(STUDY EMPIRIS DI PROVINSI PAPUA)

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) (STUDY EMPIRIS DI PROVINSI PAPUA) TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat Memperoleh derajat S-2 Magister Sains Akuntansi

Di ajukan Oleh : Nama : Simson Werimon NIM : C4C 003112

PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO NOVEMBER 2005

Surat Pernyataan Keaslian Tesis

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Simson Werimon

NIM

: C4C 003112

Menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan adalah karya saya sendiri, dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Perguruan Tinggi lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Semarang, Desember 2005

Werimon’s.

Tesis Berjudul PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) Yang dipersiapkan dan disusun oleh Simson Werimon Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 7 Desember 2005 dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima Pembimbing Pembimbing Utama

Pembimbing

Anggota

Prof.Dr.H. Imam Ghozali, M.com.Akt.

Dr. H.Mohamad.Nazir,

M.Si, Akt. Tim Penguji Drs.Sugeng Pamudji, Msi.Akt.

Drs.Daljono,Msi.Akt

Drs. Didik

Ardiyanto.Msi,Akt. Semarang, 7 Desember 2005 Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Program Studi Magister Sains Akuntansi Ketua Program Dr. H.Mohamad.Nazir, M.Si, Akt. NIP. 131 875 458

`ÉààÉ & cxÜáxÅut{tÇ Tetapi kuduskanlah Kristus Didalam Hatimu Sebagai Tuhan ! dan Siap Sedialah Pada Segala Waktunya untuk Memberi Pertanggungan Jawab Kepada Tiaptiap Orang Yang Meminta Pertanggung Jawab Dari Kamu Tentang Pengharapan Yang Ada Padamu, Tetapi Harus Dengan Lemah Lembut dan Hormat. 1.Petrus 3:15

Ku Persembahkan Buat:

Istri dan Anak-anakku Tercinta.

KATA PENGANTAR Pada kesempatan ini, penulis memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dengan kasih setiannya memberikan, hikmat, pengertian dan akal budi serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih Kepada : 1. Bapak Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis hingga Dapat Menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Magister Sains Akuntansi UNDIP Semarang. 2. Bapak Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua, yang telah

banyak

memberikan

motivasi

kepada

penulis

hingga

dapat

menyelesaikan studi. 3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagai sponsor utama dalam pembiayaan Studi penulis. 4. Dirjen DikTi sebagai sponsor kedua dalam Pembiayaan Studi penulis. 5. Bapak Prof Dr.H. Iman Ghozali, M.Com.Akt, selaku pembimbing Utama, dan Bapak Dr.H.Mohamad Nasir, Msi, Akt, selaku Pembimbing kedua, yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan karya ilmiah ini. 6. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, beserta staf Admisi dan karyawan lainnya. 7. Team Reviewer Drs.Sugeng Pamuji, Msi.Akt.Drs.Daljono,Msi.Akt

Drs.

Didik Ardiyanto.Msi,Akt. 8. Terima kasih kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan kabupaten Sorong, Kota Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Serui, yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya untuk mengisi kuesioner . Terima kasih pula kepada staf Sekretariat Dewan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan kabupaten Sorong, Kota Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Serui, atas kerjasamannya. 9. Secara Pribadi penulis mengucapkan terimaksih kepada Istri saya, Paulin, yang dengan sabar mendampingi penulis melakukan penelitian, terima kasih

juga atas dukungan, pengertian dan kebesaranjiwanya. Terima kasih pula Penulis ucapkan pada Bpk.Pdt. Abraham Ungiriwalu atas dukungan Doanya dan juga kepada keluarga besar “Werimon dan Rumayomi Basudara” di Jayapura dan Manokwari, khususnya Bapak/Mama yang tak henti-henti mendoakan penulis agar tercapai impiannya, Kakak dan adik-adik yang baik ( Tony, Hermyn, Achel, lysa, Chalynego, dan Chroline dan security pustaka pribadi ‘pace’ Upeg), yang telah memberikan dukungan baik material maupun espirite, dan pengertiannya selama ini. 10. Teman-teman Maksi Angkatan IX, Mas Dwi, Mas Tris, Pak Igede, Pak Jalil, Ibu Eka, Ibu Rini, Ibu Tutik, Mbak Yanti, Audrey, Puji dan Nia, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang dibina selama ini. 11. “Sa” ”Pu”Rekan-rekan seperjuangan, ”dong smua” Andress, MB, Hugo, Yosi, Arwam, Yan & Timo ‘’deng’’ ‘’dong’’ di Lempong Sari I, 382. ‘Pace Chandra, ’Pace Ehu ‘‘deng’’ Juli. Akhirnya dari penulisan ini, penulis berharap bahwa tesis ini mempunyai kontribusi pemikiran terhadap terciptanya good governance bagi tata pemerintahan, tegaknya law Enforcements dan penguatan civil society demi terciptanya masayarakat demokratis dan berkeadilan di Bumi Pertiwi dan Bumi Cendrawasih tercinta. Semarang November 2005 Penulis Wermon’S.

Abstract. The purpose of this study examined influence of public participation and public policy transparancy on the relationship between budgeting knowledge council and budgeting control (APBD), which moderating by public participation and public policy transparancy . Independent variable are budgeting knowledge council and dependent variable are local financial control (APBD). The sample of study are legislative assembly at regency (DPRD) in period of 1999-2009 from all the Provinci of Papua. The data obtained by using Purpose Random Sampling methode and respondent in this research are 313. Collecting data by direct survey at the area of attainable, mail survei and contanck person for area of unattainable. Hyphothesis are tested empirically used multiple regression for each sample. The result of the study indicated that’s, first, budgeting knowledge council are statics significant on local financial (APBD), with p value = 0.018, second, interaction of public participation are negative significant on the relationship between budgeting knowledge council and local financial (APBD) with p value = 0,03 and coeficien regression are = -2,403, third, interaction from transparency of public policy are not statics significant between budgeting knowledge council and local financial (APBD) with p value = 0,266, fourth, interaction of budgeting knowledge council, public participation, transparency of public policy are not statics significant on local financial (APBD), with p value = 0,266. Key Word : Public Participation, public policy Transparancy, budgeting Knowledge Council, and Local Financial (APBD).

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), yang di moderasikan oleh Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan Dewan tentang anggaran dan variable dependennya adalah pengawasan keuangan daerah (APBD). Sampel dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Papua peroide 1999-2009, diperoleh dengan menggunakan tekhnik Purpose Random Sampling. Jumlah Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 313. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei langsung pada wilayah yang dapat dijangkau dan mail survei serta kontak person secara khusus pada wilayah tidak dapat dijangkau. Pengujian hipotesis diuji secara empiris dengan menggunakan multiple regression untuk masing-masing sample. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) pada level (p value) 0.018. Kedua interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan melihat nilai signifikansinya (p value) sebesar = 0,03 dengan koefisien regresinya bernilai -2,403, ketiga interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat nilai signifikansinya (p value) sebesar = 0,266, ke empat interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat nilai signifikansinya (p value) sebesar = 0,266. Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Transparansi kebijakan publik, pengetahuan anggaran, pengawasan keuangan daerah (APBD).

Daftar Isi hal Halaman Judul ................................................................................................................

i

Halaman Pengesahan ………………………………………………………………......

ii

Surat Pernyataan Keaslian ............................................................................................

iii

Moto dan Persembahan ..................................................................................................

iv

Abstrak ............................................................................................................................

v

Kata Pengantar ...............................................................................................................

vii

Daftar Isi .....……………………………………………......…………………..............

x

Daftar Gambar……………………………………………………………….................

xii

Daftar Tabel ……………………………………………………….…….......................

xiii

Daftar lampiran ..............................................................................................................

xiv

BAB .I. PENDAHUL UAN 1.1. Latar Belakang Masalah ………………………………….. ……….................. 1.2. Perumusan Masalah ............................................................................................ 1.3. Tujuan Penelitian ………………………………………… …………..…..….. 1.4. Manfaat Penelitian ………………………………………… …………….….. 1.5. Sistematika penulisan ……………………………………………………….…. BAB .II. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2. Landasan Teori…………………………………………………………….…... 2.1. Persepsi .............................................................................................................. 2.2. Pengertian Keuangan Daerah…………………………………........................... 2.3. Mekanisme Penyusunan Keuangan Daerah …………………….…................... 2.4. Peran Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat dalam Proses APBD………………………………………………………………................... 2.5. Pengawasan Keuangan Daerah ……………………………………................... 2.6. Kerangka Konseptual ………………………………………........….................. 2.7. Hipotesis Penelitian ……………………………………........…....…................ 1. Pengetahuan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah……....................................................................................................... 2. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah……....................................................................................................... 3. Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah............................................................................................................... 4. Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD) ........................... BAB. III. METODE PENELITIAN

1 8 9 10 11 12 12 16 18 23 26 29 30 30 32 36 38

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Desain Penelitian ……………………………………………………………… Populasi dan Sampling Penelitian …………………………………..……..…... Variabel Penelitian dan Defevinisi Operasional Variabel …………………….. Instrumen Penelitian ……………………………………..………………….… Lokasi dan Waktu Penelitian .............................................................................. Prosedur Pengumpulan Data .............................................................................. Tekhnik Analisis Data…………………………………………………..……...

BAB .IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Data Penelitian ................................................................................................ 1. Demografi Responden ............................................................................... 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .................................................... 3. Uji Reabiltas .................................................................................................. 4. Uji Validitas .................................................................................................. 5. Pengujian Asumsi Klasik............................................................................... 4.2. Hasil Penelitian .……………………………………………………..….….…. 1. Pengujian Hipotesis I ..…………………………………………….……. 2. Pengujian Hipotesis II...................................................................... 3. Pengujian Hipotesis III..................................................................... 4. Pengujian Hipotesis IV .............................................................................................. 4.3. Pembahasan ………………………………………………………………… 1. Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah ......................................................... 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.............................................................................................................. 3. Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. ....................................................................... 4. Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD)………………………………………............................................... BAB.V. PENUTUP 5.1. Kesimpulan...................................................................................................... 5.2. Keterbatasan........................................................................................................ 5.3. Saran dan Implikasi............................................................................................. DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... LAMPIRAN .....................................................................................................................

39 40 41 43 44 45 45

47 47 55 56 57 59 63 63 64 65 66 68 68 70 72

74 76 77 78 81 86

DAFTAR GAMBAR hal Gambar 2.1. 1. Mekanisme Penyusunan Anggaran (APBD) …………....

22

Gambar 2.1.2.Peran Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat dalam Proses Penyusunan Anggaran (APBD) ………………..

26

Gambar 2.1.3. Kerangka konseptual ......…………………….………….

30

Gambar 2.1.4. Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat …………….

32

Gambar 4.1. Graffik Scartter Plots .............................................................

61

DAFTAR TABEL hal Tabel.

4.1.1. Anggota DPRD Kabupaten Se-Papua..........................................................

Tabel

4.1.2. Ringkasan

perhitungan

Populasi,

sampel

dan

respond

rate

48

(rr) 49

penelitian…………………………………………………………............. Tabel

4.1.3. Pengiriman dan Tingkat Pengembalian Kuesioner ......................................

50

Tabel.

4.1.4. Wilayah Responden....................................................................................

50

Tabel.

4.1.5. Usia dan Jenis kelamin Responden............................................................

51

Tabel.

4.2.1. Jenjang Pendidikan Responden..................................................................

52

Tabel.

4.2.2. Pekerjaan Responden..................................................................................

53

Tabel.

4.2.3. Jabatan Responden dan Komisi-komisi......................................

54

Tabel.

4.2.4. Keanggotaan Fraksi dan Lama menjabat....................................................

55

Tabel.

4.2.5. Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan,

Partisipasi,Transparansi dan

Pengawasan………………………………………………………................

55

Tabel.

4.3.1. Hasil Uji Reabilitas .......................................................................................

56

Tabel.

4.3.2. Hasil Uji Validitas………………………………………………………..

57

Tabel.

4.3.3. Hasil Uji CFA………………………………………………………………

58

Tabel.

4.3.4. Hasil Uji Mulitikolinieritas…………………………………………………

60

Tabel.

4.3.5. Hasil Uji Durbin Watson……………………………………………………

61

Tabel.

4.4.1. Hasil Uji Normalitas Data. ............................................................................

62

Tabel.

4.4.2. Hasil Regresi Hipotesis Pertama ..................................................................

64

Tabel.

4.4.3. Hasil Regresi Hipotesis Kedua.....................................................................

65

Tabel.

4.4.4. Hasil Regresi Hipotesis Ketiga. ...................................................................................

66

Tabel.

4.4.5. Regresi Hipotesis Keempat...........................................................................

67

DAFTAR LAMPIRAN hal I Permohonan Menjadi Responden .....................................................................

85

II Kuisioner Penelitian ............................................................................................

89

I Data Scrrening dan Transformasi Data ........................................................... 1. Uji normalitas data dengan Menggunakan Uji KS ..........................................

92

II Uji normalitas dengan grafik 2.1.Grafik Pengetahuan Dewan Sebelum dan Sesudah dikeluarkan Data

93

Outlier.............................................................................................................. 2.2.Grafik Partisipasi Masyarakat .........................................................................

93

2.3.Grafik Transparansi Kebijakan Publik ............................................................

93

2.4. Uji K-S setelah Data Outlier dikeluarkan …………………………………..

93

III Uji Reabilitas

3.1.Reliability Pengetahuan Dewan......................................................................

94

3.2.Reliability Partisipasi Masyarakat ………………………………………….

95

3.3.Reliability Transparansi Kebijakan Publik …………………………………

96

3.4.Reliability Pengawasan APBD……………………………………………...

98

IV Uji Validitas

4.1.Correlations Pengetahuan Dewan ………………………………………….. 100 4.2.Correlations Partisipasi Masyarakat ………………………………………..

101

4.3.Correlations Transparansi Kebijakan Publik……………………………….. 102 4.4.Correlations Pengawasan APBD...................................................................

103

V Analisis Faktor

5.1.Factor Analysis Pengetahuan.......................................................................... 104 5.2.Factor Analysis Partisipasi ............................................................................. 105 5.3.Factor Analysis Transparansi ........................................................................

106

5.4.Factor Analysis Pengawasan .........................................................................

107

VI Asumsi Klasik

6.1.Uji Multikolonieritas .....................................................................................

108

6.2.Uji Autokorelasi (DW)...................................................................................

109

6.3.NPar Tests( Run Test)....................................................................................

109

6.4.UJi Heteroskedastisitas dengan Grafik .........................................................

109

6.5.Uji Normalitas dengan Grafik .......................................................................

110

6.6. Uji Normalitas dengan Menggunakan Analisis Statistik ...............................

110

VII Regresi 7.1.Regression Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dgn

Pengawasan

APBD oleh Dewan .......................................................................................... 7.2.Uji

Interaksi

Pengetahuan

Dewan

Tentang

Anggaran,

111

Partisipasi

Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan APBD oleh Dewan. .........................................................................................

112

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Kedua

perkembangan diatas, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (beneficiaries), harus mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari, mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen

bangsa yang melibatkan tiga pilar

berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik. Krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 telah membawa dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif yang timbul akibat adanya krisis tersebut adalah tingkat kemiskinan yang semakin tinggi dan taraf kehidupan masyarakat

yang semakin menurun. Sedangkan dampak positif yang ditimbulkan dari krisis tersebut adalah munculnya reformasi disegala bidang khususnya bidang kepemerintahan yang menuntut terciptanya good

and

client governance

(Mardiasmo, 2002). Salah satu bagian dari reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Dalam menghadapi tuntutan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebagai wakil rakyat menghasilkan beberapa ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1997 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yang terdiri dari : 1.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 2.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Anggaran antara Pemerintahan Pusat dan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sejak ditetapkannya UU No. 22/1999 sampai diterbitkannya UU No.33 Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2004, telah terjadi perubahan signifikan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di daerah, karena kedua lembaga tersebut sama-sama memilki power. Dalam UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah pada ketentuan umum pasal 1

ayat 2, disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara

Kesatuan Repoblik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sementara pada pasal 5, yang dimaksud dengan dengan kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi atau Bupati bagi Derah atau Walikota bagi daerah kota, dan pada ayat 5, yang dimaksud dengan Dewan perwalikan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebelum dikeluarkannya UU No. 22/1999 dan ditetapkannya UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, DPRD terkesan hanya memberikan pengesahan atas rancangan anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Namun sekarang, kedudukan DPRD menjadi semakin tinggi karena DPRD mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam menentukan anggaran, termasuk kontrol terhadap penggunaan anggaran. Dipihak lain dengan adanya otonomi daerah telah berakibat pada perubahan serta paradigma baru dalam proses pembuatan anggaran, sehingga nuansa transparansi dan partisipasi dalam pembuatan anggaran sudah ada perbaikan. Konsekuensi lain dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut adalah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dampak lain yang muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai salah prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan transparansi dan akuntanbilitas publik. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik diperlukan internal control dan external control yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari DPRD yang selanjutnya disebut Dewan menjadi semakin tinggi dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa : 1). Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh Dewan, 2). Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal didaerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Peran Dewan sebagai parlemen untuk mengawasi eksekutif diharapkan dapat mencapai suatu laporan yang transparan dengan melalui prosedur checks and balances. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dengan tujuan agar

uang rakyat dapat dikelola dengan seoptimal mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrol kepada penguasa (pemerintah) dilakukan baik oleh lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, misalnya parlemen, media massa maupun dilakukan rakyat secara langsung. Untuk bekerjanya sistem pengawasan, selain diciptakan struktur juga dibuat mekanisme aturan main yang disepakati. Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) Legislation funtion (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2). Budgeting funtion (fungsi untuk menyusun anggaran) dan 3). Control funtion (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, fungsi Dewan yang akan dibahas adalah fungsi budgeting dan fungsi pengawasan Dewan terhadap eksekutif yang berkenan dengan anggaran. Yang menjadi permasalahan adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih disebabkan karena pengetahuan lain. Disamping itu, apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Dewan. Menurut Pramono (2002), pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh Dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar yang akan memperkuat fungsi pengawasan oleh Dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (eksekutif). Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan. Pengaruh yang terjadi adalah positif. Artinya, semakin tinggi pengetahuan anggaran yang dimiliki Dewan maka pengawasan yang dilakukan akan meningkat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2002) menyebutkan, bahwa faktorfaktor yang menunjang fungsi pengawasan adalah adanya reformasi dan legitimasi wakil rakyat sedangkan faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana. Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota Dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; Sutarnoto, 2002). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan Pendidikan, Pengetahuan, Pengalaman, dan Keahlian berpengaruh terhadap kinerja Dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan penelitian berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Adanya perubahan paradigma anggaran diera reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dan transparansi anggaran dalam keseluruhan siklus anggaran. Asumsinya adalah keterlibatan masyarakat dan transparansi yang dilakukan oleh eksekutif dalam siklus anggaran akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003) yang menguji Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signfikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak signfikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sopanah (2003). Komitmen Pemerintahan yang baru, untuk mengelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan publik serta Ketidaksiknifikan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah yang merupakan tuntutan agenda reformasi, menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji kembali. Perbedaan peneltian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah terletak pada sampel dan unit analisis, dimana peneliti terdahulu menggunakan 2 sampel yaitu sample Dewan dan sample masyarakat sebagai reponden, tetapi dalam penelitian yang dilakukan saat ini hanya menggunakan sample dewan sebagai responden dengan alasan waktu dan luasnya wilayah penelitian. Unit anilisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah pada komisi A, komisi B dan komisi C, tetapi berdasarkan UU.Otonomi Daerah No.32 thn 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 46 (ayat) 1, tentang alat dan kelengkapan DPRD, terdiri atas ; Pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, dan badan kehormatan yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran, maka dalam penelitian ini, digunakan seluruh anggota Dewan sebagai unit anilisis. 1.2. Perumusan Masalah Hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sopanah (2003), menunjukan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signfikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak signfikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Permasalahan selanjutnya dalam penelitian ini adalah apakah dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dan transparansi kebijakan publik sebagai obek pemersepsi dapat merubah perilaku dewan dalam melakasanakan fungsi pengawasan. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) ?

2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) ? 3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) ? 4. Apakah Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD)? 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji: 1.Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap

pengawasan

keuangan daerah (APBD). 2.Pengaruh interaksi Partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). 3.Pengaruh Interaksi Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). 4.Pengaruh interaksi Pengetahuan Dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris adanya pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran

(APBD) yang akan diperkuat atau diperlemah dengan adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan. Sementara bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran (APBD) dalam mewujudkan tata kelola Pemerintaahan yang baik (good government).

1.5. Sistematika Penulisan Pada BAB 1, disajikan latar belakang masalah yang timbul sejalan dengan bergulirnya reformasi dan krisis ekonomi sebagai akibat penyelenggaraan pemerintahan yang belum dikelola dengan baik dan berakibat pada krisis kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan. Pada sub bab selanjutnya disajikan pernyataan masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Permasalahan diatas memerlukan pendalaman materi dan kajian teoritis. Sehingga dalam BAB II akan disajikan telaah literatur dan pengembangan hipotesis yang meliputi, Pengertian Keuangan Daerah, Mekanisme Penyusunan Keuangan Daerah, Peran Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat dalam Proses APBD, Pengawasan Keuangan Daerah, Pengetahuan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah, Tranparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta hasil-hasil Penelitian Terdahulu. Pada BAB III disajikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Desain Penelitian, Populasi dan Sampling Penelitian, Variabel Penelitian dan Defevinisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian serta Tekhnik Analisis Data. Pada BAB IV disajikan analisis data penelitian yang mencakup data profil responden, statistik deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB II Telaah Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis 2.

Landasan Teori

2.1. Persepsi Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut Siegel dan Marconi (1989) mendefinisikan persepsi adalah bagaimana masyarakat melihat atau menginterpretasikan kejadian-kejadian dan tujuantujuan

masyarakat

itu

sendiri.

Lebih

lanjut

Siegel

dan

Marconi

mengemukakan bahwa definisi formal atas persepsi adalah sebuah proses dimana kita melakukan seleksi, pengorganisasian dan menginterpretasikan stimuli menjadi sesuatu yang bermakna dan gambaran koheren atas dunia. Menurut Matlin (1998) dalam Hikmah (2002) dikatakan bahwa persepsi adalah

sebuah

proses

yang

melibatkan

pengetahuan-pengetahuan

sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh indera. Gordon (1991) mendefinisikan persepsi sebagai proses penginderaan yang kemudian menghasilkan pemahaman dan cara Pandang manusia terhadapnya. Seleksi

dalam

proses

persepsi

disebabkan

karena

terbatasnya

kemampuan indera kita untuk mengamati semua stimulus yang ada, akibatnya seseorang harus dapat memilih untuk menentukan persepsi, yang bagi dia sangat menarik dan penting.

Apa yang

kita pilih untuk diamati

tergantung pada sifat stimuli tersebut, perkiraan kita dan motivasi kita. Akibat dari proses seleksi ini kita akan mengabaikan stimuli yang lain. Pengorganisasian dalam proses persepsi disini adalah mengorganisasian stimuli menjadi kelompok-kelompok dan mengamatinya sebagai sesuatu yang bersatu.Jika diberi informasi yang tidak lengkap, masyarakat akan berusaha mengisi gap tersebut dan kemudian berlaku sebagai mereka yang memiliki informasi yang lengkap tentang situasi tersebut. Interpretasi persepsi tergantung pada pengalaman masa lalu dan keanggotaan dalam kelompok sosial. Ketika stimuli ambigous, maka masyarakat akan menginterpretasikannya dalam sesuatu yang mana hal itu konsisten dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, kepentingan-kepentingan dan sikap-sikap mereka. Menurut Siegel dan Marconi (1989) Pengalaman masyarakat di dunia ini berbeda disebabkan persepsi yang tergantung pada Stimuli fisik (Physical stimuli) dan Keadaan mudah terpengaruhnya individual (Individual Predispositions). Stimuli fisik adalah masukan-masukan sensorik seperti penglihatan suara dan sentuhan. Sedangkan Individual predispositions termasuk alasan-alasan, kebutuhan-kebutuhan, sikap, pembelajaran yang lalu dan ekspektasi. Sedangkan menurut Matlin (1998) dalam Hikmah (2002) menyatakan bahwa aspek-aspek yang ada dalam persepsi adalah pengakuan pola (pattern recognition) dan perhatian (attention). Pengakuan pola meliputi proses mengindentifikasi stimulus yang kompleks yang dipengaruhi oleh konteks dan pengalamana masa lalu. Sedangkan perhatian merupakan konsentrasi dari aktivitas mental, yang melibatkan pemrosesan lebih lanjut atau suatu stimuli dan dalam waktu bersamaan tidak mengindahkan stimuli yang

lain.

Berdasarkan

definisi-definisi

tersebut

diatas,

walaupun

tampak

perbedaannnya, namun perbedaan tersebut hanya pada penekanannya atau fokus yang digunakan oleh para ahli di bidang perilaku. Akan tetapi dari semua definisi yang ada dapat diambil kesamaan bahwa persepsi merupakan sebuah proses yang dimulai dari pemilihan stimuli, merespon stimuli dan memproses secara rumit (sering disebut proses kognitiv), kemudian menginterpretasikan dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan dan menafsirkannya. Hasil dari proses pembentukan persepsi ini akhirnya akan mepengaruhi sikap dan perilaku individu. Persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan. Menurut Robbins (1987) terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam situasi, faktor pada pemersepsi dan faktor pada target. Faktor dalam situasi meliputi waktu, keadaan/tempat kerja dan keadaan sosial. Sedangkan faktor pada pemersepsi meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan penghargaan. Faktor dalam target meliputi hal Baru, gerakan, bunyi, ukuran latar belakang dan kedekatan. Dalam mempelajari persepsi, tentunya tidak lepas dari teori atribusi, dimana teori ini menyatankan bahwa bila kita mengamati perilaku seorang individu, didasarkan dari mana perilaku itu timbul secara internal atau

eksternaI.

Tetapi

penentuan

ini

tergantung

pada

kekhususan

(distinctiveness), konsesus dan konsistensi. Perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi dari individu bersumber pada internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebabsebah luar, yaitu individu terpaksa berperilaku itu oleh situasi.

Kekhususan

merujuk

kepada

apakah

seseorang

individu

memperagakan perilaku-perilaku yang berlainan dalam stuasi yang berlainan. Jika perilakunya luar biasa, kemungkinan besar pengamat itu memberikan atribusi eksternal kepada perilaku itu. Jika tindakan ini tidak luar biasa, agaknya itu akan dinilai sebagai bersifat eksternal. Konsensus ditunjukkan dengan respons yang serupa dalam situasi yang sama. Sedangkan konsistensi dalam perilaku ditunjukkan apakah seseorang akan memberi respons dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Akan tetapi terdapat penemuan yang cukup menarik dari teori atribusi bahwa terdapat kekeliruan atau prasangka yang menyimpang atau memutar balik atribusi. Misalnya seperti dalam melihat suatu kesuksesan, seseorang cenderung untuk mengabaikan faktor eksternal, dan lebih mengutamakan faktor internal, sebaliknya untuk kegagalan seringkali faktor eksternal yang dipersalahkan. Teori diatas, cukup relevan untuk menjelaskan bahwa dewan dalam melaksanakan fungsi pengasawasan anggaran (APB) terdapat proses pembentukkan persepsi terdapat proses seleksi, dimana proses ini menunjukkan kepentingan dan motivasi pemersepsi, ekspektasi, dan pengalaman

masa

lalu,

proses

pengorganisasian,

dan

proses

penginterpretasian atas stimuli yang diterima. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran serta Transparansi kebijakan publik merupakan objek pembentuk persepsi dari dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu fungsi pengawasan. Harapannya adalah ketika terjadi reformasi anggaran pada sektor publik dan tuntutan

penyelenggaranaan pemerintah yang transparan, maka diharapkan Dewan dapat menginterpretasikan stimuli yang diterima. Hal ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh Siegel dan Marconi (1989), Matlin (1998). 2.2. Pengertian Keuangan Daerah Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut pada bagian penjelesan atas undang-undang tersebut pada angka (3) tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan Negara, dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah , semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan , dari sisi subyek meliputi seluruh obyek yang dimiliki Negara, dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara. Dari sisi proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaian dengan pengelolaan obyek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban, sedangkan dari sisi tujuan , meliputi seluruh kebijakan , kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penugasan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Bertolak dari pengertian keuangan negara tersebut, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana negara dapat dianalogikan dengan daerah. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Ichksan et.al 1997). Sementara Fatchurrocman (2002) menyebutkan batasan keuangan negara yang lebih luas, yaitu segala harta milik kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena kekayaan itu yang dikelola oleh pejabat negara, lembaga pemerintahan umum, yang dikuasai atau diurus oleh bank pemerintah, yayasan pemerintah dengan status hukum publik atau perdata, perusahaan negara dan usaha dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus, seperti kontrak manajemen, perjanjian dengan penyertaan pemerintah atau penunjukan pemerintah. Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan kewenangan dan kemampuan yang

memadai dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. UU No.33 Th.2004 tentang Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pasal 5 ayat (1) terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari : a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ,b) Dana perimbangan. c) lain-lain pendapatan, Sedangkan pembiayaan bersumber dari ; a) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah. b) Penerimaan pinjaman daerah, c) Dana cadangan Daerah, d) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. 2.3.Mekanisme Penyusunan Keuangan Daerah (APBD) Salah satu aspek penting dalam pengelolaan pemerintah daerah adalah penyusunan anggaran daerah. Hal ini dikarenakan anggaran daerah merupakan uang rakyat yang dititipkan kepada daerah untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik sehingga menyangkut hajat hidup orang banyak. Bila kualitas pengelolaannya rendah, maka kebutuhan publik tidak optimal apalagi jika terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti adanya korupsi dan manipulasi. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Keterlibatan masyarakat diharapkan akan menghasilkan anggaran yang aspiratif artinya apa yang dianggarkan dalam APBD adalah mencerminkan kebutuhan masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Selain masyarakat terlibat dalam penyusunan APBD atau bisa disebut anggaran, diharapkan masyarakat juga mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Jika masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat secara langsung dalam pengawasan anggaran. Berikut ini adalah tahaptahap yang harus dilalui pada saat penyusunan APBD: 1.Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD Proses penyusunan arah dan kebijakan umum anggaran daerah adalah sebagai berikut : a. Penjaringan Aspirasi Masyarakat Tujuan dari penjaringan aspirasi masyarakat antara lain : (1). Mengeksplorasi data/informasi dari masyarakat (2). Mendiskripsikan aspirasi masyarakat (3). Memaparkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan Rencana Strategi Daerah (Renstra), DPRD menyusun pokok-pokok pikiran sebagai masukan untuk merumuskan arah dan kebijakan umum APBD. b. Pemerintah Daerah (Pemda) merumuskan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran daerah berdasarkan : (1). Pokok-pokok pikiran DPRD, (2). Arahan, mandat dan pembinaan dari pemerintahan atasan, (3). Data histroris, (4). Rencana Strategi Daerah (Renstrada), dan (5). Hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemda. c. DPRD bersama Pemda menentukan kesepakatan mengenai Arah dan Kebijakan Umum Anggaran daerah. 2. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD Berdasarkan arah dan kebijakan umum anggaran daerah yang telah disepakati tersebut, Pemda (dapat dibantu Tim Ahli) menyusun stategi dan prioritas anggaran daerah yang selanjutnya dikonfirmasikan kepada DPRD. 3. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan stategi dan prioritas anggaran daerah, Pemda melalui forum warga yang terdiri dari satuan-satuan unit kerja dan warga masyarakat menyusun rencana program dan kegiatan untuk menjadi masukan tim anggaran eksekutif dan unit kerja dalam penyusunan rencana anggaran daerah. 4. Penerbitan Surat Edaran Berdasarkan masukan dari forum warga, tim anggaran eksekutif menerbitkan Surat Edaran yang dikirim kepada setiap unit kerja sebagai Pedoman Penyusunan rencana Anggaran Daerah. Surat Edaran tersebut antara lain memuat : Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Penyusunan Anggaran, Plafon Anggaran, Tolak Ukur Kinerja Unit Kerja, Formulir Memoranda Anggaran dan Standar Analisa Belanja. 5. Penyusunan Pernyataan Anggaran Pernyataan anggaran atau memoranda anggaran merupakan dokumen perencanaan anggaran yang dibuat oleh setiap unit kerja berdasarkan surat edaran dari Tim Anggaran Eksekutif. Dokumen memoranda berisi usulan program, kegiatan dan rancangan anggaran unit kerja sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi unit kerja yang bersangkutan. Rencana Strategi Unit Kerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan memoranda anggaran. 6. Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Tim Anggaran Eksekutif melakukan evaluasi terhadap memoranda anggaran yang dibuat oleh masing-masing unit kerja. Evaluasi dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara rencana program, kegiatan dan anggaran unit kerja dengan arah kebijakan umum, serta strategi dan prioritas anggaran daerah. Jika diperlukan tim anggaran eksekutif dapat meminta unit kerja untuk menyempurnakan memoranda anggaran. Selanjutnya berdasarkan memoranda anggaran yang telah dievaluasi, tim anggaran eksekutif menyusun rencana anggaran daerah antara tim eksekutif dengan panitia anggaran legislative. Mekanisme penyusunan APBD dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. : Mekanisme Penyusunan Anggaran (APBD) Arah, mandata dan pembinaan dari pemerintah atasan

Renstrada

Data Historis

Penjaringan Aspirasi

Masyarakat, TOMAS, LSM, Asosiasi Profesi Perguruan Tinggi,dll

Penjaringan Aspirasi

Tim ahli Pokok2 pikiran DPRD

Pemda

Arahan Kebijakan Umum APBD 1

DPRD

Tim Ahli Pengajuan RAPBD Tim Anggaran Eksekutif

Stategi&Prioritas APBD 2

Surat Edaran 4

Juklak & Juknis - Platfon anggaran tolok ukur kinerja - Unit kerja - Formulir - Memoranda & DUK

Memoranda Anggaran 5

Panitia Ad Hoc

Forum Warga

Rencana Program/Kegiatan 3

Unit Kerja Renstra UK

RAPBD 6

Panitia Anggaran Legislatif RAPBD 7

Pengajuan RAPBN

Panitia Anggaran Legislatif

Sumber: Mardiasmo : Otonomi dan Manejemen Keuangan daerah (2002)

2.4.Peran Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat dalam Proses APBD 1. Pada Tahap Penyusunan Peran Pemda pada saat penyusunan APBD adalah menyusun rancangan APBD yang kemudian diusulkan kepada Dewan untuk mendapat persetujuan. Untuk itu, Pemda harus benar-benar serius menumbuhkan saling pengertian dan kepercayaan Dewan dalam menghadapi kendala-kendala yang juga sedang akan dihadapi oleh Pemda. Peran aktif Pemda diantaranya : (1). Menyerap informasi melalui hasil penelitian dan dengar pendapat dengan DPRD maupun langsung dengan masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemda. (2). Mengkoordinir satuan kerja teknis atau dinas-dinas terkait dibawahnya untuk mempersiapkan usulan-usulan kegiatan dibidangnya. (3). Menyiapkan bahan-bahan rancangan APBD untuk diusulkan kepada masyarakat melalui DPRD lengkap dengan sasaran alokasi anggaran biaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peran Dewan dalam tahap penyusunan adalah memberikan legitimasi sehingga APBD yang telah disusun mendapat dukungan dan kepercayaan penuh dari rakyat yang diwakilinya. Peran Dewan tersebut sangat dibutuhkan karena independent telah ikut membantu Pemda untuk secara obyektif melihat persoalan yang melingkupi kinerja pengelolaan keuangan di daerah. Peran masyarakat dalam tahap penyusunan adalah memberikan masukan berupa aspirasi dan kebutuhannya yang dapat dikoordinir oleh instansi musyawarah pembangunan desa dan kelurahan. Selanjutnya rekap pada tingkat kecamatan diiventarisir pada tingkat Kabupaten/Kota. Adanya prinsip bottom-up menjadikan anggaran pembangunan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat karena mempunyai semangat transparansi dan akuntabilitas. 2. Pada Tahap Pelaksanaan Peran Pemda pada tahap pelaksanaan APBD memasuki tahapan teknis yang langsung bersinggungan dengan semua kemungkinan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target APBD baik disektor pendapatan maupun disektor pengeluaran atau belanja daerah. Fungsi Pemda dalam tahap ini diantaranya : (1). Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah agar menghasilkan kinerja pengeloalaan daerah yang memadai, (2). Mengontrol dan mengendalikan target penerimaan pendapatan daerah, pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan, (3). Memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara transparan atau terbuka dan dapat dipercaya, baik kepada DPRD, Pemerintah Pusat maupun masyarakat. Peran dewan pada tahap ini adalah mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemda. DPRD adalah mitra kerja bagi Pemda dalam rangka meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemda. Sementara peran masyarakat pada tahap ini adalah mengoptimalkan pencapaian target-target APBD yang telah disusun. Dengan semakin luasnya kesempatan usaha masyarakat dalam kegiatan pembangunan di daerah, serta dengan kesadaran bahwa APBD merupakan refleksi dan kristalisasi dari aspirasi masyarakat sehingga diharapkan mereka dapat melaksanakan kewajibannya dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah. 3.Pada Tahap Pertanggungjawaban Peran Pemda pada tahap pertanggungjawaban adalah menyiapkan laporan mengenai segala sesuatu yang telah dicapai serta mampu menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang melatarbelakangi kinerja secara terbuka dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Peran DPRD adalah menentukan apakah RAPBD yang telah disepakati dan telah dilaksanakan oleh Pemda sesuai dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan atau sebaliknya menolak laporan yang disampaikan kepada DPRD. Sementara peran dari masyarakat adalah memberikan penilaian terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja laporan APBD yang dibuat oleh Pemda. Dari laporan tersebut masyarakat mendapatkan masukan untuk mengembangkan dan menyusun aspirasi lebih lanjut dan meningkatkan target APBD dimasa mendatang. Dari ketiga peran Pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, masing-masing memiliki keterkaitan hubungan yang dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 2.1.2 : Peran Pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam Proses APBD Masyarakat

Pemda

DPRD

Sumber: Sopanah(2003) 2.5. Pengawasan Keuangan Daerah Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah

perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa : “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, serta pasal 9 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa masyarakat dapat melakuakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilkakukan secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat. Menurut (Bastian 2001). Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Willayah provinsi (ITWILPROP), Inspektorat Willayah Kota (ITWILKOT), Inspektorat Willayah Kabupaten (ITWILKAB) Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), merupakan aparat pengawas fungsional. Badan ini secara taktis operasionla berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, sedangkan secra taktis berada dibawah pembinaan kepala daerah. sedangkan secara teknis administratif berada dibawah pembinaan Mendagri (Irjen Depdagri). (Bastian 2001). Berdasarkan pasal 2 Kep.Mendagri No. 110/1991, Inspektorat mempunyai sejumlah tugas , yaitu melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintah umum, yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan masyarakat dilingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, pemeritntah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Inspektorat mempunyai fungsi : a.

Melaksanakan

pemerikasaan

terhadap

penyelenggaraan

urusan

pemerintah umum, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, pembinaan social politik, perekonomian, kesejahteraan

social, pembinaan aparatur, pendapatna

daerah, BUMD, kekayaan Negara dan daerah dan lain-lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah. b.

Melaksanakan pengujian serta penilaian ats hasil laporan setiap unsure atau instansi dilingkunagn

pemerintah daerah atas petunjuk Kepala

Daerah. c.

Melaksanakan pengusutan terhadap kebenaran laporna atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan,

pembinaan social, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, BUMD, dan kekayaan Negara/daerah. d.

Melaksanakan pelayanan teknis administrativ dan fungsional. Pelaksanaan pemerikasaan, pengujian, penilaian, serta pengusutan

dilaksanakan oleh inpektorat pembantu sesuai dengan bidangnya masingmasing. Dalam pada itu, bagian tata usaha bertugas menyiapkan bahan kordinasi pengawasn dan memberikan pelayan administrative dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat. Sedangkan menurut fatchurrochman (20020 Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian antara pengawasan dengan pihak yang diawasi tidak terdapat hubungan kedinasan. Di Indonesia fungsi pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan secara langsung oleh masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi). Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahaan, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya. Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang independen terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan laporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo,2001). Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan, Bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk : (1). Menjaga agar anggaran yang

disusun benar-benar dijalankan, (2). Menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3). Menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 2.6. Kerangka konseptual Berdasarkan telaah literatur diatas maka model penelitian yang berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Tranparasi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan Pengawan Keuangan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.3. Kerangka konseptual Variabel Independen

Variabel Dependen

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

(X1)

(Y) Persepsi Dewan

Tentang :

Partisipasi Mayarakat dan Tranparansi Kebijakan Publik

(X2) (X3)

Variabel Moderating

2.7. Hipotesis Penelitian 1.Pengetahuan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Indriantoro dan Supomo (1999) menyebutkan, bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir

yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Sementara Salim (1991) mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, dan sesuatu yang diketahui tersebut berkenan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengetahuan erat kaitannya dengan Pendidikan dan Pengalaman. Ketiganya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat (Truman, 1960). Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota Dewan, kapasitas dan posisi Dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam memproduk sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan Dewan yang harus dimilki antara lain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian Dewan dalam berpolitik mewakili konsisten dan kepentingan kelompok dan partainya. Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota Dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; 2002; Sutarnoto, 2002). Hasil-hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, Pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja Dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan, pendidikan dan penelitian berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Yudono (2002) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hakhaknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : HI : Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 2. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakasa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah Tahun tahun 1999 (sebelum ditetapkannya UU Otsus 2004). Pada dasarnya ada tiga elemen penting yang segmental saling bersentuhan dan menentukan kinerja (performance) pengelolaan keuangan daerah, seperti yang ditujukan oleh gambar 3 berikut : Gambar 2.1.4 : Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat Stakeholder (masyarakat baik secara langsung maupun diwakili oleh Civil Society Organization)

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap I : Penyusunan Tahap II : Pelaksanaan Tahap III : Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah 1. 2. 3. 4.

Musbangdes Diskusi UDKP Survei Kepuasan Help-Desk di Unit Kerja

DPRD 1. 2. 3. 4.

Anggota DPRD Komisi A-E Panitia-panitia Help-Desk di Setwan DPRD

Sumber : Sopanah (2003)

Pada gambar tersebut, elemen masyarakat ditempatkan pada bagian atas kerangka segmen, sedangkan Pemerintah Daerah dan DPRD dibawah. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hakikat anggaran daerah (APBD) yaitu sebagai perwujudan dari amanah rakyat kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, dimana nampak jelas dan dapat disimpulkan bahwa : 1) Masyarakat sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai pemilik (owner) dan pelanggan (customer). 2) Pemerintah Daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (civil service) atau dengan kata lain sebagai manajemen. Dobell & Ulrich (2002) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran, yakni mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat (representating citizen interests), memberdayakan pemerintah (empowering the government), dan mengawasi kinerja pemerintah (scrutinizing the government's performance). Dalam literatur keuangan dikenal teori keagenan yang menjelaskan hubungan antar dua pihak yaitu pihak pemilik

(prinsipal) dengan pihak pengelola (agen). Salah satu hipotesis dalam teori keagenan adalah manajemen mencoba memaksimalkan kesejahteraannya dengan cara mengurangi berbagai biaya agen yang muncul dari monitoring dan contracting (Wolk, Terney & Dood, 2000). Untuk memonitor apa yang dilakukan oleh manajemen maka pemilik mengharuskan manajemen membuat laporan keuangan yang melaporkan kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Kalau dianalogikan pada organisasi pemerintah daerah dan DPRD dalam hal manajemen laporan keuangan yang berbasis kinerja pada hakekatnya adalah sama. Rakyat sebagai pemilik memilih wakilnya yang akan duduk di DPRD. Kemudian DPRD bersama-sama dengan eksekutif bekerja mengelola uang rakyat untuk kepentingan publik. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya maka eksekutif harus melaporkan kinerjanya kepada DPRD dan kepada rakyat. Menurut LeLoup (1986), Rubin (1993), dan Wildaysky (1975, 1984, 1991), penganggaran merupakan suatu proses politik yang melibatkan banyak pihak. Dalam perspektif keagenan, Pemda atau eksekutif adalah merupakan agen, dan DPRD atau legislatif adalah prinsipal. Halim (2004), Otonomi daerah juga melahirkan euforia berbagai "kebebasan" bagi rakyat banyak. DPRD sebagai wakil rakyat merasa memiliki power yang kuat untuk mempengaruhi kebijakan Pemda, termasuk dalam pengalokasian belanja dalam APBD yang terkait dengan kebijakan tersebut. Padahal, pengalokasian belanja sendiri dalam penganggaran kinerja pada hakikatnya didasarkan pada kebutuhan daerah (yang merupakan proksi dari kebutuhan masyarakat), yang diekspresikan dalam bentuk arah dan kebijakan umum (AKU) dan strategi dan prioritas daerah. Desentralisasi dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) menunjukkan bagaimana penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat dilakukan melalui mekanisme hubungan Pemda dan DPRD (horizontal accountability). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja-belanja merupakan hasil dari tawar-menawar (bargaining) dan kompromi di antara Pemda dan DPRD. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan

anggaran (Rubin, 19996). Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Bentuk penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara aktif, pasif maupun reaktif. Metode penjaringan secara aktif DPRD melakukan pencarian dan pengumpulan data/informasi untuk mengetahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Metode ini dapat dilakukan melalui kuesioner, observasi ke lapangan, dan dialog interaktif. Penjaringan aspirasi juga dapat dilakukan secara pasif dalam arti bahwa masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan yang aktif memberikan data atau informasi kepada DPRD dan DPRD hanya menyediakan sarananya. Metode ini dapat ditempuh melalui kotak saran, kotak pos, Telepon bebas pulsa, web-site. Terakhir, metode penjaringan aspirasi yang reaktif yaitu DPRD bertindak untuk menggali data/informasi lebih lanjut setelah terjadi suatu peristiwa atau kejadian tertentu di masyarakat. Metode ini dapat ditempuh melalui hearing dan inspeksi mendadak ( sidak). Partisipasi menjadi kunci sukses bagi pelaksanaan otonomi daerah karena didalamnya menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi (Achmadi dkk, 2002), semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan berati semakin sukses pelaksanaan otonomi daerah. Namun kenyataan dilapangan tidak selalu masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaran pemerintah khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD). Menyadari pentingnya aspirasi masyarakat, maka diperlukan langkah strategis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa adanya partisipasi masyarakat akan memperkuat proses penyelenggaraan pemerintah, maka peranan Dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh ketertiban masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan. Sehingga dapat hipotesis dirumuskan sebagai berikut : H2 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. 3. Transparasi Kebijakan Publik dan Pengawasan keuangan Daerah Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

orang

untuk

memperoleh

informasi

tentang

penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi public . Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Komunikasi publik menuntut usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk membuka informasi yang terkait dengan aktivitas publik. Selain adanya

partisipasi

masyarakat dalam siklus anggaran, transparasi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparasi merupakan salah satu prinsip good governance. Luthfi, dkk. (2003) mengemukakan, bahwa pemerintah dikatakan transparan jika : (1) pemerintah melakukan pertanggungjawaban secara rutin kepada rakyat/DPRD mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya, (2) pemerintah dengan senang hati memberikan informasi seluas mungkin mengenai keuangannya, (3) pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyatnya baik secara rutin maupun insidentil mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakannya. Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari : 1) Adanya sistem pelaporan keuangan; 2) Adanya sistem pengukuran kinerja; 3) Dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability) Untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas kepada publik, salah satu alatnya adalah melalui penyajian laporan keuangan. Pemberian laporan keuangan kepada publik merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit pemerintah daerah. Laporan keuangan hendaknya menunjukkan akuntabilitas organisasi sektor publik terhadap pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2003). Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan

transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut : 1)Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat, 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBN maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H3 :

Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Untuk mengetahui bahwa apakah dengan semakin tingginya pengetahuan dewan tentang anggaran, adanya partisipasi masyarakat serta adanya transparansi kebijakan publik akan meningkatkan pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan, maka perlu diuji secara simultan, sehingga hipotesis keempat dari penelitian ini adalah : H4 :

Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD).

BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini akan dibahas metode penelitian yang digunakan. Pembahasan akan meliputi proses pengumpulan data dan pemilihan sampel, definisi dan pengukuran variabel penelitian beserta pengujian reliabilitas dan validitasnya. Pada bagian akhir bab ini, akan disajikan metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam BAB II sebelumnya. 3.1. Desain Penelitian Desain penelitian ini adalah survei. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Pengambilan data menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan

adalah

kuesioner

(angket).

Kuesioner

yang

digunakan

dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh sopanah (2003). Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dalam bentuk persepsi responden yang diperoleh melalui pendistribusian kuisioner secara langsung kepada responden pada masing-masing DPRD

se-Papua, sedangkan data

sekunder berasal dari Sekretariat Dewan Pada masing-masing DPRD se-Papua. Pengambilan data menggunakan survey langsung pada wilayah yang dapat dijangkau dan wilayah yang tidak dapat dijangkau peneliti menggunakan mail survey dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). 3.2. Populasi dan Sampling Penelitian

Populasi adalah sejumlah elemen yang dapat digunakan untuk beberapa kesimpulan (Cooper & Emory, 1999). Besarnya populasi yang akan digunakan dalam suatu penelitian tergantung pada jangkauan kesimpulan yang akan dibuat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang terdiri dari 12 (dua belas) wilayah DPRD kabupaten se-Provinsi Papua sebelum diadakannya pemekaran. Data sekunder tentang jumlah anggota DPRD kabupaten diperoleh dari sekretariat DPRD pada masing-masing wilayah DPRD kabupaten secara khusus pada wilayah yang dapat dijangkau dan kontak person. Sample adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang diambil dengan teknik purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Cooper& Emory, 1999). Dalam penelitian ini, kriteria sampel yang digunakan untuk sampel Daerah/ Kabupaten adalah : 1. Kabupaten yang telah memiliki DPRD defenitif. Adapun responden anggota Dewan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah terdiri dari anggota Dewan Komisi A, komisi B, Komisi C, komisi D , Panitia musyawarah, badan kehormatan dan panitia Anggaran pada 10 (sepuluh) DPRD Kabupaten dan 2 (dua) kabupaten kota di Provinsi Papua. Untuk mengantisipasi rendahnya respon rate peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Dalam kuesioner disampaikan bahwa responden tidak perlu memberikan identitas, kecuali hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Peneliti memberikan penghargaan dengan cara memberikan ringkasan peneliti jika responden menghendaki. 3. Memberikan jaminan kerahasiaan atas jawaban yang diberikan oleh responden. Data Primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang di distribusikan melalui sekretariat DPRD kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, secara khusus wilayah yang dapat dijangkau melalui transportasi laut antara lain 2 (dua) DPRD Kota yaitu DPRD Kota Sorong dan DPRD Kota Jayapura serta

6 (enam) DPRD Kabupaten yaitu; Kabupaten Sorong, Kabupaten

Jayapura, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak, Kabupaten serui, dan 4 (empat) wilayah yang tidak dapat dijangkau seperti Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jaya Wijaya peneliti menggunakan mail survey disertai dengan contac person kepada responden dan Kepala Tata Usaha DPRD setempat. 3.3. Variabel Penelitian dan Defivinisi Operasional Variabel Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan Dewan tentang anggaran, variabel dependen adalah pengawasan keuangan daerah (APBD)

pada

tahap

penyusunan,

pengesahan,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban. Sedangkan partisipasi masyarakat dan transparasi kebijakan publik dijadikan sebagai variabel moderating. 1. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pengetahuan Dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. Untuk mengukur variabel

pengetahuan dikembangkan instrumen yang digunakan oleh Sopanah (2003).. Pengetahuan tentang anggaran diukur dengan menggunakan 10

(sepuluh)

pertanyaan dengan pengukur skla likert. 2. Partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan stategi dan prioritas dan serta advokasi anggaran dan masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan. Untuk mengukur variabel Partisipasi masyarakat,

dikembangkan instrumen yang

digunakan oleh Sopanah (2003). Partisipasi masyarakat diukur dengan menggunakan 14 (empat belas) butir perntanyaan, dengan menggunakan skala likert. 3. Transparansi Kebijakan Publik Transparansi kebijakan publik adalah persepsi responden tentang adanya keterbukaan mengenai anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Untuk mengukur variabel Transparansi Kebijakan Publik digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah (2003). Transparansi Kebijakan Publik diukur dengan menggunakan 10 (sepuluh) butir pertanyaan, dengan menggunakan skala likert. 4. Pengawasan Keuangan Daerah Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pengawasan pada saat

penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). Untuk mengukur variabel Pengawasan Keuangan Daerah digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah (2003). Pengawasan Keuangan Daerah diukur dengan menggunakan 24 (dua puluh empat) butir perntanyaan, dengan menggunakan skala likert. 3.4. Instrumen Penelitian a. Pengukuran Variabel Masing-masing

variabel diukur dengan model skala Likert yaitu

mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan responden terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 ( SS=Sangat Setuju ), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju). b.Uji Reabilitas Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuisioner dikatkan realibel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali 2002, aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS, p132).

Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan One shot Measure, karena quisioner penelitian yang digunakan adalah quisioner yang direplikasi dan respondennya berbeda. One shot Measure adalah pengukuran yang dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Untuk menguji reabilitas suatu konstruk, diuji dengan uji statistik cronbach alpha (a). (Ghozali 2002, p132). Suatu

konsturk dikatakan realible jika memberikan nilai cronbach alpha > 0.60 (Nunally,1967). c.Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk df = n -2. (Ghozali 2005, p45). d. Uji Confirmatory Faktor Analysis (CFA) Untuk mengetahui bahwa suatu indikator yang digunakan dapat mengkomfirmasi sebuah konstruk maka peneliti menggunakan Confirmatory Faktor Analsis (CFA), dengan melihat Nilai Kaiser- Meyer-Oklin of Sampling Adequacy (KMO MSA) dan Bartlett’s test of Sphericity (BTS). Nilai KMO yang dikehendanki harus lebih dari 0,50.( Ghozali 2005, p 49). 3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi Penelitian berada pada wilayah Provinsi Papua sebelum diadakan Pemekaran, yang terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada 12 (dua belas) wilayah kabupaten Provinsi yaitu; Kabupaten /Kota Sorong, dan kabupaten Manokwari,

kabupaten Biak,

kabupaten Yapen Waropen, kabupaten Nabire, kabupaten Merauke, kabupaten Fak-fak, kabupaten Mimika, kabupaten Jayawijaya dan kabupaten/kota Jaya Pura. Waktu yang ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah selama 2 (dua) bulan 1 minggu, terhitung dari tanggal 11 April 2005 sampai dengan tanggal 17 Juni 2005.

3.6.Prosedur Pengumpulan Data Prosedur penelitian dimulai dari pengurusan surat pengantar ijin penelitian dari Program Studi Magister Sains Akuntansi UNDIP Semarang. Berdasarkan surat pengantar tersebut, dilampirkan bersama kuisioner yang didistribusikan ke setiap

Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota dan setiap

BAPPEDA setempat mendapat tembusan. Setelah mendapatkan izin dari bagian penelitian, surat tersebut dilanjutkan untuk memperoleh izin Sekretaris DPRD dan Pimpinan dewan. Kuesioner didistribusikan secara langsung kepada masing-masing sekretariat dewan pada wilayah yang dapat dijangkau, antara lain kabupaten sorong, kota sorong, kabupaten Yapen, Kabupaten Jayapura, kota Jayapura dan kabupaten serui. 3.7.Teknik Analisis Data Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan multiple regression untuk masing-masing sample, berdasarkan uji koefisien determinasi, uji signifikansi silmultan ( F test), uji siginfikansi Parameter Individual (t statistik) R square. Untuk menganalisa data, digunakan software SPSS for window realesed 11.05 programe. Adapun model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

Y = a + b1X1 + e ………...…………………………………………………….(1) Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X1X2+b5X1X3 + b6 X1X2X3+e .……..…(2) Keterangan : Y………………………………. : Pengawasan Keuangan daerah (APBD) a……………………………….. : Konstanta b1, b2, b3, b4, b5,b6….……….. : Koefisien regresi X1……………………………..

: Pengetahuan Tentang Anggaran

X2……………………………..

: Partisipasi Masyarakat

X3…………………………….

: Transparansi Kebijakan Publik

X1,X2…………………………

:Interaksi anggaran

antara

pengetahuan

tentang

dan partisipasi masyarakat

X1,X2,X3……………………… : Interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran,

Partisipasi

Masyarakat,

transparansi kebijakan publik. e………………………………. : Eror

dan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PFMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan secara berurutan hasil-hasil penelitian yang meliputi profil responden, statistik deskriptif, pengujian hipotesis dan pembahasan. 4.1.Data Penelitian Sebelum data penelitian di kumpulkan dengan menggunakan kuisioner (instrumen) dalam wilayah penelitian, peneliti telah melakukan Pilot Tes pada 2 (dua) Perguruan tinggi yang berbeda dengan objek Pilot Tes adalah Mahasiswa Magister Manjamen (MM) UNDIP, Mahasiswa Magister Sains Akuntasi (MAKSI) UNDIP, Mahasiswa Magister Administrasi Publik (MAP) UNDIP, Mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (MSIEP) UGM, serta DPR Provinsi Jawa Tengah. Setelah melakukan Pilot Tes, peneliti merevisi kuisior berdasarkan uji reablitas dan validitas dan setiap item pertanyaan yang tidak signifikan, tidak dikeluarkan tetapi direvisi dengan memperhitungkan saran-saran dari para responden Pilot Tes. 1. Demografi Responden Data demografi berikut menyajikan informasi mengenai Jumlah Anggota dewan, wilayah responden, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD, komisi, jabatan di DPRD, fraksi. a.Partisipasi Responden per wilayah Jumlah anggota dewan perkabupaten dapat dijabarkan sebagai berikut; Kabupaten sorong berjumlah 20 orang, Kota Sorong berjumlah 30 orang ,

kabupaten Manokwari berjumlah 25 orang,

kabupaten Biak berjumlah 20

orang, kabupaten Yapen Waropen berjumlah 20 orang, kabupaten Nabire berjumlah 20 orang, kabupaten Merauke berjumlah 20 orang, kabupaten Fakfak berjumlah 20 orang , kabupaten Mimika berjumlah 20 orang, kabupaten Jayawijaya berjumlah 20 orang , kabupaten Jaya Pura berjumlah 25 orang dan kota Jaya Pura berjumlah 30 orang. Jadi jumlah keseluruhan anggota DPRD kabupaten se-Papua adalah sebanyak 275 orang. Pada tabel 4.1.1 Dibawah ini disajikan ringkasan jumlah anggota DPRD Kabupaten Se-Papua. Tabel 4.1.1.Anggota DPRD Kabupaten Se-Papua. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DPRD

∑ Anggota/ Orang

Kabupaten Sorong Kota Sorong Kabupaten Manokwari Kabupaten Biak Kabupaten Yapen Waropen Kabupaten Nabire Kabupaten Merauke Kabupaten Fak-Fak Kabupaten Mimika Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Jayapura Kota Jaya Pura Total Sumber: Sekretariat DPRD Per Wilayah. 2005

25 30 25 20 20 20 20 20 20 20 25 30 275

Jumlah masing-masing anggota dewan perkabupaten pada awalnya tidak diketahui secara pasti sehingga diperkirakan berjumlah 30 orang, maka jumlah populasi dalam penelitian adalah sebanyak 360. Error sampling peneliti adalah sebesar 10%, maka diperoleh sample penelitian sebanyak 78 responden. Dengan jumlah sample sebanyak 78, serta respond rate (rr) peneliti sebesar 25% maka kuisioner yang didistribusikan adalah sebanyak 313. Dasar

perhitungan besarnya sampel digunakan rumus Solvin (1960), yang dikutip dalam Husain Umar (2003). Pada tabel 4.1.2 disajikan ringkasan perhitungan Populasi, sampel dan respond rate (rr) penelitian. Tabel 4.1.2.Ringkasan perhitungan Populasi, sampel dan respond rate (rr)penelitian. No Keterangan 1 DPRD 2 Anggota DPRD 3 N (populasi) 4 e 2 error sampling 5 n (sample) = N/1+ e 2 6 % Respon rate (rr) 7 Kuisioner yg Distribukan Sumber: Data Primer diolah. 2005

Hasil a 12 b 30 360 (a x b) 10% c 78 d 25 313 (c /d x 100)%

Jumlah kuisioner yang didistribusikan kepada responden anggota Dewan adalah sebanyak 313 kuesioner dan dari

jumlah kuisinoer yang

didistribusikan tersebut, terdapat 153 kuisioner yang tidak dikembalikan, dan dari 160 kuesioner yang kembali dan terdapat 16 kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap, 50 kuesioner rusak serta

14 kuisioner yang dikembalikan

melewati batas waktu, sehingga hanya 80 kuesioner yang dapat diolah. Respon rate pengembalian kuesioner sebesar 51% . Pada tabel 3 terangkum Pengiriman dan Tingkat Pengembalian Kuesioner .

Tabel 4.1. 3 .Pengiriman dan Tingkat Pengembalian Kuesioner No

Keterangan

Σ Kuisioner

1 2

Kuesioner yang didistribukan Kuisioner tidak dikembalikan

313 153

3 4 5 6

Kuesioner yang kembali Kuesioner yang tidak lengkap Kuesioner yang Rusak Kuisioner yang di kembalikan lebih dari batas waktu 7 Kuesioner yang diolah 8 Respon rate (Prosentase) Sumber: Data Primer di Olah, 2005

160 16 50 14 80 51%

b.Responden Berdasarkan Wilayah Responden dari daerah Kabupaten Sorong yang turut berpartisipasi berjumlah 18 responden (23%), dari Kabupaten Manokwari 25 responden (31%), dan Kabupaten Biak 13 responden (26%),

Kabupaten Serui 6

responden (8%) , Kabupaten Jayapura 1 responden (1%), Kota Jaya Pura 17 responden (21%). Jadi responden yang paling banyak berpartisipasi adalah dari Kabupaten Manokwari sebanyak 25 responden. Pada tabel 4.1.4 disajikan data mengenai wilyah responden. Tabel 4.1.4. Wilayah Responden. Keterangan

No

1

Wilayah

Kab.Sorong Kab.Manokwari Kab.Biak Kab.Serui Kab.Jayapura Kota Jayapura

Jumlah Responden 18 25 13 6 1 17 80

Persentase (%) 23 31 16 8 1 21 100

Sumber : Data Primer di Olah .2005

c. Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin. Usia responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini dengan pengelompokan sebagai berikut; responden yang berusia antara 20 tahun

sampai dengan 26 tahun berjumlah 3 responden (4%), yang berusia antara 27 tahun sampai dengan 32 tahun berjumlah 12 responden (15%), yang berusia antara 33 tahun sampai dengan 39 tahun berjumlah 16 responden (20%), yang berusia antara 40 tahun sampai dengan 46 tahun berjumlah 20 responden (25%),

yang berusia antara 40 tahun sampai dengan 46 tahun berjumlah 20

responden (25%), yang berusia antara 47 tahun sampai dengan 53 tahun berjumlah 12 responden (25%), yang berusia antara 54 tahun sampai dengan 61 tahun berjumlah 14 responden (18%), yang berusia antara 62 tahun sampai dengan 68 tahun berjumlah 3 responden (4%), jadi usia responden yang paling banyak adalah berusia antara 40 tahun sampai dengan 46 tahun sebanyak 20 responden , sedangkan jumlah partisipasi responden pria adalah sebanyak 73 (91%) dan responden wanita adalah sebanyak 7 (9%) Pada tabel 4.1.5 disajikan data mengenai responden berdasarkan usia dan jenis kelamin. Tabel 4.1. 5. Usia dan Jenis kelamin Responden.

No 1

Keterangan Jenis Kelamin

2 Usia

Laki-Laki Perempuan 20-26 Tahun 27-32 Tahun 33-39 Tahun 40-46 Tahun 47-53 Tahun 54-61 Tahun 62-68 Tahun

Jumlah Responden 73 7 3 12 16 20 12 14 3

Persentase (%) 91 9 4 15 20 25 15 18 4

Sumber : Data Primer di Olah .2005 d.Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan. Jenjang pendidikan responden yang berpartisipasi dalam penelitian sebagai berikut. Responden yang berpendidikan Sekolah Menengah Lanjutan

Atas (SLTA) berjumlah 37 responden (46,3%), responden yang berpendidikan Diploma Tiga (D3) berjumlah 11 responden (13,8%), responden yang berpendidikan Diploma Empat (D4) berjumlah 1 responden (1,3%), responden yang berpendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 27 responden (33,8%), responden yang berpendidikan Pascasarjana (S2) berjumlah 4 responden (5 %). Jadi pendidikan responden yang paling banyak adalah Sekolah Menengah Lanjutan Atas sebanyak 37 responden. Pada tabel 4.2.1. disajikan data Jenjang Pendidikan responden. Tabel 4.2.1. Jenjang Pendidikan Responden. Keterangan

No

1

Pendidikan

SLTA D3 D4 S1 S2

Jumlah Responden

Persentase (%)

37 11 1 27 4

46,3 13,8 1,3 33,8 5,0

Sumber : Data Primer di Olah .2005 e.Responden Pekerjaan Sebelum menjadi Anggota Dewan. Gambaran responden dari sisi pekerjaan sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat penulis gambarkan sebagai berikut;

Responden yang menjawab sebagai wiraswasta berjumlah 18

responden (23%), sebagai karyawan swasta berjumlah 46 responden (58%), sebagai TNI POLRI berjumlah 2 responden (3%), dan sebagai PNS berjumlah 14 responden (18 %) . Jadi pekerjaan responden sebelum menjadi anggota DPRD yang paling banyak adalah Karyawan Swasta sebanyak 46 responden. Pada tabel 4.2.2. disajikan data mengenai pekerjaan responden sebelum menjadi anggota Dewan.

Tabel 4.2.2. Pekerjaan Responden. Keterangan

No 1

Jumlah Responden

Wiraswasta SWASTA TNI/POLRI PNS

Pekerjaan Terakhir

Persentase (%)

18 46 2 14

23 58 3 18

Sumber : Data Primer di Olah. 2005 f. Responden Berdasarkan Jabatan Dewan dan Komisi-komisi. Gambaran responden dari sisi jabatan yang diemban saat ini dapat penulis gambarkan sebagai berikut; responden yang mengemban jabatan Ketua DPRD berjumlah 3 Responden (4%) dan Jabatan Wakil Ketua berjumlah 4 responden (5 %), ditinjau dari jabatan pada komisi-komisi adalah sebagai berikut: Pada Komisi A berjumlah 21 responden (26%), Komisi B berjumlah 18 responden (23%), Komisi C berjumlah 22 responden (28%), Komisi D berjumlah 12 responden (15%). Jadi tingkat partisipasi responden pada keempat komisi yang paling banyak adalah adalah pada komisi C sebanyak 22 responden. Pada tabel 4.2.3. disajikan data mengenai jabatan responden dan Komisi-komisi di DPRD.

Tabel 4.2.3. Jabatan Responden dan Komisi-komisi.

No 1

Keterangan Jabatan di DPR

Ketua Wakil Ketua

Jumlah Responden 3 4

Persentase (%) 4 5

2

Komisi

A B C D

21 18 22 12

26 23 28 15

Sumber : Data Primer di Olah .2005 g .Responden Keanggotaan Fraksi dan Lama menjabat. Adapun jumlah Fraksi-fraksi yang terdata, diperoleh gambaran sebagai berikut: Responden dari Fraksi Golkar berjumlah 15 responden (19%), dari Fraksi Gabungan berjumlah 10 responden (13%), dari Fraksi Demokrasi Kebangsaan berjumlah 6 responden (8%), dari Fraksi Gabungan Pembaharuan berjumlah 4 responden (5%), dari Fraksi Pembaharuan berjumlah 10 responden (13%), dari Fraksi Kebangsaan berjumlah 5 responden (6%), dan dari Fraksi Golkar Bersatu berjumlah 22 responden (13%), Jadi fraksi yang paling banyak berpartisipasi adalah Fraksi Golkar Bersatu sebanyak 22 responden. Dilihat dari periode menjabat sebagai anggota DPRD, sejumlah 70 responden (88%) menjawab baru satu periode, dan sejumlah 10 responden (13%) menjawab lebih satu periode. Pada tabel 4.2.4. berikut disajikan data mengenai keanggotaan fraksi dan Lamanya menjabat.

Tabel 4.2.4 . Keanggotaan Fraksi dan Lama menjabat. Keterangan

No

1

2

Fraksi

Lama Menjabat

Golkar Gabungan Demokrasi Kebangsaan Demo.Sejahtera Gabungan Pembaharu Pembaharuan Kebangsaan Golkar Bersatu <1 Periode (2004-2009) >1 Periode(<1999)

Jumlah Responden

Persentase (%)

15 10 6 8 4 10 5 22 70

19 13 8 10 5 13 6 28 88

10

13

Sumber: Data Primer diolah, 2005 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 80, tetapi berdasarkan screening terhadap normalitas data terdapat 2 responden yang terdeteksi outlier maka telah dikeluarkan, sehingga jumlah responden yang dapat digunakan adalah sebanyak 78. Pada tabel 4.2.5. disajikan ringkasan

statistik deskriptif berupa gambaran kisaran teoritis, kisaran nyata, rata-rata dan standar deviasi yang terjadi. Tabel 4.2.5. Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan, Partisipasi,Transparansi dan Pengawasan.

PENGETAH PARTISIP TRANSPAR PENGAWAS Valid N (listwise)

N 78 78 78 78

Minimum 20 26 25 66

Maximum 28 45 40 94

Std. Deviation 2,0 4,5 3,0 5,9

Mean 24,6 33,8 33,7 77,1

78

Sumber : Data Primer diolah, 2005

3. Uji Reabiltas Untuk menguji reabilitas suatu konstruk, diuji dengan uji statistik cronbach alpha (a). (Ghozali 2002, p132). Suatu konsturk dikatakan realible jika memberikan nilai cronbach alpha > 0.60 (Nunally,1967). Pada tabel 4.3.1.disajikan ringkasan hasil uji reabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian setelah skor butir pertanyaan yang tidak tidak signifikan dikeluarkan dari model. Tabel 4.3.1. Hasil Uji Reabilitas.

No

Variabel

Cronbach Alpha

1

Pengetahuan Anggaran

0,63

2

Partisipasi Masyarakat

0,57

3

Transparansi KP

0,72

4

Pengawasan APBD

0,64

Sumber: Data Primer diolah, 2005

Berdasarkan hasil uji reablitas diatas terlihat bahwa cronbach alpha untuk masing-masing konstruk < 0,60 yang menurut kriteria Nunali (1967) bisa dikatakan realibel, hanya pada kontstruk Partisipasi Masyarakat yang cronbach alphanya < 60 (0,58) tetapi berdasarkan uji Confirmatory Faktor Analsis (CFA) dengan melihat Nilai Kaiser- Meyer-Oklin of Sampling Adequacy (KMO MSA) = 0,78 dan 6 indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk pengetahuan telah terbentuk kedalam 2 faktor berdasarkan nilai eigenvalues >1, dimana faktor 1 dengan eigenvalues= 3,05 dan faktor 2 dengan eigenvalues= 1,14 dan nilai loanding faktor 1=50,77% , loanding faktor 2 = 69,78%, atau kedua faktor mampu menjelaskan variasi sebesar 69,78%, maka menurut peneliti variabel partisipasi masyarakat layak digunakan dalam penelitian ini. 4.Uji Validitas. a.Validitas Konstruk Pengetahuan Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Pada tabel 4.3.2. disajikan ringkasan hasil uji validitas konstruk Pengetahuan. Tabel 4.3.2. Uji Validitas. No 1 2 3 4

Variabel

Person correlation

Significant

PENGETA 395**-718** 0,000-0,000 PARTISIP 256 *-374** 0,001-0,046 TRANSPAR 321**-726** 0,001-0,004 PENGAWAS 352**-585** 0,001-0,002 * Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) **Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Sumber: Data Primer di olah .2005

Status Valid Valid Valid Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk variabel PENGETAH, PARTISIP,TRANSPAR, dan PENGAWAS nilai siginifikan pada level 0,01-005. maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator valid. b. Uji Confirmatory Faktor Analysis (CFA) Untuk mengetahui bahwa suatu indikator yang digunakan dapat mengkomfirmasi sebuah konstruk maka peneliti menggunakan Confirmatory Faktor Analsis (CFA), dengan melihat Nilai Kaiser- Meyer-Oklin of Sampling Adequacy (KMO MSA) dan Bartlett’s test of Sphericity (BTS). Nilai KMO yang dikehendanki harus lebih dari 0,50.( Ghozali 2005, p 49). Pada tabel 4.3.3. disajikan ringkasan hasil uji Confirmatory Faktor Analsis (CFA). Tabel 4.3.3. Hasil Uji Confirmatory Factor Analysis (CFA). KMO & BARLET TES Variable

PENGETAH PARTISIP TRANSPAR PENGAWAS

BTS

Total Variance Explained

KMO

chisquare

Sig.

Compo Nent

0,505 0,785 0,708 0,584

35,579 151,889 157,767 222,635

0,000 0,000 0,000 0,000

5 6 8 10

Eiginvalues /Loading % 58,86 69,78 69,0 71,15

ROTATE COMPONENT MATRIX

Total Compo Nent 2 2 3 4

Sumber: Data Primer diolah.2005 Berdasarkan hasil uji CFA diatas, Nilai Kaiser- Meyer-Oklin of Sampling Adequacy (KMO MSA) untuk masing-masing variabel >0,50 memenuhi asumsi analsis faktor ( Ghozali 2005, p 49) dan realibel serta nilai Bartlett’s test of Sphericity (BTS) dengan chi-square signifikan maka dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dapat dilanjutkan. Setelah dilakukan analisis faktor untuk masing-masing varibel, dari 5 indikator variabel PENGETAH,

terbentuk dalam 2 faktor berdasarkan eiginvalue >1 dengan nilai loanding faktor = 58,86%, yang artinya ke dua faktor tersebut mampu menjelaskan variabel PENGETAH dengan variasi sebesar 58,86 %

yang didalamnya

berisikan indikator dari 1-5. Untuk variabel PARTISIP, terdapat 6 indikator yang terbentuk dalam 2 faktor berdasarkan eiginvalue >1 dengan nilai loanding faktor = 68,78%, yang artinya ke dua faktor tersebut mampu menjelaskan variabel PARTISIP dengan variasi sebesar 68,78 % yang didalamnya berisikan indikator dari 1-6, sementara variabel TRANSPAR, terdapat 8 indikator terbentuk dalam 3 faktor berdasarkan eiginvalue >1 dengan nilai loanding faktor = 68%, yang artinya ke tiga faktor tersebut mampu menjelaskan variabel TRANSPAR dengan variasi sebesar 68% yang didalamnya berisikan indikator dari 1-6 dan Untuk variabel PENGAWAS, terdapat 10 indikator yang terbentuk dalam 4 faktor berdasarkan eiginvalue >1 dengan nilai loanding faktor = 71,15%, yang artinya ke empat faktor tersebut mampu menjelaskan variabel PENGAWAS dengan variasi sebesar 68,78 %

yang didalamnya berisikan

indikator dari 1-10. Berdasarkan hasil rotase komponen matriks pada lampiran analisis faktor, menunjukan bahwa masing-masing konsturk memiliki undimensionalitas

atau dengan kata lain semua indikator yang digunakan

memiliki faktor penjelas yang kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa masingmasing skor butir pertanyaan adalah valid. 5.Pengujian Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik pada bagian ini meliputi pengujian multikolinieritas, aotokorelasi dan heteroskedasitas dan normalitas. a. Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel indenpenden (Ghozali, 2005). Untuk mendekteksi adanya multikolinieritas, peneliti menggunakan nilai cut of dengan nilai tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF >10 (Ghozali, 2005). Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, dari ketiga variabel independen yang diuji, tidak terdapat korelasi antar variabel yang melebihi batas 90%, maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinieritas yang serius. Hasil perhitungan nilai tolerance terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance < 0,10, yang artinya tidak ada korelasi antara variabel independent yang lebih dari 95%, demikian juga dengan hasil perhitungan nilai VIF, dari ketiga variabel independen yang diuji tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independent dalam model regresi. Pada tabel 4.3.4. berikut disajikan ringkasan hasil uji multikolinieritas. Tabel 4.3.4. Hasil Uji Mulitikolinieritas.

Model

TRANSPAR

PENGETAH

PARTISIP

Collinearity Statistics Tolerance VIF

1

Correlations

Covariances

TRANSPAR

1,000

-0,072

-0,380

0,903

1,107

PENGETAH

-0,072

1,000

-0,253

0,777

1,287

PARTISIP

-0,380

-0,253

1,000

0,826

1,211

TRANSPAR

0,008

-0,001

-0,002

PENGETAH

-0,001

0,016

-0,002

PARTISIP

-0,002

-0,002

0,004

Sumber : Data Primer Diolah, 2005

b. Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2005). Autokorelasi diuji dengan menggunakan Durbin-Watson (DW). Berdasarkan hasil uji DurbinWatson nilai DW untuk ketiga varibel independent adalah 1,745 yang kemudian dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunkan α=5%, jumlah Sampel (n) sebanyak 78 serta jumlah variabel independen (k) = 3, maka diperoleh nilai dl = 1,543 dan du = 1,709 dan DW= 1,745. Oleh karena nilai DW 1,745 lebih besar dari batas atas (du) 1,709 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian ini. Pada tabel 4.3.5. berikut disajikan ringkasan hasil uji Durbin Watson. Tabel 4.3.5. Hasil Uji Durbin Watson. Model

R

R Square

Adjusted R Square

1

0,933

0,871

0,865

n = 78

Std. Error of Durbinthe Estimate Watson 2,14536

1,745

dl

du

1,543 1,709 k= 3

Sumber: Data Primer diolah, 2005. c.Hasil Uji Heteroskedastitas Pengujian model regresi penelitian ini adalah dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), dengan dasar analisis, jika ada pola tertentu, seperti menyempit yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastitas, dan jika ada pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka

tidak terjadi Heteroskedastitas (Ghozali, 2005). Pada gambar 5 disajikan grafik scartter plots Gambar 4.1. Grafik scartterplots. Scatterplot Dependent Variable: PENGAWAS R e g re s s io nS tu d e n tiz e dR e s id u a l

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -2

-1

0

1

2

3

Regression Standardized Predicted Value

Sumber : Data Primer diolah. 2005 Berdasarkan grafik scartterplots diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi varibel pengawasan keuangan daerah berdasarkan masukan dari variabel independen pengetahuan, partisipasi dan transparansi. d. Hasil Uji Uji normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel independen dan dependen keduanya terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali,2002). Dalam pengujian ini peneliti menggunakan analisis statistic one-Sampel Kolmogorov-Sminorv test dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji K-S menunjukan bahwa besarnya nilai K-S adalah 0,907 dan signifikan

pada 0,383, maka hal ini menunjukan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Pada tabel 4.4.1.Berikut disajikan ringkasan hasil uji Normalitas Data. Tabel 4.4.1. Hasil Uji Normalitas Data. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters

a,b

Most Extreme Differences

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz ed Residual 78 -,0033592 2,13127875 ,103 ,103 -,079 ,907 ,383

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer diolah, 2005.

4.2. Hasil Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengetahuan Dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD). Disamping itu penelitian ini juga ingin mengetahui apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Model statistik penelitian untuk mengetahui hasil pengujian dalam penelitian ini menggunakan model statistik regresi berganda (multiple regresi). Hal ini untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun bersama-sama (simultan). Program yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 11.05. Penelitian ini mengunakan tingkat keyakinan 95% yang berarti α yang digunakan

sebesar 0,05. Hal ini berarti menunjukkan bahwa, jika nilai p atau p value < 0,05 berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Disamping p value peneliti juga menggunakan uji t, uji F, koefisien determinasi dan nilai R square.

1. Pengujian hipotesis I Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan menguji pengaruh langsung pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD yang dinyatakan sebagai berikut : Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pada tabel 4.4.2. disajikan ringkasan hasil regresi untuk pengujian hipotesis pertama. Tabel 4.4.2. Hasil Regresi Hipotesis Pertama No

Keterangan

n

1

Sampel 78 Dewan Kostanta Pengetahuan Dewan F(tabel) =3,98

Adj R2

F value

Sig

0,05

5,813

0,01

Nilai Koefisien

tvalue

pvalue

58,132

7,353

0,000

0,772

2,411

0,018

t (tabel) = 1,992

Sumber : Data Primer diolah, 2005 Hasil analisis regresi terhadap hipotesis 1 pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap

pengawasan

keuangan

signifikansinya yaitu sebesar 0,018,

daerah (APBD) dengan melihat taraf serta hubungan koefisien regresinya

adalah 0,772. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 2,411 dimana t hitung ini lebih besar dari t tabel (1,992) dan nilai dari F hitung sebesar 5,813 (>f tabel 1,583) dengan tingkat signfikan 0,01 jauh dibawah

0,05 sehingga model

regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel pengetahuan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. 2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan menguji pengaruh interaksi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan APBD yang dinyatakan sebagai berikut : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pada tabel 4.4.3. disajikan hasil regresi dari hipotesis kedua.

Tabel 4.4.3. Hasil Regresi Hipotesis Kedua. Keterangan

N

Sampel Dewan 78 Kostanta Pengetahuan Partisipasi Interaksi Pengetahuan & Partisipasi F (tabel) = 2,74

Adj R2 85%

F

Sig

85,854

0,00

Nilai Koefisien

tValue

p-Value

-7,301 2,476 2,436

-0,219 1,340 2,852

0,828 0,184 0,006

-8,072

-2,125

0,037

t (tabel) = 1,991

Sumber : Data Primer diolah, 2005. Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke dua, pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2, 274 dengan tingkat signfikan 0,00 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung hasil regresi adalah -2,125 dimana t hitung lebih besar dari t tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,037 serta hubungan koefisien regresinya adalah -0,072.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat bahwa 86 % variasi variabel pengwasan APBD yang dilakukan dewan dapat dijelaskan variabel pengetahuan, partisipasi, transparansi dan interaksi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan sisanya 14 % disebabkan faktor lain diluar model.

3. Pengujian Hipotesis 3 Pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan menguji pengaruh interaksi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD yang dinyatakan sebagai berikut: Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pada tabel 4.4.4. disajikan ringkasan hasil regresi untuk pengujian hipotesis 3. Tabel 4.4.4. Hasil Regresi Hipotesis Ketiga. Keterangan

n

Sampel Dewan kostanta Pengetahuan Transparansi Interaksi Pengetahuan & Transparansi F (tabel) = 2,74

78

Adj R2 86%

F

Sig

85,854

0,00

Nilai Koefisien

tvalue

pvalue

-7,301 2,474 0,150

-0,219 1,340 0,117

0,828 0,184 0,908

-2,430

-0,365

0,716

t (tabel) = 1,991

Sumber : Data Primer diolah, 2005 Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke tiga pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2,74 dengan tingkat signfikan 0,00 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung dari hasil regresi adalah -0,365 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,716, serta hubungan koefisien regresi adalah -2,430.

4. Pengujian Hipotesis 4 Pengujian hipotesis 4 dilakukan dengan menguji pengaruh interaksi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD, yang dinyatakan sebagai berikut:

Pengetahuan

dewan

tentang

anggaran,

Partisipasi

masyarakat

dan

transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD). Pada tabel 4.4.5. disajikan ringkasan hasil regresi untuk pengujian hipotesis 4. Tabel 4.4.5. Regresi Hipotesis Keempat. Keterangan

n

Adj R2

F

Sig

Sampel Dewan Kostanta Pengetahuan

78

86%

85,854

0,00

Interaksi Pengetahuan, Partisipasi Transparansi

&

F(tabel) = 2,74

Nilai Koefisien

tvalue

pvalue

8,370 2,474

-0,219 1,340

0,828 0,184

0,888

1,222

0,226

t (tabel) = 1,991

Sumber : Data Primer diolah, 2005 Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke tiga pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel

2, 274 dengan tingkat signfikan 0,00 jauh dibawah 0,05 sehingga

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 1,222 dimana t hitung lebih kecil dari t

tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan

tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,226, serta hubungan yang ditunjukan oleh koefisien regresi sebesar 8,370. 4.3. Pembahasan.

1. Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,018 (<α 0,05). Hubungan yang ditunjukan oleh koefisien regresi adalah positif sebesar 0,772 tetapi P-valuenya jauh diatas <α 0,05 maka hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan akan semakin meningkat. Pengetahuan dewan yang dimaksud adalah meliputi pengetahuan pada saat penyusunan, deteksi terhadap kebocoran dan pemborosan serta identifikasi terhadap kebocoran dan pemborosan APBD. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 2,411 dimana t hitung ini lebih besar dari t tabel (1,991), maka hipotesis pertama diterima. Dilihat dari F hitung sebesar 5,813 dengan tingkat signfikan 0,01 jauh dibawah 0,05 dan koefisien regresinya positif dengan nilai = 0,772 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel pengetahuan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah, atau dengan kata lain semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakuakan oleh dewan akan semakin meningkat, sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Sopanah (2003), Andriani (2002), Sutarnoto, 2002 , lndradi, 2001 dan Syamsiar, 2001;2002;). Dilihat dari koefisien Determinasinya = 0,05, hal ini berarti 50 % variasi pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variasi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran dan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan sebesar 50% dan sisanya 50% disebabkan faktor lain diluar model. Apabila merujuk pada Indriantono dan Supomo (1999) bahwa pengetahuan diperoleh dari pendidikan dan pengalaman, pengetahuan akan memberikan konstribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya. Dengan demikian pendidikan dan pengalaman memberikan dukungan kepada Dewan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan atau fungsi checks and balance. Dengan semakin tinggi pendidikan dan pengalamannya diharapkan Dewan semakin tahu akan tugas dan tanggungjawabnya sehingga akan senantiasa meningkatkan peranan dan fungsinya sebagai lembaga representatif masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa kualitas anggota Dewan dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja Dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan anggaran (APBD). Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor Politis juga sangat besar pengaruhnya dalam melakukan pengawas anggaran (APBD), diantaranya isu disintegrasi bangsa serta kepentingan kedudukan dan jabatan serta kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Disamping itu, pengawasan dewan .juga bisa dipengaruhi

oleh

mereka

yang

punya

kepentingan

bisnis

yang

menginvestasikan kekayaan untuk meraih keuntungan kapital sebut saja kepentingan para stakholder lainnya. Sehingga, hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan, dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat banyak yang terabaikan. 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2, 74 dengan tingkat signfikan 0,00 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung dari hasil regresi adalah -2,125 dimana t hitung lebih besar dari t tabel

(1,991), sementara

interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,037. Hubungan yang ditunjukan oleh koefisien regresi dengan tanda (sign) adalah -8,072 meskipun nilai P valuenya signifikan sebesar 0,037 namun hasil tersebut berlawanan dengan hipotesis dua yang menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, sehingga hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua. Hal menunjukan bahwa walaupun ketika dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya partisipasi masyarakat, namun stimuli yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Temuan ini tidak konsisten

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sopanah (2003) yang tidak dapat menyimpulkan hasil uji hipotesis ke dua, ketidakkonsistenan dengan hasil penelitian terdahulu disebabkan karena perbedaan hasil uji sampel. Peneliti terdahulu melakukan uji interaksi dengan menggunakan persepsi dewan dan persepsi masyarakat sementara penelitian ini hanya menguji interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan persepsi dewan tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa Persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan. Menurut Robbins (1987) terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam situasi, faktor pada pemersepsi dan faktor pada target. Faktor dalam situasi meliputi waktu, keadaan/tempat kerja dan keadaan sosial. Sedangkan faktor pada pemersepsi meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan penghargaan. Faktor dalam target meliputi hal Baru, gerakan, bunyi, ukuran latar belakang dan kedekatan. Teori diatas, cukup relevan untuk menjelaskan bahwa dewan dalam proses pembentukkan persepsi terdapat proses seleksi, dimana proses ini menunjukkan kepentingan dan motivasi pemersepsi, ekspektasi, dan pengalaman

masa

lalu,

proses

pengorganisasian,

dan

proses

penginterpretasian atas stimuli yang diterima. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran merupakan objek pembentuk persepsi dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu fungsi pengawan. Harapannya adalah ketika terjadi reformasi anggaran pada

sektor publik dan tuntutan penyelenggaranaan pemerintah yang transparan, maka diharapkan Dewan dapat menginterpretasikan stimuli yang diterima. Hal ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh Siegel dan Marconi (1989), Matlin (1998). 3.

Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan

tentang anggaran dengan

pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke tiga dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2,74 dengan tingkat signfikan 0,00 jauh dibawah

0,05 sehingga model regresi dapat

digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung dari hasil regresi adalah -0,365 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya (P-Value) sebesar 0,716. Hubungan yang ditunjukan oleh koefisien regresi sebesar -2,340 dan P-valuenya jauh diatas <α 0,05 maka penelitian ini menolak hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, tidak diterima. Hal menunjukan bahwa dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya transparansi kebijakan publik, stimuli yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah. Temuan ini

konsisten dengan hasil

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sopanah (2003). Peneliti sependapat dengan peneliti terdahulu bahwa ”Transparansi kebijakan publik masih dalam tahap wacana ” dan ”implementasinya masih dalam tahap formalitas” sementara akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Hal ini juga dibuktikan dengan demonstrasi yang sering dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa di Papua, baik yang berada di Papua maupun luar Papua yang menuntut adanya akuntabiltas dan transparansi dari kebijakan publik itu sendiri. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori Persepesi yang dikemukakan oleh Robbins (1987) menyatakan bahwa Persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan serta tidak terlepas dari teori atribusi, dimana teori ini menyarankan bahwa bila kita mengamati perilaku seorang individu, didasarkan darimana perilaku itu timbul, secara internal atau eksternaI. Tetapi penentuan ini tergantung pada kekhususan (distinctiveness), konsesus dan konsistensi. Perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi dari individu bersumber pada internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebah luar, yaitu orang itu dilihat sebagai terpaksa berperilaku itu oleh situasi. Kekhususan merujuk kepada apakah seseorang individu memperagakan perilakuperilaku yang berlainan dalam stuasi yang berlainan. Jika perilakunya luar biasa, kemungkinan besar pengamat itu memberikan atribusi eksternal kepada perilaku itu. Jika tindakan ini tidak luar biasa, agaknya itu akan dinilai sebagai bersifat eksternal. Konsensus ditunjukkan dengan respons yang serupa dalam situasi yang sama. Sedangkan konsistensi dalam perilaku ditunjukkan apakah seseorang akan memberi respons dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Tetapi terdapat penemuan yang cukup menarik dari teori atribusi bahwa terdapat kekeliruan atau prasangka yang menyimpangkan atau memutar balik atribusi. Misalnya seperti dalam melihat suatu kesuksesan, seseorang cenderung untuk mengabaikan faktor eksternal, dan lebih mengutamakan faktor internal, sebaliknya untuk kegagalan seringkali faktor eksternal yang dipersalahkan. Teori diatas, cukup relevan untuk menjelaskan bahwa dewan dalam proses pembentukkan persepsi terdapat proses seleksi, dimana proses ini menunjukkan kepentingan dan motivasi pemersepsi, ekspektasi, dan pengalaman masa lalu, proses pengorganisasian, dan proses penginterpretasian atas stimuli yang diterima. Hal ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh Siegel dan Marconi (1989), Matlin (1998).

4. Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD). Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke empat dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2, 74 dengan

tingkat signfikan 0,00 jauh dibawah

0,05 sehingga model regresi dapat

digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 1,222 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,266. Hubungan ini ditunjukan oleh koefisien regresi sebesar 8,260 artinya walaupun semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran tetapi respon para anggota dewan tentang sebuah “objek pemersepsi” yang dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik yang menjadi tuntutan good corporate governanance tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sehingga akan berdampak pada penyalahgunaan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang positif tetapi P valuenya tidak signifikan (0,266>α0,005) sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD) tidak diterima. Temuan ini konsisten teori yang dikemukakan oleh Siegel dan Marconi (1989), Matlin (1998) seperti yang telah dijelaskan diatas.

BAB V PENUTUP Pada Bab ini akan disajikan simpulan atas hasil penelitian, keterbatasan, implikasi dan saran untuk penelitian selanjutnya. 5.1. Kesimpulan Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan dalam bab IV maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini: 1. Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran

berpengaruh positif signifikan

terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.018 (< α 0,05) atau

dengan

kata lain

semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat. 2.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,03 dengan koefisien regresinya bernilai negatif (-2,403), Hal menunjukan bahwa walaupun ketika dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya partisipasi masyarakat, namun stimuli yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis ke tiga dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,716 (>α 0,05) dan koefisien regresi sebesar -2,430. Hal menunjukan bahwa dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya transparansi kebijakan publik, stimuli yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah. 4. Berdasarkan Hasil uji hipotesis ke empat dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,266 dan koefisien regresi sebesar 8,260 artinya walaupun semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran tetapi respon para anggota dewan tentang sebuah “objek pemersepsi” yang dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik yang menjadi tuntutan good corporate governanance tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sehingga akan berdampak pada penyalahgunaan anggaran. 5.2. Keterbatasan Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini. Keterbatasan tersebut adalah : 1. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD se-Papua, dengan mengambil seluruh komisi ( Komisi A, B, C dan D), dengan tidak membedakan tugas dan fungsi dari setiap komisi yang

membidangi masalah anggaran. 2. Luasnya wilayah penelitian merupakan suatu hambatan bagi peneliti, secara khusus pada saat pengiriman dan pengembalian kuisioner yang telah dijawab oleh para responden sehingga berdampak

respon

rate

3. Masa jabatan oleh para responden yang baru menjabat sebagai anggota dewan lebih banyak (88% atau 70 responden) dari yang sudah menjabat lebih dari 1 periode (13% atau 10 responden), sehingga mempengaruhi hasil penelitian. 4. Instrumen pengambilan data berbentuk kuisioner dikembangkan dari peneliti terdahulu dan berdasarkan pilot test, namum konstruk penelitian yang diturunkan dalam bentuk pertanyaan-pernyataan setelah pilot test kurang banyak dan kurang variatif, hal ini dibuktikan dengan dari 58 skor butir pertanyaan yang digunakan hanya 29 skor butir pertanyaan yang signifikan. 5. Variabel Independen dan Model Regresi yang digunakan 5.3. Saran dan Implikasi Berdasarkan pada hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka terdapat beberapa saran dan implikasi sebagai berikut : 1. Bagi Penelitian Selanjutnya a. Penelitian mendatang pada saat pengambilan sampel hendaknya memilih sampel anggota dewan yang membidangi anggaran. b. Pada saat pengambilaan sampel hendaknya menggunakan tekhnik pemilihan sampel area (Area Sampling) untuk populasi yang letak geografisnya luas dan terpencar.

c. Untuk melihat perbedaan jawaban antara responden yang menjabat kurang dari 1 periode dan lebih dari 1 periode, diharapkan dapat mengontrol variabel pengtahuan dengan menggunakan uji beda (t-test). d. Peneliti menyadari bahwa pelaksanaaan pilot tes kuisioner yang dilakukan belum menjamin bahwa semua pertanyaan yang disusun memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas sehingga, instrumen penelitian ini perlu dilakukan pilot tes secara berulang. c. Serta penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan Uji residual untuk menghindari multikolineritas yang tinggi antara varibel dependen dan independen, karna uji residual memungkinkan untuk menggambarkan ke dua variabel moderasi. 2. Bagi Kebijakan a. Bagi anggota Dewan, untuk meningkatkan kinerjanya, diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga dalam pengambilan keputusan

tidak

salah.

Pengetahuan

sangat

terkait

dengan

pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Untuk mendukung aktivitas Dewan, DPRD dapat menggunakan tim ahli dalam memecahkan persoalan yang mungkin tidak dapat dipecahkan oleh anggota Dewan. b. Sementara, bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif diharapkan meningkatkan transparansi kebijakan publik khususya kebijakan tentang anggaran sehingga akan meningkatkan tingkat pengawasan anggaran yangbagi dilakukan oleh Dewan.diharapkan dapat mengkaderkan c. (APBD) Sedangkan partai politik anggota

dengan

melakukan

pendidikan

dan

pelatihan

untuk

meningkatkan kualitas SDM walaupun jabatan sebagai anggota Dewan adalah jabatan politis. Dengan meningkatnya kualitas SDM diharapkan akan meningkatkan kinerja Dewan, baik dalam pengawasan maupun kinerja dalam bidang tugasnya. d. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literatur akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dalam bidang penganggaran dan sistem pengendalian manajemen.

DAFTAR PUSTAKA Achmadi, dkk, 2002, Good governance dan Penguatan lnstitusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta. Andriani, 2002, Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta. Andrianto Rinto, 2002, Memahami Anggaran Publik, Cetakan Pertama, Idea Press, Jogjakarta. Alamsyah, 1997, Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman, Tesis MAP UGM , Jogjakarta. Bazwir, Revrisond, 1999, Akutansi Pemerintah Indonesia, Edisi tiga BPFE Jogjakarta. Bastian 2001, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi Pertama BPFE Jogjakarta. Cooper, D.R. & C.W.Emory, 1995, Bussines Research Methods. 5 USA, Irwin.

th

Edition,

Dobell, Peter dan Ulrich, 2003. Parliament’s performance in the budget process: A case study. Policy Matter: http://www.irpp.org. Fatchurrochman, 2002, Manajemen Keungan Publik, Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Coroption Watch. Ghozali.Imam, 2002, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Halim. (2004) Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi, Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Ichsan, M, Ratih dan Trilaksono, N, 1997, Administrasi keuangan Daerah: Pengelolaan dan penyusunan APD, Malang, Brawijaya University Pers. Indradi, Syamsiar, 2001, Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang. Indriantoro dan Supomo, 1999, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi

dan Manajemen, BPFF., Jogjakarta. Kaiser, H. dan Rice, J., 1974, Educational and Psychological Measurement, Volume 34, No .l, Page 111-117. Kurniawan, J.Luthfi, 2003, Diskusi Anggaran Publik, 2 Agustus 2003, Malang Coruption Watch, Malang. _____________Kumpulan Peraturan Sebagai Pedoman Tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota 2004-2009, Pustaka Info Data Indonesia, Jakarta. Loina Lalolo Krina P. Agustus 2003, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta. LeLoup, Lance T. 1986. Budgetary Politics. Third edition. Brunswick, Ohio: King's Court Communications, Inc, dalam Halim. (2004), Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi, Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Jogjakarta. Mardiasmo, 2001, Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Andi, Jogjakarta. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah, Andi, Jogjakarta. Mardiasmo, 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi layanan Publik, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta. Nunnaly, 1967, Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York. Pramono, Agus H., 2002, Pengawasan Legislative terhadap Ekesekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang. Republik Indonesia, 2001, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung. Republik Indonesia, 2001, Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung.

Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pustaka Pergaulan, Jakarta . Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah , Pustaka Pergaulan Jakarta. Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Cipta Jaya Jakarta. Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Tamita Utama Jakarta. ________________, 2001, Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran, Citra Umbara, Bandung. _________________, 2001, Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 1999 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Citra Umbara, Bandung. _______________, 2001, Departemen Dalam Negeri, Konsep dan Paduan Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Jakarta. Rubin, Irene, 1996, Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s, ,Journal Public Budgeting & Finance, Summer, pp. 1 12-132. Rubin, Irene S. (Ed.). 1988. New Directions in Budget Theory. New York, NY: State University of New York Press, dalam Halim.A. (2004), Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi. Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Sjamsudin, Syamsiar, 2001, Hubungan Kualitas Anggota DPRD terhadap Partisipasinya dalam Proses Kebijakan Daerah di Kabupaten Malang, Laporan Penelitian dalam Jurnal Ilmiah Sosial, Vol.13, No.2, Malang. Sutarnoto, Tejo, 2002, Pengaruh Kualitas SDM Aparatur terhadap Kinerja Pegawai, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang. Sopanah, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.(Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta) SNA VI Surabaya, oktober 2003, p1160. Truman, David B, 1960, The Governmental Process, Political Interest and Public Opinion, Alfred A Knof, New York , pp 333, dalam Andriani, 2002, Pengaruh Pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam

Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta).

Wolk, Tearney dan Dodd (2000), Accounting Theory, fifth Edition, South Western College Publishing. Wildaysky, Aaron. 1975. Budgeting: A Comparative Theory of Budgetary Process. Boston: Little, Brown and Company. Yudono, Bambang, 2002, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan PemerintahDaerah, http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela 3.htm.

Permohonan Menjadi Responden Kepada Yth: Bpk/Ibu/Sdr. Di Tempat, Dengan Hormat, Saya adalah Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua yang saat ini sedang menyelesaikan tesis di Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Saya sangat mengharapkan partisipasi dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Partisipasi Masyarakal dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentangAnggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. " Jawaban atas daftar pertanyaan dalam kuesioner ini, saya jamin kerahasiaannya karena hanya semata-mata untuk keperluan pengembangan disiplin keilmuan dan apapun yang di jawab oleh Bapak/Ibu/Saudara tidak salah. Saya sangat berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintahan daerah baik eksekutif, legislatif dan masyarakat. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terima kasih. Semarang, September 2004 Dosen Pembimbing, (…………………..)

Hormat Saya, (…………………….)

Identitas Responden (Masyarakat)

Mohon di isi dengan rnemberikan tanda silang (X) pada pertanyaan pilihan. Serta jawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian. 1.Nama

: .................................................... (boleh tidak diisi)

2.Jenis Kelamin : ‰ Laki-laki

‰ Perempuan

3. Tempat Lahir ......................................... Umur: , .... tahun : ‰ LSM

4.Institusi

‰ Organisasi Politik

‰

Akademisi/PT ‰ Organisasi Masyarakat

‰

Mahasiswa

‰

Media massa ‰Lain-lain ................................

‰ Tokoh Masyarakat

5.Pekerjaan………………………………………………………….. 6. Strata pendidikan ‰

SLTA/Sederajat ‰ DI ‰ D2 El D3 ‰ D4

‰

S1 ‰ S2 ‰ S3 ‰-Lainnya ............................................................................:

7.Pengalaman di Organisasi Sosial Kemasyarakatan

No 1 2 3 4

Nama Organisasi

Tahun

Jabatan

Identitas Responden (Dewan) Mohon di isi dengan memberikan tanda silang (X) pada pertanyaan pilihan dan menjawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian. 1. ..................................................... Nama:

(boleh tidak diisi)

2. Jenis Kelamin: ‰ Laki-laki ‰ Perempuan 3. ........................................... Tempat Lahir : Umur: tahun 4. Jabatan di DPRD: ‰

Ketua DPRD

‰

Wakil Ketua

‰

Anggota Komisi..................... Jabatan di komisi ..................................

‰

Anggota Fraksi ...................... Jabatan di fraksi ....................................

5. Berapa Periode Bapak/Ibu/Sdr. menjadi anggota DPRD. ‰

Periode tahun ....... s/d ............ selama ......tahun di DPRD ...................

‰

Periode tahun ....... s/d ............ selama ......tahun di DPRD ...................

6. Sudah berapa lama Bapak/Ibu/Sdr. berdomisili di Kab/Kota Bapak/Ibu/Sdr. menjadi anggota DPRD. Selama tahun, dari tahun

s/d

7. Strata pendidikan: ‰

SLTA/Sederajat ‰ DI ‰ D2 ‰ D3 ‰ D4 ‰SI

‰S2

‰S3 ‰Lainnya 8. Pekerjaan utama terakhir sebelum menjadi anggota DPRD................................. 9. Pengalaman di Organisasi Kemasyarakatan No 1.

Nama Organisasi

Tahun

Jabatan

2. 3. 4. _ 10. Bapak/ ibu/sdr adalah anggota Partai Politik (parpol) ............................ 11. Sebelum menjadi anggota Parpol yang sekarang Bapak/Ibu pernah menjadi anggota Partai Politik (Parpol) lain, sebutkan

PENGARUH PARTISPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Penehtian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan semakin meningkat. Untuk mamenuhi tujuan tersebut, saya mohon Bapak/Ibu/Sautdara untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan cara memberi silang (X) sesuai dengan pemahaman Bapak/lbu/Saudara.. Alternatif jawaban yang tersedia: SS

: Sangat setuju

S

: Setuju

TT

: Tidak tahu

TS

: Tidak setuju

Permohonan Menjadi Responden Kepada Yth: Bpk/Ibu/Sdr. Di Tempat, Dengan Hormat, Saya adalah Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua yang saat ini sedang menyelesaikan tesis di Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Saya sangat mengharapkan partisipasi dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Partisipasi Masyarakal dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentangAnggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. " Jawaban atas daftar pertanyaan dalam kuesioner ini, saya jamin kerahasiaannya karena hanya semata-mata untuk keperluan pengembangan disiplin keilmuan dan apapun yang di jawab oleh Bapak/Ibu/Saudara tidak salah. Saya sangat berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintahan daerah baik eksekutif, legislatif dan masyarakat. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terima kasih. Semarang, September 2004 Dosen Pembimbing, (…………………..)

Hormat Saya, (…………………….)

Identitas Responden (Masyarakat)

Mohon di isi dengan rnemberikan tanda silang (X) pada pertanyaan pilihan. Serta jawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian. 1.Nama

: .................................................... (boleh tidak diisi)

2.Jenis Kelamin : ‰ Laki-laki

‰ Perempuan

3. Tempat Lahir ......................................... Umur: , .... tahun : ‰ LSM

4.Institusi

‰ Organisasi Politik

‰

Akademisi/PT ‰ Organisasi Masyarakat

‰

Mahasiswa

‰

Media massa ‰Lain-lain ................................

‰ Tokoh Masyarakat

5.Pekerjaan………………………………………………………….. 6. Strata pendidikan ‰

SLTA/Sederajat ‰ DI ‰ D2 El D3 ‰ D4

‰

S1 ‰ S2 ‰ S3 ‰-Lainnya ............................................................................:

7.Pengalaman di Organisasi Sosial Kemasyarakatan

No 1 2 3 4

Nama Organisasi

Tahun

Jabatan

Identitas Responden (Dewan) Mohon di isi dengan memberikan tanda silang (X) pada pertanyaan pilihan dan menjawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian. 5. ..................................................... Nama:

(boleh tidak diisi)

6. Jenis Kelamin: ‰ Laki-laki ‰ Perempuan 7. ........................................... Tempat Lahir : Umur: tahun 8. Jabatan di DPRD: ‰

Ketua DPRD

‰

Wakil Ketua

‰

Anggota Komisi..................... Jabatan di komisi ..................................

‰

Anggota Fraksi ...................... Jabatan di fraksi ....................................

5. Berapa Periode Bapak/Ibu/Sdr. menjadi anggota DPRD. ‰

Periode tahun ....... s/d ............ selama ......tahun di DPRD ...................

‰

Periode tahun ....... s/d ............ selama ......tahun di DPRD ...................

12. Sudah berapa lama Bapak/Ibu/Sdr. berdomisili di Kab/Kota Bapak/Ibu/Sdr. menjadi anggota DPRD. Selama tahun, dari tahun

s/d

13. Strata pendidikan: ‰

SLTA/Sederajat ‰ DI ‰ D2 ‰ D3 ‰ D4 ‰SI

‰S2

‰S3 ‰Lainnya 14. Pekerjaan utama terakhir sebelum menjadi anggota DPRD................................. 15. Pengalaman di Organisasi Kemasyarakatan No 1.

Nama Organisasi

Tahun

Jabatan

2. 3. 4. _ 16. Bapak/ ibu/sdr adalah anggota Partai Politik (parpol) ............................ 17. Sebelum menjadi anggota Parpol yang sekarang Bapak/Ibu pernah menjadi anggota Partai Politik (Parpol) lain, sebutkan

PENGARUH PARTISPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Penehtian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan semakin meningkat. Untuk mamenuhi tujuan tersebut, saya mohon Bapak/Ibu/Sautdara untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan cara memberi silang (X) sesuai dengan pemahaman Bapak/lbu/Saudara.. Alternatif jawaban yang tersedia: SS

: Sangat setuju

S

: Setuju

TT

: Tidak tahu

TS

: Tidak setuju

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran ( X 1 ) PERTANYAAN o

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

.

Proses penyusunan APBD menurut saya sudah memenuhi sistematika yang di t Penjaringan d l UU N aspirasi 17 t h masyarakat 2003 Hasil perlu mendapat prioritas dalam Dalam penyusunan RAPBD menurut saya telah berpedoman pada rencana Apabila terjadi defisit anggaran, menurut saya dapat ditetapkan sumbersumber pembiayaan untuk menutup Apabila terjadi surplus anggaran, menurut saya dapat ditetapkan penggunaan surplus dalam PERDA Kebijakan umum APBD yang diajukan oleh PEMDA yang telah disepakati, menurut saya dijadikan acuan bagi k j dana APBD k d menurut h Penggunaan saya telah melebihi kemampuan Menurut saya, dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah, Penyimpangan dana APBDSS teridentifikasi melalui pembiayaan Sebagai anggota dewan, sayaSS mempunyai hak untuk mengusulkan

TS STS (2) (1) S

T

S

T

S

T

S

T

S

STS

TS

STS

TS

STS

TS

STS

TS

STS

TS

STS

TS

STS

TS

STS

TS

STS

TS

STS

T

S

T

S S

TS

T

S

TT

S

TT

T

Partisipasi Masyarakat ( X 2 ) SS S TT TSSTS NoPERTANYAAN

(5) (4) (3) (2) (1)

11 Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan SS S TT TS STS saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD 12 Perubahan atas APBD apabila disampaikan kepada masyarakat SS S TT TS STS akan mengakibatkan proses penyusunan anggaran yang berulang. 13 Kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat menentukan SS S TT TS STS strategi dan prioritas APBD 14 saya kira masyarakat kurang berperan dalam penyusunan arah SS S TT TS STS dan kebijakan APBD 15 Bagi saya partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD

SS S TT TS STS

16 Mekanisme Penyarapan aspirasi masyarakat selama ini, menjadi hambatan SS S TT TS STS partisipasi masyarakat dalam advokasi anggaran. 17 Sepengetahuan saya masyarakat selama ini dilibatkan dalam konsultasi SS S TT TS STS publik tentang pelaksanaan APBD Menurut Saya antara dewan, masyarakat berkonsultasi atas dasar rancangan APBD

dan

eksekutif SS S TT TS

STS

19 Pemantauan pelaksanaan APBD bukan kewenangan masyarakat

SS S TT

TS

STS

20 Saran dan kritik dari masyarakat Menurut saya , di jadikan pertimbangan untuk merevisianggaran 21 Forum yang diselengarakan oleh masyarakat menjadi media yang efektif terhadap revisi dan pelaksanaan anggaran 22 Pertemuan kelompok masyarakat, jajak pendapat, dan kajian media masa serta diskusi public efektif dalam Penyusunan RAPBD 23 Walupun belum ada fasilitas yang memadai dalam mengkomunikasikan perubahan APBD, tetapi dewan dan Pemda telah berkomitmen untuk tetap berupaya agar masyarakat dapat mengetahui perubahan APBD tersebut. 24 Menurut saya, penjaringan Aspirasi masyarakat merupakan suatu syarat yang harus dilakukan oleh pemda dalam proses penyusunan RAPBD

SS S TT

TS

STS

SS S TT

TS

STS

SS S TT

TS

STS

SS S TT

TS

STS

SS S TT

TS

STS

SS

No PERTANYAAN 25 26 27 28 29 30 31

Menurut saya, pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi Selama ini masyarakat mudah untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran Laporan pertanggung jawaban tahunan sepengetahuan saya selama ini tepat waktu Komplain dari masyarakat tentang perubahan anggaran direspon dan ditindaklanjuti Dengan tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik, menurut saya dapat menigkatkan transparansi Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan rakyat Perubahan kebijakan dalam APBD yang terjadi, biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatikan informasi

(5)

S TT (4) (3)

TS STS (2) (1)

SS

S

TT

TS STS

SS

S

TT

TS STS

SS

S

TT

TS STS

SS

S

TT

TS STS

SS

S

TT

TS STS

SS

S

TT

TS STS

SS

S

TT

TS STS

Menurut saya meskipun suara/usulan rakyat SS diakomodasi, transparansi kebijakan publik tentang anggaran masih belum memenuhi asas transparansi. 33 Informasi yang diberikan kepada publik selama ini, SS menurut saya tidak dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran 34 Menurut saya, diperlukan tersedianya informasi SS yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Transparansi Kebijakan Publik ( X 3 ) 32

S

TT

TS STS

S

TT

TS STS

S

TT

TS STS

Pengawasan Keuangan daerah (APBD) PERTANYAAN

35 36

37

38

39 40 41 42 43 44. 45. 46.

o

Saya terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan Menurut saya, dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah, dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan APBD Analisis politik , saya lakukan dalam rangka menyusun APBD Saya tidak seberapa berperanan saat penyusunan arah dan kebijakan APBD Bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun Dengan adanya tuntutan transparansi terhadap penggunaan dana APBD, menurut saya pengawasan penggunaan Sebagai anggota dewan, saya mempunyai hak untuk mengusulkan Pengesahan APBD belum menunjukan i SayaT dapat menjelaskan tentang APBD yang telah disyahkan Dalam pengesahan APBD saya tidak Pengesahan APBD sudah memenuhi azas transparansi Jika masyarakat menanyakan APBD yang telah disyahkan saya kesulitan menjelaskan

STS (1) STS S

T

S

S

T

S

STS

STS S

T

S STS

S

T

S STS

S

T

S

S

T

S

STS

STS S

T

S

STS STS STS STS STS

S

T

S

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD Jika terjadi revisi anggaran dalam APBD saya kira wajar saja Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan/bulanan Pemantauan pelaksanaan APBD bukan kewenangan saya Saya menanyakan alasan adanya i i sekali saya mengevaluasi Jarang laporan triwulanan/bulanan Saya meminta keterangan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penolakan terhadap LPJ Walikota/Bupati saya lakukan Saya menanyakan LPJ APBD Seperlunya saja saya meminta keterangan atas LPJ APBD yang Jika ada kejanggalan dalam LPJ APBD menurut saya, hanya karena Saya aktif menggunakan hak untuk menolak LPJ Walikota/Bupati jika tidak sesuai dengan standar kinerja

STS STS STS S

T

S

STS STS STS

S

T

S

S

T

S

S

T

S

S

T

S

S

T

S

S

T

S

STS STS STS STS STS STS

1.Data Scrrening dan Transformasi Data 1.1.Uji normalitas data dengan Menggunakan Uji KS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

PENGETAH 80 24,3750 2,52268 ,216 ,122 -,216 1,931 ,001

PARTISIP 80 33,8250 4,45164 ,147 ,147 -,103 1,313 ,064

TRANSPAR 80 33,7250 2,96381 ,141 ,096 -,141 1,262 ,083

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

2. Uji normalitas dengan grafik. 2.1.Grafik Pengetahuan Dewan Sebelum dan Sesudah dikeluarkan Data Outlier 30

40

Sesudah

Sebelum 30 20

20

10 10 Std. Dev = ,21 Mean = 4,96

Std. Dev = 2,52 Mean = 24,4 N = 80,00

0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0

PENGETAH

N = 78,00

0 4,50 4,63 4,75 4,88 5,00 5,13 5,25 4,56 4,69 4,81 4,94 5,06 5,19 5,31

SQRPENGE

2.2.Grafik Partisipasi Masyarakat 40

2.3.Grafik Transparansi Kebijakan Publik 30

30

20

20

10

10 Std. Dev = 4,50 Mean = 33,8

Std. Dev = 2,99

N = 78,00

0 25,0

30,0 27,5

35,0 32,5

40,0 37,5

45,0 42,5

Mean = 33,7 N = 78,00

0 26,0

PARTISIP

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

TRANSPAR

2.4. Uji K-S setelah Data Outlier dikeluarkan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

PENGETAH 78 24,6154 2,04641 ,177 ,108 -,177 1,560 ,015

PARTISIP 78 33,7692 4,49509 ,159 ,159 -,097 1,404 ,039

TRANSPAR 78 33,6923 2,99483 ,151 ,092 -,151 1,336 ,056

3. Uji Reabilitas 3.1. Reliability Pengetahuan Dewan ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** _

R E L I A B I L I T Y A)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 PENGETAH

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H

Mean

Std Dev

Cases

4,1154 4,2436 4,5513 3,2692 4,4231 24,6154

,8970 ,5390 ,5954 1,2657 ,8299 2,0464

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

Correlation Matrix

Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 1,0000 PENGETAH ,3953 N of Cases =

Statistics for

Q4

Q5

Q6

Q7

1,0000 ,3977 ,1711 ,1439 ,2127

1,0000 -,0192 ,1120 ,2021

1,0000 -,1306 ,1264

1,0000 -,3200

,7178

,4039

,4321

,4015

Variance

Std Dev

78,0

Mean

N of Variables

Q8

Scale

45,2179

16,7181

4,0888

6

Squared

Item-total Statistics Scale Mean

Scale Variance

Corrected Item-

if Item

if Item

Total

Multiple

Deleted

Deleted

Correlation

Correlation

41,1026

12,0673

,6171

,6826

40,9744

14,8305

,3847

,2366

40,6667

15,2121

,2479

,5556

41,9487

13,4259

,1822

,7013

40,7949

14,7366

,2029

,6092

20,6026

4,5283

,9188

,8840

Alpha if Item Deleted Q4 ,5121 Q5 ,6063 Q6 ,6277 Q7 ,6610 Q8 ,6359 PENGETAH ,2175 _

R E L I A B I L I T Y A)

Reliability Coefficients Alpha =

,6309

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H

6 items Standardized item alpha =

,6237

3.2. Reliability Partisipasi Masyarakat ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** _ R E L I A B I L I T Y A)

1. 2. 3. 4. 5.

Q11 Q13 Q15 Q18 Q22

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H

Mean

Std Dev

Cases

4,2436 4,4103 4,2564 3,9872 3,9103

,9423 ,5683 1,0374 1,1223 ,8855

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

6. 7.

Q24 PARTISIP

4,3718 33,7692

,6858 4,4951

78,0 78,0

Correlation Matrix

Q11 Q13 Q15 Q18 Q22 1,0000 Q24 ,5261 PARTISIP ,2264

N of Cases =

Q11

Q13

Q15

Q18

Q22

1,0000 ,4415 ,5995 ,4942 ,5713

1,0000 ,3039 ,3341 ,0741

1,0000 ,5048 ,5767

1,0000 ,4040

,3403

,0034

,3754

,3269

,3446

,2561

,3526

,3186

Variance 49,5038

Std Dev 7,0359

78,0

Statistics for Scale _

Mean 58,9487

R E L I A B I L I T Y A)

A N A L Y S I S

-

N of Variables 7

S C A L E

(A L P H

Item-total Statistics Scale Mean

Scale Variance

Corrected Item-

if Item

if Item

Total

Multiple

Deleted

Deleted

Correlation

Correlation

54,7051

41,6132

,5760

,5482

54,5385

46,5375

,3409

,3023

54,6923

40,8392

,5723

,4960

54,9615

41,0764

,4983

,3511

55,0385

43,3881

,4571

,5330

54,5769

44,6109

,4827

,3651

25,1795

14,4609

,4340

,2472

Squared

Alpha if Item Deleted Q11 ,5045 Q13 ,5635 Q15 ,4968 Q18 ,5062 Q22 ,5301 Q24 ,5400 PARTISIP ,8016

Reliability Coefficients

7 items

Alpha =

,5773

Standardized item alpha =

,8036

3.3. Reliability Transparansi Kebijakan Publik ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** _

R E L I A B I L I T Y A)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q34 TRANSPAR

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H

Mean

Std Dev

Cases

4,4744 3,0641 2,6923 3,6410 4,1795 4,4103 3,7436 4,1538 33,6923

,6974 ,8427 1,1085 ,8675 ,5523 ,4951 ,7462 ,8071 2,9948

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

Correlation Matrix

Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 1,0000 Q30 ,0597 Q31 ,1075 Q34 ,1412 TRANSPAR ,4107

Q30 Q31 Q34 TRANSPAR

Q25

Q26

Q27

Q28

1,0000 ,2570 ,2753 ,1134 ,3830

1,0000 ,6192 ,3517 ,0029

1,0000 ,3293 ,0490

1,0000 ,1633

,3694

,5899

,5880

,1962

-,0627

,3982

,3273

,2773

,3532

-,2056

-,0045

-,2540

,5620

,5894

,7261

,5368

Q30

Q31

Q34

TRANSPAR

1,0000 ,2533 ,0025 ,5505

1,0000 -,1493 ,3827

1,0000 ,3207

1,0000

Q29

-

N of Cases =

78,0

Statistics for Scale _

Mean 64,0513

R E L I A B I L I T Y A)

Variance 39,5038

A N A L Y S I S

Std Dev 6,2852

-

N of Variables 9

S C A L E

(A L P H

Item-total Statistics Scale Mean

Scale Variance

Corrected Item-

if Item

if Item

Total

Multiple

Deleted

Deleted

Correlation

Correlation

59,5769

34,9226

,4968

,5146

60,9872

33,1297

,5839

,6701

61,3590

29,9993

,6815

,7916

60,4103

34,3490

,4329

,7322

59,8718

37,2561

,2881

,6063

59,6410

35,8435

,5761

,4801

60,3077

35,9820

,3312

,4888

59,8974

37,5997

,1266

,7854

30,3590

11,3500

,9507

,9534

Squared

Alpha if Item Deleted Q25 ,7037 Q26 ,6877 Q27 ,6599 Q28 ,7052 Q29 ,7257 Q30 ,7073 Q31 ,7189 Q34 ,7400 TRANSPAR ,6458

Reliability Coefficients Alpha =

,7290

9 items Standardized item alpha =

,7607

3.4. Reliability Pengawasan APBD ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** R E L I A B I L I T Y H A)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Q37 Q38 Q39 Q44 Q46 Q50 Q51 Q52 Q55 Q56 PENGAWAS

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P

Mean

Std Dev

Cases

3,5769 3,2949 4,6538 2,6667 2,5513 2,2051 4,2179 2,7949 4,5641 3,2436 77,1282

,9469 1,0079 ,4788 1,0278 ,9622 ,7621 ,5259 1,1091 ,5718 1,0713 5,9245

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

Correlation Matrix Q37

Q38

Q39

Q44

1,0000 -,0445 ,2743 -,0801 ,1453

1,0000 ,2412 ,4096 ,1382

1,0000 ,1320 ,1377

1,0000 ,3983

,1938

,1569

,2327

,4864

,1876

,0487

,0972

,2082

,1389

,0780

-,1354

,4291

,2786

,3386

,3904

-,0958

,1413

,4017

,1412

-,0432

Q46 Q37 Q38 Q39 Q44 Q46 1,0000 Q50 ,3397 Q51 ,5037 Q52 ,6063 Q55 ,1828 Q56 -,0312

PENGAWAS ,4977

,3524

,5569

,4141

,5851

Q50

Q51

Q52

Q55

Q56 Q50 Q51 Q52 Q55 Q56 1,0000 PENGAWAS ,5209

1,0000 ,3083 ,3116 ,0290 ,0494

1,0000 ,3671 ,4496 ,0429

1,0000 -,0200 ,0863

1,0000 ,2816

,4975

,4453

,5318

,3770

R E L I A B I L I T Y H A) N of Cases =

A N A L Y S I S

-

S C A L E

78,0

Statistics for Scale

Mean 110,8974

Variance 104,4829

Std Dev 10,2217

N of Variables 11

Item-total Statistics

Squared Multiple Correlation Q37 ,3885 Q38 ,5552 Q39 ,4828 Q44 ,7083 Q46 ,5201 Q50 ,3701 Q51 ,5278

(A L P

Scale Mean Alpha if Item if Item Deleted Deleted 107,3205 ,6362 107,6026 ,6165 106,2436 ,6417 108,2308 ,6122 108,3462 ,6163 108,6923 ,6256 106,6795 ,6360

Scale Variance

Corrected Item-

if Item

Total

Deleted

Correlation

98,0128

,2973

93,8270

,4937

100,7321

,3664

92,9331

,5296

93,9955

,5125

96,5794

,4889

99,4154

,4568

Q52 ,6309 Q55 ,5374 Q56 ,6426 PENGAWAS ,9021

108,1026 ,6121 106,3333 ,6393 107,6538 ,6236 33,7692 ,6885

Reliability Coefficients Alpha =

,6495

92,5348

,5023

99,9913

,3641

94,9046

,4039

20,2058

,9233

11 items Standardized item alpha =

,7851

4.Uji Validitas 4.1.Correlations Pengetahuan Dewan Correlations

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

PENGETAH

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

PEN GET AH Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 1 ,398** ,171 ,144 ,213 ,718** , ,000 ,134 ,209 ,062 ,000 78 78 78 78 78 78 ,398** 1 -,019 ,112 ,202 ,404** ,000 , ,868 ,329 ,076 ,000 78 78 78 78 78 78 ,171 -,019 1 -,131 ,126 ,432** ,134 ,868 , ,254 ,270 ,000 78 78 78 78 78 78 ,144 ,112 -,131 1 -,32** ,402** ,209 ,329 ,254 , ,004 ,000 78 78 78 78 78 78 ,213 ,202 ,126 -,320** 1 ,395** ,062 ,076 ,270 ,004 , ,000 78 78 78 78 78 78 ,718** ,404** ,432** ,402** ,395** 1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , 78 78 78 78 78 78

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4.2. Correlations Partisipasi Masyarakat

Correlations

Q11

Q13

Q15

Q18

Q22

Q24

PARTISIP

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

Q11 1 , 78 ,441** ,000 78 ,600** ,000 78 ,494** ,000 78 ,571** ,000 78 ,340** ,002 78 ,345** ,002 78

Q13 ,441** ,000 78 1 , 78 ,304** ,007 78 ,334** ,003 78 ,074 ,519 78 ,003 ,976 78 ,256* ,024 78

Q15 ,600** ,000 78 ,304** ,007 78 1 , 78 ,505** ,000 78 ,577** ,000 78 ,375** ,001 78 ,353** ,002 78

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4.3.Correlations Transparansi Kebijakan Publik

Q18 ,494** ,000 78 ,334** ,003 78 ,505** ,000 78 1 , 78 ,404** ,000 78 ,327** ,003 78 ,319** ,004 78

Q22 ,571** ,000 78 ,074 ,519 78 ,577** ,000 78 ,404** ,000 78 1 , 78 ,526** ,000 78 ,226* ,046 78

Q24 ,340** ,002 78 ,003 ,976 78 ,375** ,001 78 ,327** ,003 78 ,526** ,000 78 1 , 78 ,374** ,001 78

PAR TISI P ,345** ,002 78 ,256* ,024 78 ,353** ,002 78 ,319** ,004 78 ,226* ,046 78 ,374** ,001 78 1 , 78

Correlations

Q25

Q26

Q27

Q28

Q29

Q30

Q31

Q34

TRANSPAR

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

Q25 1 , 78 ,257* ,023 78 ,275* ,015 78 ,113 ,323 78 ,383** ,001 78 ,369** ,001 78 -,063 ,585 78 ,353** ,002 78 ,562** ,000 78

Q26 ,257* ,023 78 1 , 78 ,619** ,000 78 ,352** ,002 78 ,003 ,980 78 ,590** ,000 78 ,398** ,000 78 -,206 ,071 78 ,589** ,000 78

TRA NSP AR Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q34 ,275* ,113 ,383** ,369** -,063 ,353** ,562** ,015 ,323 ,001 ,001 ,585 ,002 ,000 78 78 78 78 78 78 78 ,619** ,352** ,003 ,590** ,398** -,206 ,589** ,000 ,002 ,980 ,000 ,000 ,071 ,000 78 78 78 78 78 78 78 1 ,329** ,049 ,588** ,327** -,004 ,726** , ,003 ,670 ,000 ,003 ,969 ,000 78 78 78 78 78 78 78 ,329** 1 ,163 ,196 ,277* -,254* ,537** ,003 , ,153 ,085 ,014 ,025 ,000 78 78 78 78 78 78 78 ,049 ,163 1 ,060 -,107 ,141 ,411** ,670 ,153 , ,604 ,349 ,218 ,000 78 78 78 78 78 78 78 ,588** ,196 ,060 1 ,253* ,003 ,550** ,000 ,085 ,604 , ,025 ,983 ,000 78 78 78 78 78 78 78 ,327** ,277* -,107 ,253* 1 -,149 ,383** ,003 ,014 ,349 ,025 , ,192 ,001 78 78 78 78 78 78 78 -,004 -,254* ,141 ,003 -,149 1 ,321** ,969 ,025 ,218 ,983 ,192 , ,004 78 78 78 78 78 78 78 ,726** ,537** ,411** ,550** ,383** ,321** 1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,004 , 78 78 78 78 78 78 78

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4.4. Correlations Pengawasan APBD Correlations

Q37

Q38

Q39

Q44

Q46

Q50

Q51

Q52

Q55

Q56

PENGAWAS

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

Q37

Q38

1

-,044

, 78

,699 78

-,044

Q56

PENG AWAS

Q44

Q46

Q50

Q51

Q52

Q55

,274* -,080

,145

,194

,188

,139

,279* ,141

,352**

,015 78

,486 78

,204 78

,089 78

,100 78

,225 78

,014 78

,002 78

1

,241*

,410**

,138

,157

,049

,078

,339** ,402**

,557**

,699 78

, 78

,033 78

,000 78

,228 78

,170 78

,672 78

,497 78

,002 78

,000 78

,274*

,241*

1

,132

,138

,233* ,097

-,135

,015 78

,033 78

, 78

,249 78

,229 78

,040 78

,410** ,132

1

-,080

Q39

,217 78

,000 78

,390** ,141

,414**

,000 78

,218 78

,000 78

,398** ,486** ,208

,429** -,096

-,043

,000 78

,000 78

,404 78

,707 78

,340** ,504**

,606**

,183

-,031

,002 78

,000 78

,000 78

,109 78

,786 78

,000 78

,308**

,312**

,029

,049

,497**

,006 78

,005 78

,801 78

,668 78

,000 78

,367**

,450** ,043

,445**

,001 78

,000 78

,710 78

,000 78

1

-,020

,086

,532**

,452 78

,000 78

,585**

,000 78

,249 78

, 78

,145

,138

,138

,398**

,204 78

,228 78

,229 78

,000 78

,194

,157

,233*

,486**

,340**

,089 78

,170 78

,040 78

,000 78

,002 78

,188

,049

,097

,208

,504** ,308**

,100 78

,672 78

,397 78

,067 78

,000 78

,139

,078

-,14

,429**

,606** ,312** ,367**

,225 78

,497 78

,237 78

,000 78

,000 78

,005 78

,001 78

, 78

,862 78

,279*

,339** ,390** -,096

,183

,029

,450** -,020

1

,282*

,377**

,014 78

,002 78

,000 78

,404 78

,109 78

,801 78

,000 78

,862 78

, 78

,013 78

,001 78

,141

,402** ,141

-,043

-,031

,049

,043

,086

,282*

1

,217 78

,000 78

,707 78

,786 78

,668 78

,710 78

,452 78

,013 78

, 78

,218 78

, 78

1 , 78

,006 78

,067 78

,237 78

,486 78

1

,000 78

,397 78

1 , 78

,352** ,557** ,414** ,585**

,498** ,497** ,445**

,532**

,377** ,521**

,002 78

,000 78

,000 78

,001 78

,000 78

,000 78

,000 78

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

,000 78

,000 78

,000 78

,000 78 ,498**

,521** ,000 78 1 , 78

5.Analisis Faktor 5.1. Factor Analysis Pengetahuan KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square df

,505

35,579 10

Sig.

,000

Total Variance Explained

Component 1 2 3 4 5

Initial Eigenvalues % of Cum Vari Tot ulativ anc al e% e 1,6 32,0 31,95 1,3 26,9 58,86 ,96 19,1 78,00 ,58 11,6 89,60 ,52 10,4 100,0

Extraction Sums of Squared Loadings % of Cum Vari Tot ulativ anc al e% e 1,6 32,0 31,95 1,3 26,9 58,86

Rotation Sums of Squared Loadings % of Cum Vari Tot ulativ anc al e% e 1,5 30,6 30,56 1,4 28,3 58,86

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrixa

Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Component Matrixa

Component 1 2 ,822 ,120 ,794 2,999E-02 ,113 ,489 ,358 -,777 ,286 ,746

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix Component 1 2

1

2 ,851 ,526

,526 -,851

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Component 1 2 ,762 ,330 ,691 ,392 ,353 -,357 -,104 ,849 ,635 -,485

Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 2 components extracted.

5.2. Factor Analysis Partisipasi KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square df Sig.

,785 151,889 15 ,000

Total Variance Explained

Component 1 2 3 4 5 6

Initial Eigenvalues % of Vari Cumu Tota anc lative e l % 3,05 51 50,77 1,14 19 69,78 ,575 9,6 79,37 ,542 9,0 88,41 ,391 6,5 94,94 ,304 5,1 100,0

Extraction Sums of Squared Loadings % of Vari Cumu Tota anc lative e l % 3,05 51 50,77 1,14 19 69,78

Rotation Sums of Squared Loadings % of Vari Cumu Tota anc lative e l % 2,26 38 37,58 1,93 32 69,78

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrixa

Q11 Q13 Q15 Q18 Q22 Q24

Component Matrixa

Component 1 2 ,513 ,676 -,165 ,890 ,617 ,537 ,448 ,593 ,843 ,205 ,821 -3,72E-02

Q11 Q13 Q15 Q18 Q22 Q24

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 3 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2

1 ,765 -,644

2 ,644 ,765

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

5.3.Factor Analysis Transparansi.

Component 1 2 ,828 ,186 ,448 ,787 ,817 1,309E-02 ,724 ,165 ,776 -,386 ,604 -,557

Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 2 components extracted.

KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity

,708

Approx. Chi-Square df Sig.

157,767 28 ,000

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues Cu % of mul Tota Varia ativ l nce e% 2,78 34,76 34,8 1,68 21,03 55,8 1,06 13,24 69,0 ,744 9,295 78,3 ,579 7,237 85,6 ,468 5,845 91,4 ,377 4,710 96,1 ,311 3,888 100

Component 1 2 3 4 5 6 7 8

Extraction Sums of Squared Loadings Cu % of mul Tota Varia ativ l nce e% 2,78 34,76 34,8 1,68 21,03 55,8 1,06 13,24 69,0

Rotation Sums of Squared Loadings Cu % of mul Tota Varia ativ l nce e% 2,59 32,39 32,4 1,48 18,52 50,9 1,45 18,12 69,0

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrixa

1 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q34

,382 ,830 ,830 ,316 -8,19E-02 ,823 ,533 -1,42E-03

Component 2 ,652 4,760E-02 ,106 ,398 ,879 ,109 -,232 ,217

Component Matrixa 3

1

,411 -,223 -4,20E-02 -,671 -4,04E-02 ,114 -,348 ,802

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 5 iterations.

Component Transformation Matrix Component 1 2 3

1 ,943 -,027 -,331

2 ,251 ,710 ,658

3 -,217 ,704 -,676

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

5.4.Factor Analysis Pengawasan APBD

Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q34

,435 ,843 ,818 ,544 ,152 ,779 ,520 -,121

Component 2 3 ,742 2,509E-02 -,146 -9,25E-02 2,317E-02 -,177 -,198 ,611 ,597 ,633 ,136 -,278 -,424 -9,42E-02 ,719 -,399

Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 3 components extracted.

KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity

,584

Approx. Chi-Square df Sig.

222,635 45 ,000

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues % of Cumu Varian lative Total ce % 2,901 29,007 29,007 1,813 18,134 47,141 1,352 13,517 60,658 1,050 10,499 71,156 ,894 8,941 80,098 ,620 6,196 86,293 ,509 5,090 91,383 ,348 3,479 94,862 ,299 2,988 97,850 ,215 2,150 100,0

Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumu Varian lative Total ce % 2,901 29,007 29,007 1,813 18,134 47,141 1,352 13,517 60,658 1,050 10,499 71,156

Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumu Varian lative Total ce % 2,086 20,859 20,859 1,735 17,352 38,211 1,688 16,881 55,093 1,606 16,064 71,156

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix a

Rotated Component Matrix a

1 Q37 Q38 Q39 Q44 Q46 Q50 Q51 Q52 Q55 Q56

,192 -2,42E-02 -,233 ,284 ,766 ,269 ,739 ,811 ,220 4,658E-02

Component 2 3 -4,69E-02 ,707 ,406 -2,78E-02 ,402 ,721 ,832 -,188 ,317 ,126 ,709 ,248 6,421E-03 ,350 ,242 -,177 -,191 ,629 -,122 7,827E-02

Component 4 -8,64E-02 ,809 ,188 ,125 7,054E-03 -7,16E-02 7,959E-02 2,599E-02 ,519 ,782

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations.

1 ,688 -,385 -,399 -,469

2 ,538 -,299 ,518 ,593

3 ,364 ,642 -,511 ,441

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

6.Asumsi Klasik 6.1.Uji Multikolonieritas

Q37 Q38 Q39 Q44 Q46 Q50 Q51 Q52 Q55 Q56

2 ,335 ,455 ,379 ,616 ,745 ,634 ,665 ,632 ,446 ,249

,343 ,348 ,544 -,405 -,304 -,199 -1,47E-02 -,482 ,683 ,532

3 -,510 ,685 3,806E-02 ,484 -,202 9,363E-02 -,426 -9,36E-02 -,219 ,314

Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 4 components extracted.

Component Transformation Matrix Component 1 2 3 4

1

4 ,325 ,592 ,557 -,483

4

,236 -,151 ,575 ,217 -,119 ,439 -,227 -,327 -,191 -,438

Variables Entered/Removedb

Model 1

Variables Entered TRANSPA R, PENGETA H, a PARTISIP

Variables Removed

b Model Summary

Adjusted Std. Error of R R Square R Square the Estimate ,933a ,871 ,865 2,17398

Method

,

Model 1

Enter

a. Predictors: (Constant), TRANSPAR, PENGE PARTISIP b. Dependent Variable: PENGAWAS

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: PENGAWAS ANOVAb

Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 2352,981 349,737 2702,718

df 3 74 77

Mean Square 784,327 4,726

F 165,954

Sig. ,000a

a. Predictors: (Constant), TRANSPAR, PENGETAH, PARTISIP b. Dependent Variable: PENGAWAS Coefficientsa

Model 1

Unstandardize d Coefficients Std. Error B (Constant) 30,385 3,756 PENGETAH -,074 ,127 PARTISIP 1,147 ,063 TRANSPAR ,292 ,091

Standa rdized Coeffic ients Beta -,025 ,870 ,147

t 8,090 -,577 18,343 3,202

Sig. ,000 ,565 ,000 ,002

Collinearity Statistics Tolera nce VIF ,903 ,777 ,826

a. Dependent Variable: PENGAWAS

Coefficient Correlationsa Model 1

Correlations

Covariances

TRANSPAR PENGETAH PARTISIP TRANSPAR PENGETAH PARTISIP

a. Dependent Variable: PENGAWAS

6.2.Uji Autokorelasi (DW)

TRANSPAR 1,000 -,072 -,380 8,289E-03 -8,404E-04 -2,161E-03

PENGETAH -,072 1,000 -,253 -8,404E-04 1,623E-02 -2,013E-03

PARTISIP -,380 -,253 1,000 -2,161E-03 -2,013E-03 3,910E-03

1,107 1,287 1,211

Model Summaryb

Model 1

R R Square ,933a ,871

Adjusted R Square ,865

Std. Error of the Estimate 2,17398

Durbin-W atson 1,745

a. Predictors: (Constant), TRANSPAR, PENGETAH, PARTISIP b. Dependent Variable: PENGAWAS

6.3. NPar Tests( Run Test) Runs Test Unstandardiz ed Residual -,0393437 37 41 78 43 ,709 ,478

a Test Value Cases < Test Value Cases >= Test Value Total Cases Number of Runs Z Asymp. Sig. (2-tailed)

a.

Median

6.4.UJi Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot Dependent Variable: PENGAWAS Regression Studentized Residual

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -2

-1

0

1

Regression Standardized Predicted Value

6.5. Uji Normalitas dengan Grafik

2

3

Normal P-P Plot of Regression S Dependent Variable: PENGAWA 1,0

Expected Cum Prob

,8

,5

,3

0,0 0,0

,3

,5

,8

1,0

Observed Cum Prob

6.6.Uji Normalitas dengan Menggunakan Analisis Statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

7. Regresi

Unstandardiz ed Residual 78 -,0033592 2,13127875 ,103 ,103 -,079 ,907 ,383

7.1. Regression Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dgn Pengawasan APBD oleh Dewan Variables Entered/Removedb

Model 1

Variables Entered PENGETA a H

Variables Removed

Method ,

Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: PENGAWAS Model Summary

Model 1

R R Square ,267a ,071

Adjusted R Square ,059

Std. Error of the Estimate 5,74763

a. Predictors: (Constant), PENGETAH

ANOVAb

Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 192,037 2510,681 2702,718

df 1 76 77

Mean Square 192,037 33,035

F 5,813

Sig. ,018a

a. Predictors: (Constant), PENGETAH b. Dependent Variable: PENGAWAS

Coefficientsa

Model 1

(Constant) PENGETAH

Unstandardized Coefficients B Std. Error 58,132 7,906 ,772 ,320

Standardized Coefficients Beta ,267

t 7,353 2,411

Sig. ,000 ,018

a. Dependent Variable: PENGAWAS

7.2. Uji Interaksi Pengetahuan Dewan Tentang, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Pengawasan APBD oleh Dewan

Variables Entered/Removedb

Model 1

Variables Entered MDX1X2X 3, PENGETA H, TRANSPA R, PARTISIP, MDX1X2, a MDX1X3

Variables Removed

Method

,

Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: PENGAWAS

Model Summary

Model 1

R ,937a

R Square ,879

Adjusted R Square ,869

Std. Error of the Estimate 2,14736

a. Predictors: (Constant), MDX1X2X3, PENGETAH, TRANSPAR, PARTISIP, MDX1X2, MDX1X3

ANOVAb

Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 2375,325 327,393 2702,718

df 6 71 77

Mean Square 395,888 4,611

F 85,854

Sig. ,000a

a. Predictors: (Constant), MDX1X2X3, PENGETAH, TRANSPAR, PARTISIP, MDX1X2, MDX1X3 b. Dependent Variable: PENGAWAS

Coefficientsa

Model 1

Unstandardized Coefficients B Std. Error (Constant) -7,301 33,403 PENGETAH 2,476 1,848 PARTISIP 2,436 ,854 TRANSPAR ,150 1,291 MDX1X2 -8,07E-02 ,038 MDX1X3 -2,43E-02 ,067 MDX1X2X3 8,370E-04 ,001

a. Dependent Variable: PENGAWAS

Standardized Coefficients Beta ,855 1,848 ,076 -1,974 -,442 ,888

t -,219 1,340 2,852 ,117 -2,125 -,365 1,222

Sig. ,828 ,184 ,006 ,908 ,037 ,716 ,226