusif jangan mentang-mentang dia dapet terus orang luar researcher luar pendidikan ndak dapat, orang researcher jangan menganggap yang pendidikan tidak untuk research. Makanya kita tidak pemenang nobel. Karena, coba deh kita lihat pemenang nobel, apalagi bidang saya..bidang ekonomi, 100% itu asalnya dari universitas. Yang agak banyak dapat nobel dari luar dapat di bidang fisika dan kimia. Kadang-kadang dari penelitian ada di negara mana gitu. Tetapi mayoriti pasangannya..dan biasanya mereka meneliti berdua-berdua .salah satu biasanya dari perguruan tinggi. Artinya kita harus bicara researcher dari bagian umum. Tetapi kemudian ada researcher yang tidak suka ngajar..memang dia tidak suka ngajar. Apakah dia bukan pendidik..dia pendidik..jadi jangan menghakimi..oh karena dia ndak ngajar ..saya juga tahu contoh di UI itu kalau dia ndak ngajar, dia dianggap bukan dosen beneran, kan? Orang kan bakat-bakatan, bahwa dia researher, kemudian dia tidak mengajar ya sudah, biarkan saja tetapi dia punya kontribusi di research, apa salahnya? SA : Input output, jika ada penambahan 10 triliun untuk infrastruktur ada kenaikan PDB 0,01 % ...jika ada penambahan untuk R&D. BS : Harusnya anda lihat I-O yg detail..sdh ada 160 s/d 180 indikator, cari saja sektor yang dekat yang mewakili dengan R&D. SA : Apakah aple to aple antara penambahan 10 triliun untuk infrastruktur dan 10 triliun untuk R&D dapat memeberikan kontribusi 0,01 persen PDB? BS : Tidak. Akan berbeda jika kita...dalam I-O, jika kita memberikan penambahan 10 triliun untuk infrastruktur dan 10 triliun untuk konstruksi akan berbeda jika kita memberikan tambahan untuk 10 triliun di bidang lain..dampaknya akan berbeda untuk pertumbuhan ekonomi..harus dihitung dulu melalui I-O tadi. Lihat di IO-ouput multi player..sudah cukup.



: 05 Maret 2013 : 15.30 WIB s/d 15.57 WIB : Ruang Kerja Ketua Kadin Bidang UKM, Lantai 29, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan

Nama Jabatan

: Prof. Didik J Rachbini : Ketua Litbang DPP Partai Amanat Nasional

SA : Assalamu’alaikum. Salam, Prof. Didik, saya Syahrul Aminullah, saat ini sedang meneliti Skenario Anggaran Iptek Indonesia tahun 2035. DR : Jadi Pak, apa yang bisa saya bantu? SA : Guna mendapatkan gambaran untuk menyusun skenario anggaran iptek Indonesia 2035, saya juga melakukan wawancara ke Balitbang parpol Prof, untuk melihat fenomena atau mainstream anggaran litbang di parpol itu sendiri kalau saya lihat kepentingan parpol, iya dan ada lagi bukunya yang ngomongin litbang itu penting di parpol, termasuk di PAN. DR : Kalau parpol ini ya sebagai suatu institusi. Parpol ini kan organisasi besar karena anggotanya jutaan, bahkan sampai belasan juta, tetapi struktur organisasi masih belum kuat, sehingga litbang itu, itu dalam tanda petik merupakan itu merupakan broker, tau broker? SA: Ya broker DR : Broker yang memfasilitasi kebutuhan, separuh broker separuh litbang. Iya, broker yang memfasilitasi kebutuhan partai dengan lembaga-lembaga riset luar, seperti lembaga polling atau yang lainnya, separuh lembaga litbang separuh lembaga broker...kira-kira begitu karena strukturnya belum kuat..nah sebagian parpol sudah punya lembaga litbang sendiri, karena sekarang kita lihat ahli-ahli dalam bidang riset-riset kan cukup banyak, tetapi kita itu terkendala dengan pembiayaan. Nah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut litbang partai meminta pembiayaan dari calon-calon itu sendiri...calon bupati..calon gubernur..calon legislatif..mereka membiayai sendiri-sendiri researchresearchnya untuk di lapangan tapi untuk pengembangan isu itu risetnya pakai FGD saja, FGD salah satu metode riset dan tidak memerlukan dana yang tidak terlalu besar hanya perlu dana atau ruangan saja..membayar ahli sebagai narasumber..konsumsinya bayar ruang diskusi di hotel. Tapi pada keseluruhannya hampir semua parpol belum melakukan litbang, jadi litbang di parpol dia bentuknya broker, separuh wajahnya litbang, nah broker itu memfasilitasi ..oh


kita memerlukan polling riset di lapangan dan dimintakan lembaga riset di luar untuk melakukannya..gambaran saya seperti itu, jadi jangan bayangkan Balitbang Parpol seperti LIPI seperti ini punya staf punya stuktur, punya kepangkatan, punya gedung anggaran tahunan, punya rungan jadi gak seperti itu. SA: Jadi gak ya? DR : Jadi litbang itu sebagian sudah aktif untuk membangun isu-isu seperti litbang PDIP, litbang PAN sendiri membangun isu-isu itu biasanya berasosiasi dengan di PDIP dengan Megawati Center atau Prabowo itu punya litbang yang cukup kuat, nah golkar juga punya litbang yang cukup kuat tapi saya kira belum aktif benar karena risetnya dia itu dilakukan oleh lembaga lain yaitu LSI jadi bukan litbangya sendiri. Jadi litbangnya hanya broker saja, kira-kira gambarannya seperti itu. SA: Jadi Prof, kalau saya bertanya katakanlah PAN menjadi majority, bagaimana jika dianalogikan dalam stuktur kabinet yang akan dibangun oleh PAN. Jika Pak Hata dari Presiden atau Wapres bagaimana menurut Prof. Didik? DR : Enggak, begini, mengapa saya itu mengatakan litbang itu bukan litbang beneran, seperti broker karena dalam segi pembiayaan tidak memungkinkan, partai ini sebenarnya separuh adalah LSM karena dibiarkan tidak memiliki anggaran disuruh mencari sendiri, sebenarnya dia akan menjadi partai yang bener kalau sudah mempunyai pengalaman kerja ratusan tahun seperti Amerika, ada sumbangan-sumbangan dari masyarakat disana kalau Jerman dibiayai partainya politiknya sehingga secara keuangannya tidak memungkinkan kita untuk membuat litbang yang kuat. Kayaknya litbang parpol kita isinya hanya orang figur-figur orang saja. Kegiatannya itu hanya suatu FGD, menggoreng isuisu menjadi broker untuk riset kebutuhan-kebutuhan individu yang kaya untuk running untuk bupati atau gubernur di daerah. Nah sekarang kalaupun nanti ada Pak Hatta jadi wapres, tetap saja tidak ada perbaikan-perbaikan, kecuali ada perubahan undang-undang, kecuali partai itu dibiayai seperti kecamatan, seperti kelurahan seperti kabupaten, dibiayai oleh negera dengan porsi yang sesuai dengan suaranya dan juga melaporkan kegiatannya seperti kementerian melaporkan kegiatannya, ada transparasi, begitu kira-kira. Artinya Prof. Didik mengatakan siapapun roling partai nanti, saat ini anggaran nasional kita masih 0,08 PDB, di PAN,..di partai hampir dikatakan tidak ada sama sekali. SA : Itu untuk nasional? DR : Kalau partai tidak ada sama sekali partai untuk litbang ..0,00 sekian, hampir tidak ada sama sekali untuk kegiatan litbang, kalau itu tidak dibiayai oleh pemerintah, tidak mungkin akan ada.


SA : Pandangan Prof. Didik kalau ada majority? DR : Oh bukan, bukan majority, tapi kalau ada perubahan undang-undang. Jika amandemen dimana partai itu dibiayai, seperti kementerian, maka litbang akan mungkin tumbuh lebih normal, jadi gak boleh tanya litbang di Parpol, karena litbang tersebut tidak ada di parpol, litbang parpol separo broker separo litbang. SA : Walaupun strukturnya ada? DR : Strukturnya litbang di parpol hampir semua parpol ada tapi litbang partai tidak bisa dibayangkan kayak LIPI atau kayak LPNK. SA : Ya seperti jaya-jayanya litbang PDIP membangun parpol. DR : Iya itu figur saja, tapi itu litbangnya sangat begantung pada figur ya begitu figurnya tidak ada ya mati lah litbang tersebut, tapi institusinya sendiri belum berkembang, karena parpolnya sendiri belum kuat lebih berkembang. Parpol sendiri merupakan suatu lembaga kuat namun kegiatan litbangnya parpol belum berkembang seperti yang diharapkan. SA : Iya prof nanti saya membayangkan dalam konteks negara saya membayangkan anggaran litbang masih kecil potret anggaran R&D. DR : Gak ada gak ada litbang negara kita. SA : Bukan maksud saya kalo roling partai berganti saya menganalogikan begini kan litbang partai tidak ada dan kemudian kita angkat ke dalam state negara ini Kementerian Ristek ini kan litbang kemudian persepsi saya dengan adanya prof Didi ada pak Hatta mantan Menristek ada aktor-aktor di PAN dkk mencoba memformulasikan kabinet next kalau mendiknas ini menristeknya ini dengan mengalokasikan sekian anggaran dengan sekian program. DR : Jadi pertanyaan apa? SA: Kalau PAN menjadi mayoriti kemudian mengkondisikan Kementerian Ristek yang saat ini anggarannya kecil apakah potretnya sama dengan yang tadi yang setengah broker itu, maksudnya begitu. DR : Oh kalau PAN menjadi majority yakin PAN konsentrasi untuk riset lebih tinggi partai-partai lain dari visi dan misi orang-orang PAN itu yang banyak diisi oleh figure-figur intelektual orang-orang perguruan tinggi pasti kan lebih bagus. Kalau PAN diberikan kesempatan berkuasa untuk aloksi anggaran R&D lebih baik karena isinya orang-orang intelektual orang kampus, dimana pemikiranpemikiran seperti ini dan menempatkan R&D penting sekali. Nanti kita akan memikirkan bagaimana anggaran pendidikan yang 20% itu sebagiannya bisa untuk anggaran riset di kampus. Karena kalau mengambil anggaran riset sendiri


untuk mendukung kegiatan riset untuk Kemenristek, LPNK LIPI, BPTT dan lainlain itu masih kurang jadi dengan anggaran 20% di kampus/di pendidikan itulah program-program ristek akan lebih kuat dan orang-orang kampus memang harus lebih banyak ristek dan lagi lembaga-lembaga besar seperti IPB dan ITB gak boleh lagi dia mengurus Diploma tiga, mengurus S1 banyak-banyak, S1 kasih aja ke kampus saya, dia mengurus research. Sekarang ini gak bener UNPAD, IPB ngurus recehan-recehan. SA : Cuma itu gak masuk dalam konsep platform kerja partai, Prof? DR : Ada itu visi kita. SA: Oh ada. Kalau tadi, separo broker separo itu.. DR : Saya menggambarkan keseluruhan untuk litbang, tapi kalau ini visi kita. Kalau kita mempunyai kekuasaan maka hal-hal yang berbau pendidikan dan riset akan lebih baik. Karena kita paham kita berkembang karena research. Gak ada riset, kita terbelakang. Nah, mungkin begini saya rasa kita tidak hanya sekali komunikasi tidak hanya ketemu atau email dan bbm nanti kita atur karena saya juga harus pergi karena ya kebutuhannya. SA : Sebagai pertanyaan terakhir, menurut Prof. Didik, berapa persentase ideal untuk anggaran litbang nasional dikaitkan dengan penyusunan skenario sampai dengan tahun 2035? DR : Ya itu tadi, kalau untuk membangun 0,08 berarti 0,8 pada APBN kita, anggarannya sebesar 1600 triliun. Kalau 3% saja, itu kan sudah bagus. Jika dihitung dari total PDB kita yang telah mencapai 7.000 triliun, kalau alokasi anggaran untuk R&D 1% dari PDB, itu kan 70 triliun, kalau 3% dari PDB berarti 210 triliun. Harus seperti itu. SA: Baik Prof, saya akan proaktif untuk bertanya jika ada informasi tambahan yang memerlukan pendapat Prof. Didik. DR : Ok kita bisa komunikasi lagi..kita bisa ketemu lagi..bisa via tur lewat Shahid atau via bb dan email ya. SA : Baik Prof, terimakasih banyak..wassalamu’alaikum.



: 10 Maret 2013 : 13.06 WIB s/d 14.09 WIB : Rumah Pribadi Pak Dr. AS Hikam

Nama Jabatan

: Dr. AS Hikam : Mantan Menteri Ristek 1999-2001

SA: Asalamu’alaikum, AS : Walaikum salam, SA: Sehat pak AS : Alhamdulilah, agak flu pak makanya saya gak jadi pergi SA: Gak jadi pergi, acara apa, Pak? AS : Menghadiri undangan seminar ke Taiwan. SA: Saat Bapak memimpin Kementerian Ristek, saya menjadi staf Pak Agus Hartanto, Deputi Perkembangan Iptek. AS : Oh, iya pernah satu tim dengan Pak Agus Hartanto juga. SA: Baik, Pak, ini saya ngerepotin, jadi saya ini kan birokrat yang disuruh sekolah, untuk banyak belajar terkait kebijakan-kebijakan publik Pak, kebetulan disertasi ini mengambil topik: Scenario Planning Anggaran Litbang Iptek Indonesia Tahun 2035. AS : Oh, oke. SA: Nah, di dalam deskriptif yang saya rujuk itu adalah periode kepemimpinan Kementerian Ristek yang pernah Bapak pimpin, ada yang menarik pada saat itu, seperti yang saya kirim melalui email kepada Bapak. Ada proses formulasi awal Undang-Undang Nomor 18/2002. Menarik juga disitu karena sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1962 tidak ada Kementerian Ristek. Sejak tahun 1962 baru mulai ada, dan pada Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I, Pelita II, dan seterusnya, pada periode tersebut tidak ada satupun regulasi sebagai pedoman. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman dari diterbitkannya UU No. 18 Tahun 2002, sampai tujuh tahun kemudian memasuki tahun 2009, UU tersebut, baru pada periode 2010, struktur organisasi Kementerian Ristek untuk merujuk struktur sesuai dengan undang-undang mandat yang ada pada UU No. 18 Tahun


2002. AS : Kenapa bisa begitu? SA: Sejak tahun 2010, struktural di Kementerian Ristek namanya ada Deputi Kelembagaan, Deputi Sumber Daya, dan Deputi Jaringan, seperti yang tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2002. AS : Gak, ya kok lama banget. SA: Ya itu pak, mungkin pemahaman “aktor” di Kementerian Ristek, dan pejabat strukturalnya juga dulu belum mengikuti mandat dari yang ada di UndangUndang No. 18 Tahun 2002, yang berisi kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan dan sejak tahun 2010 dua tahun terakhir ini struktural Kementerian Riset dan Teknologi mengikuti apa yang dimandatkan dari UU No. 18 Tahun 2002. AS : Mestinya kan begitu sudah ada kan PP nya kan gak dibikin wong undangundang aja sudah telat, lalu di implementasinya nunggu sepuluh tahun kemudian gimana? SA: Iya sih pak. AS : Mestinya setahun setelah diundangkan itu semua. SA: Kalau untuk PPnya sudah ada empat PPnya itu memang bertahap itu ada PP jadi 2002, 2005 itu ada PP tentang teknologi, 2006, 2007 bertahap. Tapi maksud saya dalam mandat undang-undang 18 yang penah bapak inisiasi, sekarang itu komandonya kan bapak secara kepartaian juga saya ke PKB kemarin ketemu Sekjen sama Wakil Sekjen sama bidang pemenangan Pemilu, saya bilang secara historikal, saat Gusdur jadi Presiden dan Menteri Ristek dijabat pak AS Hikam. Mereka itu gak nyambung, Pak. AS : Ya gak ngerti mereka tahu apa mereka. SA: Iya. AS : Jangan-jangan dikasih gitu mereka malah cuma mau menchange aja. SA: Ya kemungkinan begitu pak, jadi saya bilang, saya mau menanyakan isu tersebut kepada mereka. AS : Ya itu lah parah banget, itulah kalau .. waktu itu kan saya tidak mewakili partai ya saya sebagai saya sendiri itu ya memang sampai sekarang ini partai-partai itu gak ngerti apa yang mereka mau lakukan jadi apa yang dilakukan oleh menterinya oleh apa wakilnya itu sama sekali, apa yah bukan sama sekali, tapi menurut saya masih belum sama sekali memperlihatkan dari platform partai


apalagi sampai program platform, platformnya saja belum barangkali untuk dipakai yang seperti itu seperti partai golkar, seperti PKS ya partai-partai kader seperti itu, nah waktu saya yang memegang itu kan saya memang fully peduli dan saya yang mengecek. Karena saya itu memang orang yang baik kepada ekspertis bukan partai politik, walaupun saya sendiri bukan anggota partai, karena saya sendiri baru masuk partai setelah saya keluar dari Ristek baru saya gabung. Pada saat itu expert yang saya pakai untuk Kementerian Ristek kemudian LPND waktu itu namanya, sekarang jadi LPNK kemudian masyarakat sipil yang lain atau ya dari apa namanya lembaga-lembaga riset, seperti ya anda pasti tau lah dulu seperti ada lembaga lembaga riset Jerman ..di awal itu. Itu yang betul-betul saya pakai untuk acuan. Kan karena saya ini kan betul-betul orang akademik, tapi politik itu belakangan. Saya selalu percayakan akademik. Makanya partai gak tau, apalagi tanya tanya sekarang makanya gak tau apa-apa, gak tau dan itulah kelemahan partai politik, kita kan mereka kan sama sekali tidak ada keahlian dibidang-bidang program-program parpol yang nyambung jadi ketika akhirnya ada dispranpansi antar partai politik, bahkan dengan DPR disana saja jarang anda bisa lihat yang nyambung partainya mau apa?, angotanyanya mau apa? jadi itulah orang suka mengkritik yang biasa disebut sebagai transaksional politik itu. Kalo itu politik transaksi dan terjadinya hanya di dalam sana dan tidak ada hubunganya dengan partai, partai hanya saja kemudian hanya memberikan kalau menguntungkan atau tidak menguntungkan kalau menguntungkan biasanya partai ikut di cawe-cawe gitu kalo gak ya diserahkan pada individu-individu atau pada fraksi paling jauh tentu itu tidak semua pada partai semua ya tapi pada umumnya politik bahwa yang terjadi di DPR itu benar benar transaksi untuk korupsi ya karena begitu itu. Kenapa ada kasus korupsi daging sapi ada kasus hambalang. Partai kan seolah-olah gak tau mereka tautaunya dapet duit banyak aja untuk kepentingan dia kan. Tapi dia gak ada urusan apakah yang dilakukan fraksi-fraksi adalah arahan yang betul diperintahkan oleh fraksi-fraksi itu betul-betul arahan ada yang dinilai dari parpol besar. Saya kok gak yakin bahkan plato-plato partai itu sama persis tidak ada pembeda antara yang satu dengan yang lain tidak ada pemisah dan dianggap sebagai suatu pemisah antara sektor ini. Coba aja lihat sektor ristek. Nanti anda akan melihat sama semua mulai dari ilmu pengetahuan berpikir bahwa harus meningkatkan nilai ekonomi bahwa harus meningkatkan kesejahteran rakyat bla bla..bla.. padahal apa yang sebenarnya partai mau secara konket itu apa ..? SA: Oke, jadi Bapak mengatakan belum ada. AS : Gak nyambung, karena mereka memang belum, sebetulnya belum paham betul dalam mengelola negara itu gimana yang mereka tahu political game. Oleh karena itu, kemudian ndak kaget ketika dapat presiden seperti pak SBY itu dan tidak ada urusannya dengan partai politik. Partai politiknya juga merasa tidak ada urusannya dengan beliau. Akhirnya tabrakan juga kan. Setgab-setgab dengan Presiden. Karena masing-masing mempunyai agenda yang tidak match itu juga yang menerangkan kenapa mandat sudah punya, undang-undang bermacam-


macam, juga tidak dilaksanakan karena ya memang itu know what to do artinya apa ada deskripsi yang jelas antara partai politik dengan masalah-masalah pelaksanaan program-program yang konkret, akhirnya sih masing-masing jalan, jalan ya sekedar jalan aja kalau ada masalah ya baru rebut dengan DPR gimana gitu kan. Ya itu tadi seperti masalah PKB masalah ya itu kan...(tidak jelas). Oh, ya paling gitu saja mah paling itulah sedihnya tidak ada kesinambungan padahal situasi kita seolah-olah semua sistem berjalan ya sistem berjalan tidak semua sesuai dengan orde baru betul-betul top down kita gayanya itu berjalan seperti homeostatis seperti mesin semuanya berjalan seperti mesin masalah berjalan. Karena nyata tidak begitu. Nah, itu yang membuat saya melihat budget iptek itu tidak pernah mencapai 1% dari APBN pdahal itu semua orang ngomong begitu semua orang menginginkan itu dan semua orang. Jumlahnya memang luar biasa kalau dijumlah karena jumlah uang sekarang kan makin rendah toh satu triliun sekarang beda dengan satu triliun jaman saya, makanya kalau jumlahnya tetap tapi persentasi APBN kalo itu dikehendaki oleh UNESCO tidak pernah dicapai, saya itu pernah punya ide tapi yah siapa yang mau mendengarkan bahwa bagian 20% dari Diknas itu harus dishare dengan Ristek sehingga mecapai itu gitu loh. Bahkan kalau perlu Ristek itu harus digabung aja dengan Diknas. SA: Iya, iya begitu. AS : Iya karena apa, karena memang pemikiran dua-dua ini kan sebetulnya kan saling mendukung dan bukan satu departemen teknis tapi anehnya malah pernah suatu saat itu ristek malah pernah mensubsidi Dikti, Diknas, sekarang juga masih tapi saya juga tidak tahu tapi itu kan aneh. One the way run Dikti mungkin juga pernah memberikan kepada LPM atau LPMDK tetapi kita tidak seimbang Ristek dan LPMK Ristek gitu kan. Nah itu makanya waktu Dikti dulu membuat perombakan itu saya sudah mau mengusulkan bahwa digabungkan saja Ristek dengan Dikti itu, Diknas itu. Iya tapi belum sampai ke situ, keburu sudah selesai dari kepemerintahannya. Dan itu tidak ada masalah sebetulnya. Kalau memang mau, Ristek dimandirikan saya kira juga harus ada departemen teknis yang tahu iktikat daerah iktikat dasar karena apa, kalau sudah begitu program-program seperti iptekda, seperti warintek, seperti jaman saya dulu bisa diawasi langsung bukan dititipkan kepada departemen lain atau pemda-pemda. Sayangnya kan bukan begitu. Kita ini kan malah ada dimana-mana kan, semua kementerian membutuhkan Ristek ini, tetapi pada implementasi terkait sebagian kita gak bisa apa-apa, padahal banyak sekali yang bisa kita lakukan, namun terbentur oleh birokrasi kementerian-kementerian itu dan akhirnya gak bisa jalan dibawah. Misalnya saja, kita mempunyai ide membuat ristek dewan pemerintahan daerah, karena itu hanya dipakai untuk mencari positioning dan sebagainya, padahal waktu itu maksudnya bukan hanya seperti itu tapi ristek juga ada pada kementerian dan daerah untuk komunikasi dan keunggulan daerah dan apa yang bisa kita kembangan di sana, gitu kan. Termasuk dalam, katakanlah ristek keunggulan daerah ristek unggulan daerah gitu kan. UKM dan lain sebagainya dan kemudian gak tahu sampai dimana gitu kan tahu apakah fungsinya apa hanya


onderdil apa hanya sebagi apa dewan ristek daerah itu pada tingkat nasional di DRN aja kayak begitu. SA: Iya, DRN mengalami degradasi, ketika jaman pak Hikam, pimpinan DRN dibawah Presiden, berarti yang lalu DRN selevel dengan Kementerian Ristek sama-sama bertanggungjawab kepada Presiden. AS : DRN kan selevelnya. SA: Menurut persepsi saya, DRN saat ini memiliki SK Menristek, padahal selevel menurut Bapak. AS : Dan dia juga tidak mempunyai suatu kewenangan yang real begitu kan, budgetnya juga tergantung pada Ristek sehingga tergantung bagaimana Ristek mau. Tetapi juga repot kalau kita lihat kadang yang begitu-begitu itu dapat terjadi apuse itu yang mungkin mengkhawatirkan para menteri itu artinya dikasih kesempatan kalau Ristek lebih hebat dari menteri-menterinya. Kekhawatiran seperti itu pak, kalau saya sih gak khawatir begitu itu sangat bergantung pada kepemimpinan orang. Kalau kepemimpinannya memang tidak tegas ya orang lain yang akan mengambil inisiatif saya walaupun sebentar tapi di DRN itu sudah ada yang aneh-aneh seperti itu karena saya itu bisa mengikuti maunya mereka ya tegas saja lah kalau ini ya ini itu ya itu dan kita harus deal dengan para ilmuwan, karena para ilmuwan itu kan tidak boleh visi mereka tidak ingin apa repot-repot dengan segala macam menebak-nebak ada atau tidak gitu aja paling-paling debat. Nah, debat itu kalau orang yang seperti saya ya kan senang namanya debat itu proses tidak harus dianggap sesuatu yang sifatnya subjektif tapi menterimenteri yang lain tidak begitu, mereka mengganggap sesuatu yang tidak apa royal tidak sehingga kehadiran DRN sendiri bukan sebagai aset tetapi labelity saying sebetulnya dan akhirnya direduksi seperti ini dan saya tidak tahu kalau sudah seperti sekarang ini apa yang akan... SA: Dan sekarang ada lembaga yang dibentuk baru, ada KIN namanya, yang orangnya juga ada tokoh-tokoh juga ada rektor, menteri. AS : Itu inovasi kan. SA : Itu ketuanya kebetulan mantan Menristek sebelum bapak, yaitu Prof. Zuhal. AS : Ya, idenya sih bagus sih pak cuma realisasinya bagaimana. SA : Iya AS : Kalau dia digantungkan kepada Ristek jaman sekarang itu harus ada ukurannya itu, ukuran capainya itu apa. SA : Betul.


AS : KIN itu kan juga punya ukuran, ukuran Indonesia ini dianggap sebagai negara yang berinovasi ukurannya kayak apa, kalau cuma lembaga seremonial anda bisa bikin 50 sehari di republik ini. Tapi, kalau enggak ya itu yang pengen saya tahu hasilnya apa selama empat tahun ya sih buku tebal tentang inovasi itu saya mau melihat hasilnya seperti apa. Cuma, masalah inovasi itu memang ya bisa dinegarakan. Ya boleh sajalah ada lembaga seperti itu sebagai support cuma kan pada hakikatnya kan itu paling bagus itu kan universitas kan perusahaanperusahaan trus industri yang betul-betul diberikan dukungan untuk diperoleh inovasi yang betul betul diproteksi secara hukum secara aturan main. Kan kuncinya di situ. Anda belum bertanya apa yang ingin anda tanya. SA: Apakah bapak mendelegasikan kepada tim dan kawan-kawan? AS : Dengan Pak Iman Sujarwo kali. SA: Oh, iya Pak Iman ya. Maksud saya peran aktornya itu pak sehingga dari tidak ada menjadi ada itu kan suatu prestasi kan. AS : Iya, jadi kan kalau saya ya pak ya, bahan itu kan memang sudah ada. SA: Oh, undang-undang 18 itu... AS : Iya. Artinya, idenya sudah ada dari sebelumnya dari DRN dan kemudian diolah oleh ketemu dengan Pak Iman, dengan Pak Iman bekerjasama dengan Universitas Padjajaran. Nah, saya sebagai menteri tentu melihat dulu apa maunya begitu. Karena melihat menteri ristek tidak ada. Negara sebesar Indonesia tidak ada UU tentang itu, dan itu memang dibutuhkan dan DPR juga mengatakan bahwa itu UU memang diperlukan. Saya memberikan delegasi penuh pada Pak Iman untuk selalu budgetnya disediakan, pulang-pulang gak ada budget akhirnya diberikan budget. Kalau waktu itu kalau gak salah sampai 1 miliar. Dan alhamdulillah kerjasama dengan Unpad dan pabrik tv itu bekerjasama dengan baik. Sehingga selesailah draft itu cukup cepat sampai pada draft terakhir sampai DPR sebelum saya pergi kan saya tetap di situ. Nah, setelah itu mereka browsing dan DPR juga sangat membutuhkan saat itu karena mereka juga menantikan hasil saat itu dimasukkan dalam prioritas dalam tahun itu kan. Jadi sebetulnya memang tidak jalan jalan karena tidak ada yang mendukung dari Ristek, dan setelah menteri mendukung dan juga membudgeti juga. DPR juga apa namanya, sangat membutuhkan. Kita tinggal cari expertis, nampaknya juga untuk...yang paling susah itu kan lintas departemen itu dan semuanya ini karena kita cuma tiga atau empat kali meeting tentang itu dan oke gitu. Seingat saya begitu. Dan karena saya dekat dengan Gus Dur, sehingga minta après dan beberapa itu tidak terlalu birokratis karena sudah ada urutannya. Ya karena sudah ada urutannya jadi ya segera dijalankan aja, jadi memang ya peran seorang menteri itu ya menjadi lokomotifnya lah. Ya, kita bekerja sebagai menterinya ya begitu, tapi tetap saja


yang bekerja seperti Pak Iman dan tidak boleh lengah, beliau harus terus mengurus hal-hal yang sangat teknis mulai dari après harus baik. Jadi menurut saya, proses itu cukup cepat menurut saya, jadi kalau ada undang-undang yang lama itu menurut saya kadang-kadang kemudian apa kenapa yang saya buat cepet kok sekarang ini kenapa sih gitu kan, seperti sekarang ini Undang-Undang Kamnas ini kan, saya juga kan ikutan kok Masya Allah membantu Menkumham sebelumnya saya membantu UU intelegent dan yah walaupun lebih intelegent dari pada ristek, anyway yah kalah semua. Sekarang Kamnas ini juga lambat karena semuanya tidak mudah. SA : Apa karena faktor kedekatan aktor tadi Pak? saya melihat begitu. AS : Ya iya juga sih, karena Presiden juga kan punya karakter masing-masing, kalau Gus Dur dulu kan pokoknya untuk ristek gampang aja bahasa sederhananya saja yah Pak ya, pokoknya apa kata Pak Hikam. Udah itu ya udah ya, sesuatu yang sangat politis itu tidak mungkin ditanyakan Gus Dur pada saya dan lagi-lagi saya, karena saya cara management saya melibatkan banyak orang, jadi saya serahkan pada expertis jadi saya tidak pernah karena itu membuat malah lebih cepat karena semua orang ke saya, Pak Iman, Pak Agus, bahkan eselon dua itu sekaligus juga kita libatkan dalam rapat pimpinan dan termasuk eselon 3 ya mereka harus buka-bukaan juga gitu loh. Nah, kalau sekarang juga saya tidak tahu apakah dengan kit ini, bahkan mungkin cuma satu-satunya menteri yang ikut raker ditungguin sampai selesai apapun yang diputuskan raker itu dilaksanakan sampai titik komanya. Jadi kalau ada yang membantah, ya saya tinggal bilang loh kan ini keputusan yang kalian buat sendiri ramai-ramai, bukan saya sendirian dan saya tidak membutuhkan apapun dan siapapun untuk membackup karena semuanya itu bertanggung jawab SA : Komitmen ya Pak, ya? AS : Harus, karena mereka sendiri yang membuat dan harus mengganti 73 eselon 3 karena itu adalah keputusan yang dibuat mereka dan masalah orang-orangnya kan keputusan SDM, saya juga tidak ikut campur apapun. Jadi, saya itu betulbetul primus inventaris tapi harus betul-betul bisa dipegang. Kalau saya tidak bisa dipegang, ya tidak bisa. Misalnya, Pak bagaimana ini, nah ya itu tanda-tanda saya tidak bisa dipegang tapi jika ada tipernya dan kita on time kita jelas apa plannya, orang itu senang, bukan berarti tidak ada yang...menentang, pasti ada di dunia ini...tidak ada orang yang tidak menentang begitu, tapi yang menentang itu pada akhirnya ya akan mereka sendiri yang akan bingung. SA: Jaman Bapak menjadi Menteg kan dengan Pak Iman diwal wal dihubungkan menjadi medistek, karena menjadi petinggi secara tidak sengaja jadi zaman bapaknya Pak Mitro, Pak Harto, itu tinggi sekali, Pak. Terlepas dari jumlahnya rupiah juga, kemudian jaman Pak Habibi dan Pak Hatta juga ada tapi kemudian jaman Pak Gus Dur dan Pak Hikam gak tahu itu apakah kebetulan atau gimana?


AS : Tapi itu kan logis Pak, semua menteri harus begitu kalau menteri tidak begitu tidak ada kepercayaan apa untuk menangani kewenangannya secara apa otonom, yang akan repot masalahnya kan setelah di prionam itu kan bagaimana kan begitu. Nah, waktu saya datang di Ristek mas, nah saya mohon maaf saja anda ini bisa tulis, dari segi fasilitas kantor mengerikan, mobil aja cuma satu, itu pun dari pinjam ke fasilitas Seknek ya kan, anggaran rutin zero, saya bilang ini gak pantas untuk kementerian negara saya bilang ini pidato di depan orang eselon 1 kementerian kampung saya aja yang jauh dari mana-mana aja mobilnya ada dua hasil pemilu, masa ini Ristek mobilnya hanya satu ls300 dari pinjaman. Gimana Pak kita gak punya budget. Ya harus punya budget dong, cuma kan anda tau bagaimana urutannya meminta budget ke kabinet urusan urutannya. Ya sudah saya minta nanti anda yang buat proposalnya sekarang anda lihat saja budgetnya Ristek itu sekarang berapa. SA : Sekitar 700 ratusan miliar AS : Coba bayangkan kalau tidak salah dulu itu kita hanya dikasihkan duit, gak mungkin itu anda cek kalau gak salah dulu itu 1 miliar atau sekian untuk dana rutinnya dan kemudian kita minta bahwa itu mengkoordinasi maka beberapa lembaga yang dipegang Ristek itu harus beberapa diberikan pada LPNK. Anda boleh pegang tapi anda tidak boleh melakukan apapun karena anda tidak mempunyai expertis dalam Ristek, dana itu karena bukan untuk anda lakukan sendiri tetapi ada supaya jelas koordinasi itu toh jika anda minta fee dan lainnya itu bisa diajukan lah kalau sesuai cuma kalo tidak sesuai itu saya juga tidak berani juga mengajukannya itu. Tetapi katanya sekarang itu tidak begitu. Saya dengar-dengar menterinya punya proyek sendiri-sendiri ya kalau masalah itu saya sendiri tidak tahu kalau menterinya punya kebijakan seperti itu. SA : Jadi kalo saya nanya Pak Agus, saya sudah berkali-kali ganti Deputi, Pak. Dari 2001 masuk terhitung 12 tahun, jadi apa yang dikatakan Pak Hikam benar adanya jadi memang ada lima Asdep rata-rata mereka punya tiga kajian. AS : Iya jaman saya misalnya jaman saya dep Pak Agus, cuma yang melaksanakan bukan dia karena dia gak bisa riset dari mana mereka bisa melakukan view dan research mungkin aja tapi dia mengcontrol budget itu kalau Ristek itu tidak punya budget, Mas, siapa yang mau menghargai Ristek, Ristek ngomong apa. SA : Power of price... AS : Power of price itu power dari... itu cara orang Amerika mengatakan bahwa konkret itu punya power of price, jadi duit itu memang adanya disana ya jadi kongres itu memang tidak melakukan apa-apa walaupun duit di sana, Ristek itu harus begitu harus punya itu kalau anda punya kegiatan tapi tidak ada ya LPNK cuma ketawa emangya elo punya apa gitu.


SA : Haha betul itu. AS : Tapi kalau saya program ini dan budgetnya ada dan anda bisa andaikan mengerjakan RUKK ini budgetnya disini duitnya disini. Ya, budget betul disamping mereka punya budget sendiri, dan yang kedua usulan saya LPNK itu satu pintu dengan Ristek, nah dengan cara gitu gak bisa lagi mau buat ini itu seenaknya sendiri, karena sudah jadi SKnya itu PPnya bahwa Ristek itu mengkoordinasi kementerian nasional Pak, kalau yang mengkoordinasi gak bisa terkoordinasi ya bagaimana. Nah, koordinasi hanya akan jalan kalau kita punya the power of price kalau bisa mengkontrol anggaran, jadi anda bisa membuat apapun di Ristek tapi anda tidak bisa memainkan uang anggaran itu di Ristek karena ini punyanya lembaga-lembaga di daerah, itu sebabnya Ristek tidak perlu orang banyak. Kalau anda mau melakukan research sendiri akhirnya anda melakukan, jadi urusan anda yang utama yaitu koordinasi. Kalau itu dilaksanakan terus Pak, maka Ristek akan berjalan terus dan efektif apalagi kalau ide saya tadi yaitu digabungkan dengan kementerian supaya kita menjadi...atau dengan teknis sehingga betul-betul menjadi efektif sehingga keluhan Ristek apa yang dilakukan ristek itu gak akan muncul lagi kalau jaman Pak Habibi orang gak berani tanya begitu karena mereka LMNK yang lain gak bisa ngapa ngapain, itu juga yang saya bersihkan di BUPT, BUPT itu budgetnya tinggi sekali. Jadi saya tanya apa betul itu budget anda sendiri jadi ternyata hanya 70% atau kurang dari itu budget realnya, selebihnya itu ada buat banyak sekali orang ada TNI, Hankam, ada Perhubungan yunamed ada di situ semua. Loh, kalau begitu, kata saya ini kita sudo saja, kembalikan Pak nanti tinggal sedikit nanti kita minta lagi. Jadi selama setahun pertama sangat drop Pak, dari ratusan juta menjadi jutaan tapi tahun-tahun berikutnya sudah balik lagi dan orang-orang BUPT bisa konsultasi kerjaan dia, karena ngurusi on top anda tidak bisa kerja tiap hari anda ditelpon, ada dari angkatan darat, ada dari bapenas, terus dari siapa itu. Terus kamu itu sebetulnya kerja dimana. Sementara LIPI gak punya on top tapi jalan sendiri memang sampai sekarang rame-rame lebih tinggi LIPI daripada BUPT, tapi itu lah orang-orang BUPT paling berterima kasih sama saya itu, jadi dibebaskan oleh saya dari penderitaan on top itu. Karena duitnya memang yang di atas aja yang begitu-begitu, yang dibawah kerja gak karu-karuan tapi sebetulnya gak karena duitnya gak mereka yang pegang, jadi begitu loh. Jadi bagi saya management saya is the porsi of the take kalau gak begitu kita hanya hidup dalam bayang-bayang kebesaran padahal mah gak ada apa-apanya, saya harap menteri-menteri yang lain itu tidak hanya memperkuat kementeriannya. Ketika orang bertanya apa yang dilakukan oleh Ristek, kita bisa menunjukan kalau tidak ya lolak-lolok sama saja, hubungannya itu juga yang saya rubah ketika itu bagaimana kita mengelola hubungan Kementerian Ristek dengan seperti zaman-zaman saya terus terang saja ada semacam perbedaan karena Ristek seles BUPT itu kan, itu bukan hanya karena merangkap tapi realnya begitu. Jadi yang lain-lain seperti LAPAN, LIPI, Batasurta itu merasa nomor dua semua. Nah, saya minta itu diselesaikan walaupun itu zaman tetap saya rangkap karena gak boleh. Saya sudah mau lepas kan gak boleh sama Gus Dur sama


Marsila, sama semuanya jangan dulu, jadi saya kan koordinasi ke pertemuan rutin semua harus mendapat pelayan yang sama, sekarang lebih enak semestinya karena masing-masing sudah punya kepala sendiri-sendiri. Intinya begitu tapi kan LPNK merasa tidak otonom. Mnngapain urusan. SA : Pernah ada semacam loby-loby era? AS : Ya harus ya, loby itu kan bagian yang integral dalam...tingal kita bagi aja Pak. Kalau saya dulu, saya sendiri yang jalan, kalau sama menteri ya saya saja. Atau bisa juga Deputi DPR biasanya pada tingkat Sekjen itu deputi gitu aja, jadi jangan semua saya, saya mau ke Bapenas aja gak boleh sama orang-orang itu. Jadi kita itu kerja itu saling mengisi, karena saya itu percaya sama mereka itu karena mereka itu sudah lama sekali bekerja di sini, jadi sudah ngertilah tata seluk-beluknya hanya saja yang polik benar-benar yang tidak takutnya repot. SA : Kalau membangun Ristek kedepan ini idealnya berapa persen, Pak, untuk budgetnya? AS : Kalau saya dari filosofi dulu Mas, bagi saya ya...tidak ada negara satupun yang bisa maju, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain tanpa mengembangkan sains dan teknologi, itu dipegang dulu. Kalau kita tidak percaya pada asumsi itu ya sudah selesai. Anda harus berangkat kepada pol c pengembangan sains dan teknologi bagaimana caranya. Yang pertama dengan base pack fisis ya kita tiru negara mana yang sukses dari negara berkembang menjadi sukses dari sains dan teknologi jadi dulu saya lihat yang bisa begitu itu Korea, Jepang Dan Jerman, setelah mereka ambruk perangnya makanya saya melakukan research karena saya merasa membayai mereka jadi saya ke Jerman, Jepang, Korea dan itu yang disebut base practice kita tiru. Yang kedua kita buat plan jangka panjang, maka jakstralah kita bikin iya kan. Jakstra itu berbasis dari mana, ya tentu saja dari konstitusi dan lain-lain yang lebih penting itu bagaimana scenario building kita, kita mau bikin apa, nah itulah gunanya kita melakukan research itu dan kebetulan kita lakukan itu bagaiman step of the art di negeri ini ternyata kan luar biasa pas actingnya menjadi made importer dalam teknologi yang luar biasa walaupun kita katanya adalah negara yang bisa membangun pesawat terbang dan apalah itu, oleh karena itu kita berangkat dari kebijakan research itu kedepan mengembangkan Ristek dan SDM dan bagaimana Ristek ini kita kembangkan untuk kita libatkan. No way mas anda berkembang research bagus, industri bagus, anda gak menyenggol apapun, no way, dan itu industri di Indonesia itu tidak compatible dengan apa yang saya bilang base practice tadi itu bahwa seluruh negara yang kita singgung tadi bahwa semua negara yang konsen dan sangat melekat dengan research Indonesia totally in pray away, industri itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ristek apakah LPNK atau apapun itu bagi mereka industri itu tentu saya akan gimana kan ya bahwa perusahaan yang bekerja dengan ipnya itu tapi berapa jumlahnya mereka malah akan lebih merasa lebih menguntungkan untuk mendatangkan produk-produk Cina dan dijual lagi,


lihat aja perusahaan farmasi yang besar-besar di politik Republik Indonesia hampir tidak ada, Pak, kalau anda base research mereka hanya PPJ kemudian marketing kalau anda mau liat dimana organizer dimana, di Singapore dan itu terjadi dimanapun dan di Indonesia ini semuanya hanya menjadi marketing nah kenapa itu yang terjadi, nah itu terjadi ya itu bukan soal otak karena dimanapun otak orang Indonesia itu tidak kalah tapi itu masalah culture dan itu bagaimana industri kita pedagang kita itu memang culture mereka itu tidak mau repot-repot dengan halo seperti research AR&D, tapi kan industri kita itu kan maunya cepetcepetan dapat profit dan gak mungkin akhirnya impor Daihatsu misalnya atau dapat pekerjaan apa namaya kok Daihatsu Korea itu loh mereka itu pelan-pelan tapi mereka yakin betul pada suatu hari yang...Hyundai apa copen itu akan betulbetul menjadi sesuatu mereka tidak akan pergi keluar negeri bikin kalangan kapal, kalangan mobil, sekarang merajai elektronik, merajai aisji, apa itu untuk merajai computer, karena mereka mau bekerja dan percaya AR&D satu dan dari segi research di Indonesia sendiri juga luar biasa kita itu punya culture saya tidak mengatakan dari soal ininya ya, culture kita research kita itu kayak apa ya sampai sekarang tetep aja yang namanya Indonesia itu kalah jauh dibandingkan dengan Malaysia kalau dalam urusan jurnal dibandingkan...apalagi dengan Singapore, no way kita, India apalagi lebih jauh lagi, nah ini karena culture pendidikan kita juga tidak sportif dengan sains dan teknologi mengembangkan title nah itu jadi, jadi kita harus tau betul ya pahit-pahitnya apa yang menjadi permasalahanpermasalahan kita setelah itu baru kita kemudian bekerja memecahkan masalah ini dengan cara bagaimana ya kita kan kalau tidak bisa revolusioner ya kita jual kayak filosofinya Gus Dur, Pak, makanya kemudian kita coba melakukan apa yang diperlukan paling awal tapi jangan mengabaikan hytek oleh karena itu filosofi bisa tentang teknologi tepat guna dan semua teknologi yang bisa memberdayakan masyarakat tetapi bisa juga tetap mengembangkan tingkat teknologi yang ada jadi tidak harus kepada kesejahteraan gitu loh, nah kita kalah dengan Thailand dan sebagainya gara-gara itu. SA : Salah pilih berarti? AS : Ya, karena kita terlalu egoistic melihat apa-apa karena kepentingan kita sendiri atau hobi kita tadi itu tanpa melihat base pack dunia itu loh. Kalau saya itu percaya mas, jadi kalau gak mungkinlah orang Amerika, trus Jerman, dll kemudian mengembangkan teknologi, dan sebagainya, tanpa menginginkan keinginan mereka untuk maju itu gak mungkin itu. Oleh karena itu, kita harus melihat base pact fisisnya itu Thailand itu lah yang betul-betul bisa kita lihat seperti Malaysia dan Singapore dan mentarget target yang memang sesuai dengan perkembangan masyarakat mereka tetapi tetap melihat perkembangan sains dan teknologi itu is number one, tanpa itu no way, sampai sekarang dan sekarang anda lihat kenapa Indonesia tetap begini karena visi itu gak ada. Saya terus terang mengatakan Presiden kita dan wakilnya Jusuf Kala itu tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin dengan visi teknologi yang seperti...karena barangkali ada prioritas-prioritas lain, kalau saya gak begitu mestinya Pak SBY


yang mengangkat orang-orang atau yang harus...agar Indonesia itu somparege antara sains teknologi betul-betul kalau perlu ya ada policy khusus sehingga ada art mereka marketing mereka sehingga tidak menjadi hanya pasarnya industri Cina sehebat apapun research-research kita kalau mereka diignore oleh industri tidak ada apa-apanya malah akhirnya diambil oleh orang lain. Begitu loh. SA : Jadi persentase itu gak perlu dimunculkan kira kira begitu, Pak? AS : Persentase apa? SA : Kan awal tadi Bapak mengatakan rekomendasi dari OECD dan UNESCO harus sekian persen. AS : Oh, iya, itu kan syarat kalau kita sudah memenuhi yang tadi, yaitu pentingnya dan itu menurut saya fleksi komitmen mas, jadi kalau pemerintah gak punya komitmen, gak ada komitmen, ya gak akan sampai ke situ. Nah, itulah pentingnya komitmen, akarnya itu dulu apa? gak mungkin anda meminta pak SBY dalam KIB II menganggarkan satu persen dari PDB kalau dia gak punya komitmen. Jangankan itu, jaman Pak Suharto, jaman Pak Habibie saja gak bisa kok dan sebetulnya kan aneh mestinya pertanyaannya kenapa anda gak bisa kalau jaman saya misalnya lima tahun saya mengatakan pasti akan sampai karena anda kan lihat sendiri bagaimana tren budget, iya karena dari tren budget jaman saya jelas bisa dibaca, bisa mendekati titik itu dan saya pidato dimana-mana itu komitmen pemerintah hanya bisa dibuktikan kalau budget kita sampe pada 1 persen PDB, tapi anda tahu lah pada saat itu negara masih dalam krisis, gak mungkin lah niat itu ada mestinya sepuluh tahun terakhir itu sudah harus misalnya pada awal masa pak SBY sudah harus bisa, mestinya sudah harus tapi karna kemudian tidak ada visi sains dan teknologi dan ya akhirnya diikuti saja dan saya kan di komisi Air Dan Tenaga Nuklir selama ini 2001 sampai...(tidak jelas) bagaimana paint speaking Batan yang sudah dijanji sebelumnya akan membangun PLTN tahun 2016 sampe hari ini tidak kemana mana. Ya itu karena perlu komitment karena semua menjadi politisi sign karena semua sampe sekarang malah diambil alih dari Batan ke Kementerian ESDM, di Dirjen....(tidak jelas).., dan sudah selesai urusan Batan. Jadi kalau anda bertanya tadi itu?, maka saya mengatakan pentingnya best pactice, pengembangan infrastruktur, SDM dan budget dan yang lebih penting lagi pada akhirnya and the end of the day, science and technology adalah bagian integral dari industri dan ekonomi, intinya begitu kalau enggak kita bagai hidup dalam menara gading saja, wong insinyur itu kok...(ndak jelas) insinyur itu mestinya ada jalanan, ada dimana mana bukan dbelakang meja SA : Kalau prediksi Bapak persentase 1 % nya memang jauh ya pak dari sekarang 0,008 % dari dana alokasi APBN belasan triliun, jadi baru 0,08 persen dari PDB. Menurut Bapak kalau lebih mendalam kalau tahun 2035 nanti harusnya berapa persen seperti Jepang sudah 2,5 persen, Singapore lebih besar lagi?


AS : Ya kalau para ekonom yang optimis segitu, kalau trendnya semua positif gitu yaa..(tidak jelas)...sekarang baru berapa baru berapa anggaran R&D kita dari PDB? SA : 0,08 % PDB AS : Dari? SA: Dari agregat anggaran PDB nasional 2012, Rp7000 triliun itu dihitung berdasarkan angka yang ada sekitar 0,08 persen dari faktual yang ada kan sekitar dari... AS : Persentase anggaran dari PDB untuk research. SA : Iya, kan harusnya kita itu kalau mau mengikuti negara maju seperti Korea mereka sudah 2,8 %. AS : Ya kalau sampe 2035 ya paling tidak 1 % sudah harus atau kalau bisa 1,5 % kalau bisa lebih dari itu ajaiblah tapi itukan tergantung pada visi tadi, saya masih khawatir bahwa next time kita pemilu itu yang akan menjadi pemegang kekuasaan di negeri ini belum orang-orang pro pada sains dan teknologi tapi masih pada bisnis yang sangat sarat teknologi tapi bukan dari Indonesia ya seperti maining dan yang begitu-gitu (ndak jelas), dan kalau itu betul prediksi saya betul, ya jangan terlalu berharap akan sampai pada situ. Memang...(tidak jelas)..aduh.. kalau kita bicara memang luar biasa bagusnya semua orang tau bahwa Indonesia ini perlu sains and teknologi, tapi begitu kita tahu semua, tetapi saat kita menyatakan itu dalam bentuk tingkah laku dan praktek, baru ketahuan ya bukan semuanya jelek ya tapi mayoritas tidak bisa dibuktikan. Jadi memang perlu overhold di dalam kelembagaan sains dan dan teknologi, di dalam policy education kita, gak usah lagi kita bicara tentang apa namanya yang terlalu controversial, akhirnya malah duitnya tidak ada ...(tidak jelas)...soal seperti masalah perguruan tinggi luar negeri dan seperti yang kayak gitu-gitu itu loh yang menghapus kurikulum IPS/IPA sesuatu yang lebih serius daripada outputnya seperti ujian nasional kan sepeti itu wasting time saja. Jadi kita harus konsentrasi sains dan teknologi itu harus bagaimana dan kita tidak harus sendirian karena ada best practice, Malaysia saja sudah melebihi kita loh dalam hal-hal tertentu padahal mereka belajar dari kita loh itu berarti kita tidak pernah belajar juga. Kenapa bisa terjadi begitu? SA : Artinya diperspektif juga siapa yang bertanggungjawab, aktor atau siapa? AS : Iya, kalau kita lihat dalam sains dan teknologi policy di negara berkembang kita itu masih state oriented dari sains dan teknologi kita bukan seperti Amerika bukan seperti Eropa, bukan seperti Korea juga, tapi Korea sudah mulai meninggalkan kita mulai stay oriented dalam soal sains dan teknologi oke “leadership sangat penting” dan leadership bukan hanya orang itu harus


profesor, doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi?, tidak, tetapi bagaimana dia melihat bagaimana bangsa ini secara keseluruhan yang bagaimana mengerjakan ketertinggalan disitu, yang mengerjakan di sini banyak yang namanya profesor, doktor itu, tetapi yang leadership itu yang penting. Kalau leadership tidak percaya dengan SnT bagaimana? Atau dalam omongnya percaya akan S&T, tapi dalam kenyataannya tidak ada mendukung. SA : Kalau untuk potret daerah bagaimana, Pak? AS : Kalau saya, lebih optimis pada daerah karena daerah itu macam-macam, daerah lebih pesat dari pusat, karena Indonesia itu kan bermacam-macam kan di Indonesia itu kan ada daerah yang bisa dikompori dalam tanda petik, misalnya Sragen dan mana gitu kayaknya itu pimpinannya lebih gampang beradaptasi dan mengadopsi teknologi, misal di Sragen dan Jembrana itu pimpinannya lebih suka dan gampang melakukan adaptasi teknologi, ada kepala daerah yang tidak gampang mengadopsi, nah Batam misalnya sangat care. Kita, Ristek kita harus punya peta geografi bagaimana kelakuan-kelakuan daerah itu, kalau memang mereka mau maju, ya itu yang kita dukung. Tetapi secara umum, tetap saja di Indonesia ini tetap saja akan mengikuti yang dilakukan oleh pimpinannya, hanya dalam kasus-kasus tertentu kita bisa melihat bahwa pemimpin daerah kadangkadang jauh lebih reseptis, jauh lebih gampang untuk menerima itu, ya. SA : Artinya kita bisa berharap ke pimpinan daerah ketika di tingkat nasional ada hambatan-hambatan? AS : Bisa, tapi ya itu tadi, anda hanya bicara pada daerah yang kita bicarakan sebelumnya tadi, yang kita bahas tingkat nasional. SA : Tapi ada harapan untuk capacity building dengan tingkat daerah, dimana para gubernur dan bupatinya lebih peduli kepada Iptekda ya, Pak? AS : Lebih baik begitu fokus ke daerah, daripada kita frustasi ngurusi yang nasional yang kayak gini, capek saja kita.



: 27 Maret 2013 : 13.00 WIB s/d 13.10 WIB : Ruang Rapat Komisi III, Gd II, BPPT

Nama Jabatan

: Ir. Iman Sudarwo : Mantan Deputi di KRT, yang terlibat dalam penyusunan awal UU No. 18 Tahun 2002

SA : Saya Syahrul Aminullah, setelah mewawancarai pak AS Hikam, saya dianjurkan untuk mewawancarai Pak Iman, saya sudah mendapat no hp Pak Iman dari Mas Pancoro, dan saya juga sudah sms untuk datang ke kantor Bapak, kebetulan bapak hari ini menjadi narasumber di acara pelatihan kepemimpinan ini. Pertanyaan saya terkait dengan mandat UU No. 18 pasal 27 ayat ..tentang penyediaan anggaran iptek yang cukup secara memadai? IS : Terkait usulan UU No 18 Tahun 2002, dimulai sejak jaman Habibie, waktu itu awalnya ingin membuat UU DRN, namun seiring waktu dan jaman Pak AS Hikam, berubah menjadi UU No 18 tentang Sistem Litbangrap IPTEK. Pada pasal 27 awalnya diusulkan 2 persen. Saya juga ndak bisa mendorong menjadi satu persen. Saya seringkali ada kesempatan dan permintaan untuk memasukkan hal-hal memberatkan kita, jangankan kita, pada pelanggan yang mendapatkan tambahan biaya saja kadang-kadang saya agak khawatir, karena dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, yang saya agak khawatir pada saat membahas income cenderung di levelered, namun saat membahas anggaran mereka potong-potong, dikaitkan dengan...(tidak jelas)... SA : Konten cukup memadai? IS : Cukup memadai..maksudnya jangan kurang, namun untuk mencapai 2 % juga cukup jauh..kadang-kadang perlu kompromi..untuk merubah satu kata saja perlu perjuangan berat. Kita ingin naik..tetapi ndak mungkin 2 persen, karena kalau kita tidak mencapai 2 persen, pemerintah akan dianggap melanggar undangundang, jadi persoalan juga saat itu. Jangan lupa tax itu juga perlu kompromi. Wah satu kata saja cukup panjang perdebatannya. SA : Kompromi, atau jalan tengah akhirnya Pak? IS : Ya kompromi....dengan kata-kata cukup memadai gitu..kata kata cukup..juga saya lupa..apakah cukup atau setara..artinya digunakan kata memadai itu sebagai terjemahan...(tidak jelas) komprominya disitu Karena susah juga jangan sampai..(tidak jelas)..


SA : Untuk jangka panjang riset apa untuk jangka panjang 20 tahun yang akan datang riset yang relevan? IS : Untuk jangka panjang..saya ndak pengalamanan saya ndak bisa menjawab ya..pada waktu itu sebelum saya di Menristek ya, sebelum 1992, sebelum jadi Asemen KRT, waktu itu saya membantu study yang dilakukan oleh KAIS. Ada kegiatan AIPI dan KAIS, kita banyak melakukan diskusi pada tahun itu mereka sudah melakukan penelitian ITC, tahun 1992 mereka sudah punya nasional program, tahun itu mereka sudah membuat riset ITC. Saat ini mereka take flayer pada LCD dan VCS Palyer. Di kita itu tidak..(tidak jelas)..ndak postfine time.. Ada satu perjalanan dari perjalanan teknologi dari suatu..dari riset menjadi spend-out seperti google..sudah spendout..seperti di material..untuk stake long term. Di IT, bioteknologi, jangan lupa pada ilmu yang sangat fundamental..pada material science, (material maju), yang dulu empirik sekarang modeling. Bahkan banyak yang melakukan lompatan-lompatan jauh, sudah spendout di Industri. SA : Kalau membuat policy yang dikaitkan dengan budget, ketika ganti rejim. IS : Kalau mengenai focusing riset ada yg fokus pada fundamental science..ada juga yang di downstream teknologi education, kalau kita fokus pada fundamentaling science kita harus membicarakan spend time yang cukup panjang, IT dan material maju, susahnya flownya ndak nyambung, dalam arti begini..karena makin kemari kan aspek business modeling, prospek amoang scientific aspek makin besar, kita bisa melihat teknologi yang sudah diketemukan jauh-jauh hari baru booming sekarang ini, karena baru sekarang bisa didesain. Dahulu tidak bisa...(tidak jelas)..istilahnya tidak bisa di manufaktur. SA : Bagaimana kalau pasal 27, diamandemen? Karena menjadi rujukan utama aktor pusat dan daerah? IS : Ndak bisa, do you believe that other people talk about it, bukan itu kita punya dasar hukum dan lain-lain..tetapi persoalannya adalah di strategi kita, ngapaian..buang uang dan waktu ngotrek-ngotrek dan buang waktu dan uang..untuk mengubah satu pasal saja. Menurut saya landasan hukumnya dengan segala plus minusnya ..(tidak jelas)...yang penting adalah strateginya bagaimana? Begitu ada pergantian regim sisanya menjadi oposisi. Sama seperti any company..yang membuat strategi, renstra itu bukan hanya di tulis dengan kata-kata indah, strategi is startegi, how to penetrated...(tertawa)...bukan lagi kalimat-kalimat indah dalam renstra. Jadi pertanyaan..ketika ada pergantian rolling partai. Ada 5 faktor dalam strategy: 1.arena. 2...yang dipakai... 3.(tidak jelas)...4.dispresiasi atau disebut positioning, stages ekonomi kewajiban berlaku ditengah berlaku untuk pemerintah dengan kontekstual modification tetap berlaku,you still need to depand the arena, you still need what you depand i can use as doing policy, you still depand what you more (tidak jelas mau diletakkan),


you still the depand the stages, you still have you economic factor. Jangan terpengaruh dengan kawan-kawan di sini yang hanya membahas masalah itu-itu saja. SA : Baik Pak, terima kasih banyak, jika ada sesuatu yang perlu penjelasan lebih lengkap, saya akan bertanya kembali, terima kasih sekali lagi pak Iman, selamat sore.



: 27 Maret 2013 : 07.55 WIB s/d 08.00 WIB : Ruang Kerja Kepala Roren KRT, lantai 5

Nama Jabatan

: Dr. Ery Ricardo : Kepala Biro Perencanaan KRT periode februari 2013 sd sekarang

SA : Menurut pak Ery ..kira-kira upaya untuk meningkatkan anggaran iptek Indonesia? ER : Anggaran di iptek pemerintah, kita ini rejimnya ada dua rejim keuangan dan rejim perencanaan..untuk meningkatan anggaran iptek kita harus masuk RPJMN 2014-2019, SA : Untuk yang sinagat ini kendala yang paling mengganggu dalam pernenan ini..apa ya Pak? ER : Bisa dijadwal ulang, karena ada pertemuan di lantai 23.



: 27 Juli 2013 : 12.20 WIB s/d 12.37 WIB : Halam Warung Daun, Cikini Raya

Nama Jabatan

: Bagong Suyanto : Sosiolog Unair

SA : Apa dampak sosial kalau dana R&D kita kecil? BS : Sisi normatif perencanaan kita yang berbasis realitas dengan kajian. Anggaran R&D kecil disebabkan proses perumusan kebijakan tidak berbasis kebutuhan masyarakat, masih terjadi miss-match yang tidak tepat. Faktanya pengembangan iptek dipahami sebagai tool (alat) untuk mempermudah manusia mengelola alam namun anggarannya kecil menyebabkan kemampuan SDM untuk mengolah sumber daya alam menjadi berkurang. Untuk jangka 20 tahun kedepan, bangsa ini menjadi bangsa yang coba-coba, sehingga tidak ada kepastian, jika risetnya hanya coba-coba risetnya kemungkinan gagal lebih besar. Harusnya anggaran R&D lebih besar dan harus terkait dengan kepentingan masyarakat, tidak harus hitech yang penting in-line dengan kebutuhan masyarakat. Masih diperlukan model kebijakan top down untuk penentuan anggaran R&D nasional, jadi pusat yang nenentukan. Adapun dampak sosial jika R&D kita minim, maka kita tidak punya kompetitis. Secara teori pembangunan, jika kita memiliki ketergantungan, maka yang akan memainkan peran adalah asing dan kita akan gagal dalam kebangkitan ekonomi sehingga sulit dalam bersaing. Dampak sosial jika anggaran R&D untuk pengembangan investasi sosial untuk pondasi bangsa ini investasi lapis demi lapis tidak jelas sehingga akan menimbulkan ketergantungan yang tinggi dan akan menjadi sapi perahan menjadi bangsa konsumer belaka.



: 30 Juli 2013 : 07.15 WIB s/d 07.34 WIB : via Telepon

Nama Jabatan

: Gumelar : Sosiolog UI

SA : Kenapa anggaran DPRM UI kita kecil? G : Masyarakat kita belum sampai pada sebuah tata budaya yang kondusif untuk melakukan penelitian dan pengembangan ini menjadi tumbuh dan bekembang. Budaya kita ini, budaya yang belum begitu baik dalam menghargai science, politik praktis dan tinggiya maternal belum memberikan manfaat yang cukup tinggi untuk mendorong inovasi. Budaya tadi terkait dengan struktur ekonomi kita, yang belum berpihak pada penguatan R&D yang baik, masih banyak pada prioritas ekonomi politik semata. Industri di tanah air baik beberapa pabrik-pabrik dan marketingnya tidak ada R&D yang kuat, seperti di Astra, LG, Panasonic, Gobel dll tidak ada R&D yang kuat, kalaupun ada baru terbatas pada riset untuk marketing semata. Sehingga diperlukan politic will, fakta yang ada politik anggaran untuk R&D masih terlalu kecil. Terkait universitas, UI sebagai universitas riset, UI tidak bisa mengandalkan dana riset yang didapat dari APBN melalui Kemendikbud dan KRT semata. Di UI melakukan upaya untuk membantu skema riset dengan melakukan riset inter disiplin. Walaupun tidak ada yang signifikan dapat merubah masyarakat, UI melakukan skema Hibah UI anggarannya 5 kali sampai 10 kali lipat dari yang dianggaran oleh K/L. Presentase masih minimnya anggaran riset di UI, jika dihitung seperti yang dilakukan oleh Harvard dan Stanford dimana perhitungan anggaran risetnya untuk studi S-1, S-2 dan S-3 juga dihitung, sementara di UI masih ada riset-riset yang dilakukan dibawah tangan, belum dilaporkan ke bagian pencatatan keuangan di UI yang tersentralisasi. Setuju untuk menggabungkan PT dengan Kementerian Riset dan Teknologi dengan secara bersama memikir ulang dan catat konsep bagaimana inovasi bisa dikembangkan di kita.


Untuk 20 tahun kedepan, dimana ekonomi kita menjadi kelas menengah yang jumlahnya tidak sedikit dengan adanya bonus demografi 2035 pada tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka, jika tidak kuat dalam R&D maka dampak sosial yang akan dihadapi adalah akan banyak terjadi persoalan-persoalan dan kita akan menjadi bangsa yang belum bisa terselesaikan dan akan semakin bertumpuk yang tentunya akan memberikan dampak sosial. Isu sara akan mudah meledak dan lain-lain.



: 8 November 2012 : 19.00 WIB s/d 20.00 WIB : Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera Jl. TB. Simatupang No. 82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Lantai 3

Nama Jabatan

: Achmad Masfuri : Bendahara Partai Keadilan Sejahtera

SA : Dasar riset ini adalah R&D nasional, mungkin saja eksekutif merasa sudah maksimal. Saya mencoba bertanya dengan legislator yang membidangi Iptek di komisi VII yang berkutat di Panitia Anggaran ternyata mereka selalu menyalahkan eksekutif. Prof. Eko Prasojo yang sekarang Wamen sebagai promotor saya meminta untuk melihat di platform partai. Sejauh apa sih kalau PKS jadi majority bagaimana dengan kelitbangan itu? Sebab saya tidak melihat platform di partai lain tidak sehebat PKS? AM : Benar juga yang disampaikan promotornya. Platform partai itu kan isinya banyak. Sebenarnya kalau cara berpikirnya di R&D dalam platform partai itu juga personal-personal yang dikirim atau ditugaskan di legislator. Itu juga seberapa porsi mereka untuk mendalami dan memahami R&D sebagai sebuah bangsa yang memiliki kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Saya pikir itu kasus-kasus bagaimana membina dari awalnya saja. SA : Saya mau menulis sederhana bahwa PKS tidak ada Litbangnya saat ini sedang mencari informasi? AM : Bagusnya itu diprotret. Di satu sisi kan bapak ingin menggambarkan posisi partai itu seperti apa. Ini menjadi catatan posisif agar nanti kalau ditemukan pasti ada. Cuma memang implementasi kegiatannya tidak kelihatan. Memang betul R&D betul tidak secara spesifik di namakan Litbang tetapi fungsinya menyatu dengan bidang dan badan yang bersangkutan. SA : Kalau dibenturkan dengan teori organisasi, seberapa besar anggaran Litbangnya jika tadi dikatakan menyatu dengan bidang-bidang? kalau saya menghitung agregat nasional kita itu sangat minim? AM : Betul sekali ..ini memang sangat menarik. Bagi kita memang hampir mustahil kalau secara organisasi di setting dari awal karena sesungguhnya itu menggambarkan konsentrasi kita yang sebenarnya. Kalau tidak ada dikotaknya bagaimana mungkin mengatakan konsen di situ.


SA : Yaa..siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang melakukannya? AM : Kalau masalah anggaran dan lainnya itu sudah ada kotaknya. itukan dari sisi anggaran. Kalau masalah itu pak inikan dari segi anggaran yaa linknya dengan struktur industrinya. Jadi memang di republik kita ini potretnya dari data yang sudah ada pemerintah itu masih 70-80% kalau swasta itu hanya 20% dan ada bantuan sedikit dari luar negeri. Kalau di luar negeri dibalik. Saya studi di Inggris itu bisa mencapai 60% hingga profesor saya minta lagi yang ter update ternyata sudah 62% dan itu sudah private. Cuma disana bilang data 2011 sedang diolah dan agak lama. Dan kementerian disana masukan juga buat kita meski tidak tahu dimana kotaknya nanti. Saya pikir nanti ada usulan di konvensi atau Raker ada kata inovasinya. Kalau menristek di Inggris itu atau di Malaysia saja sudah menteri iriset teknologi dan inovasi kalau di Inggris itu science and innovation. Sedang di kita masih risete dan teknologi. SA : Apa upaya-upaya stetegis yang membidangi ke Litbangan? Kalau belum ada kotaknya tentu harus dibangun kotaknya? AM : Kalau berdasarkan riset... kami melakukan riset atau survey tapi saya tidak tahu apakah itu dinamakan riset. Bagian dari R&D juga ada riset? Namun kalau riset di industri dia itu membuat produk? Jadi bisa menjadi keuntungan. Kalau kita sebenarnya bisa riset-riset yang kaitannya dengan politik yang dianggap litbang, contohnya membaca persepsi masyarakat, peluang untuk menang dan program-program kualitas yang di ambil. Kalau riset di partai adalah bagaimana agar dia menang kalau PKS misalnya bagaimana peluang kita di non muslim. Kalau kita sudah mayoritas bagaimana bisa menjaganya. Bisa tergambarkan tidak dengan operasional budget? Kalau di pemerintah itukan misalnya dari 1400 triliun untuk ristek ini hanya 700 milyar misalnya? Atau seluruh LPM hanya 11 triliun? Begini pak memang kalau untuk riset itu tidak masuk dalam budget, volume secara aktual itu ada walaupun nanti dugaan saya dibawah 1%. Kalau kita bicara budget di partai berdasarkan estimasi pendapatan agak berbeda walaupun orang tau ini estimasi. Tapi ketidakpastiannya masih lebih tinggi dibanding institusi yang lain apakah LSM atau yang lainnya karena mereka agak fokus. Kalau kita kan basisnya adalah iuran dari anggota termasuk anggota dewan dan sumbangan lainnya yang tidak bisa kita prediksi. Makanya yang dimaksud anggaran kita adalah anggaran rutin operasional.


Untuk kegiatan misalnya kita ada badan pemenangan Pemilu. Kita akan susun untuk 1 tahun kedepan agar jangkauannya lebih dekat kalau dibuat dalam 5 tahun maka ketidakpastiannya menjadi lebih tinggi. Itu kalau bicara budget tapi kalau bicara realisasi itu ada seperti untuk database, survey. SA : Artinya Litbang yang baru dilakukan partai hanya sebatas survey dan kajiankajian ringan? AM : Persis pak. SA : Tapi sebetulnya ini bisa masuk juga ke strategi ke Litbangan seperti strategi planning? AM : Kalau kita ada bidang perencanaan, ini mulai dari hal yang strategis dari jangka pendek dan panjang cuma dalam arti kualitatif tapi kalau di breakdown ke budget kita belum mampu kesana. SA : Waktu Munas di Ritz Carlton tergambar tidak 1% itu untuk apa saja? AM : Ooh formatnya tidak seperti itu…tapi pengeluaran bidang dan badan saja. Kalau seperti itu kita harus lihat detilnya. SA : Jadi risetnya menjadi tidak muncul? AM : Ya susah kalau mau dibikin indikasinya. Karena kalau ada dia pasti langsung mengelompok. Kita memang tidak bisa memisahkan secara jelas karena biasanya satu paket. SA : Kalau untuk kesekjeknan dan gedung, operasional dan kaderisasi jelaskan? AM : Jelas SA : Kira-kira bagaimana kedepan soal litbangnya? AM : Kalau dilihat kebutuhannya memang sesuatu yang harus. Karena kita hanya bergantung dari situ saja. Setidaknya untuk membaca arah angin SA : Artinya sejak awal memang belum ada litbangnya? AM : Tidak ada…. SA : Ini menarik tokoh sentral disini jadi menristek tapi tidak ada peneliti? AM : Saya tidak tahu survey dan neraca yaa…itu sebenarnya sudah inheren lah. Misalkan ketika saya di amanati sebagai penanggungjawab di satu wilayah Jawa Tengah, itu bagian dari peta sosial masuk dalam kajian yang kita peroleh cuma


kalau kita bicara budget agak susah. Karena sulit mendeskripsikan dari level pusat agak susah kecuali yang bagian dari operasional karena hampir fiks. Misalnya kalau tahun lalu realisasi anggaran kita adalah 20 milyar kemudian kalau bicara tahun ini ditanya pimpinan kita optimis sampai di angka berapa misalnya 2,5 kita pakai di angka itu saja. Bagian dari angka globalnya yang fix tyu kita hitung ketika ada selisihnya kita masukan sebagai kegiatan dan program. Tinggal dari situlah nanti ada untuk kaderisasi. Namun pada titik awal mereka sendiri belum bisa mendeskrepsikannya dengan detil design kegiatannya seperti apa. Paling-paling mereka hanya menyebutkan ada 5-10 program yang kisarannya mencapai 50 jutaan yang kalau di realiasasi bisa berbeda karena di awal desigen belum terbayang oleh mereka. contohnya design adalah apakah kita strategik misalnya menelurkan sebuah konsep membangun kapasitas daerah. apakah strateginya otoniminya. misalkan saja pusat tidak akan handle di tingkat wilayah mereka akankumpulkan disini. dari provinsi ke daerah itu tanggungjawab provinsi. atau pendekatannya lain dalam satu titik kita akan tarik semuanya baik daerah maupun wilayah tapi dari segi anggaran akan lebih besar. yang kedua, ini akan lebih pasti. tapi kalau di pusat unitnya itu lebih hemat. di wilayah juga hemat tapi provinsi tidak ada jaminan punya kemampuan bisa diterima sampai tingkat kabupaten. SA : Kita ada berapa DPW? AM : 37 tingkat provinsi SA : Kalau DPD? AM : yang aktif sampai 400 lebih. SA : Artinya kalau ada pergerakan yang masif di tahun 2014 semua ini ada perlu survei kecil yang memerlukan pendanaan. kalau di total satu survey saja butuh 100 juta dikalikan 400 kabupaten/kota kan cukup besar? AM : iya...kesulitannya adalah survei itu tidak termasuk cost modal tersendiri. ia masuk dan tercantum dalam program...misalnya pencalegan, pencanangan dan penokohan. satu program itukan banyak kan banyak bisa survei kecil-kecilan karena kita belum bisa ikut yang profesional. artinya kita melakukan survei internal atau kedalam atau kadang-kadang kita beli saja karena kita bagiannya yang disebut juga biasanya. misalnya saja tokoh partai yang melakukan riset kan yang lain mereka akan publish dan kita dapat copynya dan kita bahasa. SA : Apa usulan partai PKS yang strategis kita menjadi usulan ketika jadi majority untuk R&D?


AM : kenapa berbeda anggaran R&D kita dibanding negara maju. problemnya adalah masalah paradigma. misalnya adalah kita inikan merasa basisnya adalah resources karena kita merasa kaya. kalau yang miskin resources jadi mereka sadar betul bahwa kemampuan mereka adalah menghasilkan sesuatu capaiancapaian yang tidak dimiliki oleh negara-negara kaya. Artinya kalau kita dipemerintahan dan para ilmuwannya tidak sadar untuk memikirkan ini akan sangat berat bahwa. dan fakta kedua, kemampuan SDM kita tidak kalah tapi jadi pertanyaan besar buat kita misalnya ahli-ahli di pesawat malah bekerja di Malaysia dan lain-lainnya. SA : Kalau lebih jauh kira-kira upaya riil yang akan dilakukan? AM : permasalahan kita ini berbeda dengan permasalahan di negara maju. tantangan kita adalah bagaimana hasil riset benar-benar terimplementasi. prioritasnya dalah teknologi tepat guna kalau dibuat sesuatu tapi tidak membumi juga percuma. secara sederhana misalnya secara geografis, yang begitu banyak ribuan pulah soal listrik jadi masalah sementara kita negara katulistiwa, air dan angin semua ada. iini yang menurut saya yang punya interaksi langsung ke masayrkat punya prioritas. SA : Kalau itu menjadi prioritas, bagaimana langkah untuk meningkatkan anggaran? AM : anggaran yang kita lihat ada dua, pertama anggaran support dari pemerintah APBN atau APBD kedua adalah dari swasta. karena swasta atau private secotr yang bergerak dibidang energi sudah membaca arah angin juga terkait peluang pasar. SA : Kalau bicara swasta, nantikan ada 144 BUMN apakah itu akan dipaksa untuk R&D kedepan? AM : itukan memungkinkan, karena BUMN itu sudah ada arahnya. Misalnya ada BUMN yang bergerak di semen mereka melakukan konsolidasi kalau dulu secara entitas kan belum bisa. SA : Kalau yang ideal menurut PKS berapa persen anggaran R&D nasional? AM : jujur ini belum kita bayangkan berapa persennya. cara mudahnya kita kasih marki saja bagaimana sebuah negara yang sudah maju berapa sih mereka. karena pada intinya mengacu pada hitungan kita berapa capaian kita sampai lima tahun kedepan. kalau kita tertinggal maka kita butuh energi lebih dan anggarannya tentunya lebih besar. SA : Kalau dinominalkan, kalau lebih besar itu berapa idealnya? AM : tergantung total anggaran di APBN


SA : Kalau saat inikan hanya mencapai 0,08% dari PDB yang berjumlah 7000 triliun? kalau untuk R&D sekitar 13 triliun? AM : lima kali dari itulah pasti lebih cepat. SA : Maksudnya dari APBN? AM : dari angka sekarang lah. tapi kita lihat juga kenaikan APBN kedepan dan minimalnya adalah 1% dari total. dan yang paling penting adalah bukan besarannya kalau bciara R&D itu adalah menyangkut pengembangan SDM selebihnya adalah saran yang tergantung pada SDMnya. karena banyak kejadi orang pintar yang kembali tidak mendapat tempat mereka jadi asing di negaranya sendiri. SA : Cara meningkatkannya gimana? AM : melalui legislator atau mendorong kementeriannya harus serius. kalau mereka tidak punya bayangan sesuatu yang besar bagaimana bisa menghasilkan. pertanyaannya adalah bagi partai kita dan yang lainnya belum pernah ada diskusi tentang R&D? saya pikir itu porsi yang penting ketimbang porsi politik tapi langkah kedua setelah kita ada kotaknya. SA : Pernah dikomunikasikan tidak dengan pimpinan atau diskusi di partai? AM : problemnya adalah bagaimana ide personal ini menjadi ide komulatif. karena kebanyakan kita melihat problemnya hanya di depan mata. tapi partai politik harus melihat sebuah riset sebagai sebuah nation. Teman-teman kita yang bergerak di bidang teknologi ini kan ada misalnya lembaga otonomnya. itu menjadi narasumbernya. kan banyak juga kita alumni-alumni Jepang tapi biasanya mereka menyelesaikan dengan backgroundnya. dan mereka punya komitmen membantu partai ini. SA : Kalau pernah membaca UU No.18 pasal 27 ayat 1 itu anggaran R&D itu pemerintah nasional dan daerah hanya secukupnya? apa menurut PKS UU ini perlu diamandemen? AM : harus...di UU kok bisa ada bahasa seperti itu dan tidak harus muncul



: 12 Oktober 2012 : 14.00 WIB s/d 17.00 WIB : Gedung II, BBPT, Lantai 23

Nama Jabatan

: Ir. Hari Purwanto : Staf Ahli Menteri Bidang Hankam

SA : Apa faktor yang mempengaruhi minimnya anggaran litbang iptek? HP : Perencanaan aktor dalam meningkatkan anggaran kurang terencana sehingga anggaran yang ada pada Menteri dan Deputi eselon 1 kemudian dibahas di DPR. Fungsi badan perencanaan tidak seperti di zaman orde baru diserahkan kepada sektor melalui peraturan pemerintah dan menjalankan jakstra iptek. Terjadi bargaining departemen A, B, C, sehingga para petinggi tersebut berkompetitif menjadi yang paling priority, akhirnya terjadi kompromikompromi. Walaupun telah diusulkan untuk program-program jangka panjang harus dimaintenance secara terus-menerus, perkembangannya tidak boleh lengah. Walaupun sudah ada buku putih tentang iptek, namun terlalu awal dari capaian jumlah anggaran untuk mengejar satu persen target sesuai dengan sektor masingmasing untuk menguasai berbagai teknologi untuk diambil sebagai prestasi. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sektor-sektor dalam pengembangan iptek. Fungsi koordinasi masuk ke kantor Bappenas. Walaupun ada 18 sektor, fungsi perencanaan nasional yang menjadi domainnya Bappenas sehingga dapat dilaksanakan. Di masa lalu, belum ada undang-undang mengenai anggaran di Kementerian Ristek, tetapi Kementerian Ristek memiliki fungsi untuk koordinasi sehingga adanya kesepakatan untuk menyediakan anggaran penelitian pengembangan di Indonesia secara ideal. Contoh di Kementerian Pertahanan memiliki cara lain untuk meningkatkan anggaran. Di Kementerian Pertahanan yang mengacu kepada UU Pertahanan. Untuk pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga alokasi belanja anggaran penelitian pengembangan menjadi meningkat. Diperlukan strategi untuk dapat memperjuangkan melalui aktivitas litbang terkait dengan misi Kementerian Ristek dan beberapa sektor lainnya. Dalam UU Pertahanan ada unsur perekayasaan untuk penelitian pengembangan dalam pembuatan roket dan lain-lain. Strateginya, misalnya, dalam proses pembangunan jembatan Selat Sunda, peran Kementerian Ristek sesuai dengan kompetensi dan tupoksi kita dapat memiliki peran dalam bidang iptek. Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum juga memimpin pada sektor infrastruktur dan teknik dalam pembangunan jembatan Selat Sunda.


Kementerian Pertahanan juga dapat mengembangkan Pesawat N-219 (dengan 19 penumpang). Kementerian Ristek juga bertanggungjawab dalam pengembangan N-219, LAPAN, PT Dirgantara Indonesia, yang berperan dalam pengembangan N-219 untuk jadi industri.



: Januari 2013 : 10.30 WIB s/d 10.45 WIB : Kantor Litbang Kemenkes, Jl. Percetakan Negara, Lantai 2

Nama Jabatan

: Dr. Trihono : Kepala Badan Litbang Kementerian Kesehatan

SA : Kenapa anggaran litbang Kemenkes kecil? T : Karena pagu dari Kementerian Kesehatan untuk Badan Litbang Kesehatan tidak bisa mengalokasikan anggaran sendiri. Yang dilakukan saat ini adalah membuat road map siapa mengerjakan apa, alokasi anggarannya masing-masing. Adapun road map tersebut terkait dengan masalah-masalah penyakit menular misalnya flu burung yang belum ada obatnya. Kementerian Ristek, Universitas Indonesia, dan Litbang Kemenkes harus jelas masing-masing mengerjakan apa. Walaupun anggarannya kecil, badan litbang tidak pernah menyerah akan hal itu. Posisi Balitbang Kementerian Kesehatan sebagai fasilitator kegiatan penelitian pengembangan misalnya pada riset obat tradisional bekerjasama tanaman obat dan perusahaan jamu, dikoordinir oleh Litbang Kemenkes. Jika di daerah-daerah ada unggulan terkait tanaman obat, maka harus disikapi secara positif. Sikap lainnya adalah Badan Litbang mengembangkan paten sampai dengan tahun 2013 sudah ada 20 paten yang keluar copy right. Sentrasentra HaKI bekerjasama dengan Kementerian Ristek dalam pelayanan kesehatan untuk menunjang pembangunan. SA : Apa strategi yang telah bapak lakukan untuk meningkatkan anggaran? T : Reportnya perencanaan masih berdasarkan catatan tahun sebelumnya. Jika pun naik hanya sedikit. Sehingga diperlukan planning anggaran berdasar epidenbase planning. Sudah ada riset fasilitas pelayanan kesehatan cukup untuk melatarbelakangi pada planning untuk mengatasi problem di kabupaten/kota. Saya sudah menjelaskan masalah ini ke Biro Perencanaan Pusat Kemenkes namun tidak gampang. Ada juga kerjasama dengan FKM UI dengan program distrik health account. SA : Apakah perlu dilakukan lobi untuk meningkatkan anggaran dengan DPR? T : Lobi-lobi yang dilakukan dengan DPR masih sulit untuk meningkatkan anggaran


Litbang Kementerian Kesehatan. Jika pun ada lobi, dilakukan di dalam Kementerian Kesehatan sendiri. Selain itu, sudah ada pedoman baku perencanaan anggaran yang mengacu kepada Renstra Kemenkes. Anggaran yang ada saja siap untuk dimanfaatkan secara optimal. Untuk persentase anggaran litbang Kemenkes baru mencapai 4%. Anggaran yang telah tersedia masih ada kendala dalam penyerapannya oleh Litbang Kemenkes dimana prosesnya melibatkan organisasi lain baik perorangan dan kelompok melalui call proposal diseleksi setelah proposal diterima baru uangnya diserahkan. Faktor tersebut merupakan masalah dalam penyerapan anggaran. SA : Berapa anggaran yang ideal untuk Litbang Kesehatan? T : Secara ideal, harusnya 10% dari anggaran APBN Kementerian Kesehatan dan anggaran tersebut dapat diserap. Saat ini anggaran Balitbang baru 4% dari total keseluruhan anggaran Kemenkes.



: 14 Januari 2013 : 11.00 WIB : Lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Al-Azhar Indonesia

Nama Jabatan

: Prof. Zuhal : Ketua Komite Inovasi Nasional

SA : Apa latar belakang Komite Inovasi Nasional (KIN) mengusulkan satu persen PBD untuk anggaran R&D? Z : Membicarakan anggaran litbang dilatarbelakangi oleh, potret dari PBB, teknologi merupakan faktor economy driven minimal yang harus dikuasai. Tolak ukur anggaran untuk R&D minimal 2% dari PDB. Atas dasar itu, KIN telah mempersentasikan dalam sidang kabinet terbatas pada tanggal 12 April 2011 di istana negara, dengan usulan anggaran litbang nasional mencapai 1% di akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dan hal ini kita mintakan juga agar dilanjutkan oleh partai yang berkuasa selanjutnya. Visi Indonesia 2025, dimana dihitung dari saat ini masih ada waktu 10 tahun lagi untuk pengembangan 2% anggaran litbang tersebut. Visi SBY sangat relevan dimana tahun 2025 income perkapita nasional kita meningkat. KIN didirikan terkait dengan peningkatan income perkapita tersebut. Pada kesempatan rapat di istana, Bapak SBY memberi arahan satu persen dari PDB, jika saat ini PDB kita 7.000 triliun, satu persennya saja diperlukan anggaran R&D 70 triliun. KIN, Ristek, dan Bappenas mencoba untuk menghitung berapa besar anggaran untuk R&D nasional kita. Kementerian Ristek hanya mengkoordinir LPNK. Angka litbang 1% dari PDB yang berjumlah 70 triliun jika masih kurang harus ditambah dari anggaran litbang swasta, industri, BUMN, dan foreign direct industry. Di Indonesia, oleh karena industri berkemampuan value edit masih berorientasi kepada perdagangan dan penjualan bahan baku sehingga kontribusi swasta masih kecil dalam litbang. Diperlukan kebijakan berupa insentif kepada swasta dan direct industry. Sehingga KIN merekomendasikan BUMN berbasis iptek, PT DI, PT PAL, PT LEN, PT Telkom, yang berbasis teknologi harus membuat kebijakan untuk mendorong agar mereka mau melakukan kegiatan R&D. Saat ini keberhasilan industri masih berasal dari deviden. KIN merekomendasikan tiga kebijakan yang harus dilakukan: 1. kebijakan untuk mendorong pemerintah agar menyediakan kurang lebih 30%


anggaran, 2/3 nya (66%) berasal dari private sector dan BUMN. 2. Sistem insentif dan regulasi foreign direct investment membangun teknologi Indonesia seperti yang dilakukan di Cina dan Singapura. 3 (tidak jelas...) Kebijakan yang diperlukan dituangkan dalam dokumen yang akan dimatangkan oleh Menteri Riset dan Teknologi. KIN memiliki konsep 1.7.4.7 dalam mendukung program MP3EI masterplan percepatan perluasan dan pembangunan ekonomi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 melalui program: 1. Upaya meningkatkan 1% PDB anggarann litbang. 2. Pengembangan cluster inovasi. 3. Penguatan aktor intelektual (SDM-nya). Arahan Presiden kepada KIN sebagai berikut: “Coba hitung semua, berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk belanja R&D kita. Baik yang bersumber dari APBN, swasta, dan BUMN. Satu persen GDP (70 triliun) kalau masih kurang kita tambah, coba KIN, Bappenas, Kementerian Ristek, Kemendikbud, Kementerian Koordinator Perekonomian dan swasta.” Analisis fiscal space juga mempengaruhi anggaran litbang nasional, contohnya anggaran pendidikan 20% belum... (tidak jelas) sebagian dari 20% tersebut dioptimalisasi sehingga ada unsur untuk mengeksekusi R&D. Untuk membuat R&D di tiap koridor ekonomi di kementerian juga tersedia banyak anggaran-anggaran. Tiap tahun ada sekitar Rp30 triliun dari APBN. Satu persen GDP kurang lebih Rp70 triliun, untuk APBN tersedia 0,33% kurang lebih Rp24 triliun, non-APBN Rp46 triliun. Anggaran R&D LPNK Rp3,7 triliun, nonLPNK Rp6,6 triliun, sehingga mencapai Rp10,3 triliun. Rencana optimal Rp14,1 triliun dari fiscal space. SA : Pernyataan 1% anggaran litbang dari PDB yang disuarakan oleh Prof. Zuhal apa yang menjadi acuannya? Z : Tidak ada dasarnya, KIN hanya menghitung dari data dan fakta yang ada saja dihitung perkiraan oleh KIN dalam rapat pleno KIN tahun 2011. Dilakukan juga analisis pragmatis saja. Keberadaan KIN tidak hanya bisnis as usual saja. SA : Apa hambatan yang dialami oleh KIN dalam memperjuangkan 1 % PDB anggaran litbang? Z : Secara prinsip, KIN tidak mengalami hambatan untuk memperjuangkan 1%, hanya ide ini belum menjadi prioritas nasional dan susah untuk ketemu tim pengarah walaupun semua kementerian mengatakan itu penting.



: Februari 2013 : 08.00 WIB s/d 08.45 WIB : Lantai 10, Kantor Meneg BUMN, Jl. Medan Merdeka Selatan

Nama Jabatan

: Fajar Judisiawan : Asdep Riset dan Informasi

SA : Apa faktor yang mempengaruhi anggaran riset di Kementerian BUMN? FJ : Kepedulian organisasi (komitmen oleh seluruh organisasi) kegiatan R&D bukan hal yang penting. Walaupun Pak Menteri BUMN konsentrasi untuk mendukung R&D sudah bagus tetapi dukungan anggaran untuk Asdep Riset dan Informasi masih kecil. Kementerian BUMN masuk kategori kementerian kelas tiga sehingga kegiatan R&D hanya untuk mendukung kebijakan Menteri dan diaplikasikan terkait dengan produk kebijakan hasil Kementerian BUMN. Sedangkan anggaran R&D tidak bisa dianggarkan oleh Kementerian BUMN. Pak Menteri BUMN menggagas madrasah engineering kerjasama dengan BPPT sedangkan BUMN tidak melakukan riset lagi tetapi mengambil hasil penelitian riset-riset universitas. SA : upaya apa saja yang dilakukan oleh Asdep Riset dan Informasi untuk meningkatkan anggaran? FJ : Upaya-upaya untuk meningkatkan anggaran di Kementerian BUMN terkendala oleh tidak adanya peraturan yang jelas. Riset di Kementerian BUMN hanya untuk riset kebijakan. Secara keseluruhan budaya riset di Kemeneg Riset tidak ada. Saya mencoba membangkitkan R&D di lingkungan Kementerian BUMN dengan memotivasi kawan-kawan di Asdep lain di lingkungan Kementerian BUMN. Asdep Riset dan Informasi hanya didukung oleh SDM empat orang. SA : Apa saja fungsi utama Asdep Riset dan Informasi? FJ : Fungsi Asdep Riset dan Informasi sebagai lembaga kalibrasi sebagai coordining di lingkungan Deputi di Kementerian BUMN melalui sekretaris Menteri BUMN sebagai koordinator. Anggaran yang tersedia untuk riset kebijakan Rp2 miliar dan Rp8 miliar untuk membangun sistem informasi. Sementara, BUMN sebagai customer service terkait pelayanan Menteri BUMN memiliki key performance indicator (KPI) yang diukur setiap tahun. Belum ada kegiatan untuk upaya riset besar di sejumlah 141 BUMN sehingga diperlukan survey data. Ada dana CSR tetapi sulit mengkoordinirnya karena BUMN maunya jalan sendiri-sendiri. BUMN punya prioritas R&D masing-masing.


SA : Usulan apa saja yang dilakukan untuk dapat meningkatkan anggaran riset di BUMN? FJ : Diusulkan di masing-masing BUMN punya satu program besar yang dapat dijual kepada Menteri BUMN sehingga menjadi triger awal agar anggaran R&D meningkat. Sementara ini, anggaran R&D di BUMN masih seperti anak tiri. Sehingga diperlukan kebijakan yang secara sistematis dapat meningkatkan anggaran litbang R&D di BUMN. Kontribusi BUMN untuk APBN sebesar 20%, sedangkan untuk PDB mencapai 5%.


LAMPIRAN III FOCUS GROUP DISCUSSION Hari/ Tanggal : Rabu tanggal 24 Juli 2013 Jam : 16.00 WIB – 18.00 WIB Tempat : VIP Room Dharmawangsa Restoran Hotel J.W. Marriot Jakarta-Selatan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Suryo Bambang Sulistyo (SBS) Bapak Prof. Tamrin Amal Tamagola (TAT) Bapak Dr. Ryant Nugroho (RN) Bapak Faisal Basri (FB) Bapak Amir Sembodo (AS) Bapak Mcsdin Cornelis Simarmata (MCS) Bapak Syafril Basir (SB) Bapak Nasrudin (BSN-Mahasiswa S-3) Terimakasih atas kesediaan Bapak-Bapak untuk bisa menghadiri FGD ini, walaupun kita agak telat dari jadwal yang telah direncanakan, ternyata akses ke arah J.W. Marriot macet semua. Sambil menunggu peserta lainnya yang... Seperti yang saya sampaikan melalui email dan beberapa saya antarkan langsung bahanbahan untuk FGD sore ini. Adapun, tujuan FGD kali ini untuk meminta masukan dari Bapak-Bapak sekalian sebagai ahli dari bidang masing-masing untuk memberi penjelasan atau analisis tentang kondisi Indonesia 20 tahun mendatang. Para pakar yang saya minta memberilan masukan terdiri dari Politis, Ekonom, Ahli Kebijakan Publik, Sosiolog dan Ahli Bidang Teknologi. Untuk Politisi saya sudah dapat konfirmasi Bapak Fadli Dzon yang mewakili Parpol, sudah berencana akan datang tapi sampai saat ini belum bisa hadir, mungkin terjebak macet, dan pada kesempatan ini sudah hadir ahli ekonom, ahli kebijakan publik, pakar sosial dan teknolog. Jadi, silakan saja Bapak-bapak memberikan masukan dan saya mohon izin untuk bisa merekam pembicaraan dalam FGD ini. Prolog Fakta di lapangan, anggaran R&D kita masih sangat kecil, angka yang saya rujuk presentase PDB untuk R & D masih 0.08% sedangkan kalau anggaran dari APBN masih di bawah 1% dari total APBN kita sekitar 1500 triliun kita baru mendapat sebesar 15 triliun. Sementara, persaingan global sudah di depan, bagaimana kita menghadapi globalisasi, dimana telah terjadi kesenjangan yang mencolok dimana pada negara maju yang mengedepankan R&D dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara mereka masing-masing. Saat ini kita lihat persaingan antar bangsa semakin ketat dan dampak globalisasi yang semakin meluas, sehingga diperlukan pemanfaatan, pengembangan dan pengusaran IPTEK melalui ketersediaan dukungan anggarannya.


Pemerintah melalui RPJMN 2004-2025 telah memiliki komitmen untuk membangun IPTEK terutama dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaannya. Dalam dokumen RPJMN 2010-2014 Pemerintah melalui Kabinet Indonesia Bersatu sudah memiliki pilihan kebijakan 11 prioritas pembangunan, dan yang nomor 11 adalah inovasi teknologi tapi kenyataannya dari yang saya angkat menjadi permasalahan dalam penelitian ini, rujukan anggaran pada prioritas nomor 11 ini nampaknya belum terlihat menjadi prioritas. Jika melihat data dari OECD tahun 2011, anggaran RnD kita masih terpotret yang paling kecil di dunia, di Asean saja kita masih kalah jauh dari Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Minimnya anggaran R&D kita dibandingkan PDB juga cenderung menurun sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2009. Potret rasio anggaran Iptek dan Litbang sektor pemerintah dari tahun 1969 sampai dengan 2009 juga terus menurun. Minimnya anggaran RnD ini ditengarai menjadi penyebab terpuruknya pencapaian Hak Kekayaan Intelektual kita, minimnya publikasi jurnal internasioal, menurunnya daya saing ekonomi, menurunnya HDI dan masih minimnya sosial impact dari hasil-hasil litbang kita. Ketika saya mencoba langsung terjun ke lapangan, saya mendapatkan fakta bahwa baru 72, 4 persen aktor yang menjawab bahwa Anggaran Iptek adalah hal yang menjadi skala prioritas. Fenomena di partai politik yang besar yang mengikuti pemilu 2004, belum terlihat Penelitian dan Pengembangan atau bisa disebut R&D ini menjadi isu utama di parpol. Isu-isu yang diangkat oleh parpol berkisar tentang demokratisasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, otonomi daerah, pembangunan ekonomi, pemberdayaan perempuan, pendidikan, penegakan hukum dan pengangguran serta pertahanan dan keamanan, yang mencuat menjadi isu penting. Potret anggaran litbang kementerian baru menunjukan angka-angka yang juga masih minim, anggaran yang lumayan besar ada di Kementerian Pertanian sudah mencapai 7,13 persen, Kementerian ESDM sudah mencapai 6,38 persen, Kementerian Kesehatan 1,17 persen dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru mencapai 1,48 persen. Potret pada anggaran litbang provinsi juga masih belum menggembirakan rata-rata anggaran balitbangda masih jauh dibawah satu persen APBD masing-masing. Kemudian, saya juga masuk ke perguruan tinggi untuk membuktikan kekecilan angkanya, sejauh mana? Di beberapa universitas besar termasuk UI sendiri kurang lebih baru 2% dari total aktiva yang mencapai 1,2 triliun. Yang menarik di kampus UGM, kampus nya Pak Dr. Rian , walaupun aktivanya sudah mencapai hampir 1,8 triliun, namun anggaran untuk R&D-nya masih belum menggembirakan karena masih 3,8%. Selanjutnya, potret anggaran dari ITB, nanti yang punya kampus akan datang, Pak Amir Sembodo, baru mencapai 4,71%. Sedangkan, untuk anggaran perguruan tinggi swasta, ada UBL di Bandar Lampung, ada Universitas Al-Azhar yang dipimpin oleh mantan Menristek sebagai rektornya, Pak Zuhal, saya melakukan wawancara dengan ketua litbangnya, didapati bahwa anggaran R&D di Al-Azhar masih belum prioritas karena masih 2%, artinya belum menggembirakan juga. Kalau saya perbandingkan dengan usulan riset-riset asing di Kementerian Ristek angka yang dialokasikan oleh Al-Azhar, baru satu proposal saja. Kalau satu proposal asing di kita ini bisa mencapai 300-700 juta untuk satu proposal sekali izin untuk 3 bulan atau satu tahun. Saya juga ke industri BUMN tepatnya Pertamina, mcski


aktivanya besar tapi masih dibawah 1%, telkom juga segitu, PLN yang aktivanya juga besar dari 57 triliun masih 0.01%. Yang saya prediksi besar di Medco milik swasta yang aktivanya besar ternyata mereka tidak melakukan R&D untuk minyak. (FB) Kalau yang asing seperti Chevron atau asing lainnya? Kalau yang asing saya belum bisa masuk tetapi...menarik untuk saya coba cari datanya Pak Faisal. (FB) Jangan-jangan mereka lebih besar? Bisa jadi...tetapi anggaran swasta yang hampir mencapai 1%, yaitu dari PT Kalbe Farma. Kalau di kementerian juga belum menggembirakan, yang paling besar hanya Kementan sudah 7%, kalau yang lain-lain masih dibawah...... (FB) Ini persen dari apa, misalnya Sumatera Utara? Itu dari APBD-nya. (FB) Kalau pertamina dari total aktiva? Iya. (M) Kalau dari parpol saya belum bisa dapat mcski sudah kontak ke Balitbang Partai Golkar, ke Bang Piliang, ke Pak Ulil (Demokrat) dan Didik J Rachbini DPP PAN, begitu juga ke Partai HANURA, Bendahara PKS, PDIP. Walaupun visi mereka itu bagus R&D untuk Adi Luhung dan kepentingan bangsa tapi begitu kita masuk ternyata anggaran litbangnya baru sebatas untuk survey saja. Ada beberapa analisa juga yang saya rujuk dari beberapa teori harusnya legislatif membuat policy, eksekutif harusnya melaksanakan operasionalnya, saya konversikan ke Jhonson itu betul self Inten model, legislatif pengen populer dipilih kembali, birokrat ingin memaksimalkan anggaran, konstituen ingin memaksimalkan utilitisasinya, legislator buat program populer, demokrat membuat program baru jadi ada temuan seperti itu. Saya ambil skenario ini karena menurut...(terputus) mungkin itu sebagai bahan diskusi awal silahkan siapa yang ingin mulai... (FB) Mungkin saya ingin klarifikasi beberapa dulu saja. Pertama, penggunaan data misalnya, kalau data R&D negara itu dibandingkan dengan GDP, GDP itu kapasitas untuk menghasilkan perekonomian. Kalau perusahaan itu aktiva ini logikanya, dimana biasanya kalau perusahaan itu dari total spendingturenya jadi nanti aple-to-aple sebab nanti angka ini kekecilan. Kemudian, Sumatera Utara terhadap APBD kan nggak nyambung harusnya kalau daerah pada PDRB. (M) Berarti lebih kecil lagi, Pak? (FB)Yaa..iyalah supaya compatible agar kita bisa membandingkan yang bisa


diperbandingkan. Kemudian di universitas ini dibandingkan dengan apa? (M) Dari laporan akhir keuangannya? (FB) yaa dari total pengeluaran akhir tahun saja. (M) Sepertinya begitu Pak, kalau yang UI semua dari mulai gaji dosen, tukang sapu dan apa saja sampai sewa mobil hingga mencapai 1,2 triliun, terus saya melihat untuk DPRN (Dana Penelitian dan Pengembangan)? (FB)Jadi DPRN dibagi total pengeluaran kalau itu sudah betul. Kalau kementerian dibandingkan dengan... (M) APBN yang diterima Pak? (FB) APBN oleh kementerian itu. (M) Iya... misalnya Kementan dari sekian triliun baru segitu dan itu rataratanya saja? (FB) Jadi kementan ada 7,13% dari total. (M) Rata-rata dari APBN yang dia terima 5 tahun terakhir saya bagi rata-rata dari anggaran litbangnya? (FB) Kemudian kedua, R&D itu ada dua yang membiayai oleh pemerintah dan non pemerintah. Seingat saya (datanya cukup lama), apakah anda punya datanya? 85% R&D kita dibiayai oleh pemerintah dan hanya 15% saja oleh swasta. Di Cina 66% oleh swasta itu padahal itu negara komunis. Dari sini bisa dipahami biaya R&D ini sebetulnya sebagian besar bukan untuk R&D tapi buat personil. Maksudnya 85% tadi itu sebagian besar untuk personil termasuk juga yang di kementerian seperti itu. Seperti yang anda katakan tadi driven by birokrasi itu yang pertama, data saya juga menunjukkan 0,08% tidak mencapai 0,1% yang tertinggi kalau tidak salah Israel. Tapi saya pakai data World Bank, kalau anda pakai data global Innovation pasti berbeda. Sekarang kita jangan bicara R&D karena kedepannya kita tidak tahu. Karena sekarang total government spending itu hanya 8% dari PDB. Yang lebih kecil dari kita hanya Banglades, Pakistan dan Kamboja. Jangankan untuk R&D untuk yang lain-lain juga kecil. Jadi kapan kita punya kemewahan untuk itu, jadi paradigmanya adalah the rule of government dalam total ekonomi ini rendah. Amerika saja yang kapitalistik yang mengecilkan peran pemerintah itu sebesar 20% peranan governement final consumtionnya kalau kita cuma 8%. Kan tugas pemerintah dua, pelayanan publik dan menyediakan public good and services. Dalam pelayan publik termasuk R&D itu cuma 8% dari PDB that the lowest in the world paling tinggi Kuba 34%. Jadi cuma 1%/mil dari pengeluaran pemerintah R&D akan naik kalau government spending-nya juga naik.


Kenapa government rendah karena tax rationya rendah. Orang kita yang bayar pajak kecil sekali personel income tax-nya, pajak orang-orang kaya itu cuma 89 triliun padahal subsidi BBM 200 triliun. Jadi pemilik perusahaan itu pajaknya lebih kecil dari gaji manajer-manajernya. Kalau kita bicara 25 tahun kedepan, what is the rule government-nya dulu kemudian bagaimana agar...karena sebaik-baiknya R&D adalah yang dilakukan oleh private sector. Karena yang apa dibutuhkan private sector itu paling tahu? Jadi bagaimana agar ada insentif, kan diseluruh negara begitu sehingga R&D itu bisa driven by private sector sehingga tidak ada lack rumusan dengan apa yang mcsti dikembangkan. Saya kira itu dulu untuk sementara. (RN) Saya ingin komentar sedikit agar inline dengan beliau. Silahkan Dr. Rian (RN) Jadi begini, ada dua masalah kebijakan, pertama masalah kultural kebijakan dan struktur kebijakan. Kalau struktur kebijakan seperti yang disampaikan tadi kita sangat kecil volumenya. contohnya "you throw the peanut you get the monkey" dalam industri pariwisata kita lemparnya kecil dapatnya cuma monyet-monyet saja. Untuk pariwisata misalnya, Malaysia pada tahun 1996 sama seperti kita wisata asing sebanyak 5 juta. Hari ini kita 8 juta Malaysia sudah mencapai 28 juta itu masalah struktural policy. Dari kultur sendiri kita tidak punya value untuk riset, namanya pun ristek bukan riset. Jadi kesannya itu teknologi padahal bagiannya itu inovatif dan efisien. Mcstinya pola pikirnya harus kultur riset bukan kultur teknologi. Saya bertemu beberapa teman mereka mengatakan kalau untuk mengembangkan riset untuk inovasi berkaitan dengan pendapatan daerah mereka mengatakan itu bukan inovasi tapi hal lain. Jadi dari pemahaman riset sendiri juga sudah lain. Coba menggunakan kata riset dan development. Di tambah lagi kita tidak punya kebijakan yang pro kepada R&D, kita hanya pro kepada teknologi. (M) Artinya yang daerah tadi tidak match definisi risetnya? (RN) Harusnya R&D bukan ristek. istilah Riset and Development ini berdampak bagaimana dengan yang namanya soft policy-nya. Jadi yang saya tahu Kemristek sudah mengembangkan yang namanya insentif bagi perusahaan yang mengembangkan R&D nya. Tetapi Kementerian Keuangan tidak mau. Padahal kalau ini inline akan drive disitu karena tidak ada value policy yang pro R&D ditambah pemahaman yang tidak cocok dengan ristek maka Menteri Keuangan bilang itu kan urusan teknologi kita bicara tentang fiskal. Padahal kalau kita bicara fiskal itu bisa mengurangi yang namanya pajak. Kemudian yang namanya riset itu jadi pro pasar. Ini pernah di ejek sama Ir. Ciputra ketika mendapatkan Prof di gedung BPPT. Ir. Ciputra bilang riset di BPPT dan di semua kementerian hampir tidak ada gunanya karena tidak


tahu dibuat apa? Karena atas dasar hobi dari per riset. Kalau pebisnis dia tahu apa yang dia buat dan dia jual. Sistem insentif yang tidak match ini karena tidak ada value ther is not policy value yang pro riset. Konsekuensi lainnya apa? Ini terjadi karena kebijakan tidak dibiasakan didasarkan pada fakta. Malaysia punya yang namanya fact big policy, di Australia saya lupa namanya. Artinya, setiap kebijakan didasarkan pada fakta sedang fakta di dapat dari riset. Kebijakan di kementerian tidak di dasarkan pada riset bahkan lebih banyak pada asumsi. Seperti kebijakan Bank Century, setiap policy itu pasti ada yang namanya policy paper-nya (riset). Kalau policy paper-nya tidak ada artinya kebijakan yang di buat didasarkan atas dasar asumsi. Apa yang terjadi? Karena di tingkat kementerian tidak ada kultur riset larinya pada non fact big policy. Yang terjadi adalah para pengambil keputusan di negeri kita tidak beda dengan dukun. Kalau kita sakit pergi ke dokter pasti beliau tanya apa gejalanya sebab bagaimana dia tahu kita sakit flu tanpa dia tahu gejala dan diagnosanya. Tetapi birokrasi kita tidak terbiasa diagnosa. Ketiga, yang terjadi di Indonesia ini setiap kebijakan publik identik dengan hukum karena kita adalah jajahan Belanda. Ada dua paradigma, satu Amerikalis, yang satu lagi Continentalis. Kalau Continentalis, itu tidak beda dengan law atau rech jadi kalau dalam Bahasa Inggris, Jerman, Belanda dan Itali dan Spanyol itu tidak ada paranan kata policy ra atau rech atau law karena model governmentnya adalah kerajaan. Jadi raja bikin perintah berbentuk aturan dan rakyat hanya mengikuti. Kalau di Amerika dengan adanya declaration of independent maka pertemuan negara bagaimana kemauan rakyat. Di kita tidak, ini terjadi ketika ketika ada training policy yang dikirim adalah orang-orang hukum isinya adalah legal drafter. Apa yang terjadi sebetulnya, Public policy itu dibagi tiga. Pertama, yang disebut UU kalau di Amerika disebut Act karena dia yang menggerakkan dan memberikan diskresi dan ruang gerak. Kedua, adalah hukum, kalau hukum itu membatas-batasi. Ketiga adalah regulasi yaitu ketika negara memberikan asetnya para pebisnis untuk dikelola dia hanya memberikan ketat sehingga ada badan regulasi, seperti regulasi telekomunikasi, regulasi jalan tol, dan regulasi air minum. Ketidaktahuan ini menyebabkan policy hukum karena hukum itu dibuat setelah kejadian ada. Jadi hukum itu selalu tertatih-tatih kepada yang namanya masa lalu, yang ketiga public policy itu fastern policy masalah baru muncul sudah terjadi. Sehingga kalau kita mau menggunakan buku ini (pak Jatun). Jadi kebijakan di Indonesia ada yang known-known, apa yang tidak kita ketahui sudah kita ketahui. Kita tidak boleh masuk di level seperti ini. Contoh paling riil adalah Jakarta pada waktu Singapura bikin MRT, orang Siangapura tidak tahu apa sih MRT, kalau kita sudah berantakan baru berpikir ke situ karena kita tidak pernah melihat kedepan. Mengapa? Karena tidak ada kultur riset didalam kebijakan kita. Karena yang namanya jarak di


depan kita tadi itu yang di ambil dengan yang namanya zona inspirasi. Padahal zona inspirasi hanya bisa diambil dari riset, without that forgetted. (RN) Apakah Bapak sudah punya buku saya public policy? Ada yang kecil dan tebal. (RN) Yang tebal pak karena efeknya kebijakan nanti seperti ini? Baik nanti saya... (RN) Jadi kebijakan yang non riset ada skornya ada 1, 2,3, 4, 5. kalau yang disini nanti kebijakannya... (M) Chapter yang di tengah kalau tidak salah yaa pak? (R) Saya lupa, karena bukunya juga agak tebal, jadi yang satu itu ada kebijakan distroying national resources and economic social capital. Kedua, extracting national resources, ketiga adalah sometimcs maintenance resources, sometimcs extracting, sometimcs destroying. Kalau disini dia enrich nanti proxy nya disini mengapa negara tetap miskin. Begitu naik ke level 3 sini itu menggunakan namanya fact base policy itu adalah riset base policy tanpa itu tidak jalan. Kenapa Malaysia itu selamat terus..... kenapa Perdana Menteri Mahathir dulu menggunakan penasehat orang Israel karena dia tahu untuk menangkal serangan George Soros cuma orang Yahudi yang bisa. Dia sampai pakai skenario game untuk mempengaruhi itu. Kalau kita tidak pernah.... yang salah adalah pengajar public policy kita. Karena pengajar public policy kita itu mengatakan harus diketahui masalahnya, dianalisis, keterbukaan publik bagaimana. Sedangkan kalau di luar itu tidak boleh. Artinya kebijakan demokratis, kita lupa misalnya kalau kita mau beli mobil baru kita tanya istri kita dan kita katakan itu mengambil kebijakan demokratis tapi kalau kebakaran kan tidak perlu rapat lagi kan. Jadi kita mau mengatakan kebijakan yang pokok itu selalu salah... Jadi kalau saya simpulkan ada tiga hal yang penting adalah kita tidak punya value kebijakan yang pro kepada riset. Kenapa saya bilang value karena kalau bikin kebijakan kan ada target kalau dia nggak efisien dia nggak efektif. Kalau di baik dia tidak menyenangkan. Di dalam keterombang-ambingan ini kita bisa selamat kalau punya value. Dan, kebijakan yang diambil tidak pernah berbasis fakta, yang ketiga adalah proses pemahaman sampai hari ini adalah public policy kita identik dengan hukum sehingga disebut fasten policy model (M) Artinya kalau kita pakai skenario untuk 25 tahun kedepan yang mana harus kita....kan tadi problemnya tiga? (RN) Pertama, kita harus bisa menginjeksikan value dari riset kepada yang namanya policy. Dulu kebijakan publik itu yang membuat orang-orang kuat menengah, kemudian disini mulai kingdom raja-raja kuat, abad ke 18-19 itu yang namanya hukum menjadi penguasa by policy karena Amerika belum


besar muncul apa yang namanya kebijakan. Tapi ke depan, ini ilmu future, ilmu future ini banyak dikemukakan pak Jatun, saya baru tahu ada yang namanya bilangan dulu ada orang bilang bilangan tak terhingga saya baru tahu saya kan di BRT, saya baru tahu di dunia itu ada bilangan imaginer, itu adalah bilangan untuk mengatur transaksi elektronik. Transaksi elektronik itu hanya bisa sekali dia tidak bisa dua kali dan ini yang mendesign cuma empat orang. Sekarang juga mulai ada design dari Perancis kalau kita ngomong dengan teori dinamika dua sehingga ketika kita ngomong itu bisa retreive ketika kita berbicara. Itu justru lebih maju dengan yang namanya partikel Tuhan. the unknwon of the unknown ini kita tidak tahu karena tidak pernah ke arah sana. Riset itu teknologi seperti membuat pesawat terbang, tapi skenario ke depan kita gak harus bikin. (M) Silahkan Pak Suryo (SBS) Saya sangat sependapat dan support yang disampaikan pak Faisal dan Pak Rian, terutama menyangkut masalah R&D itu sudah tidak pro. Saya dari dunia usaha melihatnya sederhana saja. Kenapa pembelanjaan kita di R&D itu sangat rendah karena kebijakan fiskal kita tidak mendukung, tax policy kita tidak mendukung R&D. Kalaupun ada dikatakan dengan tax deductable tapi tidak pernah disosialisasikan secara luas sehingga pengusaha tidak tahu. Jadi kalau kita spend of R&D bisa deductable. Karena kalau semua di luar negeri ya begitu makanya kalau saya melihat ini seperti Pertamina R&D nya sangat kecil. Kebijakan menyangkut cost recovery, kita itu banyak membiaya cost recovery, justru R&D negara lain bisa naik demi keuntungannya mereka itu dimasukkan ke extend mereka. (FB) Pak jadi kalau pertamina itu masuk R&D sebetulnya cost recovery yaaa? (SBS) Iya...yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan luar negeri yang dipakai oleh Exxon dan lainnya karena R&D nya dibiayai oleh negara kita. (FB) Jangan-jangan R&D itu manfaatnya digunakan oleh negara lain? (SBS) Pasti dong, property rightnnya kan milik dia, bayangkan the lost of opportunity yang telah kita pikul dari cost recovery itu triliunan dollar dari mulai eksplorasi migas dari tahun 70 sampai sekarang ini, 85% negara yang menanggung. Hasilnya dari minyak yang mereka dapatkan dipotong dulu cost-cost mereka sisanya baru dibagi, cost itu 85% pemerintah kita yang menanggung, dan 15% asing yang menanggung. Kemudian sisanya yang dibagi dengan pemerintah, mereka 20% atau 25%. tapi sebetulnya kalau di hitung secara fair mereka dapat lebih dari 50%. Saya pernah kenal dengan tim yang mengecek cost recovery itu baru datang dari LA dan mereka cerita dapat entertain. Kita luar biasa kehilangan lost opportunity dari sini pak sehingga perusahaan-perusahaan asing itu mereka menunjuk sub contractor dari negaranya jadi dari pembiayaan pemerintah yang 85% itu asetnya bertambah, pengetahuannya bertambah dan expertisnya juga bertambah dan negara yang


membiayainya. (M ) Jadi kesalahannya dimana? (SBS) Saya pernah dalam suatu seminar, saya sampaikan sudahlah kita pakai sistem baru deh, hilangkan cost recovery. Maksudnya perusahaan minyak itu disuruh membiayai resiko mereka semua. Kalau ketemu minyak kita ambilnya 50% saja dari hasilnya dalam bentuk inkine oil-nya. Bagaimana cara mencarinya kita kasih kebebasan kepada mereka kalau dia memproduksi 1 juta barrel kita minta 1/2 juta barrel. Kita letakkan meterannya saja disitu. Saya pernah usulkan begitu tapi BP migas tidak setuju karena mau diapakan orang sebegitu banyak dan tidak ada kerjaannya. (M) Menyambung pertanyaan pak Faisal tadi 15% dari private dan 85% itu pemerintah, menurut pengalaman pak Suryo ? (SBS) Masalahnya R&D ini dari dunia pendidikan dan industri itu belum menyatu masih berjalan sendiri-sendiri dan kita perlu lebih dekat. Kita sering mendengar temuan dari ahli-ahli kita di BPPT dan LIPI yang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Bagaimana caranya bisa kita satukan pendidikan R&D, dan industri. BPPT atau LIPI harus bisa "jemput bola". Yang tidak kalah penting adalah penentuan kearifan penggunaan jenis teknologi. Saya ambil contoh kita tahu betapa macetnya jalan Pantura, Jakarta-Jawa Tengah kenapa tidak dibuat kereta api cepat JakartaSurabaya. Di Korea, di Perancis, di Jerman itu 350 km/jam kalau kita tidak usah sampai segitu deh. Saya pernah undang ahli perkeretaapian dari Jerman kalau bikin kereta api cepat yang 200km/jam berapa harganya? Karena lebih cepat pasti harganya beda, katanya 12-18 billion dollar. Bayangkan setiap tahun kita buang 30 billion dollar, kita hanya memberi 15 biliion dollar dan kita sudah mampu memiliki kereta api cepat bayangkan hanya dengan 4 jam kita akan lebih efisien. Maksud saya menentukan prioritas dan teknologi dalam pembangunan ini perlu kearifan. Apa yang paling penting yang memberikan dampak paling penting bagi pembangunan. Untuk pelabuhan dari jaman Belanda sampai hari ini kapal-kapal besar tidak bisa merapat di Jawa. (M) Artinya R&D untuk transportasi ini sangat penting kedepan? (SBS) Yaa penentuan the right techonology yang memberi dampak pada development atau peningkatan pertumbuhan. Ini butuh sense, kenapa kita tidak membuat industrial estate yang bersebelahan dengan pelabuhan, jangan industrial estate di Cikarang pelabuhannya di Tanjung Priok setiap hari berapa banyak truk yang lewat. Kalau kita lihat di Dubai, Jepang industrial estate itu selalu next to port. (M) Bagaimana supaya mengubah paradigma atau presentasi private itu agar mau aware menginvestasikan anggarannya untuk litbang?


(SBS) Kalau kebijakannya sangat pro pada resources development untuk dunia usaha pasti lebih meningkat. Dan kita harus lebih ketat untuk membuang uang secara cuma-cuma. Jangan membiayai riset orang lain dan jangan terus-terusan terjadi seperti ini. (RN) Saya sepakat pak...jadi bagi para pebisnis itu simple, selama ada insentif untuk mengefisienkan dia pasti ambil. Jadi yang perlu diketahui adalah Menteri Keuangan bahwa ini untuk meningkatkan ekonomi. Kebijakan Kemenristek itu sudah benar, perusahaan yang melakukan R&D in line dengan efisien tax. Itu pasti sangat cepat bergeraknya. itu jadi problem di Kemenkeu dengan UU-nya yang baru seperti seorang kasir bukan manajer keuangan. Karena seorang manajer keuangan dia tahu harus tahu taruh uang dimana. (M) Jadi pak Rian ingin katakan problemnya ini ada di Kementerian Keuangan? (RN) Ya...karena Kementerian Keuangan mendapatkan uang dari pajak.

tidak pernah berpikir

selain

(SBS) Dan lembaga pendidikan dengan lembaga riset dan industri itu harus lebih dekat lagi. (RN) Betul... (SBS) Kita harus membangun seperti sistem komunikasi atau sesuatu yang lebih efektif karena kita tidak pernah tahu apa yang di produce sama BPPT dan LIPI katanya banyak yang bisa dimanfaatkan untuk industri. (RN) Saya ada kawan di British, dia bilang sudah menemukan membran untuk membuat keluar getahnya cacing. Getah cacing adalah obat untuk degeneration jadi kalau orang sudah tua di injek pakai itu. Dan itu yang punya hanya dua Jepang dan Indonesia. Tetapi teknologi itu ternyata tidak pernah di ekspos keluar dan bagaimana perkembangannya sekarang saya tidak tahu. (SBS) Yang kayak gini ini kan industri dunia usaha sebenarnya bisa membiayai. (RN) Satu lagi contoh riilnya, waktu itu saya sudah minta (M) Kalau pendapat pak Rian seperti itu kedepan kebijakan apa yang harus di buat? (RN) Saya waktu itu masih stafnya Tanri Abeng di BUMN, saya melihat yang namanya tebu di Jawa susah kalau ada juga kecil-kecil. Ternyata di BPPT dengan teknologinya membran tadi bisa diperas disana dan dibawa kesini sudah dalam bentuk raw sugar. Masalahnya di BPPT tidak ada kebijakan hasil temuannya bisa dijual. (FB) Maksudnya gak boleh?


(RN) Gak boleh ....kan lucu juga. Jadi BPPT itu sudah keluar uang banyak tapi ketika kita mau ambil gak bisa. Mcstinya di internal BPPT dimungkinkan untuk kebijakan marketing innovation, jadi BPPT keluar dari ranah birokrasinya. (M) Seharusnya sekretaris Utama BPPT ikut hadir cuma tidak tahu kenapa belum bisa hadir? kedepan dengan fakta-fakta tadi yang mewakili industri? (RN) Yang paling tertinggi itu kan presiden (M) Maksudnya harus ngapain itu presiden? (RN) Begini... presiden itukan punya visi kepala negara yang hanya bisa diterjemahkan oleh policy. Politik itu kan prosesnya produknya kan policy. Jadi sejelek apapun prosesnya tapi kalau produknya bagus kan selesai. Presiden harus punya kebijakan yang pro-riset. Kedua, ada dua level kementerian yang harus pro betul yakni Kementerian Ristek dan Kementerian Keuangan karena mereka jangkar kemana-mana. Ganti Kementerian Ristek dengan nama riset jadi itu bukan technology tapi namanya R&D. Begitu mereka bisa berkoalisi dengan perguruan tinggi atau industri bisa melepas produknya ke pasar. Dengan demikian, kedepan yang namanya ristek bisa jadi bukan sebagai organisasi tapi seperti Event Organizer (EO). Supaya tidak terjadi kegilaan seperti ini, banyak orangorang asing yang masuk hutan kita, kalau itu berhasil semua hasil hutan kita dibawa semua. BPPT tidak pas karena hanya bikin teknologi mereka pikir teknologi itu bukan biologi. Kedua, Kementerian Ristek diganti dengan R&D supaya lebih luas dan berkolaborasi. Dan, ketiga Kementerian Keuangan dia harus berubah dari kasir menjadi direktur keuangan dia harus bisa menggenerasikan perekonomian. Jadi nanti kalau ada invention dia bisa patenkan. Ditambah lagi perlu ada satu lembaga lain yang harus kuat adalah Kemenkumham, karena mengurusi hak paten sulitnya susah sekali saya dengan ibu Martha Tilaar mau mempatenkan jamu tradisional, hak paten itu mau kita gunakan untuk membina ibu-ibu tapi gak selesai selama dua tahun. Seperti yang dikatakan tadi 85% pemerintah dan 15% pebisnis itu tidak sehat. Harus bisa di drive 85% itu bisnis, yang 15% itu pemerintah. Kenapa? that's the natur of invention disini pelaku bisnis bisa sebagai pressure group. (M) Artinya, kalau skenario 85% dan 15% itu tidak bisa dibalik sampai 20 tahun kedepan, apa yang akan terjadi? (RN) Kita hanya menjadi negara birokrasi. Negara birokrasi itu tidak pernah produktif karena hanya mengkonsumsi, seperti detroiy, jadi pemerintah pada dasarnya hanya bisa menggunakan uang tapi tidak bisa mengatur endingnya negara ini nanti bisa bangkrut. (M) Jadi birokrasi bisa bangkrut? (RN) Bangkrut total...bahkan gak usah nunggu 2030, 2020 juga sudah bisa


bangkrut. (M) Pak Tamrin silahkan sudah banyak komentar, kira-kira dampak sosial atau krisis apa yang akan terjadi? (TAT) Saya tidak mau dikurung dengan kurungan sosial ha..ha..ha...(tertawa) saya selalu melakukan satu pendekatan dalam ilmu sosial dengan sociatal karena sosial itu just one of for. Saya ingin menyampaikan tiga poin yang saya pikirkan. Pertama, yang harus dipikir adalah turun mcsin mendasar tentang semua pembagian tugas dalam pemerintahan antara penelitian dan birokrasi ini. Saya setuju dengan bapak dari Kadin itu bahwa sebenarnya kita sudah banyak belajar dari birokrasi akademis, dan itu gagal total. Jadi tidak mungkin satu pencapaian akademik di dapat dalam kerangkeng birokrasi seperti ini karena birokrasi memperlambat dan mempersulit semuanya. Di kampus saja ketika kita mau mengajar kita butuh satu kelas dengan jumlah segini dan fasilitas ini itu tidak bisa. Itu terjadi karena hambatan birokrasi dia tidak bisa mengakomodir kebutuhan akademis apalagi penelitian. Penelitian di LIPI juga menjadi penelitian proyek yang pesanan habis dan laporan masuk lemari dan tidak ada apa-apanya. Harus ada turun mcsin dari tata kelembagaan baik dari pengetahuan, riset dan teknologi ini. kalau saya lihat begini, ada kerangka lima gerak utama yakni kapital, teknologi, informasi, birokrasi dengan idiologi. Teknologi itu sangat dekat dengan kapital, itu berarti dalam kegiatan ekonomi. Sebenarnya, yang kita ketahui tentang R&D seharusnya diberikan kemitraan antara universitas dan dunia bisnis. Jangan universitas itu dijadikan sebagai unit kerja Kementerian Pendidikan tapi harus dilepas sebagai independen agar bisa melakukan banyak kerja sama dengan dunia bisnis karena disana ada laboratorium kalau ada penemuan bisa dipakai langsung. Tadi kan dibilang, bisnis itu kalau dibilang efisien dan secara cost itu bagus, dia akan tertarik. Jadi R&D itu perlu sedikit campur tangan dari wewenang negara. Paling sedikit diberikan otonomi yang besar kepada universitas. Tapi ada satu bagian dari riset yang substantif dan mendasar perlu penelitian dasar di segala bidang. Saya kira ada gagasan kita ketika di Lombok. Gagasannya dari pak Satrio mantan Dirjen dia sedang merintis IT Indonesian Scence Fun. Gagasan tersebut didasari karena keruwetan birokrasi selama ini dia menginginkan satu fun yang dikelola oleh satu lembaga independen tapi ada state mandate. Itu penelitian dasar yang sangat mahal sekali selama tiga tahun. Satu tahun saja paling murah 500 juta tapi itu akan memancing temuan-temuan dasar yang sangat berguna karena bebas dari intervensi birokrasi. (M) Ini bisa mempengaruhi yang presentasi itu gak? (TAT) Tidak ini independen, dia mendapatkan bantuan dari luar bahkan dari negara itu sedikit mungkin karena gagasannya memotong tangan negara. Kalau itu bisa di pisah secara tegas saya kira akan lebih baik. Saya setuju


juga usul dari Pak Rian memang betul konsep itu harus R&D jangan terkurung dalam teknologi. Dan Kementerian R&D bisa jadi EO yang ngoprek orang-orang universitas dan para pebisnis. Kedua, saya ingin sampaikan pengalaman saya waktu di ristek. Pernah Kementerian Ristek dan BPPT menghasilkan mobil termurah untuk urban car harganya kecil hanya sebesar 35 juta tapi kenapa tidak bisa dipasarkan karena bisnis mobil sudah motong dimana-mana. Jadi kita secara ekonomi teknologi itu bisa tapi secara ekonomi politik sangat sulit. Itu juga terjadi pada penemuan-penemuan herbal seperti cacing atau jamu tadi. Kalau perusahaan farmasi sudah bercokol disitu mereka tidak akan kasih lewat. (M) Jadi bayangan 20 tahun ke depan kalau teknologi kita kalah, hanya bisa menjadi buyer dan pasar, kira-kira apa dampak ke sosial kemasyarakatan kita? (TAT) Kita masih tetap menjadi consumer yang baik saya kira karena tingkat yang sudah dicapai negara-negara maju sudah terlalu jauh untuk dikejar dan jaringan pemasaran sudah dikuasai jadi agak sukar. Kasus pesawat terbang IPTN sangat membuka mata. Kalau mengejar sesuatu yang kita sudah tertinggal sangat tidak mungkin, tapi ukuran teknologi apa? Waktu di Lombok itu pak Emil Salim mengatakan tantangan pembangunan ekonomi Indonesia 2014-2030. Dia menyampaikan beberapa tantangan yang membuka mata kita. Pertama, adalah ketimpangan pendapatan itu mencapai 0,40%. Kedua, ketimpangan regional, Jawa, Sumatra dan Bali sebagai satu kesatuan yang PDB nya 80% ada di Jawa, Sumatera dan Bali. non itu cuma 20%. Makanya saya setuju ketika pak Faisal menentang keras di dalam salah satu forum Jembatan Selat Sunda akan memperparah ketimpangan yang ada. Kemudian, ketimpangan geografis kepulauan dan daratan. Yang menarik adalah pak Emil Salim mengemukakan yang dia tunjuk ada U curv dia bilang kemajuan dan pertumbuhan ekonomi itu terbendung di sini (sambil menujuk) kalau terus menerus begini akan berbahaya. Seperti apa ujungnya? Harus ada pemikiran keputusan politik bahwa pengembangan universitas, usaha dan teknologi di satu paketkan untuk mengangkat daerah yang tertinggal itu. Teknologi yang perlu dikembangkan dengan ekonomi nusantara dia sebut tiga saja yang cukup penting dan cukup. Pertama adalah teknologi maritim, pertanian dan informasi. Dengan begitu yang di luar U Curve akan terangkat. Dan universitas di luar U curve harus dibangun. Kalau di sosial karena saya masuk di komisi kebudayaan ditugaskan, ini adalah penelitian dasar bukan untuk bisnis membangun kesatuan bangsa dari multi etnis dan otonomi daerah dalam komunitas ASEAN. Itu yang ingin saya sampaikan, kalau bicara prosentase yang seperti anda ingin tanyakan sangat teknis sekali. (M) Saya ingin tanya social impact ketika R&D kita kalah bersaing? Apakah bisa kelaparan atau impor terus?


(TAT) Sebenarnya bukan begitu pertanyaannya? Seharusnya kalau misalnya riset dasar dan untuk appliance itu tidak terhubung dengan geografis daerah yang tertinggal dan kelompok yang termarjinalkan itu baru masalah. Bukan karena ketertinggalan kita dengan negara lain karena itu sudah tidak bisa dikejar. Jadi kita harus lebih bisa melihat ke dalam apa sih yang dibutuhkan negara? (M) Dan itu menjadi prioritas riset kedepan? (TAT) Iya...karena sekarang masih tidak kondusif atas apa yang ingin dicapai. (M) Mungkin saya bergeser ke pak Amir karena untuk makro ekonomi dan teknologinya beliau sangat expert disitu. Kira-kira apa pandangan bapak? (FB) Saya tekankan apa yang disampaikan Pak Tamrin itu adalah harus fokus jadi kalau semua mau diriset mau di R&D sangat tidak mungkin. Di tiga hal tadi tapi kalau yang lain swasta mau kembangkan tidak apa-apa. (AS) saya bicara secara pribadi atau... Ya... teknolog dong haa...haa....haaaa (semua tertawa) (AS) Saya bicara sebagai staf Menko dulu yaa...kalau saya melihat dari pemerintah, keputusan presiden ada KEN dan KIN dua ini diharap jadi penyokong yang bisa memberika masukan kepada presiden terkait inovasi. Kalau secara pribadi saya melihat pembentukan ini dari konsep lama karena SBY tidak bisa keluar dari konsep lama dimana ada insinyur dan ekonom. Dalam era modern sekarang inovasi itu di atas ekonomi tanpa melihat ilmu spesifik yang diajarkan di universitas. Kalau kita lihat negara yang menempatkan birokrasi, maju untuk inovasinya adalah Korea. Korea menempatkan ministernya knowledge dan economic. Jepang masih Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset, Jerman masih menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dengan perguruan tinggi. Kalau di Indonesia, masih pakai pola lama tapi kita dorong dengan pola baru juga dan semua kebijakan ini merevernya pada ekonomi forum. Untuk membawa negara ini dari derriven menjadi innovation derriven kemudian diterjemahkan dalam ukuran GNP dan GDP. Kita masuk innovation derrives dulu 1000-3000/kapita, menjadi 8000-14000/kapita GNP. Pemerintah dalam hal ini menteri perekonomian menempatkan ke master plan sebagai percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Disitu sebetulnya menggabung semua program yang sudah ada untuk memberikan payung, pendekatan MP3II itu lebih kepada menggabungkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang juga menjawab pemerataan. Apa sih bedanya dengan orde baru? Kalau orde baru pengembangan kawasan ekonominya dengan pendekatan encluf-encluf ekonomi yang tidak terjadi connectivity, itulah kemudian yang melatarbelakangi kenapa presiden


berani untuk membangun jembatan Selat Sunda. Jadi policy pak SBY melalui pak Hatta ini membuat connectivity semua kawasan Indonesia yang memiliki sumber daya harus terkonek melalui infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara electricity dan informatika. Kenapa connektivity ini jadi penting karena kalau tidak, Indonesia hanya jadi pengembangan dari daratan Asia. Kalau diekspos kenapa Indonesia tidak setuju jembatan Penang di Riau sebab kalau ini di connect dulu sementara Selat Sunda belum, Indonesia akan menjadi feri-feri dari perkembangan Asia daratan karena Malaysia, Singapur, Thailan lebih cepat mengembangkan kawasan industri. Apa kaitannya dengan R&D? Pemerintah belum sampai pada satu angka berapa persen sebetulnya dari GDP, KIN menghitung dari angka kualitatis sehingga keluar angka 1% GDP yang dalam tanda kutip ingin dipaksakan atau diyakinkan pemerintah untuk mengadopsi ini. Idenya sama dengan kenapa pendidikan bisa mengambil 20% dari APBN. Namun, itu kan masih konsep, apa realitasnya? anggaran APBN ini bergantung pada pemasukan. Jadi berangkatnya dari berapa kemampuan dari majority pajak ini mampu mendanai semua pembangunan. Dan prioritas pertama pasti adalah pendidikan jadi R&D atau ristek dan science adalah seolah-olah jadi residu saja, asal dapat anggaran saja dan itupun belum fokus sampai sekarang yang diusung itu adalah energi dan pangan yang lain adalah turunannya. Kembali kepada anggaran tadi saya juga sering terlibat diskusi dengan KIN dan BKF, Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak dikatakan memang BKF berusaha mencari istilah itu dengan fiscal space tapi tidak pernah ketemu karena sudah tidak ada space lagi. Jadi semua kementerian ini memasukkan anggaran lewat Bappenas kemudian dirapatkan lagi sampai Banggar padahal tidak ada lagi space-nya. (M) Itu kalau kita bicara saat ini bagaimana 10-20 tahun kedepan supaya space itu ada? (AS) Itu sangat tergantung pada ekspansi GDP kita. Dan, sangat berpengaruh pada sektor-sektor yang tumbuh atau tidak. Kalau kita mengikuti MP3II kita ikuti dulu sampai 2045 sekarang target sudah ada dari 2025-2045 itu mengikuti pola bagaimana bergerak masyarakat dari faktor driven menjadi innovation driven dengan target sampai 2045 mencapai 17.000 GNP kita/kapita. Tapi kita juga belum menghitung mengalokasikan dari GDP kita kepada R&D karena belum pernah dihitung tapi yang pernah dihitung adalah berapa jumlah sarjana teknik dan science yang kita butuhkan dan kita ada kekurangan rata-rata mencapai 25 ribu S1/tahun kalau proyeksi pertumbuhan ekonomi dan kawasan ini berjalan. Apa tantangannya? Tantangannya adalah MP3II itu masih bergerak pada data SDA, apa yang ada di Sumatera, Kalimantan dan Papua di situlah jadi kawasan perhatian investasi. Usaha ini kemudian di back up dengan knowledge society-nya. Pendekatannya ada dua, pertumbuhan knowledge


dari university dan industri. Sedangkan, pendapat saya pribadi sebagai masukan adalah kitakan sudah pernah bicara tentang periscope, dulu agenda riset ada delapan kemudian terakhir agak pudar dan periscope ditinggalkan. selama saya di Indonesia mengikuti periscope itu adalah science dan teknologi, R&D yang paling lengkap sebetulnya yang belum selesai dibahas di periscope adalah peran pemerintah, industri, masayarakat dan perguruan tinggi, pengusaha di masa pak Kusmayanto di simplikasi menjadi AB. Menurut saya terlalu simplistik karena pemerintah ada kategorisasinya, begitu juga PT dan pebisnis ada kategorinya. Saya lebih cenderung melihat teknologi ini pertama adalah pemerintah. Pemerintah itu kembali lagi yang namanya fiscal space dan ini sampai kapanpun akan menghadapi keterbatasan. (M) Selain memperluas PDB, langkah-langkah yang bisa diterobos? (AS) Fiscal policy, insentif yang diberikan sudah mulai dari di kementerian keuangan. Misalkan di masa lalu tax holiday di masa lalu dianggap mengurangi pendapatan. Di Kemenko tax holiday dianggap seperti ketika di hotel seseorang datang diberikan welcome drink yang tidak mempengaruhi pendapatan hotel, ini adalah pembuka pintu agar investor masuk. Yang satu lagi adalah insentif tambahan mengenai riset. Kalau dulu kan PP No.35 yang mendapatkan ini industri yang mendapatkan riset dapat pengurangan pajak. Jadi ada hubungan langsung antara pengusaha dengan pemerintah terkait, langsung dengan urusan pajak. Terus kemudian ada juga insentif pajak lainnya yang ikut mendukung. Satu lagi yang perlu mendapat dukungan adalah menggabungkan pendidikan tinggi dengan riset. Tahun 2009 SBY itu sudah setuju Kementerian Ristek bekerjasama Dikti tanpa itu tidak mungkin ada fiscal space untuk R&D. (FB) Kalau fiscal space sulit, BBM 300 triliun kok bisa? (AS) Makanya saya bilang itukan masalah politik kita berdebat di masalah ekonomi padahal itu masalah politik. Jadi kalau pemerintah mau menarik subsidi BBM selesai tinggal dialihkan ke yang lain. Tapi pemerintah kan tidak mau itulah politik bukan ekonomi motif. Misalnya pendidikan tinggi ini digabung dengan ristek maka otomatis fiscal space menjadi membesar karena kita penganut negara economic constitution. Masalah ekonomi itu masuk konstitusi kita sementara di Inggris itu tidak. Inggris kan common law, sedang kita civil law. Sekarang pendidikan yang 20% itu kan tidak di define pendidikan dasar, menengah dan tinggi berapa? Pendidikan tinggi masuk dalam kategori 20% tapi masuk dalam dana riset. Itulah satu-satunya cara yang membuat fiscal space menjadi lebih besar. Sekarang di KIN lagi dicari oleh beberapa prof dan lainnya karena tidak sesederhana itu perguruan tinggi masuk ke ristek. Saya pernah berdiskusi banyak bersama pak Umar Zaini, Juhal mereka lari seperti era jaman Sukarno dengan Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan itulah yang secara politik bisa membuka fiscal space. Tapi kalau bicara


pendidikan dasar dan menengah mau sebesar apa sih? Kalau anggaran 20% itu di setting, misalnya ambil saja 10% masuk pada pendidikan tinggi yang notabene adalah riset bukan pengajaran maka akan terbuka. Kenapa SBY tidak berani? mikirnya begini, Gus Dur bubarkan Kementerian Sosial 10 tahun dampaknya belum hilang. khawatirnya nanti 5 tahun tidak kerja malah sibuk demo saja...(tertawa). Prinsipnya, secara fundamental idea SBY itu menerima tinggal membuat ini sebagai langkah kebijakan. (M) Waktu kita tinggal 10 menit, mungkin dari Bappenas Pak Mcsdin silahkan pak? (Mcs) Mungkin saya singkat saja seperti yang disampaikan pak Faisal tadi bahwa dalam riset itu seyogianya banyak itu dari industri. Kenapa tidak bisa terjadi? Kita tidak bisa blame ke industrinya. Barangkali pemerintah tidak bisa menjalankan pekerjaannya tidak baik karena dari pemerintah saya harus mengecek ke pemerintah. Satu pengelolaan iptek di Indonesia tidak dalam satu konkulesi yang kuat seperti negara kepulauan ini bisa gak kita solve. Kedua, saya masuk lagi ke orang-orangnya, budaya kerja di birokrasi. (M) Maksudnya kultur di penelitiannya pak? (Mcs) Bukan pak tapi di birokrasi kebijakan ini. Apakah ada insentif dalam melakukan riset? Iya ada. Di mana kita bisa lihat, saya punya data cukup banyak ada PP No.93 Tahun 2010, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 76 Tahun 2010. Permenkeu No 31. Tahun 2001, Permenkeu 143 tahun 1997 dan seterusnya. Pertanyaannya kenapa ini tidak jalan? Psikologi orang Departemen Keuangan itu adalah dia kasih ijin tapi kalau bisa jangan kasih keluar karena harus ada.... Anda kan ingin riset di kebijakan publik ada lembaga lain yang menjembatani ini. PR in yang tidak selesai sampai sekarang. Mcstinya Kementerian Ristek itu harus dengan piawai menjembatani antara industri yang mengeksekusi kebijakan fiskal supaya jalan. Saya sering cerita ke teman-teman ristek coba lihat Kementerian Perindustrian bagaimana mereka melakukan pro accurate yang punya kebijakan keuangan Kemenkeu tapi yang procurate seperti BMT DT, insentif fiskal, tax holiday, itu yang tidak terjadi di ristek kebijakan policy nya ada tapi eksekusinya tidak piawai. (tertawa) Kalau soal anggaran disamping fiscal space barangkali juga ada nuansa quality outspending. Kalau saya berikan 1000 bisa gak kita menggerakkan ekonomi jadi 1500. Kebanyakan untuk membiaya birokrasi berarti quality outspending-nya rendah kan. Bagaimana di jajaran pelaku kebijakan di ristek ini semakin pro terhadap investasi. Tapi kadang-kadang ketika dapat anggaran so excietd, artinya membangun teknologi dengan membangun kapasitas dan menyerap para teknolog. (M) Saya sudah bertanya ke Litbang di beberapa kementerian, katanya sudah di patok pagu anggaran itu? Kaitannya dengan Bappenas kalau kita lihat d RPJM kurang lebih 17 triliun selama 5 tahun dan itu tidak boleh melebihi


kecuali ada ketentuan tugas khusus? Kalau tidak ada bencana atau apaapa Litbang kita segini tapi kalau ada topdwon baru bisa naik. (Mcs) Sebentar...., Litbang di departemen itu lain lagi penyakitnya. Satu kita salah menyusun atau menterjemahkan Litbang di departemen, ini datanya (sambil menunjuk). Dulu waktu saya masuk ITB tahun 1978 di belakang ITB itu ada yang namanya Balai Penyelidikan Masalah Bangunan, itu adalah penelitian dibawah DIrjen Cipta karya, di situ juga ada Direktorat Penyelidikan Masalah Air di bawah Dirjen Pengairan di Ujung Berung ada Direktorat Penyelidikan Masalah Jalan dibawah Dirjen Bina Marga. Setelah Repelita V semua penelitian ini dimasukkan ke eselon 1, artinya kita memisahkan masalah riset dengan ekseskusi begitu kita pisahkan jadi orang yang mengetahui solusi teknologi dengan yang dibutuhkan masyarakat transaksinya melalui eselon 1 yang tadinya cukup dalam 1 rumah. (FB) Tapi basisnya di kampus atau mendekati kampus ya...? (Mcs) Iya..Tapi dalam 1 Dirjen yang mengeksekusi, jadi kalau dulu itu tempat orang-orang pinter. Sekarang letak kelembagaannya saja salah kita memisahkan antara otak dengan tangan. Makanya anggarannya tidak pernah naik padahal anggaran PU nya naik karena anggaran Litbang tidak mengikuti eksekusi tadi. Mcstinya sejalan tapi karena sudah disekat jadi.... kalau struktur kelembagaannya masih begitu gak bakal Balitbang itu menjadi elit. Kalau boleh saya usul Balitbang itu harus berada di direktorat. (M) Menyatu dengan direktorat, penjelasannya bagaimana? (MCS) Menyatu dengan satu Dirjen, karena teori inovasi sekarang ini kalau rezim ekonomi dengan rezim itu mix seperti kita menggosok korek api. Kalau anggaran naik pasti inovasi sudah ada. Makanya di perusahaan modern antara R&D dengan itu sudah menyatu. General electric yang tadinya ada riset SBU coorporate riset sekarang tidak ada lagi coorporate R&D yang terpisah. (M) Sekarang buka puasa kita... Terimakasih Bapak Suryo dari Kadin, Pak Amir yang super sibuk, DR. Rian, Bang Faisal dan Dirjen sendiri dan dari Bappenas. mungkin bila ada hal-hal lain yang belum lengkap nanti saya minta tambahan informasi. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih atas masukanmasukan semoga ini bisa saya konstruksikan dengan teori agar bisa jadi bombastis sedikit. (MCS) Tapi pak Faisal, kekurangan di Indonesia itu setiap policy dan implementasinya tidak bisa jadi bahan untuk menciptakan teori baru. Saya ambil contoh begini ketika Amerika membangun kapitalisme pertama. Siapa yang membangun kapitalisme Amerika kan foundernya? Dia bikin jalur kereta bukan pemerintah, founder itu bisa karena dia monopoli, dia menyogok semua senator dan dia pisahkan mana domain politik dan domain ekonomi. Kapitalisme pertama di Amerika karena tidak adanya


aturan tapi kemudian dia belajar. Di Indonesia, saya menyayangkan kenapa pak SBY membagi ekonomi dengan komite inovasi, di sinilah kekurangan kita. (FB) Begini mas, connectivity itu bayangkan ya...mereka itu ter-connect tidak lewat jembatan tapi lewat laut. Laut itu adalah penguhubung pulau-pulau di Indonesia jadi laut jangan dianggap sebagai penghambat. Oleh karena itu, kalau ada jembatan ada dominasi angkutan darat yang sangat mengikat, pakai truk dan itu tidak pernah bisa mengalahkan namanya angkutan kapal karena angkutan yang paling efisein kan laut. Kalau kereta api untuk batu bara saja kan dan batu bara sudah ada solusinya membangun pembangkit di mulut...lewat jalur bawah laut. Eropa dan Amerika hubungan dagangnya paling tinggi tidak ada jembatan. (MCS) Jawaban pemerintah dalam hal ini, konsep Jawa dan Sumatera ini bisa jadi satu kesatuan seperti daratan. Jalurnya seperti kereta api dengan jalur mobil kekurangan dari policy ini muncul dianggap karena ada pihak ketiga. Itu kata pak Agus disitu (Menkeu), saya menganggap Menkeu sudah tidak wise tidak tepat memgambil keputusan itu di saat sudah selesai di sidang kabinet. Itu yang menyebabkan Selat Sunda, itukan masalah ekonomi kita bisa debat dengan potong line-nya dengan itung-itungan boleh tapi yang sekarang itukan debat politik tapi ini ada kolusi dan segala macamnya gimana ada potong line-nya. (FB) Antara lain kan karena Pak Agus minta dipisahkan antara jembatan dengan kawasannya. (MCS) Tidak pak, nota nya pak Agus karena adanya pihak ketiga, itulah yang bocor ke media. Ada pihak swasta sebut saja TW lah. Itulah yang muncul kepermukaan bukan debat ekonomi tadi. (FB) Sudah panjang sebelumnya....saya juga diminta oleh SBY sebagai anggota KEN tapi saya menolak karena prosesnya tidak benar. Anda bayangkan di Tampak Siring TW itu presenter Indonesia pem- visi Indoensia, itu yang menyakitkan kita dan dikasih waktu selama 20 menit. (MCS) Waktu itu saya tidak memberikan komentar.... (FB) Artinya TW itu sesuatu banget.... sampai Menteri Fadel waktu itu mengatakan kok saya 10 menit, TW malah dikasih 20 menit jadi memang ada kongkalingkong. (SBS) Saya itu makanya datangkan expert dari Australia dalam per-ferian. Saya bilang tolong diliat soal feri Jawa-Sumatera. Dia pelajari semuanya dalam dua minggu, katanya di situ sudah terbentuk satu kultur, sulit untuk diperbaiki. Saya tanya apa solusinya? Katanya Anda harus membuat operator baru dari swasta (FB) Tapi tetap feri bukan jembatan (SBS) Feri pak bukan jembatan..... karena mereka ini terlalu kuno, karena kultur nya sudah tidak bisa lagi jadi dengan adanya new feri operator mereka bisa


melihat bagaimana caranya yang benar.

(FB) Pak sudah banyak population Contact, pengusaha feri mau turun mcsin (SBS) Mungkin salah operasi perusahaannya... (MCS) saya tidak bisa debat....tapi pernah kedatangan Dirut Pelni, anak ITB angkatan 80 an, saat itu bajunya sedikit menonjol. Saya tanya bawa apa? Katanya bawa pistol karena saya tiap hari saya dikejar preman-preman..... (SBS) Saya ingat dulu SPBU Pertamina itu dulu kumuh dan jelek tapi begitu ada sheld, Pertamina jadi berubah. Jadi perlu kompetitor mereka jadi tahu caranya begini. (SB) Mohon maaf saya baru hadir.... (SA) Tidak masalah pak, Bapak bisa hadir sudah sangat berterimakasih..... (SB) Tadi saya ada acara di DJA sampai setengah empat jadi saya pikir jam 4 sudah selesai (SA) Boleh ada statemen sedikit pak? (M) Kira-kira kan anggaran R&D kita kecil seperti yang saya kirim e-mail, menurut Bapak dalam perencanaan strategic anggaran 20 tahun kedepan apa pak? (SB) Dari sisi pendanaan kalau kita lihat posisi Iptek kedepan besar kecilnya suatu anggaran atau apapun juga sebetulnya yang akan menentukan itu level penelitinya. Dan, berapa besar program kegiatan dan unit cost-nya. Jadi dalam prinsip-prinsip alokasi yang paling besar itu priority. Kedua, apa yang dinamakan mandatory. Itu adalah spending-spending yang di dahulukan sebelum yang lain-lain karena dari aturan-aturan dan ketentuanketentuan. Contoh, di dalam UU di amanatkan 20% anggaran pendidikan itu akan secara otomatis tidak melihat besar kecilnya kegiatan tapi sifatnya mandatory. Ketiga, kegiatan yang dilihat dari kapasitas institusi karena anggaran kan diliat dari function. Kalau function-nya kecil katakanlah TNI dengan berapa juta prajurit bandingkan dengan BSM. Jadi semakin area itu agak jauh dari level priority, mandatory atau tidak itu akan semakin tidak akan terlelu besar porsinya itu daris isi agregat (SA) Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kecilnya prospektif mandat yang bapak pegang dari Bappenas, bottle neckingnya dimana pak? (SB) Kalau secara umum dari pendanaan, kalau kita lihat dari belanja itu kurang lebih 22% dari PDB. (SA) Untuk R&D nya pak kan kecil? (SB) dibawah 1% iya... (SA) Kalau untuk APBN sendiri?


(SB) Hanya 22% dari PDB yaa....dari situ seperti yang saya coba tulis disini di dalam paparan sedikit, dibelakang (sambil menunjuk) kita bisa lihat itu sudah tersandera 20%, atau 5% PDB (SA) Itu data tahun berapa pak? (SB) Rata-rata 5 tahun pak, dari data 2010-2014. Kesehatan itu dari keseluruhan itu 5% dan itukan mandatory, pendidikan 20%, infrastuktur walaupun tidak disebutkan tapi demand untuk infrastruktur itu kita masih tinggi benchmark yang harus digunakan itu 5% dari PDB dibanding negara lain itu 7%. (SA) R&D itu dimana pak? (SB) R&D tidak kelihatan di bagian nomor delapan itu. Kalau kita dikelompok lain karena inikan yang wajib-wajib seperti subsidi yang di APBN itu sudah 12%, bayar bunga utang sudah menyedot 10%, transfer kedaerah sudah 12,5% sisanya itu hutang jatuh tempo kurang lebih 2%. (SA) Kalau dari 7000 triliun? (SB) 7000 triliun itukan PDB, kalau APBN kitakan paling cuma 1400 triliun, untuk belanja kementerian kurang lebih mencapai 500 triliunan. Dari 1400 triliun itu, sepertiga untuk tranfer daerah, sepertiganya untuk subsidi dan bayar hutang, sepertiganya lagi di pusat. Kompetisi untuk di kantor pusat itu kembali kepada priority. terus ada satu hal lagi program dan kegiatan itu bisa mendorong besar kecilnya pagu alokasi. Sekarang di Iptek itu tidak ada program yang dijual dengan angka besar. seperti kemarin ada lokos dan greencard baru 600 milyar ngejeblok saja di satu kegiatan. Kalau diperlukan itu ada kegiatan-kegiatan yang memang besar dan bisa mendorong selama ini anggaran Iptek itu tidak kelihatan spesifiknya yang kita katakan anggaran Iptek yang saya refer disini adalah di kelompok KL Iptek pas sekian KL anggarannya Litbang memang anggaran Litbang juga kecil (SA) Datanya ada di kantor Bapak) (SB) Ada...di belakang juga saya sebutkan. Ini soal prioritasnya dan kita cantumkan prinsip dasar alokasinya secara umum. (SA) Menurut bapak untuk 20 tahun kedepan supaya Iptek itu muncul, misalnya dalam 1 chapter misalnya R&D bisa gak? (SB) Bisa (SA) Bagaimana caranya? (SB) Itu soal pencatatan saja, prinsipnya bisa saja. Tetapi sekarang itu yang akan kita munculkan besar itu ada bencmark-nya misalnya saja kita menuju 1% dari APBN. Menurut say aharus ada program kegiatan di dalam Iptek sendiri yang punya priority sendiri. Kalau Iptek secara keseluruhan atau secara sektor tidak kelihatan seperti apa. Pengembangan low cost green card itu akan mendongkrak anggaran jadi lebih besar. (SA) Kalau ini, karena memang mandat UU 20% pendidikan, kesehatan 5% dan infrastruktur? Maksud saya pak pengeluaran ini agar ristek masuk?


agar riset bisa masuk? (SB) Itukan klasifikasi kita saja untuk analisis, uang yang 20% itu terbagi ke mana saja. Jadi di iptek sendiri itu ada programnya sendiri... ini klasifikasi saja. Tetapi yang jadi konsen bapak kenapa kecil anggarannya? Jadi ada dua menurut saya. Pertama, melalui program dan kegiatannya yang bisa dijual. Kedua, pakai jalur political dalam artian di ermach. (SA) di Ermach maksudnya? (SB) Seperti kesehatan 5% dan pendidikan. Pendidikan ada dalam konstitusi 45 kalau kesehatan di UU Kesehatan. Jadi perlu menyebut level tertentu untuk dialokasikan ke sektor tertentu. UU Iptek ada tidak seperti itu. Kalau tidak akhirnya akan tersisih dan tersisih di level competition prioritas karena infrastuktur dan pendidikan masih tinggi. Iptek itu mcski semua orang setuju itu penting tapi harus ada strategi yang lebih afirmatif yang memihak apakah dari komitmen politik atau bisa menjadi mandatory. siapapun governmentnya di masa pak Habibibe bisa mencapai 1% itu artinya ada komitmen pemerintah. (SA) Menjadi mandatory artinya dimasukkan UU tadi ya Pak? (SB) Disebut di dalam UU secara formal jadi siapapun rezimnya dia suka atau tidak suka harus dijalankan. (SA) Itu kan long term, kalau middle term dengan next roling party? Bagaimana penentuan Pagu anggaran ristek dapat 700 milyar yaa sudah segitu katanya gak bisa di up menjadi 1,4 atau 5 triliun? (SB) Kalau anggaran naik itu biasa-biasa saja. Jadi kalau kita bicara infrastruktur naiknya anggaran itu karena kesedot yang namanya mandatory itu tadi begitu naik anggaran, anggaran pendidikan naik secara otomatis, anggaran kesehatan naik secara nominal. Namun, yang bisa menaikkan anggaran iptek adalah level priority, yakni ada program dan kegiatan yang bisa dijual jadi priority seperti low cost greencard kemarin. Low cost greencard tibatiba saja dapat 1 triliun. Sekarang program iptek itu kurang daya jualnya hanya ada proyek-proyek tahunan padahal kalau kita lihat di Amerika dan negara lain anggaran R&D itu untuk suatu yang long term multy years untuk diteliti, seperti orang menyelidiki monyet bertahun-tahun pendanaannya komit disitu. Untuk bisa mendapatkan itu, kita harus punya progran kegiatan yang long term. Katakan saja ingin mengembangkan puspitek itu di jual selama 5 tahun. Kan gak pernah Kemenristek naik anggarannya 500 miliar/tahun karena kalau mengikuti kegiatan regulernya akan begitu-begitu saja. Setiap insiatif baru yang punya daya jual yang akan dapat anggarannya. (SA) Kalau fenomena, tadikan ada 7 KL ada ristek, ada litbang, idealnya menurut Bapak gimana supaya anggaran itu jadi bigger? (SB) Pertama, kalau kita merasa levelnya masih rendah memang yang paling efektif di ermach yang tadi dalam mandatory. Tanpa itu agak berat kita akan kena ad hoc basic istilahnya. Ada ad hoc kalau ada program yang bisa


dijual masuk. (SA) Ad hoc tadi temporer, ya? (SB) Ya, temporer atau ada program kegiatan khusus tapi kalau mau pakai yang terjamin pakai perundang-undangan namun jangan dibilang saya setuju semua UU itu dikaitkan dengan pendanaan. (SA) Ketika kita berbicara daerah, apakah bapak ada komentar experience, sebab ini kan model pusat kalau daerah gimana, umpamanya saja DKI, anggarannya cukup banyak sampai 50 triliun? (SB) Apalagi untuk daerah kalau di compare dengan pusat semakin tidak akan banyak alokasi anggaran daerah untuk itu. Untuk hal yang sifatnya menjadi kewajiban daerah seperti standar finance minimum harus dia sediakan dengan anggarannya itu saja berat. Iptek bukan merupakan salah satu unsur standar pelayanan minimum. Yang termasuk itu, kesehatan, pendidikan, infrastruktur saja masih terbelengkalai. Dengan adanya otonomi daerah saja kesedot dengan anggaran rutin dan operasional. (SA) Itu tidak ada kontrol dari Bappenas? (SB) Sekarang sudah merdeka karena otonom yang bisa kita lakukan hanya menyediakan atau transfernya saja. Transfer dari pusat ke daerah kan dalam bentuk dana alokasi umum. Diharapkan daerah bisa mengalokasikan dana pembangunannya. Tapi nyatanya dia gunakan untuk belanja pegawai, ada penelitian dengan demokrasi ini ongkos politik sangat besar mungkin membayarya itu dengan pembengkakan organisasi dan konstituen sehingga tidak pertama dan utama menjadi konsen daerah apalagi iptek saya belum melihat angkanya tapi bisa ditelusur pendidikan dan infrastruktur di daerah saja masih kurang. Jadi sepanjang komitmen pemerintah terhadap itu tinggi baru bisa diharapkan. Padahal di iptek itu programnya masih open, artinya apa saja bisa terkait R&D ini yang kurang begitu punya daya jual. Kedua, kalau dipaksa seperti 1% tadi melalui ketentuan perundangan, baru kita bisa pikirkan programnya dan kegiatannya. (SA) Dijual, maksudnya pak? (SB) Jadi priority pak.... (SA) Kalau mekanisme Musrenbang tidak berlaku yaa pak? (SB) Berlaku kalau dalam proses penganggaran tetapi kalau tidak priority jualannya akan tergilas dengan priority yang lainnya. (SA) Ada tips gak pak agar jualannya laku dengan politisi dan roling party nanti? (SB) Kalau pengalaman kami itu ada komitmen dari pimpinan tertinggi. (SA) Artinya RI 1?


(SB) Iya.. (SA) Jadi RI 1 kita mengacu pada visi misinya dong? (SB) Tidak seperti itu, seperti lowcost greencard kan cuma dari bisikan saja. Misalnya saja ingin R&D bibit unggul, dia akan luncurkan 500 miliar padahal program regulernya tidak ada. Tapi itu tidak bisa kita bawa keseluruhan anggaran iptek itu tidak bisa dijual pak. Kecuali kita bisa jual dengan 1% anggaran iptek itupun harus lewat UU tapi kalau lewat program dan kegiatan cari saja yang bisa diunggulkan di bidang tertentu. Yang paling bisa itu sesuai dengan solusi pemerintahan sekarang, ingin menawarkan apa. Kalau misalnya untuk pengembangan nuklir itu belum bisa dijual atau untuk pengembangan energi tetap kalah. (SA) Pak SBY sudah memilih 11 prioritas, inovasi itu ada 7 prioritas pangan, energi, transportasi. ITC, Hankam dan obat serta segala macam, kan sudah ada pak? Apakah ini terlalu banyak? (SB) Itu bukan soal terlalu banyak atau sedikit tapi sebagai prioritas di teknologi tadi itu karena di situ dia akan bersaing dengan 14 priority lainnya. Kalau bapak lihat di sini kan paling kecil seperti yang saya paparkan. Ada 14 prioritas (sambil menunjuk). (SA) 1,6 triliun total dari 14 pioritas ini, ya? (SB) Bukan kalau ini hanya kegiatan-kegiatan pasnya saja bukan seluruh pagu tapi hanya bagian dari ini (sambil menunjuk). (SA) Artinya ini bisa ditambah kan? (SB) Oh iya... ini kan hanya bagian dari prioritasnya kalau ini total dari... pagu anggaran seluruh K/L, ini termasuk bayar gaji dan... kalau ini hanya program dan kegiatan. (SA) Saya tertolong sekali dengan angka ini yang bapak sampaikan, saya coba mencari langsung juga ke K/L dan saya hitung rata-rataya juga? (SB) Saya punya..... Terimakasih banyak pak Syafril Basir atas kehadirannya.


LAMPIRAN IV LEMBAR KUISIONER Kepada Yth: Bapak/Ibu/Saudara Pelaksana Kebijakan terkait Anggaran Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian/Lembaga/Balitbangda/Lemlit PT/Industri Di Tempat Dengan hormat, Dalam kesempatan ini Bapak/Ibu/Pelaksana Kebijakan mohon memberikan masukan guna keperluan penelitian Scenario Planning dan Strategi Kebijakan Anggaran Penelitian dan PengembanganLitbang Indonesia tahun 2035. Dalam kesempatan ini Bapak/Ibu/Pelaksana Kebijakan cukup menentukan tingkat kepentingan dimensi dari proses anggaran penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tenologi Indonesia dengan cara memberi nomor pada dimensi penelitian, artinya dimensi yang Bapak/Ibu/Pelaksana Kebijakan anggap Paling Penting (PP) berilah nilai 5, Lebih Penting(LP) nilai 4, Cukup Penting(CP) nilai 3, Kurang Penting(KP) nilai 2, dan Tidak Penting(TP) nilainya 1. Tentukanlah nilai kepentingan perlunya Scenario Anggaran Litbang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia tahun 2035, berikut ini:

Dimensi

Nilai Kepentingan (PP=5)

LP=4)

(CP=3)

(KP=2)

(TP=1)

Skala prioritas anggaran litbang iptek nasional di Kementerian/Lembaga/Balitbangda/Lemlit PT Isi kebijakan terkait anggaran litbang iptek nasional Kontek pelaksanaan anggaran litbang iptek nasional yang tersedia Hubungan inter organisai terkait anggaran litbang iptek nasional Sumber daya perencana yang menyusun anggaran litbang iptek nasional Karateristik pelaksana penggunaan anggaran litbang iptek nasional Ketepatan alokasi anggaran litbang iptek nasional di Lembaga

……..………………….2012 (……………………………. ) Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Pelaksana Kebijakan yang telah rela mengisi dimensi proses anggaran litbang iptek yang sangat kami butuhkam. Hormat kami, Peneliti (Syahrul Aminullah) NPM.1006784380


LAMPIRAN V INSTRUMEN PENELITIAN KUANTITIAIF

Data dimensi tentang peran aktor dalam dalam rangka membuat kebijakan anggaran iptek nasional akan dikumpulkan oleh peneliti

dengan yang akan

menggunakan kuesioner penelitian yang disusun menggunakan

skala pengukuran

yang masing-masing terdiri dari lima pilihan jawaban ordinal; paling penting, lebih penting,

cukup penting, kurang penting, tidak penting. Sistem pemberian skor

jawaban dan interpretasinya sebagairnana pada tabel berikut: Tabel A : Nilai dan Interpretasi Jawaban Responden Nilai Interpretasi Skor* Skor

Nilai

Range Kemaknaan

Paling Penting (PP)

5

0,81 - 1,0 Very High Correlation

Lebih Penting (LP)

4

0,61 – 0,81

Cukup Penting (CP)

3

0,41 – 0,61 Moderate Correlation

Kurang Penting (KP)

2

0,21 - 0,40

Tidak Penting (TP)

1

< 0,20



= Kriteria Guilford (1954, p. 145)


High Correlation

Low Correlation Slight Correlation

LAMPIRAN VI KARANGKA SAMPLING LEMBAGA LITBANG No. 1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40

Lembaga Litbang K/L Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pertanian Kementerian ESDM Lembaga Ilmu Pengathuan Indonesia Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi Badan Tenaga Atom Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kehutanan Kementerian Perikanan Kementerian Agama Kementerian Perhubungan Kementerian Perindustrian Kementerian Pariwisata dan Inovasi Ekonomi Kementerian Pertahanan Kementerian Komunikasi dan Informatika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Kementerian Luar Negeri Kementerian Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Perdagangan Kementerian Koperasi dan UKM Badan Standarisari Nasional Balitbangda Sumatera Selatan Balitbangda Kepulauan Riau Balitbangda Bandten Balitbangda DKI Jakarta Balitbangda Jawa Barat Balitbangda Jawa Tengah Balitbangda Jawa Timur Balitbangda Bali Balitbangda Nusa Tenggara Timur Balitbangda Sulawesi Selatan Balitbangda Gorontalo Lembaga Penelitian Universitas Indonesia Lembaga Penelitian Universitas Gajah Mada Lembaga Penelitian Institute Bandung Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Lembaga Penelitian Universitas Hasanudin

Jumlah Responden 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


LAMPIRAN VII INSTRUMEN PERTANYAAN KUALITATAIF Instrumen Pertanyaan Penelitian Dari 2 pertanyaan penelitian, pada pertanyaan no 1-2 dilakukan dengan wawancara dan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD). A. Panduan Wawancara Pertanyaan penelitian 1 dan 2 akan ditujukan kepada para “aktor” yang terkait dengan penentuan anggaran litbang iptek Nasional. Pertanyaan wawancara:  Bagaimanakah proses penganggaran litbang iptek nasional?  Apa saja yang menjadi dasar petimbangan dalam pengambilan keputusan penentapan anggaran litbang iptek nasional?  Bagaimana prosedur dan tata laksana penetapan penganggaran litbang iptek nasional?  Bagainama proses pengusulan anggaran litbang iptek nasional dalam kaitannya dengan penyusunan RAPBN  Seberapa besar unsur politik dalam pengusulan anggaran litbang iptek nasional?  Bagaimana cara melakukan lobi-lobi politik terkait anggaran litbang iptek nasional?  Faktor politik yang bagaimanakah yang mempengaruhi penetapan anggaran litbang iptek nasional?  Bagaimana cara untuk meningkatkan anggaran litbang Iptek Nasional?  Kesulitan apa yang selalu dihadapi ketika ingin meningkatkan anggaran litbang iptek nasional? B. Panduan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Diskusi terfokus dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, dengan peserta yang hemogeny untuk setiap Diskusi Terfokus. Diskusi terfokus diikuti oleh para aktor yang dianggap mengetahui anggaran litbang iptek nasional dikaitan dengan skenario yang akan dibangun dengan pendekatan PEST (politik, ekonomi, sosial dan teknologi). RI Pertanyaan saat FGD:  Apa saja faktor yang mempengaruhi minimnya anggaran litang iptek nasional ?  Bagaimanakah peran ”aktor” terkait upaya peningkatan anggaran litbang iptek nasional 2035?  Strategis apa yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan anggaran litbang iptek iptek Indonesia tahun 2035?


't, UNIVERSITAS INDONESIA. SCENARIO PLANNING dan STRATEGI KEBIJAKAN ANGGARAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDONESIA TAHUN 2035 DISERTASI

Recommend Documents