SURAT PERTANGGUNG JAWABAN ( SPJ )

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN ( SPJ ) LELANG BENGKOK SEKERATARIS DESA TAHUN 2013

PERATURAN KEPALA DESA KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 01 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA ) LEGOKCLILE TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN BOJONG DESA LEGOKCLILE PEMERINTAH DESA LEGOKCLILE KECAMATAN BOJONGKABUPATENPEKALONGAN TAHUN 2014

PEMERINTAH DESA LEGOKCLILE KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN KEPALA DESA LEGOKCLILE NOMOR : 01 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA LEGOKCLILE, Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan visi – misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa atau skala kecamatan / kabupaten; b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau skala kecamatan / kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, social dan budaya yang telah terakomodir dalam RPJMDes, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ); c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan Desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemapuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangnan sebagaimna huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) Desa Legokclile Tahun 2016

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 2. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4421 ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Negara Rebuplik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara rebuplik Indonesia Nomor 4844 ); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara rebuplik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4578 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8

Tahun 2008 tentang

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6

Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 -2025; 12. Peraturan Desa Legokclile Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Tahun 2014 – 2019; 13. Peraturan Desa Legokclile Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggarab Pendapatan dan Belanja Desa ( APBdesa ) Tahun 2016;

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEGOKCLILE Dan KEPALA DESA LEGOKCLILE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA DESA LEGOKCLILE TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP Desa ) LEGOKCLILE TAHUN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 4. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 5. Kecamatan adalah Kecamatan Bojong, wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 6. Desa adalah Desa Legokclile kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. 7. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya. 9. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. 10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan. 11. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun. 12. Rencana kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan sdisetujui bersama oleh Pemerintah desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 14. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang

dialokasikan

oleh Pemerintah Pusat untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Desa. 15. Bantuan Gubernur yang selanjutnya disingkat Bangub adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Propinsi yang diterima oleh Desa. 16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Desa, yang

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Pekalongan. 17. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.

18. Misi adalah pernyataan tetang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2 (1) Rencana Kerja Pembagunan desa Legokclile Tahun 2016 disusun dengan sitematika sebagai berikut : a. BAGIAN I : PENGANTAR, meliputi : 1. Pendahuluan; 2. Dasar Hukum; 3. Tujuan dan manfaat; 4. Visi-misi Desa; b. BAGIAN II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, meliputi : 1. Kebijakan Pendapatan Desa; 2. Kebijakan Belanja Desa; c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH, meliputi : 1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun sebelumnya 2. Identifikasi masalah berdasarakan RPJMDesa; 3.Identifikasimasalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra Desa; 4. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat; d. BAGIAN IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA, meliputi : 1. Prioritas program dan kegiatan skala Desa; 2. Prioritas program dan kegiatan skala Kecamatan / Kabupaten; 3. Pagu indikatif program dan kegiatan masing – masing bidang / sector; e. BAGIAN V : PENUTUP ( 2 ) Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2016 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala

sebagaimana

desa yang merupakan satu

kesatuan dan bagian yant tak terpisahkan dari Peraturan kepala desa ini. Pasal 3 Rencana Kerja Pembangunan desa tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Desa dan LPMD dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2016.

Pasal 4 Berdasarkan Peraturan Kepala Desa ini yang selanjutnya disusun / dimasukkan dalam APB Desa Tahun anggaran 2016.

Pasal 5 Pelaksanaan

Pembangunan

tersebut

dilaksanakan

secara

transparan,

parsipatif, dan akuntabel oleh LPMD dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui / dibuat RAB ( Rencana Anggaran Belanja ). Pasal 6 Hal – hal yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa. Pasal 7 Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Legokclile Pada tanggal 11 Januari 2016 Kepala Desa Legokclile

WINTORO

Tembusan Yth. :

1. Camat Bojong 2. Ketua BPD Legokclille 3. Ketua LPMD Desa Legokclile

NASKAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP ) DESA LEGOKCLILE TAHUN 2016

DESA KECAMATAN KABUPATEN

: LEGOKCLILE : BOJONG : PEKALONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN BOJONG DESA LEGOKCLILE TAHUN 2016

DAFTAR ISI

BAB I

: PENGANTAR A. Pendahuluan B. Dasar Hukum C. Tujuan dan Manfaat D. Visi – Misi Desa

BAB II

: GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA A. Kebijakan Pendapatan Desa B. Kebijakan Belanja Desa

BAB III

: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH A. Identifikasi masalah Pembangunan Tahun sebelumnya B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa C. Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas kebijakan Pembangunan Supra Desa. D. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat

BAB IV

: RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA A. Prioritas program dan kegiatan Skala Desa B. Prioritas Program dan kegiatan Skala Kecamatan / Kabupaten. C. Pagu indikatif program dan kegiatan masing – masing bidang / sector

BAB V

: PENUTUP Lampiran - Lampiran

Lampiran Peraturan Kepala Desa Legokclile Nomor

: 01 tahun 2016

Tanggal : 11 Januari 2016 Tentang : Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPD Desa ) Th. 2016

BAB I PENGANTAR

A. PENDAHULUAN Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang diosebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sestem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945 Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, demikrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten / kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratis asi yang berkembang di Desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka desa diwajibkan menyusun Dekumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan Dekumen Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah, maka Desa diwajibkan menysusun dekumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa ( RPJM desa ) untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan dekumen Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah / kabupaten secara partispatf dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun berdasar penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal – hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dekumen perencanaan pembangunan yang bersifat seguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Desa.RKP Desa merupakan satu – satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia nomor 4389 ); 2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4421 ); 3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia tahun 2004 nomor 125, TambahanLembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4844 ); 4. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nasiona ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4578 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Rebuplik Indonesia

Nomor 4857 ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan;; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010

tentang Pedoman

Penyusunan penyusunan Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9

Tahun 2010

tentang Rencana

Pembagunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Pekalongan Tahun 2005 - 2025; 12. Peraturan desa Legokclile Nomor

01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembagunan

Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Tahun 2014 – 2019; 13. Peraturan Desa Legokclile Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES ) Tahun 2016;

C. TUJUAN DAN MANFAAT 1. TUJUAN Tujuan penyusunan Dekumen RPK Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut : a. Agar Desa memiliki dekumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap; b. Sebagai dasar kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa. c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).

2. MANFAAT a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa. b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa. d. Menampung asprirasi yang sesuai kebutuhan masayakat dan dipadukan dengan program pembangunan desa. e. Dapat mendorong partispasi dan swadaya dari masyarakat.

D. VISI DAN MISI Sebagai dekumen perencanaan yang menjabarkan dari program dekumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa, Visi dan Misi Desa Legokclile disamping merupakan calon Kepala desa terpilih , juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa, proses sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Legokclile sebagai berikut : “TERWUJUDNYA

DESA

LEGOKCLILE

SEJAHTERA,

DEMOKRATIS

DAN

TRANSPARANSI ” Visi Terwujudnya Desa Legokclile Sejahtera,

Demokratis dan Transparansi

merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan memajukan Pembangunan di segala bidang dan merata dapat meningkatkan kesejahteraan sebagai modal untuk untuk masyarakat lebih maju dalam berpola piker dan tidak monoton. Misi Desa Legokclile adalah : 1. Meningkatkan perilaku aparat Pemerintah Desa dan masyarakat yang demokratis dan dinamis, serta adanya penguatan dari lembaga Pemerintahan Desa.

2. Meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik dan bersih, yang menjamin peningkatan

pelayanan

masyarakat,

menjamin

rasa

keadilan

dan

menumbuh

kembangkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 3. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana masyarakat. 4. Meningkatkan kebersihan dan kesehatan di lingkungan masyarakat. 5. Meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

6. Mewujudkan keamanan desa. 7. Meningkatkan nilai – nilai moralitas masyarakat. 8. Melestarikan adat istiadat dan budaya asli Desa.

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2016 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuanaganDesa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturang perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satunya diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partispatif dan transpana yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi public dan rapat umum BPD untuk penetapan RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan yang pengelolaannnya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun 2016 merupakan sestem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa.Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. PENDAPATAN DESA Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening bank yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi,dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Adapun Pendapatan Desa Tahun anggaran 2016 sebesar :Rp. 1.585.188.621,- ( Satu milrad lima ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu enam raus dua puluh satu rupiah ) yang berasal dari :

NO

URAIAN

JUMLAH ( RP. )

1

2

3

1

Pendapatan Asli Desa ( PAD ) : a. Hasil kekayaan desa

2

213.246.000.-

b. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat

45.000.000.-

c. Hasil Tenaga / metarial /komsumsi

15.000.000.-

Dana Transfer : 1. Bantuan dari Pusat - Dana Desa

637.396.000.-

2. Bantuan dari Propinsi Jawa Tengah - Bantuan Propinsi Jawa Tengah

198.000.000.-

3. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan -

Alokasi Dana Desa ( ADD )

260.783.000-

-

Bagi hasil Pajak dan Restribusi

15.763.621.-

-

Bantuan Kabupaten Pekalongan

200.000.000.-

Jumlah

1.585.188.621.-

B. BELANJA DESA Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permedagri Nomor 06 tahun 2014 terdiri dari 4 ( empat ) Bidang Pembelanjaan :

Kode Rekening

URAIAN

Tahun 2016 ( Rp )

1

2

4

1

PENDAPATAN DESA 1

PENDAPATAN ASLI DESA

1

1

1

1

1

HASIL PENGELOLAAN ASLI DESA Hasil Usaha tanah kas Desa ( Bengkok Kades,Perdes,Sekdes )

1

1

1

1

2

1

2

1

DANA DESA

1

2

2

BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH

1

2

3

ALOKASI DANA DESA ( ADD )

1

2

4

BANTUAN KEUANGAN

1

2

4

1

BANTUAN PROPINSI JAWA TENGAH

198,000,000

1

2

4

3

BANTUAN KABUPATEN PEKALONGAN

200,000,000

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong PENDAPATAN TRANSFER

JUMLAH PENDAPATAN DESA 2

273,246,000 213,246,000 60,000,000 1,311,942,621 637,396,000 15,763,621 260,783,000

1,585,188,621

BELANJA DESA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BELANJA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

376,450,000

BELANJA PEGAWAI

350,340,000

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

Penghasilan tetap Kepala Desa

2

1

1

1

2

Penghasilan tetap 6 Perangkat Desa

2

1

1

1

3

2

1

1

1

2

1

1

2

1

2

4

1,585,188,621

1

1

KETERANGAN

35,112,000

ADD

105,336,000

ADD

Tunjangan penghasilan 1 Kepala Desa 12 bln

61,128,000

PAD

4

Tunjangan penghasilan 1 Sekretaris Desa 12 bln

18,000,000

PAD

1

5

Tunjangan penghasilan 6 Perangkat Desa 12 bln

103,644,000

PAD

1

1

6

Tunjangan 1 ketua BPD 12 bln @ Rp. 150.000

1,800,000

ADD

1

1

1

7

Tunjangan 1 Wakil Ketua BPD 12 bln @ Rp. 120.000

1,440,000

ADD

2

1

1

1

8

Tunjangan 1 Sekretaris BPD 12 bln @ Rp. 100.000

1,200,000

ADD

2

1

1

1

9

Tunjangan 8 Anggota BPD 12 bln @ Rp. 70.000

6,720,000

ADD

2

1

1

1

10

Tunjangan 6 RW 12 bln @ Rp. 70.000

5,040,000

ADD

2

1

1

1

11

Tunjangan 13 RT12 bln @ Rp. 70.000

10,920,000

ADD

2

1

2

BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN

26,110,000

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

1

Belanja Barang dan Jasa

6,805,000

1

AlatTulis Kantor

3,125,000

ADD

2

2

Langganan Koran

780,000

ADD

2

2

3

Operasional BPD

500,000

ADD

2

2

4

Bayar rekening listrik

1,200,000

PAD

2

1

2

2

5

Bayar Langganan Internet

2

1

2

3

2

1

2

3

1

Pengadaan Komputer

5,000,000

ADD

2

1

2

3

2

Pengadaan Filling Kabinet

8,000,000

ADD

2

1

2

3

2

Pengadaan Kursi lipat

6,305,000

PBB

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

BOP

1,952,300

2

2

1

2

3

Upah Tenaga kerja

9,144,000

2

2

1

3

2

2

1

3

2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

BOP

2

2

1

2

3

Upah Tenaga kerja

1,740,000

2

2

1

3

Belanja Modal

4,411,000

2

2

1

3

Material Utama

4,411,000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

BOP

4,997,000

2

2

2

2

2

Mobilisasi Walles

1,000,000

2

2

2

2

3

Sewa Walles dan operasional operator

2,000,000

2

2

2

2

4

Upah Tenaga Kerja Ahli

26,500,000

2

2

2

3

Belanja Modal

65,461,400

2

2

2

3

Material Utama

65,461,400

2

2

3

2

2

3

2

2

2

3

2

1

BOP

7,750,000

2

2

3

2

2

Mobilisasi Walles

1,000,000

2

2

3

2

3

Sewa Walles dan operasional operator

4,000,000

2

2

3

2

4

Upah Tenaga Kerja Ahli

4,185,000

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

4

2

2

4

2

2

2

4

2

1

BOP

2

2

4

2

2

Upah tenaga kerja

27,945,000

2

2

4

3

Belanja Modal

70,380,000

2

2

4

3

Material Utama

70,380,000

Belanja Modal

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1

1

1


11,096,300

Belanja Modal

25,293,700

Material Utama

25,293,700

Pemeliharaan Kantor Desa

6,474,000


2,063,000

ADD

PAD

323,000

Pembangunan Pengaspalan Jalan Desa Dusun I

99,958,400


34,497,000

155,000,000

DD

DD

16,935,000

Belanja Modal

138,065,000

Material Utama

138,065,000

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Dusun I

103,500,000


1

1,093,260,000 36,390,000


PAD

19,305,000

Pembangunan Gedung Kantor Desa

Pembangunan Pengaspalan Jalan Desa Dusun III

1

1,200,000

33,120,000 5,175,000

DD

2

2

4

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Dusun II

2

2

4

2

2

2

4

2

1

BOP

2

2

4

2

2

Upah tenaga kerja

2

2

4

3

2

2

4

3

2

2

5

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

6

2

2

6

2

2

2

6

2

1

BOP

2

2

6

2

2

Upah Tenaga Kerja

21,000,000

2

2

6

3

Belanja Modal

54,683,270

2

2

6

3

Material Utama

54,683,270

2

2

7

Bantuan keuangan untuk PAUD Pemb. Paving& Pagar bumi

23,979,200

2

2

7

2

2

2

7

2

2

2

7

2

2

2

7

3

2

2

7

3

2

2

8

2

2

8

2

2

2

8

2

1

BOP

2

2

8

2

2

Upah Tenaga Kerja

2

2

9

Pengaspalan jalan Desa di Dusun II

200,000,000

KABUPATEN

2

2

10

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Dusun III Rt. 010 Rw. 005

198,000,000

PROPINSI

2

3

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

108,678,621

2

3

1

2

3

1

2

2

3

1

2

1

Musyawarah Dusun

2

3

1

2

2

Musyawarah Desa

1,400,000

2

3

2

Pembinaan LPMD

6,020,000

2

3

2

2

2

3

2

2


1

1

1

175,291,800 56,093,376 8,764,590 47,328,786

Belanja Modal

119,198,424

Material Utama

119,198,424

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )

10,000,000

Belanja Modal

10,000,000

Material Utama

10,000,000

Bantuan keuangan untuk TKCEPOKO Pembangunan Kantor TK dan pagar bumi

79,666,600


24,983,330

7,198,960

1

BOP

1,198,960

2

Upah Tenaga Kerja

6,000,000

Belanja Modal

16,780,240

Material Utama

16,780,240

Kegiatan Pengendalian Hama Terpadu ( PHT )

5,000,000


5,000,000

MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA

ADD

DD

3,983,330


1

DD

DD

SWADAYA

0 5,000,000

1,400,000

ADD ( 400.000 ) + PAD


Belanja Barang dan Jasa 1

Belanja Honor Pengurus LPMD - Ketua

840,000

- Wakil Ketua

600,000

- Sekretaris

600,000

- Bendahara

600,000

ADD

- Anggota 2

2

2

3

2

2

3

3

2

3

3

2

2

3

3

2

1

Honor Pengurus PKK

2

3

3

2

2

Belanja ATK PKK

500,000

2

3

3

2

3

Akomodasi Rapat PKK

480,000

2

3

3

2

4

Kegiatan 6 Posyandu

7,200,000

ADD

2

3

3

3

Belanja Modal

1,500,000

ADD

2

3

3

3

Belanja Almari

1,500,000

2

3

4

Pembinaan Karang Taruna

2,000,000

2

3

4

2

2

3

4

2

2

3

4

3

2

3

4

3

2

3

5

2

3

5

2

2

3

5

2

1

Peringatan Maulid Nabi

3,000,000

2

3

5

2

2

Peringatan Isro ' Miraj

2,000,000

2

3

5

2

3

Kegiatan Halal Bihalal

5,000,000

2

3

6

2

3

6

2

2

3

6

2

2

3

7

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

8

2

3

8

2

2

3

8

2

1

Peringatan HUT RI Tingkat Desa

3,000,000

PAD

2

3

8

2

2

Peringatan HUT RI Tingkat Dusun

1,500,000

PAD

2

3

8

2

3

Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan

500,000

PAD

2

3

8

2

4

Legenanan

35,000,000

SWADAYA

2

3

8

2

5

Upacara Nyadran

10,000,000

SWADAYA

2

4

2

4

1

2

4

1

2

2

4

1

2

2

4

2

2 2

4 4

2 2

2

4

3

1

1

1

Belanja Operasional

2,880,000 500,000

ADD

Pembinaan PKK

14,200,000

ADD


14,200,000


150,000

Belanja ATK

150,000

Belanja Modal

1,850,000

Belanja Kaos Tim Sepak Bola

1,850,000

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

10,000,000

ADD

SWADAYA


Belanja Honor Pengabdian Desa

15,600,000

PAD


Honor Pembantu Pemerintah Desa Intesifikasi dan Optimalisasi Pajak Daerah

15,600,000 9,458,621

PBB


Honor Petugas Penarikan PBB

Kegiatan Hari Besar Nasional dan Adat Tradisional

2 2

4,520,000

9,458,621

50,000,000

PAD + SWADAYA


Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

6,800,000

ADD

Operasional TK Cepoko

2,400,000

ADD

Tunjangan Guru TK Cepoko

2,400,000

ADD

Operasional PAUD

2,400,000

ADD

Belanja Barang dan Jasa Tunjangan Guru PAUD

2,400,000

ADD

Operasional TPQ

2,000,000

ADD


1

2 2 2

4 4 4

3 3 3

2 2 2

1 2

Belanja Barang dan Jasa Tunjangan Guru TPQ Sulam Taufiq Tunjangan Guru TPQ ARUL Fikri

1,000,000 1,000,000

Jumlah Belanja Desa

ADD ADD

1,585,188,621

a. PEMBIAYAAN Pembiayaan desa sebagaimana dimksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata – mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah.Permasalahan yang terjadi semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikan secara partisipasif, ketidak cermatan mnegidentifikasi

permasalahan

sesuai

suara

masyarakat

secara

tidak

langsung

menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya in-efisiensi anggaran. Dalam RKP Desa tahun 2016 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut : A. BERDASARKAN RKP Desa Legokclile Evaluasi hasil pembangunan sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat di RKP Desa dan APB Desa tahun 2016 dengan pelaksanaan pembangunan tahun 2016 sebagai berikut: NO

URAIAN KEGIATAN

LOKASI / DUKUH RT / RW

1

2

3

VOLUME ( M2 )

TUJUAN / MANFAAT

4

5

1

Pengaspalan jalan

Dusun I

Peningkatan transportasi

2

Sanitasi Lingkungan

Dusun I

Peningkatan kesehatan masy.

3

Pengaspalan jalan

Dusun II


4

Dusun II


Dusun II

Peningkatan Pelayanan

6

Sanitasi Lingkungan Pembangunan Kantor Desa Pemb. Pagar bumi & Paving PAUD

Dusun II

Peningkatan Pendidikan anak

7

Pemb. Kantor TK

Dusun II

Peningkatan Pendidikan anak

8

Pengaspalan jalan

Dusun III


9

Sanitasi Lingkungan

Dusun III


10

Rehab Rumah ( RTLH )

Dusun III


11

Sanitasi Lingkungan

Dusun III

Peningkatan Kesehatan Masy.

5

A. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga meperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi renja kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperluykan agar RKP Desa benar – benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu

mengurangi

tingkat

kemiskinan

masyarakat melalui optimalisasi

dan

meningkatkan

pendapatan

pengembangan sector ekonomi rakyat.

Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas APM pada sector pendidikan serta meningkatkankualitas kesehatan masyarakat.

B. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa

keadaan

darurat

dilakukan

untuk

mangantisipasi

berbagai

permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam maupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masayarakat. Beradasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Legokclile yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 nantinya benar – benar berjalan efektif untuk menaggulangi permasalahan di masayarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masayarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menaggunlangi kemiskinan pada level

Desa, Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Legokclile secara detail dikelompokkan sebagai berikut : A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA Prioritas

program

pembangunan

skala

desa

merupakan

pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa.

program

Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya,. Adapun program dan kegiatan pembangunan desa tersebut meliputi a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. b. Secara biaya desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar. c. Secara sumber daya di desa tidak tesedia secara mencukupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. B.PAGU ANGGARAN SEMENTARA Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembagunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan asli desa, Dana Desa ( DD ), Bantuan Gubernur ( Bangub ), ADD tahun 2016 dan Bantuan lain dari Kabupaten Dengan perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi desa terutama bagaiamana mempercepat upaya penaggulanagan kemiskinan melalui pemenuhan

hak-haka

dasar

masayarakat

dapat

segera

terwujud

secaralebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa tahun 2016 tercantum pada lampiran peraturan kepala desa. BAB V PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintah desa dan masayarakat saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pada monitoring evaluasi akan lebih

menjamin

keberlangsungan

pembangunan

desa

.sebaliknya

permasalahan dan ketidapercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masayarakat tidak memadai. Diharapakan proses penyusunan RKP Desa yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masayarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional. Ditetapkan di Legokclile Pada Tanggal 11 Januari 2016 Kepala Desa Legokclile

WINTORO

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III KEDUDUKAN. TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 6 Kepala Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai : a. Pimpinan organisasi Pemerintah Desa yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa dan urusan Pemerintahan Umum. b. Pimpinan masyarakat dengan meperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta menjalin kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya. c. Pendamai perselisihan di Desa sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 7 (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang : a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa; c. Menetapkan Peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. Menyusun

dan

mengajukan

rancangan

Peraturan

desa

mengenai

APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. Membina kehidupan masyarakat desa; f. Membina perekonomian desa; g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Untuk menyelenggarakan urusan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakat Desa, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak jujur, adil dan mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (2) Kepala Desa tidak bersikap dan bertindak sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan pemberhentian. (3) Mekanisme pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kepala Desa mempunyai fungsi : a. pelaksanaan tertib administrasi Pemerintahan ditingkat Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; b. pertanggungjawaban

atas

jalannya

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ; c. pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di Desa ; d. pelaksanaan kerja sama untuk kepentingan Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 10 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa . (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa . (3) Mekanisme dan tata cara pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku .

Paragraf 1

Sekretariat Desa

Pasal 11 (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang berada dibawah Kepala Desa . (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa .

Pasal 12 Sekretaris

Desa

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

pembinaan

dan

pelaksanaan administrasi Pemerintah Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta membantu Kepala Desa dalam pelayanan ketatausahaan.

Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris Desa mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kegiatan administrasi umum, atara lain urusan surat menyurat, pelaporan dan urusan keuangan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Desa dan Masyarakat ; b. pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa Lainnya ; c. pengumpulan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan kemasyarakatan ; d. pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat ; e. penyusunan program kerja tahunan.

Pasal 14 (1) Dalam menjalan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan (2) Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 15 (1) Kepala Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf

a

mempunyai

tugas

menyusun

rencana

kerja,

melaksanakan,

mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan tugas di bidang pemerintahan . (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai funsi : a. penyusunan rencana dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan tugastugas dibidang pemerintahan umum ; b. penyusunan rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ; c. penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil ; d. penyusunan program dan pengadministrasian di bidang pertanahan ; e. penyusunan program dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa ; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 16

(1) Kepala Urusan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf

b

mempunyai

mengendalikan,

tugas

menyusun

mengevaluasi

serta

rencana menyusun

kerja,

melaksanakan,

laporan

di

bidang

pembangunan desa . (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi : a penyusunan program dan menyelenggaraan pelaksanan pembangunan di desa; b penyusunan program dan melakukan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi ;

c

penyusunan program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat ;

d penyusunan program dan pengadministrasian di bidang pembangunan dan perekonomian ; e penyusunan

program

dan

melakukan

koordinasi

pelaksanaan

pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa ; f

penyusunan program dan melakukan kegiatan dalam penataan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa ;

g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 17

(1) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi serta menyusun laporan di bidang keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi : a penyusunan program dan melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan Desa ; b pengurusan pembukuan keuangan desa ; c

penyusunan program dan membayar gaji pegawai dari tanah kas desa dan penghasilan lain yang sah ;

d pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan ; e pengumpulan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan ; f

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 18 (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial. b penyusunan program dan melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ; c

penyusunan program dan membantu mengumpulkan serta menyalurkan dana / bantuan terhadapan korban bencana alam ;

d penyusunan program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh; e penyusunan program dan pengumpulan bahan dalam menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial ; f


Pasal 19 (1) Kepala Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi : a penyusunan program dan penyelenggaraan ketatausahaan ; b penyusunan program dan penyelenggaraan kearsipan ; c

penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian ;

d penyusunan program dan pelaksanaan urusan rumah tangga Desa ; e penyusunan program dan melakukan urusan kelengkapan dan inventaris desa ; f

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2 Unsur Pelaksana Teknis Desa

Pasal 20 (1) Polisi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a adalah unsur pembantu Kepala desa yang menangani bidang keamanan dan ketertiban masyarakat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(2) Polisi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas Dan fungsi : a menyusun program dan pelaksanaan koordinasi di bidang keamanan dan ketertiban; b mengumpulkan, pengolahan dan pengevaluasian data di bidang keamanan dan ketertiban ; c

melakukan pembinaan bidang keamanan dan ketertiban ;

d melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban ; e membantu menyelenggarakan kegiatan perlindungan masyarakat . f

membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan pengawasan akibat bencana alam .

g mengumpulkan dan mengurus laporan di bidang ketentraman dan ketertiban . i


Paragraf 3 Kepala Dusun

Pasal 21

(1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) berkedudukan sebagai pembantu Kepala desa yang memimpin wilayah yang merupakan bagian dari Desa . (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa .

Pasal 22 (1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Pemerintah Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku . (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi : a. pembantu tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya ; b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; c. pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ; d. pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga diwilayah kerjanya ; e. pembinaan dan peningkatan swadaya gotong royong masyarakat diwilayah kerjanya ; f. pelaksanaan kegiatan penyuluhan Program Pemerintah ; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB IV Hubungan Kerja Internal

Pasal 23 (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Desa wajib melakukan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintah Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Desa wajib memberikan laporan dan / atau pertanggungjawaban kepada Kepala Desa . (3) Laporan dan / atau pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Kepala Desa sebagai dasar melakukan koordinasi, evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan lebih lanjut . (4) Dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa wajib melaksanakan pengawasan melekat kepada Perangkat Desa .

Bagian Kedua Hubungan Kerja Eksternal

Pasal 24 (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD . (2) Dalam melaksanakan tugas untuk memberdayakan masyarakat Desa, Pemerintah Desa perlu koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa .

Pasal 25 (1) Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga . (2) Kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD .

Pasal 26 (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk : a. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun . b. memberikan

laporan

keterangan

pertanggungjawaban

kepada

BPD

disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD .

c. menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada masyarakat,

dapat

berupa

selebaran

yang

ditempel

pada

papan

pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya .

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut .

Pasal 27 Dalam pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Camat .

Pasal 28 Kepala Desa mempunyai wewenag untuk mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Desa .

Pasal 30 Pada saat dimulai diberlakukannya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Legokclile Nomor 02 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Legokclile dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 32 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan

:

Legokclile

Pada tanggal :

Januari 2016

Kepala Desa Legokclile

WINTORO

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN ( SPJ )

Recommend Documents