LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA TAHUN 2007
DISAMPAIKAN SEBAGAI BAGIAN DARI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN 2007
I.
Pendahuluan Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Surat Utang Negara (SUN) ini disusun untuk memenuhi amanat pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelolaan Surat Utang Negara. Dalam pasal 16 Undang-Undang dimaksud, disebutkan bahwa: (1) Menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Utang Negara dan dana yang dikelola; (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara transparan, profesional dan bertanggung jawab. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu semester tahun anggaran 2008 yang dimulai 1 Januari 2008 dan berakhir 30 Juni 2008, kecuali secara jelas dinyatakan lain.
II. Portofolio SUN Surat Utang Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Tujuan penerbitan SUN ialah untuk: (1) membiayai defisit APBN, (2) menutup kekurangan kas jangka pendek, dan (3) mengelola portofolio utang negara, sehingga tujuan strategis yang hendak dicapai yaitu mengoptimalkan pengelolaan utang dan perumusan pembiayaan defisit agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir dapat dilaksanakan dengan baik. A. Jenis SUN Secara umum SUN dapat dibedakan atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dan Obligasi Negara (ON) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap dan ON dengan tingkat bunga mengambang. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan ON tanpa bunga yaitu Zero Coupon (ZC).
1. Obligasi Negara Berdenominasi Rupiah Obligasi negara berdenominasi Rupiah dapat dipisahkan ke dalam beberapa jenis, yaitu: a. Obligasi berbunga tetap (fixed rate bonds – FR dan ORI) Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi
berbunga tetap seri FR (Fixed Rate)
dibayarkan setiap enam bulan sekali (semi-annual) sementara kupon ORI (Obligasi Ritel Negara) dibayarkan sebulan sekali (monthly). Penerbitan ORI secara khusus akan dijelaskan pada bagian lainnya. Berdasarkan posisi akhir tahun 2007, terdapat 39 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 9% (FR0048, jatuh tempo 15 September 2018) sampai 15,575% (FR0014, jatuh tempo 15 Nopember 2010), dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2008 sampai 2037. Selain itu terdapat tiga seri ORI, yaitu ORI001, ORI002, dan ORI003 dengan tingkat kupon berkisar antara 9,28 % sampai 12,05% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Baik obligasi jenis FR maupun ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
Komposisi SUN seri FR berdasarkan jumlah 18.000.000 16.000.000
J u ta R u p ia h
14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000
FR
00 0 FR 2 00 1 FR 1 00 1 FR 3 00 1 FR 5 00 1 FR 7 00 1 FR 9 00 2 FR 1 00 2 FR 3 00 2 FR 5 00 2 FR 7 00 3 FR 0 00 3 FR 2 00 3 FR 4 00 3 FR 6 00 3 FR 8 00 4 FR 0 00 4 FR 2 00 4 FR 4 00 4 FR 6 00 48 OR I0 0 2
-
Seri FR Grafik 1: Komposisi SUN seri FR menurut Jumlah TA 2007
2
Struktur Jatuh Tempo SBN seri FR TA 2007 2040 2035 2030 2025 2020 2015 2010 2005
FR 00 F R 02 00 1 FR 1 00 F R 13 00 1 FR 5 00 F R 17 00 1 FR 9 00 F R 21 00 2 FR 3 00 F R 25 00 2 FR 7 00 F R 30 00 3 FR 2 00 F R 34 00 3 FR 6 00 F R 38 00 4 FR 0 00 F R 42 00 4 FR 4 00 F R 46 00 48
2000
Grafik 2: Struktur Jatuh Tempo Obligasi FR TA 2007 b. Obligasi tanpa bunga (zero coupon – ZC) Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Penerbitan perdana zero coupon bond dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 28 Agustus 2007. Seri yang diterbitkan adalah seri ZC0001 yang jatuh tempo 20 November 2008 (tenor 15 bulan). Mengingat tingginya minat investor terhadap zero coupon bond, pemerintah kembali menerbitkan seri ZC0002 pada tanggal 18 September 2007 dengan tenor 24 bulan. Pada penerbitan zero coupon bond berikutnya tanggal 20 November 2007, pemerintah menerbitkan ZC0003 dengan waktu jatuh tempo yang lebih panjang yaitu 5 tahun. Secara keseluruhan selama tahun 2007, pemerintah telah menerbitkan 3 seri zero coupon bond, dengan total outstanding sebesar Rp10,50 triliun. Komposisi Zero Coupon Bond Menurut Jumlah TA 2007
6 Triliun Rupiah
5 4 3 2 1 0 ZC0001
ZC0002
ZC0003
Grafik 3: Komposisi Zero Coupon Bond Menurut Jumlah TA 2007 3
Struktur Jatuh Tempo Zero Coupon Bond
2012
Tahun
2011 2010 2009 2008 2007 ZC0001
ZC0002
ZC0003
Grafik 4: Struktur Jatuh Tempo Zero Coupon Bond TA 2007
c. Obligasi berbunga mengambang (variable rate bonds – VR) Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka 3 bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Sampai akhir tahun 2007, terdapat 19 seri VR yang masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2008 sampai dengan 2020 dengan total outstanding sebesar Rp168 triliun. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
Struktur VR Bonds Menurut Jumlah 30.000.000
20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000
VR0031
VR0030
VR0029
VR0028
VR0027
VR0026
VR0025
VR0024
VR0023
VR0022
VR0021
VR0020
VR0019
VR0018
VR0017
VR0016
VR0015
VR0014
VR0013
Juta Rupiah
25.000.000
Seri VR
Grafik 5: Komposisi Jumlah Obligasi VR TA 2007
4
VR0031 VR0030 VR0029 VR0028 VR0027 VR0026 VR0025 VR0024 VR0023 VR0022 VR0021 VR0020 VR0019 VR0018 VR0017 VR0016 VR0015 VR0014 VR0013
2000
2005
2010
2015
2020
Grafik 6: Struktur Jatuh Tempo Obligasi VR TA 2007 d. Surat utang kepada BI Surat utang kepada Bank Indonesia pada akhir tahun 2007 terdiri atas empat seri Surat Utang (SU) yaitu SU002, SU004, SU005, dan SU007 serta satu seri Special Rate Bank Indonesia (SRBI01). Surat Utang (SU) diterbitkan dalam rangka penyelesaian bantuan likuiditas BI yang dikucurkan oleh Bank Indonesia saat krisis moneter tahun 1998/1999. SRBI diterbitkan untuk pembiayaan kredit program. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali, sementara pokok utang diamortisasi (dicicil) setiap enam bulan sekali secara proporsional atas dasar pokok utang. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga, dan dimulai setelah masa tenggang (grace period) berakhir. Pada akhir tahun 2007, total outstanding surat utang kepada BI adalah Rp259 triliun. Struktur SU dan SRBI berdasarkan Jumlah Juta Rupiah 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 -
SU002
SU004
SU005
SU007 SRBI01
Seri
Grafik 7: Komposisi Surat Utang kepada BI (SU/SRBI) TA 2007 5
2035 2030 2025 Tahun
2020 2015 2010 2005 2000 1995 SU002
SU004
SU005
SU007
SRBI01
Grafik 8: Struktur Jatuh Tempo Surat Utang kepada BI (SU/SRBI) TA 2007
2. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Penerbitan SPN mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu: Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.08//2007 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, Pemerintah Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan atas Diskonto SPN serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan atas Diskonto SPN. Pada tanggal 28 Mei 2007, Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SPN dengan seri SPN2008052801. Sepanjang tahun 2007, Pemerintah telah menerbitkan SPN sebesar Rp4,16 triliun.
3. Obligasi Negara Berdenominasi Mata Uang Asing Surat Utang Negara (SUN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri, yaitu dengan menerbitkan SUN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan pertimbangan beberapa hal seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan benchmark atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah memutuskan untuk melakukan penerbitan SUN dalam valuta asing di pasar internasional mengacu pada Undang-undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara juga berlandaskan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.08/2007 tanggal 19 Februari 6
1997 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/2004 tentang Penjualan Obligasi Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional. Sepanjang tahun 2007, Pemerintah telah menerbitkan SUN valas sebanyak 1 kali yaitu seri INDO-37 sebesar USD1,5 miliar pada tanggal 7 Februari 2007. Obligasi ini memiliki kupon 6,625% dan akan jatuh tempo pada 17 Februari 2037
Struktur SUN Valas berdasarkan Jumlah Juta Rupiah
20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 RI0014
RI0015
RI0016
RI0017
RI0035
RI0037
Seri SUN Valas
INTERNATIONAL BONDS
Grafik 9: Komposisi Jumlah per Seri International Bonds
RI0037 RI0035 RI0017 RI0016 RI0015 RI0014 2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
JATUH TEMPO
Grafik 10: Struktur Jatuh tempo International Bonds
7
B. Saldo SUN dan Perubahannya Surat Utang Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Posisi SUN per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2007 masing-masing dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Adapun ringkasan perubahan posisi SUN tahun 2007 adalah sebagai berikut: Tabel 1: Ringkasan Perubahan Posisi SUN Tahun 2007 Obligasi Negara
31 Desember 2007
31 Desember 2006
Mutasi
(Juta Rp)
(Juta Rp)
(Juta Rp)
Seri Fixed Rate
294.452.587
238.564.501
55.888.086
Seri Variable Rate
168.625.188
180.186.698
-11.561.510
SU + SRBI
259.378.965
274.366.755
-14.987.790
Tanpa Bunga (SPN+ZC)
14.668.800
-
14.668.800
Total SUN Dalam Negeri
737.125.540
693.117.954
44.007.586
SUN Valas (USD)
7.000.000.000
5.500.000.000
1.500.000.000
65.933.000
49.610.000
16.323.000
803.058.540
742.727.954
60.330.586
SUN Valas (Rp) Total SUN DN + Valas
Memperhatikan tabel di atas, dapat dilihat adanya perubahan yang cukup signifikan berupa meningkatnya porsi SUN berbunga tetap (FR) dan menurunnya porsi SUN berbunga mengambang (VR). Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menurunkan risiko tingkat bunga dengan meningkatkan porsi fixed rate bonds dalam portofolio SUN.
Komposisi Portofolio SUN TA 2007 350.000.000
Juta Rupiah
300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 FR
Tanpa Bunga
VR
SU+SRBI
SUN Valas
Jenis SUN
Grafik 11: Komposisi Jenis-Jenis SUN pada TA 2007 8
III. Kegiatan Pengelolaan SUN Tahun 2007 Kegiatan pengelolaan SUN meliputi penerbitan SUN, pelunasan pokok dan pembelian kembali, pertukaran obligasi, dan pembayaran bunga dan biaya lainnya. A. Penerbitan SUN Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan target SUN neto dalam APBN-P 2007 sebesar Rp58.546.319.276.000,00. Hal ini berarti Pemerintah memperoleh fleksibilitas untuk menerbitkan SUN dalam jumlah berapa pun dan membeli kembali SUN dalam jumlah berapapun, sepanjang jumlah netonya (termasuk yang jatuh tempo) tidak pagu tersebut di atas. Sepanjang tahun 2007, Pemerintah telah menerbitkan SUN baik dalam denominasi Rupiah maupun dalam denominasi valas. Penerbitan dilakukan baik melalui lelang, maupun bookbuilding. 1. Penerbitan SUN Berdenominasi Rupiah Melalui Lelang Sepanjang tahun 2007, Pemerintah telah melakukan lelang penerbitan ON berdenominasi Rupiah sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang diselenggarakan setiap bulan, mulai bulan Januari sampai Nopember. Pada setiap penerbitan selalu terjadi oversubscription, yaitu jumlah bids yang masuk dibandingkan dengan jumlah target awal yang diumumkan, berkisar dari 1,2 kali sampai 7,07 dengan rata-rata 4,20 kali (tahun sebelumnya 3,5 kali). Hal ini merupakan salah satu indikator semakin tingginya kepercayaan investor terhadap SUN. Total nilai nominal ON seri FR yang diterbitkan Pemerintah tahun 2007 mencapai Rp71,89 triliun, dengan kupon berkisar antara 9,00% sampai 10,25%, dan waktu jatuh tempo pada umumnya berjangka menengah dan panjang, yaitu antara tahun 2017 sampai 2037. Mengantisipasi minat investor yang cenderung bergeser dari instrumen jangka menegah sampai panjang ke instrumen jangka pendek sehubungan dengan kondisi ketidakpastian pasar karena adanya isu subprime mortgages pada pertengahan bulan agustus 2007, pemerintah mengambil inisiatif untuk menerbitkan instrumen Obligasi Negara dengan waktu maturity date yang lebih singkat (kurang dari 5 tahun). Alternatif penerbitan instrumen jangka pendek yang berbentuk obligasi negara dipilih pemerintah karena penerbitan SPN masih memiliki kendala seputar isu masalah perpajakan. Instrumen yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah adalah Zero Coupon Bond yaitu Obligasi Negara Tanpa Bunga yang dijual secara diskonto. Secara keseluruhan selama tahun 2007, pemerintah telah menerbitkan 3 seri Zero Coupon Bond dengan total outstanding sebesar Rp10,5 triliun.
9
2. Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2005 – 2009 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 447/KMK.06/2005. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor. Penerbitan ORI merupakan langkah nyata Pemerintah dalam melaksanakan strategi dimaksud. Selain itu, ORI diterbitkan juga dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang notabene instrumen pasar uang. Terlebih dengan belum pulihnya kepercayaan masyarakat umum pada industri reksadana. Selama tahun 2007 pemerintah melakukan penerbitan ORI sebanyak dua kali dengan beberapa penyempurnaan terms and conditions untuk memelihara keberlanjutan supply ORI dalam upaya perluasan basis investor dan sebagai alternatif instrumen pembiayaan APBN. Selain itu, keberadaan ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito. ORI002 mulai ditawarkan ke pasar tanggal 8 Maret 2007 dan resmi diterbitkan tanggal 28 Marer 2007 dengan total pemesanan pembelian Rp 6,23 triliun yang terdiri dari 13.158 investor dengan jumlah pemesanan terbesar berada dalam kelompok Rp 100,00 juta s.d. Rp 500,00 juta per pemesanan. Sementara ORI003 diterbitkan tanggal 10 September 2007 senilai Rp 9,37 triliun dengan investor sebanyak 22.387 orang. Secara umum penerbitan perdana ORI002 dan ORI003 dapat dikatakan terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pembiayaan APBN 2007 yaitu sebesar 15,6% dari seluruh penerbitan SBN. 3. Surat Perbendaharaan Negara Penerbitan perdana SPN dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 29 Mei 2007, dengan menerbitkan SPN seri SPN2008052801. Penerbitan perdana SPN mendapat respon positif dari pelaku pasar yang terlihat dari oversubcription saat penawaran sebesar 6,44 kali dari Rp2,00 triliun saat penawaran. Pemerintah menerbitkan kembali (reopening) SPN2008052801 10
pada bulan Juni dan Juli 2007, namun respon pelaku pasar atas reopening tersebut tidak setinggi pada saat penawaran perdana karena terjadi penurunan nilai oversubcription menjadi 1,96 kali pada reopening pertama dan 1,33 kali pada reopening kedua. Penurunan minat pelaku pasar atas SPN berkaitan dengan perlakuan pajak seperti yang tertuang dalam PP No 11 Tahun 2006 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Diskonto SPN
yang
menyatakan atas penghasilan tertentu dari Wajib Pajak berupa Diskonto SPN dikenakan pemungutan PPh sebesar 20% yang bersifat final di Pasar Perdana. Secara total, sepanjang tahun 2007, pemerintah telah menerbitkan SPN seri SPN2008052801 sebesar Rp4,168 triliun. 4. Surat Utang Kepada Bank Indonesia Sepanjang tahun 2007, Pemerintah telah mencairkan dana SU005 sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp245 miliar, tanggal 18 Juli 2007 sebesar Rp55 miliar, dan tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp35 miliar, sehingga total pertambahan jumlah SU005 selama tahun 2007 adalah sebesar Rp335 miliar. 5. Penerbitan SUN Berdenominasi USD Pada tanggal 7 Februari 2007 Menteri Keuangan menetapkan penerbitan INDO-37, sebagai berikut :
Nominal Jatuh Tempo Yield Ekivalen spread atas US Treasury Kupon
Dicatatkan pada Bursa Trustee, Registrar, Transfer Agent dan Paying Agent Tanggal Setelmen
: USD 1,5 miliar : 15 Februari 2037 : 6,750%,(offer price 98,40%) : 189,3 bps : 6,625%, semiannually dibayarkan setiap Tanggal 17 Februari dan 17 Agustus : Singapore Stock Exchange : Bank of New York : 14 Februari 2007
Secara umum penerbitan Obligasi Negara dalam Valuta Asing seri INDO-37 telah dapat dilaksanakan dengan baik dan kinerja INDO-37 di pasar sekunder juga membaik yang diindikasikan oleh pergerakan harga maupun maupun rentang imbal hasil (yield spread) terhadap US Treasury dengan tenor yang sama. Namun demikian evaluasi dan penyempurnaan akan terus dilakukan. B. Pelunasan Pokok dan Pembelian Kembali Pokok SUN dapat berkurang melalui pelunasan baik saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo melalui pembelian kembali (buyback dan switching). Sepanjang tahun 2007, nominal SUN 11
telah berkurang sebanyak Rp58,5 triliun, yang terdiri dari pelunasan SUN jatuh tempo sebesar Rp39,8 triliun dan pelunasan SUN dalam rangka pembelian kembali sebesar Rp18,7 triliun. 1. Pelunasan SUN Jatuh Tempo Seluruh SUN yang jatuh tempo tahun 2007 dibayar tepat pada waktunya secara tunai dengan total Rp39,8 triliun. Seri-seri SUN yang jatuh tempo tahun 2007 adalah sebagai berikut: Tabel 2: SUN Jatuh Tempo Tahun 2007 Seri
Tanggal Jatuh Tempo
FR0005
15 Juli 2007
VR0029
15 April 2007
VR0011
25 Februari 2007
VR0012
25 September 2007
SU007
01 Februari 2007
SU007
01 Agustus 2007
SU005
10 Desember 2007
SRBI01
25 Mei 2007
Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Pada tahun 2007, berdasarkan hasil audit BPK, rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia lebih dari 10%, sehingga pada tahun 2007 kelebihan tersebut digunakan untuk mengurangi saldo SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp13,7 triliun. 2. Pelunasan SUN Melalui Pembelian Kembali (Buyback dan Switching) Pertukaran obligasi atau debt switching umumnya dilakukan dengan dua alasan utama, yaitu: (i) memperbaiki struktur jatuh tempo pokok SUN (oleh karena itu sering juga disebut sebagai debt reprofiling), dan (ii) meningkatkan likuiditas pasar sekunder SUN, yaitu dengan menarik obligasi yang tidak likuid (off-the-run bonds) dan menggantinya dengan obligasi yang lebih likuid (on-the-run bonds). Selama tahun 2007, Pemerintah telah melakukan debt switching melalui lelang sebanyak 9 dengan nilai nominal total sebesar Rp15,78 triliun dan buyback sebanyak 3 kali dengan nominal total Rp2,9 triliun, sehingga total pembelian kembali SUN yang dilakukan selama tahun 2007 adalah Rp18,7 triliun. Seri-seri SUN yang ditarik diutamakan pada SUN yang jatuh tempo dalam jangka pendek dan digantikan dengan SUN jangka panjang dengan pertimbangan untuk menurunkan refinancing risk periode tersebut. 12
C. Pembayaran Bunga dan Biaya Lain Penerbitan SUN Pembayaran bunga dan biaya lain penerbitan SUN meliputi: (i) bunga dan biaya lain penerbitan SUN Rupiah, dan (ii) bunga dan biaya lain penerbitan SUN valas. 1. Bunga dan Biaya Lain Penerbitan SUN Berdenominasi Rupiah Pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN berdenominasi Rupiah tahun 2007 secara total mencapai Rp53,5 triliun, yang terdiri dari: a. Bunga Obligasi negara Dalam Negeri sebesar Rp48,4 triliun; b. Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya sebesar Rp81 miliar; c. Discount SPN sebesar Rp311 miliar; d. Discount Obligasi Negara Dalam Negeri sebesar Rp2,7 triliun; dan e. Loss on Bond Redemption sebesar Rp2,0 triliun. 2. Bunga dan Biaya Penerbitan SUN Berdenominasi USD Sepanjang tahun 2007, pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN valas mencapai Rp4,5 triliun, yang terdiri dari: a. Bunga SUN Valas sebesar Rp4,2 triliun; b. Biaya/Kewajiban SUN Valas lainnya sebesar Rp19 miliar; c. Discount SUN Valas sebesar Rp217 miliar. D. Pengembangan Produk dan Infrastruktur Surat Berharga Negara 1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri, Pemerintah merencanakan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Surat 13
Berharga Syariah Negara (SBSN). RUU tentang SBSN ini, secara garis besar mengatur halhal sebagai berikut: •
Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
•
Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit yang dibentuk oleh Menteri.
•
Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (underlying asset).
•
Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
•
Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
•
Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.
Pada saat ini, RUU tentang SBSN tersebut telah disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan dan ditetapkan. . IV. Pencapaian Target APBN Target APBN atas pengelolaan SUN ditetapkan dalam tiga pos yaitu pos Surat Utang Negara (neto), Bunga Utang Dalam Negeri, dan Bunga Utang Luar Negeri (SUN Valas). A. Surat Utang Negara (neto) Mulai tahun 2005, DPR telah menyetujui penerapan konsep net penerbitan SUN. Net penerbitan SUN ialah selisih antara SUN yang diterbitkan dengan yang jatuh tempo dan yang dibeli kembali. Mengingat target pembiayaan SUN di APBN ditetapkan dalam bentuk net penerbitan SUN, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SUN dan jumlah pembelian kembali, asalkan jumlah net penerbitan tidak melebihi yang telah ditetapkan DPR. 14
Untuk tahun 2007 target net penerbitan SUN (SUN neto) ditetapkan sebesar Rp58,54 triliun. Realisasinya mencapai Rp57,17 triliun, angka ini belum memasukkan adanya penerimaan dari pencairan SU005 sebesar Rp335 miliar, sehingga terdapat kekurangan dari target sebesar Rp1,37 triliun dengan rincian sebagai berikut: SUN NETTO 2007 Penerbitan SUN Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri (711423)
1,120,907,117,000.00
Penerimaan Pembiayaan Obligasi Dalam Negeri (711424)
97,992,895,000,000.00
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN (711431)
13,575,648,587,500.00
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN (711441)
4,168,800,000,000.00
Total Penerbitan SUN
116,858,250,704,500.00
Pelunasan SUN Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN (721321)
39,786,861,003,598.00
Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN melalui Pembelian Kembali (721323)
18,702,248,000,000.00
Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Dalam Negeri (721324)
1,196,954,544,000.00
Total Pelunasan SUN
59,686,063,547,598.00
Realisasi SUN Neto
57,172,187,156,902.00
Target APBN-P 2007
58,546,319,276,000.00
Selisih Kurang
(1,374,132,119,098.00)
B. Bunga Utang Dalam Negeri (SUN Domestik) Berdasarkan APBN-P tahun 2007, pagu Bunga Utang Dalam Negeri ditetapkan sebesar Rp56,7 triliun sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN berdenominasi Rupiah tahun 2007 secara total mencapai Rp53,5 triliun, sehingga terdapat sisa pagu sebesar Rp3,2 triliun (rincian Laporan Realisasi Anggaran BA 61 terlampir). C. Bunga Utang Luar Negeri (SUN Valas) Berdasarkan APBN-P tahun 2007, pagu bunga SUN Valas ditetapkan sebesar Rp4,7 triliun sedangkan realisasinya sebesar Rp4,48 triliun sehingga terdapat sisa pagu bunga SUN Valas untuk TA 2007 sebesar Rp260 miliar (rincian Laporan Realisasi Anggaran BA 61 terlampir).
15
