SUARA DPRD BULETIN BANGUN PASAR EDISI II TAHUN 2015 KOMISI I KOMISI II KOMISI III. Fasilitasi masalah tkw DPRD MINTA PEMDA. Diapresiasi Oleh DPRD

BULETIN

SUARA DPRD EDISI II TAHUN 2015

KOMISI I Fasilitasi masalah tkw

KOMISI II Awasi Peredaran Pupuk di KSB

KOMISI III

DPRD MINTA PEMDA

BANGUN PASAR Pengelolaan Bandara Sekongkang

Diapresiasi Oleh DPRD

RDPU Rampung : Masyarakat Harus Tetap Awasi PDAM & DPRD

KASUS BIBIT KEDELAI UPSUS

1

SALAM REDAKSI

Assalamualaikaum WR. WB. Puji syukur kami haturkan kehadirat ALLAH SWT Tuhan semesta Alam yang karena karunia-nya kami dapat menyelesaiakan Buletin Suara DPRD KSB edisi Tahun 2015 ini tepat waktu. Salawat serta salam kami haturkan kehadapan junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang karena suar Risalahnya kita dapat menikmati indahnya islam. Semoga apa yang tertuang dalam Buletin yang kami jadikan sebagai media silaturrahmi ini dapat menjadi cerminan Kerja keras , kerja cepat dan kerja ikhlas dalam menjalankan Tugas dan fungsi kami untuk melayani para wakil Rakyat, Dalam perjalanan usia yang telah menginjak Periode ke- III ini ( 20042009, 2009- 2014, 2014-2019) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sumbawa Barat sebagai Representasi perpanjangan Aspirasi Rakyat telah beruasaha maksimal untuk memegang dan melaksanakan amanat tesebut, meski pada perjalanannya seringkali kali terjadi dinamika- dinamika guna penetapan kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Rakyat Kab. Sumbawa Barat . Karenanya kami berupaya mengahdirkan walaupun hanya sebagian kecil dari aktifitas dan agenda- agenda Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sumbawa Barat kehadapan para pambaca melalui Buletin Suara DPRD – KSB ini. Demikian Buletin Suara DPRD-KSB ini kami hadirkan kehadapan para pembaca meski jauh dari kata sempurna, semoga dapat memuaskan dan bermanfaat . Wassalammualaiakum. WR. WB

KHAWATIR DBD MELUAS, DPRD KSB PASTIKAN ANGGARAN FOGGING

DPRD KSB SAYANGKAN PABRIK PUPUK ORGANIK BELUM BEROPERASI

4

DIKBUDPORA DAN KOMISI I KE BPK

14

DPRD KSB DALAM KERUGIAN PROYEK KTC

5

DPRD BERKOORDINASI DENGAN PIHAK YANG BERKOMPETEN

15

KOMISI II DPRD KSB DISHUTBUNTAN TIDAK PETANI TANAM KEDELAI

16

DPRD, BENTUK PANSUS LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI & WAKIL BUPATI

DIKPORA DIMINTA BERI SANKSI TERHADAP OKNUM BENDAHARA NAKAL

KOMISI I SOROTI KONTROL KEUANGAN DAERAH YANG RENDAH PEREDARAN PUPUK DI SEBAIKNYA DIAWASI KETAT

KSB

7

ANGGOTA DPR MINTA PENYALURAN CSRR CONTOH NEWMONT

9

SUMBAWA BARAT

10

DEWAN WACANAKAN PANGKAS ANGGARAN PACUAN KUDA

11

KOMISI II SIDAK KE BP3K SETELUK

13

INGATKAN MEMAKSA

RDPU RAMPUNG MASYARAKAT HARUS TETAP KAWAL DPRD & PDAM

8

M. NASIR, S.T., M.M

PENGARAH

Ir. IRHAS R. RAYES, M.Si

PENANGGUNG JAWAB

SAHREN. AW, S.AP

14

3

6

PENASEHAT

PIMPINAN REDAKSI

PKS MINTA RAPERDA PERADABAN FITRAH SEGERA DIAJUKAN

LEGISLATOR : PEMDA SUMBAWA BARAT FASILITASI MASALAH TKW

SUSUNAN REDAKSI P

DPRD APRESIASI LANGKAH BUPATI

16

REDAKSI

SOFIAN HADI WIJAYA, SH

RANDI ID’HAM

AMIR MAHMUD, S.AP

TATY KHAYANTI, S.AP

17 20

KOMISI II KECEWA, BIBIT KEDELAI UPSUS BERKUALITAS RENDAH

21

KOMISI II DPRD KSB MINTA PEMERINTAH BANGUN PASAR

22

WAKILI NTB KE NASIONAL KOMISI II APRESIASI, PRESTASI BP3K SETELUK

23

KOMISI II PERTANYAKAN KINERJA DISHUTBUNTAN

Drs. MULYADI

NANA LIANTY, S.AP

FOTOGRAFER

EDY SUPRYADDIN S.

JHONI KHAMDANI

BENDAHARA

ALAMAT REDAKSI JLN. RAYA TELAGA BERTONG,Tlp. (0372) 81818 Fax. (0372) 81818 THE MAN WHO MADE CRS WEBSITE www.dprd-sumbawabaratkab.go.id

2

SUARA DPRD EDISI 1 TAHUN 2015

DESIGN & LAYOUT SUKARNO SATRIAWANAN WHO MADE CRS DITERBITKAN OLEH CV. VEKTORIKA

ANITA

SUMIATI

PKS MINTA RAPERDA PERADABAN FITRAH SEGERA DIAJUKAN Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) meminta pemerintah eksekutif untuk segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Paperda) tentang Peradaban Fitrah, agar semangat membangun dengan mengedepankan nilai religius bisa mulai dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang. Kami dari PKS Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap pengajuan Raperda bisa dilakukan sebelum berakhir tahun 2015, agar bisa menjadi acuan dalam penyusunan program pada tahun anggaran mendatang,” ucap Ketua DPD PKS KSB, Abidin Nasar SP, kepada media ini kemarin. Masih keterangan politisi asal Kecamatan Sekongkang itu, perda peradaban fitrah bukan hanya akan dijadikan acuan dalam pengajuan program, tetapi akan menjadi pemahaman bersama masyarakat dan pemerintah tentang arah Pembangunan Pariri Lema Bariri ini. Pada kesempatan itu Abidin juga mengaku bahwa permintaan itu sebagai bentuk konsisten PKS yang mendukung keinginan mantan Bupati KSB agar bisa menciptakan suasana religius di Bumi Pariri Lema Bariri. “Perda peradaban fitrah adalah regulasi yang sangat tepat untuk segera ditetapkan, jadi pemerintah KSB harus segera menyusun dan menyerahkan kepada DPRD KSB untuk dibahas dan ditetapkan,” timpalnya. Abidin juga mendukung dan meminta untuk dipercepat pengusulan Raperda tentang pemberian nama bangunan yang ada saat ini, sehingga Bupati KSB mendatang tidak perlu lagi megeluarkan kebijakan baru dengan mengganti nama bangunan yang ada. “Raperda pemberian nama juga bisa diusulkan dalam waktu dekat, sehingga diakhir tahun ini bisa ditetapkan atau sebelum pelaksanaan Pilkada,” harapnya. Sebagai informasi, mantan Bupati KSB, Dr KH Zulkifli Muhadli SH MM, saat memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan berharap ada Perda tentang peradaban fitrah dan Perda atas pemberian nama atas bangunan, termasuk rumah sakit dan kantor lingkup pemerintah KSB.

“Perda peradaban fitrah adalah regulasi yang sangat tepat untuk segera ditetapkan, jadi pemerintah KSB harus segera menyusun dan menyerahkan kepada DPRD KSB untuk dibahas dan ditetapkan,”


3

DPRD KSB SAYANGKAN PABRIK PUPUK ORGANIK BELUM BEROPERASI pembangunan pabrik pupuk tersebut oleh pemerintah di hajatkan untuk menunjang sektor pertanian di daerah. Namun fakta di lapangan justru sebaliknya,pembangunan pabrik suplemen tanaman itu hanya menghabiskan anggran pemerintah tanpa ada kejelasan kapan bisa mulai di manfaatkan.

S

ejak di bangun tahun 2012 lalu, pabrik pupuk organik milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di Kecamatan poto tano hingga kini belum beroperasi. Kondisi tersebut membuat banyak pihak menyayangkan pasalnya pemda KSB telah menelontarkan anggaran miliaran rupiah hanya untuk mendirikan bangunan pabrinya saja. Kalau kami di komisi II sangat menyayangkannya. Karena kalau tidak salah dua tahun kita gelontarkan anggaran untuk pembangunannya,ujar anggota Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar. Ia mengatakan pembangunan pabrik pupuk tersebut oleh pemerintah di hajatkan untuk menunjang sektor pertanian di daerah. Namun fakta di lapangan justru sebaliknya,pembangunan pabrik suplemen tanaman itu hanya menghabiskan anggran pemerintah tanpa ada kejelasan kapan bisa mulai di manfaatkan. Kami sudah sering kali tanya ke dinas terkait soal

4


pabrik pupuk itu, kebetulan dinasnya mitra komisi II. Tapi faktanya sampai sekarang belum kelihatan action di lapangan,timpalnya. Dia khawatir dengan kondisi pabrik pupuk organik tersebut. Sebab dalam beberapa kali kunjungan kesana,ia melihat beberapa peralatan termasuk mesin pengolah yang telah di tempatkan hanya di biarkan tanpa terpelihara dengan baik. Belum lagi beberapa bagian mesin yang belum di rakit sehingga memungkinkan mesinmesin pabrik tersebut tidak bisa beroperasi aksimal nantinya. Kalau lama di biarkan seperti itu seua akan rusak. Jadi baiknya se gera upayakan akan pengoprasiannya. Karena kalau lama-lama daerah ini akan rugi jadinya,tegasnya seraya menambahkan ,dari kunjungan terakhir komisi II menemukan fakta baru. Dimanan kapasitas peralatan keseluruhan yang akan di tempatkan tidak sesuai dengan ruangan pabrik yang telah di bangun. Sebenarnya ini akan menjadi persoalan baru

yang harus segera di pikirkan dinas. Kalau kami dari Komisi menyarankan kalau memeng tidak bisa juga diakali,kemungkinan terbuknya yah di alihkan fungsikan saja bangunan yang sudah ada. Dan ini akan di sampaikan segera ke dinas mengingat harapan kami,pabrik itu bisa segera beroperasi,kata Abidin. Pembangunan pabrik pupuk organik yang dirintis Pemda KSB itu anggrannya ada yang berumber dari pemerintah pusat dan daerah. Sebagai kegiatan Shering,pemda KSB bertugas menyediakan bangunan sementara pemerintah pusat untuk peralatannya. Pembangunan gedung sendiri ,pemda KSB harus mengeluarkan kocek yang cukup dalam. Pasca pembangunan tahap pertama di tahun 2012,gedung pabrik sempat rubuh akibat di terjang angin puting beliung. Dan untuk memperbaikinya,pemerintah KSB pada tahun berikutnya kembali mengelontarkan anggaran untuk kegiatan yang sama.

DPRD KSB AKAN DALAMI DUGAAN KERUGIAN PROYEK KTC

K

alangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mendalami kasus dugaan kerugian proyek pembangunan fasilitas Kemutar Telu Center (KTC) yang menjadi salah satu hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati, proyek yang dikerjakan pada tahun2013 silam itu akan dikaji untuk memastikan seluruh kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh proyek tersebut dapat dikembalikan ke kas negara. “Semua item kerugian dalam lima tahun pemerinthan ini akan kita kaji. Dan salah satunya soal proyek KTC itu. “cetus ketua Pensus LKPJ itu.” Cetus ketua Pansus LKP akhir masa jabatan bupati, Dinata Putrawan, ST .Ia mengatakan, ada dua jenis bentuk kerugian keuangan daerah. Pertama yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan kedua oleh pihak ketiga selaku pelaksana pengadaan barang dan jasa. Untuk

kerugian akibat pihak ketiga, rata-rata penyebabkan kelebihan pembayaran oleh pemerintah sementara volume pekerjaan yang dilaksanakan kurang dari nilai anggaran yang telah dicairkan. Salah satu yang akan didalami oleh Pansus soal kasus kerugian pada proyek fasilitas KTC itu, terkait surat kesanggupan pihak ketiga dalam hal ini PT Trilion Glory Nusantara untuk membayar kerugian daerah. Menurut Dinata, pihaknya akan mengkonfermasi pemerintah apakah surat kesanggupan tersebut benar-benar ada dan bisa dipastikan perusahaan akan memenuhi janjinya tersebut. “Kita akan tanyakan itu. Kalau benar ada kesanggupan pemerintah kemudia bisa menjamin atau tidak perusahaan itu akan membayar kerugian yang ditimbukannya itu, “tegas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Sebelumnya Inspektur Inspektorat (Itkap) KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si mengatakan , Jika PT Trillion selaku pelaksana

proyek fasilatas KTC telah berjanji akan mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya. Sebagai bukti niat baiknya, PT Trillion disaksikan oleh pemerintah KSB dan pihak BPK telah menandatangani surat kesanggupan membayar dengan batas waktu hingga bulan September mendatang. Ady sendiri mengungkapkan, salah satu pontensi yang akan menjadi batu sandungan KSB untuk memperoleh pridikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK adalah kerugian yang disebakan oleh proyek fasilitas KTC. Tetapi dengan adanya niat baik PT Trillion untuk mengembalikan kerugian negara yang disebakannya tersebut, KSB akhirnya bisa meraih opini WTP BPK untuk hasil pemeriksaan tahun 2014. “Trillion butuh waktu sampai September untuk mengembalikan kelebihan pembayaran proyek KTC. Mereka akan menjual assetnya yang ada di Jakarta, “ terang Ady beberapa waktu lalu.


5

LEGISLATOR :

PEMDA SUMBAWA BARAT FASILITASI MASALAH TKW

Misalnya sakit,yang menyebabkan TKW harus di pulangkan,maka biaya pemulangan itu ditanggung asuransi atau perusahaan yang memberangkatkannya. Pihak TKW,kata Hamid menaggung sendiri biya kepulangan,jika pemulangan paksa.artinya si TKW yang masih dalam kontrak ingin pulang sendiri atau di pulangkan

TENTANG PJTKI BERMASALAH Sekretaris Komisi I DPRD kabupaten Sumbawa Barat Masdar Arma meminta Pemkab setempat memfasilitasi kepulangan tenaga kerja wanita khaeridawati binti Usman,asal dusun Benteng dari oman Timur tengah karena sakit parah. Komisi I telah menjadwalkan akan memanggil PT Bin hasan dan Dinas tenaga kerja untuk di minta klarifikasi atas persoalan tersebut. Ada beberapa hal yang mesti di klarifikasi PJTKI,termsuk soal permintaan uang Rp 15 juta kepada keluarga korban. Padahal setahu kami setiap TKW yang di berangkatkan pasti di ikutkan asuransi,sebut Masdar. Masdar mengetahui informasi mengenai kondisi TKW asal kecamatan Seteluk tersebut,karena Syamsul suami khaeridawati telah melaporkan prihal istrinya itu ke komisi I DPRD KSB. Berdasarkan laporan pihak keluaga,kata Masdar khaedawati berangkat ke Oman pada September 2014 melalui perusaan penyalur tenaga kerja Indonesia (PJTKI) PT Bin Hasan cabang Sumbawa. Setiba di Oman Khaeridawati langsung bekerja sebagai pembantu rumah tangga,tetapi di majikan pertama itu ia hanya bekerja selama 15 hari dan di kembalikan ke agen karena sakit. Setelah beberapa hari di penampungan milik agen di oman,Khaeridawati kembali di perkerjakan di majikan kedua. Namun di majikan kedua ini,ia hanya bertahan dua hari dan lagilagi di kembalikan ke agen. Begitu juga di majikan ketiga,kharidawati hanya bertahun satu bulan sebelum

6


di kembalikan ke agen. Sekarang dia (Khaerdawati) sudah dua bulan lebih berada di penampungan milik agen dalam kondisi sakit. Karena itu pihak keluarga meminta untuk di pulangkan, kata Masdar. Tetapi memulangkan Khaerdawati ternyata tidak semidah yang di bayangkan. Pihak agen di oman meminta pihak keluarga menyetor uang sebanyak Rp 35 juta. Begitu juga pihak PJTKI yang memberangkatkan khaerdawati daeri sumbawa barat (PT Bin Hasan) juga meminta uang sebesar Rp 15 juta kepada pihak keluarga dengan dalih untuk memulangkan TKW tersebut. Sesuai kwitatansi tersebut bermaterai tanggal 6 maret 2015,Syamsul suami Khaerdawati,baru menyerahkan

uang Rp 10 juta ke PJTKI tersebut. Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan soal pemulangan,ujar Masdar. Sementara itu,di kompirmasi terpisah,kepala Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa Barat,H. Abdul Hamid mengaku belum mendapat laporan mengenai kasus tersebut. Tetapi kami akan mendalami dan menindaklanjuti kasus ini ucapnya. Terkait permintaan sejumlah uang kepada TKW di asuransikan oleh PJTKI dengan dalih untuk pemulangan, Hamid menjelaskan dalam setiap pemberangkatan TKW di asurasikan oleh perusahaan yang memberangkatkannya. Asuransi itu berlaku selama dua tahun(sesuai masa kontrak). Jika dalam

perjalanan terjadi kondisi di luar kemampuan manusia. Misalnya sakit,yang menyebabkan TKW harus di pulangkan,maka biaya pemulangan itu ditanggung asuransi atau perusahaan yang memberangkatkannya. Pihak TKW,kata Hamid menaggung

sendiri biya kepulangan,jika pemulangan paksa.artinya si TKW yang masih dalam kontrak ingin pulang sendiri atau di pulangkan oleh keluarganya maka ia harus menggunakan biaya sendiri yang telah di keluarkan PJTKI. Kami belum tahu seperti apa kasus Khaerdawati ini,jadi belum bisa mengambil kesimpulan. Kami akan selidiki ucap Hamid.

DPRD, BENTUK PANSUS LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5 tahunan akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati KSB, yang akan berakhir 13 Agustus mendatang. Pansus bentukan DPRD ini nantinya akan melakukan kajian akan melakukan kajian terhadap tiga hal terkait dengan LKPJ tersebut, diantaranya, penilaian terhadap kualitas penyusunan dan penyajian LKPJ, rencana dan realisasi keuangan dan kinerja dan pencapaian target kinerja selama lima tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Ketua Pansus LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Dinata Putrawan, ST. menyatakan kalau pihaknya akan segera berkerja sesuai dengan yang diamanatakan lembaga dewan ini, dan akan segara melakukan rapat pansus untuk menyusun rencana kerja terkait hal itu. “kita akan segera menggelar rapat pansus, untuk menyusn anggenda kerja sehingga proses pembahasan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang kita tentukan, oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD,” Ungkap Dinata Putrawan, Dikatakan Dinata sapaan akrap ketua Pansus ini, pihaknya tidak dapat menolak isi dari LKPJ tersebut, banyak saja pihaknya ditugaskan lembaga tersebut untuk melakukan kajian dan penilaian terhadap hal itu, sehingga nantinya pansus akan memberikan rekomendasi atau cacatan strategis untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, dan dapat dijadikan referensi oleh public atas kenerja pemerintahan selama kepemimpinan bupati dan wakil bupati priode 20102015 yang lalu. Ini juga untuk menjadi acuan bagi pemerintah berikutnya, siapun dia yang akan menjadi pemimpin Kabupaten Sumbawa Bara mendatang,” Jelas Dinata. Menurutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera menggelar rapat dengan fraksi-fraksi di DPRD, tentang LKPJ tersebut, yang nantinya semua fraksi akan memberikan pandangan masing-masing atas hal itu. Semua fraksi akan kita dengarkan tanggapan dan masukan, yang nantinya akan kita jadikan sebagai cacatan dari pansus, “ Ujar Dinata.


7

DIKPORA DIMINTA BERI SANKSI TERHADAP OKNUM BENDAHARA NAKAL puluhan orang guru di sumbawa Barat melakukan protes ke dikbudpora karena gaji mereka untuk bulan April belum di setor ke bank. Ketua Komisi I DPRD Sumbawa Barat,Drs. M Thamzil mendorong dinas pendidikaan kebudayaan pemuda dan olahraga (Dikbudpora) setempat untuk memberikan Punishmen (sanksi) sesuai aturan kepegawaian kepada oknum bendahara dinas terkait yang terlibat dalam kasus dugaan penggelapan dana supsidi SPP untuk mahasiswa S1,Program S2 kerjasama dengan IPB dan gaji 36 guru. Punishmentharus diberikan agar ada efek jera terhadap pelaku dan pembelajaran untuk pegawai yang menjabat sebagai bendahara di SKPD lain,kata Thamzil.politisi partai golkar itu mengungkapkan,komosi i telah memanggil kepada Dikpora untuk di minta klarifikasinya terkait sejumlah kasus yang melibatkan oknum bendahara berinisial EL tersebut. Dari penjelasan kepala Dikpora,kata Thamzil El telah

8


menyelesaikan penyetoran gaji 36 orang guru untuk bulan April senilai Rp 130 juta ke bank. Demikian pula dengan sisa SPP satu semester untuk mahasiswa S2 program kerjasama Pemerintah daerah,PT NNT dengan Insitut Pertanian Bogor (IPB). Sebelumya SPP S2 juga tidak di setor ke IPB.Di pertemuan dengan kami,kepala dikbudpora menyatakan sudah menyatakan sudah di selesaikan. Kami juga mendorong agar inspektorat kabupatenyang telah mengalami kasus ini untuk menyelidiki lebih jauh agar tuntas,urai Thamzil. Komisi I lanjut Thamzil juga mengingatkan dikpora untuk berhati-hati dan lebih selektif dalam menempatkan personil pada jabatan bendahara. Bila perlu menurut dia, calon bendahara di uji kepatuhan dan kelayakan agar yang menempati jabatan tersebut benar-benar

memiliki kompetensi dan kejujuran. Apalagi bendahara dikpora merupakan bendahara pengelolah uang paling besar nilainya di bandingkan SKPD lainnya di lingkup Pemda Sumbawa Barat. Rekam jejaknya harus jelas karena kasus seperti ini sudah yang kedua kali terjadi di Dikbudpora. Tidak boleh lagi terulang di kemudian hari,tegas Thamzil.Seperti di beritakan sebelumnya puluhan orang guru di sumbawa Barat melakukan protes ke dikbudpora karena gaji mereka untuk bulan April belu di setor ke bank. Tapi ternyata bukan hanya gaji puluhan guru tersebut yang belum disetor,SPP satu semester tahun 2013 sebanyak 22 mahasiswa S2 kerjasama dengan IPB juga tidak di setor. Total nilai SPP tersebut Rp 154 juta.

KOMISI I SOROTI KONTROL KEUANGAN DAERAH YANG RENDAH Kasus tekornya kas daerah pada pendidikan Kebudayaan Pemuda dan olahraga (Dikbudpora) KSB mendapat soroitan anggota komisi I DPRD KSB,muhammad Hatta. Hatta menyesalkan kasus tekornya kas daerah senilai ratusan juta rupiah itu ternyata bukan pertama kali terjadi pada SKPD yang menangani sektor pendidikan di Sumbawa barat itu. Kasus yang di lakukan EL Ioknum Bendahara) itu bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya kasus terjadi serupa dan pelakunya mantan bendahara SKPD itu sendiri. Artinya, saya lihat kontrol terhadap alur keuangan di internal instansi itu

sendiri sangat lemah,sesalnya. Politisi partai PAN ini mengakui alokasi anggaran yang sangat besar untuk SKPD ini memang menjadi sasaran empuk. Terutama oknum-oknum yang ingin menyalagunakan anggaran Pemerintah ini untuk keperluan pribadi. Buktinya,salah satu SKPD yang paling besar dana segarnya di pegang bendahara Dikbudpora. Jadi tidak heran kalau tiba-tiba dana itu di gunakan untuk kepentingan pribadi. Harusnya Bupati sebagai kepala daerah melakukan evaluasi terkait kinerja pimpinan di SKPD tersebut,tandasnya. Hatta menyebutkan dalam

waktu dekat dirinya akan mengusulkan segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dikbudpora KSB. Selain mempertanyakan masalah lain,persoalan kas tekor ini akan jadi salah satu agenda utama yang akan di bahas. Saya tetap meminta dana yang termasuk katagori kas tekor itu tetap di pertanggunjawabkan oleh oknum bendahara itu, katanya. Selain itu dia juga mengusulkan akan dinas atau pejabat berwenang lebih selektif dalam menunjukan bendahara pemegang uang kas daerah. Penunjukan yang selektif ini bukan saja untuk Dikbudpora tapi juga untuk semua SKPD di lingkup Pemda KSB. Jangan sampai ada oknumoknum bendahara Dikbudpora KSB di SKPD lain. Karena juga mencemarkan baik daerah juga menxemarkan nama baik oknum itu sendiri. Bahkan sanksinya selain secara administrasi,bisa juga secara hukum,ingatnya. Politisi muda KSB ini juga mengingatkan dan mendesak Pemerintah segera menyusun regulasi yang mengatur tentang kewenangan bendahara. Baik saat mencairkan dana kas daerah di bank atau standar maksimal uang yang boleh di pegang.


9

PEREDARAN PUPUK DI KSB SEBAIKNYA DIAWASI KETAT DITEMUKAN PUPUK PALSU BEREDAR DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT Kasus ditemukan pupuk yang diduka palsu ditingkat petani kabupaten Sumbawa barat (KSB) menjadi perhatian serius kalangan DPRD. Saya sendiri memang sebelumnya sudah mendengar informasi ini. Makanya kita minta pemerintah melakukan pengawasan secara ketat dilapangan, cetus abiding nasar, SP. Anggota komisi II DPRD KSB. Mudus-mudus yang merugikan para petani ini, sebenarnya kata Abidin tidak hanya terjadi pada produk pupuk semata. Pruduk bibit pun banyak yang beredar tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dia mengaju kerap mendapat laporan adanya beredaran bibit berkualitas rendah. Akibatnya petani dirugikan, karena setelah mengeluarkan biaya yang tinggi tetapi harapan untuk memperoleh produksi tinggi dengan kualitas terbaik tidak tercapai. Saya tidak bilang bibitnya palsunya tapi kualitasnya yang rendah. Petani tentu saja sangat dirugikan dalam hal ini, tegasnya.

Untuk menuntup ruang pola uknum yang sengaja memanfaatkan kelengahan petani itu, abiding menegaskan tidak ada cara lain pemerintah harus memperketat pengawasan. Seluruh dinas terkait, terutama Dihutbuntan BKP5K dan Dinas Perrusdurian dan perdagangan (Disprindag) harus membuat gugus pengawasan terutama

10


disaat petani akan memasuki musim tanam. Kami meminta dinas dinas terkait membuat gugus pengawasan sehingga proses pengawasan di lapangan bisa berjalan secara berkelanjutan. Dan diawal awal memasuki musim tanam, petugas lebih intens turun ke lapangan untuk menutup ruang beredarnya pupuk palsu atau bibit yang kualitasnya rendah itu, katanya seraya

menambakan jika penuan pupuk yang duga palsu itu seegera diusut tuntas. Serakan ke apatat penegak hukum. Jangan sampai ini berlarut dan petani kita yang dirugikan, pangkasnya.

DEWAN WACANAKAN PANGKAS ANGGARAN PACUAN KUDA Kondisi keuangan daerah yang di rasakan masih sulit serta melihat urgensi dan asas mamfaat berdasarkan masukan masyarakat,anggota DPRD Sumbawa Barat mewacanakan melakukan pemanggkasan anggran proyek pembangunan arena pacuan kuda di kecamatan poto tano. Sangat mungkin anggaran proyek itu di hapus di APBD Perubahan nanti,kata Anggota komisi I DPRD Sumbawa barat,Abdul Haman di Taliwang. Pemerintah daerah Sumbawa barat, di APBD 2015 ini mengolokasikan Rp 3 miliar untuk pembangunan arena pacuan kuda itu. Ketua komisi I, M Thamzil mengakui komisi terkait di masa pembahasan klinis RAPBD di tingkat komisi,sempati

mengkritisi urgensi dan azas mamfaat proyek di maksud. Pembahsannya sangat alot,bahkan sampai menjelang paripurna pengesahan APBD sebelum akhjirnya di setujui,katanya. Thamzil juga mengkui Komisi I tidak meminta hasil kajian akademis maupun perhitungan lainnya dari eksekutif tentang azas manfaat dan urgensi proyek itu. Termasuk soal lahan yang akan dijadikan lokasi arena pacuan kuda tersebut juga dipertanyakan eksekutif katanya hanya beralasan bahwa pembangunan arena pacuan kuda merupakan aspirasi dari para penggemar olahraga tersebut dan dipastikan dengan pembangunan arena tersebut akan memberika multiplayer effect

FOTO disadur dari www.triptrus.com

FAKTANYA PACUAN KUDA BUKAN JENIS OLAHRAGA YANG DIGEMARI MASYARAKAT DI SUMBAWA BARAT SEPERTI KARAPAN KERBAU untuk meningkatkan ekonomi masyarakat disekitarnya. Terkait lahan eksekutif menunjukan lahan eks hak guna usaha (HGU) tambak udang di poto tano yang akan dirubah statusnya sehingga bisa dimanfaatkan pemerintah daerah. Kajian akademis proyek itu memang tidak diserahkan. Kalau soal penghapusan anggaran di APBD karena tidak urgen, itu sangat memungkinkan. Hanya saja harus melalui pembahasan

bersama DPRD denga TAPD ucapnya. Sementara itu mustakim patawari, anggota Komisi I lainnya menyatakan sejak awal dipembahasan tidak semua anggota Komisi I sepakat dan menyetujui penganggaran proyek tersebut. Urgensi dan azas manfaat proyek itu memang menjadi pertanyaan. Itu sebabnya saya dari awal tidak menyetujui untuk dianggarkan, kata mustakim. Proyek pembangunan arena pacuan kuda, rencananya

akan dibangun dilahan seluas 20 hektar. Pengalokasian anggaran senilai Rp 3 Miliar untuk proyek itu dianggap mubasir ditengah kondisi keuangan daerah yang sulit, karena faktanya pacuan kuda bukan jenis olahraga yang digemari masyarakat di sumbawa barat seperti karapan kerbau yang sudah menjadi tradisi budaya.


11

KOMISI II RENCANAKAN PENGAJUAN RAPERDA BUMDES

D

PRD KSB memiliki semangat dan pandangan yang sama dalam upaya membangun usaha ekonomi kreatif perdesaan dengan membentuk BUMDes dengan konsep pengelolaan yang mengedepan kebersamaan, kegotongroyongan dan pastisipasi masyarakat, karena membangun bersama masyarakat desa adalah suatu eharusan karena di desa-lah sebagian aktor dan setor pembanguan perekonomian di gerakkan

KOMISI II AKAN MENGAJUKAN RANCANGAN PERDA INISIATIF TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDES

K

omisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berencanakan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Badan usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini sesuai dengan hasil kesepakatan dalam rapat intenal komisi II beberapa waktu yang lalu. Ketua komisi II DPRD Sumbawa Barat,Aheruddin sidik SE,. ME menyampaikan komisi II akan mengajukan rancangan Perda inisiatif tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Rencana ini sebagai bentuk komitmen komisi II di dalam pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan di kabupaten Sumbawa Barat,dengan semangat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang di awali dari

12


desa,ungkap politisi muda dari PKP indonesia itu. Aher sapaan akrabnya juga menyampaikan bahwa rencana pembentukan itu guna merespon amanat UU no. 6 tahun 2014 tentang desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk membuat badan usaha sendiri dengan melihat potensi dengan sumber daya yang di miliki oleh desa tersebut. Kami komisi II DPRD KSB memiliki semangat dan pandangan yang sama dalam upaya membangun usaha ekonomi kreatif perdesaan dengan membentuk BUMDes dengan konsep pengelolaan yang mengedepan kebersamaan, kegotongroyongan dan pastisipasi masyarakat, karena membangun bersama masyarakat desa adalah suatu eharusan karena

di desa-lah sebagian aktor dan setor pembanguan perekonomian di gerakkan,tegasnya. Aher juga menyampaikan harapan, agar keberadaan BUMDes ini dapat menjadi alternatif pilihan bagi akses permodalan dan keuangan masyarakat KSB serta Komisi II tetap akan mendorong pemda untuk menyusun rencana strategis dalam pembentukan badan usha mandiri perdesaan dlam hal ini BUMDes di semua desa di bumi Pariri Lema bariri,dan supaya pembentukannya itu memiliki kekuatan hukum (yuridis) maka dipandang perlu di buat regulasi dalam hal ini peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes tersebut.

K

omisi II DPRD KSB melakukan sidak ke BP3K Seteluk. Kunjungan tersebut merupakan kegiatan pertama komisi yang membidangi pertanian tersebut di awal tahun 2015 ini. Ketua Komisi II,Aheruddin mengatakan BP3K Seteluk merupakan salah satu BP3K model atau percontohan di Sumbawa Barat. Peningkatan status tersebut harus di dukung semua pihak. Kita juga akan ikut mendukung salah satu dengan memberikan porsi anggaran cukup besar di APBD 2015 ini,katanya.

H

al senada juga di sampaikan Komisi II,Agusfian menurutnya Komisi II akan memberikan penghargaan kepada seluruh BP3K yang berhasil membawa nama baik daerah,seperti BP3K seteluk yang berhasil membawa nama baik KSB pada perlombaan BP3K berprestasi di tingkat Provinsi NTB. Agusfian menyebut,keberhasilan tersebut harus menjadi pemacu bagi BP3K lainnya di KSB. Ini merupakan kebanggaan tersendiri di KSB,katanya. Syamsuddin anggota Komisi II lainnya yang ikut dalam kunjungan itu juga menyampaikan hal serupa.

KOMISI II SIDAK KE BP3K SETELUK salah pertanian. Beberapa permasalah penting yang di bahas pada kunjungan tersebut diantaranya,kemajuan di bidang pertanian.

KOMISI II Berfoto bersama dengan staff BP3K Seteluk

B

idang Pertanian merupakan sektor unggulan selain sektor pertambangan. Untuk itu di perlukan langkah khusus untuk memastikan sektor iniberjalan dengan baik. Salah satunya memastikan distribusi dan ketersediaan pupuk pertanian yang memadai hingga permasalah pasca panen seperti anjloknya harga gabah petani pada saat musim panen. Sementara itu,kepala BKP5K Mansyur Sofyan mengaku berterimah kasih atas dukungan yang di berikan Komisi II. Dukungan tersebut akan membantu pihaknya mencapai tujuan dan harapan yang selama inidi sematkan kepada BKP5K. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan dan dukungan yang di berikan selama ini.

Salah Satu Kegiatan di BP3K

P

olitisi ini menyebut masih ada beberapa hal yang perlu di benahi oleh semua pihak terutam yang terkait dengan ketersediaan beberapa komoditi penting,seperti sayur mayur yang masih di datangkan dari luar daerah. Ini yang perlu di pertimbangkan,dengan sumber daya yang ada,sudah waktunya berbenah,ujarnya. Selain melakukan kunjungan ke BP3K Seteluk,Komisi II juga melakukan kunjungan kerja BP3K Kecamatan Brang Rea sama dengan yang di lakukan di kecamatan Seteluk,meraka juga menyerap aspirasi serupa terkait dengan

Kantor BP3K Seteluk


13

KHAWATIR DBD MELUAS,DPRD KSB PASTIKAN ANGGARAN FOGGING

Anggota komisi I DPRD Sumbawa Barat ,Muhammad Hatta memastikan adanya anggaran untuk kegiatan fogging (semprot nyamuk malaria) dalam tahun anggaran 2015 pada dinas kesehatan setempat. Kepastian anggaran ini di masukkan dilatarbelakangi desakan pihaknya terhadap SKPD terkait untuk tetap intens melakukan fogging sebelum muncul banyak korban. Pihak Dikes beralasan bahwa anggaran yang tersedia tahun 2015 di SKPD tersebut sangat minim,tidak ada anggran untuk fogging ,ungkapnya mendengar jawaban tersebut,sambung Hatta,demikian akrab politisi PAN ini langsung mendesak pihak terkait untuk memasukan anggarannya. Setelah saya cek alhamdulillah dana program fogging telaha diplot untuk tahun 2015,saya akan kawal terus dan memantau

alokasi dana tersebut,sehingga tidak ada alasan lagi dari Dikes mengatakan tidak ada dana fogging dan sebagainya,timpal Hatta. Ia berharap instansi tersebut secara intensif melakukan kegiatan fogging secara merata dan bergantian di seluruh wilayah di KSB untuk mengurangi munculnya kasus Demam Berdarah Degue (DBD) yang akhir-akhir ini kian marak. Di sebutkan RSUD KSB sejauh ini banyak menangani pasien DBD. Tidak ingin wabah DBD ini meluas tentunya saya bersama wakil rakyat lainnya berkewjiban melakukan ploting anggaran fogging sebagai bentuk tanggung jawb moral,cetusnya. Untuk itu ia menghimbau dikes tetap intens melakukan fogging. Jangan tunggu ada kasus atau koban baru lakukan fogging tapi lakukan secara intens,juga sosialisasi kepada masyarakat di tingkatkan melalui penyuluhan,imbuh Hatta. Sebagaimana di beritakan,kasus DBD terakhir menyerang warga di RT 01 RW 13 Kelurahan Sampir dan warga Rt 04 Kelurahan dalam Kecamatan Taliwang.

DIKBUDPORA DAN KOMISI I KE BPK Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat dan Komisi I DPRD Setempat telah mengkonsultasikan terkait kelanjutan program Bantuan Dana Pendidikan (BDP) bagi mahasiswa KSB ke badan pemeriksa keuangan (BPK) NTB. Ini berdasarkan tuntutan mahasiswa luar daerah yang menginginkan agar di berikan jatah sama dengan mahasiswa lokal setelah mereka mengantongi Kartu tanda Penduduk (KTP) KSB. Bersama Komisi I,kita sudah konsultasi ke BPK NTB tanggal 23 Januari lalu soal Subsidi untuk mahasiswa itu. Dan kita konsultasikan soal tuntutan mahasiswa luar daerah itu,ungkap kepala Dinas Dikbudpora KSB Drs.Mukhlis. Dikatakan mereka mengaku telah mengkonsultasikannya ke BPK,Mukhlis masih enggan memafarkan hasilnya . Menurut dia,semua informasi seputar konsultasi ke BPK harus di sampaikan secara

14


DPRD BERKOORDINASI DENGAN PIHAK YANG BERKOMPETEN Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat akan mengelar koordinasi multi pihak dalam rangka pengoptimalan pembahasan Raperda tentang jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sejumlah pihak yang akan di libatkan didalamnya,diantaranya dinas kesehatan (Dikes),Rumah sakit umum daerah (RSUD),badan Pelaksana jaminan Kesehatan (BPJS) dan Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi (Disosnakertrans) setempat. Hasil rapat internal kita dalam rangka persiapan pembahasan Raperda Inisiatif terutama terkait Jamkesda. Kita sudah tetapkan para pihak yang akan kita ajak berkoordinasi. Dan keempat pihak di atas kami anggap mereka yang berkompeten soal Jamkesda. Jelas anggota Komisi I, Muhammad Hatta. Dari keempat pihak yang akan di libatkan, Hatta mengatakan RSUD yang paling penting. Sebab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat ,RSUD sebagai garda terdepan. terutama dari teknis penanganan. Saya menganggap rumah sakit adalah kunci dari semua keseksesan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah,timpalnya. Jika pelayanan rumah sakit buruk,maka keseluruhan pelayanan kesehatan oleh pemerintah akan buruk. Dan justru sebaliknya,pelayanan kesehatan pemerintah akan prima ketika rumah sakit mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Makanya kita akan banyak minta Rumah sakit sejauh mana kesiapan mereka melakukan tugas dan fungsinya,sambung

politisi PAN ini. Ia menyampaikan,bagi tiga pihak lainnya yakni,Dikes,BPJS,dan Disosnakertrans dalam pelaksanaan Jamkesda akan banyak mengelollah di bagian hulu. Terutama kata Hatta mengenai pelaksanaan alur para pelayanan. Mangingat saat inimengenai kesehatan telah di atur oleh pemerinta pusat hingga daerah. Dikes jelas paunya andil sebagai perpanjangan tangan Pemerintah. Demikian pula Disosnakertrans terutama bidang sosialnya karena ada kebijakan kesehatan gratis di tempat kita. Sedangkan BPJS jelas mereka jawatan yang di berikan kewenangan oleh pusat untuk mengelolah program jaminan kesehatan,ujarnya. Rencananya dalam waktu dekat Komisi i akan segera mengundang para pihak tersebut. Hatta menyebutkan pihaknya dalm hal akan bekerja secara paralel mengingat Komisi I memiliki dua tanggungjawab raperda Inisiatif yang di ajukan DPRD KSB dalam program Legislasai daerah(Prolegda) tahun 2015 ini. Selain raperda Jamkesda kita juga ada raperda bidang pendidikan. Jadi kita keja paralel agar kedua Raperda itu bisa selsai sebelum proses pembahasan bersama eksekutif nantinya,pungkasnya.

bersama dengan Komisi I seaku mitra kerja legislatif. Yang lebih tepat lebih dulu menyampaikannya,saya rasa Komisi I soal hasil dari BPK itu. Karena Informasinya banyak seputar pengawasan,paparnya. Dalam rapat pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD KSB,Dinas Dikbudpora mengakui adanya tuntutan tersebut dan berharap agar legislatif memenuhi sesuai dengan ketentuan dn kemampuan anggaran daerah. Kami berharap bisa (subsidi sama dengan mahasiswa lokal). Tetapi harus tentu di sepakati dulu antara eksekutif dengan legislatif dalam hal ini dukungan Komisi I,ujarnya. Karena itu,Mukhlis berharap Komisi I memberikan dukungan yang sama,sehingga para mahasiswa luar daerah yang saat ini sudah tercatat sebagai warga KSB dapat memperoleh dana program BDP sama dengan para mahasiswa lokal. Kita tunggu saja seperti apa sikap Komisi I. Karena bagi kami bolanya ada di Komisi I. Kalau mereka mendukung seperti harapan kami,maka harapan mahasiswa bisa di penuhi,pungkasnya.


15

KOMISI II DPRD KSB INGATKAN DISHUTBUNTAN TIDAK MEMAKSA PETANI TANAM KEDELAI Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbawa Barat mengingatkan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian untuk tidak memaksa petani menanam kedelai, kendati memang program Upsus tersebut sangat membantu petani. Pantauan komisi yang membidangi pertanian tersebut masih banyak daerah di wilayah KSB yang kekurangan akan air dalam pemenuhan pengelolaan sawah garapan untuk penanaman jenis tanaman kedelai. Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Barat, Aheruddin , H. Sidiq , SE, M.Si dalam rapat evaluasi dengan Dinas Kehutanan , Perkebunan dan Pertanian menyatakan bahwa terdapat banyak persoalan yang ada di tingkatan petani dalam aktualisasi berbagai program yang di canangkan oleh pemerintah dan perlu dilakukan evaluasi terkait dengan serapan anggaran dan persoalan – persolan lain yang merupakan program dari Dishutbuntan yang selama ini di keluhkan oleh petani, “ Pertemuan kami (komisi II.red ) dengan Dishutbuntan untuk mengklarifikasi terkait beberapa hal yang menjadi kendala dan keluhan di tengah masyarakat terutama petani dalam menjalankan program yang sudah dicanangkan terutama program Upaya khusus “ ungkapnya kemarin (13/7) sesuai pertemuan dengan Dinas terkait di Kantor DPRD setempat. Dijelaskannya, dalam rangka mempercepat program upaya khusus di penanaman kedelai, pihaknya meminta untuk tidak memaksa petani untuk melakukan penanaman kedelai di karenakan kondisi ril yang ada di tingkat petani karena factor ketidak tersediaan akan air. Apalagi di musim tanam III ini bertepatan pada musim kemarau dan tentunya akan berdampak pada kekeringan , tentunya ketersedian air sangat berpengaruh . “ Keluhan petani yang harus di perhatikan dan ini yang kami ingatkan kepada Dinas untuk tidak memaksa petani , karena factor air yang tidak

16


RDPU RAMPUNG : MASYARAKAT HARUS TETAP KA Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) telah dilakukan pada hari Rabu (15/4) di Ruang Sidang DPRD. Beberapa elemen masyarakat sipil, yang terdiri dari Sahabat Bumi, Komunitas Literasi Anorawi, Barisan Pemuda Sumbawa Barat (Barma), Sumbawa Barat Corruption Watch (SBCW), Lensa Pulau Sumbawa, masyarakat konsumen PDAM, serta mahasiswa Undova. Komisi III DPRD beserta semua “stakeholders” yang sempat hadir, yaitu Direktur dan Pengawas PDAM, Bappeda, Dinas PU, BPBD, BLH. Dinata Putrawan, ST., sebagai Ketua Komisi III membuka forum tersebut dan mempersilahkan wakil dari elemen masyarakat yang hadir. Beberapa poin yang dipaparkan yaitu Pertama, terkait kejadian “bencana” yang menyebabkan tidak tersedianya air bersih khususnya di areal Taliwang. Kelompok masyarakat mempertanyakan bagaimana komitmen DPRD, Pemda, dan PDAM dalam menyikapi agar tidak terjadi kejadian yang sama. Kedua, persoalan yang lebih substantif adalah bagaimana pelayanan air bersih PDAM dari hulu ke hilir, serta transparansi anggaran. Sebagai Perusda, PDAM memiliki amanat untuk melaksanakan fungsi penyediaan air bersih tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya transparansi anggaran dan manajemen PDAM ke masyarakat, yang notabene

ada bagaimanapun penanaman kedelai juga membutuhkan air “ jelasnya. Diakuinya, di beberapa wilayah yang mengeluh akan hal tersebut berada di Kecamatan Brang Rea dan Brang Ene yang menolak melakukan penanaman kedelai karena factor air tersebut, jadi tidak bisa untuk dipaksa karena itu akan berdampak pada kerugian yang akan di alami petani. Percuma kalau menyerap anggaran yang besar akan tetapi outputnya tidak sesuai dengan kondisi ril ini juga yang harus diperhatikan oleh Dinas tersebut. “ Kalau memang kondisinya seperti itu dilaporkan saja ke pusat sesuai kondisi ril , jadi percuma menyerap anggaran besar tapi kondisi rilnya tidak sesuai dilapangan , jangan mengambil resiko

mendapatkan bantuan APBN, APBD, Hibah dari Australia dan Jepang, serta iuran masyarakat sebagai konsumen. Harus adanya investigasi atau audit atas segala bantuan yang diberikan kepada PDAM, dan ini bisa diinisiasi oleh LSM yang fokus pada isu tersebut dan tentunya DPRD. Ketiga, pihak legislatif dan eksekutif harus mendorong perbaikan kualitas pelayanan air bersih, dari debit air, kualitas air, spesifikasi pipa dan peralatan lainnya yang menunjang kinerja, serta inovasi PDAM agar pelayanan tidak terabaikan dari tahun ke tahun. Melihat banyaknya keluhan atas kualitas dan debit air bersih, maka harus adanya inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh PDAM, dan didukung oleh Pemda KSB agar bisa memberikan pelayanan maksimal. Setelah itu, Dirut PDAM, Bambang, ST., memaparkan kronologis dari

yang justru akan berdampak pada Dinas tersebut , karena bagimanapun jeleknya Dinas sama juga dengan jeleknya kami karena kami adalah mitra kerja Dishutbuntan “ tegasnya. Untuk itu pihaknya berharap agar seluruh program – program yang sudah dicanangkan bukan saja upsus dari pemerintah pusat akan tetapi seluruh program yang sudah ada untuk dimaksimalkan serta di lakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ada. “ Ini yang terus kami dorong agar pemerintah berupaya dalam menjalankan program yang sudah ada dengan baik serta memiliki azas mamfaat bagi masyarakat khusunya petani “ pungkasnya

AWAL DPRD DAN PDAM

kejadian “bencana” yang menyebabkan masyarakat tidak bisa menikmati air bersih selama 2 minggu ini. Dia juga menyampaikan kaitan dengan bantuan yang didapatkan PDAM, bahwa bantuan yang diberikan bersifat fisik, khususnya dari daerah. Bantuan dari Australia tidak semata-mata untuk PDAM, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan Jepang datang sebagia investor. “Untuk bantuan dari APBN, tidak ada campur tangan PDAM. Tidak ada yang masuk ke kas kami”, ujar Bambang. Sedangkan Masyhur, ST, selaku Pengawas PDAM dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengungkapkan sejarah munculnya institusi ini di KSB. PDAM sudah ada sebelum KSB terbentuk. Namun, pada tahun 2000, terjadi bencana banjir di KSB, sehingga merusak semua jaringan air bersih di KSB. PDAM

dibentuk kembali pada tahun 2006, dengan posisi masih berada di bawah Perusda. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, maka daerah memberikan penyertaan modal dalam bentuk fisik, beberapa jaringan dalam kota sampai ke Seteluk. Dengan adanya bencana ini, PDAM juga harus berbenah dan berusaha untuk segera mengalirkan air bersih ke masyarakat. Anggota Komisi III juga menekankan bahwa pelayanan air bersih menjadi tanggung jawab PDAM dan institusi ini memiliki otoritas untuk mengawasi bantuan APBN, APBD, Hibah, serta iuran masyarakat. Komisi III juga berharap pada LSM dan elemen masyarakat agar tetap mengawal termasuk keluhan dari masyarakat dan bagaimana penyertaan modal yang diberikan kepada PDAM. Beberapa anggota RDPU juga menekankan agar dilakukan audit pada tubuh internal PDAM. Mereka juga mempertanyakan sejauh mana komitmen PDAM dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh PDAM agar tercapai pelayanan publik yang lebih baik. RDPU yang berlangsung sekitar 2 jam berakhir dengan beberap poin kesepakatan yanng dituangkan dalam Berita Acara. Beberapa diantaranya yaitu Komisi III akan melakukan peninjauan ke lapangan pada hari tersebut; Komisi III akan mengawal kinerja PDAM agar lebih baik, termasuk mereformasi tubuh dan kinerja PDAM

ANGGOTA DPR MINTA PENYALURAN “CSRR” CONTOH NEWMONT Anggota Komisi VIII DPR RI H Rahmat Hidayat meminta semua perusahaan di Kota Mataram mencontoh PT Newmont Nusa Tenggara dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau “corporate social responsibility (CSR). “Selama saya menjabat tujuh periode sebagai wakil rakyat, hanya Newmont yang mengelola dana CSR secara transparan, sehingga itu harus dicontoh oleh perusahaan lainnya,” katanya saat melakukan kunjungan

kerja bersama rombongan Komisi VIII DPR RI ke Pemerintah Kota Mataram. Kunjungan kerja anggota komisi yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan ini banyak diisi dialog dan penyampaian aspirasi dari jajaran Pemerintah Kota Mataram.

Rombongan anggota DPR RI itu diterima oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh bersama pejabat lingkup pemerintah kota, serta sejumlah pimpinan perusahaan, BUMN dan BUMD. Ia mengatakan, kelayakan PT Newmont dalam mengelola dana CSR adalah melakukan pemberdayaan masyarakat secara baik di wilayah tersebut. Bahkan dengan adanya PT Newmont, kata politisi senior PDI Perjuangan ini, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bisa terbentuk, selain itu dampaknya juga bisa dirasakan oleh daerahdaerah lain. “Mungkin jika PT Newmont tidak ada, KSB juga tidak akan pernah ada. Sementara dana CSR dari perusahaan-perusahaan lain belum kita dengar,” ucapnya. Di Kota Mataram sendiri, lanjutnya, masalah sampah yang saat ini menjadi persoalan besar belum dapat tertangani. Padahal, banyak perusahaan besar yang dapat diajak untuk bekerja sama dalam menangani masalah sampah melalui dana CSR, salah satunya BPD. BPD, kata dia, harus memberikan dukungan melalui CSR untuk penanganan masalah sampah, sebab sampah ini bisa menjadi sumber penyakit dan banjir. “Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian bersama, agar Kota Mataram menjadi tempat berinvestasi yang bersih, indah, dan nyaman,” katanya. Termasuk, kata dia, penanganan sampah rumah sakit, yang limbahnya saat ini dinilai kurang pengawasan, sehingga belum diketahui apakah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sudah sesuai atau tidak. “Sebagai ibu kota provinsi, masalah ini hendaknya mendapat diperhatikan semua pihak,” katanya.


17

18



19

DPRD APRESIASI LANGKAH BUPATI SUMBAWA BARAT Rencana Pengelolaan Bandara oleh Pihak Ketiga

Taliwang – DPRD Sumbawa Barat mengapresiasi upaya Bupati, Dr KH Zulkifli Muhadli SH MM yang meminta PT Turangga untuk melakukan presentasi secara terbuka tentang rencana pengelolaan Bandara Sekongkang. Sejauh ini, PT Turangga memang satu-satunya perusahaan yang berminat mengelola bandara Sekongkang yang telah melakukan presentasi. Perusahaan itu melaksanakan presentasi di hadapan bupati, DPRD, Perwakilan Kemenhub, Pemprov NTB, BPK dan BPKP pada rabu di Mataram. “Langkah bupati yang meminta PT Turangga melakukan presentasi merupakan bentuk keterbukaan kepada publik. Langkah itu patut diapresiasi,” ujar Wakil Ketua DPRD KSB, Fud Syaefuddin, kepada wartawan. Selain itu, upaya bupati, kata Fud, juga memberi ruang bagi banyak pihak untuk memberi masukan dan saran terhadap masa depan pengelolaan bandara Sekongkang. “Saat presentasi PT Turangga, semua dihadirkan. Tidak hanya kami (DPRD), tapi Kemenhub, provinsi, dinas perhubungan, Bappeda, BPKP dan BPK juga hadir,” terang Fud. DPRD sendiri, lanjut Fud, secara umum menyetujui keinginan perusahaan tersebut. PT Turangga menurut dia, tidak hanya berencana mengelola bandara tetapi juga membuka jalur penerbangan dan sekaligus menyediakan armada dan maskapai penerbangannya.

20


Konsep pengelolaan bandara yang disampaikan dalam presentasi, juga dianggap menarik. “Dari konsep yang dipaparkan, terlihat akan menguntungkan daerah,” katanya.

khusus). Disatu sisi, dalam pemaparan Kemenhub di presentasi, dengan status uncommercial bandara Sekongkang tidak bisa dikelola penuh oleh pihak ketiga. Solusinya, Pemda disarankan agar membetuk Unit Pelayanan Bandara Udara (UPBU) yang bertugas mengelola bandara dengan menjalin kerjasama bersama PT Turangga. “Harus dirubah dulu statusnya jadi bandara commercial (komersil) baru bisa dikelola langsung oleh Turangga. Kalau tidak, tetap oleh pemerintah melalui UPBU dan kerjasama dengan Turangga,” urai Fud. Politisi Partai Bulan Bintang itu, mengingatkan, apa pun nantinya kelanjutan dari rencana

Namun demikian, Fud menyatakan rencana PT Turangga yang akan mengelola secara menyeluruh Bandara Sekongkang, masih perlu penyempurnaan. Bandara itu pada dasarnya sudah bisa dioperasikan pasca terbitnya ijin dari Kemenhub tanggal 30 Maret lalu dengan status uncommercial (bandara

kerjasama Pemda dengan PT Turangga agar dibuka sepenuhnya ke publik. “Kalau DPRD, sepanjang kerjasama tersebut nantinya tidak melanggar aturan dan menguntungkan daerah, Kami akan dukung demi terbukanya akses transportasi udara ke Sumbawa Barat,” tandas Fud.

Program Upaya Khusus (upsus) Swasembada Pangan di Sumbawa Barat terutama kedelai menuai sorotan tajam dari Komisi II DPRD setempat. Anggota Komisi II DPRD KSB Masadi, SE mengakui pihaknya telah menerima sejumlah pengaduan dari petani di daerah ini yang telah mendapat bibit kedelai dari dinas terkait yang menyebutkan bibit tersebut berkualitas rendah . “Ironisnya pihak dinas telah memotong anggaran di rekening kelompok dengan dalih pengadaan bibit kadelai tersebut. Namun faktanya bibit dari dinas tersebut berkualitas rendah dan

terkesan mencari kesempatan dalam kesempitan,” ungkap Masadi kesal. Menurut aturan, sambung Masadi, disebutkan bahwa program opsus tersebut kelompok tani langsung menerima transperan melalui rekeningnya, untuk biaya pengadaan bibit dan sebagainya. Namun ironisnya, oknum di dinas terkait berani melakukan pemotongan terhadap anggaran itu dengan alasan pengadaan bibit. “Ini harus dituntaskan dan kami akan memanggil pihak dinas,” tukasnya.

Menurut Masadi, pihaknya telah berkordinasi dengan ketua komisi untuk menjadwalkan khusus pemanggilan terhadap Dishutbuntan terkait masalah ini. Sebab masalah tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut larut karena akan berimpilikasi terhadap petani dan semangat dari program Opsus itu sendiri. “Hasil kordinasi saya dengan ketua dalam minggu ini akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak Dishutbuntan KSB guna mengklarifikasi persoalan ini,” pungkas Masadi

KOMISI II KECEWA, BIBIT KEDELAI UPSUS BERKUALITAS RENDAH Menurut aturan, disebutkan bahwa program opsus tersebut kelompok tani langsung menerima transferan melalui rekeningnya, untuk biaya pengadaan bibit dan sebagainya. Namun ironisnya, oknum di dinas terkait berani melakukan pemotongan terhadap anggaran itu dengan alasan pengadaan bibit.


21

KOMISI II DPRD KSB MINTA PEMERINTAH BANGUN PASAR saat ini pihaknya mengakui sudah ada pasar yang dibangun oleh pemerintah daerah misalnya di Kecamatan Brang Rea , namun lokasi dimana pasar tersebut dibangun, dianggap kurang tepat, karena kurang strategis.

Sekretaris Komisi II DPRD KSB Agusfian SE, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pasar Kecamatan, keberadaan pasar kecamatan menurutnya dapat mengembangkan perekonomian yang berada di wilayah kecamatan tersebut dan dapat di rasakan mamfaatnya secara langsung oleh masyarakat setempat. ” Pasar merupakan salah satu wadah yang cukup memberikan dukungan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan banyaknya transaksi yang dilakukan, maka secara otomatis akan memberikan manfaat bagi masyarakat ” Lebih lanjut Agung sapaan akrab politisi Muda Partai Besutan Prof. Yusril Ihza Mahendra ini, keberadaan pasar disuatu sisi dapat meningkatkan prekonomian di sisi lain juga mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat yang berada di wilayah yang jauh dari perkotaan. Kalau sudah memiliki pasar di wilayah kecamatan tentunya kebutuhan pokoknya akan cepat untuk didapat dan tidak lagi pergi menuju pasar Taliwang seperti saat ini. Kendati demikian, pihaknyapun sangat mendukung adanya pasar tanah mirah tersebut akan tetapi untuk menumbuh kembangkan prekonomian

22


di wilayah kecamatan tentu sangat juga menjadi prioritas pemerintah Daerah untuk membangun pasar diwilayah setempat. ” Ada banyak wilayah yang sudah memiliki pasar sebut

perlu pembangun pasar yang ada di Brang Rea ataupun kecamatan lain yang punya lokasi strategis untuk lebih meningkatkan pendapatan dan prekonomian masyarakat ” pungkasnya.

saja misalnya, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk, Kecamatan Seteluk dan itu juga dilihat dari sisi ekonomi sangat membantu masyarakat di wilayah tersebut ” tandasnya. Dikatakannya, saat ini pihaknya mengakui sudah ada pasar yang dibangun oleh pemerintah daerah misalnya di Kecamatan Brang Rea , namun lokasi dimana pasar tersebut dibangun, dianggap kurang tepat, karena kurang strategis. ” Maka sangat penting dan

Untuk itu pihaknya siap mendorong pemerintah Daerah untuk lebih berperan dalam menggali potensi – potensi wilayah yang sangat tepat untuk dibangunnya pasar kecamatan tersebut. ” Kami siap mendukung apabila usulan dalam pembangunan pasar kecamatan tersebut di usulkan dalam penganggaran oleh pihak pemerintah Daerah ” demikian Agusfian, SE Politisi PBB ini.

Wakili NTB ke Nasional Komisi II Apresiasi, Prestasi BP3K Seteluk. Prestasi balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kelautan (BP3K) Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai BP3K model dan percontohan di NTB dan mewakili daerah ini kke tingkat pusat tahun ini, mendapat apresiasi dari komisi II DPRD KSB. Ketua komisi II DPRD Aherudin Sidik, SE,.ME. Menyatakan keberhasilan yang diraih BP3K seteluk tahun ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Sebab program BP3K Seteluk menjadi satu-satunya BP3K model dan percontohan di NTB merupakan salah satu program unggulan yang selalu di tekankan pemerintah daerah khususnya komisi II DPRD selaku mitra SKPD terkait. Target yang kami berikan kepada BP3K KSB, minimal juara I (tingkat provinsi, apalagi bias juara nasional, itu harapan kami dari awal dan Alhamdulillah saat ini sudah terwujud,” ungkap Aher. Dikatakan Aher sapaan akrab ketua komisi II ini, bentuk dari pengawalan dan dukungan oleh komisi yang dipimpinnya, yakni dengan menyetujui anggaran untuk BP3K Seteluk khususnya, untuk program BP3K model di tahun anggaran 2015 tahun ini. Kendati demikian, kata Aher, hal ini dapat terwujud tidak lepas dari kerja keras yang dilakukan aparat di tempat itu.” Kerja keras dan perjuanagn untuk meraih prestasi tersebut oleh BP3K Seteluk sepatutnya menjadi contoh bagi BP3K lainnya di daerah ini, agar ke depan semua BP3K di Sumbawa Barat dapat menjadi yang terbaik dan percontohan di Provinsi NTB ini pungkasnya.

Komisi II Pertanyakan Kinerja Dishutbuntan

Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Barat Aherudin Sidik, SE,.ME, menilai dinas kehutanan perkebunan dan pertanian (Dishutbuntan) KSB saat ini terkesan focus kepada proyek besar semata, sehingga sejumlah program yang telah direncanakan dinas tersebut diabaikan. Karena itu kami telah melaksankan rapat dengar pendapat dengan Dishutbuntan guna mendorong untuk tidak memaksakan diri dengan program besar semata tetapi tidak jelas output dan outcomemnya, karena kondisi kurang mendukung saat ini,” ungkap aher

usai rapat dengan Dishutbuntan. Dikatakan Aher, saat ini petani di sejumlah wilayah menolak program upaya khusus (upsus) kedelai, karena kondisi curah hujan rendah. Rata-rata petani yang melakukan penolakan tersebut adalah petani pada lahan tadah hujan. Lagipula akibat terlalu focus ke program upsus ini sejumlah program dan agenda dinas terancam tidak terlaksanakan sesuai dengan rencana,” sebut Aher. Menurutnya Komisi II mendapat sejumlah pengaduan masyarakat terkait masalah kekeringan yang berujung pada ancaman gagal panen di sejumlah wilayah. Kondisi itu katanya, membutuhkan penanganan segera dari pemerintah daerah melalui dinas terkait. Atas dasar ini juga kami dari komisi II mendesak dinas untuk segera merealisasikan beberapa program tersebut sehingga kendala air yang dialami petani di daerah ini dapat segera teratasi,” terang Aher. Pada bagian lain, Aher menyatakan saat ini sejumlah dinas yang menjadi mitra komisi II capaian programnya belum maksimal sesuai target. Padahal seharusnya beberapa program yang telah direncanakan pihak dinas itu saat itu dinas hokum saat ini sudah mencapai 50 atau 60 %. Namun kenyataannya program pengerjaan baik fisik maupun non fisik di dinas tersebut baru mencapai 20 %. Dari rapat Kordinasi dan Evaluasi terhadap sejumlah dinas mitra kami saat ini realisasi capaian terutama menyangkut persoalan tehnis ternyata masih minim,” jelas politisi PKP Indonesia itu.


23

24

SUARA DPRD BULETIN BANGUN PASAR EDISI II TAHUN 2015 KOMISI I KOMISI II KOMISI III. Fasilitasi masalah tkw DPRD MINTA PEMDA. Diapresiasi Oleh DPRD

Recommend Documents