LAMPIRAN B.11 :
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR : TANGGAL:
PEMBUATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PENGELUARAN Deskripsi Kegiatan Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas: 1. pertanggungjawaban penggunaan UP 2. pertanggungjawaban penggunaan TU 3. pertanggungjawaban administratif 4. pertanggungjawaban fungsional. Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup: a. Buku kas umum pengeluaran. b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud. c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara. d. Register penutupan kas. Dalam
melakukan
verifikasi
atas
laporan
pertanggungjawaban
yang
disampaikan,
PPK-SKPD
berkewajiban: meneliti
kelengkapan
dokumen
laporan
pertanggungjawaban
dan
keabsahan
bukti-bukti
pengeluaran yang dilampirkan; menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek dan menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya. Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran : register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); register penutupan kas.
1. Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan/Ganti Uang Persediaan setiap akan mengajukan GU berikutnya. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah. Langkah dalam membuat pertanggungjawaban uang persediaan/GU adalah sebagai berikut:
Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan uang persediaan/GU termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran pembantu, jika ada sebagian uang persediaan/GU yang sebelumnya dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu
Berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan/GU sesuai dengan program dan kegiatannya masing-masing.
Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ........... LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD Tahun Anggaran
: ....................... : .......................
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Total Uang Persediaan Awal Periode Uang Persediaan Akhir Periode
......... , Tanggal .......... Bendahara Pengeluaran (Tand Tangan) (Nama Jelas) NIP. Cara Pengisian:
1. 2. 3. 4. 5.
Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari kode rekening kegiatan, belanja sampai dengan rincian obyek. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai dengan rincian obyek. Kolom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan bendahara pengeluaran disertai nama jelas.
2. Pertanggungjawaban Penggunanan TU Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut
dokumen yang disampaikan adalah Laporan
Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.
Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut:
Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan.
Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU.
Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila tambahan uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU.
Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ................ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD Tahun Anggaran Program Kegiatan Tanggal SP2D TU Kode Rekening
: : : : :
....................... ....................... ....................... / .................... ....................... / .................... ...................... Uraian
Jumlah
Total Tambahan Uang Persediaan Sisa Tambahan Uang Persediaan *
Menyetujui: Pengguna Anggaran
.........Tanggal........ Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas) NIP.
(Nama Jelas) NIP.
*Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal ...
Cara Pengisian: 1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran 2. Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU 3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan TU 4. Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU 5. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening belanja 6. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kode rekening belanja 7. Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja 8. Jumlah adalah total belanja dengan uang TU 9. Tambahan Uang Persediaan diisi jumlah Tambahan Uang Persediaan yang diberikan 10. Sisa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan dikurang jumlah total belanja. Apabila hasilnya positif maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum
Pertanggungjawaban Penggunaan TU Uraian 1.
2.
3.
PA/KPA
PPK SKPD
Bendahara pengeluaran menyiapkan bukti setoran sisa dana TU ke rekening kas umum daerah dan bukti belanja atas penggunaan dana TU
Bendahara Pengeluaran
Buku Setoran Buku Belanja
Bendahara pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana TU dan menyampaikan ke PAlKPA melalui PPK SKPD
Buku Setoran Buku Belanja Laporan Penggunaan Tambahan uang Persediaan
PPK SKPKD melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan dan kemudian memberikan kepada PAI KPA untuk mendapatkan pengesahan
Apakah disetujui?
Buku Setoran Buku Belanja Laporan Penggunaan Tambahan uang Persediaan
Tidak
YA
Buku Setoran Buku Belanja Laporan Penggunaan Tambahan uang Persediaan
4.
PA/KPA melakukan proses pengesahan atas laporan pertanggung-jawaban penggunaan tambahan uang persediaan
6.
PA/KPA kemudian memberikan laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran
Buku Belanja Laporan Penggunaan Tambahan uang Persediaan
Proses Pengesahan
Buku Setoran
5.
Buku Setoran
Buku Belanja Laporan Penggunaan Tambahan uang Persediaan
Bendahara pengeluaran kemudian memberikan laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan dan bukti setor kepada BUD/Kuasa BUD
Buku Setoran Buku Belanja Laporan Penggunaan Tambahan uang Persediaan
Bukti setoran dan iaporan pertanggungjawaban kemudian di berikan kepada BUD/Kuasa BUD
3. Pertanggungjawaban Administratif Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban administratif
tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampiri dengan: a. Buku Kas Umum; b. Laporan Penutupan Kas; dan c. SPJ Bendahara Pengeluaran dan Pengeluaran Pembantu (merupakan gabungan dari Laporanlaporan pertanggungjawaban UP/GU/TU pada bulan tersebut). Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan. Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut:
Bendahara pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas.
Bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan BKU dan buku pembantu BKU lainnya serta khususnya Buku Pembantu Rincian Obyek untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyek.
Bendahara pengeluaran menggabungkan hasil rekapitulasi tersebut dengan hasil yang ada di SPJ Bendahara pengeluaran pembantu.
Berdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu, bendahara pengeluaran membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
Dokumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas dan SPJ bendahara pengeluaran pembantu kemudian diberikan ke PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.
Setelah
mendapatkan
verifikasi,
Pengguna
Anggaran
menandatangani
sebagai
bentuk
pengesahan.
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........ LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN Bulan .......... Tahun ...... Kepada Yth. .............................. .............................. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ........... No...... Tahun .... mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara pengeluaran SKPD .......................... adalah sejumlah Rp. ............ dengan perincian sebagai berikut: A. Kas di Bendahara Pengeluaran A.1. Saldo awal bulan tanggal ... Rp. A.2. Jumlah Penerimaan Rp. A.3. Jumlah Pengeluaran Rp. . A.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp. Saldo akhir bulan tanggal .......... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. .......... dan saldo di bank sebesar Rp ..... B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu B.1. Saldo awal bulan tanggal Rp. B.2. Jumlah Penerimaan Rp. B.3. Jumlah Pengeluaran Rp. . B.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp. Saldo akhir bulan tanggal .......... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. .......... dan saldo di bank sebesar Rp .....
C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran C.1. Saldo di Kas Tunai Rp. C.2. Saldo di Bank Rp. C.3. Saldo total Rp.
.
................, .................... Bendahara Pengeluaran Tanda tangan (nama kelas) NIP PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA ADMINISTRATIF)
SKPD Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan
: : : : :
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
3
s.d. Bulan Lalu 4
Bulan ini 5
(dalam rupiah) SPJ UP/GU/TU
SPJ – LS Barang – Jasa *)
SPJ – LS Gaji s.d. Bulan ini 6=(4+5)
s.d. Bulan Lalu 7
Bulan ini 8
s.d. Bulan ini 9=(7+8)
s.d. Bulan Lalu 10
Bulan ini
s.d. Bulan ini
11
12=(10+11)
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
13=(6+9+12)
14 = (3+13)
JUMLAH Penerimaan - SP2D - Potongan Pajak a. PPN b. PPh 21 c. PPh 22 d. PPh 23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan
SPJ – LS Barang – Jasa *)
SPJ – LS Gaji Kode Rekening
1
Uraian
2
Jumlah Anggaran
3
s.d. Bulan Lalu 4
Bulan ini 5
s.d. Bulan ini 6=(4+5)
s.d. Bulan Lalu 7
Bulan ini 8
SPJ UP/GU/TU
s.d. Bulan ini 9=(7+8)
s.d. Bulan Lalu 10
Bulan ini
s.d. Bulan ini
11
12=(10+11)
Pengeluaran - SPJ (LS + UP/GU/TU) - Penyetoran Pajak a. PPN b. PPh 21 c. PPh 22 d. PPh 23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan
Saldo Kas
Menyetujui : Pengguna Anggaran (Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP.
................, tanggal ........ Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
13=(6+9+12)
14 = (3+13)
Cara Pengisian: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan. Kolom 1 diisi dengan kode rekening. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU bulan ini Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan ini Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.
4. Pertanggungjawaban Fungsional Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. SPJ Fungsional sama dengan SPJ administrative. SPJ tersebut dilampiri dengan: a. Laporan Penutupan Kas b. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL)
SKPD Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan
: : : : :
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
3
JUMLAH Penerimaan - SP2D - Potongan Pajak a. PPN b. PPh 21 c. PPh 22 d. PPh 23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan
s.d. Bulan Lalu 4
Bulan ini 5
(dalam rupiah) SPJ UP/GU/TU
SPJ – LS Barang – Jasa *)
SPJ – LS Gaji s.d. Bulan ini 6=(4+5)
s.d. Bulan Lalu 7
Bulan ini 8
s.d. Bulan ini 9=(7+8)
s.d. Bulan Lalu 10
Bulan ini
s.d. Bulan ini
11
12=(10+11)
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
13=(6+9+12)
14 = (3+13)
SPJ – LS Barang – Jasa *)
SPJ – LS Gaji Kode Rekening
1
Uraian
Jumlah Anggaran
2
3
s.d. Bulan Lalu 4
s.d. Bulan ini 6=(4+5)
Bulan ini 5
s.d. Bulan Lalu 7
Bulan ini 8
SPJ UP/GU/TU
s.d. Bulan ini 9=(7+8)
s.d. Bulan Lalu 10
Bulan ini
s.d. Bulan ini
11
12=(10+11)
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
13=(6+9+12)
14 = (3+13)
Pengeluaran - SPJ (LS + UP/GU/TU) - Penyetoran Pajak a. PPN b. PPh 21 c. PPh 22 d. PPh 23 - Lain-lain Jumlah Pengeluaran
Saldo Kas
Menyetujui : Pengguna Anggaran
................, tanggal ........ Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP.
(Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP
Cara Pengisian: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan. Kolom 1 diisi dengan kode rekening. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU bulan ini Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan ini Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Uraian
PPKD Selaku BUD
Pengguna Anggaran
PPK SKPD
1. Berdasarkan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, BKU Bendahara Pengeluaran dan Buku Pembantu, Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bendahara Pengeluaran berupa SPJ Administratif dan SPJ Fungsional
SPJ pengeluaran pembantu
Buku pembantu BKU BKU bendahara pengeluaran
2. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ administratif kepada pengguna anggaran melauli PPK SKPD untuk di verifikasi
SPJ administratif
SPJ administratif
Dokumen pendukung SPJ
SPJ Fungsional Dokumen pendukung SPJ
Apakah disetujui?
3. PPK SKPD melakukan verifikasi atas SPJ yang disampaikan dan kemudian memberikan kepada Pengguna Anggaran untuk disahkan
4. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Fungsional kepada PPKD selaku BUD
Bendahara Pengeluaran
Ya
SPJ administratif Dokumen pendukung SPJ
SPJ Fungsional Dokumen pendukung SPJ
5.
SPJ administratif Dokumen pendukung SPJ
Tidak
Bendahara Pengeluaran Pembantu
SPJ pengeluaran pembantu
Pihak Terkait 1. Bendahara Pengeluaran Dalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas sebagai berikut :
Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP/GU/TU dan LS pada dokumen Buku pengeluaran, Buku Pembantu Simpanan/ Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran per objek.
Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke Pengguna Anggaran (melalui PPK SKPD) untuk disahkan.
2. PPK-SKPD Dalam kegiatan ini, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut :
Menguji SPJ pengeluaran beserta kelengkapannya.
Meregister SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran.
Meregister SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran.
Meregister SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh Pengguna Anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ pengeluaran.
3. Pengguna Anggaran Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas :
Menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara.
4. PPKD selaku BUD Dalam kegiatan ini, PPKD selaku BUD memiliki tugas :
Mengevaluasi SPJ pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan berhak untuk memberikan arahan agar SPJ pengeluaran diperbaiki bila ditemukan ada kesalahan dalam pengitungan SPJ maupun bukti pengeluaran yang kurang dalam SPJ tersebut sebagai bentuk pembinaan.
Langkah-Langkah Teknis
Langkah 1 Dalam proses pelaksanaan belanja, dokumen-dokumen yang diberikan oleh PPTK dicatat oleh bendahara dalam buku-buku sebagai berikut : Buku kas umum pengeluaran. Buku pembantu pengeluaran per rincian obyek. Buku pembantu kas tunai. Buku pembantu simpanan/bank. Buku pembantu panjar. Buku pembantu pajak.
Berdasarkan 6 (enam) dokumen tersebut, ditambah dengan SPJ pengeluaran pembantu yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara pengeluaran membuat SPJ pengeluaran. SPJ Pengeluaran tersebut dibuat rangkap empat, satu untuk arsip, satu untuk BUD, satu untuk PPK-SKPD dan satu untuk Inspektorat. Apabila disetujui, maka PPK-SKPD menyampaikan kopi SPJ tersebut kepada pihak-pihak diatas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan dicatat pada register Penerimaan SPJ Pengeluaran Apabila ditolak, maka PPK-SKPD mengembalikan SPJ Pengeluaran kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa ulang dan dicatat pada Register Penolakan SPJ Pengeluaran Kepala SKPD mengesahkan SPJ Pengeluaran. Surat Pengesahan SPJ dibuat sebanyak rangkap SPJ, dan diregister, PPK SKPD menyerahkan pengesahan SPJ kepada Bendahara Pengeluaran untuk dijadikan dasar atas pengajuan SPP
SURAT PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........... SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA) SKPD Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
: 1)
Bendahara Pengeluaran
: 3)
Tahun Anggaran
: 4)
Bulan
: 5)
: 2)
(dalam rupiah) SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa*)
SPJ UP/ GU/ TU
Kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
s.d. Bulan Lalu
Bulan ini
s.d. Bulan ini
s.d. Bulan Lalu
Bulan ini
s.d. Bulan ini
s.d. Bulan Lalu
Bulan ini
1
2
3
4
5
6 = (4+5)
7
8
9 = (7+8)
10
11
JUMLAH Penerimaan
8)
- SP2D - Potongan Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan
s.d. Bulan ini
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
12=(10+11)
13=(6+9+12)
14 = (3-13)
SPJ - LS Gaji Kode Rekening 1
Uraian
Jumlah Anggaran
s.d. Bulan Lalu
Bulan ini
2
3
4
5
Pengeluaran
SPJ - LS Barang & Jasa*)
s.d. Bulan ini
s.d. Bulan Lalu
Bulan ini
6 = (4+5)
7
8
SPJ UP/ GU/ TU
s.d. Bulan ini
s.d. Bulan Lalu
Bulan ini
9 = (7+8)
10
11
s.d. Bulan ini
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
12=(10+11)
13=(6+9+12)
14 = (3-13)
9)
- SPJ (LS + UP/GU/TU) - Peyetoran Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Pengeluaran
Saldo Kas
………………, tanggal …………… Mengetahui, Pengguna Anggaran7)
Anggaran/
(Tanda tangan)
Kuasa
Pengguna
Bendahara Pengeluaran6)
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
(nama lengkap) NIP.
NIP.
Cara Pengisian SPJ Pengeluaran: *) Diisi berdasarkan data dari PPTK yang terdokumentasikan dalam kartu kendali anggaran 1)
Diisi dengan Nama Satuan Kerja Perangkat daerah.
2)
Diisi dengan Nama Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
3)
Diisi dengan nama bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat daerah.
4)
Diisi dengan Tahun anggaran Pertanggungjawaban pengeluaran.
5)
Diisi dengan bulan pertanggungjawaban pengeluaran.
6)
Diisi dengan nama bendahara pengeluaran dan tanda tangan.
7)
Diisi dengan nama Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna anggaran. Penandatanganan oleh
Pengguna anggaran baru dilakukan setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. 8)
Jumlah Penerimaan diisi : -) SP2D diisi dengan jumlah SP2D yang diterima dari BUD; -) Potongan Pajak PPN diisi dengan jumlah potongan PPN; -) Potongan Pajak PPh 21 diisi dengan jumlah potongan PPh 21; -) Potongan Pajak PPh 22 diisi dengan jumlah potongan PPh 22; -) Potongan Pajak PPh 23 diisi dengan jumlah potongan PPh 23; -) Potongan lain-lain diisi dengan jumlah potongan lain selain yang disebutkan diatas; -) Jumlah Penerimaan diisi dengan jumlah SP2D ditambah Potongan PPN, Potongan PPh 21, Potongan PPh 22, Potongan PPh 23 dan Potongan lain-lain.
9)
Jumlah Pengeluaran diisi: -) SPJ (LS + UP/GU/TU) diisi dengan jumlah pembelanjaan; -) Penyetoran Pajak PPN diisi dengan jumlah Penyetoran PPN; -) Penyetoran Pajak PPh 21 diisi dengan jumlah Penyetoran PPh 21; -) Penyetoran Pajak PPh 22 diisi dengan jumlah Penyetoran PPh 22; -) Penyetoran Pajak PPh 23 diisi dengan jumlah Penyetoran PPh 23; -) Penyetoran lain-lain diisi dengan jumlah Penyetoran lain selain yang disebutkan di atas; -) Jumlah Pengeluaran diisi dengan jumlah SP2D ditambah Penyetoran PPN, Penyetoran PPh 21, Penyetoran PPh 22, Penyetoran PPh 23 dan Penyetoran lain-lain.
Kolom 1 diisi dengan kode rekening. Kolom 2 diisi dengan uraian nama rekening. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan bulan lalu. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/
SPJ bulan berjalan. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan bulan ini (akumulasi sampai dengan bulan ini). Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan bulan lalu berdasaDPAn data dari PPTK. Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/ SPJ bulan ini (bulan berjalan) berdasaDPAn data dari PPTK. Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan bulan ini berdasaDPAn data dari PPTK (akumulasi sampai dengan bulan ini). Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/ GU/ TU sampai dengan bulan lalu. Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/ GU/ TU bulan ini. Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/ GU/ TU sampai dengan bulan ini (akumulasi sampai dengan bulan ini). Kolom 13 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini. Kolom 14 diisi dengan Jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+ UP/ GU/TU sampai dengan bulan ini.
REGISTER PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........... REGISTER PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
No. Urut
Tanggal
Uraian
Jumlah SPJ (Rp)
1
2
3
4
Halaman : ………….. Keterangan
Jumlah
……………., tanggal ……………. Mengetahui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
PPK-SKPD
(Tanda tangan)
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
(nama lengkap)
NIP.
NIP.
5
REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........... REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
Halaman : ………….. No. Urut
Tanggal
Uraian
Jumlah SPJ (Rp)
Keterangan
1
2
3
4
5
Jumlah
……………., tanggal ……………. Mengetahui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
PPK-SKPD
(Tanda tangan)
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
(nama lengkap)
NIP.
NIP.
REGISTER PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........... REGISTER PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ) Halaman : ………….. No. Urut
Tanggal
Uraian
Jumlah SPJ (Rp)
Keterangan
1
2
3
4
5
Jumlah
……………., tanggal ……………. Mengetahui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
PPK-SKPD
(Tanda tangan)
(Tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Langkah 2 Register SPJ
Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan SPJ yang telah disetujui/ditolak oleh PA dan memasukkan data tersebut ke dalam dokumen berikut sesuai peruntukkannya. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ). register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ). surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ). register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ). register penutupan kas.
Bagan Alir Pembuatan SPJ Uraian
1. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan buktibukti pembelanjaan dana
2. Dari proses pencatatan ini dihasilkan dokumen sebagai berikut : - BKU Pengeluaran - Buku Rekap Pengeluaran Per Objek - Buku Pembantu Simpanan Bank - Buku Pembantu Pajak - Buku Pembantu Panjar
Bendahara Pengeluaran
PPK-SKPD
Kepala SKPD
Bukti Transaksi UP/ GU/TU
BKU
Buku Pembantu Rekap Pengeluaran per Objek
Buku Pembantu Simpanan/Bank
Buku Pembantu Pajak
Buku Pembantu Panjar
3. Berdasarkan lima dokumen tersebut ditambah dokumen SPJ Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Pengeluaran. Dokumen SPJ : a. Buku Kas Umum b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek disertai bukti-bukti yang sah c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh d. Register penutupan kas.
SPJ Pengeluaran Pembantu
SPJ SPJ SPJ Pengeluaran SPJ Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran
Tgl 10 bln berikutnya 4. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Pengeluaran kepada PPK-SKPD. Bendahara Pengeluaran juga harus menyerahkan SPJ Pengeluaran kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
BUD
5. PPK-SKPD memverifikasi SPJ Pengeluaran
Verifikasi
6. Apabila disetujui, PPK-SKPD menyampaikan SPJ Pengeluaran kepada Kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
SPJ Pengeluaran
Tgl 10 bln berikutnya
SPJ Pengeluaran
Surat Pengesahan SPJ
7. Kepala SKPD mengesahkan SPJ Pengeluaran.
8. Kepala SKPD menyerahkan Surat Pengesahan SPJ kepada Bendahara Pengeluaran
SPJ Pengeluaran
Surat Pengesahan SPJ
