STUDI KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT DI WILAYAH CIANJUR SELATAN

STUDI KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT DI WILAYAH CIANJUR SELATAN (Kasus di Kecamatan Cibinong dan Tanggeung)

Septi Widiyanti

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

STUDI KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT DI WILAYAH CIANJUR SELATAN (Kasus di Kecamatan Cibinong dan Tanggeung)

SEPTI WIDIYANTI

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Ke Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

RINGKASAN SEPTI WIDIYANTI. Studi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat di Wilayah Cianjur Selatan (Kasus di Kecamatan Tanggeung dan Cibinong). Dibimbing oleh HARDJANTO. Proses kelembagaan dalam hutan rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang subsistem pengelolaan hutan rakyat. Mekanisme kelompok dan musyawarah dalam rangka pengaturan hasil menjadi satu komponen penting di dalam sistem kelembagaan hutan rakyat itu sendiri. Kesepakatan yang dihasilkan mempunyai orientasi utama kelestarian hutan dimana akan membawa pada kehidupan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Akan tetapi pada umumnya sistem kelembagaan kelompok tani bersifat non-formal dengan bercirikan atauranaturan yang bersifat lisan tanpa ada upaya pendokumentasian aturan yang tersusun rapi. Sehingga memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan anggota di dalam menjalankan aturan tersebut. Kemudian juga kelembagaan kelompok tani yang diharapkan mampu menjadi pemberi solusi bagi permasalahan yang dihadapi petani tidak sepenuhnya mempunyai kapasitas sebagaimana kelembagaan formal lainnya. Kapasitas yang dimiliki kelompok tani sebagai kelembagaan adalah sebagai wadah perkumpulan para petani untuk mempermudah kegiatan distrbusi bantuan bibit dan pupuk juga penyuluhan kepada petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kelembagaan hutan rakyat, seperti aturan, pedoman, bentuk kesepakatan, proses pengambilan keputusan, sistem tata nilai, dan kapasitas kelembagaan di beberapa desa dan kecamatan yang berlokasi di Kecamatan Tanggeung dan Cibinong di wilayah Cianjur Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di 2 (dua) kecamatan, Tanggeung dan Cibinong, 8 (delapan) dari 9 (sembilan) responden kelompok tani menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan yang mereka lakukan berdasarkan pada rapat anggota atau musyawarah. Kemudian 8 (delapan) dari 9 (sembilan) responden ketua kelompok menyatakan kesetiaan dan pengabdian anggota cukup tinggi. Tidak jauh berbeda dalam hal landasan penetapan pemimpin, seluruh responden kelompok tani menyatakan bahwa pemimpin ditetapkan bukan atas dasar hubungan paternalistik atau kesenioran melainkan keprofesionalan yang

dimiliki pemimpin tersebut. Sedangkan dalam hal persepsi terhadap waktu 38 dari 40 responden perwakilan anggota kelompok menyatakan orientasi mereka adalah ke masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem kelembagaan kelompok tani di lokasi penelitian masih tergolong kelembagaan non-formal. Di samping itu kapasitas yang dimiliki kelembagaan kelompok tani hanya dalam hal penyelenggaraan penyuluhan dan penyediaan bantuan bibit dan pupuk bagi petani. Sedangkan dalam hal karakteristik anggota, kelembagaan kelompok tani tergolong masyarakat modern yang sebagian besarnya memiliki orientasi ke masa depan. Kata kunci : Kelembagaan, kelompok tani, hutan rakyat

PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Studi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat di Wilayah Cianjur Selatan (Kasus di Kecamatan Cibinong dan Tanggeung)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, November 2009

Septi Widiyanti E14052358

LEMBAR PENGESAHAN Judul Penelitian

: Studi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat di Wilayah Cianjur Selatan (Kasus di Kecamatan Cibinong dan Tanggeung)

Nama Mahasiswa

: Septi Widiyanti

NRP

: E14052358

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Hardjanto, MS NIP. 19550606 198103 1 008

Mengetahui, Ketua Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Didik Suharjito, MS NIP. 19630401 199403 1 001

Tanggal lulus :

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam yang tiada henti penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw yang selalu menjadi inspirasi untuk terus berkarya di tiap langkah kehidupan ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, dengan judul “Studi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat di Wilayah Cianjur Selatan (Kasus di Kecamatan Cibinong dan Tanggeung)”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu, bapak, kakak dan adik tercinta, serta seluruh keluarga dan rekan-rekan juga sahabat atas do’a, dukungan dan perhatiannya. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jajaran dosen fakultas kehutanan IPB yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama penulis menjalankan aktivitas perkuliahannya dan kepada Prof. Dr. Ir. Hardjanto, MS yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, penghargaan penulis disampaikan pula kepada pihak Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) beserta seluruh ketua dan anggota kelompok tani di Kecamatan Cibinong dan Tanggeung yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat dan memberi kontribusi positif bagi kemajuan dokumentasi ilmiah kehutanan Indonesia.

Bogor, November 2009

Septi Widiyanti

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 22 September 1987 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Sudaryanto dan Ibu Widiastuti. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN Pengasinan Bintara I Bekasi dari tahun 1993 sampai tahun 1999. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 14 Bekasi sampai tahun 2002, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 44 Jakarta pada tahun 2002 sampai 2005. Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan. Selama menjadi mahasiswa di IPB penulis aktif di organisasi IKMT (Ikatan Mahasiswa Muslim TPB) tahun 2005-2006, Staf Pengembangan Studi Politik dan Kebijakan KAMMI Daerah Bogor tahun 2006-2007, Koordinator bid. Keakhwatan Divisi PSDM DKM Ibaadurrahmaan tahun 2007-2008, Staf Kelompok Studi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (PSDH) FMSC (Forest Management Student Club) tahun 20072008, dan Sekretaris Umum JIMMKI (Jaringan Intelektual Mahasiswa Muslim Kehutanan Indonesia) tahun 2007-2009. Selain itu penulis juga pernah mewakili departemen Manajemen Hutan dalam ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat fakultas pada tahun 2008. Praktek yang diikuti penulis terdiri dari Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) di Sancang dan Kamojang, Jawa Barat. Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di HP Gunung Walat Sukabumi, Jawa Barat. Dan Praktek Kerja Lapang (PKL) selama 2 (dua) bulan di PT. Sari Bumi Kusuma Kab. Sintang, Kalimantan Barat. Selain itu semasa menjalankan aktivitas akademiknya penulis juga pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah Inventarisasi Sumber Daya Hutan (ISDH). Dalam rangka menyelesaikan pendidikan dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul Studi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat di Wilayah Cianjur Selatan (Kasus di Kecamatan Cibinong dan Tanggeung) di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Hardjanto, MS.

i

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ............................................................................................. i DAFTAR TABEL .....................................................................................

iii

DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................

1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1.2 Perumusan Masalah ................................................................ 1.3 Tujuan .................................................................................... 1.4 Manfaat ..................................................................................

1 2 3 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 2.1 Kelembagaan ........................................................................ 2.1.1 Pengertian Kelembagaan .............................................. 2.1.2 Pembentukan dan Perubahan Kelembagaan .................. 2.1.3 Komponen Utama Kelembagaan ................................... 2.2 Kelembagaan Hutan Rakyat .................................................. 2.2.1 Kedudukan Kelembagaan dalam PHR .......................... 2.2.2 Ruang Lingkup Kelembagaan Hutan Rakyat ................. 2.3 Kelompok Tani Hutan ...........................................................

5 5 5 6 7 9 10 11 11

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................. 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ............................................... 3.2 Alat dan Objek Penelitian ...................................................... 3.3 Jenis dan Sumber Data ........................................................... 3.4 Metode Pengambilan Contoh .................................................. 3.5 Metode Pengumpulan Data...................................................... 3.6 Analisis Data ..........................................................................

13 13 13 13 15 16 16

BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN.................................. 4.1 Letak....................................................................................... 4.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan ........................................ 4.3 Iklim ....................................................................................... 4.4 Potensi Sumber Daya Manusia ................................................ 4.5 Kondisi Umum Usaha Hutan Rakyat .......................................

17 17 17 18 18 19

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................... 5.1 Embrio Lahirnya Kelembagaan .............................................. 5.2 Aktivitas Pengelolaan Lahan ................................................. 5.2.1 Kendala ........................................................................ 5.2.2 Upaya ........................................................................... 5.3 Aspek Keorganisasian (Struktural) ........................................ 5.3.1 Struktur Kelembagaan ................................................... 5.3.2 Tujuan Kelembagaan ..................................................... 5.3.3 Keanggotaan..................................................................

21 21 22 23 23 24 24 29 29

ii

5.3.4 Kepemimpinan .............................................................. 5.4 Aspek Kelembagaan (Kultural) ............................................... 5.4.1 Sistem Tata Nilai ........................................................... 5.4.2 Norma ........................................................................... 5.4.3 Kultur Kelembagaan...................................................... 5.4.4 Kapasitas Kelembagaan .................................................

31 33 33 35 38 40

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 6.1 Kesimpulan ............................................................................ 6.2 Saran ......................................................................................

42 42 42

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................

43

LAMPIRAN ...............................................................................................

45

iii

DAFTAR TABEL No.

Halaman

1.

Jenis dan sumber data .............................................................................

13

2.

Luas cakupan wilayah kelompok tani.....................................................

24

3.

Pihak yang paling dominan mengambil keputusan ................................

26

4.

Struktur kelembagaan kelompok tani .....................................................

27

5.

Tingkat fleksibilitas saat menghadapi tekanan .......................................

28

6.

Indikasi ‘klik’ dalam kelembagaan .........................................................

28

7.

Pola perekrutan anggota..........................................................................

29

8.

Pihak yang memutuskan perekrutan anggota..........................................

30

9.

Tingkat kesetiaan dan pengabdian anggota ............................................

30

10. Landasan penetapan pemimpin...............................................................

32

11. Pola pergantian pemimpin ......................................................................

32

12. Norma kelembagaan ...............................................................................

36

13. Kultur kelembagaan kelompok tani ........................................................

39

iv

DAFTAR LAMPIRAN No.

Halaman

1.

Jenis tanaman yang diusahakan di lahan milik ......................................

46

2.

Jenis aktivitas pengelolaan lahan ............................................................

47

3.

Macam-macam kendala dan upaya dalam pengelolaan lahan ...............

48

4.

Aspek kelembagaan ................................................................................

51

5.

Aspek keorganisasian .............................................................................

53

6.

Dokumentasi penelitian ..........................................................................

55

7.

Kuesioner ................................................................................................

56

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hutan merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki bangsa ini. Negara Indonesia mempunyai ratusan juta hektar kawasan hutan yang terbagi ke dalam kawasan hutan milik negara dan hutan milik privat. Hutan milik privat atau yang disebut dengan hutan rakyat sudah cukup luas pengembangannya pada sebagian besar wilayah di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun yang menangani kehutanan tingkat kabupaten di seluruh Indonesia luas hutan rakyat adalah 1.568.415,64 ha (Sukadaryati 2006). Hutan rakyat memiliki peran yang cukup besar bagi penyelamatan lingkungan. Salah satunya yaitu untuk perlindungan tata air yang berada pada lahan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, hutan rakyat juga menyumbang peran menjanjikan bagi perguliran ekonomi pemiliknya seperti menjadi sumber penghasil kayu, buah-buahan, daun, kulit kayu, biji-bijian dan masih banyak lagi. Terdapat perbedaan dalam hal pemanfaatan hutan rakyat di Jawa dan di luar Jawa. Hutan rakyat di Jawa lebih memprioritaskan pemanfaatan dari segi hasil hutan nonkayu dengan asumsi lebih cepat berproduksi dan dimanfaatkan langsung dibanding hasil hutan kayu yang menurut sebagian besar pemiliknya membutuhkan waktu yang lama untuk pemanfaatannya. Ditambah lagi kondisi areal hutan di jawa yang sempit sekedar memenuhi definisi hutan dimana minimal luas hutan sebesar 0,25 hektar. Dengan demikian petani lebih mengoptimalkan lahan-lahan yang dimilikinya untuk ditanami beberapa pohon komersil untuk dijual hasil hutan non kayunya atau dimanfaatkan sendiri. Tidak hanya hutan milik negara yang mempunyai aturan, pedoman, serta struktur kelembagaan yang khusus mengurus sistem pengelolaan hutan. Hutan rakyat juga demikian. Pada umumnya sistem pengelolaan hutan rakyat menganut sistem pengelolaan mandiri. Artinya, segala aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan berasal dari pemilik lahan atau keluarga yang mengusahakan

hutan

rakyat

tersebut.

Pola

pengelolaan

tersebut

tidak

mengelompok tetapi tersebar berdasarkan letak, luas kepemilikan lahan, dan keragaman pola usaha taninya. Pada dasarnya para petani hutan rakyat masih

2

tergabung dalam kelompok tani yang sederhana, dimana seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan seperti penebangan, produksi, pemasaran, penanaman dan lain-lain diatur oleh keluarga masing-masing kelompok tani. Maka dari itu, untuk menjamin kelestarian hasil hutan rakyat diperlukan penguatan kelembagaan diantara para kelompok tani sehingga terbentuk aturanaturan internal mengenai sistem pengelolaan hutan rakyat baik itu dalam hal penanaman, penebangan, pemasaran, dan lain-lain yang berkaitan dengan kelancaran subsistem pengelolaan hutan rakyat yaitu proses produksi, pemasaran, dan distribusi hasil hutan rakyat yang disepakati oleh seluruh anggotanya. Proses kelembagaan dalam hutan rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang subsistem pengelolaan hutan rakyat. Mekanisme kelompok dan musyawarah dalam rangka pengaturan hasil menjadi satu komponen penting di dalam sistem kelembagaan hutan rakyat itu sendiri. Kesepakatan yang dihasilkan mempunyai orientasi utama kelestarian hutan dimana akan membawa pada kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. 1.2 Perumusan Masalah Perumusan Masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sistem pengelolaan hutan rakyat dalam hal kelembagaannya. Hutan rakyat yang pada umumnya tersebar berdasarkan letak, luas lahan, dan pola usaha taninya memiliki sistem pengelolaan yang terpusat pada satu sumber yaitu berasal dari keluarga petani hutan rakyat masing-masing. Dengan demikian, koordinasi atau interaksi antar petani hutan rakyat masih kurang. Sistem kelembagan antar petani hutan rakyat diperlukan dalam hal penetapan aturan-aturan terkait pengelolaan hasil hutan, pengambilan keputusan di antara para petani, maupun penyelesaian masalah terkait produksi, distribusi, dan pemasaran hasil hutan. 2. Penguatan kelembagaan hutan rakyat. Suatu sistem dikatakan baik apabila sistem tersebut berjalan secara berkesinambungan. Begitu pula halnya di dalam sistem kelembagaan. Pengelolaan kawasan hutan rakyat dapat terganggu seiring keengganan pemilik hutan tersebut untuk mengelola kawasan hutannya. Karena itu diperlukan penguatan kelembagaan dengan

3

melakukan regenerasi pengurus atau anggota di dalamnya. Sehingga tercapai sistem kelembagaan hutan rakyat waktu demi waktu disertai peningkatan kinerja dan kredibilitas sumber daya manusia. 3. Penyesuaian sistem kelembagaan yang ideal berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Ideal tidaknya suatu sistem kelembagaan di suatu komunitas masyarakat tertentu bergantung pada kondisi sosial dan tingkat ekonomi masyarakatnya. Suatu sistem kelembagaan dapat dikatakan ideal jika frekuensi munculnya masalah baik internal maupun eksternal sangat kecil, dan hampir tidak adanya anggota di dalam kelembagaan tersebut yang merasa tertekan atas aturan-aturan atau kebijkan yang dibuat. 4. Sistem kelembagaan kelompok tani yang pada umumnya bersifat nonformal dengan bercirikan aturan-aturan yang dibuat bersifat lisan tanpa ada upaya pendokumentasian aturan yang tersusun rapi memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada tingkat kepatuhan anggota untuk menaati aturan tersebut. Karena pada dasarnya aturan yang dibuat tidak memiliki kekuatan yang mengikat para anggotanya untuk melaksanakannya. 5. Kelembagaan kelompok tani sebagai wadah atau sarana penyediaan bantuan baik berupa penyuluhan dan pendidikan maupun pemberian fasilitas yang dibutuhkan anggota, tidak sepenuhnya memiliki kemampuan ataupun kapasitas untuk mengelola program-program yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani. Dengan demikian, pengoptimalan kapasitas kelembagaan menjadi penting demi penyelenggaraan subsistem pengelolaan hutan rakyat yang lebih terkoordinasi. 1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui sistem kelembagaan hutan rakyat, seperti aturan, pedoman, bentuk kesepakatan, proses pengambilan keputusan, sistem tata nilai, dan kapasitas kelembagaan di beberapa desa dan kecamatan yang berlokasi di Kecamatan Cibinong dan Tanggeung di wilayah Cianjur Selatan.

4

1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun gambaran tentang kondisi sistem kelembagaan hutan rakyat di suatu daerah sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan terkait kebijakan kehutanan.



Bagi instansi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kepentingan akademik maupun penelitian serupa lainnya.



Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau kontribusi dalam pemecahan masalah yang terkait dengan masalahmasalah sistem kelembagaan hutan rakyat.



Bagi individu, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat untuk menemukan ide-ide kreatif yang aplikatif berkaitan dengan pengelolaan sistem kelembagaan hutan rakyat bagi kemajuan kehutanan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kelembagaan 2.1.1 Pengertian Kelembagaan Suatu kelembagaan merupakan suatu sistem kompleks yang sengaja dibuat manusia untuk mengatur cara, aturan, proses, dan peran masing-masing komponen pendukung di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen pendukung di dalam suatu kelembagaan yaitu antara lain subjek atau orang sebagai penggerak sistem, segala aturan dan cara yang mengatur jalannya suatu sistem di dalam kelembagaan yang melibatkan banyak peran subjek tersebut. Pengertian kelembagaan menurut para ahli berbeda-beda sesuai pemikirannya masing-masing. Menurut Soekanto (2002) istilah kelembagaan diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Sedangkan menurut Tjondronegoro (1977) dalam Pranadji (2003) perihal pengertian tentang lembaga cenderung menyempitkan makna lembaga dalam kaitan perbedaan dengan organisasi. Cenderung menempatkan makna lembaga dengan pendekatan ciri kemajuan masyarakat. Selain itu Soemardjan dan Soelaeman (1974) menuliskan bahwa lembaga mempunyai fungsi sebagai alat pengamatan kemasyarakatan (social control) artinya kelembagaan dapat bertindak sesuai dengan kehendak masyarakat yang berperan besar terhadap sirkulasi kelembagaan tersebut. Sedikit berbeda dengan Rahardjo (1999) yang dikutip oleh Pasaribu (2007), konsep kelembagaan yang dianut oleh masyarakat menggunakan konsep lembaga sosial yang secara lebih sederhana diartikan

sebagai

kompleks

norma-norma

atau

kebiasaan-kebiasaan

untuk

mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam masyarakat. Sedangkan dalam kasus kelembagaan usaha, Susanty (2005) memaparkan bahwa kelembagaan usaha atau kelembagaan kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu sistem tata kelakuan atau norma untuk memenuhi atau digunakan dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS). Melalui kelembagaan itu pula hubungan antar manusia diatur oleh sistem norma dan organisasi sosial mengatur hubungan manusia tersebut. Sementara dalam hal hubungan perilaku yang terjadi dalam suatu

6 organsiasi sosial, Rahayuningsih (2004) mengatakan di dalam suatu kelompok terdapat pengaruh dari perilaku organisasi (kelompok) terhadap perilaku perorangan. Sebaliknya perilaku perorangan juga memberikan pengaruh terhadap norma dan sistem nilai bersama yang biasanya menjadi perilaku kelompok.

Berdasarkan

beberapa pendapat tentang pengertian kelembagaan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa kelembagaan merupakan suatu sistem yang sarat dengan nilai dan norma yang kompleks yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia di dalam kelembagaan pada khususnya maupun manusia di luar kelembagaan pada umumnya. Norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat memiliki tingkatan kekuatan mengikat tersendiri. Seperti yang dipaparkan Soekanto (2002) dalam Sosiologi sebagai Pengantar mengatakan, untuk dapat membedakan kekuatan mengikat normanorma tersebut dikenal adanya empat pengertian, yaitu: a) Cara (usage) b) Kebiasaan (folkways) c) Tata kelakuan (mores), dan d) Adat-istiadat (custom) Setiap tingkatan di atas memiliki kekuatan memaksa yang semakin besar mempengaruhi perilaku seseorang untuk mentaati norma. Begitu pula yang dipaparkan oleh Soemardjan dan Soelaeman (1974) bahwa setiap tingkatan tersebut menunjukkan pada kekuatan yang lebih besar yang digunakan oleh masyarakat untuk memaksa para anggotanya untuk mentaati normanorma yang terkndung di dalamnya. 2.1.2 Pembentukan dan Perubahan Kelembagaan Menurut Soekanto (2002) proses pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan disebut proses institutionalization yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan, yang dimaksud ialah sampai norma itu dikenal oleh masyarakat, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembentukan lembaga kemasyarakatan berasal dari perilaku masyarakat yang lama kelamaan menjadi perilaku masyarakat yang disebut tata kelakuan dan adat istiadat. Dalam perkembangannya, suatu kelembagaan dapat mengalami perubahan baik cepat ataupun lambat, kecil ataupun besar maupun dikehendaki atau tidak dikehendaki. Masih menurut Soekanto (2002), perubahan yang terjadi pada lembaga-

7 lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut Ibrahim (2002) dalam Pasaribu (2007), komponen-komponen kelembagaan yang dapat mengalami perubahan mencakup : (1) Perubahan unsur-unsur lembaga kemasyarakatan itu sendiri, seperti sebagian norma-norma dalam lembaga kemasyarakatan berubah atau bisa juga perubahan funsi lembaga itu; (2) Perubahan lembaga dalam arti kemasyarakatan lama hilang dan diganti dengan lembaga yang baru. 2.1.3 Komponen Utama Kelembagaan Mengutip dari Pasaribu (2007), kelembagaan tersusun atas tiga komponen utama yaitu hak kepemilikan (property rights), batas yurisdiksi dan aturan representatif. Hak kepemilikan mengandung makna sosial, muncul dari konsep hak (right) dan kewajiban (obligation) yang didefinisikan dan diatur oleh hukum, adat dan tradisi atau konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya. Karena itu, pernyataan hak milik memerlukan pengesahan dari masayarakat dimanapun ia berada. Implikasi dari hal ini adalah : (1) hak seseorang adalah kewajiban orang lain, (2) hak yang dicerminkan oleh kepemilikan adalah sumber kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Hak milik dapat diperoleh dari penemuan, pemberian atau warisan dan pembelian. Batas yuridiksi menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu kelembagaan dalam suatu masyarakat. Konsep batas yuridiksi dapat mencakup wilayah kekuasaan atau batas otorita yang dimiliki oleh suatu institusi, atau mengandung makna keduanya. Aturan representatif merupakan perangkat aturan yang menentukan mekanisme pengambilan keputusan organisasi. Aturan representatif mengatur siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa yang terdapat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Pranadji (2003) kelembagaan yang bercirikan terhadap kemajuan masyarakatnya memiliki beberapa elemen pendukung diantaranya sebagai berikut. 1) Kompetensi SDM Komponen kompetensi yang dimaksud disini mencakup: a) Ketrampilan yang cukup pada individu, b) Kematangan emosional yang tinggi, c) Kemampuan bekerjasama yang bersifat mutualistik,

8 d) Apresiasi terhadap tata-nilai maju, e) Apresiasi tinggi terhadap penggunaan ilmu pengetahuan di bidang manajemen dan keorganisasian sosial yang progresif, dan f) Responsif terhadap kepemimpinan futuristik. 2) Tata Nilai Maju Untuk mengidentifikasi dan menentukan gambaran kemajuan yang dicapai masyarakat, baik dalam tingkat kelompok tani, desa, maupun negara diperlukan beberapa komponen tata nilai seperti di bawah ini. a) Penghargaan terhadap kerja keras, b) Rajin (tidak malas), c) Produktif (tidak konsumtif), d) Hemat (tidak menghabiskan aset strategis), e) Rasa malu dan harga diri tinggi, f) Prestasi-kompetitif , g) Sabar dan rendah hati (tidak pemarah dan suka pamer), h) Haus inovasi (tidak resisten terhadap inovasi), i) Cara kerja/berpikir sistematik dan terorganisir, j) Daya empati tinggi k) Rasional dan impersonal (tidak seenaknya dan mengikuti selera pribadi) l) Bervisi jangka panjang yang jelas. 3) Kepemimpinan Kepemimpinan yang dibahas disini bukan menekankan pada tipe kepemimpinan seseorang melainkan pada komponen apa saja yang menentukan suatu kepemimpinan untuk memajukan masyarakat pertanian dan pedesaan. Komponen kepemimpinan yang dimaksud adalah: a) Integritas personal yang tinggi yang melekat pada pribadi seorang pemimpin. b) Visi ke depan yang jelas dan implementatif c) Kemampuan seorang pemimpin memberi inspirasi dan mengarahkan anggota masyarakatnya d) Memiliki kemampuan untuk mengabdi pada masyarakatnya e) Mempunyai keunggulan atau keistimewaan yang signifikan dan sangat interaktif dengan kebutuhan masyarakat f) Memiliki kemampuan dalam pemecahan konflik yang terjadi di masyarakat

9 g) Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dengan anggota masyarakat yang dipimpinnya h) Mengajarkan penggunaan rasionalitas yang tinggi pada setiap pengambilan keputusan i) Menjunjung tinggi kewajiban untuk menegakkan sistem kerja kolektif masyarakat yang dipimpinnya. 4) Struktur dan Organisasi Sosial Struktur sosial yang sehat adalah cerminan dari diferensiasi dan spesialisasi pekerjaan

yang sehat.

Sedangkan

organisasi sosial

bisa

didekati

dengan

memperhatikan sistem kemitraan dan keterlibatan masyarakat untuk tujuan di bidang pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan, penguatan identitas individu dan sosial, pengelolaan pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan sistem pemeliharaan keteraturan sosial yang telah terbentuk. 5) Manajemen Sosial Manajemen sosial terkait erat dengan sistem pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. 6) Hukum dan Pemerintahan Aspek hukum dapat ditelusuri dari konsistensi anatar norma ideal yang dirumuskan dalam bentuk aturan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aspek pemerintahan ditekankan pada penagturan untuk peningkatan kreativitas dan peran masyarakat agar tercapai kesejahteraan bersama. 2.2 Kelembagaan Hutan Rakyat Kelembagaan tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti hukum adat sering dianggap tidak sesuai atau bahkan mengganggu kepentingan hukum positif yang berlaku. Dalam pengelolaan sumberdaya hutan, sebenarnya aturan-aturan adat yang ada di tengah masyarakat di dalam dan di sekitar hutan memiliki suatu kearifan yang mendalam. Kelembagaan adat sangat besar pengaruhnya pada pola tingkah laku kehidupan sosial masyarakat di sekitar hutan. Aturan-aturan adat yang ada merupakan peninggalan leluhur yang tetap harus dijaga dan dipatuhi walaupun aturan-aturan adat tersebut tidak tertulis. Aturan adat bagi masyarakat merupakan hukum yang mengikat dan memiliki sanksi yang tegas atas segala pelanggaran yang dilakukan. Secara luas

10 kelembagaan adat yang ada tidak hanya mengatur dan mengatasi tentang konflik sosial yang terjadi dalam masyarakatnya namun juga mengatur tentang pola perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada di sekitar mereka. Hal ini adalah wajar mengingat hutan merupakan lingkungan hidup mereka dan juga sebagai tempat untuk mmemenuhi kebutuhan hidup yang serba sederhana. Dengan kata lain, kerusakan hutan berarti ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitarnya (Yanuar 2001). Peran kelembagaan dalam pengelolaan hutan rakyat sangat penting diperhatikan keseimbangannya. Seperti yang disebutkan dalam Ngadiono (2004) bahwa tujuan pengelolaan hutan rakyat adalah terwujudnya hutan rakyat yang memiliki keseimbangan fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi. Beberapa komponen keseimbangan tersebut antara lain: (1) Data dasar tingkat desa; (2) Tujuan dan sasaran; (3) Instrumen kebijakan dalam kegiatan hutan desa; (4) Program dan kegiatan hutan desa; (5) Dukungan kelembagaan dan dana. Menurut Ngadiono (2004) dana merupakan unsur penting dalam mewujudkan program dan kegiatan. Oleh karena itu, sistem dukungan pendanaan harus dibicarakan sejak awal dengan masyarakat. Kelembagaan akan mencakup 2 (dua) hal yaitu: (1) Organisasi masyarakat dan organisasi pengelola hutan rakyatnya; dan (2) Aturan hukum dan norma yang berkaitan dengan sistem pengelolaan hutan rakyat. 2.2.1 Kedudukan Kelembagaan dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Ada beberapa kendala yang mengiringi perjalanan pengusahaan hutan rakyat. Hal ini dikemukakan oleh Andayani (2003) sebagai berikut : (1) Teknologi, (2) Modal usaha, (3) Manajemen usaha tani, (4) Skill (kemampuan), (5) Kondisi fisik lahan usaha, dan (6) Kebijakan pemerintah. Akan tetapi Andayani dalam tulisannya juga menekankan pada penguatan kelembagaan dalam rangka melaksanakan usaha perhutanan rakyat yang berkesinambungan, karena apabila dalam melaksanakan produksi masih dilakukan secara individu diduga posisi tawarnya akan rendah. Kedudukan kelembagaan dalam hutan rakyat menurut Ngadiono (2004) merupakan unsur yang tidak kalah penting dengan unsur dukungan pendanaan hutan rakyat itu sendiri. Karena di dalam kelembagaan mencakup organisasi masyarakat dan aturan hukum yang berkaitan dengan sistem pengelolaan hutan rakyat. 2.2.2 Ruang Lingkup Kelembagaan Hutan Rakyat Hutan rakyat sebagaimana hutan negara juga membutuhkan sistem pengelolaan yang terencana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan rakyat itu

11 sendiri. Karena pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan secara personal akan berbeda dengan pengelolaan secara kelompok. Pengelolaan hutan rakyat dengan membentuk kelembagaan atau organisasi di dalamnya akan semakin menumbuhkan interaksi dan koordinasi antar anggota sehingga tujuan bersama akan cepat tercapai. Kelembagaan hutan rakyat sebagaimana sub sektor kehutanan yang lainnya memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Keterkaitan tersebut nantinya akan memberikan efek terhadap kemajuan pembangunan kehutanan secara menyeluruh. Lingkup kelembagaan social forestry makro digambarkan secara lintas sektoral. Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan hutan rakyat tidak bergantung dari pihakpihak yang berkecimpung dalam sektor kehutanan, tetapi juga tergantung dari sektorsektor lain seperti pertanian, perkebunan, transmigrasi, kementrian, dan UKM. Pelaksanaan kegiatan dikoordinir oleh suatu komisi yang disebut komisi social forestry. Komisi social forestry beranggotakan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat. Untuk selanjutnya hasil yang diharapkan dari pelaksanaan serangkaian kegiatan adalah terwujudnya good corporate governance atau sistem pemerintahan yang baik (Ngadiono 2004). 2.3 Kelompok Tani Hutan Kelompok

tani

hutan

(KTH)

merupakan

sekumpulan

orang

yang

mengelompokkan diri dalam usaha-usaha dalam bidang pengelolaan tanah hutan negara yang tumbuh dan berkembang dari, oleh, dan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama (Perum Perhutani, 1987 dalam Permana, 1998). Sedangkan Suharjito (1994) menyatakan bahwa pembentukan kelompok tani merupakan awal dari sebuah upaya mewujudkan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan negara. Mulyana (2001) dalam Puspita (2006) menyatakan kriteria pemilihan petani sebagai KTH itu adalah kedekatan dengan hutan, hak-hak yang sudah ada, ketergantungan dan pengetahuan lokal. Keempat dimensi itu sangat erat kaitannya dengan sumber daya hutan dan mudah untuk dikenali. Selanjutnya dalam tulisannya juga dikatakan proses pembentukan KTH adalah sebagai berikut : 1. Pembentukan kelompok 2. Penguatan kelembagaan 3. Penyuluhan 4. Insentif

12 Menurut Suharjito (1994) pengertian pembinaan KTH adalah suatu proses yang timbul dalam suatu hubungan antara pembina atau petugas Perum Perhutani bersama dengan instansi terkait dengan kelompok tani (KTH) binaan dalam upaya menemukan dan memecahkan masalah atau mengembangkan kegiatan kelompok. Tujuan pembinaan yang ingin dicapai tentunya tidak terlepas dari tujuan perhutanan sosial pada umumnya, yaitu memaksimalkan partisipasi masyarakat sekitar hutan untuk bersama-sama membangun dan mengelola hutan secara penuh tanggung jawab dalam pembangunan hutan dan lingkungan sekitar.

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Cianjur tepatnya Kecamatan Cibinong dan Tanggeung dengan selang waktu pengumpulan data selama kurang lebih satu bulan yaitu bulan Juni-Juli. 3.2 Alat dan Objek Penelitian Penelitian ini memerlukan beberapa alat bantu seperti alat perekam dan kuisioner yang akan dibagikan kepada responden. Sedangkan objek penelitian yaitu ketua dan perwakilan dari kelompok tani yang terdapat di beberapa kecamatan yang akan dipilih sebagai sample. 3.3 Jenis dan Sumber Data Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini ada 2 (dua) jenis data, data primer yang bersumber dari hasil wawancara kepada para responden dan data sekunder yang berasal atau yang didapatkan dari instansi atau lembaga yang terkait. Secara ringkas kebutuhan jenis dan sumber data digambarkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 1 Jenis dan Sumber Data No. 1

Jenis data

Cara pengambilan

Sumber data

Pencatatan data dari instansi

Kantor desa, Kecamatan Cibinong,

Kondisi Umum a. Geografis wilayah

dan Tanggeung b. Luas wilayah

Pencatatan data dari instansi

penggunaan

Kantor desa, Kecamatan Cibinong, dan Tanggeung Kecamatan Cibinong, dan

c. Iklim

Pencatatan data dari instansi

Tanggeung Kecamatan Cibinong, dan

d. Potensi SDM

Pencatatan data dari instansi

Tanggeung

e. Usaha HR

wawancara ke responden dan

Ketua dan perwakilan anggota kel-

observasi ke lokasi HR

ompok tani

14

No.

Jenis data

Cara pengambilan

Sumber data

Sejarah lahirnya

wawancara

Tim penyuluh dan ketua KT

a. Jenis aktivitas

pengisian kuesioner

perwakilan anggota KT

b. Kendala

pengisian kuesioner

perwakilan anggota KT

c. Upaya

pengisian kuesioner

perwakilan anggota KT

pengisian kuesioner

Ketua KT (Kelompok Tani)

pengisian kuesioner

Ketua KT

pengisian kuesioner

Ketua KT

saan

pengisian kuesioner

Ketua KT

e. Tingkat fleksibilitas

pengisian kuesioner

Ketua KT

f. Indikasi klik anggota

pengisian kuesioner

Ketua KT

5

Tujuan Kelembagaan

wawancara mendalam

Ketua KT

6

Keanggotaan pengisian kuesioner

Ketua KT

kan anggota baru

pengisian kuesioner

Ketua KT

c. Kesetiaan anggota

pengisian kuesioner

Ketua KT

d. Frekuensi pertemuan

pengisian kuesioner

Ketua KT

e. Partisipasi anggota

pengisian kuesioner

Ketua KT

a. Landasan pemilihan

pengisian kuesioner

Ketua KT

b. Kekuasaan pemimpin

pengisian kuesioner

Ketua KT

c. Gaya kepemimpinan

pengisian kuesioner

Ketua KT

d. Periode pemilihan

pengisian kuesioner

Ketua KT

pengisian kuesioner

perwakilan anggota KT

>> landasan norma

pengisian kuesioner

Ketua KT

>> persepsi thd orang

pengisian kuesioner

Ketua KT

2

kelembagaan 3

Aktivitas pengelolaan lahan

4

Aspek struktural a. Luas cakupan wilayah & anggota b. Struktur organisasi c. Pengambil keputusan dominan d. Pola sebaran kekua-

a. Pola perekrutan b. Pihak yang memutus

7

8

Kepemimpinan

Aspek kultural a. Sistem tata nilai b. Norma

15

No.

Jenis data

Cara pengambilan

Sumber data

pengisian kuesioner

Ketua KT

yang mengetahui norma

pengisian kuesioner

Ketua KT

>> kedisiplinan

pengisian kuesioner

Ketua KT

>> Iklim kelembagaan

pengisian kuesioner

Ketua KT

>> Faktor sistem kerja

pengisian kuesioner

Ketua KT

a. Peran

wawancara mendalam

Ketua KT

b. Kapasitas

wawancara mendalam

Ketua KT

>> persepsi thd penghargaan dan sanksi c. Kultur kelembagaan >> Banyaknya anggota

9

Kapasitas kelembagaan

3.4 Metode Pengambilan Contoh Pengambilan contoh pada penelitian ini dilakukan dalam empat tahap. Pertama pengambilan contoh pada tingkat kecamatan yang terdapat di Kabupaten Cianjur. Dipilih 2 (dua) kecamatan dari 32 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Cianjur. Pengambilan contoh ini didasarkan pada beberapa kriteria, dimana pemilihan kecamatan dipilih secara sengaja dengan berdasar pada besarnya produksi, jumlah kelompok tani, dan ada tidaknya struktur kelembagaan di kecamatan tersebut. Selain itu kecamatan dipilih karena lokasinya yang berada di wilayah Canjur Selatan dimana di wilayah ini masih banyak terdapat aktivitas usaha hutan rakyat dibandingkan dengan wilayah lain di Cianjur. Kedua, pengambilan contoh desa yang akan dijadikan lokasi penelitian. Pengambilan contoh ini didasarkan pada desa yang memiliki cukup banyak lahan hutan rakyat, adanya kelompok tani yang terlibat dalam pengelolaan lahan hutan rakyat tersebut dan secara geografis letaknya tidak berjauhan dengan sekretariat penyuluh kehutanan. Ketiga, pengambilan contoh kelompok tani. Pemilihan contoh ini didasarkan pada adanya struktur kelembagaan pada kelompok tani, keaktifan kelompok tani yaitu berupa kegiatan-kegiatan pendampingan oleh penyuluh pada kelompok tani dan letaknya yang juga tidak jauh dari lokasi pengawasan penyuluh kehutanan. Keempat, pemilihan responden di dalam

16

kelompok tani. Pemilihan responden di dalam masing-masing kelompok tani tersebut dilakukan secara acak. 3.5 Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan beberapa teknik berdasarkan jenis data yang dibutuhkan. 1. Teknik wawancara, menggunakan kuisisoner dan alat perekam yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk selanjutnya mendapat tanggapan atau respon dari para responden berupa penjelasan dari pertanyaan yang diajukan. 2. Teknik observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke kawasan hutan rakyat yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani. 3. Pencatatan data sekunder, mengumpulkan data yang terkait dengan bahan penelitian yang dibutuhkan kepada instansi atau lembaga khusus yang mengurusi masalah tersebut. 3.6 Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik analisis yaitu, analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Teknik analisis kuantitatif lebih menekankan pada pendeskripsian dari nominal atau data berupa angka yang didapat dari hasil wawancara dengan responden yang dimasukkan ke dalam tabel untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan literatur yang ada menjadi teks naratif. Sedangkan teknik analisis kualitatif lebih menekankan pada hasil penelitian yang berupa wawancara langsung kepada responden yang sifatnya pendeskripsian secara utuh terhadap gambaran informasi yang didapat dari responden.

BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Letak Desa Sukamekar adalah sebuah desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Desa Sukamekar terdapat di sebelah kiri jalan utama menuju Kantor Kecamatan Cibinong. Sementara Desa Cikangkareng berbatasan dengan Desa Pamoyanan di sebelah utara, Desa Girimukti di sebelah selatan, Desa Sukamekar di sebelah timur, dan Desa Klapanunggal di sebelah barat. Untuk mencapai Desa Sukamekar dari Kantor Kecamatan relatif jauh dan sulit, karena melewati jalan yang terjal dan bebatuan dengan kondisi jalan yang naik-turun. Begitu juga halnya dengan Desa Cikangkareng yang terletak lebih jauh ke dalam dari Desa Sukamekar. Kondisi akses jalan yang bebatuan semakin menyulitkan alat transportasi untuk melewatinya. Sedangkan Desa Sirnajaya yang merupakan bagian dari Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memiliki batasan desa antara lain sebelah utara dan selatan berbatasan dengan Desa Cilongsong, sebelah barat dengan Desa Kertajaya, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Girijaya. Jarak Desa Sirnajaya ke kecamatan adalah 4 km, ke kabupaten berjarak 84 km, propinsi 148 km, dan menuju ibukota adalah 220 km. Kondisi jalan di Desa Sirnajaya dan Desa Kertajaya berbeda dengan Desa Sukamekar dan Cikangkareng. Selain letaknya yang dekat dengan terminal pertemuan antara angkutan dalam kota, kedua desa ini juga dekat dengan pusat pertokoan Kecamatan Tanggeung. Dengan demikian kondisi jalan reltif bagus dan mudah untuk dilewati kendaraan. 4.2 Luas Wilayah Menurut Peggunaan Pada Desa Cikangkareng luas pemukiman penduduknya adalah 195,25 ha, luas areal persawahan 237,64 ha, luas areal perkebunan 156,86 ha, luas areal untuk pemakaman sebesar 2,55 ha, luas pekarangan adalah 32,24 ha, luas taman adalah 5 ha, areal perkantoran seluas 1,4 ha, dan luas prasarana umum lainnya

18

3,61 ha. Sehingga total luas wilayah Desa Cikangkareng seluruhnya adalah 530,05 ha. Total luas tanah sawah dan tanah kering masing-masing adalah 237,64 ha dan 1088,96 ha. Sedangkan luas hutan rakyat sebesar 169,25 ha. Sementara untuk Desa Sukamekar luas pemukimannya sebesar 98,46 ha, luas persawahan 250 ha, luas areal pemakaman 5 ha, luas pekarangan 6,64 ha, dan luas areal perkantoran 2,7 ha. Sehingga total luas seluruhnya adalah 362,8 ha. Alokasi luas hutan rakyat sendiri adalah seluas 107 ha. Untuk Desa Sirnajaya sendiri luas wilayahnya sebesar 784,848 ha, dengan perincian luas hutan adalah 400 ha dan luas areal persawahan adalah 348 ha, sisanya 36 ha diperuntukkan bagi areal pemukiman penduduk. 4.3 Iklim Dalam hal iklim baik Desa Sukamekar, Cikangkareng, Sirnajaya, dan Kertajaya memiliki komponen penentu iklim yang tidak jauh berbeda. Curah hujan berkisar antara 4000-6000 mm/tahun, dengan jumlah bulan hujan sebanyak 7 (tujuh) bulan dan suhu rata-rata harian adalah 25-27oC serta kelembaban 76%. Kondisi ini semakin dimungkinkan oleh ketinggian daerah dari permukaan laut yaitu 500-700 mdpl. 4.4 Potensi Sumber Daya Manusia Dalam hal sumber daya manusia, Desa Sukamekar memiliki jumlah lakilaki sebanyak 2.355 orang dan perempuan 2.266 orang. Dengan demikian jumlah total penduduk di desa tersebut adalah 4.621 orang. Jumlah kepala keluarga di Desa Sukamekar adalah 1.327 KK dengan tingkat kepadatan penduduk 25 jiwa per km2. Untuk Desa Cikangkareng jumlah laki-laki adalah 2.588 orang dan jumlah perempuan 2.432 orang dengan jumlah total penduduk adalah sebanyak 5.020 orang dalam 1.624 KK. Tingkat kepadatan penduduk yang dimiliki desa ini adalah adalah 26 jiwa per km2. Untuk Desa Sirnajaya memiliki jumlah penduduk 5.848 jiwa dengan klasifikasi perempuan berjumlah 2.772 orang dan laki-laki berjumlah 3.076 orang. Jumlah kepala keluarga adalah 1.300 KK.

19

Dalam hal mata pencharian pokok, Desa Cikangkareng rata-rata penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Diketahui bahwa sebanyak 539 orang bermatapencaharian sebagai petani, 115 orang bekerja sebagai buruh tani, 221 orang mendapatkan penghasilannya sebagai pengusaha kecil dan menengah. Sisanya bermatapencaharian sebagai buruh migran, Pegawai Negeri Sipil, pengrajin industri, pedagang keliling, peternak, dan karyawan perusahaan. Sedangkan

pada

Desa

Sukamekar,

sebagian

besar

penduduknya

bermatapencaharian sebagai buruh tani. Sebanyak 2.249 warga bekerja sebagai buruh tani, terdiri atas 1.111 laki-laki dan 1.138 perempuan. Dalam hal tingkat pendidikan yang rata-rata dilalui oleh sebagian besar penduduk Desa Sukamekar, Cikangkareng, Sirnajaya maupun Kertajaya adalah tamatan sekolah dasar (SD). Sebanyak 3.211 orang dari total seluruhnya 4.621 orang di Desa Sukamekar berlatar belakang pendidikan tamatan SD. Tidak jauh berbeda dengan di Desa Cikangkareng, sebanyak 2.574 warganya belatar belakang pendidikan tamatan SD dari total seluruhnya 5.020 orang. Agama yang dianut oleh seluruh penduduk Desa Sukamekar, Cikangkareng, Sirnajaya, dan Kertajaya adalah Islam. 4.5 Kondisi Umum Usaha Hutan Rakyat Secara umum dinamika pengusahaan hutan rakyat yang terjadi di wilayah Cianjur Selatan khususnya Kecamatan Tanggeung dan Cibinong tidak ada perbedaan yang signifikan. Usaha hutan rakyat yang mereka upayakan sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun terakhir ini. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun mengelola hutan rakyat di lahan miliknya. Dengan demikian secara umum mereka sudah cukup mengerti tentang permasalahan-permasalahan yang terkait usaha hutan rakyat baik kendala maupun cara mengatasinya. Usaha hutan rakyat yang mereka kelola dibantu oleh dinas pemerintah setempat dengan didampingi oleh pihak penyuluh yang disediakan khusus untuk memberikan pendidikan, pemahaman, dan penyuluhan bagi petani yang belum sepenuhnya mampu mengelola hutan miliknya sendiri. Kelompok tani yang terdapat di Kecamatan Tanggeung dan Cibinong juga merupakan hasil inisiasi dari penyuluh kehutanan yang didukung oleh aparat desa

20

dan masyarakat. Walaupun ada satu atau lebih desa yang kelompok taninya terbentuk karena inisiasi program dari pemerintah sewaktu pelaksanaan GERHAN yaitu pada tahun 2007. Dengan demikian kelompok tani hutan rakyat yang terbentuk persis sama dengan kelompok tani pada saat program GERHAN tersebut dilaksanakan. Anggota kelompok tani yang dibentuk beranggotakan warga desa yang statusnya sebagai pemilik lahan yang ditanami kayu. Sementara batasan anggota hanya mencakup wilayah satu rukun warga atau RW sehingga yang menjadi ketua kelompok tani pun berasal dari Ketua RW wilayah tersebut. Jumlah kelompok tani di setiap desa juga berbeda-beda. Di Desa Sukamekar terdapat 2 (dua) kelompok tani, di Desa Cikangkareng terdapat 10 kelompok tani, di Desa Sirnajaya terdapat 8 (delapan) kelompok tani yang masing-masing memiliki nama kelompok tani sendiri, yaitu Rawalimus, Pasirmasigit, Rawadarsih, Rawasaladah, Haurkuning, Kubangsaat, Celak, dan Warungtujuh. Sedangkan di Desa Kertajaya hanya terdapat satu kelompok tani yaitu Gelarkubang. Sejauh ini kapasitas atau peran kelembagaan kelompok tani yang sangat terlihat kepada anggota kelompok antara lain memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bekerjasama dengan penyuluh kehutanan, dan distribusi bantuan bibit kepada anggota kelompok. Ini artinya kapasitas kelompok untuk mengelola kredit simpan pinjam sebagaimana dimiliki oleh kelembagaan masyarakat desa lainnya belum teraplikasi dengan baik. Kapasitas kelompok untuk menaikkan harga tawar pada tengkulak juga belum dimiliki oleh kelembagaan kelompok tani, sebab proses pengelolaan hutan rakyat dari awal penanaman sampai penjualan hasil umumnya masih berjalan sendiri-sendiri.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Embrio Lahirnya Kelembagaan Lahirnya kelembagaan di dalam suatu kelompok atau perkumpulan orang pada dasarnya diawali dari kesamaan karakterisitik dan tujuan masing-masing orang dalam kelompok tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya kesamaan kepentingan yang menyebabkan adanya upaya kerjasama untuk mencapai tujuan dan memenuhi kepentingan bersama. Seperti yang terjadi di daerah Gunung Kidul, Jawa Tengah. Kelompok tani disana lahir karena adanya kesamaan kebutuhan yaitu transportasi untuk mengangkut hasil kebun mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka bekerjasama antar petani untuk menyewa kendaraan yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut hasil pertanian mereka. Dari informasi tersebut dapat dilihat bahwa suatu kelembagaan lahir karena adanya kesamaan kepentingan dan kebutuhan antara sesama anggota yang membuat mereka bekerjasama demi memudahkan pencapaian tujuan sehingga lebih efisien dalam pelaksanaannya. Berbeda halnya dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Tanggeung dan Cibinong Kabupaten Cianjur Selatan, dengan kultur hubungan kekeluargaan yang masih sangat erat di antara para petani dan dibatasi oleh struktur adminstratif desa. Kelompok tani disana beranggotakan sejumlah orang yang pada umumnya masih memiliki ikatan keluarga antar anggotanya. Sehingga pada saat Dinas Perkebunan dan Konservasi Tanah (PKT) dari Pemerintah Daerah menginisiasi pembentukan kelompok tani dalam rangka pendampingan dan pengembangan usaha hutan rakyat, tak dielakkkan lagi anggota yang terbentuk adalah kelompok tani yang berada dalam satu kampung atau Rukun Warga (RW). Dengan demikian ketua kelompok tani yang direkomendasikan pun berasal dari ketua RW masing-masing. Akan tetapi berbeda halnya dengan di Desa Kertajaya Kecamatan Cibinong, kelompok tani hutan disana terbentuk karena adanya program GERHAN 2007 dari pemerintah

22

kala itu yang mengharuskan pembentukan kelompok tani untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan program tersebut. 5.2 Aktivitas Pengelolaan Lahan Aktivitas pengelolaan lahan yang dilakukan oleh mayarakat pemilik lahan cukup beragam. Mulai dari pembersihan lahan, pengolahan tanah, pemupukan, penyiangan, pemangkasan dan penjarangan. Sementara itu aktivitas yang paling dominan atau sering dilakukan oleh kebanyakan petani adalah penyiangan. Sebanyak 85% (lampiran 2) dari seluruh responden melakukan kegiatan penyiangan ini. Hal ini dilakukan karena 2 (dua) hal, yang pertama penyiangan semak belukar dapat membantu pertumbuhan tanaman yang lebih cepat sehingga tanaman dapat tumbuh optimal tanpa semak pengganggu. Kemudian yang kedua adalah aktivitas penyiangan menghasilkan rumput yang dapat digunakan untuk memberi pakan ternak mereka. Dengan demikian mereka tidak perlu mencari pakan ternak dari tempat lain. Kegiatan pengelolaan lahan yang kedua yang paling banyak dilakukan oleh para petani lahan kering adalah penjarangan. Dari hasil yang didapat diketahui bahwa banyaknya petani yang melakukan kegiatan ini yaitu sebesar 62,5% (data terlampir) dari total seluruh responden yang dimintai informasi. Penjarangan dilakukan bertujuan agar tanaman yang terkena penyakit atau cacat tidak mengganggu kelangsungan pertumbuhan tanaman yang sehat atau normal. Selain itu penjarangan yang dilakukan petani lebih dilatarbelakangi karena alasan untuk menambah modal dari hasil penjualan kayu melalui penjarangan. Sebagian petani yang tidak melakukan penjarangan dikarenakan kurangnya modal untuk melakukan penjarangan atau mereka lebih memilih untuk menebang habis hasil hutan mereka sehingga manfaat yang mereka dapatkan bisa jadi lebih besar. Kegiatan pengelolaan lahan yang paling sedikit dilakukan oleh para petani adalah pembersihan lahan dan pemupukan. Kurang dari 50% atau tepatnya 37,5% dari seluruh responden yang dimintai informasi mengenai hal yang berkaitan dengan masalah ini, yang melakukan kegiatan pembersihan lahan sebelum penanaman. Begitu juga halnya dengan kegiatan pemupukan yang juga tidak jauh berbeda dengan pembersihan lahan. Sebanyak 14 orang dari 40 responden yang

23

diwawancarai atau sebesar 35% yang melakukan kegiatan pemberian pupuk pada lahan hutan mereka. Kedua hal tersebut memiliki hambatan atau kendala yang tidak jauh berbeda, yaitu kurangnya modal untuk membeli pupuk dan kurangnya modal untuk membayar upah pekerja dalam membersihkan dan mengolah lahan mereka. Pada dasarnya masalah dalam hal dana atau biaya ini dapat dicarikan solusinya misalnya dengan bergotong-royong antar petani saat melakukan pengolahan lahan atau pembersihan lahan sebelum penanaman sehingga kerja yang dilakukan dapat lebih cepat dan ringan. 5.2.1 Kendala dalam Pengelolaan Lahan Dalam pengelolaan lahan milik terutama lahan hutan tentulah tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang menyangkut kegiatan pengelolaan tersebut. Beberapa di antaranya terkait dengan kondisi lahan, pemeliharaan tanaman, ketersediaan air dan pupuk, serangan hama dan penyakit, kurangnya dana, sampai sulitnya akses jalan menuju lokasi lahan milik. Akan tetapi di Kecamatan Cibinong dan Tanggeung kendala utama yang dialami petani dalam kegiatan pengelolaan lahan miliknya adalah masalah serangan hama. Lebih dari separuh responden menyatakan demikian, yaitu 13 dari 20 responden di dua kecamatan tersebut. Sementara kendala lainnya yang juga kerap kali mengiringi kegiatan pengelolaan hutan para petani yaitu kurangnya pupuk dan modal dalam pemeliharaan tanaman. 5.2.2 Upaya yang Dilakukan Dari sejumlah kendala dan permasalahan yang dihadapi petani dalam pengelolaan lahan milik mereka, tentunya ada upaya ataupun solusi yang dilakukan para petani untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dalam hal penanganan masalah serangan hama, sebagian petani menggunakan obat semprot untuk membasminya. Sedangkan petani lain menggunakan cara manual untuk memusnahkannya. Hal ini dilakukan kembali karena kurangnya modal yang dimiliki petani, sehingga mereka memilih cara tradisional untuk menangani masalah serangan hama ini. Upaya lain yang dilakukan adalah konsultasi dengan pihak penyuluh kehutanan yang berkapasitas dalam permasalahan tersebut. Sedangkan dalam hal masalah kurangnya pupuk dan modal usaha petani melakukan upaya permohonan bantuan kepada kepala desa atau meminjam

24

kepada orang terdekat mereka. Akan tetapi ada sebagian petani yang menjual hasil kayunya untuk mendapatkan modal. Biasanya mereka menebang kayu dikala sedang sangat membutuhkan biaya baik itu biaya untuk melanjutkan sekolah anak mereka, maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. 5.3 Aspek Keorganisasian (Struktural) 5.3.1 Struktur Kelembagaan Dalam sebuah kelembagaan yang beranggotakan sejumlah orang dengan visi dan misi yang sama, tentunya tidak terlepas dari struktur kelembagaan yang memiliki fungsi internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Struktur dalam suatu kelembagaan sangat penting karena ia menyediakan kejelasan bagian-bagian pekerjaan dalam aktifitas kelembagaan, keterkaitan antara fungsi-fungsi dalam susunan kelembagaan, serta hubungannya dengan lingkungan sekitar. Fungsi internal dalam suatu kelembagaan menjadi pedoman bagi anggotanya dalam bertindak, sedangkan fungsi eksternal menjelaskan tentang bagaimana dan siapa yang akan berhubungan dengan pihak luar. Dari dua kecamatan Tanggeung dan Cibinong didapat 9 (sembilan) responden kelompok tani mengenai aspek kelembagaan dalam kelompok tani mereka, salah satunya yaitu aspek keorganisasian. Tabel 2 Luas Cakupan Wilayah Kelompok Tani Luas

Jumlah anggota

Kelompok tani

(ha)

(orang)

1

Suburmukti

25

25

2

Suburtani

25

25

3

Cibingbin

25

25

4

Mekarmukti

25

32

5

Cinaen

25

25

6

Saluyu

20

83

7

Muktitani

25

25

8

Haurkuning

24

10

9

Gelarkubang

20

40

No.

Sumber: Hasil wawancara dengan responden ketua kelompok tani.

25

Dalam suatu lingkup kelembagaan kelompok tani yang terbatas luas wilayah dan anggotanya, tentunya kelompok tani di dua kecamatan tersebut juga memiliki keterbatasan linkup wilayah. Di Kecamatan Cibinong, dari 5 (lima) kelompok tani sebagai narasumber informasi terdapat 4 (empat) kelompok tani yang memiliki cakupan wilayah kelembagaan 25 ha dengan jumlah anggota 25 orang. Dengan demikian rata-rata kepemilikan lahan anggotanya seluas 1 (satu) ha. Akan tetapi berbeda kondisinya dengan di Kecamatan Tanggeung, terdapat satu kelompok tani (Saluyu) yang memiliki cakupan wilayah seluas 20 ha dengan jumlah anggota yaitu 83 orang. Dengan demikian rata-rata kepemilikan lahan anggotanya adalah 0,24 ha. Perbedaan jumlah anggota kelompok dalam cakupan wilayah yang kurang lebih serupa ini dikarenakan kultur atau trend (kecenderungan) petani yang berada dalam satu wilayah kelompok tani dengan kelompok tani yang lain berbeda-beda. Ada sebagian petani yang merasa lebih nyaman berinteraksi dengan sesama petani yang luas lahannya kurang lebih sama dengan luas lahan miliknya. Atau dapat juga dikarenakan adanya batasan geografis atau bentukan alam yang mengharuskan mereka membentuk kelompok tani tersendiri dengan jumlah anggota yang disesuaikan dengan struktur kelembagaan yang telah disepakati. Rentang kendali organisasi dalam satu kelembagaan kelompok tani juga menjadi faktor pembeda jumlah anggota antar kelompok tani. Rentang kendali organisasi yaitu batasan jumlah anak buah atau dalam hal ini anggota kelompok tani yang mampu diawasi oleh satu ketua atau pemimpin. Adanya rentang kendali yang berbeda antara satu kelompok tani yang satu dengan kelompok tani yang lain membuat jumlah anggota yang mampu dikoordinir tiap kelompok tani juga berbeda. Dalam hal proses pengambilan keputusan, kelembagaan kelompok tani sangat menjunjung tinggi musyawarah antar sesama anggotanya. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang pengambilan keputusan yang paling dominan.

26

Tabel 3 Pihak yang paling dominan mengambil keputusan No.

Kecamatan

Jumlah Kelompok Tani Pimpinan

Dewan Pimpinan

Rapat Anggota Tahunan

1

Cibinong

1

0

4

2

Tanggeung

0

0

4

Terdapat 8 (delapan) dari 9 (sembilan) kelompok tani yang menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah pihak yang dominan dalam mengambil keputusan. Jika menilik bentuk kelembagaan kelompok tani yang mirip dengan koperasi, maka RAT sebagai pemegang pengambilan keputusan dominan menjadi sangat tepat. Pola sebaran kekuasaan yang terjadi di kelembagaan kelompok tani sebagian besar bahkan lebih dari separuhnya yaitu 7 (tujuh) kelompok tani menyatakan bahwa pola sebaran kekuasaan bersifat distributif. Sebaran kekuasaan distributif artinya pembagian tugas dan wewenang tidak hanya dilimpahkan ke satu orang saja akan tetapi didistribusikan ke beberapa orang yang memang pada dasarnya mampu dan berkapasitas dalam menangani tugas tersebut. Selain itu juga orang tersebut telah mendapat kepercayaan dari orang yang melimpahkan wewenang. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya struktur organisasi yang dibentuk oleh kelompok tani. Pada umunya struktur kelembagaan yang dibentuk terdiri dari struktur inti yaitu : 1. Ketua, sebagai pemimpin yang mengoordinir seluruh anggota di bawahnya. 2. Sekretaris, sebagai pencatat agenda harian maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok tani sekaligus sebagai tangan kanan ketua. 3. Bendahara, sebagai pengelola keluar masuknya dana yang dibutuhkan oleh kelompok. Namun demikian, terdapat 5 (lima) kelompok tani yang mencantumkan bidang lain diluar struktur inti seperti misalnya : 1. Seksi penanaman 2. Seksi operasional 3. Seksi keamanan 4. Seksi pemasaran 5. Seksi lokasi

27

6. Seksi pemeriksa kayu 7. Seksi peralatan 8. Seksi usaha 9. Seksi pemeliharaan Tabel 4 Struktur kelembagaan kelompok tani No.

Kelompok tani

1

Subur mukti

2

3

Subur tani

Cibingbin

Struktur kelembagaan *ketua

No. 6

Kelompok tani Haur kuning

Struktur kelembagaan *ketua

*sekretaris

*sekretaris

*bendahara

*bendahara

*ketua

7

Mukti tani

*ketua

*sekretaris

*sekretaris

*bendahara

*bendahara

*seksi penanaman

*s. peralatan & usaha

*seksi operasional

*s. penanaman

*ketua

8

Saluyu

*ketua

*sekretaris

*sekretaris

*bendahara

*bendahara *seksi lokasi *s. pemeriksa kayu

4

5

Mekar mukti

Cinaen

*ketua

9

Gelarkubang

*ketua

*sekretaris

*sekretaris

*bendahara

*bendahara

*seksi keamanan

*s. pemeliharaan

*seksi pemasaran

*s. penanaman

*ketua *sekretaris *bendahara

Kelompok tani yang membentuk bidang diluar struktur inti tersebut, 3 (tiga) diantaranya terdapat di lokasi penelitian Kecamatan Tanggeung. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tani di Kecamatan Tanggeung lebih maju dibanding di Kecamatan Cibinong yang struktur kelompok taninya sebagian besar hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Struktur organisasi yang dibentuk oleh masing-masing kelompok tani pada dasarnya menyesuaikan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok tani tersebut. Struktur yang telah dibuat

28

dan disepakati bersama itu berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tani tersebut. Dalam hal tingkat fleksibilitas ketika menghadapi tekanan, kelompok tani di Kecamatan Tanggeung dan Cibinong seluruhnya menyatakan fleksibel ketika menghadapi tekanan baik dari dalam maupun luar. Tabel 5 Tingkat fleksibilitas saat menghadapi tekanan No.

Kecamatan

Jumlah kelompok tani Tidak fleksibel

Cukup fleksibel

1

Cibinong

0

5

2

Tanggeung

0

4

Sumber: Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani. Adanya tekanan baik dari dalam seperti konflik internal ataupun dari luar seperti masuknya budaya asing, mereka hadapi secara kebersamaan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Hal tersebut dapat terlihat dari intensitas musyawarah dan pertemuan anggota yang sering mereka lakukan. Dengan demikian masalah apapun yang mereka hadapi baik individu maupun kelompok dapat dicarikan solusi secara bersama dan ditanggung bersama pula. Adanya indikasi ‘klik’ dalam kelembagaan sangat terlihat dengan frekuensi kehadiran anggota yang cukup besar saat diadakannya pertemuan. Sebagian besar ketua kelompok tani menyatakan demikian karena hampir seluruhnya petani yang menjadi anggota kelompoknya hadir saat diumumkan informasi mengenai adanya pertemuan kelompok tani. Tabel 6 Indikasi 'klik' dalam kelembagaan No.

Kecamatan

Jumlah kelompok tani Ada

Tidak ada

1

Cibinong

5

0

2

Tanggeung

3

1

Sumber: Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani.

Jika klik dalam kelembagaan sudah tercipta, maka koordinasi antar anggota pun akan semakin cepat terbangun. Hal ini akan mendorong pelaksanaan aktivitas yang relatif cepat dan penyelesaian masalah dalam kelompok tani yang aplikatif.

29

5.3.2 Tujuan Kelembagaan Salah satu ciri kelembagaan modern atau yang adakalanya disebut organisasi adalah karena bermula dari adanya tujuan tertentu. Pada hakekatnya setiap kelembagaan baik itu kelembagaan tradisional maupun modern pastilah memiliki tujuan. Suatu kelembagaan lahir dan dibangun karena adanya tujuan. Kelembagaan itu akan tetap eksis sepanjang masih mampu mewujudkan tujuan tersebut. Ketika suatu kelembagaan dipandang tidak mampu lagi mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya, maka dapat disepakati untuk dibentuk kelembagaan baru atau tidak sama sekali. Tujuan-tujuan yang dimiliki oleh kelompok tani pada umumnya bersifat implisit yang artinya tujuan lebih berorientasi ke dalam kelompok tani. Pada umumnya kelompok tani di dua kecamatan, Tanggeung dan Cibinong memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar dengan meningkatkan penghasilan petani dan kualitas produksi dengan memberi perhatian khusus dalam hal pemeliharaan tanaman. Adanya kesamaan tujuan antar anggotanya semakin mendukung kinerja dan produktivitas para anggota untuk berkontribusi dalam kelompok. Jika dilihat dari segi jumlah tujuan kelompok yang sedikit, maka dapat diketahui bahwa bentuk kelembagaan kelompok tani adalah asosiasi. 5.3.3 Keanggotaan Setiap kelembagaan pastilah memiliki anggota. Sadar atau tidak, formal atau nonformal, bebas keluar masuk atau tidak. Anggota merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh suatu kelembagaan. Keberadaan anggota sekaligus sebagai pengakuan atau legalitas eksistensi kelembagaan tersebut. Kondisi anggota dalam suatu kelembagaan sangat menentukan kinerja kelembagaan tersebut. Tabel 7 Pola perekrutan anggota No.

Kecamatan

Jumlah kelompok tani Bebas

Tidak bebas

1

Cibinong

0

5

2

Tanggeung

0

4

Sumber: Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani.

30

Tabel 8 Pihak yang memutuskan perekrutan anggota No.

Kecamatan

Jumlah kelompok tani Dari luar

Dari dalam

1

Cibinong

0

5

2

Tanggeung

0

4

Dalam hal pola perekrutan anggota, kelompok tani baik di Kecamatan Tanggeung maupun Cibinong termasuk bersifat tidak sukarela, terbatas dan tertutup. Hal ini ditunjukkan dari adanya beberapa syarat untuk menjadi anggota kelompok tani. Syarat yang pertama yaitu calon anggota harus memiliki lahan milik pribadi dan diperuntukkan untuk tanaman kayu. Syarat yang kedua yaitu calon anggota harus berasal dari daerah setempat yang berdomisili di lingkup wilayah kelompok. Sementara itu berkaitan dengan pihak yang memutuskan perekrutan anggota, seluruh responden kelompok tani menyatakan bahwa pihak yang memutuskan perekrutan anggota kelompok berasal dari dalam sendiri. Artinya tidak ada campur tangan luar kelompok dalam hal perekrutan anggota ini. Dalam hal kesetiaan dan pengabdian para anggotanya, delapan dari sembilan responden kelompok tani menyatakan kesetiaan anggota cukup tinggi. Tabel 9 Tingkat kesetiaan dan pengabdian anggota No.

Kecamatan

Jumlah kelompok tani Rendah

Tinggi

1

Cibinong

0

5

2

Tanggeung

1

3

Sumber: Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani. Hal ini terlihat dari partisipasi anggota saat adanya pertemuan atau kegiatan bersama yang cukup tinggi. Berdasarkan informasi yang didapat, hampir seluruhnya, bahkan minimal lebih dari 50% kehadiran anggota saat diadakannya pertemuan kelompok baik pada saat penyuluhan maupun rapat anggota. Frekuensi pertemuan yang rutin dapat dijadikan sarana untuk mengikat komitmen para anggotanya. Lima responden kelompok tani menyatakan frekuensi pertemuan kelompok bersifat tetap atau rutin. Biasanya mereka mengagendakan pertemuan 3 (tiga) bulan sekali. Pertemuan disini membahas permasalahan-permasalahan yang dialami petani, penyuluhan bagi petani, ataupun diskusi mengenai program-

31

program yang akan dilaksanakan oleh kelompok. Sementara 4 (empat) kelompok lainnya yang menyatakan bahwa frekuensi pertemuan anggota semakin jarang diadakan. Dari empat kelompok itu, tiga diantaranya berada di Kecamatan Cibinong. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kendala sulitnya akses transportasi yang dirasakan petani di Kecamatan Cibinong dengan frekuensi pertemuan kelompok disana. Ada indikasi frekuensi pertemuan kelompok yang semakin

jarang dikarenakan sulitnya akses jalan yang harus dilalui petani,

sehingga ada sebagian petani yang lebih memilih untuk tidak menghadiri pertemuan dikarenakan sulitnya akses jalan menuju lokasi pertemuan yang dilalui petani tersebut. Dengan demikian akses informasi kepada setiap anggota kelompok pun menjadi terhambat. Dalam hal keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, seluruh responden kelompok tani menyatakan anggota yang terlibat dalam pengambilan keputusan cukup tinggi dan melibatkan banyak anggota. Artinya seluruh anggota dalam kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan kinerja kelompoknya. 5.3.4 Kepemimpinan Kepemimpinan dalam suatu kelembagaan penting karena merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kelembagaan tersebut dalam mencapai tujuannya.

Kepemimpinan

yang baik

adalah

kunci

keberhasilan suatu

kelembagaan. Kepemimpinan bersifat zero sum terhadap sistem, artinya kepemimpinan yang baik dapat mereduksi sistem yang kurang baik, atau sebaliknya. Terkait dengan bagaimana proses kepemimpinan dipilih dan ditetapkan, seluruh responden kelompok tani menyatakan pemimpin kelompok dipilih berdasarkan kemampuan atau keprofesionalan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan jabatan formal yang dimiliki oleh setiap kelompok tani yaitu sebagai Ketua RW (rukun warga) di desa ketua kelompok tersebut tinggal. Dengan demikian, seorang pemimpin kelompok tani pada dasarnya sudah dibekali dengan pengalaman dan kemampuan yang lebih dibanding anggotanya yang lain dalam hal kepemimpinan.

32

Tabel 10 Landasan penetapan pemimpin No.

Kecamatan

Jumlah kelompok tani Paternalistik

Kesenioran

Keprofesionalan

1

Cibinong

0

0

5

2

Tanggeung

0

0

4

Sumber: Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani. Kekuasaan yang dimiliki pemimpin kelompok tani seluruhnya (9 kelompok) menyatakan kekuasaan yang dominan terbentuk adalah kekuasaan karena kemampuannya (experts power). Walaupun sebagiannya ada yang menyatakan pemimpin juga berkuasa dalam memberi penghargaan (reward power) dan memberi sanksi kepada anggotanya yang melanggar aturan (coercive power). Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh hampir seluruh responden kelompok tani adalah demokratis. Gaya kepemimpinan ini sangat memperhatikan unsur pentingnya penyampaian pendapat setiap anggotanya. Karena itu sangat sesuai jika pada saat proses pengambilan keputusan kelompok dilakukan melalui mekanisme musyawarah antar anggota. Dengan demikian setiap anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan argumen mereka. Tabel 11 Pola pergantian pemimpin No.

Kecamatan

Jumlah kelompok tani Reguler

Tidak reguler

1

Cibinong

1

4

2

Tanggeung

0

4

Sumber: Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani.

Pergantian pemimpin yang terjadi dalam kelompok tani sebagai responden tidak terjadi secara reguler. Delapan kelompok tani menyatakan demikian, karena menurut mereka ketua kelompok tani baru akan diganti jika ketua tersebut sudah menyatakan dirinya tidak sanggup lagi untuk menjadi ketua, atau kesepakatan sebagian besar anggota yang menginginkan ketua kelompok mundur dari jabatannya.

Selain

karena

landasan

keprofesionalan

seseorang,

anggota

kelembagaan juga mempertimbangkan dari segi pengalaman yang dimiliki seorang calon pemimpin. Sehingga, lambat laun proses kepemimpinan tersebut berjalan semakin menutup kemungkinan pemimpin baru untuk menggantikan

33

posisi pemimpin lama. Dengan demikian peluang pergantian pemimpin secara reguler pun semakin tipis. 5.4 Aspek Kelembagaan (Kultural) 5.4.1 Sistem Tata Nilai Sistem tata nilai merupakan salah satu komponen wujud ideal kebudayaan yang mempengaruhi tiga komponen lainnya. Dimana komponen wujud ideal kebudayaan antara lain yaitu sistem nilai budaya, sistem norma-norma, sistem hukum, dan peraturan-peraturan khusus (Koentjaraningrat 1984). Memahami sistem nilai merupakan upaya yang paling sulit, karena sifatnya yang abstrak. Cara yang paling mudah adalah dengan melihat sistem norma, yang berpotensi untuk menggambarkan sistem nilai. Nilai (value) merupakan konsepsikonsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk (Soekanto 2002). Ia mencerminkan suatu kualitas preferensi dalam tindakan, memberi perasaan identitas, dan menentukan seperangkat tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kelompok masyarakat tersebut. Karena itulah, nilai merupakan unsur pokok dan fundamental dalam masyarakat, serta menjadi tonggak bangunan struktur sosial. Untuk mengetahui sistem tata nilai yang dianut anggota kelembagaan yang dikaji, muncul beberapa pertanyaan terkait tata nilai tersebut. Yang pertama adalah mengenai hakekat hidup yang dianut anggota kelompok. Hampir seluruh dari responden atau lebih tepatnya 36 dari 40 responden (lampiran 4) yang menyatakan bahwa hidup merupakan sesuatu yang baik. Di kalangan ahli filsafat, ada yang menafsirkan hidup yang buruk merupakan akar dari sering terjadinya konflik, baik individu maupun sosial. Sedangkan dalam teori sosiologi yang sering disebut dengan Teori Struktural Fungsional, hakekat hidup yang baik adalah memandang segala sesuatu dari kamacata positif individu. Jika dilihat dari kondisi sosial kelompok tani yang secara intensitas jarang terjadi konflik antar individunya, maka dapat dipastikan bahwa sebagian besar dari mereka atau anggota kelompok tani memiliki hakekat hidup yang baik. Hal itu ditunjukkan pula dengan semangat dan kerja keras anggota dalam menjadikan usaha hutan rakyat mereka ke tahap yang lebih maju. Sementara 4 (empat) anggota lainnya

34

yang menganggap hakekat hidup buruk adalah mereka yang selalu melihat segala sesuatunya dari kacamata negatif. Sehingga pandangan mereka terhadap usaha hutan rakyat bukanlah sebagai suatu yang dapat memberi keuntungan tapi justru menjadi beban hidup yang enggan dilepaskan. Sementara dari segi penerapan nilai-nilai dalam bekerja, 38 responden menyatakan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini menjadi wajar ketika memang satu-satunya sumber pendapatan mereka adalah dari bertani hutan. Responden yang menyatakan bekerja atau menjadi pemilik lahan hutan sebagai karya yang patut dibanggakan adalah responden yang menjadikan usaha hutan rakyat sebagai sampingan disamping pekerjaan utamanya yaitu sebagai pegawai negeri sipil. Dalam hal persepsi terhadap waktu, 38 responden menyatakan berorientasi ke masa depan. Hal ini menandakan bahwa kondisi masyarakatnya sudah modern. Sebagiamana diketahui bahwa masyarakat tradisional dipercaya memiliki persepsi waktu yang berorientasi ke masa lalu dan masa sekarang. Sedangkan masyarakat modern dicirikan dengan orientasinya yang jauh ke masa depan. Ciri yang paling kuat terlihat di masyarakat kelompok tani bahwa mereka berorientasi ke masa depan adalah adanya upaya untuk mengembangkan usaha hutan rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa persepsi umum yang dipegang oleh masyarakat petani hutan adalah pohon sebagai investasi berharga layaknya perhiasan emas yang suatu saat dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sama halnya ketika mereka menanam pohon, mereka berharap suatu saat ketika pohon tersebut sudah besar dan bisa dijual, maka mereka akan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang seperti menyekolahkan anaknya hingga sarjana, atau menikahkan putrinya. Hal ini menjadi ciri utama adanya orientasi ke masa depan dari usaha hutan milik yang dikembangkannya tersebut. Dalam hubungannya dengan sesama manusia, 31 responden menyatakan lebih komunalistis dalam hubungannya dengan sesama manusia khususnya sesama anggota pemilik lahan. Hal ini ditunjukkan dengan cukup tingginya intensitas interaksi dan komunikasi di antara mereka. Komunikasi yang dibangun berawal dari adanya kesamaan permasalahan yang dihadapi terkait lahan hutan

35

milik mereka. Dari sana mereka saling tukar informasi dan masukan demi kelangsungan usaha hutan rakyat mereka. Persepsi kedudukan manusia terhadap alam biofisik juga penting dalam mengetahui tata nilai yang dianut para anggota kelompok. Banyak di antara mereka (36 dari 40 responden) yang menyatakan pentingnya menjunjung tinggi keselarasan hubungan dengan alam. Contoh kongkrit yang mereka tunjukkan adalah dengan menanam kembali pohon yang telah mereka tebang untuk diambil manfaatnya. Upaya minimal yang mereka lakukan adalah dengan menanam satu pohon atas tiap pohon yang habis ditebang. Walaupun ada sebagian di antara mereka yang menanam lebih dari satu pohon, yaitu 2 (dua) sampai 3 (tiga) pohon untuk setiap pohon yang ditebang. Dengan demikian mereka telah menerapkan prinsip manajemen hutan lestari atau yang biasa disebut dengan Sustainable Forest Management (SFM). Dimana fokus utamanya yaitu kesinambungan ekologi, ekonomi, dan sosial masyarakatnya. 5.4.2 Norma Norma merupakan aturan sosial, patokan perilaku yang pantas, atau tingkah laku rata-rata yang dianggap wajar. Kekuatan mengikat sistem norma terbagi menjadi empat tingkatan dari yang paling ringan yaitu cara (usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan (mores), dan adat istiadat (custom). Norma bersumber dari nilai, serta merupakan wujud dari nilai. Dalam norma dimuat hal-hal tentang apa yang diharuskan, dibolehkan, dianjurkan, atau larangan. Kepribadian seseorang

terbentuk

dari

proses

biologis,

psikologis,

dan

sosiologis

masyarakatnya. Selain di masyarakat umum, juga dikenal nilai dan norma kelembagaan, yaitu nilai dan norma yang hidup pada satu kelembagaan tertentu saja. Nilai dan norma yang dimaksud bukan berasal dari masyarakat dimana kelembagaan tersebut hidup, melainkan berasal dari kultur yang tercipta di dalam kelembagaan tersebut. Norma dalam kelembagaan adalah spesifik, meskipun tatanan nilai dan norma yang ada di lingkungannya ikut mempengaruhinya. Untuk memahami masalah norma yang hidup pada kelembagaan kelompok tani perlu diketahui unsur-unsur pelaksanaan norma tersebut. Seperti landasan norma, apakah norma yang mengatur kelembagaan berasal dari agama, kearifan setempat, atau keyakinan lain yang lebih kuat.

36

Tabel 12 Norma Kelembagaan No.

Kelompok tani

1 a1

b1

2 c1

a2

3 b2

a3

1

Mekarmukti

v

v

2

Suburtani

v

v

v

3

Cibingbin

v

v

v

4

Suburmukti

v

v

5

Cinaen

v

v

6

Saluyu

7

Muktitani

v

v

8

Haurkuning

v

v

9

Gelarkubang

v

v

Total

8

v

1

b3

c3

v

v v

v

0

0

9

d3

v v v v 4

1

0

4

Sumber: Hasil wawancara dengan para ketua kelompok tani. Keterangan tabel: 1 : Landasan norma 2 : Persepsi terhadap kedudukan seseorang 3 : Persepsi secara umum terhadap reward dan punishment a1 : bersumber dari agama b1 : dari kearifan setempat c1 : dari keyakinan lain a2 : orang lebih dihargai karena status b2 : orang lebih dihargai karena prestasi dan kemampuan a3 : tidak tegas, dan tidak berjalan b3 : tidak tegas, namun berjalan c3 : tegas, namun tidak berjalan d3 : tegas, dan berjalan Di kecamatan Tanggeung dan Cibinong hampir sebagian besar landasan norma berasal dari agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk atau anggotanya. Hanya satu kelompok tani di Kecamatan Tanggeung yaitu kelompok tani Saluyu yang menjadikan kearifan setempat sebagai landasan utama dalam membentuk norma kelembagaan. Kearifan setempat yang dijadikan pegangan untuk mengatur tata kehidupan masyarakatnya adalah budaya atau adat kebiasaan

37

yang diwariskan secara turun-temurun oleh pendahulu-pendahulu mereka dan telah mengalir dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Unsur kedua untuk menganalisis terbentuknya norma di kelembagaan adalah persepsi secara umum terhadap kedudukan sesorang yang meliputi apakah orang lebih dihargai karena statusnya atau prestasi dan kemampuannya. Seluruh responden kelompok tani menyatakan bahwa anggota mereka lebih menghargai orang karena prestasi dan kemampuannya. Hal ini ditunjukkan dari penghargaan mereka terhadap para pemimpin mereka, seperti kepala desa, lurah, maupun ketua kelompok tani mereka. Mereka menganggap bahwa jasa dan pengabdian para pemimpin mereka terhadap kesejahteraan anggotanya tidak dapat dibayar dengan apapun. Hanya segelintir orang di kalangan mereka yang berani mengajukan diri sebagai pemimpin karena amanah dan tanggung jawab yang sangat berat. Karena itu pemilihan ketua atau pemimpin di daerah mereka dipilih berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh orang yang akan diangkat sebagai pemimpin mereka. Selain itu unsur ketiga dalam analisis norma kelembagaan adalah persepsi secara umum terhadap reward dan punishment. Berjalannya pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada anggota yang berjasa atau melanggar aturan merupakan salah satu indikator terciptanya pelaksanaan norma yang ideal. Kurang dari separuh responden kelompok tani yang menyatakan pelaksanaan pemberian sanksi kepada anggota yang melanggar aturan berjalan dan bersifat tegas. Salah satu contoh aturan dan sanksi yang akan dikenakan bagi anggota yang melanggar adalah seperti di bawah ini. “Jika satu ekor atau lebih hewan ternak merusak pohon yang berada di kawasan pemilik hutan, maka pemilik hewan ternak harus mengganti sebesar harga kayu yang dirusaknya atau sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dengan pemilik hewan ternak.” (Sumber: Hasil wawancara dengan Bp. Yayat selaku Ketua KT Saluyu) Menurut keterangan dari narasumber, aturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan dijalankan oleh seluruh anggota karena sifatnya tegas. Pemberian penghargaan maupun sanksi bagi anggota kelembagaan dapat meningkatkan kinerja anggota. Berbeda halnya jika dalam suatu kelembagaan

38

formal tidak terdapat aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, maka hal itu kurang dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas. Bahkan seringkali anggota kelembagaan tersebut merasa tidak terikat dengan aturan yang dibuat sehingga kinerja atau produktivitas kelembagaan secara umum tidak mengalami perubahan atau yang lebih buruknya mengalami penurunan. Namun demikian, sebagaimana diketahui bahwa kelembagaan kelompok tani lebih bersifat non-formal dimana unsur kekeluargaan yang masih kuat. Aturan-aturan yang dibuat pun hanya sebagai formalitas yang harus dimiliki sebagai kelembagaan. Anggota yang melanggar harus menanggung beban moral yang ditujukan oleh anggota kelembagaan yang lainnya. 5.4.3 Kultur Kelembagaan Kultur suatu kelembagaan erat kaitannya dengan bagaimana kebiasaan kinerja para anggota di dalamnya dalam meningkatkan produktivitas ataupun menaati aturan-aturan kelembagaan. Kebiasaan atau kultur anggota dalam menaati aturan-aturan kelembagaan didahului dengan indikator banyak tidaknya anggota kelembagaan yang mengetahui tentang aturan di dalam kelembagaan tersebut. Kedisiplinan kelembagaan yang dijalankan anggota dicirikan dari banyaknya anggota yang patuh dan menjalani setiap aturan yang dibuat, karena aturan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama para anggotanya. Kedisiplinan yang tinggi yang ditunjukkan oleh para anggota dapat membentuk sistem kerja yang berkualitas. Faktor utama yang membentuknya dapat hanya berupa faktor kebiasaan atau berlandaskan efisiensi manajemen. Sementara iklim utama yang terbentuk

dalam

kelembagaan

juga

mempengaruhi

kultur

kedisiplinan

anggotanya. Iklim utama yang terbentuk dalam kelembagaan dapat berlandaskan otoriter atau demokratis pemimpinnya. Hasil wawancara mengenai kultur kelembagaan pada responden kelompok tani adalah sebagai berikut.

39

Tabel 13 Kultur kelembagaan kelompok tani No.

Kelompok tani

1 a1

b1

1

Mekarmukti

v

2

Suburtani

v

3

Cibingbin

4

Suburmukti

v

5

Cinaen

v

6

Saluyu

7

Muktitani

8

Haurkuning

9

Gelarkubang Total

2 c1

a2

b2

c2

a3

a4

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

9

9

v v v v

v v

v v 5

3

v 2

1

4 b3

v v

1

3

6

0

b4

0

Ket. 1 : Banyaknya anggota yang mengetahui aturan dan norma dalam kelambagaan 2 : Pelaksanaan kedisiplinan 3 : Iklim utama dalam kelembagaan 4 : Faktor utama yang membentuk sistem kerja a1 : sedikit b1 : banyak c1 : semua a2 : tidak ada disiplin b2 : ada disiplin, tapi tak dijalankan c2 : Ada disiplin, dan dijalankan a3 : berlandaskan otoriter b3 : demokratis a4 : karena faktor kebiasaan b4 : berlandaskan efisiensi manajemen Di Kecamatan Tanggeung hampir seluruh responden kelompok tani yang menyatakan anggotanya banyak atau bahkan semua mengetahui tentang aturan di dalam kelompok tani. Dengan demikian tidak ada alasan bagi anggota untuk melanggar aturan yang telah dibuat karena ketidaktahuannya. Aturan yang dibuat bertujuan untuk mengatur segala kepentingan yang menyangkut anggota secara personal maupun kelembagaan secara umum. Hanya saja masih terdapat

40

kelompok tani yang para anggotanya belum mengetahui secara rinci tentang aturan-aturan di dalam kelembagaan kelompok tani yang diikutinya. Hal ini dapat dikarenakan oleh sifat anggota kelembagaan yang tertutup akan hal-hal baru dan kurangnya komunikasi antar pemimpin dengan anggota di bawahnya. Di Kecamatan Cibinong, banyak anggota kelompok tani yang mengetahui tentang aturan-aturan yang dibuat dalam kelembagaan kelompok tani. Dengan demikian peluang para anggota melakukan pelanggaran aturan semakin kecil, karena mereka telah mengetahui sanksi atau konsekuensi apa yang akan mereka peroleh. Dalam hal kedisiplinan anggota, di Kecamatan Cibinong hanya 3 (tiga) dari 5 (lima) responden kelompok tani yang menjalankan kedisiplinan. Hal ini berarti tingkat kedisiplinan anggota di Kecamatan Cibinong sebagian besarnya cukup disiplin. Kedisiplinan anggota kelompok tani dapat dilihat dari kinerja para petani dalam mengerjakan usaha hutannya, maupun saat berpartisipasi dalam agendaagenda kelembagaan. Faktor kebiasaan yang membentuk sistem kerja pada dasarnya kurang memperhatikan benar tidaknya cara atau proses penyelesaian suatu masalah. Akan tetapi faktor ini sangat kuat mewarisi perilaku seseorang untuk menguasai proses penyelesaian masalah yang dianggapnya benar. Sementara faktor pembentuk sistem kerja yang berdasarkan efisiensi manajemen sangat memperhatikan bagaimana proses penyelesaian suatu masalah tersebut dijalankan, apa dampaknya, bagaimana mengevaluasi masalah yang terjadi, upaya untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi, sampai merumuskan hasil yang sesuai dengan karakteristik permasalahan. 5.4.4 Kapasitas Kelembagaan Setiap kelembagaan yang didirikan diharapkan memiliki peran-peran yang setidaknya dapat memberi manfaat bagi para anggotanya maupun masyarakat di luar anggota kelembagaan. Kelembagaan kelompok tani disini memiliki beberapa peran diantaranya mendampingi atau membantu kelompok tani lain yang mengalami kesulitan untuk bersama-sama dicarikan jalan keluar yang terbaik. Selain itu juga kelembagaan kelompok tani berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kelomoknya. Untuk penyelesaian konflik di luar kelembagaan belum pernah dilakukan, karena sejauh ini belum pernah terjadi

41

konflik antara kelompok tani dengan kelompok tani yang lain atau kelembagaan lain. Kelembagaan kelompok tani belum memiliki kapasitas dalam hal pengelolaan kredit dan simpan-pinjam bagi anggota yang kesulitan dalam hal permodalan. Sementara peran tersebut sangatlah bermanfaat apabila dapat diaplikasikan program kerja kelompok tani dalam rangka memberikan bantuan modal kepada petani miskin dengan jaminan ringan. Sejauh ini kelembagaan kelompok tani hanya berperan menyelenggarakan penyuluhan dan penyediaan bantuan bibit serta pupuk yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan setempat.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Aturan-aturan dan bentuk kesepakatan yang dibuat dan dijalankan oleh kelompok tani bersifat aturan non-formal yang artinya aturan tersebut sebagian besar hanya bersifat lisan dan belum berupa aturan tertulis. 2. Pedoman yang dipegang oleh sebagian besar kelompok tani dalam menjalankan aktivitas pengelolaan hutan adalah bersumber pada agama yang dianut oleh seluruh anggota kelompok. 3. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seluruh kelompok tani adalah melalui Rapat Anggota atau musyawarah yang melibatkan seluruh anggota kelompok tani. 4. Kapasitas yang dimiliki kelembagaan kelompok tani hanya dalam hal penyelenggaraan penyuluhan dan penyediaan bantuan bibit yang bekerjasama dengan pihak di luar kelompok tani. 5. Anggota kelembagaan kelompok tani memiliki sistem tata nilai luhur yang dicirikan dengan persepsi sebagian besar anggota terhadap hakekat hidup adalah baik, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, berorientasi ke masa depan dan menjunjung tinggi keselarasan dengan alam dan lingkungannya. 6.2 Saran 1. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah, petugas penyuluh kehutanan, dan akademisi untuk memberikan pengetahuan tentang peran dan kapasitas kelembagaan terutama dalam hal pengelolaan kredit dan simpan-pinjam bagi petani yang membutuhkan modal usaha. 2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bentuk aturan dan kesepakatan yang sesuai dengan kondisi pengembangan masyarakat di lokasi penelitian.

43

DAFTAR PUSTAKA Andayani W. 2003. Strategi Pengembangan Hutan Rakyat. Jurnal Hutan Rakyat volume ke-5 no. 3. Yogyakarta: Bagian Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Koentjaraningrat. 1984. Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Ngadiono. 2004. Tiga Puluh Lima Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia Refleksi dan Prospek. Bogor: Yayasan Adi Sanggoro. Pasaribu LO. 2007. Kelembagaan Pengelolaan Tana’ulen pada Masyarakat Dayak Kenyah di Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Permana I. 1998. Studi Peranan KTH (Kelompok Tani Hutan) dalam Pengembangan Usaha Produktif di RPH Mandalawangi Cikajang KPH Garut, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Pranadji T. 2003. Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Puspita ID. 2006. Motivasi Petani dan Peranan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Warnasari, BKPH Pangalengan KPH Bandung Selatan [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Rahayuningsih E. 2004. Penguatan Kelembagaan Usaha Simpan Pinjam RW-01 Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Propinsi Jawa Barat [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Soekanto S. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soemardjan S. dan Soelaeman S. 1974. Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Suharjito D. 1994. Pelembagaan dan Kemandirian Kelompok Tani Hutan (KTH). Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor. Bogor. Sukadaryati. 2006. Prosiding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 49-57 tentang Potensi Hutan Rakyat di Indonesia dan Permasalahannya. Website: http://www.dephut.go.id. Diakses tanggal 10 November 2009.

44

Susanty E. 2005. Pendayagunaan Kelembagaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dalam Upaya Mensejahterakan Keluarga Miskin [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Yanuar M. 1999. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Hutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

45

LAMPIRAN

46

Lampiran 1 Jenis tanaman yang diusahakan di lahan milik Kecamatan Cibinong

Tanggeung

No.

Nama Petani

Jenis tanaman

1

Sunaryo (ckr)

jengjen, mahoni

2 3

Wasid kusnadi

jengjen, gmelina, kayu afrika, karet, suren jengjen, suren, gmelina, mahoni, kayu afrika

4 5

Didi Apud

sengon, kayu afrika, kayu kihiang kayu afrika, sengon, petai, rambutan, durian

6 7

Kartom Sobari (ckr)

kayu afrika, sengon, durian

8 9

Kaman Suherman

mahoni, sengon, kayu afrika

10 11

Robini Sudarman

kapol, jengjen, kayu afrika, durian, gmelina

12 13

Emis Odong

jengjen, kayu afrika, gmelina, mahoni, durian kayu afrika, jengjen, singkong, jengkol

14 15

Odang Mistadiriya

kayu afrika, jengjen,kapol, singkong

16 17

Sunaryo (skm) Sobari (skm)

cengkeh, kopi, kayu afrika, sengon kayu afrika, jengjen, kawung, kelapa

18 19

Zarkasih Ujun

kayu afrika, jengjen, jengkol, petai pisang, singkong, sengon, kayu afrika, mahoni, kemiri

20

Rustiawan

sengon

1

Ili

mahoni, kayu afrika, kelapa, cengkeh, pisang, jengjen

2

Aed

jengjen, kayu afrika, jati, mahoni, kelapa

3 4

Solihin Soma

jengjen, mahoni, gmelina, kayu afrika mahoni, jengjen, gmelina, jati, durian

5 6

Jamil Dadang

mahoni, jengjen, suren, mangga jati

7 8

Suryadi Zaenal

jengjen, mahoni, kayu afrika jengjen, mahoni, kayu afrika, pisang, singkong

sengon, kayu afrika, mahoni jengjen, kayu afrika, karet sengon, kayu afrika, mahoni

sengon, petai, jengkol, singkong

9

Endeng

jengjen, mahoni, pisang, pepaya

10

Madjid

jengjen, mahoni, kelapa, aren, bambu

11 12

Yayat Safrudin

jengjen, kadu, petai jengjen, mahoni

13

Iwan

jengjen, mahoni

14

Ahmad Dahlan

mahoni, kayu afrika, jengkol, rambutan, durian, manggis

15 16

Rukman Dayat

jengjen, mahoni, kenanga, gmelina mahoni, bambu, jengjen, kayu afrika, gmelina

17 18

Sapta Oha

mahoni jengjen, kenanga, mahoni

19

Sodik

jengjen, mahoni, kayu afrika

20

Hapid

mahoni, suren, kayu afrika, akasia, jengjen, gmelina

47 Lampiran 2 Jenis Aktifitas Pengelolaan Lahan No.

Nama Petani

I

II

1

Sunaryo (ckr)

v

v

2

Wasid

v

v

3

kusnadi

4

Didi

v

5

Apud

v

v

v

6

Kartom

v

v

v

7

Sobari (ckr)

v

v

8

Kaman

v

v

9

Suherman

III

IV

V v v

v

v

v

v

v

v

10

Robini

11

Sudarman

12

Emis

13

Odong

14

Odang

15

Mistadiriya

v

v

16

Sunaryo (skm)

v

v

17

Sobari (skm)

18

Zarkasih

v

19

Ujun

v

20

Rustiawan

v

21

Ili

v

22 23

v v

v

v

v v v

v

v v

v

v

Aed

v

v

v

Solihin

v

v

24

Soma

v

v

25

Jamil

v

v

26

Dadang

v

v

27

Suryadi

v

v

28

Zaenal

v

v

29

Endeng

v

30

Madjid

v

v

31

Yayat

v

v

v

32

Safrudin

v

33

Iwan

v

v

34

Ahmad Dahlan

v

35

Rukman

v

36

Dayat

37

Sapta

38

Oha

39 40

v

v

v

v

v

v v

v

v

Ket.

v v

v

Sodik

v

v

Hapid

v

v

34

14

15

I = Pembersihan lahan II = Penyiangan

v

Total

v

v

v

v

v

III = Pemupukan IV = Pemangkasan

13

25

V = Penjarangan

48

Lampiran 3 Macam-macam kendala dan upaya dalam pengelolaan lahan milik Kegiatan yang paling banyak No.

Nama Petani

Kendala

mengeluarkan waktu,

Upaya yang dilakukan petani

tenaga, dan biaya 1

Sunaryo

pemeliharaan

2

Wasid

pembersihan lahan

3

Kusnadi

pembersihan lahan

* tanah kurang subur

* konsultasi

* serangan hama

* memberikan potas

> serangan hama

> penyemprotan hama

* kesuburan kurang

*(tidak ada)

* serangan hama 4

Didi

penyiangan

> gangguan hama

> dimusnahkan secara manual > diracun

5

Apud

penebangan

* sulit air (kemarau)

* dibunuh secara manual

* kurang pupuk * serangan hama dan penyakit 6

Kartom

penyiangan

> serangan hama

> dibunuh secara manual

> kurang pupuk alami > kurang air 7 8 9 10

Sobari Kaman

pemupukan pemupukan

* akses menuju lahan

* konsultasi ke kades

* mahalnya pupuk

* mengajukan bantuan

> akses sulit

> konsultasi ke KT dan kades

> pupuk mahal

> memohon bantuan

Suherman

pengolahan lahan

*serangan hama dan penyakit

* dibasmi dengan pestisida

Robini

pemupukan

> akses sulit

> konsultasi ke KT dan kades

> mahalnya pupuk

> meminta bantuan

49

11

Sudarman

penanaman

12

Emis

pemupukan

* serangan hama dan penyakit

* memberi obat/racun rayap

> kurangnya modal

> meminta bantuan berupa

> kurangnya bahan pembasmi hama

pinjaman ke orang lain

* serangan hama dan penyakit

* konsultasi ke penyuluh

13

Odong

pengolahan lahan

14

Odang

penanaman & penyulaman

> kurangnya pupuk

> (belum ada)

15

Mistadiriya

pemupukan

> pupuk mahal

> membuat pengolahan pupuk

> rendahnya harga jual

mandiri

16

Sunaryo

pemupukan

* serangan hama

* menggunakan obat pembas-

* kurangnya pupuk

mi hama

17

Sobari

penanaman

> serangan hama

> (belum ada)

18

Zarkasih (ex klmpk)

pengolahan lahan &

* serangan hama dan penyakit

* (belum ada)

penanaman

* kurangnya modal

19

Ujun (ex klmpk)

pembersihan lahan

> tanaman kurang sehat

* kurangnya kesuburan

> (belum ada)

karena kesuburan kurang > sulit memperoleh bibit 20

Rustiawan

pemeliharaan

* serangan hama

> mengganti kayu dengan

21

Ili

pemupukan & pengolahan

* kurangnya pupuk

singkong

> sulit memperoleh pupuk

> menjual kayu untuk membeli

22

Aed

pengolahan tanah

> sulit memperoleh obat hama

pupuk

* kurangnya modal

* menjual kayu

23

Solihin

pemupukan

> serangan hama

> penyemprotan hama

24

Soma

pengolahan & pemupukan

* kurang SDM

* menjual kayu untuk mem-

* sulit memperoleh pupuk

50

* kurangnya modal

peroleh modal

* sulitnya mendapat pupuk 25

Jamil

penanaman

> kurangnya dana

26

Dadang

penyiangan & pengolahan

* kurang modal

> menjual kayu * gotong-royong antar petani saat pengolahan tanah

27

Suryadi

penyiangan & pengolahan

> kurang modal

> menjual kayu

28

Zaenal

penanaman

* serangan hama

* penyemprotan hama

29

Endeng

penyiangan

> serangan hama

> penyemprotan hama

30

Madjid

pemupukan

* serangan hama

* (belum ada)

31

Yayat

penanaman

> sulit memperoleh pupuk

> (belum ada)

32

Safrudin

penanaman

* serangan hama

* penyemprotan hama

33

Iwan

pemupukan & penyiangan

* serangan angin > serangan hama

> dibunuh secara manual

> bibit datang pada saat musim kemarau 34

Ahmad Dahlan

penanaman

35

Rukman

pemupukan

36

Dayat

penyiangan

* kurangnya modal

* (belum ada)

* serangan hama > serangan hama

> (belum ada)

> kurangya modal & bibit * serangan hama

* menggunakan obat pembasmi hama

37

Sapta

penyiangan

> serangan hama

> (belum ada)

38

Oha

pemupukan

* serangan hama

* dibunuh secara manual

39

Sodik

penanaman

> serangan hama

> (belum ada)

40

Hapid

pengolahan tanah

* serangan hama

* dibunuh secara manual

51 Lampiran 4 Aspek Kelembagaan (Kultural): Sistem Tata Nilai No Nama Petani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Sunaryo Wasid Kusnadi Didi Apud Kartom Sobari Kaman Suherman Robini Sudarman Emis Odong Odang Mistadiriya Sunaryo Sobari Zarkasih Ujun Rustiawan Ili Aed Solihin Soma Jamil Dadang Suryadi Zaenal Endeng Madjid Yayat Safrudin Iwan Ahmad Rukman Dayat Sapta Oha

1 a1 v v v v v v v v v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

2 3 b1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

4 a4

b4 v v v v v v v v v v

v v v v v v v v v v v v v v

a5 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

v

v v v

v

c5

v

v

v

5 b5

v v v v v v v v v v

v v v v v v v v v v

v v v

52

39 40

Sodik v v v Hapid v v v Total 36 4 37 1 2 38 0 Ket Lampiran 4 1 : Hakekat hidup yang dianut 2 : Nilai-nilai yang diterapkan dalam bekerja 3 : Persepsi terhadap waktu 4 : Sikap dasar tentang hubungan manusia dengan sesama 5 : Persepsi kedudukan manusia terhadap alam biofisik a1 : hidup merupakan sesuatu yang baik b1 : hidup merupakan sesuatu yang buruk a2 : bekerja untuk mencukupi nafkah hidup b2 : bekerja untuk kehormatan diri dan keluarga c2 : bekerja sebagai karya a3 : berorientasi ke masa depan b3 : berorientasi ke masa lalu c3 : berorientasi ke masa sekarang a4 : individualis b4 : komunalistis a5 : menjunjung tinggi keselaran b5 : tunduk terhadap alam c5 : menguasai alam

v 2

9

v v 31

v v 36

0

4

53 Lampiran 5 Aspek Keorganisasian (Struktural): Struktur Kelembagaan No.

Kelompok tani

1 Subur mukti

2 Subur tani

3 Cibingbin

4 Mekar mukti

5 Cinaen

6 Saluyu

7 Mukti tani

8 Haur kuning

9 Gelarkubang

1

2

3

25 25 *ketua *sekretaris *bendahara 25 25 *ketua *sekretaris *bendahara *seksi penanaman *seksi operasional 25 25 *ketua *sekretaris *bendahara 25 32 *ketua *sekretaris *bendahara *seksi keamanan *seksi pemasaran 25 25 *ketua *sekretaris *bendahara 20 83 *ketua *sekretaris *bendahara *seksi lokasi *seksi pemeriksa kayu 25 25 *ketua *sekretaris *bendahara *seksi peralatan *seksi penanaman *seksi usaha 24 10 *ketua *sekretaris *bendahara 20 40 *ketua *sekretaris *bendahara

4 5 a4 b4 c4 a5 b5 v v

v

v

6 a6

7 b6 v

a7 v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

b7

v

v

54

*s. pemeliharaan *s. penanaman Ket Lampiran 5: 1 : Luas cakupan wilayah kelompok tani (ha) 2 : Jumlah anggota (org) 3 : Tingkat kekomplekan struktur 4 : Pihak yang paling dominan mengambil keputusan 5 : Pola sebaran kekuasaan 6 : tingkat fleksibilitas ketika menghadapi tekanan 7 : indikasi 'klik' dalam kelembagaan a4 : Pimpinan, secara tunggal b4 : dewan pimpinan c4 : rapat anggota a5: sentralistis b5 : distributif a6 : tidak fleksibel b6 : cukup fleksibel a7 : ada b7 : tidak ada

55

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

Gambar 1 Hutan sengon milik rakyat.

Gambar 2 Hutan sengon campuran.

Gambar 3 Pertemuan kelompok tani.

Gambar 4 Wawancara responden.

Gambar 5 Kelompok tani Gelarkubang.

Gambar 6 Kelompok tani Saluyu.

56

56

Lampiran 7 Kuesioner KUESIONER PENDAHULUAN Prediksi Eksistensi Kelembagaan Nama desa : ___________________________ Kecamatan : ___________________________ Kabupaten : ___________________________ Propinsi : ___________________________ Nama responden/nara sumber : Identifikasi Kepemilikan Lahan 1. Sejak kapan anda memiliki lahan ini secara sah? Tahun 2. Berapa luas lahan yang anda miliki?

Ha.

3. Apakah lokasi lahan tersebar atau terpusat di suatu tempat? a. Tersebar b. Terpusat 4. Jenis tanaman apa saja yang diusahakan pada lahan anda? Sebutkan. Aktivitas Pengelolaan Hutan 1. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, kegiatan apa saja yang anda lakukan sepanjang penanaman sampai pemanenan hasil? Uraikan dengan singkat dan jelas.

2. Kegiatan apa yang menurut anda paling banyak mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya? (jawaban boleh lebih dari satu) 3. Kendala apa saja yang sering anda alami selama melakukan kegiatan pengelolaan hutan?

57

4. Bagaimana Anda mengatasi kendala tersebut?

Prediksi Eksistensi Kelembagaan 1. Dalam setiap tahapan kegiatan pengelolaan, adakah seseorang yang dipercayakan untuk mengatur teknis dan proses pelaksanaan kegiatan? a. Ada b. Tidak Ada Jika ada, pada kegiatan apa saja? 2. Apakah menurut Anda, pengelolaan hutan secara berkelompok lebih menguntungkan dibanding pengelolaan secara perorangan? a. ya b. tidak Jika ya, apa saja keuntungan yang anda peroleh dari pengelolaan hutan secara berkelompok?

Jika tidak, apa alasan Anda?

58

KUESIONER LANJUTAN Kelembagaan dan Organisasi Nama kelembagaan/organisasi : ___________________________ Alamat: Nama desa : ___________________________ Kecamatan : ___________________________ Kabupaten : ___________________________ Propinsi : ___________________________ Nama responden/nara sumber dan kedudukan dalam kelembagaan: ____________________________________________________ ____________________________________________________ Karakteristik umum kelembagaan 1. Sebutkan jenis kelembagaan: a. koperasi b. lembaga permodalan (simpan pinjam) c. unit usaha komersial d. kelompok tani e. kelompok kerja f. kelompok arisan g. kelembagaan pemerintahan h. lainnya, sebutkan: _______________________________ 2. Tahun berdiri kelembagaan : tahun ________ 3. Sejarah kelembagaan. Uraikan secara ringkas berbagai perkembangan penting kelembagaan semenjak berdiri sampai sekarang:

59

Tahun

Peristiwa

4. Apakah kelembagaan memiliki badan hukum pendirian? Jawab: Ya atau tidak. Jika sudah, sebutkan dasar badan hukum tersebut: _______________________ (1) Aspek Keorganisasian (Struktural) A. Struktur kelembagaan 1. Berapa luas cakupan wilayah kelembagaan? a. Sempit, terbatas geografis. b. Luas, borderless. 2. Berapa jumlah anggota? 3. Bagaimana tingkat kekomplekan strukturnya? 4. Bagaimana struktur kekuasaan yang terbangun? Siapa pihak yang berperan mengambil keputusan secara dominan?

60

a. Pimpinan, secara tunggal. b. dewan pimpinan c. rapat anggota (seperti RAT di koperasi). 5. Bagaimana pola sebaran kekuasaan? a. berbentuk sentralistis b. berbentuk distributif. 6. Bagaimana sifat fleksibiltas struktur yang ada, ketika menghadapi tekanan internal dan eksternal? a. tidak flesibel. b. cukup fleksibel. 7. Adakah ‘klik’ dalam kelembagaan? a. Ada b. Tidak ada. B. Tujuan kelembagaan: 1. Apa tujuan-tujuan yang dimiliki, baik secara eksplisit maupun implisit? 2. Adakah kesamaan tujuan antar seluruh anggotanya dengan kelembagaan? 3. Berapa banyak dan ragam tujuan-tujuannya? Jika jumlah tujuannya sedikit menandakan bentuk asosiasi, namun jika banyak dekat dengan bentuk grup primer (primary group). C. Keanggotaan 1. Bagaimana pola perekrutan anggota? a. Sukarela dan bebas keluar masuk. b. Tidak sukarela, terbatas dan tertutup 2. Siapa yang memutuskan perekrutan anggota? a. diputuskan dari luar b. dari dalam sendiri 3. Bagaimana rasa kesetiaan dan pengabdian anggota kepada kelompok? a. rendah b. tinggi

61

4. Bagaimana frekwensi pertemuan? a. semakin jarang, b. tetap, c. semakin sering 5. Bagaimana keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan? a. rendah dan terbatas b. tinggi dan melibatkan banyak anggota D. Kepemimpinan: 1. Bagaimana kepemimpinan dipilih dan ditetapkan? a. Atas dasar azas paternalistik b. Kesenioran c. Kemampuan atau keprofesionalan. 2. Apa kekuasaan yang dimiliki pemimpin? a. berupa reward power untuk memberi penghargaan, b. coercive power untuk memberi sanksi, c. legitimate power yang berdasarkan hukum, d. experts power karena kemampuannya. 3. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan? a. autokratis, b. laissez faire, c. demokratis. 4. Apakah kepemimpinan berganti secara reguler? a. tidak b. ya 5. Bagaimana suasana inklusifitas dalam kelembagaan? Bagaimana keterlibatan pemuda, wanita, golongan minoritas, kelompok miskin, dan lain-lain?. 6. Bagaimana kualitas kepemimpinan? Dalam hal pendidikan yang dimiliki, visi, profesionalitas, ketebukaan, dan lain-lain. (2) Aspek Kelembagaan (Kultural)

62

A. Sistem tata nilai (berdasarkan kategori Kluckhon) 1. Apa sistem tata nilai yang dianut oleh anggota kelembagaan yang kita kaji? Bagaimana hakekat hidup yang dianut mereka? a. Hidup merupakan suatu yang baik b. Hidup merupakan sesuatu yang buruk. 2. Nilai-nilai apa yang diterapkan dalam bekerja? a. Bekerja untuk mencukupi nafkah hidup. b. Bekerja untuk kehormatan diri dan keluarga. c. Bekerja sebagai karya. 3. Bagaimana persepsi secara umum terhadap waktu? a. Berorientasi ke masa depan. b. Berorientasi ke masa lalu. c. Berorientasi ke masa sekarang. 4. Berkenaan dengan hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana sikap dasar tentang hubungan manusia dengan sesama yang berkembang? a. berorientasi horizontal. b. Berorientasi vertikal c. individualis d. komunalistis. 5. Berkenaan dengan persepsi kedudukan manusia terhadap alam biofisik? a. menjunjung tinggi keselarasan, b. tunduk terhadap alam, c. menguasai alam. B. Norma 1. Apa landasan norma yang digunakan? a. bersumber dari agama. b. dari kearifan setempat. c. Dari keyakinan lain. 2. Bagaimana persepsi terhadap kedudukan seseorang? a. Orang lebih dihargai karena status. b. Orang lebih dihargai karena prestasi dan kemampuan. 3. Bagaimana persepsi anggota secara umum terhadap sistem reward dan

63

punishment? a. Tidak tegas, dan tidak berjalan. b. Tidak tegas, namun berjalan. c. Tegas, namun tidak berjalan. d. Tegas, dan berjalan. C. Kultur kelembagaan 1. Seberapa banyak anggota yang tahu tentang prosedur, norma, dan uraianuraian aturan dalam kelembagaan? a. sedikit b. banyak c. semua 2. Bagaimana kedisiplinan dijalankan? a. Tidak ada disiplin. b. Ada disiplin, tapi tak dijalankan. c. Ada disiplin, dan dijalankan. 3. Apa iklim utama dalam kelembagaan? a. berlandaskan otoriter. b. demokratis 4. Apa faktor utama yang membentuk sistem kerja? a. karena faktor kebiasaan b. berdasarkan efisiensi manajemen. D. Kapasitas Kelembagaan 1. Bagaimana kemampuan kelembagaan untuk melakukan peran-peran berikut ini? a. Mengelola kredit dan simpan pinjam? b. Mendampingi atau membina kelompok lain? c. Menghadapi perubahan-perubahan lingkungan, berupa perubahan harga-harga, iklim pemerintahan, dan lain-lain? d. Mengambil pelajaran dari sejarahnya sendiri? e. Menangani konflik baik secara internal maupun eksternal? f. Membangun jaringan dengan pihak luar?