STUDI KOMPARASI BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

STUDI KOMPARASI BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA Yutisa Tri Cahyani Pascasarjana STAIN Ponorogo E-mail: [email protected]

Abstract Bank is an entity that collects activities (funding) of public funds in the form of savings and channel (lending) to the public in the form of credit or other forms, to improve the standard of living of the people. Bank is a inancial intermediary (intermediary inancial institution), between capital owners and users of capital. Sharia Banking is bank running their business based on Sharia principles. Islamic bank was born and operates for their interest system which has been developed by conventional banks. The issue of bank interest in Indonesia itself has long been anxiety for Muslims who immediately found a way out. In the Islamic banks, the implementation akadnya have worldly goals and ukhrawi based on Islamic law. Contract Islamic banking falah oriented principles and lost proit sharing. While the technical implementation of conventional banks have a proit-oriented purposes only. If problems occur, Islamic banks will resolve it by way of deliberation. If the consultation does not resolve the problem, then the problem resolved in court in religious courts. While conventional banks resolve disputes through negotiation. If negotiations are not carried out, then the solution through local courts. Islamic banks have an organizational structure that is almost the same as conventional banks, namely in terms of commissioners and directors. The element that distinguishes between Islamic banks and conventional banks is their Sharia Supervisory Board who serves as supervisor of operations and products of Islamic banks to conform to sharia law. DPS task is to oversee the operations of Islamic banks in order to avoid deviations

Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04 Nomor 1

126 Yutisa Tri Cahyani on the products and services in accordance with the fatwa DSN. Keywords: Banking in Indonesia, conventional banks, Islamic banks

Abstrak Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun (funding) dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya (lending) kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan sebuah lembaga perantara keuangan (intermediary inancial institution), antara pemilik modal dan pengguna modal. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah lahir dan beroperasi karena adanya sitem bunga yang telah dikembangkan oleh bank konvensional. Persoalan bunga bank di Indonesia sendiri sudah lama menjadi kegelisahan bagi umat Islam yang segera ditemukan jalan keluarnya. Dalam bank syariah, pelaksanaan akadnya memiliki tujuan duniawi dan ukhrawi berdasarkan hukum Islam. Akad perbankan syariah berorientasi pada prinsip falah dan proit lost sharing. Sedangkan pelaksanaan teknis perbankan konvensional memiliki tujuan proit oriented saja. Apabila terjadi permasalahan, bank syariah akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, maka permasalahan tersebut diselesaikan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Sedangkan bank konvensional menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi. Bila negosiasi tidak dilaksanakan, maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri setempat. Bank syariah memiliki struktur organisasi yang hampir sama dengan bank konvensional, yakni dalam hal komisaris dan direksi. Unsur yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai pengawas operasional dan produk-produk bank syariah agar sesuai dengan hukum syariah. DPS tugasnya adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang sesuai dengan fatwa DSN. Kata Kunci : Bank Indonesia, Bank Konvensional, Bank Syari’ah

ADZKIYA MARET 2016

Studi Komparasi Bank Konvensional dan Bank Syariah....

127

Pendahuluan Bank adalah sebuah lembaga modern. Untuk menyelenggarakannya, dibutuhkan tenaga-tenaga yang profesional yang mampu mengoperasikan teknologi canggih. Itulah sebabnya, dewasa ini telah timbul sekolah-sekolah perbankan yang mendidik tenanga-tenanga profesional dibidang hazard. SDM di bidang perbankan membutuhkan kombinasi antara keahlian teknis dan etika.1 Jadi bank merupakan lembaga keuangan modern, dimana SDM didalamnya harus memiliki kemampuan atau skill yang mumpuni dibidang perbankan. Deinisi bank dalam UU No. 10/1998 dalm UU perbankan adalah sebuah lembaga perantara keuangan (intermediary inancial institution). Bank merupakan lembaga perantara antara pemilik modal dan pengguna modal. Dalam hal ini bank menghimpun dana dari masyarakat yang salurkan kepada pengguna dana.2 Penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan secara profesional, baik dan benar. Dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).3 Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menggunakan konsep bagi hasil sesuai denagn ketentuan akad. Konsep dasar perbankan syariah didasarkan pada al-Qur’an dan hadis.4 Bank syariah kegiatannya mengacu pada 1 Muhammad Syai’i Antonio, Bank Syariah: analisis kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), h. 79. 2 Ibid., h. 80. 3 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33. 4 Ibid., h. 29.


128 Yutisa Tri Cahyani

hukum Islam. Dalam transaksinya tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil dan fee atas jasa. Dari paparan diatas, pokok permasalahan yang ingin penulis teliti adalah bagaimana komparasi bank konvensional dan bank syariah di Indonesia? Penelitian ini memiliki tujuan yaitu ingin membandingkan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dari perbankan keduanya terdapat perbedaan yang cukup signiikan. Bagi kepentingan ilmiah, penelitian ini dapat memperdalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang perbankan konvensional dan syariah, serta dapat memberikan sumbangan pikiran semua pihak yang terkait dan membutuhkannya. Bagi kepentingan terapan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan atau acuan bagi praktisi perbankan dalam masalah yang sama. Dan berguna sebagai bahan studi lebih lanjut bagi ilmuan yang ingin mendalaminya. Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang berusaha untuk memperoleh informasi tentan keadaan pada saat penelitian, kemudian dianalisis dan berusaha menjelaskan berdasarkan fakta-fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. Pembahasan A. Bank Konvensional Bank berasal dari bahasa Italia, yakni banko. Istilah ini pada awalnya merupakan kegiatan para penukar uang di pelabuhanpelabuhan, yang banyak kelasi kapal-kapal dan para wisatawan yang datang dan pergi. Mulanya kegiatan ini dilakukan dengan cara meletakkan uang penukar diatas meja di tempat-tempat umum. Meja untuk tempat meletakkan uang itulah yang disebut banko. Dengan demikian, istilah banko yang dimaksudkan sebenarnya adalah sebagai simbol bagi alat penukaran.5 Dan asal muasal istilah bank berasal dari kata banko yang saat ini lebih populer degan sebutan bank. 5

Agung Eko Purwana, Hukum Ekonomi (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), h. 54. ADZKIYA MARET 2016


129

Kegiatan bank itu sendiri baru di mulai sejak zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Namun pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang.6 Jadi kegiatan perbankan hanya sebatas sebagai tempat perantara pertukaran uang bagi pedagangpedagang saat itu juga. Seiring dengan perkembangan perdagangan di dunia, maka perkembangan perbankanpun semakin pesat. Hal ini terjadi karena perkembangan dunia perbankan tidak lepas dari perkembangan perdagangan.7 Praktik bank pun tidak hanya sebagai tempat penukar uang, tetapi juga sebagai tempat transaksi simpan pinjam. Perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda tempo dulu. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting dalam pemerintah penjajahan Belanda.8 Kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengubah peta perbankan di Indonesia. Jumlah perbankan di Indonesia bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan.9 Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. B. Bank Syariah Sejak 1960-an, pengharaman riba’ atau bunga telah menjadi salah satu isu sentral yang paling banyak didiskusikan dikalangan cendekiawan muslim. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sisial politik masyarakat muslim, gerakan reformis dan Islamisasi ilmu pengetahuan dari tokoh muslim itu sendiri. Diberbagai negara untuk menyebut bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dikatakan sebagai bank Islam (Islamic 6

Ibid. Ibid. 8 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 15. 9 Ibid., h. 16. 7



banking). Istilah itu digunakan untuk bank Islam internasional yang dinamakan Islamic Development Bank. Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada bermuamalat secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan hadits. Menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.10 Membahas persoalan bank syariah, pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam Islam. Sebab bisnis perbankan tidak lepas dari persoalan uang. Islam memandang uang sebagai alat tukar dan bukan suatu komoditi. Diterimanya uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi tukar-menukar. Sebagai alat tukar menukar, peranan uang sangat dibenarkan, namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan di dalam ekonomi tukar menukar uang digolongkan sebagai riba al-fadl.11 Jadi kensep uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar menukar barang, dan bukan dijadikan sebagai komoditi yang lain. Bank syariah lahir dan beroperasi karena berkenaan dengan perangkat bunga yang telah dikembangkan oleh bank konvensional. Persoalan bunga bank di Indonesia sendiri sudah lama menjadi ganjalan bagi umat Islam yang harus segera ditemukan pemecahannya.12 Lahirnya bank syariah ini merupakan 10

UU Perbankan Syariah. Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 143. 12 Muhamad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 11

ADZKIYA MARET 2016


131

salah satu upaya umat Islam dalam memerangi adanya bunga bank yang sudah mendarah daging di perekonomian dunia. Dengan demikian, bank syariah merupakan langkah awal dari upaya masyarakat muslim menuju kesuatu transaksi perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Reaksi keras pertamakali terhadap persoalan bunga bank adalah terdapat dalam tulisan KH Mas Mansur di Majalah Tabliq Siaran pada tahun 1937, bahwa bunga bank menjadi permasalahan yang sangat serius bagi umat Islam. Namun pada saat itu belum ada regulasi moneter dan perbankan, maka reaksi tersebut belum menemukan jawaban. Baru setelah adanya deregulasi moneter dan perbankan tahun 1983, sedikit mendapatkan jawaban terhadap permasalahan bunga bank tersebut. Kemudian dikuatkan lagi dengan keluarnya Pakto 1988, bahwa bank dapat memberikan pembiayaan dengan bungan nol persen.13 Menurut Mudrajad dan Suharjono mengatakan bahwa deregulasi inansial yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini sejalan dengan deregulasi inansial yang terjadi di negara-negara Asia. Persamaannya terlihat pada tiga dimensi deregulasi yang terpisah namun berkaitan erat, yaitu deregulasi harga (terutama deregulasi suku bunga), deregulasi produk (ragam jasa yang ditawarkan) dan deregulasi spasial (kelonggaran pembukaan cabang atau hambatan memasuki pasar).14 Deregulari inansial ini memberikan pengaruh terhadap ekonomi di Indonesia maupun di Asia. Perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A. M. Saefuddin, M. Amien Azis dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil- Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, 2015), h. 18. 13 Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah (Yogyakarta: UII Pers, 2000), h. 20. 14 Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 19 Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04 Nomor 1


yakni koperasi Ridho Gusti.15 Pada tahun 1991 berdiri dua bank syariah, yaitu: BPR Syariah Dana Mardhatillah; BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera yang berada di Bandung.16 Lembaga keungan diatas merupakan suatu proses cikal bakal terbentuknya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada tanggal 13 November 1991 lahirlah Bank Muamalat Indonesia sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi, dengan komitmen modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Pada bulan September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 45 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.17 Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia masih belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank syariah ini dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”. Pada UU No. 7 Tahun 1992 dibahas masalah sistem bagi hasil secara sepintas dan hanya berupa sisipan.18 Bank Muamalat ini bisa melewati krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu juga, banyak bank-bank konvensional yang telah collaps karena krisis ekonomi. Inilah yang menjadi kelebihan dari sistem bagi hasil. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatanya meliputi funding dan lending. Usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut tidak lepas dari ketentuan al-Qur’an dan hadist.

Muhammad Syai’i Antonio, Bank Syriah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 25. 16 Muhamad, Manajemen Bank Syariah, h. 18-19. 17 Ibid. 18 Ibid. 15

ADZKIYA MARET 2016


133

C. Analisi Komparasi Bank Konvensional dan Bank Syariah 1.

Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, pelaksanaan akadnya memiliki tujuan duniawi dan ukhrawi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.19 Prinsip- prinsip transaksi dalam perbankan syariah yang didasarkan pada hukum islam diantaranya meliputi:20 a. Prinsip at-Ta’awun, yaitu prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama dalam kebaikan. b. Prinsip menghindari Al-Iktinaz, yaitu prinsip menghindari transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir. c. Prinsip Bagi hasil, yaitu akad kerjasama dimana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama- sama. Di dalam bank konvensional, seorang nasabah tidak sedikit yang melanggar kesepakatan/perjanjian yang dilakukan. Perjanjian dalam bank konvensional tersebut berdasarkan hukum positif saja. Sedangkan di dalam perbankan syariah, setiap akadnya baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad. Akad perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti.21 Dalam perbankan konvensional, transaksinya menggunakan MOU antara nasabah dengan bank, yang mana sepakat tidak sepakat nasabah harus menyetujui isi perjanjian yang dibuat oleh pihak bank. Perjanjian tersebut dibuat oleh pihak bank, dan nasabah tinggal menandatangani saja. Pelaksanaan teknis perbankan konvensional memiliki tujuan yang hanya berorientasi terhadap proit saja. Mereka hanya mencari keuntungan, tanpa memikirkan kemaslahatannya untuk nasabah. Sedangkan dalam perbankan syariah akadnya berorientasi pada prinsip falah dan proit lost sharing. Keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Ketuntuan akad dalam perbankan syariah harus dijalankan sebagaimana hal-hal berikut ini: 22 19

Muhammad Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h.85. 20 Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 155. 21 Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, h. 85. 22 Syai’i Antonio, Bank Syriah dari Teori ke Praktik, 29. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04 Nomor 1


a. Rukun 1). Penjual 2). Pembeli 3). Barang 4). Harga 5). Akad / Ijab-qabul a. Syarat 1). Barang dan jasa harus halal. Transaksi atas barang dan jasa yang haram, hukumnya menjadi batal secara hukum syariah. Tetapi dalam perbankan syariah tidak mempertimbangkan transaksi halal atau haram. Semua bentuk transaksi diterima atau dilayani. 2). Harga barang dan jasa harus jelas. Harga barang dan jasa harus jelas spesiiksinya. Tidak unsur spekulasiataupun mayshir. 3). Tempat penyerahan (delivery) harus jelas, karena akan berdampak pada biaya transportasi. 4). Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal. Produk apapun yang dihasilkan semua perbankan syariah tidak terlepas dari akad. Ada beberapa asas akad yang harus dilindungi dan dijamin dalam wadah UU Perbankan Syariah. Asas-asas yang dimaksud antara lain:23 a. Asas Ridha’iyyah (rala sama rela) Yang dimaksud asas Ridha’iyyah adalah bahwa transaksi ekonomi Islam dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela yang hakiki. b. Asas manfaat Akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi keduabelah pihak. c. Asas Keadilan Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 102-103. 23

ADZKIYA MARET 2016


135

Dimana para pihak yang bertransaksi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. d. Asas saling menguntungkan Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat memberi keungan bagi mereka. Itulah sebabnya Islam pun mengharamkan transaksi yang mengandung unsur gharar (penipuan) karena merugikan salah satu pihak. 2. Lembaga Penyelesaian Sengketa Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya ssesuai tata cara dan hukum materi syariah.24 Lembaga penyelesaian sengketa mengenai perbankan syariah dan konvensional bisa ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang di lakukan di lembaga peradilan. Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan agama. Dalam perbankan syariah apabila ada permasalahan yang muncul akan diselesaikan dahulu dengan cara musyawarah dilembaga non litigasi, yaitu BASYARNAS25 (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Apabila kesepakatan tidak juga didapatkan, maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalan litigasi yaitu di Pengadilan Agama. Sedangkan dalam bank konvensional, penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan dengan cara negosiasi di lembaga BANI26 (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Apabila 24

Ibid., 30. BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. 25

Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi 26



negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka permasalahan antara bank syariah dan nasabah diselesaikan dengan cara litigasi di lingkungan Pengadilan Negeri. 3. Struktur Organisasi Bank syariah memiliki struktur yang hampir sama dengan bank konvensional, yakni dalam hal komisaris dan direksi. Unsur yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai pengawas operasional dan produk-produk bank syariah agar sesuai dengan hukum syariah.27 Dewan pengawas bank syariah meliputi beberapa pihak antara lain: Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (untuk bank syariah yang telah go publik) dan Dewan Pengawas Syariah. DPS tugasnya adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN. DPS tugasnya memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah. DPS diangakat oleh rapat umum pemegang pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.28 DPS itu merupakan salah satu lembaga berada dibawah yang naungan MUI. Keberadaan DPS dalam menjaga kegiatan usaha bank syariah agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Fungsi DPS dalam organisasi bank syariah sebagai berikut ini:29 a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran / maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.

Syai’i Antonio, Bank Syriah dari Teori ke Praktik, h. 29. Ismail, Perbankan Syariah, h. 37. 29 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 74. 27

28

ADZKIYA MARET 2016


137

terkait dengan aspek syariah. b. Sebagai mediator antar bank dan Dewan Pengawas Syariah dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. c. Sebagai perwakilan DSN yang bertempat di bank. Memiliki wewenang kewajiban melapor pada DSN sekurangkurangnya satu kali dalam setahun. Simpulan Bank adalah lembaga intermediary inancial institution yang melakukan tugas penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (lending). Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dengan prinsip bunga. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dengan prinsip bagi hasil dan atau fee based income. Orientasi bank konvensional hanya sebatas proit oriented. Sedangkan pada bank syariah, selain proit oriented juga berorientasis pada falah.

DAFTAR PUSTAKA Antonio, Muhammad Syai’i, Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006). ----------, Bank Syriah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Dewi, Gemala, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2004). Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Rajawali Press, 2013). Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04 Nomor 1


Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). ----------, Hukum Bisnis Syraiah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000). ----------, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015). ----------, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Pers, 2000). Purwana, Agung Eko, Hukum Ekonomi, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011). Sholahuddin, Muhammad, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). Suharjono, dan Mudrajat Kuncoro, Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: BPFE, 2002).

ADZKIYA MARET 2016

STUDI KOMPARASI BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

Recommend Documents