PEMBUATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PENGELUARAN

LAMPIRAN B.11 :

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR : 3 Tahun 2010 TANGGAL: 6 Januari 2010

PEMBUATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PENGELUARAN Pihak Terkait 1. Bendahara Pengeluaran Dalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas sebagai berikut : 

Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.



Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP/GU/TU dan LS pada dokumen Buku pengeluaran, Buku Pembantu Simpanan/ Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran per objek.



Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke Pengguna Anggaran (melalui PPK SKPD) untuk disahkan.

1. PPK-SKPD Dalam kegiatan ini, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut : 

Menguji SPJ pengeluaran beserta kelengkapannya.



Meregister SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran.



Meregister SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran.



Meregister SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh Pengguna Anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ pengeluaran.

2. Pengguna Anggaran Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas : 

Menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara.

3. PPKD selaku BUD Dalam kegiatan ini, PPKD selaku BUD memiliki tugas : 

Mengevaluasi SPJ pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan berhak untuk memberikan arahan agar SPJ pengeluaran diperbaiki bila ditemukan ada kesalahan dalam pengitungan SPJ maupun bukti pengeluaran yang kurang dalam SPJ tersebut sebagai bentuk pembinaan.

Deskripsi Kegiatan Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas: 1. pertanggungjawaban penggunaan UP 2. pertanggungjawaban penggunaan TU 3. pertanggungjawaban administratif 4. pertanggungjawaban fungsional.

276

Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup: a. Buku kas umum pengeluaran. b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud. c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara. d. Register penutupan kas. Dalam

melakukan

verifikasi

atas

laporan

pertanggungjawaban

yang

disampaikan,

PPK-SKPD

berkewajiban:  meneliti

kelengkapan

dokumen

laporan

pertanggungjawaban

dan

keabsahan

bukti-bukti

pengeluaran yang dilampirkan;  menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;  menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek dan  menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya. Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran :  register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);  register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);  surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);  register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);  register penutupan kas. 1. Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan/Ganti Uang Persediaan setiap akan mengajukan GU berikutnya. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah. Langkah dalam membuat pertanggungjawaban uang persediaan/GU adalah sebagai berikut: 

Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan uang persediaan/GU termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran pembantu, jika ada sebagian uang persediaan/GU yang sebelumnya dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu



Berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan/GU sesuai dengan program dan kegiatannya masing-masing.

277

Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD Tahun Anggaran

: ....................... : .......................

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

Total Uang Persediaan Awal Periode Uang Persediaan Akhir Periode

......... , Tanggal .......... Bendahara Pengeluaran (Tand Tangan) (Nama Jelas) NIP. Cara Pengisian: 1.. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari kode rekening kegiatan, belanja sampai dengan rincian obyek. 2. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai dengan rincian obyek. 3. Kolom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja. 4. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan bendahara pengeluaran disertai nama jelas.

2. Pertanggungjawaban Penggunanan TU Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut

dokumen yang disampaikan adalah Laporan

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap. 

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut:



Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan.



Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU.



Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila tambahan uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggung-

278

jawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU. 

Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.



PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.



Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan. PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD Tahun Anggaran Program Kegiatan Tanggal SP2D TU

: : : : :

Kode Rekening

....................... ....................... ....................... / .................... ....................... / .................... ......................

Uraian

Jumlah

Total Tambahan Uang Persediaan Sisa Tambahan Uang Persediaan *

Menyetujui: Pengguna Anggaran

.........Tanggal........ Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas) NIP.

(Nama Jelas) NIP.

*Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal ...

Cara Pengisian: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan TU Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening belanja Kolom uraian diisi dengan uraian nama kode rekening belanja Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja Jumlah adalah total belanja dengan uang TU Tambahan Uang Persediaan diisi jumlah Tambahan Uang Persediaan yang diberikan Sisa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan dikurang jumlah total belanja. Apabila hasilnya positif maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum

279

Pertanggungjawaban Penggunaan TU Uraian 1.

2.

3.

PA/KPA

PPK SKPD

Bendahara pengeluaran menyiapkan bukti setoran sisa dana TU ke rekening kas umum daerah dan bukti belanja atas penggunaan dana TU

Bendahara Pengeluaran

Buku Setoran Buku Belanja

Bendahara pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana TU dan menyampaikan ke PAlKPA melalui PPK SKPD

Buku Setoran Buku Belanja Laporan Penggunaan Tambahan uang Persediaan

PPK SKPKD melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan dan kemudian memberikan kepada PAI KPA untuk mendapatkan pengesahan

Apakah disetujui?


Tidak

YA


4.

PA/KPA melakukan proses pengesahan atas laporan pertanggung-jawaban penggunaan tambahan uang persediaan


Proses Pengesahan

Buku Setoran

Buku Setoran

5.

6.

PA/KPA kemudian memberikan laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran

Buku Belanja

Buku Belanja

Laporan Penggunaan Tambahan uang Persediaan

Laporan Penggunaan Tambahan uang Persediaan

Bendahara pengeluaran kemudian memberikan laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan dan bukti setor kepada BUD/Kuasa BUD

Bukti setoran dan iaporan pertanggungjawaban kemudian di berikan kepada BUD/Kuasa BUD

280

3. Pertanggungjawaban Administratif Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampiri dengan: a. Buku Kas Umum; b. Laporan Penutupan Kas; dan c. SPJ Bendahara Pengeluaran dan Pengeluaran Pembantu (merupakan gabungan dari Laporanlaporan pertanggungjawaban UP/GU/TU pada bulan tersebut). Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan. Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut: 

Bendahara pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas.



Bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan BKU dan buku pembantu BKU lainnya serta khususnya Buku Pembantu Rincian Obyek untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyek.



Bendahara pengeluaran menggabungkan hasil rekapitulasi tersebut dengan hasil yang ada di SPJ Bendahara pengeluaran pembantu.



Berdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu, bendahara pengeluaran membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.



Dokumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas dan SPJ bendahara pengeluaran pembantu kemudian diberikan ke PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.



Setelah

mendapatkan

verifikasi,

Pengguna

Anggaran

menandatangani

sebagai

bentuk

pengesahan. PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN Bulan .......... Tahun ...... Kepada Yth. .............................. .............................. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Bangka Barat No...... Tahun .... mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara pengeluaran SKPD .......................... adalah sejumlah Rp. ............ dengan perincian sebagai berikut: A. Kas di Bendahara Pengeluaran A.1. Saldo awal bulan tanggal ... Rp. A.2. Jumlah Penerimaan Rp. A.3. Jumlah Pengeluaran Rp. . A.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp. Saldo akhir bulan tanggal .......... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. .......... dan saldo di bank sebesar Rp ..... B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu B.1. Saldo awal bulan tanggal Rp. B.2. Jumlah Penerimaan Rp. B.3. Jumlah Pengeluaran Rp.

.

281

B.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp. Saldo akhir bulan tanggal .......... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. .......... dan saldo di bank sebesar Rp ..... C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran C.1. Saldo di Kas Tunai Rp. C.2. Saldo di Bank Rp. C.3. Saldo total Rp.

.

................, .................... Bendahara Pengeluaran Tanda tangan (nama kelas) NIP PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA ADMINISTRATIF) SKPD Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan

: : : :

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah Anggaran

3

s.d. Bulan Lalu 4

Bulan ini 5

(dalam rupiah) SPJ UP/GU/TU

SPJ – LS Barang – Jasa *)

SPJ – LS Gaji s.d. Bulan ini 6=(4+5)

s.d. Bulan Lalu 7

Bulan ini 8

s.d. Bulan ini 9=(7+8)

s.d. Bulan Lalu 10

Bulan ini

s.d. Bulan ini

11

12=(10+11)

Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini

Sisa Pagu Anggaran

13=(6+9+12)

14 = (3+13)

JUMLAH Penerimaan - SP2D - Potongan Pajak a. PPN b. PPh 21 c. PPh 22 d. PPh 23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan


SPJ – LS Gaji Kode Rekening

1

Uraian

2

Jumlah Anggaran

3

s.d. Bulan Lalu 4

Bulan ini 5


s.d. Bulan Lalu 7

Bulan ini 8

SPJ UP/GU/TU


s.d. Bulan Lalu 10

Bulan ini

s.d. Bulan ini

11

12=(10+11)

Pengeluaran - SPJ (LS + UP/GU/TU) - Penyetoran Pajak a. PPN b. PPh 21 c. PPh 22 d. PPh 23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan

Saldo Kas

Menyetujui : Pengguna Anggaran

................, tanggal ........ Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP.

(Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP

282


Sisa Pagu Anggaran

13=(6+9+12)

14 = (3+13)

Cara Pengisian: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan. Kolom 1 diisi dengan kode rekening. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU bulan ini Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan ini Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.

4. Pertanggungjawaban Fungsional Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. SPJ Fungsional sama dengan SPJ administrative. SPJ tersebut dilampiri dengan: a. Laporan Penutupan Kas b. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan. PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan

: : : : :

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah Anggaran

3

s.d. Bulan Lalu 4

Bulan ini 5

(dalam rupiah) SPJ UP/GU/TU


SPJ – LS Gaji s.d. Bulan ini 6=(4+5)

s.d. Bulan Lalu 7


Bulan ini 8

s.d. Bulan Lalu 10

Bulan ini

s.d. Bulan ini

11

12=(10+11)


Sisa Pagu Anggaran

13=(6+9+12)

14 = (3+13)

JUMLAH Penerimaan - SP2D - Potongan Pajak a. PPN b. PPh 21 c. PPh 22 d. PPh 23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan


SPJ – LS Gaji Kode Rekening

1

Uraian

2

Jumlah Anggaran

3

s.d. Bulan Lalu 4

Bulan ini 5


s.d. Bulan Lalu 7

Bulan ini 8


Pengeluaran - SPJ (LS + UP/GU/TU) - Penyetoran Pajak a. PPN

283

SPJ UP/GU/TU s.d. Bulan Lalu 10

Bulan ini

s.d. Bulan ini

11

12=(10+11)


Sisa Pagu Anggaran

13=(6+9+12)

14 = (3+13)

b. PPh 21 c. PPh 22 d. PPh 23 - Lain-lain Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

Menyetujui : Pengguna Anggaran

................, tanggal ........ Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP.

(Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP

Cara Pengisian: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan. Kolom 1 diisi dengan kode rekening. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU bulan ini Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan ini Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Uraian

PPKD Selaku BUD

Pengguna Anggaran

PPK SKPD

1. Berdasarkan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, BKU Bendahara Pengeluaran dan Buku Pembantu, Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bendahara Pengeluaran berupa SPJ Administratif dan SPJ Fungsional

SPJ pengeluaran pembantu

Buku pembantu BKU BKU bendahara pengeluaran

2. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ administratif kepada pengguna anggaran melauli PPK SKPD untuk di verifikasi

SPJ administratif

SPJ administratif

Dokumen pendukung SPJ

SPJ Fungsional Dokumen pendukung SPJ

Apakah disetujui?

3. PPK SKPD melakukan verifikasi atas SPJ yang disampaikan dan kemudian memberikan kepada Pengguna Anggaran untuk disahkan

4. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Fungsional kepada PPKD selaku BUD


Ya

SPJ administratif Dokumen pendukung SPJ

SPJ administratif Dokumen pendukung SPJ

SPJ Fungsional Dokumen pendukung SPJ

5.

284

Tidak

Bendahara Pengeluaran Pembantu

SPJ pengeluaran pembantu

Langkah-Langkah Teknis

Langkah 1 Dalam proses pelaksanaan belanja, dokumen-dokumen yang diberikan oleh PPTK dicatat oleh bendahara dalam buku-buku sebagai berikut :  Buku kas umum pengeluaran.  Buku pembantu pengeluaran per rincian obyek.  Buku pembantu kas tunai.  Buku pembantu simpanan/bank.  Buku pembantu panjar.  Buku pembantu pajak. Berdasarkan 6 (enam) dokumen tersebut, ditambah dengan SPJ pengeluaran pembantu yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara pengeluaran membuat SPJ pengeluaran. SPJ Pengeluaran tersebut dibuat rangkap empat, satu untuk arsip, satu untuk BUD, satu untuk PPK-SKPD dan satu untuk Inspektorat. Apabila disetujui, maka PPK-SKPD menyampaikan kopi SPJ tersebut kepada pihak-pihak diatas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan dicatat pada register Penerimaan SPJ Pengeluaran Apabila ditolak, maka PPK-SKPD mengembalikan SPJ Pengeluaran kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa ulang dan dicatat pada Register Penolakan SPJ Pengeluaran Kepala SKPD mengesahkan SPJ Pengeluaran. Surat Pengesahan SPJ dibuat sebanyak rangkap SPJ, dan diregister, PPK SKPD menyerahkan pengesahan SPJ kepada Bendahara Pengeluaran untuk dijadikan dasar atas pengajuan SPP

285

SURAT PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

KABUPATEN BANGKA BARAT SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA) SKPD Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

: 1)


: 3)

Tahun Anggaran

: 4)

Bulan

: 5)

: 2)

(dalam rupiah) SPJ - LS Gaji

SPJ - LS Barang & Jasa*)

SPJ UP/ GU/ TU

Kode Rekening

Uraian

Jumlah Anggaran

s.d. Bulan Lalu

Bulan ini

s.d. Bulan ini

s.d. Bulan Lalu

Bulan ini

s.d. Bulan ini

s.d. Bulan Lalu

Bulan ini

1

2

3

4

5

6 = (4+5)

7

8

9 = (7+8)

10

11

JUMLAH Penerimaan

8)

- SP2D - Potongan Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan

286

s.d. Bulan ini


Sisa Pagu Anggaran

12=(10+11)

13=(6+9+12)

14 = (3-13)

SPJ - LS Gaji Kode Rekening 1

Uraian

Jumlah Anggaran

s.d. Bulan Lalu

Bulan ini

2

3

4

5

Pengeluaran

SPJ - LS Barang & Jasa*)

s.d. Bulan ini

s.d. Bulan Lalu

Bulan ini

6 = (4+5)

7

8

SPJ UP/ GU/ TU

s.d. Bulan ini

s.d. Bulan Lalu

Bulan ini

9 = (7+8)

10

11

s.d. Bulan ini


Sisa Pagu Anggaran

12=(10+11)

13=(6+9+12)

14 = (3-13)

9)

- SPJ (LS + UP/GU/TU) - Peyetoran Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

………………, tanggal …………… Mengetahui, Pengguna Anggaran7)

Anggaran/

Kuasa

Pengguna

Bendahara Pengeluaran6)

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap) NIP.

NIP.

287

Cara Pengisian SPJ Pengeluaran: *) Diisi berdasarkan data dari PPTK yang terdokumentasikan dalam kartu kendali anggaran 1)

Diisi dengan Nama Satuan Kerja Perangkat daerah.

2)

Diisi dengan Nama Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

3)

Diisi dengan nama bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat daerah.

4)

Diisi dengan Tahun anggaran Pertanggungjawaban pengeluaran.

5)

Diisi dengan bulan pertanggungjawaban pengeluaran.

6)

Diisi dengan nama bendahara pengeluaran dan tanda tangan.

7)

Diisi dengan nama Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna anggaran. Penandatanganan oleh

Pengguna anggaran baru dilakukan setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. 8)

Jumlah Penerimaan diisi : -) SP2D diisi dengan jumlah SP2D yang diterima dari BUD; -) Potongan Pajak PPN diisi dengan jumlah potongan PPN; -) Potongan Pajak PPh 21 diisi dengan jumlah potongan PPh 21; -) Potongan Pajak PPh 22 diisi dengan jumlah potongan PPh 22; -) Potongan Pajak PPh 23 diisi dengan jumlah potongan PPh 23; -) Potongan lain-lain diisi dengan jumlah potongan lain selain yang disebutkan diatas; -) Jumlah Penerimaan diisi dengan jumlah SP2D ditambah Potongan PPN, Potongan PPh 21, Potongan PPh 22, Potongan PPh 23 dan Potongan lain-lain.

9)

Jumlah Pengeluaran diisi: -) SPJ (LS + UP/GU/TU) diisi dengan jumlah pembelanjaan; -) Penyetoran Pajak PPN diisi dengan jumlah Penyetoran PPN; -) Penyetoran Pajak PPh 21 diisi dengan jumlah Penyetoran PPh 21; -) Penyetoran Pajak PPh 22 diisi dengan jumlah Penyetoran PPh 22; -) Penyetoran Pajak PPh 23 diisi dengan jumlah Penyetoran PPh 23; -) Penyetoran lain-lain diisi dengan jumlah Penyetoran lain selain yang disebutkan di atas; -) Jumlah Pengeluaran diisi dengan jumlah SP2D ditambah Penyetoran PPN, Penyetoran PPh 21, Penyetoran PPh 22, Penyetoran PPh 23 dan Penyetoran lain-lain.

Kolom 1 diisi dengan kode rekening. Kolom 2 diisi dengan uraian nama rekening. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan bulan lalu. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/

288

SPJ bulan berjalan. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan bulan ini (akumulasi sampai dengan bulan ini). Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan bulan lalu berdasaDPAn data dari PPTK. Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/ SPJ bulan ini (bulan berjalan) berdasaDPAn data dari PPTK. Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan bulan ini berdasaDPAn data dari PPTK (akumulasi sampai dengan bulan ini). Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/ GU/ TU sampai dengan bulan lalu. Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/ GU/ TU bulan ini. Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/ GU/ TU sampai dengan bulan ini (akumulasi sampai dengan bulan ini). Kolom 13 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini. Kolom 14 diisi dengan Jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+ UP/ GU/TU sampai dengan bulan ini.

289

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN KABUPATEN BANGKA BARAT REGISTER PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

No. Urut

Tanggal

Uraian

Jumlah SPJ (Rp)

1

2

3

4

Halaman : ………….. Keterangan

Jumlah

……………., tanggal ……………. Mengetahui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

PPK-SKPD

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.

NIP.

290

5

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........... REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

Halaman : ………….. No. Urut

Tanggal

Uraian

Jumlah SPJ (Rp)

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah


PPK-SKPD

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.

NIP.

291

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........... REGISTER PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ) Halaman : ………….. No. Urut

Tanggal

Uraian

Jumlah SPJ (Rp)

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah


PPK-SKPD

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(nama lengkap) NIP.

(nama lengkap) NIP.

292

Langkah 2 Register SPJ

Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan SPJ yang telah disetujui/ditolak oleh PA dan memasukkan data tersebut ke dalam dokumen berikut sesuai peruntukkannya. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:  register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).  register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).  surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).  register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).  register penutupan kas.

293

Bagan Alir Pembuatan SPJ Uraian

1. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan buktibukti pembelanjaan dana

2. Dari proses pencatatan ini dihasilkan dokumen sebagai berikut : - BKU Pengeluaran - Buku Rekap Pengeluaran Per Objek - Buku Pembantu Simpanan Bank - Buku Pembantu Pajak - Buku Pembantu Panjar


PPK-SKPD

Kepala SKPD

Bukti Transaksi UP/ GU/TU

BKU

Buku Pembantu Rekap Pengeluaran per Objek

Buku Pembantu Simpanan/Bank

Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Panjar

3. Berdasarkan lima dokumen tersebut ditambah dokumen SPJ Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Pengeluaran. Dokumen SPJ : a. Buku Kas Umum b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek disertai bukti-bukti yang sah c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh d. Register penutupan kas.

SPJ Pengeluaran Pembantu

SPJ SPJ SPJ Pengeluaran SPJ Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran

Tgl 10 bln berikutnya 4. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Pengeluaran kepada PPK-SKPD. Bendahara Pengeluaran juga harus menyerahkan SPJ Pengeluaran kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BUD

5. PPK-SKPD memverifikasi SPJ Pengeluaran

Verifikasi

6. Apabila disetujui, PPK-SKPD menyampaikan SPJ Pengeluaran kepada Kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

SPJ Pengeluaran

Tgl 10 bln berikutnya

SPJ Pengeluaran

Surat Pengesahan SPJ

7. Kepala SKPD mengesahkan SPJ Pengeluaran.

8. Kepala SKPD menyerahkan Surat Pengesahan SPJ kepada Bendahara Pengeluaran

SPJ Pengeluaran

Surat Pengesahan SPJ

294

PEMBUATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PENGELUARAN

Recommend Documents