STUDI ASPIRASI STAKEHOLD~R ATAS RENCANA DKPLEMENTASI~GO~RNMENT
DIKABUPATENSUMEDANG
TESIS MAGISTER
Oleh : ERVAN JUDIARTO NIM. : 25401010
BIDANG KHUSUS PENGEMBANGAN WILA YAH PROGRAM STIJDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM P ASCA SARJANA INSTIWT TEKNOLOGI BANDUNG 2003
STUDI ASPIRASI STAKEHOLDER ATAS RENCANA IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT DIKABUPATENSUMEDANG
Nama : ERVAN JUDIARTO
NIM : 25401010
Pembimbing,
r--
c-~~ Ir. Andi
O~omo, M.PI.
NIP. 131835235 2003
\
_J
STUDI ASPIRASI STAKEHOLDER A TAS.RENCANA IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT DIKABUPATENSUMEDANG
Oleh:
ERVAN WDIARTO NIM: 25401010
Mengetahui/Menyetujui Pembimbing,
Ir. Andi Oetomo, M.Pl. NIP. 131835235
Ketua Program Magister Perencana:an Wilayah dan Kota Program Pascasmjana Institut Teknologi Bandung
lr. Hastu Prabatmodjo, MS, Ph.D . NIP. 131476608
STUD I ASPIRASI STAKEHOLDER AT AS RENCANA IMPLEMEN TASI e-GOVERNM ENT DIKABUPATENSUMEDAN~
ABSTRAK Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Pascasarjana Strata II dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota lnstitut Teknologi Bandung
Oleh: ERVAN JUDIARTO
NIM: 25401010
Petnbimbing,
Ir. Andi Oetomo, M.Pl.
PROGRAM MAGISTER PERENCANA AN WILA YAH DAN KOT A PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2003
ABSTRAK Untuk menunjang pembangunan daerah dan petayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Sumedang tetah mempunyai situs resmi dengan atamat http:lwww.pemda-sumedang.com. Situs ini barn menampitkan informasi-informasi daerah yang terbatas yaitu profit daerah, pariwisata dan usaha. Profit daerah memberikan informasi tentang kondisi geografis daerah., sejarah, kependudukan, pemerintahan, visi dan misi, sarana, pendidikan dan pembangunan. Pariwisata memberikan informasi tentang obyek-obyek wisata dan usaha menampitkan informasi jumtah perusahaan yang ada di Kabupaten Sumedang. Situs ini sementara tidak dapat diakses tagi karena sedang mengatami perbaikan secara keseturuhan yang dikoordinir oteh BAPPEDA Kabupaten Sumedang. Guna mendukung keberhasitan e-Government di Kabupaten Sumedang maka dipertukan suatu studi untuk mengetahui aspirasi semua pihak datam implementasinya. Metoda yang ditakukan dalam menampung aspirasi stakeholder adalah metoda Delphi. Dalam studi ini, ditaksanakan proses komunikasi yang dilakukan datam dua kali iterasi. Iterasi pertama merupakan kegiatan wawancara dan hasilnya (iterasi kedua) disampaikan kembali kepada responden untuk mendapat persepsi dati masing-masing stakeholder yang terlibat. Kesamaan persepsi .\krkelwlder yang ingin dicapai adalah informasi yang diberikan dalam eGovernment dan jenis aplikasi implementasi e-Governmelll. Berdasarkan hasil anatisis diperoleh kcsimputan bahwa informasi yang diberikan di datam e-Governmelll adalah informasi pembangunan, sosiatisasi pembuatan perijinan dan pelayanan satu atap. Setain itu juga informasi potensi daerah, sosiatisasi perundang-undangan, potensi penanaman modal, pendidikan, politik, kesehatan, potensi berusaha, potensi industri kecil, menengah dan lain-lainnya. Di dalam penentuan aplikasi e-Government yang terdiri puhlb;h, interact dan transact, para stakeholder mempunyai persepsi sama yaitu jenis aplikasi yang dibangun adalah interact. Jenis aplikasi ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan dan juga memberdayakan masyarakat dalam bidang teknologi dan demokrasi. Keikutsertaan masyarakat bisa dilakukan melalui e-mail atau polling pendapat yang diberikan, sehingga masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya sesuru dengan keinginannya.
STAKEHOLDER ASPIRATION STUDY IN eGOVERNMENT APPLIED PLANNING IN SUMEDANG DISTRICT
ABSTRACT Submitted to the Graduate Program In Regional and Urban Planning in Partial Fulfillment Of the Requirement for the Degree of Master Bandung Institute of Technology
By: ERVAN JUDIARTO NIM: 25401010
Supervisor,
lr. Andi Oetmno, M.Pl.
MASTER PROGRAM REGIONAL AND URBAN PLANNING POST GRADUATE PROGRAM BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2003
ABSTRACT To back up the regional development and the public services, the government of Sumedang Regency has set up an official website ~ttp://www.pemda-sumedang.com. This web site has so far provided limited information about the region, which includes the regional profile, tourism, and business. The regional profile consisted information such as the geographical condition, its history, population, government, its vision and mission, means, education, and development. Tourism included the tourism objects information, and business informed the number of companies in Sumedang Regency. This web site is temporarily inaccessible, because it is under thorough improvement, coordinated by BAPPEDA of Sumedang Regency. In supporting of the success of the e-Government in Sumedang Regency, a study is necessary to find out the aspirations of all parties and their implementations. The method used in accommodating the aspirations of the stakeholders is the Delphi method. In this study, the communication process was carried out in two stages. The first stage includes the interviews and the result (the second stage) was returned to the respondents for each stakeholder involved to see. The perceptions of the stakeholders expected are in the form of information given in the eGovernment and the implementations of e-Government. Based on the analysis, it is concluded that the information given in the e-Government includes the information on development, familiarization of license issuance, and one-stop services. In addition there are pieces of information on the region's potentials, familiarization capital investment potentials, education, politics, health, of laws, business potentials, and small-scale and medium-scale industry's potentials. In determining the application of e-Government, which consists of publishing, interacting, and transacting, the stakeholders have the same perception, i,e the kind of application established is interacting. This kind of application gives space to the society to take part in the process of development and it empowers the society in technology and democracy. The public participation can be done through the e-mail or polling , so that the society can express their opinions according to their own needs.
KATA
PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat diantaranya adalah : I.
Ir. Andi Oetomo, M.PI. selaku dosen pembimbing yang mengarahkan dan memberikan koreksi tesis ini ;
2.
Aparat Pemerintah Kabupaten Sumedang yang membantu dalam memberikan data ;
3.
OTO- BAPPENAS yang memberikan bantuan finansial selama tugas belajar di Institut Teknologi Bandung;
4.
Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat yang mengijinkan penulis untuk tugas belajar ;
5.
Ford Foundation yang memberikan bantuan finansial penulisan tesis ;
6.
Istri saya tercinta Hilda, ST., MT. dan anak saya yang tercinta Saffana Fadhilla Ramadhina yang memberikan dukungan. semangat, kegembiraan dan ketenangan ;
7.
Ternan-ternan :;eangkai.an PMPWK ITB Tahun 2001 serta
8.
pihak-pihak lain ya.itg tidak dapat disebutkan satu-persatu. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak
yang membutuhkan dan menggunakannya. Amiin. Bandung, September 2003 Wassalam Penulis
DAFTAR
lSI
KATA P :NGANTAR DAFTARISI
11
DAFTARGAMBAR
VI
DAFTAR TABEL
VI
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
1
1. 1 Latar Belakang
1
1. 2 Rumusan Persoalan
6
1.3 Tujuan
7
1.4 Manfaat Studi
8
1.5 Lingkup Studi
8
1.6 Pendekatan Studi dan Metodologi Penelitian
9
1.7 Kerangka Pikir
12
1.8 Sistematika Pcmbahasan
12
LANDASAN TEORI
15
2.1 Teknologi Infonnasi Untuk Pembangunan
15
2.2 Kebijakan Implementasi Teknologi Informasi di Indonesia
19
2.3 Teori e-Government
23
2.3.1
Definisi e-Governmt!nl
.............................
24
2.3.2
Konsep e-Government
.............................
25
2.3.3
Elemen Sukses Pengembangan
e-Governme/11
.........................................
30
2.3.4
Jenis-jenis Pelayanan Pada e-Governmelll ..
31
2.3.5
Fungsi e-Govemment
33
..............................
2.4 Kelebihan dan Kelemahan Implementasi
II
e-(iovernment
.... .. .. ...... .. .. .... ........ ................. .. .. 36
2. 5 Keterkaitan Antara e-Governmenl
Good ( iovernance
dan
..............................................
38
2.6 Kondisi Umum Pengembangan e-Government di Indonesia ..........................................................
39
2. 7 Contoh e-Governmenl pada Kabupaten dan Kota Indonesia
41
BAB Ill SEKTOR PEMERINT AHAN DAN PERANAN TEKNOLOGI lNFORMASI DALAM PEMBANGUNAN DIKABUPATENSUMEDANG
44
3. 1 Sektor Pemerintahan diK.abupaten Sumedang
44
3.2 Peranan Teknologi Informasi Dalam Pembangunan
46
di Kabupaten Sumedang 3.2.1
Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
3.2.2
46
Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (lPTEK) di Kabupaten SumPdang 49
3.2.3
Kebijakan Implementasi Teknologi lnformasi di Kabupaten Sumedang
3.2.4
51
Kondisi e-Government di Kabupaten Sumedang Sebelum Diperbaiki
55
BAB IV AN ALI SIS BENTUK IMPLEMENT ASI DAN INFORM ASI DALAM e-GOVERNM~rvT DI KABUPATENSUMEDANGBERDASARKAN ASPIRASI STAKEHOLDER 4.1
......................... .. ............
Analisis Identifikasi Stakeholder Atas Pembangunan e-Govemment di Kabupaten
Ill
59
Sumedang 4.2
..............................
.............................
60
Analisis Aspirasi Stakeholder Atas Pembangunan e-Governmem di Kabupaten Sumedang 4.2.1
..................................... ....................
Analisis Tahap Eksplorasi (Delphi Tahap I)
4.2.2
94
Analisis T ahap Akhir (Delhi Tahap III)
4.3
75
Analisis Tahap Komparasi (Delphi T ahap II)
4.2.3
74
107
Analisis Penentuan Jenis Aplikasi dan lnformasi Yang Diberika Dalam e-
BAB V
I I0
KESIMPULAN DAN SARAN 5. I
Penentuan dan Aspirasi Stake/wider Dalam Pembangunan e-( ;overnmelll
5.2
113
113
Penentuan Jenis Aplikasi dan lnformasi Yang Diberikan Dalam e-Gm·ernmelll Sesuai Aspirasi
Stakeholder di Kabupaten Sumedang
I 15
5.3
Kelemahan Studi
I 16
5. 4
Rekomendasi . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . 1 I 8
5.5
S!udi Lanjutan Yang Diperlukan
DAFT AR PUST AKA
120
Daftar Lampiran Lampiran A
I 19
Judul Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
I\'
124
Lampiran B
Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban DPRD Kabupaten Sumedang
131
Lampiran C
Check List Qui!iioner
133
Lampiran D
Uraian Singkat e-Government (Template)
Lampiran E
Analisis Identifikasi Stakeholder
141
Lampiran F
Metode Delphi
143
Lampiran G
Hasil Wawancara Delphi Tahap I
145
Lampiran H
Hasil Wawancara Delphi Tahap II
158
............
134
DAFTAR TABEL Tabel 4.1
Matriks Identifikasi Stakeholder Berdasarkan Interest, Kepentingan dan Pengaruh di Kabupaten Sumedang
Tabel4.2
62
Mapping Stakeholder Atas Pembangunan e-Government Berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Pengaruh di Kabupaten Sumedang
................... ....... 72
Tabe14.3
Hasil Analisis Proses Delphi Tahap I
Tabel4.4
Pola Konvergensi Atas Materi Wawancara Pada Proses
Tabel4.5
90
Delphi T ahap II
106
Hasil Rangkuman Proses Delphi Tahap II
10&
DAFTAR
GAMBAR
Gambar 2.1 Kondisi Eksisting Pelayanan PemerintahTerhadap Masyarakat
28
Gambar 2.2 Pelayanan Masyarakat Berbasis Proses Kerjasama Antar Departemen!Dinas Gambar 2.3 Bagan Fungsi e-Government
28 ....................................
Gambar 4.1 Kerangka Tahapan Analisis
36 75
Gambar 4.2 Persepsi Stakeholder (Pemerintah, Legislatif, Masyarakat dan Swasta) Atas Sistem Informasi Daerah Kabupaten Sumedang ............ ...... ....... ............ ............ 81
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
1.1
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information
and Communication Technology!IC1) saat ini telah semakin luas. Hal ini dap~t
dilihat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang
tidak terbatas pada bidang perdagangan atau bisnis, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, sosial dan sebagainya. Teknologi informasi dan kelebihan-kelebihan
yang
komunik~si
dipergunakan karena memiliki
menguntungkan
dengan
dibandingkan
menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi. Transaksitransaksi yang biasanya menganut konsep jarak, waktu dan tempat, telah berubah menjadi transaksi yang tanpa batas serta dilakukan dengan waktu yang ce;:>at, mudah dan biaya yang lebih murah. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dengan mempergunakan teknologi infonnasi dan komunikasi dapat mewujudkan efisiensi gerak kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Oleh sebab itu komunikasi
banyak
diterapkan
kemajuan teknologi
dalam
berbagai
informas~
bidang
...
dan
kehidupan
manusia, dan dengan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh \
teknologi ini maka mulai diterapkan dalam praktek pemerintahan. Menurut Zulkarnaen Nasution, (2002 : 236) seperti yang dikutip pada laporan Organisation for &onomic Co-operation and Development
Secretariat, 200 I menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh yang kuat untuk melakukan perbaikan kinerja administrasi pembangunan. Selain itu, Richardus Eko Indrajit,
I
(2002 :xi) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan cara yang tepat bagi pemerintah di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan
mt
dengan
berkaitan
pengumpulan,
pengolahan,
dan
penyediaan berbagai data, informasi, pengetahuan maupun kebijakan beserta penyebarannya ke seluruh masyarakat yang membutuhkan. Teknologi informasi dan komunikasi dapat mengorganisasikan kegiatan administrasi pemerintah melalui cara baru, inovatif, dan lebih baik
kenyamanan
serta memberikan
kepada
publik
dengan cara
memberikan pelayanan publik yang terintegrasi. Transformasi era industri ke era informasi ternyata telah mempengaruhi cara ketja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Masyarakat menuntut untuk mendapatkan
pelayanan yang berkualitas dan layak semakin tinggi.
Selain itu,
masy&rrakat juga menuntut untuk ikut serta dalam pembangunan yang dilakukan
pemerintah
terutama
dalam
menyangkut
kepentingan
masyarakat (Gede Raka, 2000). Salah satu
cara yang ditempuh dalam aplikasi teknologi
informasi dan komunikasi ini adalah melalui penerapan Electronic
Government atau yang dikenal sebagai e-Government. Instrumen ini r.tempunyai kelebihan diantaranya (Richardus Eko Indrajit, 2002 : 35) : memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder baik masyarakat dan dunia usaha terutama dalam efektivitas dan efisiensi ketja;
2).
meningka.tkan
transparansi,
kontrol,
dan
akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintah; 3). mengurangi biaya administrasi dan interaksi yang di.keluarkan pemerintah maupun stakeholder untuk keperluan aktivitas; 4). memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru dan 5). memberdayakan
2
masyarakat
sebagai
mitra
pemerintah
dalam
proses
pengambilan
kebijakan publik. Di lain pihak, e-Go\Jen1me111 mempunyai potensi besar dalam mewujudkan dan meningkatkan tata pemerintahan yang baik (good
governance). Menurut UNDP, 1997 menyatakan bahwa karakteristik dari good govenUince adalah : partisipasi masyarakat, penegakan · hukum, transparansi dari pemerintah, akuntabilitas, responsif, keadilan dan persamaan, efisien dan efektif dan berorientasi pada konsensus. Melalui penerapan e-Govemment secara baik dan benar maka kriteria-kriteria
good govenUince tersebut dapat dipenuhi terutama dalam partisipasi masyarakat,
transparansi pemerintah, keadilan dan persamaan serta
efisien dan efektif. Sampai saat ini banyak daerah di Indonesia yang membangun e-
Govenlment. Contohnya adalah Pemerintah Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1999, Kabupaten
Kutai Timur Propinsi
Kalimantan Timur tahun 2000. Selain itu juga pada Kabupaten Lamongan Jawa Timur yang pada tahun 2001 yang menggelar koncksi online antar 26 kecamatan, Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan tahun 2002, dan sebuah pilot project terpadu di Sidoarjo Propinsi Jawa Timur (Tau.fik
Hasan, Kepala Divisi RisTi Telkom, 2002). Kemudian disusul Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Propinsi Papua (Seminar Teknologi lnformasi.
2002) dan yang terbaru Kabupaten Garut segera
menerap~an
instrumen
ini (Harian Pikiran Rakyat, 2002). Dari segi investasi untuk membangun instrumen ini dibutuhkan finansial yang cukup besar yaitu Rp. 1 milyar lebih (Majalah Warta
Ekonomi, 2002) dan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem ini. Tetapi investasi yang besar ini akan memberikan manfaat bagi
3
pembangunan daerah (Taufik Hasan, Kepa/7 Divisi Riset Teknologi
'!'elkom, 2002). Suatu contoh kasus implementasi e-Govemment di Kabupaten Kutai Timur mampu meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Satu Atap (SIMTAP) pada tahun 200 I mencapai Rp. 800 juta. Di Kabupaten Takalar, layanan pembuatan KTP cukup dengan waktu 10 menit dan perizinan hanya cukup sehari dan kenaikan pendapatan melalui SIMTAP mencapai 154 %. Agar e-Govemment
yang dibangun mempunyai manfaat bagi
pembangunan daerah maka harus didukung dengan sumber daya yang ada.
Unsur-unsur seperti political will dari pemerintah (support),
kemampuan atau keberdayaan (capacity) pemerintah setempat
dan
pemilihan bentuk implementasi (value) e-Govemment yang tepat bagi masyarakat harus diperhatikan terlebih dahulu karena merupakan kunci ~ukses
bagi pengembangan e-Government. Jika pembangunan instrumen
ini mengabaikan salah satu unsur tersebut maka probabilitas kegagalan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pembangunan e-Gove!'llment agar tidak mengalami kegagalan dalam proses pembangunannya maka ketiga unsur tersebut harus diperhatikan dengan benar. Insiatif pembangunan e-Govemment JUga
dilakukan
pada
Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat. Unsur political will pemimpin daerah Kabupaten Sumedang yang dipimpin oleh Drs. H. Misbach sangat mendukung pada konsep good governance. Dalam Seminar Pembahasan Naskah
Akademik
Pelibatan
Publik
Dalam
Proses
Pengambilan
Kebijakan Publik Kabupaten Sumedang Tahun 2002 yang disampaikan oleh Drs. H. Misbach menyatakan bahwa setiap instansi ahn dibangun · suatu jaringan komputer. Hal ini dalam rangka transparansi informasi dan
4
pengembangan institusi lokal terhadap publik yang memungkinkan masyarakat/publik mengetahui secara langsung kegiatan/program kerja instansi yang bersangkutan. Unsur
kemampuan
Kabupaten
Sumedang
pengaturan
anggaran
atau
dapat dan
keberdayaan
dilakukan
pelatihan
secara
sumber
Pemerintah
Daerah
bertahap
misalnya
daya
manusia yang
berhubungan dengan teknologi informasi. Saat ini pemerintah daerah berencana memperbaiki kembali sistem e-Govemment yang dimiliki oleh Kabupaten
Sumedang.
Sebelumnya
http://www.pemda-sumedang.com.
memuat
situs
dengan
informasi
daerah
alamat secara
umum dan sifatnya satu arah. Situs ini juga menampilkan profil-profil daerah seperti informasi mengenai kondisi geografis daerah, sejarah, kependudukan.
pemerintahan.
visi
dan
misi.
sarana.
pendidikan.
pariwisata dan usaha. Server internet ini dibangun secara kemitraan antara PT. POS dan BAPPEDA Kabupaten Sumedang. Pengelolanya ditunjuk Bagian Pusat Data Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D). Bidang Data dan Pelaporan, BAPPEDA Kabupaten Sumedang. Penunjukan pusat ini karena dirasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kerjanya dan karena institusi yang secara resmi dikhususkan menangani teknologi informasi seperti Kantor Pengolah Data Elektronik belum ada. Persoalannya unsur implementasi e-Government yang tepat bagi masyarakat Kabupaten Sumedang belum didefinisikan secara tepat. Hal ini dirasakan pada situs yang dimiliki oleh .Kabupaten Sumedang belum memberikan informasi pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,
dunia usaha dan pemerintah sendiri.
lnformasi yang
diberikan baru pada tahap gambaran umum daerah dan potensi daerah
5
tetapi informasi pelayanan publik
misalnya
produk
perundanP.....
undangan, syarat mendirikan perusahaan, syarat mendirikan bangunan d m sebagainya belum tersedia. Dengan demikian interaksi antara pengguna yaitu masyarak.at serta pemerintah sebagai penyedia tidak terjadi dan sistem seperti ini mempunyai resiko kegagalan yang tinggi.
1.2
Rumusan Persoalan Sesuai dengan Jatar belakang di atas, agar pembangunan e-
Government
di
Kabupaten
Sumedang
mempunyw
manfaat
bagi
pembangunan daerah maka harus terlebih dahulu dicapai suatu kesamaan persepsi tentang e-Goven1ment yang ak.an diberikan kepada masyarakat. Jenis aplikasi e-Government memberikan beberapa pilihan yaitu Publish,
Interact dan Transact. Publish merupak.an implementasi yang tennudah karena tidak melibatkan sumber daya yang besar dan beragam. Informasi yang diberikan satu arah yaiiu publikasi berbagai data yang dimililki suatu daerah dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat. Kemudian pada implementasi Interact sudah mulai terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarak.at yang biasanya dilakukan melalui e-mail.
Terakhir adalah transact dimana implementasinya
berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak yar.g lain. Kesamaan persepsi yang dicapai dari aspirasi pemerintah, legislatif, masyarakat dan dunia usaha merupakan langkah penting bagi pembangunan e-Govemment. Aspirasi yang diberikan oleh pemerintah merupakan persepsi dari sisi penyedia (producer oriented) dan pengguna
(user oriented). Sedangkan aspirasi DPRD, swasta dan masyarak.at merupakan persepsi dari pengguna (user oriented). Aspirasi dari mereka
6
akan menjadi acuan untuk merencanakan pembangunan e-Goven1ment sesuai dengen value ( manfaat) keinginan semua pihak. Selain jenis
plikasi e-Goven1me111 sesuai keinginan semua
pihak, aspirasi lain yang penting adalah informasi-informasi yang diberikan dalam instrumen ini. Aspirasi ini akan membantu agar instrumen ini memberikan dampak bagi pembangunan daerah dan manfaat bagi masyarakat serta membantu pemerintah di dalam melayani masyarakat. Untuk itu rumusan persoalan yang dijelaskan dalam tesis ini adalah: a.
stapa saJa yang hams dilibatkan dalam rencana implementasi eGovernmeilt?
b.
bagaimana aspirasi stakeholder yang telah dirumuskan pada poin a atas rencana implementasi e-Government?
c.
bagaimana menentukan jenis aplikasi dan informasi yang diberikan sesuai dengan aspiras! stakeholder pada poin b?
1.3
Tujuan Berdasarkan Jatar belakang dan persoalan di atas maka tujuan
dari studi ini adalah menentukan jenis aplikasi dan informasi yang diberikan di dalam e-Government sesuai dengan kesamaan persepst stakeholder di Kabupaten Sumedang. Untuk mencapa! tujuan tersebut maka sasaran yang akan dilakukan dalam studi ini adalah: a.
identifikasi stakeholder yang terlibat dalam penerapan instrumen eGovernment baik itu dari pemerintah sebagai pihak penyedia (producer oriented) dan pengguna (user oriented). legislatif, dunia swasta dan masyarakat sebagai pihak pengguna (user oriented);
7
b.
mengetahui aspirasi dari
masin~-masing
stakeholder atas rencana
penerapan e-Govemment di Kabupaten Sumedang dan
1.4
Manfaat Studi Hasil studi diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah
Kabupaten Sumedang untuk menentukan pembangunan e-Governme111 dan
prioritas-prioritas
e-Government
yang
mesti
dibangun
bagi
kepentingan masyarakat. dunia swasta dan pemerintah sendiri. Studi ini dapat dijadikan masukan untuk menentukan strategi pembangunan Kabupaten Sumedang dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
1.5
Lingkup Studi Lingkup studi meliputi dua bagian yaitu secara substantif yaitu
Iingkup materi baha5<1.n dan ruang lingkup wilayah penelitian (spasial) berupa batasan ~ilayah studi yang akan diuraikan sebagai berikut : a.
secara substantif, studi ini memperlihatkan bentuk kemungkinan pembangunan e-Government di Kabupaten Sumedang berdasarkan aspirasi semua stakeholder yang terlibat baJc itu dari pemerintah, legislatif, swasta dan masyarakat. Kemudian dilakukan analisis dari aspirasi tersebut sehingga dapat disusun bentuk pembangunan eGovemment seperti apa yang hams dilakukan sesuai aspirasi masing-
masing pihak. b.
secara spasial sebagai sebuah studi mengeruu alternatif strategi pembangunan
melalui
pemanfaatan
teknologi
informasi
maka
diambil Kabupaten Sumedang..
8
1.6
Pendekatan Studi dan Metodologi Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini,
pert~rno.
kali
adalah eksplorasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Adanya kemajuan
teknologi
informasi
diyakini
dapat
membantu
dalam
memproses, menyimpan, menelusuri dan mengkomunikasikan informasi dalam segala bentuk, tidak terbatas oleh jarak, waktu dan volume. Perubahan
tru
memberi
peluang
untuk
meningkatkan
kapasitas
pengetahuan manusia sehingga berpengaruh besar bagi pembangunan. Kedua,
salah satu bentuk dari teknologi informasi yang
dipergunakan dalam pembangunan adalah adalah e-Govemment.
Tahap
ini akan dibahas mengenai definisi, faktor-faktor pendukung, kelebihan dan kelemahan dari implementasi e-Govemment. Ketiga,
setelah
melalui
kajian
masing-masing
terminologi
tersebut maka akan dicari dari keterkaitan antara e-Goventment dan good
governance. Hal ini penting untuk menjelaskan pada bagian yang mana bahwa konsep e-Government dapat mewujudkan good governance. Keempat, merupakan contoh dari kabupaten dan kota di Indonesia yang telah menerapkan e-Government. Tahap ini juga akan menyajikan keberhasilan dan kcsulitan di Indonesia dari penerapan instrumen ini. Kelima, Sf'telah melalui kajian yang sifatnya konseptual maka dilakukan penelitian di salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Sumedang. Telah disebutkan pada bagian latar belakang bahwa unsur keberhasilan instrumen tersebut adalah political will dari pemerintah (support), kemampuan atau keberdayaan (capaciry) pemerintah setempat
d(m
pemilihan bentuk implementasi (value) e-Government yang tepat bagi masyarakat. Pada penelitian ini hanya dilakukan pada tahap pemilihan
9
bentuk implementasi (value) e-Govetnment yang tepat bagi masyarakat kabupaten Sumedang.
Sebelumnya wawancara dimulai, kepada para
responden diberikan suatu template e-Govemment yang telah ada di Indonesia. Hal ini diberikan karena terbatasnya pemahaman tentang terminologi e-Govemment oleh para stakeholder. Dalam penelitian ini diperlukan data baik yang bersifat primer dan sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara terbuka
pada
masing-masing
stakeholder.
Identifikasi
stakeholder
dilakukan dengan melalui matriks yang isinya menjelaskan tugas, pokok dan fungsi masing-masing pihak yang berkaitan dengan konsep e-
Ciovernment. Dari matriks
tersebut akan diketahui pihak-pihak mana
paling berkepentingan atau sebaliknya dan paling berpengaruh atau sebaliknya atas instrumen e-Government. Karena keterbatasan waktu, biaya
dan
tenaga
maka
dipilih
pihak
paling
berpengaruh
dan
berkepentingan atas inisiatif e-Governmelll, pihak-pihak inilah yang dijadikan obyek sebagai stakeholder kunci. Khusus pihak dari legislatif responden yang akan diambil sebanyak dufl orang. Dari pihak swasta dipilih 2 (dua) organisasi perusahaan yang resmi diakui dan paling berpengaruh di
Kabupaten
Sumedang.
Kemudian
untuk mewakili
masyarakat, responden yang dipilih adalah sebanyak 2 (dua) orang yar.g duduk dalam keanggotaam Badan Permusayaratan Desa.
Wawancara
yang dilakukan pada tiap responden dilakukan melalui daftar pertanyaan
(check list).
Data hasil wawancara terhadap para responden dianalisis
dengan metode Delphi yaitu proses komunikasi yang terstruktur dengan melibatkan berbagai reponden ahli (expert).
Metode Delphi yang
digunakan merupakan Metode Delphi Konvensional (Conventional
Delphy) yang dimodifikasi karena disertai proses wawancara. Dalam
10
metode ini
pro~
komunikasi yang dilakukan adalah wawancara dalam
dua kali iterasi. lterasi pertama merupakan kegiatan wawancara dan hasilnya (iterasi kedua) disampaikan kembali kepada responden untuk mendapat persepsi dari masing-masing responden yang terlibat. Ada perbedaan dengan materi wawancara yang diberikan pada tahap pertama dan kedua. Tahap pertama diselingi dengan pemahaman dasar dari sistem informasi daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik di kabupaten Sumedang. Kemudian diteruskan dengan materi wawancara yang sifatnya pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi. Iterasi tahap kedua merupakan kegiatan wawancara dengan esensi permasalahan Ciovernment.
e-
Pada tahap akhir, pemyataan-pemyataan responden pacill
iterasi kedua dirangkum kembali atas substansi persoalan. Setelah mengetahui aspirasi masing-masing stakeholder maka akan ditentukan jenis aplikasi dan informasi e-Government di Kabupaten Sumedang. Terakhir, setelah melalui analisis seperti di atas maka output dari penelitian ini adalah rekomendasi implementasi e-Government di Kabupaten Sumedang.
II
· 1.7 Kerangka Pikir it(.i..n~
Dukungan Slal1111 'loldfn alas lnisiatif
e-Gow!mment
PrrposNe Sampling
L___ _ _
I !
I
Mllsyentlart --, (user oriented)
__ ]
!
Wawancara (Delphi I)
L I
Hasil Wawancara I dievaluasi kembali Oleh para Stakeholders (De4pho Tahap II)
Hasil Wawancara Hdirangkum (Delphi Tanap __ ml_ _ _ _ __
Aspirasi Stakeholders Atas Pembangunan e-Gol.<emmentdi Kabupaten Sumedang
Penentuan Jenis Aplikasidan lnformasi e-Gol.<emment Berdasattcan Kesamaan Persepsi Stalteholden
1.8 Sistematika Pembahasan Dalam sistematika pembahasan studi
lD1
secara keseluruhan
dibagi dalamliiila bab adalalah sebagai berikut :
12
BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisikan Jatar belakang, rumusan persoalan, tujuan, manfaat studi, lingkup studi, pendekatan studi dan metodologi penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.
BAB II
LANDASAN TEORI Bab
berisikan
1m
teori
teknologi
Informasi
untuk
pembangunan, kebijakan implementasi teknologi informasi di Indonesia, konsep e-Goven1ment, kelebihan dan kelemahan dari
implementasi
Govenlment
dan
e-Gm•en1ment, good
keterkaitan
governance,
pengembangan e-Governme•11 di
antara
kondisi
e-
umum
Indonesia serta contoh
kabupaten dan kota di Indonesia yang telah menerapkan e-
Government. BAB III
SEKTOR
PEMERINT AHAN
DAN
PERANAN
TEKNOLOGI INFORMASI DALA.M PEMBANGUNAN DI KABUPATE~SUMEDANG
Bab
m1
berisikan
sektor
pemerintahan
di
Kabupaten
Sumedang, peranan teknologi informasi dalam pembangunan di
Kabupaten
Sumedang
yang
meliputi
kebijakan
pembangunan daerah Kabupaten Sumedang, kebijakan ilmu pengetahuan dan te!mologi (IPTEK) di Kabupaten Sumedang, kebijakan implementasi teknologi informasi di Kabupaten Sumedang dan kondisi e-Governmenl di Kabupaten Sumedang sebelum diperbaiki BAB IV
AN ALI SIS BENTUK IMPLEMENTASI DAN INFORMASI DALAM e-GOVERNMENT Dl KABUPATEN SUMEDANG BERDASARKAN ASPIRASI STAKEHOLDER
13
Bab
mt
berisi
analisis
identifikasi
stakeholder
a~as
pembangunan e-Government di Kabupaten Sumedang, analisi.> aspirasi stakeholder Kabupaten
atas pembangunan e-Government di
Sumedang dan penentuan jenis aplikasi
dan
informasi yang diberikan dalam e-Government sesuai aspirasi
stakeholder di Kabupaten Sumedang BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
14
BA 8
II
LANDASAN TEORI 2.1
Teknologi Infonnasi Untuk Pembangun"!l Bintoro Tjokroamidjojo, (1990 : 66) menyatakan bahwa dalam
rangka proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembanglinan maka
peran
ilmu
pengetahuan dan
teknologi
dalam administrasi
pembangunan merupakan sumber yang penting. Ruang lingkup penerapan ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
sangat
luas
sekali
di
dalam
pembangunan. Bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang
dengan
pesat
adalah
teknologi
informasi.
Kemajuan
teknologi informasi yang paling mutakhir adalah berkembangnya illlernet dengan segala fasilitas dan kemudahan yang ditawarkannya. Kemajuan yang pesat ini telah mendorong perubahan ekonomi dan sosial yang mengubah bentuk bisnis dan mayarakat. Menumt Talero dan Gaudette (1996) telah bangkit suatu bentuk ekonomi barn - ekonomi informasi dimana perdagangan dan investasi bersifat global dan pernsaha.anpernsahaan bersaing dengan pengetahuan, networking dan kecerdasan berbasis global. Suatu bentuk masyarakat barn dengan memanfaatkan kemampuan informasi sehingga lebih kompentitif, Iebih demokratis, mampu menjawab tcebutuhan individu dan lebih bersahabat dengan lingkungan. Kemajuan
teknologi
informasi
telah memungkinkan
untuk
memproses, menyimpan, menelusuri dan mengkomunikasikan informasi dalam segala bentuk, tidak terbatas oleh jarak, waktu dan volume. Perubahan
tru
memberi
peluang
untuk
meningkatkan
kapasitas
pengetahuan manusia sehingga berpengaruh besar bagi pembangunan.
15
Dari sudut pandang pembangur.an. kemajuan dan ketersediaan teknologi baru di bidang informasi koml!nikasi (new information and
communication technology atau new IC1) bisa dilihat dari dua sisi (Zulkaemaen Nasution, 2002 : 224). Sisi pertama, bagaimana akibat kemajuan tersebut bagi upaya meningkatkan kehidupan sebagian besar Sisi
masyarakat.
kedua,
bagaimana
teknologi
informasi
dapat
diimplementasikan oleh negara-negara berkembang untuk mendapatkan akses ke pasar dunia dan memaksimumkan kelebihan kompetitif
(competitive advantages). Menurut Manuel Castells (1998) teknologi secara sendirian tidak memecahkan problem so sial.
Tetapi ketersediaan dan penggunaan
teknologi informasi merupakan prasyarat untuk pembangunan ekonomi dan sosial.
Pernyataan ini asalkan didukung dengan pemanfaatan
teknologi informasi secara benar dan kebijakan yang tepat . Menurut UNDP, di dalam Human Development Report (200 I) ·
Making New Technology work for Human Development menyatakan bahwa: I.
teknologi informasi merupakan masukan yang meresap (pen,asive) ke
ham~ir
seluruh aktivitas manusia dan dipergunakan dalam segala
tempat serta keperluan. 2.
teknologi informasi memecahkan hambatan bagi pembangunan manusia di dalam : a. memecahkan hambatar. ke pengetahuan, akses ke informasi suma pentingnya
dengan
pendidikan
kemampuan manusta. Pendidikan
dalam
mengembangkan
mt:mberikan ketrampilan
kognitif, informasi memberikan isi kepada pengetahuan. Internet
16
dan World Wide Web dapat
m~flyampaikan
infonnasi kepada
kaum miskin dan kaum kaya. b.
memecahkan hambatan ke partisipasi, komunitas dan individu orang miskin sering terisolasi dan tidak mempunyai alat untuk bertindak kolektif Komunikasi internet yang global telah memberdayakan banyak gerakan civil society.
c.
memecahkan hambatan ke peluang ekonomi, teknologi informasi termasuk di antara sektor yang paling dinamis dalam ekonomi global. Laporan Digital Opportunity Initiative (2000) menyebutkan
bahwa integrasi teknologi informasi ke strategi pembangunan nasional yang menyeluruh dapat membantu implementasi, memperluas lingkup dan jangkauan serta meningkatkan hasil dari faktor-faktor penting pembangunan. Laporan ini juga mencatat sejumlah karaktcristik dari teknologi informasi yang dapat meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi untuk memperkuut dan menciptakan jaringan ekonomi dan sosial yang baru. Ciri-ciri yang dimaksudkan adalah : 1.
teknologi
informasi
bersifat pen,asif dan
lintas
bidang atau
crosscutting, dapat diterapkan pada seluruh bidang aktivitas manusia dari kegunaan pribadi hingga bisnis dan pemerintahan 2.
teknologi informasi merupakan pendorong penting (key enabler) dalam
penciptaan
memungkinkan
Janngan
(creation
untuk yang mempunyat
of networks)
teknologi
informasi
membantu
sehingga
akses dalam
manfaat dan peningkatan hasil yang eksponensial 3.
~
men~rik
~
penyebarluaskan informasi dan
pengetahuan , informasi ini umumnya tidak mengenal (impervious) terhadap
batas
geografis
sehingga
memungkinkan
masyarakat
17
terpencil bisa mengakses infonnasi tersebut dan terhubung dengan jaringan global ; 4.
sifat "digitaf' dan "virtuaf' dari banyak produk dan jasa teknologi infonnasi memungkinkan untuk ongkos marjinal yang nol ataupun menurun (zero or declining marginal cost). Sebagai hasilnya teknologi infonnasi dapat secara radikal menurunkan biaya transaksi;
5.
kemampuan teknologi infonnasi untuk menyimpan, menelusuri, menyortir, menyaring, mendistribusikan dan berbagai infonnasi tanpa batas dapat menuju keuntungan yang substansial (efficiency
gains)
dalam produksi, distribusi dan pasar. Teknologi informasi
merampingkan mata rantai suplai dan produksi jan membuat banyak proses dan transaksi bisnis menjadi lebih efektif; 6.
peningkatan efisiensi dan penurunan biaya yang dibawa oleh teknologi infonnasi mengarahkan kepada pencipataan produk, jasa dan saluran distribusi baru di kalangan industri tradisional dan model bisnis yang inovatif. Aset yang tidak teraba adalah modal intelektual semakin menjadi sumber nilai yang menentukan (key ...;ource of value)
7.
teknologi
infonnasi
memungkinkan
bari
pengguna
untuk
mendapatkan produk dan jasa langsung dari penyedia orisinal dan mengurangi kebutuhan akan perantara sert& 8.
teknologi infonnasi bersifat global artinya dengan penciptaan dan perluasan networks teknologi infonnasi dapat melampaui hambatan kultural dan linguistik dengan menyediakan bagi individu dan kelompok untuk tinggal dan beketja dimana saja. Selain dari pada itu memungkinkan komunitas lokal menjadi bagian dari ekonomi jaringan global tanpa mengenal kebangsaan dan menggugat struktur
IX
kebijakan, hukum, dan peraturan di lingkungan dan antar bangsabangsa. Dengan melihat berbagai ciri tadi.
teknologi informasi jika dipakai
sebagai alat bukan tujuan berpotensi menjadi pembangkit kemampuan atau enabler yang penuh daya untuk pembangunan. Menurut
Organisation for
Economic
Co-operation
and
Development (200 I), pemerintah diharapkan untuk mengimplementasikan upaya kebijakan diantaranya adalah pengembangan infrastruktur jaringan yang terdiri atas pengembangan infrastruktur dan
prakarsa regulasi.
Selain itu juga dilakukan proyek pembangunan pemerintah yaitu pelayanan pemerintah secara on-line dan pefllerintah sebagai model pengguna teknologi informasi. Dengan demikian teknologi informasi mempunyai pengaruh yang penting dalam upaya metakukan pembangunan sebagai usaha meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang sebagai peluang
untuk
mempercepat
pembangunan
dengan
catatan
pendayagunaannya direncanakan sebaik mungkin.
2.2
Kebijakan lmplementasi Tt>knologi Informasi di Indonesia Di dalam Garis Besar Kebijakan T eknologi Informasi Nasional
menyebutkan
pemerintah
melihat
dan
memperhatikan
bahwa
perkembangan Teknologi lnformasi di Indonesia dipicu oleh adanya kebutuhan-kebutuhan
sebagai
berikut
meningkatkan
pengelolaan
teknologi informasi ; meningkatkan kemampuan industri teknologi informasi ; meningkatkan pemanfaatan dan penyebaran informasi untuk menciptakan nilai tambah ; meningkatkan jumlah dan kemampuan
IIJ
sumber
daya
manusta
dalam
bidang
teknologi
informasi
dan
mengembangkan dan mengelola institusi di bidang teknologi informasi Tetapi dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi inform si di Indonesia. terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah yaitu pemerintah
Indonesia
belum
mampu
mengukur
dampak
dari
pengeluaran teknologi informasi terhadap efisiensi dan produktivitas ; kurang jelasnya tujuan dari investasi teknologi informasi
~
kurangnya
koordinasi dari proyek teknologi informasi sehingga mengakibatkan sistem yang tumpang tindih dan tingkat integrasi antar sistem yang rendah dan hambatan dalam pengelolaan dan administrasi teknologi informasi. Untuk
men~relesaikan
masalah-masalah di atas, maka pemerintah
perlu menetapkan kebijakan yang mengacu pada suatu kerangka kerja yang merupakan panduan bagi pemerintah dalam melakukan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia, khususnya sektor publik. Kerangka kerja tersebut disusun ke dalam Kerangka Teknologi Informasi Nasional (KTIN) yang juga merupakan landasan untuk : meningkatkan daya saing bangsa rlalam menjawab tantangan persaingan global
~
mendukung terbentuknya masyarakat informasi global dan
memperkecil digital divide dengan negara maju. Secare garis besar, kebijakan pemerintah dalam bidang teknologi informasi adalah : 1.
meratifikasi KTIN melalui Keputusan Presiden (Keppres) sebagai panduan resmi pemerintah untuk penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia ;
2.
membentuk kesekretariatan yang bersifat permanen dengan anggota terdiri dari pakar-pakar yang kompeten serta beketja penuh waktu untuk sosialisasi, penerapan, pemantauan dan pemutakhiran KTIN ;
20
3.
menerapkan pendanaan dengan paradigma baru untuk investasi teknologi informasi yang pelaksanaannya mengacu pada panduan untuk investasi teknologi infonnasi serta melibatka
partisipasi
masyarakat ; 4.
meratifikasi
undang-undang
yang
mengatur
telematika
(UU
T elematika) secara nasional; 5.
melakukan koordinasi untuk kegiatan sosialisasi KTIN dalam cakupan seluas-luasnya, khususnya bagi instansi pemerintah dan
6.
melanjutkan komitmen pembangunan prasarana teknologi informasi yang telah dan sedang berjalan yang merupak.an tulang punggung p~nerapan
bagi
dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi secara
nasional. Untuk mendukung kebijak.an dalam bidang teknologi informasi, pemerintah
merumuskan
tujuan-tujuan
yang
hams
dicapai
dalam
mewujudkan KTIN yaitu : I.
tercapainya 'e-Government for Good Governance' pada tahun 2005
2.
tercapainya
'e-Business
untuk
mendukung
Usaha
Kecil
dan
Menengah (UKM)' pada tahun 2005 3.
Tercapainya 'Teknologi Infonnasi berbasis Masyarakat' pada tahun 2010
4.
Tercapainya 'T eknologi lnformasi untuk Pendidikan' pada tahun 20 10
5.
Tercapainya 'e-Democracy' pada tahun 2010 Untuk mencapai setiap tujuan tersebut, maka pemerintah
memerlukan strategi khusus untuk masing-masing tujuan.
Strategi
pemerintah untuk mencapai setiap tujuan tersebut adalah: 1.
'e-Goven1ment for Good Governance' pada tahun 2005
21
•
menerapkan transparansi dan akuntabiiitas dalam pengelolaan sumber daya publik mulai tahun 2002 :
•
meningkatkan
efisiensi,
produktivitas
dan
efektivitas
di
pemerintahan mulai tahun 2002 dan • 2.
menerapkan 011-line government mulai tahun 2001
'e-Business untuk mendukung UKM' pada tahun 2005 •
menyediakan virtual market bagi pelaku pasar mulai tahun 2002:
•
melakukan pembinaan dan pelatihan mulai tahun 2002 dan
•
mengembangkan industri Teknologi Informasi
lokal yang
tangguh mulai tahun 2002. 3.
'Teknclogi Informasi berbasis Masyarakat' pad a tahun 201 0
•
menyediakan sarana akses informasi dan aplikasi informasi hagi masyarakat umum pada semua ibukota kabupaten (2005) dan kecamatan (20 10) :
•
menyediakan dana dan program investasi pemerintah yang mendorong
dan
memberdayakan
masyarakat
untuk
memanfaatkan teknologi informasi mulai tahun 2002 ; •
mengupayakan proses akulturasi untuk menjadi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi mulai tahun 2002 dan
•
melakukan promosi dan peningkatan riset teknologi informasi, berorientasi pada kebutuhan pasar dan aktifitas teknologi informasi di masyarakat mulai tahun 2002.
4.
'Teknologi Inormasi untuk Pendidikan' pada tahun 20 I 0 •
menyediakan akses untuk pembelajaran jarak jauh untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan mulai tahun 2003 ;
22
•
memanfaatkan teknologi inf0nnasi dalam proses pelatihan baik di sektor pemerintahan maupur swasta ~ada tahun 2003 dan
•
meningkatkan kualitas pengajaran dengan dukungan teknologi infonnasi mulai tahun 2002.
5.
'e-Democracy' pada tahun 2010 •
menerapkan interaksi yang bebas fiiksi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya di pemerintahan mulai tahun 2003
•
~
menerapkan transparansi dalam kegiatan lembaga perwakilan mulai tahun 2004 dan
•
memanfaatkan teknologi infonnasi dalam proses demokrasi mulai tahun 2004 Untuk mendukung KTIN maka pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan produk peraturan yang berkaitan dengan pengembangan teknologi infonnasi yaitu Keputusan
Presiden Nomor 50 Tahun 2000
tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pendayagunaan Telematika di
2.3
Indon~sia.
Teori e-Government Telah disebutkan di atas bahwa dalam rangka pembangunan
diperlukan adanya kebijakan ) -ang dilak'Ukan oleh pemerintah khususnya dalam hidang teknologi infonnasi yaitu pelayanan pemerintah secara on-
line (e-Govemment). Hal ini juga didukung dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penerapan teknologi infonnasi yaitu tercapC:tinya 'e-
Govemment for Good Gmtemance' pada tahun 2005. Pelayanan pemerintah
secara
on-line
atau
e-Govemment merupakan usaha
pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Untuk itu kajian lebih mendalam tentang teori
23
e-Government, dipnlukan untuk memahami bagaimana instrumen ini bisa diimplementasikan d~lam pem!Jangunan.
2.3.1 Definisi e-Government Seperti halnya definisi good gover1U11lce, definisi e-Government JUga diberikan oleh institusi-institusi intemasioanl. The World Banlc (200 1)) mendefinisikan e-Govemment sebagai:
Penggunaan Tekno/ogi lnformasi oleh Pemerintah (seperti Internet) yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat, kalangan pengusaha dan dinas-dinas pemerintah yang /ainnya. Di sisi lain UNDP juga memberikan definisi yang lebih sederhana yaitu :
e-Government
adalah
Penerapan
Tekno/ogi
!tljom1asi
dan
Komunikasi o/eh pemerintah. Sementara itu pendapat Douglas Holmes (2001 : 6)
dalam
bukunya "e-Government Strategies for Government" mendefinisikan e-
Government adalah Penggunaan
tekonologi
informasi,
terutanta
internet,
untuk
menyampaikan pelayanan publik /ebih berkua/itas, berorientasi pada pengguna dan biaya yang efektif dengan cara yang /ebih baik. Hal ini aka11 mempengaruhi kinerja dari dinas-dinas pemerilllahan dalam me/ayani masyarakat, kala11gan pengusaha, dan dinas-dinas itu sendiri. Perkembangan e-Govemment Ielah memotong biaya da11 meningkatkan efisiensi, memfasi/itasi pembangu11an ekonomi dtm pemberdayaan masyarakat da/am pembangu1lf11l. Definisi e-Govemment juga diberikan oleh negara-negara di dunia sebagai gambaran pengalaman negara tersebut dalam menerapkan
24
instrumen
ters~ut.
Sebagai contoh adalah negara New Zealand seperti
dikutip pada web site milik pemerintah New Zealand www.govt.tlZ mendefinisikan :
Salah
satu
cara
menggunakan
pemerintah
teknologi
baro
dalam untuk
pembangunan menyediakan
dengan informasi
pelayanan publik dengan akses /ebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan dan menyediakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Lain lagi yang didefinisikan oleh negara Amerika Serikat melalui situsnya
www.firstgov.us yaitu: Penyampaian informasi kegiatan pemerintah dan pelayanan publik secara on-line me/a/ui inten1et. Apabila ditarik kesimpulan dari kedua definisi e-Government maka ada kesamaan karakteristik dari setiap definisi (Richardus, 2002 :4) yaitu: merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modem) antara tJemerintah
dengan
masyarakat
dan
swasta
yang
berkepentingan
(stakeholder) ; meiibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet dan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan pemerintah
2.3.2 Konsep e-Government Selama
ini jika masyarakat mgm memperoleh pelayanan
pemerintah, maka model mekanisme pemerintah yang dijalank.an hanya secara struktural melalui masing-masing departemen-departemen atau dinas-dinas.
Artinya masyarakat hams mengurus keperluannya ke
departemen-departemen atau dinas-dinas secara terpisah sehingga tidak efisien dan efektif Antara departemen-departemen atau dinas-dinas tidak ada sistem yang memberikan pelayanan yang sifatnya terpadu seperti
25
pada gambar 2.1. Model mekanisme pemerintah seperti ini harus diubah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam serta berkualitas. Untuk itu model sistem yang diberikan merupakan sebuah sistem pelayanan berbasis proses hasil ketjasama dari berbagai pihak untuk kepentingan masyara.kat. Melalui keunggulan sistem teknologi infonnasi yang berujud e-Govemment maka model sistem tersebut dapat diaplikasikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Bagan model mekanisme pemerintah tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2. Konsep e-Govemment juga berkembang atas tiga kecenderungan (Richardus, 2002 : 9) yaitu : masyarakat bebas memilih kapan dan dimana yang bersangkutan ingin 'Jerhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu
~
untuk menjalankan
mekanisme tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kana! akses baik yang sifatnya tradisional/konvesional maupun yang paling modern dan guna merespon keinginan masyarakat tersebut maka pemerintah membuat suatu suasana yang kondusif agar tersipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan keinginan tersebut. Untuk
memfasilitasi
kecenderungan-kecenderungan
tersebut
maka konsep e-Govemment berpegang pada empat prinsip utama (Richardus, 2000 : 11) yaitu : 1.
fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena begitu banyaknya pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyara.katnya maka harus dipikirkan pelayanan yang menjadi prioritas. Prioritas tersebut misalnya adalah volume transaksi yang
besar
dan
melibatkan
banyak
sumber
daya
manusia,
26
memmbutuhkan interaksi
dua arab antara pemerintah dengan
masyarakatnya ( tidak hanya bersifat
satu arab seperti pemberian
informasi dan publikasi) dan memungkinkan tetjadinya ketjasama antara pemerintah dengan kalangan lain seperti institusi swasta dan lembaga non komersia lain; 2.
misi untuk melayani masyarakat tidak hanya diserahkan dan dibebankan kepada institusi publik (pemerintah) tetapi sektor swasta dan non-komersial diberikan pula kesempatan untuk melakukannya. Bahkan sektor-sektor ini akan bersaing dengan pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Di sini pemerintah harus maP"'pu membuat sebuah lingkungan yang adil, obyektif, tidak memihak
dan kondusif bagi tercapainya visi e-
Govemment~
3.
konsep e-Government merupakan sebuah pendekatan yang baru, dimana
semua
negara
sedang
melakukan
eksperimen.
Adalah
merupakan suatu hal yang normal jika dari sedemikian banyak program daiam e-Governmelll di satu sisi ditemukan keuerhasilan sementara di lain pihak dijumpai kegagalan atau bahkan di satu pihak mendukung
dan
sebaliknya
menentang
instrumen.
Untuk
itu
pengharga3.n pada inovasi dan ruang kesempatan bagi kesalahan atas implementasi {?-Governmem juga diberikan kepada insitusi-institusi yang melakukannya dan 4.
pemberian pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital atau internet tidak selamanya harus menjadi jalur altematif mendampingi
kanal konvensional karena pada saatnya nanti, terutama setelah mayoritas masyarakat terbiasa menggunakan kanal digital, jalur
27
Gambar·2.1
Kondisi Eksisting Pelayanan Pemerintah Terhadap Masyarakat
'---~---oOnn~-Ptry#»/-C_ ,.,.--,~ ~-~----·_c_~--,~·~----'-------'
Sumber : United Kingdom Cabinet Office, 2000 Gambar 2.2
Pelayanan Masyarakat Berbasis Kerjasama Antar Departemen!Dinas DepartefMn/Dinas
~~ WMHM8bltKJ phySICS/
government cNnnel
I Oepertemen/Onn
j\
•'
;:....
"
~
~
(\'1
(!)
.......
I
c::
E
E
Departemen~Dor~n
y
I ~
government &-MJTVice
~
0 (!)
----
,_,_,._
i i i
Sumber : United Kingdom Cabinet Office, 2000
2M
tradisional akan dihapuskan agar pemerintah menjadi sangat efisien sehingga secara signifikan menurunkan total anggaran belanja negara dan daerah. Efisiensi juga dapat dinilai den! m besarnya manfaat dan pendapatan tambahan yang diperoleh pemerintah dan implementasi jalur modem terkait. Tujuan dari pembangunan e-Government di pemerintahan antara lain adalah : memberikan layanan publik yang lebih baik, lebih nyaman, dan transparan ; meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan yang diberikan baik dalam proses maupun biaya ; memperluas jaringan akses terhadap layanan yang disediakan ; mendukung perkembangan kehidupan masyarakat dengan memberikan layarum yang inovatif dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ; meningkatkan reputasi pemerintahan dalam abad informasi dan meningkatkan partisipasi mayarakat dal&ll proses penyelenggaraan pemerintah. Selain itu manfaat yang dapat diperoleh dalam pembangunan e-
Government adalah: meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dari pemerintah ; jaiur birokrasi semakin ringkas ; penghematan karena biasanya selalu menggunakan kertas dalam kerja (paperbased) berubah menjadi data elektronik ; merangsang pertumbuhan ekonomi daerah awal
transfonnasi
ekonomi
menuju
the new digital economy
meningkatnya hubun.gan antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis ; peningkatan citra dan reputasi pemerintah yang selalu mempunyat komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat ; mempunyai peluang yang lebih besar dan terl>uka untuk bergabung dengan masyarakat dunia ; memasarkan segala potensi yang dimiliki daerah ke seluruh dunia dengan biaya yang jauh lebih murah dan memberdayakan masyarakat.
2.3.3 Elemen Sukses Pengtmbangan e-Government Menumt hasil kajiaa dan nset dari Harvard Jl· K School of Goven1me111 seperti yang dikutip oleh Richardus, 2000
15, untuk
menerapkan konsep e-Goven1ment pada sektor publik ada tiga elemen sukses yang hams diperhatikan. Masing-masing elemen sukses tersebut · adalah: Support, Capacity dan Value.
Support mempakan elemen pertama yang paling penting dan harus dimilki oleh pemerintah. Wujudnya adalah keinginan dari kalangan pejabat publik dan politik untuk menerapkan konsep e-Government. Tanpa adanya unsur political will maka inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government tidak akan berhasil. Dalam menerapkan instmmen ini perlu dukungan dalam bentuk : I.
disepakatinya kerangka e-Goven1ment sebagai salah satu kunci sukses pemerintah dalam mencapai misi dan visi
2.
dialokasikannya sejumlah sumber daya baik itu manusia, finansial, tenaga,
3.
~
wa~tu,
informasi dan lain-lain
~
dibangunnya berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif dalam mengimplementasikan eGovernment seperti peraturan, lembaga pengelola, aturan main kerjasama dengan swasta dan
4.
disosialisasikannya konsep e-Govemment secara merata, kontinyu, konsisten dan menyelumh kepada kalangan pemerintahan dan masyarakat. Elemen kedua adalah capacity, yaitu unsur adanya kemampuan
atau keberadaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan eGovemment.
Ada tiga hal yang paling tidak hams dimiliki oleh
pemerintah sehubungan dengan elemen
~
yakni ketersediaan sumber
30
daya yang cukup untuk !nelaksanakan berbagai inisiatif instrumen ini, terutama sumber daya fimmsial
~ ~etersediaan
infrastruktur teknologi
informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50 o/o dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-Govemment dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian agar penerapan e-
Govenlment dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Elemen ketiga adalah value atau manfaat. Pada elemen pertama dan kedua merupakan dua aspek yang yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-Goven1ment tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut dan yang paling menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-Governme/11 bukanlah kclangan pemerintah sendiri melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demmand side). Untuk itu pemerintah harus memilih secara benar mengenai prioritas jenis aplikasi e-Governme/11 apa saja yang harus clidahulukan pembangunannya agar memberikan manfaat yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.
2.3.4 Jenis-jenis Pelayanan Pada e-G'overnment Dalam implementasinya, ada beragam tipe pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-Government. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut dengan melihatnya dari dua aspek utama (Rochardus, 2000 : 29)
: aspek
kompleksitas yaitu menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi
e-Govemment yang ingin dibangun dan diterapkan dan aspek manfaat yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.
31
Berdasarkan dua aspek di atas maka jenis-jenis e Goven1ment dapat dibagi m.:.njad1 tiga kelas utama yaitu publish, interact dan transact.
Publish merupakan implementasi e-Govemment yang termudah karena selain produknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Kanal akses yang dipergunakan adalah komputer melalui media internet dimana media tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs
(website) sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dapat dicari. Contoh aplikasi e-Govemment di dalam kelas ini adalah : ( 1) masyarakat dapat melihat dan men-download berbagai produk undangundang yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif, eksekutif
maupun
yudikatif ~ (2) para pengusaha dapat mengetahui syarat-syarat mendirikan sebuah perusahaan dan prosedur pend irian perusahaan ~ (3) peneliti dapat mengakses berbagai data statistik hasil pengkajian untuk dijadikan sebagai data sekunder dan lain sebagainya. Jenis pelayanan kedua adalah interact, berbeda dengan publish yang sifatnya pasif, pada kelas ini telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Contoh dari implementasi kelas ini adalah : (I) dinas-dinas pada pemerintah menyediakan fasilitas e-mail tertentu berkaitan dengan pelayanan publik
~
(2) masyarakat dapat berdiskusi secara langsung dengan wakil-wak.il rak:yat di dewan melalui e-mail atau maling list tertentu
~
(3) perusahaan
32
swasta dapat melakukan tanya jawab mengenm persyar:tan pendirian perusahaan d~n lai.i sebagainya. Pelayanan yang ketiga adalah transact, pada kelas ini telah terjadi interaksi dua arah sperti pada kelas interact hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya.
Disini masyarakat harus membayar jasa
pelayanan oleh pemerintah atau mitra kerjanya. Aplikasi ini lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik. Contoh aplikasi ini adalah
( I) masyarakat dapat mengurus
permohonan KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet ~ (2) para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara 011-lille melalui internet dan lain sebagainya.
2.3.5 Fungsi e-6'ol'ernment Seperti halnya pada dunia aplikasi e-Commerce yang kerap diaplikasikan menjadi dua jenis yaitu tipe B - to - B (Busi11ess to
Busi11ess) dan B - to - C (Business to Citizens), di dalam konsep eGovernment dikenal ada empat jenis fungsi (Richardus, 2000 : 41) yaitu G - to - C (Gover11ment to
Citizen~).
G - to - B (Government to
Business), G - to - G (Government to Governmelll) dan G - to - E (Govenzment to E.mployees). Govenzment to Citizens merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu pemerintah membangun dan menerapkan berbagai proyek teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Selain itu juga untuk
33
mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui /canal-kana/ akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pela anan seharihari. Contoh dari aplikasi ini adalah mayarakat memerlukan produk perundang-undangan
dari
pemerintah
daerah
setempat
untuk
keperluannya tanpa harus melalui birokrasi dan datang langsung ke institusi yang bersangkutan. Kemudian masyarakat dapat langsung menanyakan terhadap pemerintah mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi keperluannya, selain itu pihak kepolisian dapat membangun dan
menawarkan
prosedur
mengenai
dan
persyaratan
pelayanan
perpanjangan SIM atau STNK dan masih banyak lagi.
Goven1ment to Business berhubungan dengan salah satu tugas utama pemerintah yaitu membentuk lingkungan dunia usaha yang kondusif agar roda perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dunia usaha adalah bagian dari masyarakat yang melakukan spesialisasi dalam bidang usaha. Interaksi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting
dalam
perkembangan
suatu
daerah.
Contoh
dari
fungsi
Government to Business yaitu peran pemerintah membantu pengusaha dalam melakukan kegiatan usahanya dengan memberikan informasi yang pentine
seperti
da~rahnya
membantu
mempromosikan
hasil
produksinya
di
dan meningkatkan pelayanan kepada pengusaha dalam hal
perijinan dan perpajakan. Selain itu juga sebuah perusahaan dapat berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi dengan berbagai dinas yang terkait. Fungsi Government to Government mempunyai dua aspek yaitu fungsi internal pemerintah dan hubungan antar pemerintah. Fungsi internal pemerintah berhubungan dengan sistem komunikasi di dalam
34
pemerintah tersebut. Komunikasi yang dilakukan melalui e-Govemment adalah pembangunan suatu sistem yang terpadu dimana dinas-dinas dapat mengakses
sistem
tersebut
secara
on-line
misalnya
dalam
hal
kepegawaian, keuangan, perencanaan pembangunan dan sebagainya. Sedangkan fungsi antar pemerintah menekankan kepada kebutuhan interaksi antar satu pemerintah dengan yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan interaksi ini dari waktu ke waktu semakin meningkat terutama dalam pembangunan daerah. Melalui interaksi ini maka dapat dilakukan cara-cara yang inovatif dan cepat guna mendukung pembangunan seperti kerja sama dalam bidang perdagangan antar daerah, pariwisat~
industri dan sebagainya.
Government
to
Employees
merupakan
aplikasi
yang
diperuntukkan guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan pemerintahan yang bekerja pada sejumlah dinas sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun misalnya sistem pengembangan karir pegawai pemerintah seperti mutasi, rotasi dan promosi, kemudian sistem asuransi kesehatan bagi karyawan pemerintah serta infonnasi dana pensiun dan lain sebagainya. Secara bagan, fungsi dari e-Government dapat diperlihatkan pada gambar 2.3 yang memperlihatkan aktivitas kepada pengguna baik itu pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat.
35
Gambar2.3 Bagan Fungsi e-Govemment
I
I I I
,/
L_ GloG
Mance~ra
'-._
'.
/
GtoG
Ii .c I !CD
"
I a.c Ii ·c:J!lc: C'll
I I
CD
I i I n.
I
I ;
I
i
I
Pusat [/
GtoG
L.
GloG
""' /
I I
I
/
-
Glod
.J /
i
GloC
'
LJ
~raUl
Sumher : GSA Federal Technology Service, 200 I
2.4
Kelebihan d.an Kelemahan Implementasi e-Government Kelebihan yang dapat diperoleh dengan menerapkan konsep e-
Government
bagi
suatu
daerah
adalah
sebagai
berikut
(www.ukonline.gov.uk) : 1.
memperbaiki
kualitas
pelayanan
pemerintah
kepada
para
stakeholder-nya (masyarakat, dunia usaha dan pemerintah) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bemegara 2.
meningkatkan
~
transparansi,
kontrol
dan
akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep
Good Governance ;
36
3.
mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas ke1 a ~
4.
memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumbersumber pendapatan barn melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui pemberian informasi daerah yang inovatif, akurat, lengkap dan dapat diakses secara global maka akan mengundang investasi serta mendatangkan devisa ;
5.
menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perJbahan global dan trens yang ada dan
6.
memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik dan demokratis. Selain dijelaskan kelebihan yang diberikan oleh konsep e-
Government maka ada kelemahan atau
k~kurangan
dari implementasi
instrimen ini. Kekurangan dari penerapan konsep e-Govcrnment bagi suatu daerah terutama di Indonesia adalah (Budi Rahardjo, 2001 : 2) : I.
kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo
yang
dipermudah?".
mengatakan.
"Apabila
bisa
dipersulit
mengapa
Banyak oknum yang menggunakan kesempatan
dengan mepersulit mendapatkan informasi ini ; 2.
kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan meodokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering;
37
3.
hmgkanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal Teknologi inforr&wi
:nerupakan
sebuah
bidang
yang
baru.
Pemerintah
umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi.
SDM yang handal ini biasanya ada di
lingkungan bisnis I industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat
implementasi
dari
e-Government.
Sayang
sekali
kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh
4.
oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal
~
infrastruktur
lnfrastruktur
yang
belum
memadai
dan
mahal.
telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini dan 5.
tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tern pat akses informasi jurnlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri,
pemerintah
dan
masyarakat
bergotong
royong
untuk
menciptakan access point yang teijangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.
2.5
Keterkaitan Antara e-Government dan Good Governance Telah disebutkan di atas bahwa tujuan dari implementasi e-
Govemment di antaranya adalah memberikan layanan publik yang lebih baik, lebih ny311Ulll, dan transparan ; meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan yang diberikan baik .dalam proses maupun biaya serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan
JX
Untuk
peme!intah.
Goven7metlt
~a
mencapat
dapat
keberhasilan
implefllentasi e-
harus didukung dengan semua pihak yaitu pemerintah,
swasta dan masyarakat. Di lain pihak, dalam teori good governance menyebutkan bahwa unsur-unsur negara yang terlibat dalam penyelenggraan negara adalah pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Ketiga ·unsur ini saling berinteraksi satu dengan yang lain dan kualitas goven1a11ce sangat ditentukan oleh intensitas dan kualitas interaksi di antara ketiganya. Selain itu juga hams saling mengimbangi, saling mendukung, saling mengendalikan dan saling melengkapi di antara ketiga unsur tersebut. UNDP, 1997 telah menyebutkan bahwa ciri-ciri dari good
gover11ance
adalah
partisipasi
masyarakat,
penegakan
hukum,
transparans, tanggap ( responsif) akan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada konsensus, persamaan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta mempunyai visi strategik. Jika dibandingkan dengan tujuan tmplementasi
e-Government maka ciri-ciri dari good gowrnance terangkum di dalamnya. Ciri-ciri tersebut adalah menciptakan pemerintahan yang transparan dengan memberikan informasi yang benar dan memberikan ruang
kepada
kepada
masyarakat
untuk
dalam
berpartisipasi
pembangunan melalui sarana-sarana yang dibangun dalam e-Gowrnmelll. Dengan demikian melalui implementasi e-Government diharapkan dapat mewujudkan good govenwnce.
2.6
Kondisi Umum Pengembangan e-Government di Indonesia Sejak berlakunya otonomi daerah tahun 1999, menempatkan
daerah-daerah
khususnya
kabupaten
dan
kota
lebih
leluasa
mengembangkan dan membangun dirinya sendiri. Pembangunan yang
dilakukan oleh kabupaten dan kota. luas !'!kali ruang lingkup tennasuk dismi adalah
pengembangan teknologi infonnasi untuk meningkatkan
kualitas dan produktivitas pelayanan masyarakat serta peningkatan efisiensi. Kesuksesan implementasi e-Govemment dalam meningkatkan Iayanail publik pada daerah lain di Indonesia ikut mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk membangun instrumen ini. Tetapi sayangnya. antusiasme kabupaten dan kota dalam membangun e-Goyemment tidak diimbangi dengan akselerasi pemerintah pusat yang memadai sehingga terkesan pengembangan e-Government bergerak sendiri-sendiri di daerah. Kondisi ini diperparah ketika berbagai departemen atau bahkan direktorat jenderal
di dalam satu departemen
mengeluarkan kebijakan pengembangan sebuah sistem informasi yang sering tumpang tindih. Pada akhirnya sistem informasi yang dibangun menjadi sebuah pulau-pulau informasi (islands of information) dan saling terpisah. Pengembangan e-Government di Indonesia seperti saat ini akan dapat menjadi sumber masalah di masa depan yaitu : su!!tnya terbentuk sistem informasi yang terpadu dan komprehensif
sehingga mustahil
memberikan data yang valid sehingga menyulitkan dalam pengambilan keputusan ; inefisiensi
martajemen
pemerintahan dalam hal data
collecting maupun pada pemanfaatan sumber daya baik finasial, SDM, organisasi ataupun software aplikasi ; tidak optimalnya pelayanan publik dikarenakan inefisiensi pelayanan publik baik secara prosedural, waktu, tenaga dan biaya serta turunnya daya saing daerah karena salah satu indikatomya adalah adanya sistem infonnasi yang teritegrasi dan komprehensif
40
2.7 Contoh e-(iovernment p9da Kabupaten dan Kota di Indonesia Berikut ini adalah contoh-contoh bentuk aplikasi e-Governmenl yang telah dibangun pada beberapa daerah kabupaten dan kota. 1. Kabupaten ~idoatjo dengan ~~t situsnya wWw.sidoarjo.go. id
,_.,
C ..
I ."-
'
.
._I
l"v'a
··-,_,, ..
"•"'"*",,."
,~ ,..,..,P"'-•" • Anak
________
r .,. ........ Ktu• •u• SlaORU.N
BuftU ) .. '- • '"- " W 51 O e'll • • ••
" '"
"~'~•• •"II
I '• • t&> I CI •
....
It'll
o .. , . . .. . ; •
~ (I '
t
I
. . ..
•,•,~..,','::r~:;• ~ · ~ ,. r "~ • " • • • • "'
!>• •to • •,c
.1 •
~,. t ~G,.
.,:',r,:~ ;.~.~~~~~" f ~
OJI
·· ~S 4 f:'
.................... .......................................... .... ...... •·• ·• • ........ ·1. ···· ' ' ' II• •c••owtor• •• .•····••· . ..... ..... ... ....................__........ . . ...... .. ..................................... ,, ........... .. . . . ........ ...... ... ............ .... ............. .. .. .. ..... ..... ........ . . .. ................... ... ...... ::::·:. ~=: ··:·:::;:.:::::·..~::. ·::::::·::::: ...~:::.::·.:·.:.·.~-: ...... : :::_=·:::~-.::: :::?._:.::::·::~:~;·;;f;;i:·:.;.:;; ,:·::-:-.:::. -:.·.:·:." .:·:.::.· t t ~•• o •l'••• H
o. e o.oto o o ooo t l ~t• •• t oo•O
,
t
-
:E~fVi\{;I~~:1i~~1~~~it~i~:~t~:~;J::~~~~~f.;i~~:: I: :·:·:· .. ;f~{i~~~):~;~i~~I-~;\~~}~f~~;}~~;f~:::~~~iill -:. 'JI' :::::::.:::: ·..
;::~~~~~~:.··.
lntorm••1 hi! QI
t
,.
_,
t
,
••
.., ,,,,,............ . ., ..... .,,
'
'ee • et ''M
.. . . ... . ..
, ,
~Cee e
H •
e
y e
M
"
M
I
t
• ,,, (
&
l
ttft
., 4u
tefttf
......... . . . ··-·-............ ........... ....... ............. . . .. ·····-·· ····· !:n:::' ··-··-······· ......................... ,............. ... ••
r • "''•• , ,.
............. ....····· .. ............. ..... ..... ······· ..., ... ........ ...... ,_, .. _........ ..., .........,....... ...... to • oto • • • • • • • .,_. , ,.,
f
c
... , . .....•.• . c. , .....
l:l#·'iK1"MJ·f* h
I
• •
e e
•• , •&- •1•' ,,., . ..... ..... . . . .. •••••
...... ", .... ... :• ...... ,t. , .,,
i .)
....... .........
~
t
( I tel 'I •"•l'liC • " ' "0 "'' ' "'
eo O f t
I
,:
l: :.·."',\"':. ," ~~ 0·;::~'·.·.-:~·.~~,. .••• !' ,., ...., .....,, . . .......,.... .
.... 1·'
• o ' • , .. ,
'
C Gov e r nnu:: nt
c
. . . . . . . . . . • • • • • • ••• •
M
U
~ UU
U
....
< eUU
~
rz·:··::. :: ···~--~
~~ · · · ··ht·····
.............. .,.. ......,. ............ ··--·· ...... ·····-· ~~
.
~
11
::: ·:;;::·~·.:.::::;-:·. ~:::.:~·:: :~-..::::-::. : ·· -
-"~·.~·-~.~:.··¥·:· :~~~ ~::·_:·::::::.·~~~-~~ ~I J
9
baban aokok
fi£r' II. ill! J.u
' ~·;·::..::: ·:::::::::::::.;::~::::::~::::.::·::::::~.:·.::.~.::--~~.:::-l ! . ....... , ... .. . . • •• • • ...- · • · • • -••• , .... - ·· ••• , •••.,. I ·-· ULI&
i ~··
)
'
I'.
cmrm•o•:r"*m• ..:::.;:-.-.:.:::~·::~:;:;-:.::;:: :.~:~ ·.:.::-.::.::::::::·.:::~:~.::::_ .. jl . ..... .-·-·,-•••-• .., ...·-·,.,,...,.:····-. .•.......... ,..,.,,.. , .. - ... t• ••• tC•• •••....••t ••••.,• .••••..,• ·~- -
;~:.:. ~ =:::;·.:.·;.::::. -::.. :.::;~::::::-.::.-.:.:::::.!.~ :-.::;· .. •·• :·::,:::.~... • -
·-·· ................,. ..... ..... ...... ··- ........ -·-
J
~~~~~~~
41
2.
Kabupaten Kutai Timur dengan situsnya www.kab-kutaitjmur gn. id
~iiS:......
.· .
·~ •
... .. ..·..........
r,:,:: Bl\lil.llf~:g Fi-~1'.t':l.,.ftit~f,?!f:
2 Slstlmlllu 11asi Ma aja1a 1QqJafi (SDoiE)j
42
3. Kabupaten T akalar dengan alamat situsnya www.takalar.go. id
*~~=!'h·' l ;~~im'~ ~J.".. --·-·····fl ':~·- -· .-.-:-~~ ~. ~-; ..
r
f.' ·
.
-
<-t
·- ·-
·
· ...
• \. .;:..• :'t'"J""'
- . :.:,_-.. .: "j · ~~.......... ~~ ~
. . ..
~
1
-·- --.
~
i...
·.n..
-- ---- --
•.
--
..
- -
...
..
il
~~·· . ~ ,,
-. ,_ 'l'_· .............
---- -· -- ------------------- ---
. ......,
•
~;~;..·---------.·~-~ -----------:;,
.... ..
'
.
....
.. ~~ · , , .....
••.
~ • ·.:..i ,.,
Bravo...Takalar... Selamat datang dt stus Pemerintah Oaerah Takalar yang baru. Takalar telah membenkan wama dalam wujud beru pemerintshan yang berbasiSkan taknologi global. Ha l ini dilakukan guna membencan pelayanan yang mala>imal dan memudahkan masyarakat mengaksesnya. Setelah menghadirlcan basis kinerja befupa layanan Slt.HAP, lcini semua infom~ast tentang Taka tar dapat d1baca melak.ii layanan Situs im :oengembangan lllfonn.SI yang dlhadrican dalam slus ini menggamberlcan kesungguhan ~ak pemerintah daerah dalam member*an pertanggungjawaban lonerja (secara polllls) ll======'====~ epada segenap masyarakat bail< Takalar maupun luar Takatar. Oleh karenanya sllahkan inda menjelajahi sills ini sebegai sebagai wujud partisipasianda dalam mencintai Takalar.
iiill~ ~ikel C===========~~
,
Bl Hanlp 8a11k dl Sutsel Oukung .._laksanaan Otoda Talcalar, F1jar- Plllak Bank tnclones~a MIUSAr, mengharapltan perbankan yang ada do daetah inl unllAt ~"" ~ pelllksanaln OCDnOmi daerah (otoda). Untulr. ttu, dlpertukan reorientasl stmegl <Salam usaha oerbanbn, ball< d1 bidang pengembangan produlr. ..~kapnya
I~========"'===~ > Penerapan Teknotogi DataBase SetMtgat Salah Satu Usaha Mencegafl Korupsl Sepertl yg ~Ita llhat Murang ml, balk datam media cetak maupun media etekttonik, tndones.a mendapat 'kehOrmatan' mer.;ad1 salah satu the big five dalam hal ~orup&i d1 duniil Sungguh sangat mematul..an ·~' lnclonesia s..at 1111. Bel1.111lagi hal ttu ... Selei~Qb~pn~ C==========~l
------· -- - ---
-
•
- ~-
--
- -
> Tldak Ada Kebljirbn Baru dalam Otd~ Artikel Drs. I. NYO"'-'N SUI.tARYAOI, M So: MembaCI1U~Qn mantan Mer'C.OO Negara (Meneg) Otonomi Dleral'l R~as Rnyio:l di , Rabu (2012) den;pn j.ldui"KonlrOI/et'l< Rencana KebiJ&bn Baru Otonom Oaerah", kami pdi tefl<e~ l(aren~ adanya Selengbpnya
----
SARANA
43
BAB
III
SEKTOR PEMERINTAHAN_DAN l'ERANAN .
i·EKNOLOGI~INFOhL\s~~ ~~~·f
~~~~·~~--~·~:~i'Ki]fu,~~nA-w~~ 3.1
Sektor Pemerintahan di Kabupaten Sumedang Secara umum unsur pemerintahan terbagi
a~~-~bekuti(~ legislatif
dan yudikatif Pada tingkat daerah khususnya pada Kabupaten Sumedang unsur pemerintahan terdiri atas eksekutif dan legi.slatif.,_. Unsur eksekutif pada Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan .
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
'
Sumedan~~ . di~~~arui
lagi
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabup~ten
Sumedang. Peraturan
~aerah
. .
•.
Nomor 49 Tahun 2000 menyatakan bahwa Perangkaf -Daerah Kabupaten Sumedang adalah: A. Sekretariat Daerah
~
B. Dinas Daerah yang terdiri atas 15 dinas yaitu Dinas Pertania~ pinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehetan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Ketja dan Kependudukan, Dinas Peketjaan
Umu~
Dinas
~
Koperasi
dan~
Penegelolaan~grrungan~;l~dup,
Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan, Dinas . Pertambati~ serta Dinas Informasi dan Komunikasi
dan: ~nergi
~
44
C.
Lembaga Teknis Daerah yang terdiri atc-s: -
P~re11canar.n
Berbentuk Badan yaitu Badan
Daerah, Badan
Pengawasan Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah ; -
Berbentuk Kantor yaitu Kantor Ketentraman Masyarakat, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Pelayanan Sosial dan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
D. Kecamatan E.
Kelurahan.
Pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, lembaga teknis daerah yang berbentuk badan bertambah menjadi dua yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Kesejahteraan
Sosial,
sedangkan yang berbentuk kantor hanya Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah. Tugas pokok, fungsi dan organisasi pada masing-masing perangkat daerah pada Kabupaten Sumedang diuraikan pada lampiran A. Kemudian unsur legislatif pada Kabupaten Sumedang, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang telah mengeluarkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyempumaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Kabupaten
Sumedang
guna
mendukung
dan
meningkatkan peran dan fungsi DPRD serta menampung aspirasi yang berkembang.
Tugas dan wewenang,
hak serta kewajiban DPRD
Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada lampiran 2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, hak serta kewajiba.'l, DPRD Kabupaten Sumedang mempunyai alat kelengkapan untuk memperlancar peran dan fungsinya. Salah satu alat kelengkapan tersebut adalah pembentukkan komisi. Tugas-tugas komisi DPRD dapat dilihat pada lampiran B. Komisi itu sendiri terbagi atas
45
a.
Komisi A : Bidang Pemerintahan yang meliputi pemerintahan, otonomi
desa,
ketertiban,
penerangan/pers,
hukum/perundang-
undangan, kepegawaianlaparatur, perijinan, sosial politik, organisasi masyarakat dari pertanahan ; b.
Komisi B : Bidang Perekonomian yang meliputi perdagangan. perindustrian,
pertanian,
perikanan,
petemakan,
perkebunan.
kehutanan, pengadaan pangan logistik, koperasi dan pariwisata ; c.
Komisi C : Bidang Keuangan yang meliputi keuangan daerah. perpajakan, restribusi, perbankan, perusahaan daerah. perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal ;
d.
Komisi D : Bidang Pembangunan yang meliputi pekerjaz, umum. tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup ;
e.
Komisi
E
Bidang
ketenagakerjaan,
Kesejahteraan
pendidikan,
ilmu
Rakyat
yang
meliputi
pengetahuan dan teknologi.
kepemudaan dan olah raga, pramuka, agama, kebudayaan, sosial. kesehatan dan KB, oeranan wanita dan transmigrasi.
3.2
Peranan
Teknologi
Informasi
Dalam
Pembangunan
di
Kabupaten Sumedang 3.2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 T ahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan konsep barn dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu penyempumaan praktek pemerintah daerah yang diberikan oleh Undang-undang tersebut berkaitan dengan proses penyusunan pembangunan daerah yang hams berorientasi kepada
akuntabilitas.
Artinya
proses
pembangunan
daerah
hams
46
mencerminkan
keterlibatan
publik
komponen
berbagai
dalam
di
menetapkan agenda pembangunan yang akan dilakukan untuk kurun waktu tertentu. Uotuk menetapkan agenda pembangunan daerah Kabupaten Sumedang tidak terlepas terlepas dari upaya mencapai visi yang tertuang dalam PROPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2001 - 2005 yaitu
"Terwujudnya Kabupaten Sumedang sebagai daerah agribisnis dan pariwisata yang didulamg masyarakat beriman dan bertaqwa, yang maju dan
mandiri,
demokratis,
sehat,
lingkungan
berwawasan
serta
menjunjung tinggi hulatm ''. Guna mewujudkan vtst terebut telah ditetapkan 5 (lima) strategi pembangunan daerah yaitu : I.
mempertahankan
kesatuan
kehidupan demokrasi
dan
persatuan
serta
meningkatkan
~
2.
mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih
3.
mempercepat
pemulihan
ekonomi berkelanjutan
ekonomi
dan
memperkuat
~
landasan
~
4.
membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya dan
5.
meningkatkan kapasitas daerah dan memberdayakan masyarakat. Kelima strategi pembangunan daerah di atas selanjutnya akan
dituangkan dalam pencapaian sasaran tahunar-, melah;i tiga pendekatan yang sekaligus ditetapkan menjadi strategi pembangunan 2002, yaitu meliputi pengembangan kapasitas ekonomi, pengembangan kapasitas kesejahteraan rakyat dan sosial budaya serta pengembangan kapasitas daerah. Tujuan yang diharapkan dari pengembangan kapasitas ekonomi daerah pada tahun 2002 adalah meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat serta kondisi perekonomian yang kokoh sehingga
47
akan menjadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2003. Strategi yang kedua yaitu pengembangan kapasitas kesejahteraan rakyat dan sosial budaya mempunyai tujuan meningkatnya sumber daya manusia
Kabupaten
Sumedang yang
berkualitas,
menguasai
ilmu
pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian serta memilki etos kerja dan disiplin yang tinggi. Terakhir, strategi pengembangan kapasitas daerah mempunyai tujuan : I.
menciptakan stabilitas yang koodusif bagi terselenggaranya reformasi politik yang
2.
meningkatkan reformasi
3.
kualitas . demokrasi
kesadaran
politik
mempercepat
proses
masyarakat
dalam
kehidupan
~
memelihara persatuan dan kesatuan dalam mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5.
untuk
~
memperkuat demokrasi
4.
sehat~
meningkatnya
pembinaan
dan
~
pengembangan
kemandirian
masyarakat agar lebih berdaya untuk mendapatkan hak ekonomi, sosial, politik serta melakukan upaya khusus pembangunan perdesaan dan 6.
mengoptimalkar. sistem huk-um yang menjamin supremasi hukum dan hak azasi manusia, mendukung terlaksananya penerapan dan penegakan hukum
secara konsisten
dalam menunjang proses
I
peningkatan kewibawaan dan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang dilandasi nilai-nilai budaya hukum, profesionalisme dan akuntabilitas.
48
Salah satu 5asaran guna mencapai tujuan pengcmbangan kapasitas ekonomi
daerah
adalah
melalui
peningkatan
k&pasitas
jaringan
pendukung usaha dalam pengembangan sistem pelayanan informasi, usa.ha, teknologi, promosi, pemasaran dan manajemen mutu. Di dalam pengembangan kapasitas ekonomi, Pemerintah Kabupaten Sumedang tetap memperhatikan percepatan pemulihan ekonomi daerah akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan penguatan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengeluarkan strategi untuk melakukan penguatan landasan ekonomi yang berkelanjutan dengan cara : I.
peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah ;
2.
pengentasan kemiskinan ;
3.
pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah serta koperasi ;
4.
pengembangan ketenagakerjan
5.
peningkatan kemampuan ilmu pcngetahuan danteknologi;
6.
penf,JUatan institusi pasar ;
7.
pengembangan sistem ketahanan pangan ;
8.
pengembangan industri dan
9.
pengembangan pariwi:;ata.
~
3.2.2 Kebijakan Dmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Kabupaten Sumedang Telah disebutkan di atas bahwa untuk melakukan penguatan landasan ekonomi yang berkelanjutan ditempuh dengan cara peningkatan kemampuan ilrnu pengetahuan dan teknologi.
Peningkatan ktmampuan
IPTEK di daerah masih terkendala berbagai persoalan diantaranya adalah : masih rendahnya kualitas sumber daya manusia , kemampuan IPTEK
49
yang masib rendah maka basil penelitian berupa produk teknologi menjadi berkurang. kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung
perkembangan
IPTEK. ,
kurang
masib
berfungsir. 'a
kelembagaan penelitian pengembangan IPTEK sebagai akibat dari keterbatasan sumber dana serta basil temuan IPTEK seringkali kurang berrnanfaat bagi
masyarakat luas · karena teknologi kurang dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK)
Kabupaten
Sumedang
strategi
mengeluarkan
kebijakan sebagai berikut : 1.
mendorong perkembangan dan kemampuan IPTEK y;mg sesuat dengan kebutuban pembangunan dalam rangka pengembangan stabilitas agribisnis dan pariwisata melalui kegiatan litbang ;
2.
meningkatkan pemasyarakatan basil-basil penelitian dan
3.
meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dalam
mengikuti
perkembangan IPTEK. Untuk melaksanakan kebijakan di atas , ditempub program kegiatan sebagai berikut: l.
Program penelitian dan pengembangan dengan kegiatan antara lain : pengkajian pengembangan pasar dan terminal; penyusunan PDRB 1997- 2001; penerbitan buku Sumedang dalam angka ; penelitian dan pengkajian agribisnis ; penelitian potensi migas di Kabupaten Sumedang dan pengkajian indikator pembangunan Kabupaten Sumedang
50
2.
Program diseminasi informasi teknologi dengan kegiatarmya acialah penguatan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D) dan
3.
Program pengembangan teknologi tepat guna dengan kegiatannya adalah monitoring perkembangan teknologi tepat guna di pedesaan.
3.2.3 Kebijakan Implementasi Teknologi Informasi di Kabupaten Sumedang Dalam salah satu program pembangunan untuk meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi adalah program diseminasi informasi teknologi dengan melalui penguatan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan
Daerah
(PDP3D).
Pada
Kabupaten
Sumedang, institusi yang ditunjuk dalam mengelola program ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumedang melalui Bidang Data dan Pelaporan. Di daerah kabupatenlkota yang lain biasanya institusi yang diberikan wewenang untuk mengelola data elektronik adalah Kantor Pengolah Data Elektronik (KPDE) tetapi Kabupa!en Sumedang tidak memiliki lembaga ini sehingga ditunjuk Bidang Data dan Pelaporan BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya. Latar belakang program diseminasi informasi teknologi tidak terlepas dari faktor nasional ( ekstemal) yaitu diberlakukannya Undangundang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana setiap daerah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya daerah masingmasing untuk
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain itu juga dikeluarkannya ·Keputusan Presideo Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia dan diteruskan
51
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pendayagunaan Telematika
di
ikut
Indonesia
mendorong
Kabupaten
menerapkan teknologi informasi dalam pembangunan daera
Sumedang
1.
Program diseminasi informasi teknologi juga muncul karena adanya faktor internal yaitu tuntutan kegiatan pembangunan yang mengharuskan
perolehan data secara cepat, tepat dan akurat ;
penyediaan informasi yang aktual, tepat sasaran dan dapat dipercaya serta tercapainya kemudahan dan kecepatan aktivitas komunikasi, koordinasi dan konsolidasi datalinformasi. Selain itu pada sisi masyarakat dengan bergulirnya
era
reformasi
menuntut
akuntabilitas,
transparansi,
kemudahl'n mendapat informasi serta mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Tetapi tuntutan pembangunan dan masyarakat Kabupaten Sumedang tidak didukung dengan validasi dan reliabilitas data yang akurat, ketersediaan datalinformasi yang lengkap dan konsisten serta data beium dianalisis menjadi informasi pembangunan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut maka Kabupaten Sumedang melakukan kcbijakan penyebarluasan datalinformasi pembangunan daerah bagi semua pihak yang memerlukan datalinformasi tersebut.. Tujuan dari program ini adalah : meningkatkan mutu komunikasi rian
koordinasi
pembangunan
melalui
teknologi
pemutakhiran
datalinformasi pembangunan ; terbangunnya sistem pendukung keputusan dan
memadukan
gerak
langkah
yang
terintegrasi
setiap
level
pemerintahan. Guna mendukung tujuan tersebut maka strategi yang diambil dibagi menjadi dua yaitu strategi internal dan strategi eksternal. Dalam strategi internal, kebijakan yang diambil adalah :
52
1.
penyiapan sumber daya manusia yang memadai melalui : ~-
peaekrutan
pegawa1
infonnatika b.
yang
pendidikannya
berbasiskan
~
pelatihan dan asistensi penggunaan komputer baik dari operator sampai dengan programmer dan
c.
pemberian materi pendidikan dan latihan berupa pemeliharaan
hardware, software dan teknologi jaringan serta aspek security data. 2. pengalokasian anggaran bagi implementasi e-Goven1ment melalui a.
penggunaan
anggaran
disesuaikan
tahapan
pembangunan
infrastruktur dan suprastruktur sistem dan b.
pelaksanaan e-Government diupayakan dapat memberikan nilai tambah yang yang salah satunya menjadi sumber pendapatan asli daerah
dari
akses
infonnasi
untuk
menunJang
biaya
pemeliharaan sistem. 3. penyiapan infrastuktur melalui : a.
pengkajian organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melaksanakan e-Government (Bidang Pengolahan Data Elek--tronik!PDE)
~
b.
pembuatan master plan e-Goven1ment diserta pentahapannya
c.
keljasama
dengan
institusi
akademik
dan
swasta
~
dalam
penerapan e-Govemment dan d.
pembuatan produk hukum yang esensinya mengatur pelaksanaan
e-Govemment. 4.
antisipasi transfonnasi budaya kelja dari manual ke teknologi berbasiskan komputer melalui
~
53
a.
pengkajian/analisis orgarusast dari seluruh aspek manaJemen untuk melihat efisiensi dan efektivitas dari penerapan e-
Govemmt b.
11;
sosialisasi penggunaan e-Govemment sebagai wujud social
engineering untuk mengoptimalkan tranformasi teknologi dan c.
studi banding ke daerah lain yang sudah menerapkan e-
Govemment. Pada strategi eksternal kebijakan yang diambil adalah : I.
penerapan
pola
kemitraan untuk mengantisipasi
permasalahan
anggaran yang kurang memadai dalam akselarasi pembangunan e-
Government maka diperlukan kemitraan antar stakeholders guna pencapaian sistem informasi berbasikan e-Govemment, contoh kemitraan antara PT. POS dalam pemlmatan server internet; 2.
kontrol sosial melalui pelaksanaan polling pendapat tentang berbagai aspek layanan pemerintah sebagai perwujudan demokratisasi dan kontrol sosial ;
3.
pelanggan (customer) melalui: a.
pembuatan
situs
www.pemda-sumedang.com
agar
bisa
mempermudah akses publik terhadap informasi daerah yang berguna bagi investor dan masyarakat dan b.
pelaksanaa.., pelayanan administrasi satu atap (SIMTAP) akses informasi
admnistras~
aplikasi
pemerintahan
penawaran secara elektronik, pelaporan dan
pengawasan
kebutuhan
yang
berbasiskan teknologi komputer
4.
dampak ekonomi melalui : a.
kajian P.endapatan daerah akibat diterapkannya e-Govemment dan
54
b.
kajian peninf'"katan PDRB akibat diterapkannya e-Government.
3.2.4 Kondisi e-Government di Kabupaten Sumedang Sebelum Diperbaiki Kabupaten Sumedang telah mempunym situs dengan alamat
www.pemda-sumedang.com
t~!;·situs
ini tidak dapat diakses Iagi oleh
masyarakat. Sampai saat ini situ$J.ni masih dalam perbaikan kembali yang dikoordinir oleh BAPPEDA Kabupaten Sumedang melalui Bidang Data dan Pelaporan Kabupaten Sumedang. Berikut ini adalah tampilan e-
Govemment yang diberikan oleh Kabupaten Sumedang ketika situs www.pemda-sumedang.com masih bisa diakses.
55
1. T ampilan awal
SELAMAT DATANG·.WELCOME Dl SITUS WEB ·K ABUPATEN SUMEOANG- AT WEBSITE OF SUMEDANG REGENCY PROPINSI JAWA BARAT- WEST JAVA
Copyright©2000-2002 BAPEDA KABUPATEN SUMEDANG. All Rights Reserved Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of BAPEQA Kab4$)ateo Sumedang is _. :· prohibited. :
,·
.:
,
56
2. Tampilan yang diberikan pada main page ~
s t_J
'~:.~··. ,·· ·: ~
rr:>Ar'.JG
-.~
· ~·vr
GiiiMll!~
c-.,
') __ f.
·· ··--~
t•~•
..
•
.. ~ ;-
;t. .. • •
•
_;;.! , .. I
·~ .
-*"
~ ~:
.....
PeS6oa Ahlmdan ~ya ••• :'·
~
~- .
•.
~ ~ teciatak d R'opilSi Jav.a Ban1t sebelah tinv atau 1epltr?fa berada !:ada posisi e::r~ • 7rr'tB i~ selatan dan 1rJr14- 106"21' bl.ft6 tinu. Secara adu iuisind; ~ berrbrtasa11 dengan l
1
1
~ SuTP:Dng rTI!O"iiilci bpogafi UTU'TJ¥l datar satl'p3li ~ bertUcit ! ·cieng;rllcietirWan antara 2S - 1400 mater d atas permMaan latJ. beridim tropis I der9n a.rah h.fan per 1aful rata-rata sebesar 2,242 111'1\ kelen'baban u:iara I rmncapli 50%· 70% dan SlhJ udara betada !:ada kisaran 15" - 2S' Celcius. !
' Detv-llcaralct.er geofisis seperti d atas, tanah d Ka~ Slnedang safV'It Stbr. ~
rrasih dhiasi oleh l'iJatn,a tuan. Seda~n dataramya, l:larr,ak yang rrasih bert¥askarl kLning1ya padi-padi )8ng siap l.l"itUc dpanen. l<.esernan)a dapat -Osaksilcan d sepanjarg jalan ~ ~ ·~ thnciJny - St6redang • Orebon dan jalan-jalan lain yarg ~n kota~ta yang berad::l di Kapaten &.rnedang.
i! 1
l
Sebagai alat lan.nikasi, . rmsyarakat &.rnedang sebagian besar rnerwraJ..:an ' bahasa daerah, yaitl.! bahasa &.nda Halus yang sangat rrerrpelttatikan tatakrarre J da;1 ~n sarbJI l Oeh kar.nJ rrasyaraJcat Sumdang sarga! rarreh, befsahabat I dan sargat sarbsl. "Sorreah ka serreh" (bersikap baik dan rarreh kepada tarru) adalah salah satu ciri dalam kehici4Jan sosial rresyarakat &.mdang i
ru.
i
TeritTB kasih atas la.rlju1gan a1da ke Website karri !
.
- -:.
~--
..
-
Pro file I W is a ta I B is n is I C o p y r i g h t ·~ 2 0 0 0 • 2 0 0 2 B A P E 0 A K A 8 U P A T E N S .U M E 0 A N G . A II R i g h t s R e ~- e r v e d P.tprod~c: : on l n w.,cl;: cr ;r. pa•: , , an)· fer,., cr -rr t.::l;;rr wtthou t e)~· r E>ss wrr tte r. pe· rmr~s•on of BAPED. A Kabupa!E-n Sume d ang ,., prolllt
-
57
3. Tampilan yang diberikan pada icon profile
copyright ©2ooo-2oo2 BAPEDA KABUPATEN SUMEDANG.~·;u, R.g·titS·R~served Reproduction in whole or in part in any form or medium · : -.;::t~ without express written permission of BAPEDA Kabupaten Sumedang is prohibited.
58
BAB
IV
ANALISIS JENIS APLIKASI DAN INFORMASI YANG DIBEI .IKAN DALAM e-GOVERNMENT DI K..~BUPATEN
SUMEDANG BERDASARKAN
ASPURASISTAKEHOLDER Pada bagian ini akan dibahas analisis bentuk implementasi e-
Government di Kabupaten Sumedang berdasarkan aspirasi stakeholder. Analisis ini akan dilakukan dalam 3 (tiga) bagian.
Bagian pertama
merupakm analisis identifikasi stakeholder, bagian kedua merupakan analisis
stakeholder
aspirasi
atas
pembangunan e-Government
di
Kabupaten Sumedang dan bagia.YI yang terakhir adalah jenis aplikasi dan informasi yang diberikan dalam e-Government berdasarkan aspirasi
stakeholder. Bagian
stakeholder
pertama
yang
akan
menjelaskan
dibahas
tentang
pihak-pihak
analisis
yang
identifikasi
diibatkan
dalam
pembangunan e-Government di Kabupaten Sumedang. Unsur pemerintah didasarkan atas tugas pokok dan fungsi masing-masing din?.slbadan, sedangkan unsur swasta dan masyarakat didasarkan atas kepentingannya. Bagian k.edua akan dibahas aspirasi masing-masing stakeholder atas pembangunan e-Government dengan cara mengetahui aspirasi masing-masing stakeholder. Metode yang dilakukan dalam tahap ini adalah menggunakan metode Delphi karena stakeholder yang dipilih merupakan pihak yang paling berkepentingan dan berpengaruh serta keterbatasan waktu, biaya dan tenaga peneliti. Metode Delphi merupakan proses
komunikasi
yang
terstruktur
dengan
melibatkan
berbagai
59
responden ahli (expert). Metode Delphi yang digunakan merupakan Metode Delphi Konvensional (Conventio11al Delphi) yang dirr.odifildsi karena disertai proses wawancara. Dalam metode ini proses komunikasi yang dilakukan adalah wawancara dalam dua kali iterasi. Dalam tahap pertama diselingi dengan materi wawancara yang ingin mengetahui perseps1 stakeholder atas keadaan sistem informasi daerah kemudian dilanjutkan dengan materi yang berkaitan dengan implementasi e-
Govemment. Materi wawancara yang berkaitan dengan implementasi eGovernment selanjutnya (iterasi kedua) disampaikan kembali kepada responden untuk mendapat pemyataan dari masing-masing responden yang terlibat. Materi wawancara yang berkaitan dengan implementasi e-
Govenlment tersebut adalah konteks
persoal~
esensi persoalan dan
masalah teknis. Pada tahap akhir, pemyataan-pemyataan responden pada iterasi kedua dirangkum. Bagian ketiga merupakan analisis penentuan jenis aplikasi dan informasi yang diberikan dalam e-Govenu:1ent berdasarkan aspirasi
stakeholder.
4.1
Analisis
Identifikasi Stakeholder Atas Pembangunan e-
Government di Kabupaten Sumedang Adanya inisiatif pembangunan e-Goven1ment di Kabupaten Sumedang
yang
bertujuan
mewujudkan
pelayanan
publik
yang
berkualitas, perlu kiranya untuk mengetahui :!Spirasi dari stakeholder yang terlibat. Hal ini perlu dilakukan untuk keberhasilan pembangunan e-
Govemment di Kabupaten Sumedang. Untuk menganalisis identifikasi stakeholder atas pembangunan instrumen e-Govemment di Kabupaten Sumedang ada 3 ( tiga) unsur yang
60
dilibatkan yaitu pemerintah. swasta dan masvarakat. Pemerintah yang dimaksud adalah secara menyeluruh yaitu meliputi kalangan pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan dan kalangan legislatif (DPRD). Di Kabupaten Sumedang memiliki perangkat daerah yang terdiri atas 1 sekretariat daerah. 15 dinas, 5 badan, I kantor, 26 kecamatan dan 269 kelurahan.
Unsur
menengah dan
swasta
kecil,
mencakup
formal
perusahaan-perusahaan
tidak formal
mekanisme pasar dan berfungsi
besar,
yang bekerja melalui
mendorong penciptaan lapangan
pekerjaan dan kenaikan pendapatan serta memproduksi barang dan jasa. Unsur masyarakat umum diwakili oleh organisasi masyarakat sipil mencakup kelompok-kelompok yang dibentuk secara sukarela oleh warga masyarakat. Untuk identifikasi stakeholder pada unsur pemerintahan daerah, analisis dilakukan melalui tugas pokok dan fungsi kerja (TUPOKSI) serta organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumedang juga didasarkan unsur ekstemal. TUPOKSI ini didasarkan pada Peraturan Daerah No. 5 tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah No. 49 tahun 2000 Tentang
Pembentukan
Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Sumedang. Demikian juga untuk unsur legislatif didasarkan atas tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD
berdasarkan keputusan DPRD
Kabupaten Sumedang Nomor 08 Tahun 2002 tentang penyempumaan peraturan tata tertib DPRD
Kabupaten Sumedang. Unsur swasta dan
masyarakat didasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan mereka dalam memperoleh pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Dengan menggunakan matriks analisis stakeholder seperti pada Lampiran E Tabel I dan Tabelll, maka kelompok-kelompok stakeholder dapat dilihat pada tabel 4. 1 dan tabel 4. 2.
61
Tabel 4.1 Matriks Identifikasi Stakeholder Berdasarkan Interest, Kepentingan dan Pengaruh di Kabupaten Sumedang No.
Stakeholder
Interest
Effect
Groups
+
A 1
c
B Sekretariat Daerah
1. 2. 3.
4. 5.
6.
7.
pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah ; penyelenggaraan administrasi pemerintahan ; pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana sarana dan pemerintah daerah ; pembinaan organisasi dan tata laksana Adanya lngub No. 26 Th. 1998 ttg Pembentukan Tim yang SIMDA ditujukan kepada Bagian Organisasi Sekda pelayanan teknis administratif bagi seluruh perangkat daerah pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
0
D
-
Tingkat Kepentingan *)
= Tidak Berkepentingan Se::likit = Berpentingan •. = Berkepe.1tingan = Sangat .• Be~kepentingan
Tingkat Pengaruh *) 1 = Tidak BerpengarU1
2 = Sedikit
=
Berpengaruh
3. Berpengaruh .4= .. Sangat ••
0
..
··e... ..,...._ruh
E
F
4
4•
+ +
+ +
+
?
62
A 2
.B Dinas Pertanian
~
1. 2. 3.
4. ······-------·-------··-··-··-·····--- ..
3
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
1.
2.
3.
4. ----·····
4
--------·------·--····---
·····-·
Dinas Kesehatan
1.
2. 3.
4.
5
Oinas Pendidikan
1.
2 3.
perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian pemberian perizinan dan p6laksanaan pelayanan umum bidang pertanian pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pertanian pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ...... ·········-···· -····· perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan pemberian perizinan dan pel&ksanaan pelayanan umum bidang kehutanan dan perkebunan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam b1dang kehutanan dan perkebunan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. -----------------······--·· ··········----- .. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bldang krsehatan pembinaan terhadap unit pelai<-sana teknis din as dan cabang dinas dalam bidang kesehatan pengelolaan urusan k~tatausahaan dinas. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan pembinaan terhadap UPT dan cabang
D
E:
F
2
2
2
2
2
2
2
2
+
-
......
--~·····
+
-
........
·-·····
+
+
63
'A
8
c
D
E
F
bidang pendidikan 4. pengelolaan urusan katatausahaan dinas. 6 Perindustrian 1. Din as perumusan kebijakan teknis di bidang dan Perdagangan perindustrian dan perdagangan 2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan + 3. pembinaan terhadap unit peiaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang perindustrian dan perdagangan 4. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. ··-····-··-···-··-······-····· . ························--- ... ····--········ .... ···-·--·-·-······--·---········-·-·-·····--·-·--··-···-·-·· Dinas Koperasi dan 7 1. perumusan kebijakan teknis di bidang UKM koperasi dan UKM 2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang koperasi dan UKM + 3. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang koperasi dan UKM 4. pengelolaan urusan ketatausahaar. dinas ·------·- ---=-=-·-----·----····· ···-- ···-·····-- ············-··· ····-- ·····-·-------·-·-·-----··-----·-············---·-···-·-·· .. ,..._, _________ ,.,,. ................ ............... .................................. ·····-·······-··············-··············-- ·········-··-···-·-. ·-·---··-···--··-·-··----·-·-···--··•···· 8 Dinas Kebudayaan 1. perumusan kebijakan teknis di bidan~ dan Pariwisata kebudayaan dan pariwisata pemberian perizinan dan pelai<sanaan ~pelayanan umu"Tl bidang kobudayaan dan pariwisata + 3. pembinaan terhadap unit pelaksana tekni& dinas dan cabang dinas dalam bidang kebudayaan dan pariwisata 4. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
-
2
2
2
2
2
2
-
--~----·--···--··- ~~-----~------~····---~--·-··------···--·--·--·
-
-
-
64
c 9
Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
0
1.
perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan kependudukan 2. pemberian perizinan dan pelaksanaen pelayanan umum bidang tenaga kerja dan kependudukan 3. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang tenaga kerja dan kependudukan 4. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ...•.. -- ........ ., .. __________ , ·-·-·" .... ................. ,,,,_,,.................. ······· .................... 10 Dinas Pekerjaan 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Umum tenaga pekerjaan umum 2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum 3. pembinaan terhad::)p unit pelaksana teknis dinas dan cab~ng dinas dala.11 bidang pekerjaan umum 4. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas 11 Oln11 Pengelolaan 1. perumuean kobljakan taknle dl bldang Llngkungan Hldup pengelolaan lingkungan hidup 2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pengelolaan lingkungan hidup 3. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup 4. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas Dinas Perhubungan ____ -~.. -- perumusan--kebi]a·l<-an·-..teknis-· "(ji-bidang... 12 perhubungan 2. pemberian perizinan dan pe:aksanaan
E
F
2
2
2
2
2
2
+
,
+
+
- ·-·-·--·---...- ..............- .... .
........ ,_ ............. ,_ .........- .......
65
A
1:.-
8
pelayanan umum bidang perhubungan 3. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang perhubungan 4. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas Dinas Pertanahan 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan 2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang portanahan 3. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pertanahan 4. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas - --·-·· ·--··-···------·-···--·········· ···············-· .. Dinas Pertambangan 1. perumusan kebijakan teknis di bidang dan Energi pertambangan dan energi 2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pertambangan dan energi 3. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pertambangan dan energi 4. pengelolaan urusan ketatausaha<Jn dinas -··-- --------· --------· ----------·····-·· ·----- --------. --------------- ---- ·-·-····--·--·······-··--· ····-----······ Dinas Pendapatan 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Daerah pengelolaan pendapatan 2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pengelolac:m pendapatan 3. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas cia lam bidang pengelolaan pendapatan ·~--
14
f-·-·----
15
--
c
D
E
F
+
2
2
2
2
-
+
-
............................. -...............
. .... ,, ..
,_...... ·······--·-····"' -·····-·· ..···--·-------------·-·-·-
+
2
2
-
.......... ······-····
.
········-·-···········------------·-········----·--·-----·-
---------
+
2
2
-
66
c
B ..
A ..
D
E
F
oleh
-----···- -------·-------·----- ········--······- ....
22
Kantor Arsip Perpustakaaan Umum Daerah
dan
··········--······-··· ···•··--·······-····-···········-··-···· ··-····
23
Kecamatan
-·--·-·-··- -··--------·····-
24
·········--·-
25
....
····-·····-··
Kelurahan
..
-
··-···-··---·-·--··· ······- ·······-·
DPRD
·········
.....
Bupati sesuai dengan bidang ? ··········- ......... ~ga..~n.Y.a.._. ·····-........................................................................ ············- ................. 1. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan kearsipan dan perpustakaan yang meliputi pembinaan program dan evaluasi, pengelolaan dan pelayanan I 2. penyelenggaraan teknis administratif . ketatau!ia.h.aan. yang .... ·····-····· . .. ···-·-······ 1. perumusan kebija ksanaan pemerintahan dalam wilayah kecamatan 2. membantu Sekretaris Da~rah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhl
······-·······-··· ···········-·-··
........... ·-·· ······
-
-
··-··-··
1
..•..
··--··
-
1 ···-
2 ···-· . .....................
2 ........
1
···--·
1
-
··-··
4
4
69
A
8
c
E
4. menampung dan menindaklanjuti as------- -·--·---··--- ....................... _ ................ PJ!~si d~~!~~-~~-~~~~~~~~L ___________ ..... 26 SwastaMiirausaha 1. mengetahui kebijakan daerah yang berhubungan dengan iklim wirausaha 2. mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas 3. mendapatkan informasi-informasi ~ ang berhubungan dengan iklim usaha 4. mendapatkan informasi dan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemarintah daerah 5. memperoleh tanggapan atau jawaban atas persoalan yang berhubungan ........... ---~~gan_~rau~-~h~~~!:i.P-~I!!~r.i!:l~b...... 27 Masyarakat 1. mengetahui kebijakan daerah 2. mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas 3. mendapatkan informasi dan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 4. memperoleh data dan informasi yang akurat dan benar tanpa melihat institusi pembuatnya 5. memperoleh penjelasan dari pemerintah atas porsoalan yang berhubungan dengan k~maayarakatAn
mm•••
. . ..
+
F
................... - .........................................----..·-···-·---· r---..--.. ----··------···--·--······- - .
+
+
+
4
4
4
4
+
.... .
+ + +
+
+
+
Sumber : Hasil Analisis
70
*) Nilai 1 diperoleh dari tidak ada damp'lk (effect) yang ditimbulkannya
atau 0 Nilai 2 diperoleh dari jumlah nilai positif (+) effect antara 1 sampai dengan 2 · Nilai 3 diperoleh dari jumlah nilai positif (+) effect antara 2 sampai dengan 3 Nilai 4 diperoleh dari jumlah nilai positif (+) e.ffectlebih dari 3 Dari matriks pertama yang menentukan identifikasi stakeholder berdasarkan interest, kepentingan dan pengaruh di Kabupaten Sumedang, maka tahap berikutnya adalah memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh
stakeholder
atas
pembangunan
e-Government.
Dengan
memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam peta stakeholder, maka dapat dilihat tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder seperti pad a tabel 4. 2.
71
Tabel 4.2 Mapping Slake/wider Atas Pembangunan e-Governmenl Berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Pengaruh di Kabupaten
Sumedang
-
Pengaruh
Tidak
Stakeholder
Berke~ntingan
Tidak Berpengaruh
Kepentingan Stakeholder Sedikit Berkep<."tltingan Berkcpcntingan
I. Badan Pcmberdayaan Masyarakat dan Kcscjahteraan dan Kescjahtcraan Sosial ~- Badan Kesatuan Bangsa ~. Kantor Arsip dan Perpustakaaan Umum Daerah ~- Kelurahan 1. ~-
..
_.
~~~).
.. ..
Sedikit Berpengarub
Sangat Bcrkepentingan
~~-
Dinas Pcrtanian Dinas Kchutanan Jan Perk.cbunan Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinus PcrinJustrian dan Pcrdagangun Dinas Kopcrasi Jan IJKM J)inus Kcbudayaan d:m Pariwisata Dinas Tcnaga Kcrja dan Kcpcndudukan
72
. ;Pertgaruh L :: SralrehoiJif.
~-o-··~:::-~ '-=~=------r---:::--:-:-:-~~-:-K_CJ?e!!-'-:-ti~n Stakeholder . :· Tidak Sedikit Berkcpcntingan . Berkepentingan :::: Ber~tingan '"
Sangat Berkepentingan
~·
Dinas Pekerjaan Umum Pengclolaan I .in~kung.an I lid up II. Dinus Pcrhubungan 12. Dinns Pcrtanahan 13. Dinns Pcrtnmbangnn dan 10. Dinas
Sedikit ~arub.
l~ncrg.i
14. Dinas 15. I o. 17.
IR.
Inforrnasi dan Komunikasi Bndan Pcng.awasan Dncrah Badun Kcpcgawaian Dacrnh I3aJan Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Kcsejahteraan dan Kcscjahtcraan Sosiul Kccamatan
BerpengarUh
.......
I. Sekn·' .. : ·' ')acrah 2. Bndnn l'crcncnnnnn Du<..-ruh 3. DPRD 4. Swasta/Wirnusahu 5. Musyurakut
Sumber : Hasil Analisis
73
Dari analisis identifikasi stakeholder terlihat ada 25 institusi pemerintah dan unsur swasta/wirausaha serta masyarakat yang terlibat baik dalam
1 engaruh
dan kepentingannya. Karena begitu banyaknya
unsur yang terlibat dan terbatasnya waktu,
bi~ya
serta tenaga maka
diambil bagian yang paling berkepentingan dan berpengaruh dalam pembangunan e-Government. Unsur pemerintah diwakili oleh Sekretariat Daerah, BAPPEDA dan DPRD. Unsur swasta/wirausaha diwakili oleh organisasi-organisasi yang
mew~dahi
kepentingannya masing-masing.
Untuk swasta/wirausaha dalam menampung aspirasi pembangunan
e-
Govemment diwakili oleh organisasi KADIN dan GAPENSI. Unsur masye!rakat diwakili oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan wakil dari masyarakat desa. Di Kabupaten Sumedang wakil-wakil dari desa sudah memiliki organisasi tersendiri yaitu Forum Badan Penvakilan Desa yang dalam penelitian ini diambil 2 (dua) orang.
4.2
Analisis
Aspirasi Stakeholder
Atas
Pembangunan
e-
Go,,ernmenl di Kabupaten Sumedang Dalam penelitian ini Metode Delphi yang digunakan terdiri atas tiga tahap yaitu : •
Delphi Tahap I (Tahap Eksplorasi) Proses
ini
merupakan
eksplorasi
opm~
mengenai
konsep
e-
Govemment. Dalam proses Delphi tahap I ini diselingi dengan wawancara persepsi stakeholder atas sistem informasi daerah dan dilanjutkan dengan konteks persoalan, esensi persoalan dan masalah teknis. Semua persepsi dan aspirasi yang telah diberikan oleh masingmasing stakeholder dalam Delphi tahap I, tidak dibandingkan.
74
•
Delphi Tahap II (Tahap Komparasi) Materi-materi pertanyaan yang diberikan kepada stakeholder meliputi konteks pe ~oalan, esensi persoalan dan masalah teknis. Aspirasiasparasa yang telah disampaikan pada tahap I diberik.an kembali kepada masing-masing stakeholder untuk mendapat pemyataan kembali atas persoalan yang sedang diteliti.
•
Delphi Tahap III (Tahap Akhir) Merupakan rangkuman dari aspirasi-aspirasi yang telah diberikan masing-masing stakeholder sesuai dengan kategori pertanyaanpertanyaan yang telah disampaikan pada tahap I dan II. Hubungan ketiga kerangka analisis tersebt•t dijelaskan pada
gambar 4. 1 berikut ini : Gambar4.1 Kerangka T ahapan Analisis
S.umber : Hasil Analisis
4.2.1
Analisis Tahap Eksplorasi (Delphi Tahap I) Telah disampaikan di atas bahwa pada tahap eksplorasi ini
kepada para responden diberikan pertanyaan awal mengenai sistem informasi
daerah
dalam
rangka
pelayanan
publik
di
Kabupaten
Sumedang. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan arab diskusi
75
kepada
para
l>erhu~ungan
responden
dan
menyampaikan
pendapatnya
yang
dengan Sistem lnformasi Daerah. Konsep e-Government
sendiri sangat berkaitan dengan Sistem lnformasi Daerah karena salah satu fungsinya adalah menyampaikan informasi-informasi yang penting kepada masyarakat. Selain itu para responden sebagian besar belum begitu paham mengenai terminologi e-Government untuk itu perlu diberikan materi wawancara yang sifatnya umum. Pada tahap eksplorasi pertanyaan awal yang diberikan adalah : a.
tanggapan sistem informasi daerah di Kabupaten Sumedang dalam rangka pelayanan publik misal informasi kegiatan pemerintah, informasi pariwisata, informasi potensi daerah dan lain-lain serta
b.
tanggapan mengenai bentuk sistem informasi daerah dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada wawancara selanjutnya (Delphi Tahap II) tidak dibetikan lagi kepada para responden. Basil dari pertanyaan awal dan interpretasinya dapat dilihat pada tabel G - 1 dan G 2. Berikut ini adalah analisis tabel G - 1 dan G - 2 pada masing-masing stakeholder : 1.
Pemerintah (Sekretariat Daerah diwakili oleh Kabag. Organisasi dan BAPPEDA diwakili Kabid Data dan Pelaporan)) Ungkapan atas sistem informasi daerah menganggap belum adanya sistem yang terintergrasi dan terpadu dalam pengorganisasian data. Akibatnya dalam penyampaian informasi ke masyarakat atau pihakpihak yang membutuhkan kurang berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasinya maka diperlukan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan data yang dimiliki oleh dinaslbadan di Kahupaten Sumedang. Adanya integrasi data diharapkan dapat
meningkatkan
76
pelayanan pemerintah ke masyarakat secar? efektif dan efisien. Selain itu faktor sumber daya baik
manusia yang handal dan finansial
merupakan faktor yang penting untuk mewujudkan sistem informasi daerah yang berkualitas. Setiap dinaslbadan juga harus memberikan sosialisasi
kepada
masyarakat
atas
kebijakan-kebijakan
yang
dikeluarkan secara rutin melalui media-media yang dimilki oleh Kabupaten Sumedang. 2.
Legislatif (Komisi A dan Komisi E, DPRD Kabupaten Sumedang) Persepsi legislatif yang diwakili oleh Komisi A menyatakan bahwa sistem informasi daerah dianggap cukup baik melalui sarana-sarana yang dimiliki daerah seperti informasi melalui dinaslbadan juga melalui media rapat dan pameran pembangunan daerah walaupun diakui informasi-informasi ini diberikan secara terpisah dan kurang terkoordinasi. Lain halnya dengan persepsi yang diberikan oleh Komisi
E
bahwa
di
dalam
memberikan
informasi-infonnasi
pelayanan pemerintah kepada masyarakat, peran Badan Perwakilan Desa
sangat
penting.
Hal
1m
disebabkan
infonnqsi-informasi
pelayanan pemerintah dapat disampaikan sampai pada masyarakat desa. Untuk mewujudkan sistem informasi daerah yang berkualitas, Komisi E lebih menekankan kepada dukungan faktor manusia yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang cukup memadai. Pada Komisi A menyatakan lebih teknis lagu yaitu untuk mewujudkan sistem infoiTP.asi daerah dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas perlu ada pelayanan standar minimal yang dapat diberikan kepada masyarakat. Artinya standar ini harus dihubungkan dengan jumlah penduduk, sarana dan prasarana, tingkat pendidikan dan kesehatan yang ada di Kabupaten Sumedang.
77
3. Masyarakat I (Wakil Ketua Forum BPD Kabupaten Sumedang) dan Masyarakat 2 (Anggota Forum BPD Kabupaten Sumedang) Persepsi
Waka
Forum
BPD
menyatakan
bahwa
informasi
disampaikan melalui. sarana-sarana yang ada seperti rapat, pertemuan formal dan informal
serta melalui pameran pembangunan tetapi
sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kurang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya masyarakat terlambat atau tidak mengetahui atas kegiatan-kegiatan pemerintah tersebut dan hal ini tentunya berdampak pada pembangunan daerah. Sementara persepsi Anggota Forum BPD mengungkapkan bahwa informasi-informasi pembangunan
yang
disampaikan
melalui
wakil-wakil
merek::
kadangkala tidak disosialisasikan kembali ke masyarakat luas bahkan hanya untuk kelompoknya sendiri. Untuk mengatasi persoalan di atas \Vaka Forum BPD beranggapan perlu adanya dulamgan teknologi komputer
(internet)
untuk
dapat
membantu
dalam
kegiatan
pemerintah terutama dalam melayani masyarakat. Melalui media ini sosialisasi kegiatan pemerintah dapat dilakukan dan dapat diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah kabupaten agar nantinya membangun terminal-terminal internet di seluruh
kecamatan
di
Kabupaten
Sumedang
sekaligus
memberdayakan masyarakat akan teknologi informasi. Lain halnya yang diungkapkan oleh Anggota Fotum BPD, pada prinsipnya menginginkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diperoleh dengan mudah, murah dan cepat serta tidak berbelitbelit.
Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mencari cara agar
pelayanan pemerintah dapat ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.
78
4.
Swasta (GAPENSI dan KADIN) Persepsi GAPENSI mengungkapkan bahwa informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sangat
lambat, akibatnya
masyarakat barns menca.ri informasi itu sendiri ke masing-masing dinaslbadan. Koordinasi antar dinaslbadan juga tidak dilakukan dengan baik jika menyangkut urusan administrasi lebih dari 2 dinaslbadan. di
Kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh dinaslbadan
Kabupaten
dioptimalkan,
Sumedang atas masyarakat
kebijakan barn juga· kurang
barns
datang
ke
masing-masing
dinaslbadan untuk menca.ri informasi kebijakan barn tersebut. Keadaan ini sangat tidak mendukung bagi iklim berusaha di Kabupaten Sumedang. bahwa
pemerintah
Di lain pihak persepsi KADIN menyatakan daerah
tidak
bersungguh-sungguh
dalam
menerapkan sistem informasi daerah yang baik. Banyak faktor yang uermain di dalamnya diantaranya adalah belum siapnya SDM dan infrastruktur serta moral aparat tertentu yang menghambat pelayanan tersebut.
Untuk
memecahkan
persoalan
di
atas
GAPENSI
beranggapan harus ada aturan yang jelas di pemerintah daerah sendiri yang menyangkut penyampaian informasi kepada masyarakat setiap dinaslbadan. Dengan demikian akan
m~njadi
pada
acuan bagi
dinaslbadan untuk menyelenggarakannya. Sellin aturan yang jelas, sistem
informasi
admnistrasi
daerah juga harns didukung dengan
pemerintahan
yang
dapat
meningkatkan
sistem kinerja
pemerintah. Sementara itu pihak KAD IN beranggapan bahwa untuk menciptakan sistem informasi daerah yang berkualitas maka barns didukung dengan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki Kabupaten Sumedang. Semua dinaslbadan harus
79
bertanggungjawab bahwa semua informasi yang disampaikan kepada masyarakat tersebut benar dan dipercaya sehingga dunia swasta dapat memanfaatk n
informasi
tersebut
sebagai
masukan
dalam
pengambilan keputusan internal. Secara garis besar kondisi eksisting dan bentuk sistem infonnasi daerah yang diinginkan dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Sumedang oleh pihak pemerintah, legislatif , masyarakat dan swasta adalah :
Belum
adanya
sistem
yang
terintergrasi
dan
terpadu
serta
terkoordinasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat selain itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah atas Untuk program-program pembangunan Kabupaten Sumedaag. mengantisipasinya maka yang diperlukan suatu sistem admnistrasi pemerintahan yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat secara efektif. efisien dan terkoordinasi sert~ dapat dipercaya. Sistem ini juga dapat difungsikan sebagai sarana untuk menso~ialisasikan program-program pembangunan daerah Kabupaten Sumedang. Hasil persepsi pemerintah. legislatif, masyarakat dan swasta atas sistem informasi daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat gambar 4.2.
Gambar 4.2 Persepsi Stakeholder Atas Sistem Informasi Daerah Kabupaten Sumedang
~= st;keha::;At~~Ko~:si Ek:~ltng Bentu~-~~s~~-l~formasi Daer:-Yan~ D;ngi-~~n L__ D:n Ranyka Pelayanan Pubhk Di Kabupaten Sumedang
J
Dalam
------ ----------·----- --r··---- -------!-- - - -- r~-
Pemerlntah (Sekda dan BAPPEDA)
Loglslatlf (Komtsi E dan A) :
1. belum 1d1ny a siltllm yang
1 tnlormas>tnlormasttnt dlbertkan sf!Cara terptsah dan kurang terkoordtnast dalam membenkan tnlormast -lnlormast pelayanan pemertntah kepada masyarakat, peran Badan Perwakllan Desa sangat penting 3. pertu dukungan laktor manusta yang mempunyat kemampuan dan ketrampll~n yang cukup memadal 4. pertu ada pelayanan standar minimal yang dapat dlberikan kepada masyarakat
tertntergrali d1n lelpedu dalam pengorgentuslan data 2. dtpertuken IUitu 111tttm yeng dapat mengtntegraalkan data yang dtmllkl oleh dlnalllbedan dt Kltbupaten Sumedang 3. sumber diYI balk manuslll yeng handel d1n ftnanallll merupakan taldor y•ng panting untuk -judkln slstem lnlormnt daerah yeng berkuelbs 4. memberlkltn aosllllant kepeda mny~raklt IIIII klbiJeklnkebtlkln y1ng dblulrkln eecara
2
IMasyarakat
(2
Angg~ta BPD)
:
1 sntlllltsaal dllam program pembangunan kurang dHakukan 1 oleh pemerlntah daerah pertu adenyl dukungen teknologt komput~r (Internet) untuk dapat membantu dalam keglatan pemenntah terutame dalam meleyant masyaraket 3. :nlomlasl-tnlormasl yang dlbutuhkan oteh masyaraklt dapat dlperoleh dengan mudah, murah dan cepat serta tidak berbellt-bellt
12
l
::::"'K~:=..___Su_11_:C,_ng-a-ng-------------=-~-L=---=-~ I_----- - ___--___L__-_~
Swasta (GAPENSI dan KADIN) 1. lnlormu~tnlormllt yeng
diSIImpalkan Oleh pemertntllh dllf'lh Nng•t llmbet2 din tldak blraunggul\.sungguh dlllm mttnerapkan alltllm inlormast dserah yeng balk 2. koordtnut 1nt11r dtn1Sibld1n din aos•IINII IIU keb~akln blru tldak dl1kukan deng•n blot< 3. belum llapny1 SOt.l d1n lnlrastruktur sertlt moral 1parat tertentu 4 atstem tnlormut deerah h1rua dldukung deng1n smem ldmntstrut pemerontah1n yang d1pat mentngkltkln klnerjl pemerlntllh
=--=--=·
-
- __]
Belum adanya sistem yang tenntergrasi dan terpadu serta terkoordinasi dalam membenkan informa&i kepada masyarakat selain ttu kurangnya sosialisasl yang dilakukan pemerintah daerah alas program-program pembangunan Kabupaten Sumedang. Untuk mengal"tisipasinya maka yang diperlukan &uatu sr&tem admnistrasi pemerintahan yang dapat memberil
Sumber Hasil Analisis
81
Materi wawancara pertama berikutnya yang diberikan kepada responden adalah kebutuhan implementasi e-Govemmer.t, narapan dan permasalahan atas implementasi e-Govemment, informasi yang diberikan dalam e-Government,
bentuk implementasi e-Govemment dan
institusi
pengelola e-Government. Hasil wawancara tahap pertama ini kemudian diberikan kembali kepada masing-masing responden untuk mendapatkan komentar (Dephi tahap II).
4.2.1.1 Analisis Basil Eksplorasi Wawancara Delphi Tahap I basil
Analisis
eksplorasi
diperoleh
dengan
mengumpulkan
aspirasi para responden baik dari pemerintah, legislatif, masyarakat dan swasta. Analisis tahap eksplorasi berdasarkan tabel G - 3 sampai dengan G - 7. Berikut ini merupakan aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh para respond en pada proses Deplhi tahap I.
Elemen Komparasi 1. Konteks Persoalan
Kebutuhan lmplementasi e-Government
a.
di Kabupaten Sumedang
(Tabel G- 3) Menurut
responden
pemerintah
(Sekda
dan
BAPPEDA)
mengungkapkan bahwa pembangunan e-Govemment perlu dilakukan karena
akan
memudahkan
pemerintah daerah
dalam
memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kegiatan pembangunan di Sumedang juga merupakan pembelajaran terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui layanan yang dibangun di e-Govet nment.
.
Tetapi sebelum melalrukan_ pembangunan e-Govemment, penguatan dan
82
pengorganisasian data pada dinaslbadan harus ditata terlcl>ih dahulu agar memberikan basil yang maksimal atas manfaat e-Govemment. Responden legislatif (Komisi E dan A) menjelaskan keberadaan akan
e-Government
membantu
dalam
masyarakat
mengakses
kebutuhannya sedangkan bagi pemerintah' merupakan media untuk penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan melayani kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan e-Goven1ment perlu dilakukan tetapi
didahului
sebaiknya
menjelaskan
tingkat
dengan; smitu
kepentingan
studi
dan kebutuhan
kelayakan
yang
implementasi
e-
Government di Kabupaten Sumedang. Dalam teori e-Government menyebutkan bahwa ada tiga elemen sukses yang patut diperhatikan dalam' penerapannya yaitu support,
capacity dan value. Aspirasi pihak
pemerintah dan legislatif
yang
'
berkaitan dengan kebutuhan implementasi e-Govenzment merupakan hal vang penting karena termasuk dalam clemen support. Eiemen ini sendiri berhubungan dengan keinginan (political will) pihak pemerintah sebagai pejabat
publik
dan
pihak
'
legislatif sebagai
pejabat
politik
atas
implementasi e-Govenzment di Kabupaten Sumedang. Responden
Government
masya:-akat
(2
anggota
BPD)
menyatakan
e-
merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk
menunjang kP-berhasilan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang. e-
Government merupakan media infonnasi yang dapat dipercaya sehingga
.
dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi e-
Government sampai saat ini hanya dapat dipergunakan dalam kalangan terbatas karena keterbatasan sarana dan tingkat pengetahuau serta pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh kan~na itu pemerintah
83
daerah harus -nemikirkan cara agar masyarakat awam dapat mengetahui bagaimana mempergunakan dan mendapatkan e-Govemment. Responden swasta (GAPENSI dan KADIN) mengungkapkan bahwa keberadaan e-Govemment bagi
pembangunan
daerah
merupakan kebutuhan yang penting
Kabupaten
Sumedang.
Selain
Govemment dapat dijadikan sebagai sarana promosi daerah
itu
e-
sehingga
akan membantu pemerintah. daerah dalam menarik investor ke Kabupaten Sumedang. b. Harapan dan Permasalahan dari Implementasi e-Govemment (Tabel G-4)
Responden pemerintah (Sekda dan BAPPEDA) menjeluskan bahwa harapan dari implementasi e-Goven1ment dapat dijadikan sarana sebagai pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya secara efektif dan efisien. Melalui e-Goven1ment, masyarakat untuk
diharapkan
dapat membantu
memperoleh informasi-informasi yang sesuai dengan
kebutuhannya dan juga diberi kesempatan untuk turut serta dalam pembangunan
melalui
Iayanan-layanan
interaktif yang
disediakan.
Permasalahan dari implementasi e-Government di Kabupaten Sumedang adalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan fasiltas e-Government. Responden legislatif (Komisi E dan A) menyatakan bahwa harapan dari implementasi e-Govemment
dapat membantu pemerintah
daerah dalam membangun Kabupaten Sumedang. Permasalahan dari implementasi e-Govemment
adalah kurang didukung dengan sumber
daya manusia yang trampil dalam menangani e-Govemment. Tetapi salah satu anggota legislatif (Komisi E) mengungkapkan bahwa implementasi
e-Govemment belum merupakan kebutuhan pokok karena penyebarluasan
informasi masih dapat ditangani oleh dinaslbad:m yang ada di Kabupaten Sumedang. Responden
masyarakat
(2
anggota
harapan dari implementasi e-Government
BPD)
mengungkapkan
adalah hubungan antara
masyarakat dan pemerintah dapat ditingkatkan lebih baik sebab selama ini masyarakat dalam memperoleh informasi harus melalui birokrasi dan lambat. Oleh karena itu melalui e-Government
dapat mempermudah
masyarakat dalam mencari informasi sesuai dengan kebutuhaanya serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atas pelayanan yang diberikan pemerintah tanpa melalui proses yang berbelit-belit.
Permasalahannya adalah
sumber daya manusia yang
mampu menangani e-Government dirasa sangat kurang dan keterbatasan tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat serta akses internet hanya dapat dilakukan pada daerah-daerah tertentu. Responden swasta (GAPENSI dan KADIN) menjelaskan bahwa harapan
dari
implementasi
pembangunan memperbaiki
daerah kinerja
e- Government
Kabupaten pemerintah
agar
Sumedang. daerah
dalam
bermanfaat Seta in
bagi
Itu
dapat
pelayanan
publik
khususnya penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat secara cepat, mudah dan murah serta tidak berbelit -bel it. Permasalahan dari implementasi e-Government di Kabupaten Sumedang, kurangnya sumber daya manusia yang mampu menangani sistem ini. Aspirasi
stakeholder,
implementasi e-Government
terutama · dalam
hal
permasalahan
merupakan metode untuk mendapatkan
persepsi mereka atas kemampuan (capacity) Kabupaten Sumedang dalam menerapkan e-Government.
Capacity sendiri merupakan salah satu dari
tiga elemen sukses penerapan e-Government. Permasalahan-permasalahan
yang diungkapkan merupakan gambaran dari kemampuan daerah saat ini yang akan menerapkan e-Goven:ment.
2. Esensi Persoalan a. lnformasi yang akan Diberikan Dalam e-Govemmenl (Tabel G- 5) Responden pemerintah (Sekda dan BAPPEDA) mengungkapkan bahwa informasi yang akan diberikan dalam e-Govemment adalah kegiaian
pembangunan,
sosialisasi
perundang-undangan,
sosialisasi
pembuatan perijinan, pelayanan satu atap, potensi daerah. Selain itu juga diberikan mengenai
informasi potensi penanaman modal dengan
menampilkan analisa Input-Output dan informasi edukasi, politik yang tujuannya untuk transparansi kegiatan pembangunan pemerintah daerah. Respond en legislatif (Komisi E dan A) menyatakan bahwa informasi-informasi yang penting diberikan dalam e-Government adalah proses perijinan, prosedur pendirian perusahaan, promosi potensi daerah dan
peluang berusaha di Kabupaten Sumedang. Adanya e-Governmenl
akan menciptakan pelayanan masyarakat yang prima, murah, cepat dan tepat. Responden masyarakat (2 anggota BPD) menyatakan, proses p~rijinan,
potensi daerah dan kegiatan pemerintahan sampai tingkat
kecamatan serta kesehatan merupakan informasi-informasi yang penting untuk dapat diberikan dalam e-Government Kabupaten Sumedang. Responden swasta (GAPENSI dan KADIN) mengungkapkan bahwa informasi-ir.formasi yang layak diberikan e-Gove;nment adalah informasi berusaha atau investasi, infomasi pembangunan, informasi potensi industri kecil dan meneng&h Kabupaten Sumedang serta pelayanan perijinan. b. Jenis Aplikasi e-Govemment Yang Diinginkan (Tabel G- 6)
86
Menurut menjelaskan
responden
pemerintah
(Sekda
dan
BAPPEDA)
bahwa bentuk e-Govemment yang diinginkan adalah
terjadinya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Di dalam e-Government akan diberikan ruang untuk masyarakat sehingga dapat memberikan saran dan kritikan atas persoalan-persoalan yang tengah terjadi di Kabupaten Sumedang. Adanya ruang masyarakat ini di lain pihak juga akan mendorong masyarakat untuk belajar berdemokrasi dan informasi teknologi khususnya internet. Respoden legislatif (Komisi E dan A) mengungkapkan bahwa bentuk e-Government yang diinginkan tergantung keinginan masyarakat dan swasta. Selain itu juga harus melihat situasi dan kondisi daerah di dalam menerapkan instrumen ini. Responden masyarakat (2 anggota BPD) menyatakan bahwa bentuk e-Govemment yang diinginkan adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dalam wujud saran dan kP.tik melalui sarana-sarana yang telah disediakan dalam eGovernment. Responden swasta (GAPENSi dan KADIN) menyatakan bahwa bentuk yang dibangun dapat mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah sedangkan bagi pemerintah daerah dapat mewujudkan
pemerintahan
yang
transparan
dengan
menampikan
informasi-infonnasi pembangunan. Aspiras!
stakeholder
yang
diberikan
mer~genat
informasi-
informasi yang layak diberikan dan bentuk e-Government
yang
diiinginkan merupakan metode untuk mendapatkan persepsi manfaat (value) seseuai dengan keinginan mereka masing-masing.
Value sendiri
merupakan salah satu dari tiga elemen sukses penerapan e-Government.
87
3. Masalah T eknis a. Institusi Pengelola e-Government (Tabel G- 7) Responden pemerintah (Sekda dan BAPPEDA) mengungkapkan bahwa institusi pepgelola e-Government kajian organisasi.
sebaiknya ditentukan dengan
Artinya institusi yang akan mengelola e-Governmem
harus dikaji terlebih dahulu
baik itu struktur organisasi, sumber daya
manusia, kantor dan lain-lain yang dimiliki oleh institusi tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindri tumpang tindihnya wewenang yang dimiliki dan memberi keleluasaan institusi tersebut untuk melakukan pekerjaanya sesuai dengan tugas dan fungsi institusi tersebut. lnstitusi yang sekarang diberi tugas untuk mengelola e-Gc"ernment diberi kesempatan terlebih dahulu kemudian setelah itu dilakukan evaluasi apakah institusi tersebut mampu mengelo!anya atau diberikan ke institusi lain. Responden legislatif (Komisi E da!l A) mengungkapkan bahwa BAPPEDA merupakan institusi yang dianggap mampu rnengelola e-
Government
karena didukung dengan sumber daya rnanusia dan
peralatan-peralatan teknis yang dimiliki. Sebaliknya responden legislatif yang lain menyatakan, institusi pengelola e-Government
sebaiknya
diserahkan ke pihak swasta. Alasannya agar sebisa rnungkin pemerintah daerah menyerahkan pelayanannya kepada swasta untuk rnenghindari pemyataan-pemyataan yang negatif atas kinerjanya. Respond en masyarakat (2 anggota BPD) rnenyatakan siapapun yang mengelola e-Government
hendaknya mernberikan dampak yang
baik bagi pembangunan daerah. Pengelola tersebut dalam melalukukan tugas dan fungsinya harus bekerja secara profesional. Sementara itu responden masyarakat lain memberikan aspirasinya bahwa pengelola e-
Government
yang mampu menangarunya adalah BAPPEDA karena
didukung dengan sumber daya manusia yang trampil. Responden swasta (GAPENSI dan KADIN) mengungkapkan, sebaiknya
diserahkan
ke
pemerintah
daerah
karena
pemerintah
mengetahui institusi apa yang paling mampu menangani e-Government. Institusi ini harus mampu mengelola instrumen ini secara benar dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Untuk itu institusi ini harus didukung dengan struktur organisasi yang jelas agar dalam melakukan tidak tetjadi tumpang tindih wewenangnya dengan institusi lain. Aspirasi stakeholder yarg berkaitan dengan institusi pengelola e-
Government merupakan metode untuk mendapatkan persepsi mereka atas keinginan (support)
dari pejabat publik dan politik di Kabupaten
Sumedang dalam menerapkan e-Got·en,ment.
Terutama dalam melihat
suprastruktur yang dimiliki Kabupaten Sumedang seperti institusi yang dianggap pantas dan mampu mengelola e-Governmen1.
Tabel4.3 Hasil Analisis Proses Delphi Tahap I No.
Aspek Kornparasi
Kritcria Aspek
Komparasi Dalam .:. Elemen,
(Sekda dan BAPPEDA)
~berl:l8Siiah e.-
:aovenvnint
1 l.
2 Kcbutuhan implemcntasi Government
3 e-
Support yaitu I. political will dari pejabat publik dan politik Wltuk mcnerapkan konsep eGovemmenl 2. dibangwmya infrasruktur dan super-struktur yang mcndukWlg pcngcmbangan e-Gove rnm e111
Aspirasi Stakeholder Lcgislatif Masyarakat (Komisi E dan A)
Pemcrintah :::..
::<
:
4 Pcmhangunan
Swaata
.. :
e-
CTovemmenl pcrlu dila-kukan karcna : I. sarana bagi masyarakat Wltuk mengctahui kegiatan pemerintuh ; 2. melayani masyarukat dan pcmbelajaran terhadap masyarakat. Pcrlu pcnguatan dan pcngorgamsastan datu ditata tcrlchih dahulu.
5
6
7
I >cmbangunan e-( 1ovemmenl pcrlu Jila-
Salah satu cara untuk 01COW1Jang kebcrhasil-an pcmbangWlan dan mcrupakan media infor-masi yang dapat dipcr-caya. Perlu dipikirkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana mcmpcrgWlakan dan mcndapatkan e-Governmenl secara mudah dan murah
e-Govemmenl mcrupakan kcbutuhun yang pcnting bagi pcmbangWlan dacrah karcna dapat dijadikan scbagai sarana promost dacrah.
kukan kan:na I. mcmbantu masyarakat dalam mcngakscs kcbutuhannya; 2. media untuk pcnycbarluasan infor-masi dan 3. mclaynni masyarakat. Pcrnbangunan e-Govemmenl scbaiknya Ji-dahului dcngan ~uatu studi kclayakan
90
2.
3.
Harapan dan pcrmasalahan dari implementasi eGovernment
Informasi yang akan diberikan
3
4
5
Capacity yaitu : I. keterscdiaan SDM yang mcmiliki kompdcnsi dan kcahlian dalam mencrapkan e( lol'l'm-mc'"' 2. kctcrscdiaan linansia I yang mcmadai 3. ketersediiaan infrastruktur teknologi informast yang mcmadai
llarapan: I. sarana pcmct mtah dacrah untuk
Harapan: membantu pcmcnntah daerah dalam pcmhnnp.unnn Pclltlltsalnhun : l. kurang didukung dcng.an SJ)M ynnp. trampil dalnm mcnang.am eGovernment dan 2. implementasi eGovernment betum merupakan kebutuhan pokok.
Value yaitu : 1. JCnts informasi ynnp. chhcnkan kc JlCIII:I-1:1-IIIln 2. JCnts aplikasi atau bcntuk yang dibangun apnkah puhli.fh. int. ·mct atau trcm.HJC:f
mcla~·ani
mas~·n
rnknt sct:nla l'l"cktif dan clisicn 2. mcmhantu rnasvumkat lint ttk lllL'IIlpcrolch mfonnasi-infom wsi dan 3. mcmhcri kescmpatan masyarakt untuk turut scrta dalam pcmbangunan.
Kcgiatan pcmhangunan, sosialisasi pen IIH lanf.!--unda11~1111, soswhsnsi pcmbuatan pcrijinan, pclayanan sJtu atap, potcnsi dacrah, mfnmlasi potcnsi pcn:l!laman mod a I dcng.an mcnampilkan ana-lisa Input-Out-
Proses pcrijinan, prosedur pendirian pen!snhnnn. promost Jllllc'llsi ducmh dun pcluang. bcrusaha.
6 llarapan: I. masyarakat dapat melakukan konsultnsi dcnp.nn pt.•mcrintnh SL't:nnt mudah 2. mcmpcrmudah I!Utsyllntklll dllflllll mcncuri inl(mnasi dan 3. mcmbcri kcscmpatan kepada masyarakat utuk ikut serta dalam pcmbangunan. Permasalahan : I. kurangnya SDM Proses pcrijinan, poten-si daerah dan kcg.intnn pcmcrintnh1111 SIIIIIJllll tingknt kecamatan scrta kcschatan.
7 llarapan: I. bcrmanfaat hagi pcmbangunan dncrnh dnn 2. mcmpcrh11iki ktm:rja pcmcrintah daernh dalam pcllt~'llllllll ptth-
lik. Pcrmasalahun . kurung.nya sumhcr da-ya manusia yang mam-pu menangani e-Go-vernment.
lnformasi berusaha atau investasi, informllsi pcmhnnp.unnn, inl\mnn!li putcnsi industri kecil dan menengah serta pclayanan perijinan.
~~----------~----------_.---
91
~
1
2
3
4.
Bcntuk Govemment diinginkan
5.
lnstitusi pcngclola e-Go-vemment
eyang
Value yaitu : I. JCms informasi yang diberikan kc pcngguna 2. Jems aplikasi atau bentuk yang dihangun apakah publish, interact atau transact ,\'upport yaitu
I. political will dari pcjabat publik dan politik untuk menerapkan konscp eGovernment 2. dihangunnya infrasruktur dan supcrstruktur yang mcndukung pcngem-
4 put Jan infonnasi cdukasi, politik yanp. tujuannya untuk transparansi kcgiatan pcmhanl?unan pcmcrintah dacrah. Terciptanya komunikusi antara masyarakat dan pcmcrintah ducrah.
lnstitusi pcngl·lola ;.'Government schaiknya ditcntukan dcngan kajian orgamsasl.
5
6
7
Tcrgantung kcing.inan masyarukat Jan swustu scrta harus mclihat situasi dan kondisi dacrah.
Mcmbcrikan kesempatan kcpada masyarakut untuk ikut scrta da lam pcmbangunan.
Mcndorong masyurakat untuk berpcran serta dalam pcmhangunan daerah dan bagi pemcrintah daerah dapat mcwujudkan pcmcnntahan yang transparan.
BI\J>J>I ·:DI\ a tau discmhkan kc pihuk swusta
B/\PPEDI\ atau slapapun asalkan dapat mclalukukan tugas dan fungsinya sccara profe-sional.
lnstitusi baru.
J
92
,...._
..:;
L
V)
-
...,. n
'
c:: ,...., ';' ~
M
t:
a, t:
0::
-~
::::
t
...c ....~ I
..._
(/)
'Cii
·-"@ t:
'Cii ~
::r:.. 1-o il)
-
-
L.J
-
.0
E :::3
C/)
4.2.2
Analisis Tahap Krmparasi (Delphi Tahap II) Dalam analisis tahap komparasi aspirasi-aspirasi yang diberikan
stakeholder pada tahap I diberikan kembali kepada para stakeholder untuk mendapatkan tanggapan kembali.. Tanggapan kembali
dari
masing-masing stakeholder merupakan proses Delphi tahap II. Pada proses Delphi tahap II, substansi perbandingan yang diberikan kepada masing-masing stakeholder adalah sebagai berikut: ~
1.
kebutuhan implementasi e-Government
2.
harapan dan permasalahan atas implementasi e-Goven1ment
3.
informasi yang diberikan dalam e-Government
4.
jenis aplikasi implementasi e-Government dan
5.
institusi pengelola e-Governmenl. Untuk
~
~
mempermudah maksud dari masing-masing asptrast
stakeholder pada proses Delphi tahap 11,
maka setiap aspirasi yang
diberikan akan dinilai berdasarkan tanggapan responden dengan kriteriakriteria perbandingan sebagai berikut : 1.
Setuju,
berarti
tanggapan
yang
diberikan
mendukung aspirasi responden sebelumnya 2.
Ber.\·esuaian,
berarti
tidak
seluruh
responden
tersebut
~
tanggapan
yang
diberikan
responden tersebut sependapat dengan aspirasi responden sebelumnya akan tetapi ada bagian-bagian dari tanggapan yang secara dominan diasumsikan setuju dan 1
Berbeda, berarti tanggapan yang diberikan responden tersebut berbeda
dengan
apa
yang
disampaikan
asptrast
responden
sebelumnya.
94
Kriteria perbandingan ini akan membantu dalam memperoleh pola konvergensi atas persepsi yang diberikan oleh para stakeholder atas materi-materi wawancara yang diberikan. Aspirasi-aspirasi stakeholder pada proses Delphi tahap II am diberikan dalam tabel
H - I sampai dengan tabel H- 5.
I. Konteks Persoalan a.
Kebutuhan lmplementasi e-Goven1me111
di Kabupaten Sumedang
(Tabel H-I) Berikut ini adalah aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh para responden atas materi wawancara tersebut setelah melalui proses Delphi tahap II. l.
Aspirasi yang disampaikan oleh Sekeretariat Daerah
menyatakan
setuju atas pembangunan e-Goven1ment di Kabupaten Sumedang tetapi sebelumnya harus dilakukan persiapan-persiapan terutama dalam pengorga11asasaan data pada setiap dinas. Kecuali itu perlu dilakukan suatu studi kelayakan terlebih dahulu untuk melihat ke5iapan pemerintah daerah dalam penerapan e-Government dan sarana pendukung e-Governme111 yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 2.
Aspirasi yang disampaikan oleh BAPPEDA menyatakan setuju pembangunan e-Government perlu dilakukan karena meru?akan proses pembelajaran terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui sarana yang dibangun di e-Governmelll. misalnya dalam polling pendapat atas suatu persoalan daerah. Untuk itu perlu dilakukan penguatan data pada masing-masing dinas dan suatu studi kelayakan yang melihat kesiapan unsur-unsur yang terlibat
95
pembangunan e-Government, baik dari unsur pemerintah. legilslatif. swasta dan masyarakat. 3.
Aspirasi yang disan paikan oleh Komisi E DPRD menyatakan setuju pembangunan
e-Goven1ment
di
Kabupaten
Sumedang
tetapi
sebelumnya perlu dilakukan persiapan-persiapan menyeluruh yang harus dilakukan pemerintah daerah tennasuk didalamnya persiapan sumber daya manusia, sumber pembiayaan, sarana dan prasarana serta yang lainnya. 4.
Aspirasi yang disampaikan oleh Komisi A DPRD menyatakan setuju pembangunan
e-Goven1ment
di
Kabupaten
Sumedang
tetapi
sebelumnya perlu dilakukan suatu studi kelayakan terlebih dahulu. Studi ini akan melihat tingkat kebutuhan dan persiapan yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang. 5.
Aspirasi
yang
menyatakan
disampaikan
setuju
oleh
pembangunan
Wakil
Kepala
e-Goven1me111
Forum di
BPD
Kabupaten
Sumedang tetapi sebelumnya dilakukan persiapan yang melihat fasilitas yang dimiliki daerah dalam menunjang e-<Jv,·ernme/11. Tennasuk didalamnya mengetahui keberadaan tempat-tempat yang bisa mengakses internet. 6.
Aspirasi yang disampaikan oleh Anggota Forum BPD menyatakan setuju pembangunan e-Government di Kabupaten Sumedang karena dapat menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan persiapan yang menyeluruh tennasuk adanya studi kelayakan e-Govemment.
7.
Aspirasi yang disampaikan oleh GAPENSI menyatakan setuju pembangunan
e-Govemment
di
Kabupaten
Sumedang
tetapi
sebelumnya dilakukan studi kelayakan yang menyeluruh tennasuk
kesiapan anggota DPRD dalam mengawasi penerapan e-Goven1men1. Studi tersebut juga ingin melihat kesiapan sarana yang dapat dipergunakan ' ntuk mengakses internet. 8.
Aspirasi
yang
pembangunan
disampaikan
oleh
KADIN
e-Goven1ment
di
Kabupaten
menyatakan
setuju
Sumedang
tetapi
sebelumnya harus dilakukan studi yang melihat kesiapan sarana pendukung seperti wamet-wamet. b.
Harapan
dan
Permasalahan
Implementasi
e-Government
di
Kabupaten Sumedang (Tabel H- 2) Berikut ini adalah aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh para responden atas materi wawancara tersebut setelah melalui proses Delphi tahap II. I.
Aspirasi yang disampaikan oleh Sekeretariat Daerah
menyatakan
setuju bahwa harapannya adalah terciptanya sistem pelayanan masyarakat yang terpadu dan berkualitas dan mempunyai nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Sedangkan permasalahannya
setuju adanya kendala pada sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidangnya. 2.
Aspirasi yang disampaikan oleh BAPPEDA menyatakan setuju bahwa harapannya adalah terciptanya sistem pelayanan masyarakat yang terpadu dan berkualitas dan mempunyai nilai tambah bagi pembangunan daerah. Sedangkan permasalahannya setuju adanya kendala pada sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidangnya.
3.
Aspirasi yang disampaikan oleh Komisi E DPRD menyatakan setuju bahwa harapannya adalah terciptanya sistem pelayanan masyarakat yang terpadu dan berkualitas dan mempunyai nilai tambah bagi pembangunan
daerah.
Sedangkan
pennasalahannya
bersesuaian
97
artinya pembangunari e-Govemment betum merupakan kebutuhan mendesak selain adanya kendala pada sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidangnya. 4.
Aspirasi yang disampaikan oleh Komisi A DPRD menyatakan setuju bahwa harapannya adalah terciptanya sistem pelayanan masyarakat yang terpadu dan berkualitas dan mempunyai nilai tambah bagi pembangunan daerah. Sedangkan permasalahannya setuju adanya kendala pada sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidangnya.
5.
Aspirasi
yang
disampaikan
oleh
Wakil
Kepala
Forum
BPD
menyatakan setuju bahwa harapannya adalah terciptanya sistem pelayanan masyarakat yang terpadu dan berkualitas dan mempunyai nilai tambah bagi pembangunan daerah. Sedangkan permasalahannya
bersesuaian selain adanya kendala pada sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidangnya _iuga rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan masyarakat. 6.
Aspirasi yang disampaikan oleh Anggota Forum BPD menyatakan
setuju bahwa harapannya adalah terciptanya · sistem pelayanan masyarakat yang terpadu dan bei·kualitas dan mempunyai nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Sedangkan permasalahannya
setuju adanya kendala pada sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidangnya. 7.
Aspirasi yang disampaikan oleh GAPENSI
menyataka~t
setuju bahwa
harapannya adalah terciptanya sistem pelayanan masyarakat yang terpadu
dan
pembangunan
berkualitas daerah.
dan
mempunyai
Sedangkan
nilai
pennasalahannya
tambah
bagi
bersesuaian
selain adanya kendala pada sumber daya manusia yang mempunyai
98
keahlian di bidanJmva juga perlu dukungan yang kuat dari
s~luruh
aparat pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik ke;:>acia masyarakat. 8.
Aspirasi yang disampaikan oleh KADIN menyatakan setuju bahwa harapannya adalah terciptanya sistem pelayanan masyarakat yang terpadu
dan
berkualitas
dan
mempunyai
nilai
tambah
bagi
pembangunan daerah. Sedangkan permasalahannya setuju adanya kendala pada sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidangnya.
2. Esensi Persoalan a. Informasi yang akan Diberikan Dalam e-Govemment (Tabel H - 3) Berikut ini adalah aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh para responden atas materi wawancara tersebut setelah melalui proses Delphi tahap II. 1.
Aspirasi yang disampaikan oleh Sekretariat Daerah menyatakan
setuju bahwa informasi yang diberikan di ar.taranya adalah informasi pembangunan Kabupaten Sumedang, sosialisasi pembu&tan perijinan, pelayanan satu atap, potensi daerah, sosialisasi perundang-undangan, potensi
penanaman
modal dengan menampilkan analisa Input-
Output dan informasi edukasi dan politik, kesehatan, informasi berusaha, potensi industri kecil, menengah serta yang lainnya. 2.
Aspirasi yang di:;ampaikan oleh BAPPEDA menyatakan
sett~ju
bahwa informasi yang diberikan di antaranya adalah informasi pembangunan Kabupaten Sumedang, sosialisasi ptmbuatan perijinan, pelayanan satu atap, potensi daerah, sosialisasi perundang-undangan, potensi
penanaman
modal dengan menampilkan analisa Input-
Output dan informasi edukasi dan politik, kesehatan, informasi berusaha, potensi industri keciL menengah serta yang lainnya.
99
3.
Aspirasi yang disampaikan ol ~h Komisi E DPRD menyatakan setuju bahwa informasi yang diberikan di antaranya adalah informasi pembangunan Kabupaten Sumedang, sosialisasi pembuatan perijinan, pelayanan satu atap, potensi daerah, sosialisasi perundang-undangan, potensi
penanaman
modal dengan menampilkan analisa Input-
Output dan informasi edukasi dan politik. kesehatan, informasi berusaha, potensi industri kecil, menengah serta yang lainnya. 4.
Aspirasi yang disampaikan oleh Komisi A DPRD menyatakan
sett~ju
bahwa informasi yang diberikan di antaranya adalah informasi pembangunan Kabupaten Sumedang, sosialisasi pembuatan perijinan, pelayanan satu atap, potensi daerah, sosialisasi perundang-undangan, potensi
penanaman
modal dengan menampilkan analisa Input-
Output dan informasi edukasi dan politik. kesehatan, infonnasi berusaha, potensi industri kecil, menengah serta yang lainnya. 5.
Aspirasi
yang
menyatakan
disampaikan
setr~ju
adalah inforrnasi
oleh
Wakil
Kepala
Forum
BPD
bahwa informasi yang diberikan di antaranya pembangunan
Kabupat~n
Sumedang, sosialisasi
pembuatan perijinan, pelayanan satu atap, potensi daerah, sosialisasi perundang-undangan,
potensi
penanaman
modal
dengan
menampilkan analisa Input-Output dan informasi edukasi dan politik, kesehatan, informasi berusaha, potensi industri kecil, menengah serta yang lainnya. 6.
f..spirasi yang disampaikan oleh Anggota BPD menyatakan set1lju bahwa informasi yang diberikan di antaranya adalah informasi pembangunan Kabupaten Sumedang, sosialisasi pembuatan perijinan, pelayanan satu atap, potensi daerah., sosialisasi perundang-undangan, potensi
penanaman
modal dengan menampilkan analisa Input-
I 00
Output dan
infonna~i
edukasi dan politik. kesehatan. infonnasi
berusaha, potensi industri kecil, menengah serta yang lainnya. 7
Aspirasi yang disampaikan oleh GAPENSI menyatakan setuju bahwa yang
infonnasi
diberikan
di
antaranya
infonnasi
adalah
pembangunan Kabupaten Sumedang. sosialisasi pembuatan perijinan. pelayanan satu atap. potensi daerah, sosialisasi perundang-undangan. potensi
penanaman
modal dengan menampilkan analisa Input-
Output dan infonnasi edukasi dan politik, kesehatan, informasi
berusaha, potensi industri kecil. menengah serta yang lainnya. 8.
Aspirasi yang disampaikan oleh KADIN menyatakan setuju bahwa yang
infonnasi
diberikan
di
antaranya
infonnasi
adalah
pembangunan Kabupaten Sumedang. sosialisasi pembuatan perijinan, pelayanan satu atap, potensi daerah, sosialisasi perundang-undangan, potensi
penanaman
modal dengan menampilkan analisa lnput-
Outplll dan informasi edukasi dan politik, kesehatan, infonnasi
berusaha, potensi industri kecil. menengah serta yang lainnya. b. Bentuk e-Cc)\'ernment Yang Diharapkan (Tabel H- 4) Berikut ini adalah aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh para responden atas materi wawancara tersebut setelah melalui proses Delphi tahap ll. I.
Aspirasi yang disampaikan oleh Sekretariat Daerah
men~'atakan
setuju melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan can
memberdayakan masyarakat dalam bidang teknologi dan demokrasi. Keterlibatan masyarakat ini diberikan melalui ruang atau
fasilitas
tersendiri dalam e-Govemment yaitu melalui akses e-mail dimana masyarakat
bisa
mengungkapkan
pendapatnya
atas
proses
pembangunan daerah. Selain itu juga melalui polling pendapat yang
101
tujuannya memperoleh tanggapan masyarakat atas persoalan tertentu atas pembangunan daerah. 2.
Aspirasi yang disampaikan oleh BAPPEDA menyatakan setuju melibatkan
masyarakat
dalam
proses
pembangunan
dan
memberdayakan masyarakat dalam bidang teknologi dan demokrasi. Keterlibatan masyarakat ini diberikan melalui ruang atau
fasilitas
tersendiri dalam e-Government yaitu melalui akses e-mail dimana masyarakat
bisa
mengungkapkan
pendapatnya
atas
proses
pembangunan daerah. Selain itu juga melalui polling pendapat yang tujuannya memperoleh tanggapan masyarakat atas persoalan tertentu atas pembangunan daerah. 3.
Aspirasi yang disampaikan oleh Komisi E DPRD menyatakan setuju melibatkan
masyarakat
dalam
proses
pembangunan
dan
memberdayakan masyarakat dalam bidang teknologi dan demokrasi. Keter!ibatan masyarakat ini diberikan melalui ruang atau
fasilitas
tersendiri dalam e-Government yaitu melalui akses e-mail dimana masyarakat
bisa
mengungkapkan
pendapatnya
atas
proses
pembangunan daerah. Selain itu juga melalui polling pendapat yang tujuannya memperoleh tanggapan masyarakat atas persoalan tertentu atas pembangunan daerah. 4.
Aspirasi yang disampaikan oleh Komisi A DPRD menyatakan setuju melibatkan
masyarakat
dalam
proses
pembangunan
dan
memberdayakan masyarakat dalam bidang teknologi dan demokrasi. Keterlibatan masyarakat ini diberikan melalui ruang atau
fasilitas
tersendiri dalam e-Govemment yaitu melalui akses e-mai I dimana masyarakat
bisa
mengungkapkan
pendapatnya
atas
proses
pembangunan daerah. Selain itu juga melalui polling pendapat yang
102
tujuannya memperoleh tanggapan masyarakat atas persoalan tertentu atas pembangunan daerah. 5.
Aspirasi
yang
menyatakan pembangunan
disampaikan
oleh
setuju
melibatkan
dan
memberdayakan
Wakil
Kepala
masyarakat masyarakat
Forum dalam dalam
BPD proses bidang
teknologi dan demokrasi. Keterlibatan masyarakat ini diberikan melalui ruang atau
fasilitas tersendiri dalam e-Government yaitu
melalui akses e-mail dimana masyarakat bisa mengungkapkan pendapatnya
a~as
proses pembangunan daerah. Selain itu juga melalui
polling pendapat yang
tujuannya
masyarakat atas persoalan tertentu atas 6.
memperoleh p~mbangunan
tanggapan
daerah.
Aspirasi yang disampaikan oleh Anggota Forum BPD menyatakan sett~ju
melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan
memberdayakan masyarakat dalam bidang teknologi dan demokrasi. Keterlibatan masyarakat ini diberikan melalui mang atau
fasilitas
tersendiri dalam e-Government yaitu melalui akses e-mail dimana masyarakat
bisa
mengungkapkan
pendapatnya
atas
proses
pembangunan daerah. Selain itu juga melalui polling pendapat yang tujuannya memperoleh tanggapan masyarakat atas persoalan tertentu atas pembangunan daerah. 7.
Aspirasi yang disampaikan 0leh GAPENSI menyatakan setuju melibatkan
masyarakat
dalam
proses
pembangunan
dan
memberdayakan masyarakat dalam bidang teknologi dan demokrasi. Keterlibatan rnasyarakat ini diberikan melalui ruang atau
fasilitas
tersendiri dalam e-Government yaitu melalui akses e-mail dimana masyarakat
bisa
mengungkapkan
pendapatnya
atas
proses
pembangunan daerah. Selain itu juga melalui polling pendapat yang
103
tujuannya memperoleh tanggapan masyarakat atas persoalan tertentu atas pembangunan daerah. 8.
Aspirasi
yang
melibatkan
disampaikan
masyarakat
oleh
dalam
KADIN proses
setuju
menyatakan pembangunan
dan
memberdayakan masyarakat dalam bidang teknologi dan demokrasi. Keterlibatan masyarakat ini diberikan melalui ruang atau
fasilitas
tersendiri dalam e-Govemment yaitu melalui akses e-mail dimana masyarakat
bisa
mengungkapkan
pendapatnya
atas
proses
pembangunan daerah. Selain itu juga melalui polling pendapat yang tujuannya memperoleh tanggapan masyarakat atas persoalan tertentu atas pembangunan daerah.
3. Masalah Teknis a. lnstitusi Pengclola e-Go"en1ment (Tabel H - 5) Berikut ini adalah aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh para responden atas materi wawancara tersebut sete!ah melalui proses Delphi tahap II. 1.
Aspirasi yang disampaikan oleh Sekretariat Daerah menyatakan
hersesuaian artinya penunjukkan institusi pengelola harus melalui kajian organisasi terlebih dahulu. Institusi yang ditunjuk saat ini yaitu BAPPEDA diberi kesempatan untuk mengelola dan setetah itu dilakukan evaluasi. 2.
Aspirasi yang disampaikan oleh BAPPEDA menyatakan berbeda yaitu adanya insitusi yang khusus menangani e-Government sesuat dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya.
3.
Aspirasi yang disampaikan oleh Komisi E DPRD menyatakan
berbeda yaitu adanya insitusi swasta yang khusus menangani eGovemment agar dapat bekerja secara profesional dan mengurangi kritikan terhadap birokrasi pemerintah yang tidak efisien dan efektif
104
4.
Aspirasi yang disampaikan oleh Komisi A D!>RD menyatakan setuju bahwa institusi pengelola yang dianggap marr!pu adala:i BAPPEDA karena dukungan sumber daya manusia dan sarana yang dimilikinya.
5.
Aspirasi
yang
disampaikan
oleh
Wakil
Kepala
Forum
BPD
menyatakan setuju bahwa institusi pengelola yang dianggap mampu adalah BAPPEDA karena dukungan sumber daya manusia dan sarana yang dimilikinya dan profesional di bidangnya. 6.
Aspirasi yang disampaikan oleh Anggota Forum BPD menyatakan setuju bahwa institusi pengelola yang dianggap mampu adalah
BAPPEDA karena dukungan sumber daya manusia dan sarana yang dimilikinya. 7.
Aspirasi yang disampaikan oleh GAPENSI menyatakan berbeda yaitu adanya insitusi baru yang menangani e-Goven1me111 agar tidak terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi kerja.
8.
Aspirasi yang disampaikan oleh KADIN menyatakan setuju bahwa institusi pengelola yang dianggap mampu adalah BAPPEDA karena dukungan sumber daya manusia dan sarana yang dimilikinya. Hasil akhir atas penilaian responden di atas disimpulkan sebagai
berikut :
105
Tabel 4.4 Pola Konvergensi Atas Materi Wawancara Pada Proses Delphi Tahap II Pemerintah
Substansi
Perbandingan
Sekda
DPRD
BAPPEDA Komisi E
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
Masyarall:at
Swasta
Angg. BPD GAPENSI
2
3
1
2
3
KAOIN
1
2
3
e-Government ••nrnrnuuoo yang diberikan
Sumber : Hasil Analisis Kf'terangan : 1.: Setuju
2.
Bersesusian
3
Berbeda
106
Dari tabel 4 4 dapat disimpulkan bahwa : 0
I
Semua responden setuju bahwa Kabupaten Sumedang memerlukan
0
pembangunan e-Government; 2
0
Ada 5 respond en yang menyatakan permasalahan yang sama atas implementasi e-Government yaitu kurangnya sumber daya manusia sedangkan 3 responden menyatakan permasalahan yang lain tetapi substansinya masih mendukung atas permasalahan yang diberikan oleh
5
responden
yaitu
rendahnya
tingkat
pendidikan
dan
pengetahuan masyarakat serta kurangnya keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang 3
0
baik~
Semua respond en setuju bahwa informasi yang diberikan dalam e-
Governmenl harus memenuhi kebutuhan 4
0
masyarakat~
Semua respond en setuju bahwa jenis aplikasi yang dipilih adalah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan
"
Ada 4 responden yang menyatakan institusi BAPPEDA sebagai pengelola e-Gm·ernment, I responden menyatakan institusi pengclola harus melalui kajian organisasi dan 3 responden mcnyatakan ada institusi
khusus
yang
diberi
wewenang
untuk
e-
mcngelola
G(Jl'ernmenlo
4.2.3
Analisis Tahap Akhir (Delphi Tahap Ill) Dalam analisis tahap akhir aspirasi-aspirasi yang diberikan
stakeholder pada tahap II atas substansi perbandingan yaitu kebutuhan implementasi implementasi
e-Government, e-Government,
harapan
dan
informasi
yang
permasalahan diberikan
atas
dalam
e-
Government, jenis aplikasi implementasi e-Governmenl dan institusi pengelola e-Governmelll dapat dirangkum seperti dilihat pada tabel 4. 4.
107
Tabel 4.5 Hasil Rangkuman Tahap Akhir (Delphi Tahap Ill) ·.... A -w..j Slokeholder
No.
Aspek Komparasi
1 1.
2 Kebutuhan implementasi e-Govemment
2.
Harapan dan permasalahan atas implementasi eGovenHnent
Setuju harapan implementasi e-Govemment adalah terciptanya sistem pelayanan publik yang terintegrasi, komprehensif dan terpadu serta berk.-ualitas sehingga memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah. Sedangkan pcrmasalaha.nnya adalah scbagian bcsar repoaden setuju atas kurangnya surnber daya rnanusia yang mampu menang.ani e-Govl!mment sccara baik dan kinezja aparat pernerintah harus ditingkatkan dalam melavani rnasurakat. Selain itu tingkat peng.etahuan dan pendidikan yang. dimiliki masvarakat JUga turut menjad1 faktor keberhasilan e-Govemment untuk itu pemerintah sebelwanva harus melakukan sosialisasi program 1m kepada masvarakat. Satu responden yaitu Komisi E mengungkapkan berbeda bahwa pembangunan eGovemment di K.abupaten Sumedang bukan kebutuhan yang mendesak karena fungsinya rnasih bisa dijalankan oleh sarana yang dimilili daerah.
3.
Informasi yang diberikan dalam e-Govemment
Setuju informasi-informasi yang disampaikan adalah informasi pembangwlan Kabupaten Surnedang, sosialisasi pembuatan perijinan, pelayanan satu atap, potensi daerah, sosialisasi perundang-undanga n, potensi penanaman modal dengan menarnpilkan analisa Input-Output dan informasi edukasi dan politik, kesehatan, informasi berusaha, potensi industri kecil, menengah serta yang lainnya
3 Setuju bahwa pembangwlan e-Govemment perlu dilak:ukan. Pembangtman instrwnen ini diyakini dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara lebih berkualitas. Untuk itu diperlukan perencanaan yang baik dan perslapanpersiapan yang mendulamg pembangunan instnunen ini baik aparat pemerintah dari sisi penguatan dan pengorgamsas1an data, legislatif dari SISI produk huk."l.lill, anggaran dan pengawasan, swasta dan masyarakat dari penyediaan sarana, pembellljaran serta sosialisasi instrumen ffil. Hal ffil dilal-ukan untuk mengurang1 resiko kegagalan seperti pada implementasi e-Govemment Kabupaten Surnedang sebelunmya.
108
J
2 4
Jcnis aplikasi implenx.'Tllae-Gowmment
Setuju melibatkan masyarakat dalam prost."S pemhanlf\Dl8n dan memberdayakan masyarakat dalam bidang. teknologi dan dcmokrasi. Keterlibalan ~ _~-~ya_~~.....!..!!t.iE-i~!l mela}ui ~~l!_f~i_~i-~~ ~ tersendiri dalam e-Govemment yaitu melalui akses email dimana masyarakat bisa mengungkapkan pendapatnya alas proses pembangunan daerah. Selain itu juga melalui polling aspirasiyang dibangun dalam e-Govemment yang tujuannya memperoleh tang.g.apan masyarakat alas persoalan tertentu atas pembangunan daerah. Ada perubahan pernyataan dari dua responden yaitu ar.g.-g.ola Komisi E dan A yang. pada wawancara Delphi proses I memberikan aspirasi meng.enai bentuk e-Gnvemment terg.antung keinginan masyarakat dan swasta berubah menjadi menyetujui untuk melibatkan masvarakat dalam proses pembang.unan.
e-
Setuju stapapun JX•tgelola institusi e-Govemment harus dilakukan kajian org.arusas1 terlebih dahulu. K.ajian ini akan melihat tugas pokok dan fungsi kerja, swnbt:r daya manusia dan sarana yang dimilki suatu instimsi. Melalui kajian ,m diharapkan akan mengurang.i tingkat kegagalan dari implementasi e-Govemment di Kabupaten Swnedang. Institusi yang ditunjuk saat ini yaitu BAPPEDA berdasarkan PROPEDA, swnber da~·a n ...musia Jan sarana yang dimilikinya diberi kesempatan untu.l.;: mengelola eGovemment. Sctelah itu baru dic,·aluasi apakah pengeiolaan e-Govemment dilakukan secara benar dan mcmhcrikan dampak positif bagi pcmbangunan daerah. Pembentukkan institusi baru diangg~tp sudah tidak rclcYan lagi karcna adanya kcbijakan perampmg.an struk11 rr org.arusas1 pemerintah. Olch karena itu yang dapat dilakukan adalah memasukkan pengclola instrurnen ini ke dalam dinas/badan yang sudah dimiliki Kabupaten Surnedang. bukan membentuk institusi baru. Komisi E menyatakan sebaiknya pengelola e-Govemment diserahkan ke swasta agar dapat bekerja lebih profesional dan menghindari kritikan yang ditujukan ke pemerintah atas kinerja pelayanan yang. tidak efisien dan efektif.
sJ
5
Institusi peng.elola Gol•en1-ment
Sumber : Hasil Analisis
109
4.3
Analisis Penentuan Jenis Aplikasi dan lnformasi Yang Diberikan Dalam e-(iovernment Sesuai Aspirasi Stakeholder di Kabupaten Sumedang Dari analisis akhir proses Delphi tahap III seperti pada tabel 4 .S
dapat dilihat kesaman persepsi antara stakeholder tentang rencana implemetasi e-Goven1ment. Pada BAB I telah dinyatakan bahwa salah satu tujuan tesis ini adalah ingin mengetahui jenis aplikasi dan infonnasi apa yang akan diberikan dalam rencana implementasi e-Go,·ernment di Kabupaten
Sumedang berdasarkan
kesamaan
persepsi
stakeholder.
Kesamaan persepsi ini merupakan faktor yang penting untuk mengetahui
value (manfaat) berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Di lain pihak value merupakan
salah
satu
elemen
keberhasilan
dari
implementasi
e-
Government. Derdasarkan tabel 4. S maka jenis aplikasi e-Govenm1ent sesuat kesamaan persepsi stakeholder adalah interact. Oleh karena itu bentuk yang
dibangun
hendaknya
melibatkan
masyarakat
dalam
proses
pembangunan artinya di dalam instrumen ini masyarakat diberikan kesempatan dan ruang untuk dapat menyampaikan pendapatnya tentang proses pembangunan yang tengah berlangsur1g di Kabupaten Sumedang Ruang yang akan dibangun bisa diwujudkan dengan melalui e-mail tertentu yang bisa dibaca
d~11
ditulis oleh siapa saja yang sedang
mengakses web site Kabupaten Sumedang. Melalui e-mail ini masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya dan diharapkan pemerintah daerah juga menyampaikan memberikan
responnya tanggapannya.
ataupun Adanya
masyarakat proses
tru
lain
bisa
sekaligus
saling akan
memberdayakan masyarakat dalam bidang teknologi- infonnasi dan demokrasi. Selain fasilitas e-mail dan sesuai dengan kesamaan persepsi
II 0
semua stakeholder maka akan dibangun juga poling pendapat. Melalui media ini diharapkan masyarakat dapat memberikan pendapatnya tentang suatu program pembangunan daerab. Bagi bagi pemerintab daerah basil
polling
ini dapat dijadikan salah satu referensi kebijakan bila
memungkinkan. Bila dibandingkan dengan bentuk e-Government milik Kabupaten Sumedang sebelumnya maka bentuk seperti ini tidak dibangun. Di dalam
web
site
milik
menampilkan
pemerintab
profit
daerab
daerah,
Kabupaten
informasi
Sumedang
pariwisata
dan
banya
informasi
perusabaan. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan tanggapan atas pembangunan tidak dlfasilitasi dalam situs ini. Terlibat disini babwa situs ini banya menampilkan informasi yang sifatnya satu arab (publish) yaitu tidak
adanya
ruang
masyarakat untuk
dapat
berinteraksi dengan
pemerintab atau pibak-pibak lain. Untuk dapat melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah melalui internet maka pengelola e-Gavernmenl yang ditunj'Jk pemerintah daerah harus mampu memberikan inf01masi-informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Melalui informasi-informasi tersebut maka akan dapat
mendorong masyarakat untuk mengakses situs tersebut walaupun dalam jumlah terbatas karena keterbatasan sarana dan pengetahuan serta pendidikan masyarakat. Berdasarkan tabel 4. 4 tentang informasi yang diberikan dalam e-
Government maka informasi yang perlu diberikan kepada masyarakat adalab informasi pembangunan, sosialisasi pembuatan perijinan dan pelayanan satu atap. Selain itu juga informasi potensi daerah, sosialisasi perundang-undangan, potensi
penanaman
modal dengan menampilkan
II I
analisa Input-Output dan informasi edukasi dan politik, kesehatan, informasi berusaha, potensi industri keci!, menengah serta yang lainnya. Bila dibandingkan dengan bentuk e-Goven1ment milik Kabupaten Sumedang sebelumnya maka informasi yang diberikan adalah profil daerah yang meliputi kondisi geografis daerah, sejarah, kependudukan, pemerintahan, visi dan misi, sarana, dan pendidikan. Profil pariwisata meliputi obyek-obyek wisata dan profit usaha meliputi daftar perusahaan besar, menengah dan kecil. T erlihat disini bahwa informasi yang diberikan belum memenuhi apa yang diinginkan oleh semua stakeholder di Kabupaten Sumedang.
!12
BAB
V
KESIMPVLAN DAN REKOMENDASI Dari sebelumnya
hasil akan
pembahasan diberikan
yang
telah
kesimpulan
dilakukan
dan
dalam
selanjutnya
bab
usulan
rekomendasi bagi pembangunan e-Goven1ment di Kabupaten Sumedang.
5.1
Penentuan dan Aspirasi Stakeholder dalam Pembangunan eGm,ernment Di dalam teori e-Goven1me111 menyebutkan bahwa ada 3 (tiga)
elemen yang perlu diperhatikan di dalarn rnernbangunnya yaitu Support,
Capacity dan Value. Jika ketiga elemen tersebut dimililki oleh suatu pernerintah daerah yang rnenerapkan e-Government rnaka fasilitas ini akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Elernen Support mcngandung pengertian dukungan pejabat publik dan pcjabat politik dalam penerapan e-Gol't..>n1men1.. Oleh karena itu di dalarn penentuan stakeholder yang terlibat dalarn irnplernentasi e-
Gol'ernment tidak hanya dari Sekretariat Daerah, BAPPEDA, Komisi E dan Komisi A saja melainkan seluruh dinaslbadan dan komisi DPRD. Dengan demikian dinas/badan dan DPRD akan dapat rnengemukan pendapatnya sesuai dengan kapasitas dan persoalan yang dimilikinya dalam implernentasi e-Government. Namun dari
hasil analisis aspirasi stakeholder yang ingin
mengetahui kebutuhan irnplernentasi e-Government, pihak pernerintah selaku producer dan consumer oriented serta DPRD selaku consumer
oriented mernpunyai kesarnaan persepsi bahwa e-Government perlu dibangun. Dapat dilihat disini bahwa dukungan pejabat publik dan politik
113
(support) untuk membangun e-Govemment sudah ada pada Kabupaten Sumedang. Demikian juga dukungan infrastruktur terutama dalam melihat institusi pengelola e-Government, Kabupaten Sumedang telah memiliki BAPPEDA sebagai pengelolanya.
Semua stakeholder
mempunyai
kesamaan persepsi bahwa BAPPEDA merupakan institusi yang paling mampu di dalam mengelola e-Government karena dukungan sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki.
Tetapi para stakeholder juga
mengemukakan bila ada institusi lain yang dianggap mampu mengelola dapat diserahkan ke institusi tersebut asalkan dilakukan kajian organisasi terlebih dahulu. Elemen sukses berikutnya dalam imlementasi e-Government adalah capacity yaitu kema.rnpuan atau keberadaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan e-Goven1ment, Ada tiga hal yang paling tidak harus dimi!iki oleh pemerintah daerah yakni ketersediaan sumher daya manusia, sumber daya finansial dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi. Dari analisis aspirasi stakeholder semua responden menyatakan setuju adanya kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkompeteP dan
tingkat pengetahuan serta pendidikan
yang dimiliki masyarakat setempat. Untuk itu pemerintah Kabupaten Sumedang
harus
segera
mengambil
kebijakan
untuk
mengatasi
permasalahan tersebut. Elemen sukses yang terakhir adalah value yaitu manfaat apa yang diinginkan oleh stakeholder dari pembangunan. e-Government. Dari basil analisis aspirasi stakeholder mengemukan informasi yang diberikan di dalam e-Govemment adalah informasi
pembangunan, sosialisasi
114
pembuatan penJman. pelayanan satu atap. Selain itu juga infonnasi mengena1
potensi
daerah,
sosialisasi
perundang-undangan,
potensi
modal dengan menampilkan analisa Input-Output dan
penanaman
informasi edukasi dan politik. kesehatan, infonnasi berusaha,
potensi
industri kecil. menengah serta yang lainnya. Sedangkan jenis aplikasi yang diinginkan oleh semua stakeholder adalah sistem yang dapat melibatkan
masyarakat
dalam
proses
pembangunan.
Keterlibatan
masyarakat ini diberikan melalui ruang atau fasilitas tersendiri dalam e-
Go,·eniment
yaitu
melalui
akses
e-mail dimana
masyarakat
bisa
mengungkapkan pendapatnya atas proses pembangunan daerah. Selain itu juga melalui polling pendapat yang dibangun dalam e-Government yang tujuannya memperoleh tanggapan masyarakat.
5.2
Penentuan Jenis Aplikasi dan lnformasi Yang Diberikan Dalam
e-(im'ernment
Sesuai
Aspirasi
Stakeholder
di
Kabupaten Sumedang Berdasarkan basil analisis aspirasi stakeholder bahwa jenis aplikasi e-Government yang diinginkan adalah interact yaitu suatu jenis aplikasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun jenis aplikasi ini bila dibandingkan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang belum banyak mengerti tentang internet dan sarana yang dimiliki untuk mengakses internet sangat terbatas maka jenis aplikasi yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah publish. Dari jenis aplikasi
publish tersebut akan
dilihat respon masyarakat atas penerapan e-
Govenlment di Kabupaten Sumedang. Jika masyarakat memberikan respon yang baik maka jenis aplikasi dapat ditingkatkan menjadi interact dan
tentunya
pihak
pemerintah
sebagai
pihak
penyedia
harus
115
mempersiapkan segala sesuatunya agar Jems aplikasi tru membawa manfaat bagi pembangunan daerah. Selanjutnya informasi yang diberikan · alam e-Government sesuat kesamaan persepsi stakeholder adalah informasi pembangunan, sosialisasi pembuatan perijinan dan pelayanan satu atap. Selain itu juga informasi penanaman
potensi
daera~
sosialisasi
perundang-undangan.,
potensi
modal dengan menampilkan analisa Input-Output dan
informasi edukasi dan politik, kesehatan., informasi berusaha,
potensi
industri kecil, menengah serta yang lainnya. Informasi-informasi ini dapat diberikan melalui jenis aplikasi publish maupun interact.
5.3
Kelemahan Studi Kelemahan studi dari penelitian ini sangat berhubungan dengan
informasi yang diperoleh dan materi yang diteliti. a. Kelemahan informasi yang diperoleh Kelemahan yang dapat ditemui adalah pada keterbatasan infonnasi yang diperoleh karena kebanyakan responden beium mengetahui tentang terminologi good governance dan terutama e-Government. Pemahaman mengenai e-Government
masih sangat kllrang karena
sebagian besar responden jarang bahkan tidak pemah mengakses internet apalagi mengetahui situs-situs daerah lain di Indonesia. Peneliti harus memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum respoilden menjawab pertanyaan yang diberikan walaupun telah diberikan model (template) seperti pada Lampiran D. Keterbatasan wal'tU yang
dimiliki peneliti, tidak mungkin memberi
penjelasan pada seluruh responden. Peneliti hanya memberikan penjelasan sebatas gambaran umum singkat seperti pada model
116
(template) yang diberikan kepada respond en, sehingga pemahaman responden hanya sebatas pada model (template) tersebut. Jawaban yang diberikan oleh responden selanjutnyc sangat terbatas pada gambaran umum dan tidak sepenuhnya mengetahui kelebihan dan kelemahan atas implementasi e-Govemment. Selain itu penelitian ini dilakukan pada saat daerah studi sedang mengadakan
laporan
pertanggungjawaban
kepala
daerah
dan
pemilihan kepada daerah. Adanya kegiatan ini, para responden terutama dari pemerintah dan DPRD tidak dapat memberikan jawabannya secara lengkap karena kesibukan dan terbatasnya waktu yang dimiliki responden tersebut. Responden-responden tersebut memberikan jawaban secara singkat dan bersifat umum saja. b.
Iv1ateri penelitian Penelitian pada tesis ini disadari barn membahas sebagian kecil dari persoalan-persoalan yang menyangkut pembangunan e-Government. Penelitian baru memberikan gambaran tentang keinginan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan :!-Government terutama pada konsep manfaat (value) yang diinginkan. Penelitian belum menjawab bagaimana dukungan aspek hukum, sumber daya baik manusia dan finansial, infrastruktur teknologi infonnasi, kesiapan aparat dan institusi, kesiapan masyarakat dalam meneri.na teknologi infonnasi dan yang lainnya. Untuk itu penelitian perlu pengembangan lebih lanjut yang dapat memberikan preskripsi yang lebih representatif pada
terwujudnya e-Government yang memiliki
pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.
manfaat
bagi
........
117
Rekomend ~si
5.4
Dari
~ebutuhan
S1SI
implementasi
e-( /m•ernment
semua
responden mempunyai kesamaan persepsi untuk membangunnya. Di lain pihak
rencana
penerapan
e-Government di
Kabupaten
Sumedang
didasarkan atas PROPEDA 2000 - 2005 dan tidak secara spesifik mendukung implementasi e-Governmem.
Untuk itu dukungan para
penentu kebijakan dan DPRD sebaiknya diwujudkan dalam : 1.
kesepakatan bersama mengenai kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses pembangunan dalam mencapai visi dan misi daerah:
"
penguatan dan pengkoordinasian data dan informasi
pada setiap
dinaslbadan dilakukan secara terintegrasi : 3.
dibangunnya berbagai infrastruktur ( warnet) yang dapat mengakses instrumen ini secara mudah dan murah bahkan sampai tingkat kecamatan dan
4.
sosialisasi konsep e-Gowrnmenl secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat Untuk
terutama
mengatasi
kurangnya
bidangnya
maka
persoalan
sumber daya
harus
diambil
implementasi
manusia yang
kebijakan
sesuai
e-Government berkompeten apa
yang
di
telah
direncanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Sumedang. Kebijakan tersebut adalah perekrutan pegawai yang pendidikannya berbasiskan informatika dan rr.engadakan pendidikan dan pelatihan di bdang teknologi informasi. Persoalan berikutnya adalah tingkat pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Sumedang masih rendah. Untuk itu sosialisasi e-Government yang diberikan kepada masyarakat. dilakukan
secara kontinyu,
merata dan
konsisten.
harus
Pada kegiatan
II~
pembangunan menampilkan
seperti fasilita:;
pameran
pembangunan
e-{;overnmel11
agar
hendaknya
masyarakat
Juga
mengetahui
keberadaan instrumen ini dan mengetahui bagaimana mengaksesnya. Informasi-informasi di pemerintah pembangunan
Kabupaten
atas dapat dijadikan masukan bagi
Sumedang
untuk
menentukan
strategi
e-Gm•ernment ataupun pembangunan daerah yang lain
yang berhubungan dengan pembangunan teknologi informasi.
5.5
Studi Lanjutan Yang Diperlukan Saat ini tercatat kurang lebih 400 - an extention go. id (F arid
Wazdi, 2003) yang ada di internet belum lagi yang berakhiran or.id dan
.com.
Satu departemen kadangkala mempunyai dua atau lebih yang
membangun situsnya masing-masing sehingga informasi yang diberikan kadang-kadang tumpang tindih. Di lain pihak pedoman yang mengatur syarat-syarat tertentu bag1 peiPbangunan e-Gun!rnment belum ada sampai sekarang. Akihatnya propinsi, kabupaten dan kota saling bcrlomba membangun e-Government padahal bel urn dilihat kapasitas yang dimiliki daerah tersebut. Di dalam pedoman tersebut hendaknya memberikan acuan bagaimana membangun
e-Government
secara
baik
dan
memberikan
nilai
tambah
bagi
pembangunan. Pedoman ini bisa melihat dari sisi aspek hukum, sumber daya baik manusia dan finansial, infrastruktur teknologi informasi, kesiaran aparat dan institusi, kesiapan
m~syarakat
dalam menenma
teknologi informasi dan yang lainnya. Untuk itu setiap sisi tersebut perlu dilakukan penelitian untuk !nelihat kemampuannya.
119
DAFTAR P1JSTAKA Buku:
1.
A Linstone, Harold, 1975, The Dephi Method
Techniques and
Applications, Addison Wesley Publishing, Massachussets. 2.
Alkadri, dkk, 1999, Manajemen Teknologi Untuk Pengemhangan
Wilayah, BPPT, Edisi Pertama, Jakarta. 3.
Dunn, William, 2000, Pengantar Ana/isis Kehijakan Puhlik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
4.
Eko, Richardus, 2002, Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta.
5.
Handayaningrat, Suwamo, 1982, Pengantar Studi Jlmu Administrasi
dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta. 6.
Kidder, Louise, 1981, Research Method in Social Relation, Penerbit : Halt, Rinehart & \Vinston.
7.
Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan /Jaerah, Penerbit : Andi Offset, YOb~akarta.
8.
Me. Lead, Raymond, 1995, Sistim Informasi Manajemen, Penerbit PT. Prehalindo, Jakarta.
9.
Muhadjir, Noeng 1989, A1etodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.
10. Nasution, Zulkaemaen, 2000, Komunikasi Pemhangunan Pengenalan
Teori dan Penerapannya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 11. Premchand,
A,
1990,
Goven1ment
Financial
Management,
International Monetary Fund, USA. 12. Rietbergen, Jennifer, 1998, Participation and Sucial Assesment Tools
and Techniques, The World Bank, Washington.
120
13. Susanto, Azhar, 2000, Sistim lnformasi Manajemen Konsep dan
Pengembangannya,
Penerbit
Lingga
Jaya
Universitas
Padjajaran. Bandung. 14. Singarimbun, Masri, 1989, Metode Penelitian Sun,ey, LP3ES, Jakarta. 15. Tjokroamidjojo,
Bintoro,
1985,
Pengantar
Administrasi
Pembangunan, LP3ES, Jakarta. 16. Wasistiono, Sadu, 1999, Esensi UU No. 22 Tahun 1999 telllang
Pemerintahan Daerah, Penerbit : Alqaprint, Jatinangor. 17. Pemerintah Kabupaten Sumedang,
200 1, REPETADA Kabupaten
Sumedang Tahun 2002, Sumedang. 18. Pemerintah Kabupaten Sumedang,
2000, PROPEDA Kabupaten
Sumedang Tahun 2001- 2005, Sumedang. 19. Pemerintah Kabupaten Sumedang,
1995, Produk Domestik Bnao
Kabupaten Sumedang Menunll Lapangan Usaha Tahun 1996 - 2000, Sumcdang.
Tesis, Tugas Akhir. Makalah, Jurnal, Laporan Penelitian
dan
Produk Hukum: I.
Apriadi, Didi, 2002, e-Governmenl Untuk Rakyar, Bandung.
2.
Forman, Mark, 2002, e-Governmenl Strategy, USA.
3.
Hartinisari, Tesis, 2001, Perbedaan Persepsi Amar Stakeholder Pada
Kemitraan Penyelenggaraan L/SIBA Yang Berdiri Sendiri (LYBS) dan Implikasinya, PMPWK ITB, Bandung. 4.
Hasan,
Taufik,
2003, Masa/ah Pokok Dalam Pengembangan
lnfrastruktur Telekomunikasi di Indonesia, Bandung.
121
5.
Hoessein,
Benyamin,
2001,
Transparansi
Pemerintah,
Forum
lnovasi, Jakarta 6.
Howell, Robert. 1995. Governance and Management in New Zealand
and
Local
Goven1ment,
Occasional
Papers
m
Local
Government Studies, No. I, Massey University. 7.
Misbach, 2002, Pelibatan Publik Dalam Proses Penetapan Kebijakan
Daerah Kabupaten Sumedang, Bandung. 8.
Nurlela, Siti, Tugas Akhir, 2001, Perbandingan Good Governance &
Model Madinah, Dep. Teknik Planoiogi, FTSP ITB, Bandung. 9.
Raka, Gede, 2000, Transformasi Birokrafii Menuju Good Governance
Telaah Dari Sudut Pandang Manajemen Pen1bahan, Bandung. 10. Ronaghan, Stephen, 2002. Bencmarking e-Government : A Global
Perspective, United Nations, New York. 11. Rahardjo, Budi, 200 I, Membangun e-Government, ITB, Bandung. I2. Setiawati, Wenny, 2002, Penerapan e-Gm•crnment Di Indonesia, UI, Jakarta. 13. Soenarjo, Jahja, 2002, Konsep Pelayanan Ma.\yarakat
Mem~ju
Good
Governance, Bandung I4 Suharto, Roem Lintang, 2002,
e-Gm·ernment : Ta111angan dan
Resiko Menuju (Good Governance), Bandung. 15 Supono, Sapto, 2003, Pemanjaatan/T Untuk Mendukung NKJU, ITB, ·sandung. 16. Setiawati, Wenny, 2002, Penerapan e-Government Di Indonesia, UI, Jakarta. 17. Tallman, Charlene F. 2001, Vallicert e-government, USA.
122
18. Tribuwani. Wiwien, Tugas Akhir, 1992, Pengkajian Elemen .Straregi.\·
Pengemhangan
Pusat
Kegiatan
Komersia/,
D
Planologi, FTSP ITB, Bandung.
19. Utoyo,
Indra,
2002,
Manfaat
Penerapan
IT dalam
Sistem
Pemerintahan Daerah, Bandung. 20. Electronic Government Sen-'ices for the 21 51 Century, 2000, United Kingdom Cabinet Office.
21. Electronic Government Procurement
Mexico's Compranet Pilot
Project, 2001, World Bank. 22. Garis-garis Besar Kebijakan Teknologi lnformasi Nasional, 2000, BAPPENAS, Jakarta.
23. Governance Policy Paper, 1999, UNDP, New York. 24. /mpleme/lliJ'g e-Government Statement, 2001, Thanet District Council, USA.
25. Kabupaten
Sumedang
Dalam Angka,
2001,
BPS
Kabupaten
Sumedang.
26. lvfengkais Re=eki e-Guvernment, 2002, Majalah Warta Ekonomi, No. 17/THN. XIV/8 Juli 2002 27. The Gon?rnor 's Commission on /·)ectronic G(J\'ernmelll, 2002, Mississippi.
123
LAMPIRAN
A
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO.5 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NO. 49 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG ~~----------------------~--------------------------------r-----------------------------------~ No. Pe .... ~t Daerah Tue,as Pokok Fune,$1. :• :
~+-----------l----------+----------·· ----3------------~~----------------4--·--··--------~--~ I. Sekrctariat Dacrah membantu Bupati dalam mcnyclcng.garakan a. pengkoordinasian perumusan kebijakan tugas-tugas pcnyelenggaraan pcmcrintahan, administrusi, orgamsas1 dan tala laksan<, scrtu mclaksanukun pclayunan t<.:knis administrasi kcpada scluruh pcrangkat dacruh.
b. c. J. c.
f. 2.
Dinas Pcrtanian
mclaksanakan kcwenangan dalam rangka pclaksanaan tugas descntralisasi di hidang pcrtanian
a. h. c. J.
pcmcrintah dacrah pcnyclcnggaruan udministrusi pcmcrintuhun pcngclolaun sumbcr duya apurutur, kcuangun, prasarana dan surana pcmcrintah dacruh pcmbinaan organisasi dun tala laksana pclayanan tcknis administratif bagi scluruh pcrangkat daerah pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati scsuai dcngan l>idang tugasnya. pcrumusan kcbijakan teknisdi bidang pertanian pcmbcrian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pertanian pcmbinaan terhadap. unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pertanian pcngclolaan wusan ketatausahaan dinas.
1.24
3 mclaksarwkan kcwcnangan dalam rangka pclaksanaan tugas dcscnlraiisasi di bidang kchutanan dan perkcbunan
3.
Dinas Kchutonan Perkebunan
4.
Dinas Kesehatan
mclaksanakan kcwcnnngan dalam rangka pclaksanaan tugus dcscntralisasi di bidong kcschalan
5.
Dinas Pendidikan
melaksanakan kcwcnangan d.1lam rangka pclaksanaan tug.as dcscntralisasi di bidang pcndidikan
6.
Dinas Perindustrian Pcrdogangan
dan
dan
mclaksanakan kcwcnangan dalam rangka pclaksanaan tugas descntralisasi di hidang pcrindustrian Jan pcrdagangan
. n. pcmmusnn kcbijnkun tcknis di h1dnnll kchutnnan dan pcrkcbunan b. pembcrian pcrizinan dan pclaksanaan pclayanan umum bidang kchutanan dan pcrkcbunan c. pcmbinaan tcrhadap unit pclaksnna lcknis dinas dan cabang dinas dalam hidnng kchutanan dan pcrkcbunan d. pcngclolnan umsun kctatuusnhnan dinas. 11. pcrumusan kcbijakan tcknis di hidang kcschutnn b. pcmlx."T'ian pcrizinan dan pclaksanaan 1oelay·anan umum bidang kcschatan c. pernbinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang kcsehatnn d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan h. pcmbcriun pc.."T'izinan dun pclaksnnaan pctnynnan umum hidnng pcndidiknn c. pembinaan tcrhadap unit pelaksana teknis dinas dan cahang dinas dalam hidang pcndidikun d. pcngclolann urusan kctatausahaan dinas. a. pcmmusan kchijakan tcknis di hidang pcrindustrian dan pcrdugangan h. pcmbcrian pcrizinan dan pclaksanaun pcla~anan umum hidang penndustrian dan perdagangan c. pemhinaan terhadap unit pclaksana teknis dinas dan cahang dinas dalam bidang perindustnan dan perdagangan
125
1
2
3 d.
7.
Dinas Kopcrasi dan UKM
melaksanakan kcwenangan dalam rangka pclaksanaan tugas dcscntralisasi di biuang kopcrasi dan UKM
.1.
h.
c.
8.
Dinas Kchudayaan Pariwisata
dan
melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas descntralisasi di hi dang kchudayaan dan pariwisata
d. a. b. c.
9.
Dinas Tenaga Kependudukan
Kcrja
dan
melaksanakan kewenangan dalam rang.ka pelaksanaan tugas dcsentralisasi di hi dang tenaga kcrja dan kcpcndudukan
d. a. h. c.
10.
Dinas Pckerjaan Umum
melaksanakan kcwenangan dalam rangka pclaksanaan tugas dcscntwlisasi Ji hi dang pckcrjaan umum
d. a. b.
4 pcngelolaan urusan ketatausahaan dinas. pcrumusan kcbijakan tcknis di bidnng kopcwsi dan UKM pcmbcrian pcrizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kopcrasi dan UKM pcmhinaan tcrhadap unit pelaksana tcknis dinas dan cabang dinas dalam bidang kopcrasi dan UKM pcngelolaan urusan ketatausahaan dinas pcrumusan kcbijakan teknis di bidang kcbudayaan dan pariwisata pcmhcrian pcrizinan dan pclaksanaan pclayanan umurr. bidang kcbudayaan dan pariwisata pcmbinaan tcrhadap unit pelaksana tcknis dinas dan cabang dinas dalam bidang kebudayaan dan pariwisata pcngelolaan urusan ketatausahaan dinas pcrumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan kepcndudukan pcmbcrian pcrizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang tcnaga kcrja dan kependudukan pcmbinaan tcrhadap unit pclaksana tcknis dinas dan cabang dinas dalam bidang tenaga kerja dan kcpcndudukan pcngclolaan urusan ketatausahaan dinas pcrumusan kcbijakan teknis di bidang tenaga pckcrjaan umum pcmbcrian perizinan dan pclaksanaan pelayanan umum bidang pckcrjaan umum
126
----------------------r-------------~------------~ ~~-r--------~---4 --------------, 3 2 ,_1 c. d.
II
I )inas Pcngclolaan I .ingkungan Hid up
mclaksanakan k..:\vcnangan dalam ranf!.ka pc1aksanaan tugas dcscntralisasi Jj bidang pcngclolaan iingkungan hidup
'.L
b. c.
12.
Dinas Perhubungan
melaksanakan kcwl!nangan dalnm rangka pelaksanaan tugas dcsentralisasi di hidang perhuhungan
d. a. b. c.
13.
r,:.,., . r>ertanahan
melaksanakun kewenangan dalam rangka pclaksanaan tugm: dcscntrulisasi di bidang pcrtanuhan
d. a. b. c.
pcmhinaan tcrhadap unit pclaksana tcknis dinas dan cabang Jinas Jalam hidang pckcrjuun umum pcngclolaan urusan kctatuusuhuun dinus bidang di teknis kcbijakan pcrumusan pcngclolaan lingkungan hidup pcrnbcrian pcrizinan dun pclaksanaan pcluyanun umum bidang pcngclolaan lingkungan hidup pcmhinuun tcrhadap unit pelaksana tcknis dinas dnn cubang dinas dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup pcngclolaan urusan ketatausahaan dinas bidang di teknis kebijakan pcrumusan pcrhubungan pcmbcrian perizinan dun pelaksanaan pelayanan umum bidung perhubungan pcmbinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang perhubungan pcngclolaan urusan ketatausahaan dinas bidang di teknis kcbijakan pcrumusan pcrtanahan pcmbcrian pcrizinan dan pelaksanaan pelayanan umwn bidung pertanahan pcmbinaan tcrhudap unit pelaksuna tcknis dinus
dun 14.
Dinas J>crtamhangan dan Encrgi
mcluksanakan kcwcnPng~m dalam rangka pcluksanaun tugas dcscntruli-;asl di bidang pcrtumhangan dan cncrgi
d. a. b.
cuhuu~ dinu~
duliu11 hiuung pcl'luuuhun
pcngclolaun urusan kctatausahaan dinas bidung di tcknis kcbijakan pcrunmsan pcrtambangun dun cncrgi pcmbcrian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umurn bidang pcrtumbangan dan energi
127
1
2
3 c.
15.
Dinas Pendapatan Dacrah
mclaksanakan kcwcnnngan dalam rangka pclaksanaan tugas t!cscntralisasi di hidang pcngclolaan rx·ndapatan Jacrah
d. a. b. c.
16.
Dinns lnfonnasi 1 Komunikasi
dan
mclaksanaknn kcwcnangan dnlam rungka pclaksanaPn tugas dcscntra)isasi Jj hidang pencrang.an
d. a. b. c.
17.
Badan Perencanaan Daerah
melaksanakun pcrcncanaan daerah dalam rang.ka mcndukung. pcnyclcng.g.araan tugastug.as pemerintah dacrah
d. a.
b.
IX
Bndnn Pcnp.nwnsnn Dneruh
memhan111 Hupat i dnlnm pcnydcnP-P-rllllll pcmerintah ducral1 di hidnng pengnwusnn
11.
4 pcmhinaan tcrhauap unit pclaksana tcknis uinas Jan cabang uinas ualam hidang pcrtarnhangan dan energ.i pengclolaan urusan ketatausahaan dinas perumusan kebijakan teknis di hidang pengelolaan pcndapatan pcmhcrian perizinan dan pclaksnnnan pcluyanan umum bidang pengclolaan pcnuupatnn pembinaan terhadap unit pelaksana tcknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pcngclolaan pendapatan pcngclolaan urusnn kctntausahaan dinus pcrumusan kehijakan teknis di hiilimg penerangan pcmbcrian perizinan dan pclaks:maan pclayanan umum bidang penerangan pcmbinaan terhadap unit pelaksana tcknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pcncrangan pengclolaan urusan kctatausahaan dinas perumusan kebijaksanaan tcknis, di bidang percncanaan, pengcolahan data dan laporan, ckonomi, sosial budaya, lisik dan prasarana scsuui dcngun kcbijuksnnnun Buputr pcnyclcnggaruan tcknis administratif kctatausahaan yang mcliputi urusan umum, kcuangun dan rcncana penyusunan kcrja pcrtllllllslm kt·hijuksnnuun tcknis. pcluksunnun unn pcngcnunlinn di hiunng pcngnwasun pemcrintahan, perckonomian dan pendapatan,
128
1
2
3 b.
19.
Badan Kepegawaian Dacrah
mcmban:u i3upati Jalam pcnyclcng.graan pcmcrintah dacrah Ji bidang. k.:pcg.awaian
a.
h.
20.
Pcmhcrdayaan Badan Masyarakat dan Kcscjahtcraan dan Kcscjahtcraan Sosial
dalam mcmbantu Bupati masvarakat pcmhcrdayaan kcscjahtcrann sosial
bidang. dan
a.
b.
c.
21.
B.adan Kesatuan Bang.sa
mcmhantu Bupat1 da!am bidang. kcsatuan hang.sa
a.
b.
c.
4 kcsejahtcraan sosial dan aparatur pcnyeleng.garaan tcknis administratif kctatausahaan yang. mcliputi un1san umum. kcuangan dan rcncana pcn~1.1SUI""' "'"rja pcrumusan kcbijaksanaan tckms di bidanp. kcpcg.awaian. mutasi dan pengadaan pengembang.an, dokumcntasi dan informas1 kcpcg.awaian scrta pcmhcrhcntian dan pcnsiun administrallf tcknis pcnyclcnp.p.arnan kctatausahaan ~·anp. mcliputi urusun umum. kcuangan, kcpcgawaian, program dan pclaporan. pcrumusan kcbijaksanaan tcknis di hidanp. kctahanan masyurakat, pcnp.cmbang.an ckonomi pcrcmpuan, pcmhcrdayaan masyarakat, rchahilitasi dan kcscjahtcraan sosiul scrtu pcng.cmhangan dan bantuan sosial administratif tcknis pcnyclcng.garaan Ulnum. urusan ketatuusahaan ~·ang mcliputi keuangan, program dan pclaporan. J>cluksanaan tug.as lain ~-~mg dihcrikan olch Bupati scsuai dcngan bidang tug.asnyn pcrumusan kchijaksanaun tcknis di h1dung. kcsatuan hang.sa yang mcliputi huhungan :mtar lcmbag.a, kctahanan hang.sa, pcrlindungan masyarakat scrta kctcntraman dan kctcrtiban administratif tcknis pcnyclcngg.araan kctatausahaan yang mcliputi urusan umum. kcuangan, program dan pclaporan. Pclaksanaan tugas lain yang. dibcrikan olch
129
2 22
Kantor t\rsip dan 1\:rpustakaaan Umum Dacrah
3 mcmbantu Bupati dalam hidang. kcarsipan dan perpustakaan yang mcliputi pcmbinaan program dan cvaluasi, pcngclolaan dan pcluyunun
.
a.
b.
23.
Kccamatan
mcmhantu Bupati dalam mcnyclcnggarakan pemcrintahan, pcmbangunan dan pcmbinaan kchidupan masyarakat dalam \\'iiavah kccamatun
a. b.
c. 24.
Kclurahan
mcndorong parti.-;ipasi masyarakat, mcgkoordinir pcnyclcnggaraan pclayanan kcpada masyarakat di tit,gkat kclurahan dam mcmhina kcrukunau, kctcntruman dan kctcrtiban masyarakat di wilayahnya
a. b.
c.
·.
4
Bupati scsuai dcngan bidang tugasnya pcrwnusan kcbijaksanaan tcknis di bidang pcngclolaan kcarsipan dan perpustakaan yang mcliputi pcmbinaan program dan cvalWlsi, pcngcloluan dan pclayunan pcnyclcngguraan tcknis admmistrutif kctatausahaan yang mcliputi urusan wnwn, kcuangan, program dan pelaporan. pcrumusan k..:bijaksanaan pcmerintahan dalam wilayah kecamatan mcmbantu Sckrctaris Dacrah dalam pcnyiapan inl'onnasi mcngcnm wiluyah kccamutun yang dibutuhkun dalam pcrumusan kebijakan bagi l3upati pcngkoordinasiun kcgiatun-kcgiatan pcnyclcnggaraun lintus kcluruhan/dcsa pcndorong parlisipusi masyarakat mcmbantu Sekretaris Daerah dalam p..:ngkoordina.;iun penyelcnggaraan pclayanan kcpuda masyarukat di tingkat kelurahan pcmbinaan kerukunan, ketentraman dan kctcrtihan masyarakat di wilayalmya.
----~----------------------._------------------------------~-------------------------------------'
130
LAMPIRA N
8
TUGAS, WEWENANG , HAK DAN KEWAJIBAN DPRD SERTA TUGAS KOMISI DPRD BERDASARK AN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PENYEMPUR NAAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SUMEDANG
Perlhal
No. 1.
Tugas dan Wewenang DPRD
a. h. c.
d. c.
r 2.
Hak DPRD
3.
Kcwajihan DPRD
Uralan mcmilih Kepala Daerah!Wakil Kepala Dacrah : mengusulkan pcngungkatan dan pcmhcrhcntin Kcpala Dacrah/Wakil Kcpala Dacrah ~ bcrsama Kcpala Dacrah mcmhcntuk Pcraturnn Dncrah ~ hcrsama Kcpala Dacrah mcnctapkan Anggaran Pcndapatan dan Bclanjn Dacrah ~ mclaksanakan pcngawasan terhadap : I. pclaksanaan pcraturan dacrah dan pcraturan pcrundnng-undangan lain . 2. pelaksnnaan kcputusan kcpnln dncrnh : 3. pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah ; 4. kchijaksanaan Pemerintah Dacrah : 5. Pclaksnnaan kcrjnsnma lntcmasional di dacrah Jan pclaksanaan kcrjasama antar dacrah ; 6. mcmh.:rikan pcndapat dan pcrtimhangan kepada pcmcrintah tcrhadap rcncnna pc~janjian intcrnasional ynng mcnynn~kut kcpcntingnn dacrnh :
g. mcnampun~ dan mcnlndatklanjutl a~plra~i dacrah dan ma~yarakat. a. mcminla pcrtanggungjawaban Kepala Dacrah ; h. meminla kctcrangan kcpndn pcmcrintah dncrnh : C. mengadakan pcnyclidikan : d. meng.adakan pcrubahan atas rancangan pcraturan Jacrah : C. mengajukan pcmyataan pcndapnt : r mcngaJukan rancangan pcraturan Jncrah : m1:ncntukan Anggaran Bclanja Dacrah Jan ~· h. mcnclapkan pcraturan tata tcrtih DPI~D. n. mempcrtahankan Jan mcmcliharn kcutuhan Ncgarn Kcsatuan Rcpuhlik Indonesia :
13 I
No.
Perihal h. c.
d. c. 4.
Tugas Komisi DPRD
a. h. c.
d. c.
r. g. h.
I.
.I
k.
Uralian UlJD 1945 scrta mcnaati scgala pcraturan pcnmdang-
mcngamalkan Pancasila dan undangan yang herlaku ; mcmhina dcmokrusi dalam pcn~·clcnggaraan pcmcrintah ducruh ; mcningkatkan kcscjahtcwan rakyat di Jacrah bcrdasarkan Jcmokrasi ckonomi Jan mcmperhatikan Jan mcnyalurkan aspirasi, mcncrima keluhan pcngaduan masyarakat scrta mcmfasi!itasi tindak lanjut pcnych:saiannya .. mcmbahas Jan mcnctapkan jadwal kcgiatan komis; ; mclakukan pcmbahasan tcrhadap rancangan pcraturan dacrah dan rancangan kcputusan DPRD yang masuk hidang tugas nwsing-masing komis1 ; melakukan pcngawasun tcrhaJap pclaksunuun pcruturun dacruh dan pcraturan pcnmJangan lain, kcputusan kcpala Jacruh , pdaksanaun APBD, kebijkan pcmcrintah dacrah scrta pclaksanaan kcrjasama intcmasional di Jacrah ; mcmhantu pimpinan DPRD untuk nHmgupa~·akan pcnyclcsaian musalah yang Jisumpuikun kcpala Jucruh kcpudu DPRD; mcmhcrikan pcndaput Jan pcrtimbangan kcpaJa pcmcrintah mclalui pimpinan DPRD tcrhadap rcncana pcrjunjian intcmasional yang mcnyangkut kcpcntingan daerah ; mcnumpung <.Ltn mcnindaklanjuti uspirasi Jacrah Jan masyarukat ; mcngadakan pcninjauan Jan kunjungan kcrju yang Jianggap pcrlu olch komisi yang hcrsangkutan atas pcrsctujuan pimpinan DPRD ; mcngadakan rapat kcrja dcngan kcpalu dacrah hcscrta pcrangkat daeralmya dan raput dcngar pcndapat dcngan pcrungkat Jacrah, lcmbaga/baJan Jan organisasi kemasyarakatan scrta unsur masyarakat lainnya; mcngajukan dan saran kcpada pimpinan DPRD yang tcnnasuk dalam ruang lingkup bidang tugas musing-musing komisi : mcnyusun pcrtunyaan tcrtulis dulam rangka pcmhahasan scsuatu masuluh yang mcnjadi hidung tugas komisi musing-musing dan · mcmhcrikan laporan kcpada pimpinan DPRD tcntang hasil pckerjaan komisi.
~
132
LAMPIRAN
C
CHEC'K LIST QUJSJONER
A.
Sistem Informasi Daerah 1.
Tanggapan sistem informasi daerah di Kabupaten Sumedang dalam
rangka
pelayanan
publik
misal
informasi
kegiatan
pemerintah, informasi pariwisata, informasi potensi daerah dan lain-lain 2.
Tanggapan
mengenat
pelayanan
pubiik
yang
berkualitas
sehubungan dengan sistem informasi daerah 8.
Konteks Persoalan 1.
Tanggapan
kebutuhan
implementasi
e-Government
di
Kabupaten Sumedang dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas 2.
Tanggapan harapan dan permasalahan dari implementasi eGovernment di Kabupaten Sumedang
C. Esensi Persoalan l.
T anggapan mengenai informasi apa yang akan diberikan dalam
e-Government di Kabupaten Sumedang 2.
Tanggapan mengenai implementasi bentuk apa selanjutnya yang ingin dicapai di Kabupaten Sumedang (sehubungan dengan konsep publish, interact dan transact)
D. Masalah T eknis
1. Tanggapan
atas
stapa
yang
layak
dalam
mengelola
e-
Government di Kabupaten Sumedang
133
LAMPIRAN
D
Uraian Singkat e-Government (Template)
I.
Pendahuluan Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam dasawarsa
terakhir
mt
telah
merubah
semua
tatanan
kehidupan
manusta.
Perkembangan yang cepat di bidang ini terutama komputer telah menyebabkan
adanya
pergeseran
paradigma
kehidupan
manusta.
Transaksi-transaksi bisnis yang secara konvesional menganut jarak, waktu dan tempat kini telah berubah menjadi telah berubah menjadi transaksi yang tanpa batas. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan kegiatan usaha melalui cara baru, inovative dan lebih baik. Keunggulan teknologi informasi tidak saja dimanfaatkan oleh dunia swasta tapi juga administrasi pemerintahan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teknologi informasi di administrasi pemeri:1tahan adalah terciptanya layanan publik yang berkualitas. Teknologi informasi dapat menjadi media di antara administrasi pemerintah dan layanan publik yang berkualitas
karena
masyarakat. pembangunan,
mempunya1
keunggulan
dalam
mensosialisasikan
aturan
hukum,
akutanbilitas
kinerja
pemerintah,
hal
partisipasi
transparansi tanggap
dalam dalam
keinginan masyarakat, keadilan dan persamaan dalam hal akses informasi serta efisien dan efektif. Adanya layanan publik yang berkualitas merupakan keinginan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Berkembangnya jaman masyarakat makin menuntut pelayanan yang lebih baik yaitu informasi-informasi yang berguna dan cepat serta
134
tidak melalui birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu teknologi infonnasi yang dapat menjembatani keinginan masyarakat tersebut adalah melalui penerapan
eletronic
govenzmem
(e-Governmen(
Instrumen
tm
menjanjikan pelayanan rnasyarakat dengan sistem on line dengan akses yang relatif cepat, tepat dan tidak berbelit-belit serta mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah.
2.
e-Gm,ernment Definisi dari e-Goven1ment sangat beragam tetapi apabila
disimpulkan adalah kegiatan pemerintahan yang dipubliksikan melalui internet. Tujuannya adalah keefisienan dan keefektifan dari administrasi pemerintahan serta layanan masyarakat yang berkualitas. Masyarakat sebagai pengguna akan dilayani secara langsung (on-line) tanpa. ada batasan waktu dan seg.ala lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh infonnasi yang dibutuhkan. lnstrumen ini akan berhasil guna jika dalam pembangunannya didukung dengan keinginan pemerintah (support). sumber daya baik manusia dan tinansial
(capacity) serta tentu saja adalah implementasi dari produk e-Governmenl (value) yang menampung aspirasi masyarakat. Jenis-jenis
pelayanan
pelayanan e-Governmenl yang dapat
diberikan kepada masyarakat adalah publish, interact dan transact. I.
Publish
merupakan
irnplementasi
e-Government
tennudah
karena sistem yang dibangun merupakan komunikasi bersifat satu arah. Misalnya adalah pemerintah mempublikasikan berbagai data dan inforrnasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat melalui internet.
135
2.
Interact. pada jenis ini telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah
dengan
masyarak~t.
1-\.omunikasi
yang
dilakukan
biasanya berupa e-mail atau mailing list tertentu. 3.
Transact, pada jenis ini interaksi dua arah sudah dilakukan hanya saJa terjadi transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Aplikasi ini merupakan jenis pelayanan yang paling sulit karena harus didukung dengan sistem keamanan yang baik terutama adanya perpindahan uang dan kerahasian identitas masyarakat yang melakukan transaksi.
3.
Konsep Transfonnasi e-Government Ada 4 (em pat) tahap di dalam proses transformasi sehubungan
dengan adanya e-Government yang dipergunakan yaitu : 1.
tahap awal yang terjadi adalah hanyalah sebuah komunikasi pasif satu arah antara pemerintah dengan masyarakat dan mereka yang berkepentingan Masyarakat
dengan
yang
mgm
menggunakan
teknologi
internet.
mendapatkan
informasi
mengena1
pemerintahan dapat melakukannya di internet ; 2.
tahap interaksi mulai terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan
mereka
yang
berkepentingan
dengan
menggunakan
teknologi internet. Pada lingkungan ini setiap individu dapat berhubungan dengan siapa saja wakil di pemerintahan secara langsung; 3.
tahap transaksi terjadi sebuah sebuah transakasi yang merupakan proses pertukaran barang
atau jasa melalui dunia maya yang
melibatkan sumber daya finansial, manusia, informasi dan lain sebagainya.
4
tahap integrasi dimana pemerintah sebagai sebuah entiti telah menyediakan dirinya l!ntuk riihubt.mgkan atau diintegrasikan dengan entiti-entiti lain semacam perusahaan, perguruan tinggi, lembagalembaga non pemerintah, organiosasi politik, pemerintah negara lain, institusi internasional dan lainnya.
4.
Contoh Daerah Y~ng Menerapkall_.e..:Go1,emment .
.
.
Berikut adalah daerah atau kabupaten di Indonesia yang telah melakukan pembangunan e-Govenzment, dalam hal ini diambil contoh kabupaten Sidoarjo melalui alamat situsnya www.sidoarjo.go.id. Alasan situs.kabupaten Sidoarjo dijadikan contoh karena tampilan yang diberikan sangat beragam mulai kondisi daerah, potensi kecamatan, layanan masyarakat, e-Goven1ment, e-UKM, e-learning dan berita-berita aktual dalam pembangunan daerah Sidoarjo. Pembaharuan data selalu dilakukan oleh pengelola dalam hal ini adalah Kantor Pengolah Data Elektronik kabupaten Sidoarjo. e-Government di kabupaten Sidoarjo dihangun melalui kerjasama antara Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten Sidoarjo dengan PT. T elkom. Tampilan yang diberikan situs kabupaten Sidoarjo merangkum dua jenis pelayanan yaitu puhlish dan interact. Berikut ini disajikan tampilan e-Government milik kabupaten Sidoarjo.
137
•4§·§""..''"' •••e:sw Q!tpua.un.J
..
....
PWM ftttUn4uf'l...,.
,.,
~·"·
,.,
,. en e-. •• ' " IIBOqiA ...
........ •
H
,
.... ........ ,,
tt: "'" • " •
r
•
.. .
. "t
...............
t•""' .. . . .
~
6 .. p e U ~ ·.,~ t •.: .. "' S• <'~ t' n t • t <• t "' •t' P « <.I • ~o~ • • • I 1 I0ft o"' ¥ t' U O• •4 "' f tn(O +II l!ll t' 'l t n .ttlu.. t ll '" "t'Ut t tn '( t Cll
• •• . , ' "' S+ 6 0 0 oA" ••• ~"
O+Ot't .. c "'
*" "*' ;• ., .... ,•• Cl .l 'l "'''"•' I C' II•Lu t + II .t"' ;; t ~ G .,_ 0 "' "
"" ' """ ' ' " ' ' t ' ' ' l • t ' "' ... Cl .l fl .f "' • • • ............. . . ... .... , ... "' .. t' \tf\ +d•
'-----~
OJtr••
« "tUI ..... ~ ......
:_
e
'
lfl f OOt" C H It' "
t i t 4 \ f rl tt'ftt'C.,."
"'1!' 0·:
4\
.; , .,4 ... . -
. .. ... '~ • •
')o00 c i,O
' I!'
t': :.,
! I
'I IC
Jl ... '"' ' • •
• •
.. ~~ 1 .t
]
• :'
J
.... e,, .... , . . _ , , . . . .-
. . . .. . . . . . . . .. . . . . . .
_
. . . . . . .. . . . . . . . .
. . ..... .
._-.~·.~ ·,_; ::::.::·;::". ·.::·. ~:.: : -.·::.::.·.:';:::•:14: ::: ·.•:;·.·:-.: ...~:.... .......... ....... -··· ....... ........,......... ... , ••.t,., ..... . ...... ~,
•• ••• •• • ••••·• --••· -•·• ·t-... Lc..~ ~ •• r. - .. •• - - · · · · . . . .. ... ... . . .. ........... . . . . ..... ... . .... ....._ ..
4 f u-!tifiJM
.. .. . ................. -.... ................. . .....,.......... . ........ .... .."··-···· .......···········-· ......... ..... ..·-· . . ..... . . .... ..... ............. ... ... .......... .. ... ... .. .. ......... .. . ....... ................. ........ ....... ···-··-··-.. ..... """ " . . . ,................ . , ..._ . ... ····-···. .. ..... ............ .............. . .. _·-···· ....... ·-······..... ··- ........... .... . ·-··· ......... ............... ........... . ....... ··-·· . ............. . . . .......-. .................-.... . . ... , ................. :·...:·..::::.:::-; ...•..!.. ... .......... ...... ..,. .... ••.. .It,,,,,..,.,,. ....... ....I... .•'·..... . ......................... . .......... ........ .......... ........ . . . .... _ ......... . ,. ,_..... ·-.... _. ..... ...... ........... . . ... , ........... . ... . . ··-·· · ··· . .. . ............ ................. ... .._................ ...... .... ......... ...... . . . ..... . ...._ -........ ................ _... ...... ....... ... ····· ~· · ·
~
. .. . . . ..... ..... - •• •
.... ,..... ......
. . . . , , . . . , ... ...
c W "l ~ t' 'IO' I' l.
~
. ........... .... -· '1
.,
·- ..
C ee
...
f*''
......
e
«
t
. . . ...............
~~u....
........... , ··-· .........,. .... . ···--······· • ,., . . . . .. . .......... u..,..,
"•-·•-••••••-•<• - •• • •••
. ........
:,::-.·::::·/.·.:·~
~~~:~ ···::.·.:.:.-.
•..u ··· · ~. ~~·~ '!A .............~ ~.£..«
............
~
a..t!!li .J.t:~..:..J. ·•
;.·::: ~::.:::::..:;:·::·;~:--.:~·:-;:: .::~::~:·:::..·:
-
• • • •••- H• • ••• • u•e~• •• ••.,.. JNJ
-
Itt
• ............. .......... ,.............. . _ ...... ..... ..... ....... 1···-- 2JJ.!l.l. ~··
···.·-·... . ............... ...... ................. ..... ........-........ ........... ....... -. ........ ... .... .......... --···· ................ ...... ..................... . .... ............ ........... ............ .._ ............ . . .. ... ........ ... ........... ..... .. ..-··--··r-·•· . ........ ........ . . .......... ........ ....... . ....... . " . . . ........... ' ···-···" JMl o• "l .. t"' t•••• •••••- ••• ••• ••• • •- "-11• """ ' ""'1 """ • • ••• ~ ... , ,,. O• o ""' '"' " ' "'" ' ' "" ••· • ••• •l ,.tl114l• " ' • " '"' ••'" """'"'"' • • •
!n!2.!!!t'"' harqa i
*3 Qi ' '
,, , , ,
"'""'" ~··· ···
••••·· · - · · . ... ........ . ..........., .................. ...-. . .-.... ::=• -\~·· ....................... . ..... . ................ ... ......... . .. .......
bah•n pgko!
4;nih If . lhh I J . I
f ••••••• ~
·~· · · ·
· - - • •• • - • •• • •.,...,. ........... ...... - ... oo • , _..,. 1·--- u..:.s.&.
1I...ILILIC.Lt •• • t l ..
""• r
Mtnnk & Gu AI.,..
•to ·r ....
f'C AJ;;; ~O
,~ ,,.. ,:;.
... •
£., • • e • .... '"' : • "" "' :. • •
•
::+
""
't~to!o
v • t 1".
···.. _,..·-_. ··-·-·-·-·-·--·.....- ...- . ..·-·-···--·--·-·"·--
~ :..·,;::.:.::.:-:.·!':!...t::.:.:::.-.. :.:: ::.:~.::.:.::.·:::...:~~=:- . . ·-. ............ .............. ,.., .... -·-c ,.,_ ..... • ..·•·· --·•-· -... .....,.,.,_ ,...... ce- --••• ,_,_ __ •,,...,_, ................. ........ ·--··--___ •••t< - .......•·•••••·..
138
5.
e-{iol'ernment di Kabupaten Sumedang
Saat ini kabupaten Sumedang sudah memiliki situs dengan alamat
www.pemda-sumedang.com. seperti
informasi
mengemu .··':
kependudukan,
Sit'!.s ini menampilkan profil-profil daerah
'.·
.·
kondisi
pemerintahan;_: _Visi
dan
geografis · daerah, misi,
sejarah.
sarana,. · pendidikan,
pariwisata, usaha dan pembangunan. · Server internet ini dibangun secara kemitraan antara PT. POS dan BAPPEDA Kabupaten. Sumedang. Pengelolanya ditunjuk Bagian Pusat Data Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D), Bagian Data dan Pelaporan, BAPPEDA kabupaten Sumedang. Jika dibandingkan dengan tampilan yang diberikan antara situs kabupaten Sumedang dan kabupaten Sidoatjo maka .~anyak kelebihankelebihan yang dimiliki situs kabupaten Sidoatjo. Pada situs kabupaten Sumedang sudah rnerangkum jenis pelayanan publish dan interact sedangkan tampilan transact belum dibangun.
Informasi yang diberikan
baru pada tahap garnbaran umum daerah dan potensi daerah tetapi informasi pelayanan publik misalnya produk perunda_ng-undangan, syarat mendirikan perusahaan, syarat mendirikan bangunan dan sebagainya belum tersedia.
Dengan demikian interaksi antara pengguna yaitu
masyarakat serta pemerintah sebagai fasilitator tidak tetjadi dan sistem seperti ini mempunyai resiko kegagalan yang tinggi. Berikut ini disajikan dari tampilan e-Government milik kabupaten Sumedang.
139
Pesona Alam dan Budaya ••• Kabl4Jaten Su'neda~ ter1etak d Ptopinsi Jav.e Barat sebelah ti!TLir atau ~ berada pada posisi f!IJ'ifJ- 7fJ'rs:! lirta~ selatan dan 107"14- 10871' tJ4tl tms. Secara admnistratif, wlayaiYlya befbatasan dengan Kab. &ba~ dan ~ d sebelah barat, t
Sebagai alat kom..nikasi, masyarakat Sureda~ ~an bescor ~kan bahesa daerah, yai:u bahasa Sunda Halus ya~ sangat rrerrpertlatilran tata0c7ama dan sopan sartun. Oeh karooa itu. masyarakat SLrreda~ sangat ramah. bersarabat dan S<~~ sarnn. "Sorrcah ka semah" (befsikap baik dan ramah kepada tarru) adalah salah satu dri dalam kehidupan sosial masyarakat Sureda~
Tenrm kasih atas ~ anda ke Website karri !
•• Pro file I W is a ta I B is n is I
2 0 0 0 • 2 0 0 2 B A P E 0 A K A S. U P A T E N S U M E 0 .A N G A II R i ghts Reserved Rep•cc.:c~ t~ n · •n w""hotc or'" part'" ~ny form o r- t:'l ecHum v. ttn outel1p resc; w r.rten p<:rm •ssron of BA PEOA K ab upatt:n Sum edang
C o p y rig h t
·~
,, oroh•t •ted .
1-'0
LAMPIRAN
E
ANALISIS IDENTIFIKASI STAKEHOLDER
Analisis identifikasi dalam
proses
stakehold~:r
pembangunan
atau
merupakan tahap yang penting
kebijakan
yang
diberikan
oleh
pemerintah. Analisis ini akan memberikan (Jennifer Rietbergen, 1998 :
65): 1.
informasi mengenai pihak-pihak yang paling berpengaruh dalam suatu proyek pembangunan baik sifatnya mendukung atau sebaliknya
2.
informasi
pihak-pihak
yang
paling
dipengaruhi
pembangunan baik sifatnya mendukung atau sebaliknya 3.
informasi
keterlibatan
individu,
kelompok
oleh
proyek
~
a tau
dinas-dinas
pemerintah yang dilibatkan da!am proyek pembangunan dan 4.
bentuk partis.pasi yang dapat dilakukan oleh semua stakeholder da!am suatu proyek pembangunan. Identifikasi stakeholder dapat dilakukan dengan matriks yang
memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh di antara stakeholder. Ada 2 (dua) matriks yang dapat memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh tersebut.
Matriks yang pertama merupakan identifikasi stakeholder
berdasarkan
interest,
kepentingan
dan
pengaruh.
Matriks
kedua
merupakan mapping stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh. Lebih detailnya matriks tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
141
Tabel I Matriks Identifikasi Stakeholder Berdasarkan /merest. Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder
Interest
Effect
Tingkat .Kepentingan
Groups
1 = Tidak Berkepentingan
+
-
0
2 = Sedikit Berpentingan 3 = Berkepentingan 4 = Sangat Berk
I~ p~
1 = Tidak Berpenpruh 2 = Sedikit Berpcopruh
3 = Berpcupruh 4
= Sangat D.
·.~~
----
.
--~
-
Sumber : Jennifer Rietbergen, 1998 : 73 Tabel II Matriks Mapping Stakeholder Atas Tingkat Pengaruh Stakeholder
Tidak Berkepentingan
Kepentin~an
Kepentingan Stakeholder Sedikit Berkepentingan Berkepentingan
dan Pengaruh Sang.at Berkepentingan
Tidak . Berpengaruh Sedikit
.f3:crpengaruht-·-n_...__......_ruh_-1-----·----------- · ·- ··········-·--··-·-----···--·------ ------------------------- ----·-----·- ----·-· ~~~~:-!---------i-------------t-·---·--------·-· ---Sarigat -RernP.r garuh
Sumber: Jennifer Rietbergen, 1998 : 74
l-l2
LAMPIRAN
F
METODE DELPHI
Metode aJelphi merupakan suatu metode yang membentuk proses komunikasi yang terstruktur dengan melibatkan berbagai responden ahli
(expert)
sebagai
anggota
panel.
Metode Delphi
yang
digunakan
merupakan Metode Delphi Konvensional (Conventional Delphy) yang dimodifikasi karena disertai proses wawancara.
Proses komunikasi
dengan metode ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan informasi yang berasal dari berbagai sumber termasuk anggota panel itu sendiri sebagai <;umber utama. 1\1etode ini dipilih dengan pertimbangan (Harold, 1975: 4): 1.
permasalahan
yang
dihadapi
tidak
memungkinkan
untuk
menggunakan met ode anal isis tertentu tetapi melalui pendapatpendapat subyektif yang diberikan secara kolektif: 2.
individu-individu tertentu diperlukan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang komplek karena sebelumnya tid a k mempunyai jalur berkomunikasi. Selain itu juga mewakili Jatar belakang yang bermacam-macam sesua1 dengan pengalaman dan keahliannya ;
3.
pada individu-individu tertentu dapat secara efektif berinteraksi melalui wawancara langsung ;
4.
waktu dan biaya menjadi kendala dalam pertemuan kelompok yang diadakan secara rutin ;
5.
efektifitas pertemuan langsung dapat ditingkatkan melalui proses komunikasi kelompok tambahan ;
143
6.
ketidaksepahaman di antara individu sangat tinggi sehingga proses k0:nunikasi harus dilakukan melalui cara tanpa identitas dan
7.
heterogenitas dari stakeholder harus dipertahankan untuk menjamin validitas dari
hasil seperti
menghindari dominasi jumlah atau
kekuasaan seseorang. Metode Delphi yang digunakan terdiri atas tiga tahap yaitu : •
Delphi Tahap I (Tahap Eksplorasi) Proses
ini
merupakan
eksplorasi
optm
mengenat
e-
konsep
Government. Teknik yang dilakukan adalah wawancara dalam dua kali iterasi. Materi dalam Delphi tahap I ini adalah pemahaman dasar dari sistem informasi daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik di Kabupaten Sumedang kemudian dilanjutkan dengan. konteks persoalan, esensi persoalan dan masalah teknis. Pada tahap ini pemyataan-pernyataan
yang
diberikan
oleh
.
.
masmg-masmg
stakeholder tidak dibandingkan. •
Delphi Tahap II Materi pertanyaan yang dtberikan kepada
.\·takehol~!er
meliputi
konteks persoalan, esenst persoalan dan masalah teknis. Aspirasiasptrast yang telah disampaikan pada tahap I diberikan kembali kepada masing-masing stakeholder untuk
mendapat pernyataan
kembali atas persoalan yang sedang diteliti. •
Delphi Tahap III Merupakan
r~ngkuman
dari aspirasi-aspirasi yang telah diberikan
masing-masing stakeholder sesuai
dengan
kategori
pertanyaan-
pertanyaan yang telah disampaikan pada tahap I dan 'I.
144
LAMPIRAN
G
Tabel G- 1 Hasil Wawancara Atas Materi Tanggapan Sistem Informasi Daerah Dalam Rangka Pelayanan Publik No.
Rt'llpondcn 2
1 I.
Scklia
2.
BJ\PPI :IJJ\
lntcrpn-tatl
3 Sampai saat 1111 inliJmlasi yang bcrkaitan Jcngan pcmbangunan Jan pclayanan masyarakat JihL·rikan olch musing-musing. Jinas. Masyarakat Ji Julam mcmpcrolch mromwsi tcrscbut hunts Jutung. kc musing-musing instansi tcrscbut J>cla\anan nwsyarakat yun~ Jibcrikan olch pcmcrintah xlum tcrintcg.rasi antar dinas schingga mcng.akihatkan kctiJakcfisicnan dalam sistcm kc~ia pcmcrintahan. lnfonna:>i yang bcrkaitan Jengan Jacrah scjauh m1 Jilakukan nlch Dinas lnfonnasi Jan Komunikasi (Dinas Pcncrang.an). tctapi pclayanan yang dihcriknn han\a sccara umum Jan dctailnya discrahkan kcmhali kc; musing-musing dinas tcrkait. Infonnasi pclayanan mas\·arakat Ji Kahupatcn Sumcdang. sampm saat !Ill hdum tcrintcg.rasi antar dinas schingga mcngakihatkan inlimnasi ~·ang. dihcrikan pcmcnntah tidak komprchcnsip. I)inas-dinus masih hcrpikiran untuk mcmbcrikan inlilmlasi pchc~ a nan nwsyurakat scsuui Jcng.an tugas dan wcwcnangnya st:hingg.a mcngakibatkan infonnasi yang. Jihcrikan antar Jinas tidak saling. mclcngkapi hahkan ada kulanya tumpang. tindih. Karcna informasi yang. tidak saling. mcndukung. mi mcng.akihatkun pclayanan yang dibcrikan masyarakat mcnjadi tidak maksimaL tiJak clisicn dan hcrbclitbclit. Di lain pihak inlimnas1 dacrah yang schurusn~a mcnjadi media untuk mcmpromosikan Jacrah tidak hc~ialan sccara maksimul akihatn\a scpcrti yang ditulis surat kabar. Kahupatcn Sumcdang. tcnnasuk Jacrah Ji .lawa Barat yang kurang. hcrhasilmcnarik imcstor
4 Sistcm Infonnasi Ducrah hclum dihangun sccara tcrintcg.rasi sching.g.a mcngakihatkan h:ti-Jakcfisicnan Jalam pcnyampawn inlilmlasi kc mas\arukat.
Sistcm lnfonnasi Dacrah bclum dilakukan sccara !L'rintcg.msi dun maksimal sdllll!:l!:la inlhmwsi yang dihcrikan kc nws\arakat tidak komprchcnsip scrta hcrakihat ncg.atil" paJa pcmhang.unan dacmh.
145
...
I 3.
DPRD I (Komisi E)
4.
DPRD2 (Komisi A)
Mas\ulal-..ut I tWaka BPI>)
6
Musvarakat 2 (Angg.ota BPD)
lnfom1asi dacrah yang hcrhuhtmgan dcngan pclayanan masyarakal diang.gap cukup haik dcngan mclului media clcktronik yang sudah ada scpcrti di radioradio swa~la di Kabupalcn Sumcdan~ sc!ain itu jt1ga mclalui pamllctpamllct dan event-event pamcran pcmbangunun, wulaupun diakui kadang.kadang informasi-informasi tcrscbut diberikan sccara tcrpisah dan tidak dioordinasikan secara baik. Di dalam materinva baik di radio, mclalui pamflct dan event dibcrikan bagaimana mendaputkan pclayanan pcmcrintah di scktor tcrtcntu. Kabupatcn Sumcdang tidak pcmah kctinggalan dalam l>L'llyampaian inl'l>rmasi ke masyarakatnya. Infomasi yang bcrkaitan dcngan pcmbangunan dacrah sclalu disampaikan kcpada masyarakat. Dalam pcnyapaian informasi pclayauan masyarakut pcran serta Badan Pcrwakilan Dcsa (BPD) sangat dipcrlukan karena inl'lmnasi-inl'lmnasi tcrscbut akan disampaikan kcpada masyarakat )ang hcrada di dcsa-dcsa. itu inli>m1asi-infom1asi tcrschut JUga dapat dilakukan mclalui Sclain pallll'lllll, kunjun~an dal·ruh dan lain scha~ain\u. lnliHIIHISI-inliliiiHISI ~aug lll·tl-..utlan dcngun l>l'lllhan!_l.llllllll datt pl'layutHIIl masyarakat ditcrima mclalui raput-rapat dan pcrtcmuan-pcrtcmuan baik sccara fom1al maupun infom1al. Pcncapaian infonnasi tcrsebut dapat juga diterima mclalui pcrangkat-pcrangkat dacrah atau LSM-l.SM yang ada kaitannya dcngan fungsi-fungsi dari lcmhaga-lcmhanga tcrscbut. Selain itu infonnasi-inl'l>m1asi pcmhangunan disampaikan melalui pamcran-pamcran scpcrti 17 Agustus tctupi kadangkala pclaksanaan paml.!ran tc :->cbut tidak dikctahui olch masyarakat karcna kurangn~a sosiali:-:asi kcpada masyarakat alas kcgiatan pcmcrintah dacrah. I lanya mcmpakan lips service artinya dalam melakukan kcgiatan pl'mhangunan hanya mcngamhil hchcrapa orang untuk diikutscrtakan dalam program-program pcmhangunan tidak sclumhnya. Artinya program-program tcrschut hanya dapat dirasakan ruda hchcrupa orang sap dan scmakin parahnya, orang-orang yang Jiikutscrtakan tidak mctl~charluaskan
·.
Sistcm lnformusi Ducrah diunggup cukup baik mclalui saranu yang dimiliki dacruh \\alaupun dalam pcmhcriun infonnusi masih tcrkcsan bcrjalun scndiri-scndiri tidak tcrpadu dan kurang koordinasi.
Kchcradaan Badan Pcrwakilan Dcsu sungut pcnting dalum pcnyampaian inlonnusi kc masyarakat sclain itu informasi JUga disampaikan mclalui surana yang tcluh udu. lnl'llllnusi Jisumpuikun mela.lu suruuu yuug Ielah ada schclurnnya tctapi untuk mcndukung kcbcrhasilan informasi tcrscbut pcrlu dilakukan sosialisasi tcrlcbih dahulu kc musyarakat.
Pcnyampaian informasi kc masyarakat mcngalami kcndala ketika infqrmasi terscbut tidak disampaikan sebagaimana mcstinya.
146
3 7.
GAPENSI
KADIN
inl(mnasi-inl\mnusi yang Jip~o:rolch kcpada masyarukat tdapi paua Jiri scndiri dan kclompoknya masing-masing.. Infonnasi-infom1usi yang. bcrhu: 'ung.an dcngun pclayanun masyarakut olch pemerintah dacrah dirasakan sangat lambat. Kchanyakan masvarakat mcncan infonnasi itu scndiri mclalui datang langsung ke masing-masing dinas atau mcndapat infonnasi tcrscbut Jari sumber lain sclain pemcrintah. Akibatnva masvarakut hams rcla mcluang.kan waktunvn llntuk mcnL:an inl(mnnsi vung dibutllhknn. Bng.i d11niu usnhu iklim ~·ung. tkmik111n san~ut mcnghuti"lhut dalum hcrusahu. Sosialisasi yang. dilakuknn pcmcrintah dacrah tcrhadap pcraturnn-pcraturun baru kepada masyarakat juga dtrasakan kurang schingga masyarakat dalam mcng.ums kcpcrluannyu mcnjadi tcrhnmbat. lnfom1ast scrta pclaynnan masvaruknt hanva mcnjadi wucanu suju, untuk ting.kat realisusi, pcmcrintah Kahupatcn Sumcdang hcrkcsan tidak sungg.uhsung.g.uh Jalam mc\\ujudkannya. I Ia! ini dischabkan bel urn siapnya aparat dan infrastruktur yang mcnunjang tcrsclcng.garanya sistcm tcrscbut dcngan baik. Pengefisicnan dan pcng.clcktifan pclayanan publik otomatis akan memperbaiki kincrja sistem pemhcrian infonnasi kepadu masyarakat namun belum tentu didukung olch apnrat scndiri, karena akan dirasakan menghilang.kan salah satu 11cng.hasilan snmpingan ualam menyclcngg.arakan pclayanan puhlik tadi. ·
4 Sistcm Infonnasi Ducrah masih dirusu tiduk dilakukan sccara maksimal karena tidak adanya koordinasi antara dinas/badan schingga masyarakat/dunia usaha mcndapatkan pclayanun yang. tidak baik
J>cmcrintuh dacruh tidak hcrsungguhsungguh dalam mcncrapkan sistem infonnasi dacrah yang haik. Banvak faktor yang hcnnain di dalamnya diantaranya adalnh helum siapnya SDM dan infrastruktur serta moral aparat tcrtcntu yang mcnghamhat pclayanan terschut.
Sumber : Hasil Analisis.
147
Tabel G- 2 Persepsi Respoden Atas Bentuk Sistem lnformasi Daerah Dalam Rangka Pelayanan Publik Yang Berkualitas No.
Retj)onden
1 I
2
1
3.
Sckda
HAPPED/\
DPRD (Komisi E)
Pe~psl
Interpretasl 3 I lntuk mcwujudkan sistcm mtimnasi dacrah \all~ hcrku
148
4
4.
DPRD 2 (Komisi A)
5.
Mus\'urukut I (Waka BPD)
6.
Masyarakat 2 (Anggota BPD)
I
l
an dan kritikan. Dcngan mcnl!evaluasi sctiap pcluyanan kc arah yang lchih baik diharapkan dapat memherikan pcla~'anan publik yang hcrkualitas. Untuk mcnciptakan sistcm infonnasi Jacrah ~ang. b\:rkualitas. maka lJntuk mewujudkan sistcm infl.mnas1 dacrah harus ada standar pclayanan minimal yang dibcrikar. kcpada masyarakat yang bcrkualitas memcrlukan standar dcngan dcmikian bentuk Ianman infl.mna!.i :;epcrti apa yang dapat pclayanan minimal yang dapat dihcrikan kc dihcrikan kcpada masyarakat. Standar ini hcrhubungan dcngan jumlah masvarakat. pcnduduk, sarana dan prasarana, pendidikan. kcscbtun serta yang Jain. Standar ini harus ditentukan terlcbih dahulu agar daput dijadikan acuan dalam memhcrikan infonnasi kcpada masyarakat sesll1i dcngan kcadaan daerah sctcmpat. Pudu int invu mus\ ara kut ltll'll~i ng.inkan pdayunan ~·ung dil~l·rikan oleh I lntuk mcwujudkun sisll'l11 inli.mnus1 dueruh pcmerintah secam cepat dan murah. Pcrlu dipikirkan olch pcmcrintah yang bcrkuulitus pcrlu dukungan tc mologi daerah suatu cara yang dapat mcmecahkan pt.•nnasalahan dalam tcrutama komputcr dalam administra,;inya. infonnasi dacrah kcpada masvamkat. walaupun cnra tcrschut olch musyar;.kat dirnsakPn masih sangat tcrhatas dalum mcngukscsnyu. Salah satu cara adalah pcnggunaan internet dalam kegiatan pcmhangunan merupakan karcna lchih ccpat dalam pcncapaian snsaran dan sosialisasi dapal dilakukan mclalui media ini. Selam itu tuntungan hagi pemcrintah daerah untuk mcmberdayakan masyarak:tt mclalui pcng.gunaan internet dan mcmhangun tcnninal-tern1inal internet di kccumatan-kecamatan. s~iauh mungkin mcndcngar infonnasi-infom1asi Sistem infonnasi ti 1crnh dapat dikutakun Masyarakat pcmhangunan dacruhnva karcna :.clama ini masyarakat hclum bisa herkuulitas jika mas\'urakat mcnJapatkan mcng.nkscs infonnasi-infnnnasi tcrsebut. Untuk mcndapatkan infonnasi inl(mnasi-inlt)nnasi ll..'fl'chut mudah dun masyarakat harus mcncmpuh birokrasi yang herhclit-belit dan kadnng- murah tanpa mclalui hirokrusi yang hcrhcl!tkadang mcngcluarkan hiaya bclum lagi waktu dan tenaga yang hclit. dikkcluarkan. Mas\makut hanva mcrasukan dampak Juri pcmhangunan yang. dilakukan t~lch pcmcrintah dacrah. Misalnya adalah posts! kccama tan scha rusn~ a scha g. a i kcpa n ja nga;.;.n;..!J.;,1c~·n;.;,1c.;.;'r.:.i1;.;,1t;,; a.;.;h. .;k,;.;a-.h..;.uJ.p.;.:a,;.:tc;.;.n:..l_)t..;tk~· · a_n~~-~----~--~--~- ____.
149
..
:J
l
I
7.
X
I GAPENSI
I K/\J)JN I
I
·'.
:· :'.
3 .. '} . . . . _:
...
duri suura pcmcrintah schingga kccamutan dapat ml!mbcrikan pclayanan kcpada masyarakatnya scsuat dcngan kcmampuannya masing-masing dengan tctap mcngacu kctcntuan-kentuan yang. dibcrikan olch pcmcrintah kabupatcn Bagi dunia usaha untuk mcwujudkan pclayanan publik yang bcrkualitas harus didukung dcngun aturan-aturan yang jclas baik itu untuk pcrusahaan dan pcmcrintah scndiri scbagui palayan masyarakat. .Iangan sampai aturan ini mcnjadi pcnnainan olch kdompok yang kuut hahkan oh:h pcm~.:rintuh scndiri. Tcrciptanyu uturun yang. jt.:lus dan pcncrupun yang bcnar maka pclayanan publik yang bcrkualitas akan tcrwujud. Sclain itu juga harus didukung dcngan sistcm yang handal dan dapat mcmbantu mcningkatkan pclayanan pcmcrintah kcpada masyarukatnya. l Jntuk m~.:wujudkan sistcm iniC.mnasi dacruh y<:ng b~.:rkttalitas, harus hcnar-bcnar didukung olch scluruh komponcn mus~·arakat, pcmcrintah da~.:mh bcscrta scluruh jajarunnya. Sdain itu dukungan sumhcrJaya dan infra struktur yang dimiliki ducrah scrta sosialisasasi k~.:pada scluruh lapisan untuk membcrikan iniC.)nnasi yang bcnar dun tcpat kcpada scmua kalangan mas~·arakat. Dunia industri sar.gat hcrkcpcntingan eli dalam ikut s~.:rtu m~.:wujudkan sis tern iniC.mnasi 'lacmh yaug haik 'atlu mel a lui promosi hasil produksi.
Pclayanan publik yang bcrkualitas pcrlu dukungan aturan hukum yang jclas dun sistcm administrasi pcmcrintah yang handul.
Sist~.:m
inlonnasi dacrah yang bcrkualitas pcrlu dukungan : I. SDM dan linansial 2. intrastruktur 3. infonnasi yang dibcrikan dapat dipcrcuya.
Sumber : llasil Analisis.
150
Tabel G- 3 Hasil Wawancara Metode Delphi Tahap l Atas
M~!eri
1 auggapan
Kebutuhan Implementasi e-Government di Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas No.
Stakeholder
Aspirasi
2 Pemerintah I. Sekretariat Daerah
3
A.
2. BAPPEDA
J. DPRD I (Komisi E)
4. A)
DPf!.D 2 (Komisi
e-Govemment
perlu dibangun karena memudahkan pemerintah daerah dalam membcrikan pelayanan yang baik kepada masvarakat tetapi sebelurnnva harus membangun untuk pers1apan-pers1apan dilakukan instrumen tcrutarna dalam pt.."'lgorg.amsastan data ~'ang. baik pada setiap dinas. Pembangunan e-Govemment perlu dilakukan karena dapat dijadikan media terhadap masvarakat yang mg.m mcngetahui kegiatan pcmbangunan di Sumedang.. Sclain itu JUga merupakan pembelajaran terhadap masvarakat untuk ikut serta dalam pernbangunan daerah melalui sarana yang. dibangun di e-Govemment, misalnya dalam polling pendapat atas suatu pcrsoalan dacrah. Yang patut dilakukan adalah peng.uatan data pada masing.-masing dinas. Kclx..-radaan e-Govemment akan m~.-'tnhantu masvarakat dalam mcngakscs kchutu.~annva. Bag.i pcmcrintah merupakan media untuk penycharluasan inl(mnasi pembang.unan dacrah dan mdavani masyarakat. Mclt~lui e-Govermltent inf:lrmasi-informasi ~·ang pcnting dalam pemhang:unan kahupaten Sumcdang dapat diakscs masyarakat dalam hahkan sampai luar ncgcn dcng.an biaya dan waktu rclatif sing.kat. Scbelurn mcmbangun e-Govemme11f, tcrlcbih dahulu dilakukan suatu studi kelavakan akan penting.nya instrurncn ini. I {a! ini dilakukan untuk mcng.ctahui tingkat kcbutuhan dacrah dalam mcngaplikasikan instrumcn m1 scbag:ai media inl(lrmasi daerah. Melihat pcrkemhangan Jarnan yang scrnakin ma.J u rnaka pcranan tcknologi inl(lrmasi untuk pcmbang.unan dacrah sangat dipcrlukan. Untuk itu pt..mbcmgunan e-Govemmem pcrlu dilakukan walaupun sampai saat ini sistem intormasi daerah dapat dilal-ukan melalui mstitusi-institusi yang telah ditunjuk. Karena implementasi e-Govemment harus didukung. dengan surnber daya manusta yang handal dan kemampuan daerah. Identitikasi, kebijakan dan waktu dalam pembangunan instrumcn ini harus dilakukan agar tidat tetjadi kegagalan dalam pt..mbangunan.
151
B.
2 Masyarukat 5. Masyarakat I (Waka BPD)
6. Masyarakat 2 (Anggota BPD)
c
3 lmplementasi instrumen mt merupakan salah satu cans yang JX.:nting dalam pcmhangunan Kabupatcn Swncdang tctapi hanva kalangan-kalangan tcrtt..'Iltu yang dapat mcngaksesnya scdang.kan masyarakat awam akan mt..-rasa kesulitan dalam memperolehnya. Oleh karena itu pt..'Illt..-rintah dacrah harus mt..'Illikirkan cara agar rnasyarakat awam dapat meng.akscsnya. Harus dilakukan karena menyang.k-ut kepercayaan informasi harus sampat kepada pihak-pihak yang memerlukan sccara ccpat dan tidak bcrbclit-bclit Dt.:ngan demikian masvarakat hisa mengukur sejauh mana pembangunan daerahnva. Sampai saat tnt intorrnasiinfromasi tcrsehut tidak sampai ke masyarakat
Swasta
7. GAPENSI
K. KADIN
Hal itu merupakan terohosan yang bagus dalam pemerintahan. Dunia \\iraswasta akan dapat memantaatjkan dan ikut scrta dalam kegiatan ini Sudah banyak contoh di daerah lain bahwa dunia swasta bisa mendapatkan keuntungan deng.an adam·a instrumen tm. lnformasi lata cara pcn_pnan :rx-rusahaan dan yang lain dapat di sosialisasikan .. Pembangurtan sistem tnt harus scgcra dilalmk~n karena merupaka kebutuhan pokok s.aat mt, dengan begitu Kahupaten SumeJang tidak ak11n tcrtingg.ai dcngan dacrah yang. tclah mcncrapkmmya. Adam a informasi ~ ang. jclas dan tepat mengenat pemcrintahan dan seg.ala hentuk pcraturann~·a, scrta sumbcr da\ a a lam akan mcmbantu mcnin!!katkan pcmcrintah dacrah di dalam mcnarik i::Ycstor. dan mcnciptakan sistt.m pdayanan puhlik yang haik, ccpat dan akurat kcpada mas~ arakat.
152
I
Tabel G- 4 Hasil Wawancara Metode Delphi Tahap I Atas Materi Tanggapan Harapan Dan Permasalahan Dari Implementasi e-Governmelll Di Kabupaten Sumedang No.
Stakeholder
Aspirasi
2
3
A.
Pemerintah I. Sekretari.at Daerah
2. BAPPEDA
~.
DPRD I (Komisi
F)
.f. DPRD 2 (Komisi A)
Masvarakat 5. Mas\arakat I ( \l./aka BPD)
I lara pan alas irnplerm.-nlasi e-Govemment adalah sistem informasi daerah dapat dibang.un deng.an baik. Sclain itu informasi yang diherikan kepada masvarakat lebi.h terinteg.rasi dan terpadu. Permasalahannya adalah sumber daya manusia di Kabupaten Sumedang. rendah alau masih sedikit yang bisa mengoperasikannya. Harapannya adalah instrumen mt menjadi sarana yang dapat melavani masvarakat secara ccpat dan murah. Masyarakat dapat ikut scrta dalam pcmbang.unan daerah dcng.an \\Ujud mcmberi masukan mclalui fasilitas-fasiltas yang telah disediakan selain itu JUga memperlancar dt..-ngan mempromosikan pt.mbangunan daemh [email protected] daerah. Permasalahannva kompetensi dari personil yang menanga!li instnunen masih rendah. Harapan alas implcmentasi e-GO\:ermnelll ..tdalah meilUIIJUng. keberhasilan dalam pembangunau daerah. Pcnnasalahannva bclum merupakan kebutuhan \ang mendesak bag.i Kabupalen Sumedang karena fungsi eGm·emment masih bisa di!angani oleh dinas-dina:-; teknis secara manual. Untuk membangun e-Govemment pcriu mempcrhatikan kcmw1g.kinan dan keadaan Kabupatcn Sumedang. . I Iarapan yang paling pcnting adalah mcndapatkan mlai lam bah alas pembangunan daerah dengan dibangunnya sistem m1. Sistt..m ini menjat~i tidak bcrguna jika tidak mcmberikan nilai tambah baik bagi pcmcrintah dan masvarakat. Permasalahar..:1ya sumber daya yang dimiliki Kabupaten Surncdang kurang mendukung tcrulama sumbcr dava manusia. Harapannya adalah proses komunikasi dapat terjadi antara pcmerinlah dan masyarakat. Dcng.an demikian akan mempermudah akscs masyarakat ke pemcrinlah. Pennasalahannva adalah pcng.etahuan masvarakat masi.h rcndah, kalangan dan daerah tcrtentu seperti kawasan pcndidikan di Jatinangor yang dapat mcngg.unakan lasilit.as 101. T eta pi kcterbalasan ini jang.an dijadikan pcnghalang karena perang.kat ini dapat menunjang kelancaran
153
2 6. Masyarakat 2 (An~ota BPD)
c.
3 informasi yang akurat dan et.-pat. Permasalahan yang dirasakan adalah sumber daya manusia yang dirasa kW"a.Jlg. Selain itu JUga kesadaran dari pemerintah daerah tmtuk melayani masyarakatnya secant maksimal juga kurang. Melalui e-Govemment diharapkan kendala-kendala 1ru dapat diminimalisasi. Informasiinformasi yang diberikan merupakan gambaran dari kebutuha.n masyarakat setempat. Sarana yang dimiliki daerah sedapat mtmgkin difungsikan tmtuk mendukung program ini seperti pada tingk.at kccamatan dibangtm perangkat yang dapat mengakses instrumen ini sepanjang kondisinya memtmgkinkan,
Swasta 7. GAPENSI
8. KADIN
Harapan yang penting adalah terciptanya hubungan pemerint.ah dan rnasyarakat lebih baik. Pelayanan yang berbelit-belit sudah seharusnya dihilangkan dan terciptanya aturan yang jelas
154
Tabel G- 5 Hasil Wawancara Metode Delphi Tahap I Atas Materi Tanggapan Mengenai Informasi Yang Akan Diberikan Dalam e-Governme1 Kabupaten Sumedang No.
A.
Stakeholder 2 Pemerintah I. Sckretariat Daerah
Aspira.si
3 Kemajuan pembang:unan kabupaten Sumedang, sosialisasi pembuatan penjtnall, pelayanan satu atap dan potensi daerah Infonnasi kegiatan pembangunan, sosialisasi penmdangundangan, sosialisasi pembuatan perijinan, pelayanan satu atap, polensi daerah, potensi penanarnan modal dengan menampilkan analisa Input-Output dan intormasi edukasi, politik serta lainnva yang tujuannya untuk transparansi kegiatan administrasi pcmcrintahan. Pelayanan yang prima, murah, ccpat dan tepat
2. BAPPEDA
3.
DPRD I (Komisi
E)
A)
Proses perijinan, prosedw· pt.."'ldiriau perusahaan, prumosi pcluang hcrusaha di Kabupatcn potcnsi dacrah dan Swnedang.
Masyarakat 5. Masvarakat I (Waka BPD) 6. Masvarakat 2 (Anggota BPD) Swasta
Pt.'Tijinan, polt."Jlsi daerah dan kcgiatan pcmcrinlahan sampai ting.kat kecamatan schingg.a dapat dipublikasikan Intormasi pt.'Tl.Jman yang di dalamnYa mcngatur alur perijinan, masalah k•:schatan dan yang lain.
4.
B.
C.
DPRD 2 (Komisi
7 GAPENSI
8. KADfN
I I
I Intormasi-inll.lrmasi yang. hcrg.una hagi iklim bcru,;aha dan intomasi pcmbangunan yang tuj uannya sctiap pcrusahaan bisa mcngakscs kcpcrluannya lanpa mclihat status perusahaan terse but.. lnfonnasi yang berguna bagi iklim invcstasi dan pembangunan, kcscrnpatan p.-omosi bagi industri kccil dan mt."'lcngah, pclayanan pcn.rman yang ccpat dan murah, pelayanan publik yang murah dan ccpat, scrta mclihatkan swasta dalam mc.."Jldukung tt.-realisasinya sislcm ini.
155
Tabel G- 6 Hasil Wawancara Metode Delphi Tahap I Atas \1ateri Tanggapan Mengenai Implementasi Bentuk Apa Selanjutnya Yang lngin Dicapai di Kabupaten Sumedang (Konsep Publish, Interact Dan Transact) Stakeholder 2
No. A.
Pemerintah I. Sekretariat Daerah
2. BAPPEDA
.3. DPRD I (Komis1
E) 4.
DPRD 2 (Komisi
A)
B.
Masyarakat 5. Masvarakat I (Waka BPD)
6. Masvarakat 2 (Anggota BPD)
C.
Swasta 7. GAPENSI
8. KADIN
Aspirasi
3 Bentuk unplementasi yang diharapakan adalah terjadinya komunikasi antara masvarakat dan pcmcrintah dacrah. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini schagai cam untuk mencari intormasi-inlormasi yang dibutuhkan tanpa melaiUJ birokrasi dan dapat dilakukan dcngan ccpat Masvarakat dapat mcmhcrikan umpan halik mclalui layanan 1m dan akan disampaikan kcpada yang bcrkepentingan untuk mcmpcrolch tanggapan Pada tahap awal 1m yang akan dicapai adalah bcntukbcntuk yang menampilkan gambaran dacrah, kcgiatan pembangw-1an, produk -produk unggulan daerah yang intinya men1bt."'ikan gambaran potensi dacrah. Selain itu di dalanma _1uga dibangun untuk ruang masYarakat yang. mgm membcrikan pendapatnya kepada pemerintah sckaligus untuk memhcrdayakan masyarakat di dalam JX.."TTlerimahan dan tcknologi inlormasi. Tergantnng. keing.inan ~wasta dan masyarakat, legislatif hanva memf:Isilitasi Tcrg.antnng. kcing.inan masyarakat karcna schag.ai leg.islatif harus mclihat situasi dan kondisi dacrah di dalam menerapkan usulan pemhangunan. MasYardkat hisa mcndapatkan inlC.>rmasi kcbijakan pcmerintah dacrah sclain itu dapat mcmhcrikan saran atau kritik atas kebijakan tersebut. Aplikasi yang Jebih modt!'Il1 disesuaikan deng.an kapasitas Kabupatcn Sumcdang. dan dilak-ukan secara hertahap. Masvarakat dapat sclalu mcngikuti pemhang.unan daerahnva dan turut scrta dalam mcmbcrikan masukan atau kritikan terhadap suatu pcrmasalahan di dacrahnya. Yang penting bcntuk yang dibangun dapat mencerminkan keterlibatan masyarakat dan transparansi pcmcrintah daerah dalam proses pemhangunan. Mendorong masvarakat untuk herpc:-an serta dalam pembangunan daerah dan inlormasi-intormasi yang disampaikan merupakan kcbutuhan masyarakat.
156
Tabel G- 7 Hasil Wawancara Metode Delphi Tahap I Ata~ Mdteri ;anggapan Siapa Yang Layak Dalam Mengelola e-Governmem di Kabupaten Sumedang No.
Stakeholder 2 Pcmcrintah I. Sckretariat I )aerah
2. BAPPEDA
3. DPRD I (Komisi E)
.t.
DPRD 2 (Komisi
A)
B.
c
Mas\·arakat 5. Masvarakat I (Waka BPD) (J. Masvarakai 2 ( Ang.gota BJ>f))
Swasta 7. GAPEN>il
X. KADif\l
Aspirasi 3 Ditentukan dengan kajian org.amsast terlehih dahulu Artinya institusi yang akan mcngclola t!-Govemmc:nl harus dikaji li...Tlcbih dahulu baik itu struktur organisasi. sumlx.T daya rnanusia, kantor dan lain-lain yang dimiliki olch suatu institusi. Institusi yang sckarang ditx."Ti tugas mc..."'lgclola sistcm mt dibcri kcsc...mpatan dahulu untuk meng.pcrasikarmya dan setclah itu baru dievaluasi. Disc...Tahkan ke institusi lain scbagai pcng.clola khusus data elcktronik, karcna dcng.an wewcnang yang dihcrikan kepada institusi tcrsebut akan mcndorong institusi tcrschut untuk hckc...'lja scsuai dL"'lgan kcwl."'langannya. Diserahkan ke swasta sebagai pt."'lgeiolanya, pcmcnntah scbisa mungkin mcnvc...Tahkan scktor-scktor pclayanan kL-pada swast!l. untuk mcnghindari kritikan-kritikan ~ant birokrasi pt.mcrintah tidak efisicn. i3APPEDA karcna didukung d1.."1lgan sumbcr dava ~·ang tclah dipunyai. Siapapun yang mengclola harus profi:sional. di htdang.m a tidak :•sal-asalan. lnstitusi ~·ang cocok untuk mcngclola e-( im·enlllll'llf Karcna di BAPPFI ).'\ sudah adalah HAPPED/\ rna mpu :nan us .a stunbcr mcmpunyat mcngopcrasikannya. Pcnunjukkan institusi baru sclain yang sudah ada d1 Kabupatcn Sumcdang karcna jika digabungkan dmgan instusi lain akan mcngakibatkan tumpang tindih Jcngan tugas fung.si scbclumnya. Discrahkan kc pcm1..Tintah dacrah mclalui kcbi.Jakan yang mcndukungnya karcna pcm~..Tintah dacrah yang tahu 1x·rsis institusi ~tpa y~tng. hcrwc..."'lung untuk mcngclolanya. Yang penting inf(lrmasi-inli.lrmasi yanp. disampaikan harus sclalu dipt.Tbaharui dan dapat Jipcrcaya dan nll."tllbcrikan manfaat kcpada masyarakat luas.
157
LAMPIRAN
II
HASIL WAWANCARA DELPHI TAHAP II
Tabel H- I Hasil Wawancara Metode Delphi Tahap II Atas Tanggapan Kebutuhan Implementasi e-Government di Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Stakeholder
2 Schctariat Dacrah
Tanggapan
Aapirasl
pcrlu e-.clovemmenl karcna dibangun pcmcrintah mcmudahkan dacrah dalam membcrikan pclayanan yang buik kepada tctapi musyarakat scbclumnyu hurus Jilakukun pcrsiupun-pcrsiupun untuk instrumcn mcmbungun Julum tcrutamu 1~ngorguuisusinu dntn \IIIII! hni~ pudu ~ctiup duut'
Uralan 4
Stakeholder 3 I. BAPPEDA
2. DPRD I ( Knmi~i E)
3. DPRD 2 ( Komisi
A) ..J.
Mns~·urakut
I
(Wuku IIPil) Mus~·urukut 2 (Anggotu BPD) 6. GAPENSI
5.
7. KADIN
Persiupun dulum pcmbungunan e-Govemmenl mcmang mutlak diperlukan. Kcgagalan ~cmbangunan e-Gover,m~enl Kabupatcn Sumcdung sebelumnya mcrupakan contoh yang riil bahwa pcrsiupun tiduk dilakukan pcmerintah secara benar. Kabupatcn Sumcdung mcmang memcrlukan pembangunan e-Governuml tetapi pcrsiupun-pcrsiupan hurus dilakukun olch pihak -pihuk yang terkait karcnu bila gugal muka masvurukut yang ukun mcnunggungnyu. lJntuk mcndukung sistcm ini hurus dilukukut1 pcrsiupun yang mr~liputi pcnclitiun utau studi kclayukan yuug 111cnyatukun tingkut kcbutuhun duri instrumcn ini. Duri studi tcrscbut muku akun diambiltindukun lcbih lunjut. Pcrsinpu11 yang dilakuknn olch pcmcrintuh scluyuknyu juga mcmbcrikun solusi kcpudu n1us' uru~ut hugnilownn n1cmpcrolch li1silitns ini misulnyu Jcngun mcnumli111tkun lu»ilitull ~C~IIIIIIIlllll dul11111 IIICIII/olltlioiiiiiiSi~ull kc IIIIIS)'Illllkllt Musyurakut hunyu mcnginginkun pcluyunun yung buik duri pemcrintah, proses mcwujudkan pcluyunan yung baik discrahkan ke pcmerintih. Yang pcnting instrumcn ini dapal diukscs olch masyarakat karcna berkembangnyajaman ~cmuu ducruh ukun mcmcrlukun instrumcn ini. Tuhup persiapun diserahkan sepenuhnya kcpudto pcmcrin!ah yang mcngctuhui pcrmasulahan-permasalahan dalam membangun t•-Gm-enunenl. Bcrkcmhangn~ a jam an. pcmcrintah dacruh harus mencari terobosan dalam pclayur.an ke-
158
'
BAPPEDA
DPRD I (Komisi E)
2
e-GovemPcmbangunan ment pcrlu dilakukan korcna media dijadikon dapat tcrhadap masyarnkat yang ingin mengeta-hui kcgiatan pcmbongunan di Surncdang. Sclnin itu jugn mcmpnknn tcrhn-dnp pcmbclajarnn masyarnkat untuk ikut scrta dalam pcmbongunun dncrnh yang snrnnn mclalui dibangun di e-CJowmntl'lll. misalnya dalam polling suatu alas pendapat persoalan dacrah. Yang patut dilakukan adalah pada data penQuatan masing-masing dinas. Keberadaan e-Cio,·emme/11 akan mcmbantu masynrakat mcngnkscs dalam kcbutuhannya. llag.i rncrupakan pcmerintah untuk media pcnycharluasan in formasi dacrah. pcmbangunan e-CJon:mment Mclalui yang informasi-informasi pc~ting dalam pcmbangunan kabupatcn Surncdan~ do-
3 I. Sckdu
2. DJ>RD I (Komisi E) .t D:'IW 2 ( Komisi A) -1. Masyarakut I (Wnkn BPI>) 5. Masynrnkat 2
(Anggota BJ>D)
6. GAJ>ENSI 7. KADIN
I
I I. Sckdu
2. BAJ>PEDA
3. DPRD 2 ( Komisi 1\) -1. Masynrakat 1
(Wakn BPD)
4 padn masynrnkat yang lebih bnik nlch karcna itu instrumcn ini horus dibangun dcntzan dioukung sumbcr dnya yang dimiliki Kabupatcn Sumcdang Scpendapat yang diungkapkan olch 131\PPEDI\. Data-data yang ada di dinas-dinas ..aat ini mcmang tidnk dikclola sccuru baik olch scbab itu Sekrcturint Dacrnh ditugusi t>lch Oubcrnur untuk mcnghimpun datu mcngcnui asct sctiup dinus. Pcnguatan uuta mcrupakan scbagian dari tahap pcrsiapan yang mcsti dilakukar lanvak persiapan-persiapan lain yang dikctahui pcr!!is oleh pcmcrintah horus drlukukan ~tzar instrmncn iui hcrhasilmcmhcriknn nilni tnmhnh hngi pcmbnngunnn dncrnh. Studi ~dn~n~nn Jll!/.11 nknn mclihnt ~chcrnpn jnuh dnri kcsinpnn dinns-thnns dnlnm mcmhcriknn dntn-datn ,·ang dipcrluknn dulnm pcmhungunan 1•-C iownmtl'lll Sosialisasi atau pcnycbnrluasnn infnnnnsi mengcnai kcbcradnan t.'-Ciowt tnll'lll juga mcsti dilakukan kc musynruknt karcnn kndnng-kadang masynrokut tidok mcntzclnhui progrum-progrum pcmbungunun yang dilnkukan olch pcmcrintah dacrah masyurul:at hanya mclihat dumpuk pc.nbungunan I>alam proses pcmbungunun tcrhadapnya olch karcnu itu e-Gownmu.mt scjuuh mungkin mcmbcrikan dumpak yantz positifbagi masynrakat. .lika dipcrlukan GAPENSJ akan mcmberikan data-data yang berhubungan dalam mcmhangun 1'-Ciovenmtl'/11. Sclain pcnguatan data. pcmcrintnh juga horus mcmikirknn lilktor-lnktor loin ~cpcrtr SI>M don linnnsial don tidnk knlah pcntingnya adalah sistcm ini bcrsilnt tcrus mcnerus jadi kebijakan yang ndn letup mcndukung keberndnnn sistcm ini. Sepcndapnt yang dikcmukan olch Komisi E. knrena dapnt digunakun schngai media informnsi ke mnsyaraknt ducrnh bahkan ke luar ncgeri Sctuju pcndnput Knmisi E untuk itu pihuk lcgislatif sudah sclu~akn~·a mcngcluorkan kcbijukan yang silntnya mcndukung dalam implcmcntnsi instrumcn ini dalam pcmcrintahan dacrah. Sctuju pcndupat Komisi E tctnpi untuk mewujudkan tujun11 ~·nng buik ini pcrlu dilakukan sur\'CI lcrlcbih duhulu ui dulam pcmcrintuh Knbuputcn Sumedang untuk mehhnt kcsiapannya dun hila pcrlu studi hn11ding kc dacruh lain yang Ielah hcrhusil. Sctuju dcngan pcndapat Knmisi E. bagi nnggota dcwan horus selnlu mcngikuti dilnkuknn dacrnh lain dalam yang pcrkcmbangan JUmnn agur kebcrhnsilnn melaksanukan pembangunan duput dijndiknn rcfcrcnsi.
159
I>PRI> 2 ( Komisi i\)
mcmlmngun etcrlcbih dilukukun suutu duhulu ukan kclayukun studi j pcntingnyu instrumcn 1111. llul Ill I Jiluk ukun untuk tingkat mcngctahui kcbutuhan ducrah dulum mcnguplikusikun instrumcn ini schugui mcJiu inli•rmusi ldcntilikusi. dacrah. kcbijukun dun waktu dalum pcmbangunun instrumcn ini hurus dilakukan agar tidak h.:rjadi kcgagulan dalam pcmbungunun.
I
Scbclum
4
3
2 put diukscs musyurukut dun bahkun sampui luar ncgeri dcngan hiaya dun waktu rclutir sin!(kut.
6. Gi\PENSI
7 Ki\DIN
I.
S~kdu
( im·em-111<'111.
I
.., l!i\I'PEI>/\
I
3. DI'RD I l Konusi 1·.)
I
I I
·I
Mus~·urukut
!
(Waka 1!1'1>) 5. Masyurakat 2 l /\nggt•lu Ill' I>)
(,,
l'rinsipnyu scp~nJaput dcngan Komisi E yang pcrlu dilakukan olch DPRD adalah mendukung program-program pcmbangunan da~rah yang mcmpunya1 pcluang tinggi dalam kch~rh:•silen pcmbangunan bukun hanyu bicura suja. I >I'R I) suduh scln' ak II\ a mcndukung k~hijukun ins! rumen ini dun ~·ung lcbih J!Cnting Jilakukun adaluh itllplcm~ntasi Juri kchijukun tcrs~hut jungun hunyu mcnjudi \\ucuna saju. llsulun studi kcla~akan patut Jilukukan untuk mclihut kapusitus yang dimiliki olch Kubuputcn Sumcdang. llasil 1111 akan mcnjadi alai untuk mcngambil kcbijaksanuan sclanjutnya dalam implcnt~ntasi instrum~n ini. Bagi pcmcrintah. studi kela~·akun juga akun m~lihat k~siapan Juri Jinus badan Jalam pcnyclcngguruan ~·-Ciowm111en1. Studi kclu~akan ~·ang diusulkanjugu hurus m~rungkum kcsiupununsur-unsur yang tcrhhut baik Juri unsur pcmcrintah. lcgilslutit: swustu dun p~mh:1ngunu;1 t•-C im•em111<'111, masyurakat. P~m~rintuh bcrhubungan dcngun kcsiapan dalam orgun1sast datu dun inl'rustruktur. kgislatit' dulam p~rsmpun pcrungkat-pcrangkat yang mcndukung scpcrti k~hijuka" dan IUI!-!!111run. Swustu hcrhubungun J!Crsiupun datu yang mcnJukung Jan h~rkaitun Jcngan pcmbangunun tcrminul-tcrminul intcrm:t yang muduh 1~1us~ arakat Jiaks~s dan murah sclain juga mclihat tingkut pcngctahuan masyurukut Stuoi kcla~·akan mcrupakun tuhap pcrsiapun yang dilukukan olch pemcrintuh. llcntuk studi kclayakan ini tcrgantung Juri J!Cillcrintuh Jucruh yang scsuai dcngun kcmumpuun dacruh tcrutuma sumlx:r p~mbiayaunnyu. /\nggota dcwan terutamu pada komisi yang bcrsangkutan akun mclihut kcbutuhan studi ini apakuh mcndukung atuu tidak dalam mcudukung p~mbungunun instrumcn ini. Slut.li kdu~ nkun juga hurus mclihut kcsiupun Juri pcmbungunun tcmput-tcmpul yang dupul mcnguks~s interne!. Tcmput ini harus sccaru mudah diduput olch musyarukat dun murah. l'cnggunaan kantor-kantor kccamatun bisa dilukukan untuk mengakscs internet. l~ugi Kubupatcn Sumcdang instrumcn ini mcrupukan kebutuhan yang harus dilukukan mcngingat •llat ini sungat pcnting bagi Jucruh. Studi kcluyukun yang diusulkun putut dilakukan asulkan Jilukukun sccuru bcnur dan pihak-pihukterkait harus memberikun data yang bcnar ug.ar kclcmahun-kclcmahan yang ditemukan bisa scgcra diambil tindakan untuk men~ clcsaikann~·u. Studi kcla~ ukun pcrlu Jilakukan olch scmuu pihuk bugi unggota dewun juga hurus melihat kcsiupan bagaimuna mcngawusinyu jalunya instrumen ini apakah sesuai dengan tujuan dan kcinginan masyarukat. Dengan demikiun instrumen ini memberikun manfaal yang be sur kcpaJa mas~ arakat.
160
1
2
Masynrnknt I (Wnkn
lmplcmcntnsi instrumcn 1111 merupnkan snlnh sntu earn yang renting Jalnm pcmbangunan Kabupatcn Sumednng tetnpi hanyn kalnngnn-knlnngnn tertentu yang dnpat mcngaksesnyu scdungkun mns~·nmkut owum nknn mcrusu kesuliton datum memperotehnya. Oteh kareno itu pemerintnh daerah horus memikirknn cora agar mnsynroknt awnm dapat mengnksesnya.
BPD)
3 7. KADIN
I. Sl!kda
2 llAPPEDA
J. DPRD I (Komisi E)
..t. DPRD2 (Komisi A)
5.
Ma~yt.raknt 2 ( Anggota ll PD)
(J
4 llngi duniu swosta sudnh jclns kclebihnn instrumen 1n1 onggotu dcwan JUga ham~ menyiapkan earn-earn supa:;n instrumcn ini dopa! dipakai tents olch oparnt pcmerintah untuk mclakukan tugas kcpemcrintohan. Tujuannyn agar instrumen ini Japut dipaka1 tcm~ dar. tidak mengntnmi ke\'nkumon dalum operusionatnya. Mnsyarnkat nwnm mcmang kcsulitan datam mendnpatkan akscs instrumcn m1 f1dak scperti pcmbangunan tiisik dimana dapat dinikmati tungsung olch ma!lyarnkot tctapi pcmbangunnn instrumcn 1111 han~n Jupnt dinikmati knlnnllan tcrtcntu snja. Tinllkut kcpcn!ingan mnsynrakat 1mam tcrhadap instrumcn ini mcmang rcndah. Otch knrcnn itu pemerintah dacroh mctului institusi fim1ut yang ditunjuk mencan earn untuk dupat membcrikan informnsi yang bcrguna dan menyedinkan sarona bagi masyarakat . Datum pcrenennann pembnngunan llAPPEDA. untuk memasyarukatknn instmmen im nkun ,litukukun mcltuui sosiutisnsi buik itu mclntui pumcrnn ainu juga mclntui pcrnn~tknt dnernh ynn~ Jimitiki ,,lch Knbupatcn Sumcdnng. Sosiati~msi ini mcnjclusknn hagnimona ma:>yarakat mcndnpatkan informasi 1111 dan opa montontnyn sekotigus dutam ranllka membcrdayakan masyarnknt. Setain itu direncanakan pada setiap kecomatan bitamana kcadnan geogrofisnya mendukung akan dibangun internet. lnfiJrmasi ini sangat bcrgunn bngi nnggota dewnn untuk dapot mcmbohasnya dengan pihak cksekutif bagnimann mensiknpinya. Scjauh mungkin kendoln-kendata yang mungkin dihadnpni datum iptemcntasi instrumen ini dapat diinventarisir sehinggo dapat dicarikan sotusi untuk memecahkannya. lJntuk itu studi ketayaknn mcmung perlu ditakukun untuk mcngctahui pcrma!'llllahanpermasaluhun di tapungan. Aspirasi- aspirasi yang bcrkembang di masyarakat okan ditampung di dewan dan aknn dijadikan bahan mnsukan datam rapat komisi untuk mcndapatkun respon dnri pihak eksckutif. Sependapat dcngnn pcrn~·ntnnn yang dikcmukan oteh masynrakat I. yang dirosokan oteh mas\'araknt datum mendapatkan informasi tersebut snngat minim mengingat keterbata!'llln snrn;1a vnng ada. Snmpai saat ini dnerah yang mcmpun~·ni akscs kuat datum mendopotkan informnsi itu ndatnh Kecamntan Jatinangor karena mcmitiki sarona yang memungkinkan serta knwnsan pcndidikan. lJntuk itu pertu dibangun puda titik-titik tertcntu sarona yang dapat mengakses informusi tcrsebut misntnya pnda kecamatan atau tcmput dimann memungkinkan. llat ini juga diatomi ,1tch dunia usuha. saul ini pcrusahaan yang mcmunlilatkon internet ma"ih sediki! karena apa \'Uilll. dibcrikan datum internet kurang mcwakiti kepcntill_lanll\a.
161
2
3
4
Jiku pemerintuh dueruh memberikun layanun yang bcrguna bugi duniu swusta mc:lalui internet muku perusuhuun dueruh ukan berusuha menduputkan informasi terscbut. Masulahnya akses inl(,rmusi tcrsebut musih kurang di Kabupatcn Sumcdang, untuk itu 7. KADIN kiranya perlu dibangun tcmput-ternpat tcrtcntu yang bisa menguksses informasi tersebut. Untuk itu pcmcrintuh dacrah harus mcmikirkan cara untuk mengatasinya. Saat ini yang puling dirusakun olch masyarakat Kabupatcn Sumedang adalah kurangnya inlormasiinformasi yang Jiberikan pcmerintah dacrah dalam pcmbangunan. Akscs-ukses yang ada sclunw ini kurung l)crhusil dalam sosialisasinyu. Diharapkan adanya e-Govemment dapat mcmbantu kclcmuhun 1111 usulkan scbclumnya dilakukan perangkat-perangkat yang mcnJukung instrumen ini misalnya dcngan mcmbangun wamet-wamct di lokasi tertentu. Kclcmuhun upurat pcmcrintah dacruh adaluh dalam penyampaian informasi yang I. Sckdu llarus dilukukan kurcna Masyarokat 2 diberikan kc musyamkat yang lambat dan bcrbclit-belit. Aparat masih tcrbiasa dengan menyang-kut kc~rcayaan (Anggota BPD) polo kcrja yang lumbut dan akan bekcrja ccpat bila ada tcguron atau imbalan. Untuk itu infom1usi hurus sampa1 kcsadurun uparat yang tugas utumanya mclayani masyarakat sccara ccpat dan tcpat harus kepu~u pihuk-pihuk yang tcrculisir. lnstrumcn e-Govemment diharapkan mcngurangi bahkan mcnghilangkan mcmcrlukan sccaru ccpat budaya kerja scperti itu a:>nlkun instrumcn ini dibangun secaru bcnar. 2. BAPPEDA dun tiduk bcrbclit-bclit. Salah sutu tujuun e-Uowrnment adaluh meningkatkun elisiensi kcrju pcmerintuh dimanu dcmi-kiun J>engun musyarakutnkan l'lcnJapatkan inlormasi sccura ceput dan tidak berbelit-belit puda layamusyarukat bisu mcngukur h:yunun ll"l'h silt' tersebut. lJntuk itu layanun yang dibcrikan pada web site harus scjauh mana pcmbungunan menccrrninkan kcbutuhun musyarakat.. lnstitusi yang ditunjuk scbagai pcngelola edac-ruhnya. Sampui saul ini Gov.:rnment harus sclalu mcmpcrsiapkan dan mcnyampaikan informasi-informasi yang inli.mnasi-infromasi tcrsebut ("lCnting bagi masyurakat. tidak sampui ke masyarakut Merupukan hthun musukun hugi n('nrut JlCmcrintuh ducruh bahwa datum pcnycburun .t llPIW I inltmnast-llllimuusi JlCnlhangunun masih mcngutami kcndata kc masyarakat. Pcmcrintah (Komisi E) dueruh hurus mcmJJCrsiapkan uttcrnatif-ahcrnutif dutam menyelesaikan pcrsoalan 1111. M~:dw ir~li,rmusi mus~urukut ~·unll uJu sclumu ini hurus dibcrdayakan kcmbuli scporti radio. surut kabur Jun pumcran. Ah~:rnatil" e-(iovemmenl juga mcrupukun suluh sutu cara datum mcmccahkan pcrsoutan ini tctapi akscs untuk mendapatkan e-Govemmenl harus diban~un h.:rlebih dahulu. Angg~tu dc\\Uil 1kun sctutu mcmperhutikan uspirusi-aspirusi yang bcrkcmbang di .t. DPRD 2 musyarukut. Musyurukat m~:rupakan obyck yang harus mendapatkan petayanan yang baik (Komisi A) duri pcmcrintuh. Bilu dulam pcnyelcnggaraan pemcrintahan mengaiO:mi kendala maka ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ih~a~unukunm~rnin~~rtanggun~awabunduri~hakck~kutif
162
1
2
3 5. Mnsynrak u1 I
(Wnkn I!P D)
6. GAPENSI
7. KADIN
GAPENSI
II a! itu mcrupokon terobosan yang bogus do lam pemerintahan. Dunia wiraswasta akan de pat memonfaotjkon dun ikut serta datum kcgiotan 101. Sudah ban yak contoh di doerah loin hohwa dunio swasto bi~ mcndnputknn kcuntungnn dcngnn udnnyu instntmcn ini. lnformusi tutu cars perijinan pcntsahoan dan yang lain dopa! di sosiolisasikan.
1. Sckdu
2. BAPPIJ),\
.l DI'RD I (Komisi E)
4. DI'RD 2 (Komisi A)
4 ljntuk itu pcmcrin1ah horus mcnsosioli~sikan infi,rmasi pcmhongunon kepada masyarukut lchih huik lagi. Diokui sclomu ini masyorakat kurang mcndapatkan informosiint<Jrmosi pcmhangunan hoik ittu kendolu teknis dan non tcknis. Kchcradoan rGovemment diharapkan dopa! mcmccahkan kcndala informasi ini asalkan pemerintah daeruh mcmbungun tempat-tcmput okscs e-Govemmellf. Akscs il"'formosi merupakan kcndola dalom pcnyampaian kc masyarakat. lnstitusi-institusi yang ada tidak dupot mcnjalankun tugos don fungsinya. Untuk itu pemerintah dacrah horus mengcvaluasi kcmbali institusi ini dan mcmikirkan caru-caru boru yang lcbih baik termasuk e-Goven1me11t. lnformasi yang cepat don tidak berbeli-bclit merupnkn keinginan masyarokat. Oleh karena itu pcmcrintah dacral. harus mcwujudkan kcinginan masyarakat tcrsebut. Apapun cars yang ditcrupknn tujunn yang ingin dicnpui nduluh inli1rmosi yang ukurut dun tcrpcrcoya Tujuon duri pcmcrintah dacruh uduluh mcmbcrikan pclaynnun masyaraknt yang boik dan cepat apabilo pcncrapan instrumen e-Govemment dapot memberikan pclayanon yang dibutuh:.:on masyarakut mnka instrumen mcrupokan program pc·· ' ·n yang penting. Layonan-layannn yang dibcrikun kc masyarakat mcrupuknn informosi-informasi yang dibutuhkon mosyarokot dun tidok asul-asolan dolam mcmberikan informasi tcrsebut. Dalom pcmbongunan program e-Govemment Kobupatcn sclonjutnya. yang akan ditampilkun mcrurukan inlimlHtsi-inlimnasi yang dibutuhkan masyorukot tcrmasuk untuk dunio swustu di nn1urunyo tutu cura pcrijinun. pcndirian pcrusahoun don yang lain. Dengan Jemtkion uJm:yu inlimnusi tcrsebut ukun mcmpcrccpot urusun musyurukot. Untuk itu pcnguntun dntn Juri dinns-Jinns tcknis dipcrlukun untuk mcndukung proses pcmbungunon e-Uol't'nun,·nt ogur tujuun pcluyunun musyurukut yung buik dupnt tcrwujud. .liko mcmnng duniu swasto don musyurokut dopa! melihot sisi positifnyo dori instrumen ini moka pihok cksckutif dupat mcwujudkannya mclalui perencanaan yang malang. Pcrcncanunn bisu bcrupu sumbcr pcmbiayoan. sumbcr days manuisia. sarona dan pmsumnu dun ynng luin. l'cmhungunnn program ini hunts dilakukun sccora benar agar nantinya tidak mcngalami kegugalan di kcmudian hori. mcningut biayu yang digunakan bcsar. Aspirasi duniu s\\ustu sungat bcrmanfaat bugi unggotu dewan kurenu tugas dcwan adalah mcnumpung usptrusi di masyarukat. Aspirnsi ini ukon dibuwu dalam rapat ko.nisi dan didiskusikan dcngun pihak cksckutifuntuk mcndopat tanggupan. Adunyuuspiras ini akan
163
3
2
S.
Mas~makut
l
(Waku III'DJ
6. Masyarakat 2 (Anggnta BI'D)
7. KADIN
KAJ>IN
1
I'cmhangunun sistcm 1111 hurus scgcm dilukukun mcrupukun lurcna kcbutuhan poknk suut 1111, dengan bcgitu Kabupatcn ukun tiduk Sumedung lcltin~t~nl dcngnn ducmh yang tcluh mcncrupkannyu. Adunya infom1u-si yang jclas dun tepa! mcngcnui pcmcrintahun dan scgulu bcntuk pcraturunnyu. scrta sumbcr daya alum ukan mcmbantu mcningkat-kan pcmerintah dacruh di dulam
I. SckJu
2. BAI'PEDA
.t DI'RD I ( Komisi 1·.)
I
4 dijudikun huhnn masuknn hugi Jc\\an upukuh suulu program pcmbungunan mcmanl!!o kcbutuhnn hagi masyurukat kuluu scbugiun hcsur masyarakt mcnghcnJuki mala pihuk dcw:.n ya~:g mcmpunyui fungsi lcgalisasi. budgeting dan pcngawusan akan mcndukung program pcmhangunan tcrscbut. lnli>rmasi-inl(,rmusi scpcrti ini ~ang Jihurapkan olch masyarakat kurcnu dulum mcngurus kcpcrluann,a. mus~arakat mcmhutuhkun inl(,rnmsi yang bcnar dan ~:cpa!. Seluma ini Jalum proses pcngurusan kchutuhan masyarukat scpcrti KTI' masyurukat tiduk tuhu pcrsis bagaimana mcngurusn~ a Jan proscdur apa yang mcsti dilakukan. lnli>rmusi-inli>mliiSi scpi.:rti ini yang nH.:rupakan kcbutuhan masyurakat. lnformusi yang bcnar dan dari sumbcr yang bcrkompctcn mcrupakan jaminun bagi masyarakat untuk mcmpcrcayamyu. Suat ini inli.1rmusi yang didupat olch masyarakat kcbunyukan mclului rapat-rapat utau pamcran yang diwakili anggota BPD. Namun sayangnya informasi ini kadang-kadang tidak disampaikan kcmbali kc masyarakat luas bahkan untuk scJH..Iiri utau kclompoknya. lnforrnasi-inli>nnas1 proscJur Jalam udministrasi pcngurusun perusuhaan sungut Jiln:tuhkun olch duniu swustu. I lui ini discbubkan dalam pcngurusan uJministrsi mclului dinus-Jinas tcknis scringkali mcncmu1 administrusi yang bcrbclit bclit. Apahilu ada inlimnnsi pcndahulunn mukn ukun mcmpcrccput pcngurusun pcrijinun tcrscbul. Jiku instrumcn e-1 in>'•'l'llllll'/11 Jupul mcmbcrikun pcluyunun yang dibut'uhkan musyarukut sccum huik. ccpnl dan .&kumt muku instrumcn ini pulut Jihungunolch pcmcrintuh ducruh. l lntuk itu pcmcrintah ducruh suduh scluyuknya mului mclukukan pcrsiupun-pcrsiupun dulum mcnyukscskun kcbcrhusilun program ini. Tujuan Juri instrumcn ini adalah membcrikun pclayanun kcpada masyarakat secura hcJkuulitas. l'cluyunun ~·ung dulunyu mclalui birukrusi yung punjung dihurapkan molului instllllllcn 1n1 pclu.\u1111n ~-IIIII/. huruk lcrschut hisu dikurungi buhkun dihilungkun. Dihurupk:Jn musyurukul sclalu mcmonitor scluruh kcgiatan pcmcrintah dan dupal mcnyampuikan pcndap<~tnya mclului luyunun web site ini. Jika mcmang Junia swasta dun musyurukut dapalmclihat sisi positifnya dari instrumen ini muku pihuk cksckutif dupat mcwujudkannya mclalui pcrencanaan yang matang. Pcrcncunuun bi'ill berupa sumbcr pcmbiayuun, sumber daya manuisia, sarana dan prasaranu dan yang lui'l. Pcmbungunan program ini hurus dilakukan sccara benar agar nuntinya tiJak mcngulami kcgugalan di kcmudian hari, mcningut biayu yang digunakan bcsar
164
1
2
3
menarik im·cstor. dun mcncipta-kun sistcrn pelnynnon publik y11ng buik. ccpot dan okurat kcrada mnsyarakat.
4 Aspirosi duniu swuslu sungul hcrmnnlitul hugi unggotu dc\\un kurcnu tugus dc\\an ndnlnh rncn!lmrung nsrirusi di mosyarukat. J\spirnsi ini okan dihuwu do lam rapal kPm :~i don didiskusikan dcngan pihok cksckutifuntuk mcndoput tonggoron. J\dnnya aspira~i ini okan dijodikon bnhan masukan hogi dcwan arokoh suotu program pcmbnngun1n mcmong kcbuluhnn bagi mo.syurukul kuluu schogiun hcsur mosyorakt mcnghcnduki muku pihnk dcwun yung mcmrunyai limgsi lcgalisusi. budgeting dun pcnguwuson nkun mcndukung program pcmbongunan lcr~cbut.. Informosi yang boik. ccpat dun okurut mcrupakon kcinginan scmuulupisan musyorokat. Unluk itu pcm.bongunan inslrumcn ini horus dilokukon sccoro hcnor ogor dapol dijadikun suruna pcmcrinlah ducruh dulum mcmhcrikan informasi yon~ hcnar dan
4. IWRD 2
( Komisi
!\)
5. Masyurakat I (Wak:1 BI'D)
l'CJlOI.
I
6. l"vvasyurukut 2 (J\nggotu II Pi) 1
I 7.
Scpcnduput dcngun uruion KADIN korcnu scloma im mosyoroko' mcncrimo inlomlasiinlilrmnsi pcmhungunan dacruh mclului media pumcrun dun ruput-rapat. Tctupi kodungkudnng inlimnusi tcrschul snmpui di mnsyurukol tiduk scsuni lu!!-i dcngun muknn yang scsun!!-guhnyu kurcnu bcdu pcmuhumun sctiup orun11-. Olch kurcnu itu jiku K1~huputcn Sumcdung mcmpunyui inslrumcn ini maku ukan mcmbuntu musynrukat dalam pcnychurlunsun inlimnusi scsuui dcngan lujuunnyu. Sctuju Jcngnn pcmlapul KJ\I>IN knrcnu inlimllltsi-inlimnusi ini ukan ~r11-unu hugi dumu ~\\asia dulam ikul scrtu pcmban!!-UIHIIl di Kubupulcn Sumcdun11-. lnf(,rmusi yan11- hnik. ak ural dan ccpat akun mcmrcrloncar proses pcmban!!-unan di Kuhupulcn Sumcdnng ~cknligus ju11-a mcningkalkun da~·u saing dacruh mclahu pcmhungunnn inli>rrnusi ~ nng tcrpcn.a~·a.
i65
Tabel H- 2 Hasil Wawancara Metode Delphi Tahap II Atas Tanggapan Harapan Dan Permasalahan Dari Implementasi eGovernmem Di Kabupaten Sumedang Stakeholder
Tanggapan
J11wab1U1
2 Sckrctariat Dacrah
llarapun utus implcmcntusi 1 e-{lm•l.'mment adaluh sistcm inl(mnusi ducruh dupul dihungun dcngan buik. itu informusi yang 1 Sclain dibcrikan kcpuda mas~'urakat lcbih tcrintcgrasi dan 1 tcrpadu. Pcrmusulahunnyu daya sumbcr I adalah Kubuputcn di manusta Sumedang rcndah atau masih scdikit yang bisa mcngopcrasi-kannyu
Uralan
Stakt'holdrr J I . BAPPEDI\
4
'I
I I
~
DI'IW I ( Komisi F' ·I
I
I J. DI'RD 2 (Komist 1\)
i I
I
i
I
II I
I
-t. Masyurakul i
(Waku Ill'!))
I
Tujua;; duri pcmbungunan instnunen mt terctptanya sistem pelayana; publik y~ tcrintcgrasi mcialai l::yanan yang dibcrikan dalam web site ini. Mcngenai permasalahan SDM di B/\PJ>Ft)/\ tdah uda scmacam diklut-diklat khusus untuk mcnbalasinya scluin jL!gu dilusilitusi olch pcmcrintah propinsi. Kcndulu ini sccura perluhan akan dikurangi. Scluin itu 131\PPED/\ juga mcmpunyai kcbijukan pcncrimaun pcgawai yang mcmpunyui lutar hdakung inli.mnutiku. llurupan alas implcmcntusi instrumcn ini dupat dijudikun media informusi dueruh yang kmnprchcnsif dun tcrpudu. Pcrmasuluhunnyu bclum merupakan kebutuhan yang mcndcsuk untuk diluksunakun karcnu sclumu ini dulam penyampaian informasi masih bi·:u dilukukun olch pcrungkat dan sarana yang ada di Kabupaten Sutnedang. Sistcm lilt hunts mcmbcrikun nilai tambah bagi pembangunan daerah tidak ada [!.Ununyu Jiku sistcm ini dibangun dengan biaya bcsar tupi tidak ada nilai tambahnya olch karcnu itu pcrlu dilukukan survci tcrlcbih duhulu. Pemtasalah&n setuju dengan pcndupat Sckdu kurcnu di Kubuputcn Sumcdang bclum didukung dcngar~ sumbcr daya munusta yang lrumpil dulam mcngopcrusikan sistcm ini. Kctcrpaduan dalum mcmbcrikan inli.mnasi kc masyarakut yang dilakukan olch pcmcrintuh ducrah mcmung dirasu mcnjadi kcndula. Dinas-dinus dulam mcmbcrikan inJ(,rmasi kc musyurakut lcrkcsun bcrjalun scndiri-scndiri tidak ada koordinasi. Dihurapkan instrumcn ini mcnjadi suluh ulat untuk ntl'mccahkannyu. Pcrmasalahun SDM mcmung sulah satu pcrsoalan dalam implcmcntasi instrumcn ini. Di Kabupatcn Sumcdung SDM yang bisa mcngopcrusikaanya kcmungkinannya hanya bcberapu saja dan masyarakat yang puham instrumcn ini hanya lingkungun tcrtcntu suja seperti Kc~:unwtan Jutillun!("r. kurcnu ducruhnya mcnjudi knwusun pcndidikun dun ~rununyu lcrs~:dia
166
2
3 5. Masyaruknt 2 (Anggota BPD)
6. GAPENSI
I 7 KADIN
RAPPED A
llnrapunnyn ndulnh instrumcn 1111 mcnjudi sarona yang dopa! mclayoni mosyorakat sccora ccpat dan murnh. Masyaraknt dapnl ikut serto dol am pembangunon dueroh dengon wujud membcri masukan melol~ri fasilitasfasiltas yang Ielah discdiakan selain itu juga mempcrlnncnr dru•rnh J'IC'Ill hn n111rrur11 dcngn11 mcmpn •IIH•!i!ik 1111 keunggulon-kcunggulon daerah. Perrnasalahannya kompctensi dari person if yang menangani inst.-umcn mosih rcndoh
1. Sckda
2. DPRD I ( Komisi E)
3. DPRD 2 (Komisr Al
4. Masyurakat I
I
I
4 llurupun yang diinginknn ndulnh pclnynnon pcmcrintuh tcrhudnp musyurnkotnyo dopa! dilukukan sccnra optimal korcnu selumu ini pelu yannn yang dibcrikan tidak scsuai yang dihurapkon olch mnsyorakat. Pcrmosoluhon SDM scpcndaput dcngan Sekdu olch kurcn:• itu SDM yang digunukun dulum instrumcn ini horus dididik terlchih dahulu dan institusi yung mcngclolunya harus mcmpunyai tusilitus yang mcndukung. Tercipta pclayanun pcmcrintuh yang ccpal dun elisicn scbah pcluyannn sao! iru tidak dibcrikan sccura kornprchcnsifschingga masyorukat horus mcnghudapi pclayunun yang bcrbclit-bclit. Mcngcnui pcrmusalahun dulam implcrncntusi ini. yang paling pcnting uduluh kcinginan yang kuut bngi scluruh upnrut pcrncrintuh dacruh untuk mcmbcriknn pclnynnnn ynng buik tunpn itu mnkn instrumcn ini mcnjndi tiduk bcrguna. llarnpann~·u iw;tnrrncn ini bcrmnnlirut bugi pcmbungunnn ducruh untuk itu JX crintah ducruh horus rncrnpcrsiapkun scgala scsuutunyu buik tinunsiul. SDM dun kcbijnkan yang mcnduku11gnya. llurupunnyu scbchrrn snrnpui scpcrti upu yung disumpuiknn BAPPEDA mako sistcm pclu~·n11un musyuruknt yang tcrpudu hunts dirculisusikun tcrlchih duhuhr scpcrti luyonon sutu alap. Dcngun dcmikion bcntuk-bcntuk pelnynnon mnsyarnkat yang dibangun tidak mcngolami kegagulun. Pcrrnasalohan SDM merupnkan salah sutu pcrsoalon untuk itu pcrsonil-pcrsonil yang mcngopcrusikannyn horus pahom tcntnng instrumcn ini. Mclahri instrumcn ini dihurupkan pemerintah dacrnh mcmbcrikan peluyanon yang baik dan masyarakat dapat mcrnsaknnnya don sekaligus mcngownsi alas penerapan instrumcn ini. Pcrmusuluhonnyo bclum mcrupukon kcbutuhon yang mcndesak untuk diloksanokan karcnu sclamo ini dolom pcnyompaian inlorrnosi masih bisu dilakukan oleh pcrongkot dan soruno yang ado di Kabupatcn Sumedong. Masyarakot nnntinyu nkun mcrnsoknn scjouh mana kccfektilan instrumen ini dalam mcluynni kchutuhunnyu. Jiku dirnsu mcnrpukon kchutuhun pcnting mnku pihak dcwnn 11~1111 llll't~~'JII'IIII\'11 l'l•rrrur~rrlrrhrrll Sl )M llll'lllllllll lllt'llllldi hrul11lrr ~nrrnn hdum rJidukung dcngun ~unrhcr duyn rnnnusiu yung trnrnril Jnlnrn rncngopcrn~iknn ~i~tcm ini. Scpcndapat dcngan pcrnyataon BAPPEDA karena masyorakat sclama ini tidok dapat berhubungan langsung dcngan jojaran pemerintah daerah karena adanya persyaratan udmninstrasi. Dcngan instrumcn ini rnasyarakat dopa! tcrlibat langsung atau mcngcmukan pcndapatnya atns pclayannn pemcrintah daerah. Mcngcnai pemasnlahan SDM. Ka bupaten Sumcdang mcmang mcnjndi pcrsoalnn tetapi semuo dacrah pasti juga akan mengalam;nva. Untuk itu pemcrintah dacrah harus mencori cora untuk me-
167
~·----------~--------2--------~------3~----~------------------------~4------------------------~
-------'~----~------~~------~---~~~-----+------------------------~----------------------~ mccahkannya. 1
5. Mas\'urukut 2
(l.
7. KADIN
IJPRD I tKomisi El
Iarapun alas implcmcntusi I' 1e-Gownunelll adulah mcnunJang kcbcrhasilan dalam pcmbangun-un dacrah. Pcrmusaluhannyu bclum mcrupukun kebutuhan yang mcndcsak bugi Kabuputcn Sumcdung fungsi ,._ kurcna
I. Sekdu
I I
2. BAPPEDA
3. DPim 2 (Kumisi
A)
I hrapJn yang pen ling bagi masyarukut aduluh kcbutuhunnya dupat tcrlu~·ani dcngun ccpat. l lntuk itu la~·a1wn-la~ a nan yanet dibcrikun hurus mcnccrminkun kchutuhun mas~urukut dun inslitusi pcngclolu instrumcn ini harus pahum mcngcnai kchutuhun lcrschut untuk Jitampilkun. l'crmasuluhan SI>M mcmunw. mcnjuJi kcnJulu untuk itu pcrs<~nil··pclsouil vnng nlcngopcrasikuun)u hurus puhum masuluh instrumcn ini Jan institusi ~ung mcngclolanyu harus mcmpunyui lusilitus yang mcndukung. ScpcnJapal Jcngun llAi'I'EDA akan tcrcipta hubungan pcmcrintah dan masyarukat yang lchih baik karcna masyarakat dapal ikut scrta dalam pembangunan dacrah berupa sara11 atau kritikun alas pclayanan pcmcrintuh atau masalah yang lain. Mcngenai pcrmasalahan SDM. implcmcntasi ini tcrgantung keinginan yang kuat bagi seluruh aparal pcmcrintall Jacrah dimanupun diu bckerja usalkun mempunyai kcinginan untuk nK·mhcrikan pdayunan yang baik muku instrumcn ini ukun mcmbcrikan manfaat. Yang pa!ing pcnting instrumcn ini dupal bcrmanfuat bagi pembangunan Kabupaten SumcJung baik masyurukat umum dun Junia swusta dan mengumbil manfaat dari instrotmcn 1n1. Olch karenu institusi pengelola instrumen 1111 harus mcmberikan inli.lrmasi yung bcrmunluat bagi kcduanya. Permasalahan SDM, bisa diselesaikan dcngun mclului pclotihun utau memperbaiki mental aparal dalam melayani masyarakat. Instrumcn 1111 pcrlu untuk diwujudkan karena mempunyai keunggulan dulam pcnyampaian informasi sccaru cepat oan akurat. Selama ini media informasi daerah bclum mcmbcrikan pclayanan masyarakat yang maksimal. Untuk informasi ke luar dacrnh inslrumcn ini sungat dipcrlukan karcna kecepatannya dalam penyampuiun inli.•rmasi kc pihuk yang mcmbutuhkun. Media inlormasi di dacruh hanya cfektif •.mtuk kalungan musyurakut Kabuputcn Sumcdang dan itu pun masih ada kekurangannya. Puda saat ini pcmcrintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kcpadu musyarakt. Di pihuk lain pcluyunun yng diberikan olch dinas-dinas dirasakan bclum lcrkoordinusi sccura huik. lJntuk itu instrumcn ini dibangun untuk mcmpcrm•1duh musyarakat mcndaputkun infromasi dan juga alai koordinusi bagi pcmcrintuh ducrah scndiri. Ins men ini sungat pcnting datum pembangunan Kabupaten Sumcdang. Anggota dcwun scbaiknya bisu mclihat keunggulah instrumen ini dan mcmhandingkun dcngun daerah lain yang sudah mcnerapkannya. Dalam hul I'ungsi pcnycharun infi.,rmusi Ji Kabuputcn Sumcdung musih bisu dilukukun olch dinus-Jinas lcrkail. Mus~·urukut bisa lungsung bcrhubungun dcngun dinas-dinus
168
1.
.·.·
3
2 an dan kcadann KabUjlutcn Sumcdang.
4. Masyuraknt 1 (Waku BPD)
5.
Ma~\'llraknt 2 (Angg.,ta Ill']))
7. KAD1N
DPRD 2 (Komisi A)
1. Sckrctarint Dacrnh paling yang Harapan ada1nh penting mcndnpatknn nilni tambnh alas pcmbangunan dncrah _._ dcngun dihummnn,·u sistcm
_______
4
yang berhubungan dengnn kcbutuhnnnya. Untuk mclihat kcbutuhan pcmbangunan eGovemment dan mclihnt pcrkcmbangnn uspirasi masyarakat dun swastn Kabupnten Sur.1cdnng bisu snja rncmbangun instrurncn ini asalkan didahului dcngan suutu o;tudi kelayaknn yang komrrchcnsif. Tcrmnsuk didnlnmnyn mclihat kcla~akan SDM yang dapat mengelolanya. Instrumcn ini snngut dipcrlukan dalnrn pcrnbangunnn dacrah mungkin sun! ini fungsillmgsi pelayanun musyurakut musih bisa dilnkukan olch musing-musing dinas. tctapi rcr~iapan-pcrsiapnn untuk mcrnhnngun instrumcn ini pcrlu dilakukan. Pihak dewan schurusnya mclihut bahwu tuntutun rnusyurakat dun pcrsningnn dacrnh dulam rangka ·tyui kcunggulan pcrnhangunun ducrah sungut tinggi. Di lain pihuk instrumcn ini ·· Julum mcnguntisipusinya olch knrcnu itu pcmbungunun instrumcn mi pcrlu dilukuknn. Tiduk scpcndupat dcngun unggotu dcwan kurcnu scluma ini informusi-informasi yang disumpuikun olch pcmcrintuh Jacruh kc musyurakut scrmg tiduk sumpai. llanya kulungun dun kclompok tcrtcntu yung mcncrimu inli.mnusi tcrscbut. Musyurukat hums tncncuri inli.mnusi tcrscbut kc musing-musing dinus tcrkuit. Adunyu instrumcn dihurupkun inlimnusi-inlilrmusi tcrscbut duput disumpikun kc musyurukut dun duput dijuJikun schug.ti ulut pcmhungunun ducrnh Sclumu 1111 pcluyanan ~·ung dihcriknn dinus-dinus tcrkuit hcrhclit-hclit kurcnu kctiduktrunspurunun dulum pcmbcriun inlimmtsi. Akihutnyu pcluyunun yang dihcrikun olclt dinus-Jinus mcnjudi lumu dun tiduk clisicn. Olch kurcnu itu pcmhcrian informnsi ~·ung hl'tlltr Jun ukurut akun mcmpcrlmu.:ur pcluyunun yung dihcrikun olch pcmcrintnh du~ruh. Musaluhnya kudang-kadang inlimnusi mcmang scngaja discmhun~ikun untuk hisu dijudikun muinun olch oknlllll-(lknum pcmcrintah dncrnh. lnstrumcn ini sangut dipcrlukun dulam pcmbangunun Knbupatcn Surncdung. Banyuk dacruh yang bcrhasil dulum irnplcrncntusinyu dun sangut rncrnbantu dalum mcmbangun dacruhnya musingmusmg. Mclihat kcberhusilan dacrah lain. instrumcn 1111 mcnjadi kcbutultun yang mcndcsuJ.. bugi Kubupntcn Sumcdung. Salah sutu alnsun adalah informasi- nformno;i yang disnmpikan olch dinas-dinus tcrkuit bisa dipadukun. llnrapun in strum ~n ini membcrikan nilai yang berman faa! bngi pcmbangum n dacrah Knbuputcn Sumcdang. Ada nyu instrumcn ini pcmbangunun dncrnh duput diti 11gkatkan mclaui fasilitns-l'asilitus yang dibcrikan instrumcn tcrscbut.. Pcrmasalal11n SDM mcrupuknn snluh satu pcrsoalan untuk itu pcrsonil-pcrsonil yang mcngopcn sikannya huru~__puhum tcntung mstrumcn ini.
--
1
2 Sis tern In I menjadi tidak berg una jika tidak mcmbcrikun nilui tum bah I buik bugi pcmcrintuh dun I masyarakat. I Pcrmasaluhannyu sumbcr dimiliki yang daya Sumcdung Kabuputcn mcmluk ung kurung Jayu sum her tcrutuma man USia.
I
I I
4
3 2. IlAPPEDA
In I.
I
J. DPRD I (Komisi
El
..J. Masyurakut I
(Waku BJ>D)
). Mn:.yurukut 2 (Anggotu BPD)
6. GAPENSI
7. KADIN
Tujuan duri pcmbungunun instrumcn ini lcrciptanya sistem pelayanan publik yang lcrintcgrasi mclalui layanun yang dibcrikun dalum web site ini. Dan ini merupakan nilai tumbuh bug1 pcmbungunun dacruh. Mcngcnui pcrmasaluhun SDM di BN>J>EDA telah ada scma..:am diklat-diklat khusus untuk mcngat.asinyu sclain juga dilasilitas1 oleh pcmcrintah propms1. Kcndula 1111 sccara pcrl.than akan dikurangi. Selain itu BN>J>EPA juga mcmpunyai kcbijukun pcncrimuun pcgawui yang n.cmpunyai Jatar bclakang informatika. Masynrukutluh yang nuntinya akun mcrasukan scjuuh manu kcefcktifun instrumon ini dulnm mcla~·ani kcbutuhunnyu. Jiku dirusu mcrupukun kcbutuhun pcnting muku pihuk dc\\Un akun nv.:rcsponnya dun ukan mclukukun cvuluusi. Permusaluhun SDM mcmung mcnjadi kcndai:J karcna bclum didukung dcngan sumber duya manusia yang trampil dulum mcngopcrusikun sistcm ini. lJengan llurupunnyu uJuluh mcmpcrmuduh ukscs musyurukat kc pcmcrintah. instrumcn mi musyurakat d..~pat tcrlibut lnngsung atuu mcngcmukun pcndapatnya atas p•.:lu~unun pcmcrintuh dacruh. Pcrmusuluhun SDM memung mcnjudi pcrsoulun tctapi scmuu ducrah pusti juga ukun mcnguluminyu. Untuk itu pcmerintuh ducrah horus mcncuri caru untuk mcmccuhkunnyu. Scluin itu juga sosiulisasi instrumen ini pcrlu dilnkukun mcn!-!ingnt pcngctuhuun musyurukuttcnlung inslrumcn ini musih rcnduh. llurapan yang pealing hugi musyurukut uduluh kcbutuhunnyo dupul lcrluyuni dcngan ccput. Untuk itu luyunun-layunan yang diberikan harus mcncerminkan kebutuhan masyurukut. Pcrmusuiahan SDM mcmang menjadi kendala, untuk itu persiapan SDM yang mumpu mcngopcrusikunnyu instrumcn ini pcrlu dilukukan agar tiduk terjudi fusilit.as yang kcgugulun dun institusi yang mcngclolunya harus mempunyai mcm!ukung. Harupan yang ingin diwujudkun udulah kepcdulian masyurakat atas pcmbangunan yang dilukukan olch upurut pcmcrintuh daerah. Masyarakat dapat ikut serta dalam pcmbangunan dacrah bcrupu saran atau kritikan alas pclayanan pemerintah atau musu!ah yang lain. Mcngenai pcrmasalahun SDM, . implementasi ini tergantung kcinginan uparat pcmcrintah daerah, apubila didukung dengan kebijakan yang kondusif bagi pcningkatan mutu SDM misalnya di bidang teknologi internet maka kendala tcrscbut akun dapat diminimalisasi. Bagi KADIN instrumen ini duput bermunfaat bagi masyarakat umum dan dunia s\\'a~ta. Olch kurcnu institusi pcngclolu instrumcn ini harus membcrikan informasi
~------------~--------------------------------~
170
'
.. .)·:·
·::. -:-.::...
1 -::-
';,:'> __:.
Mnsynrnknt 1 (Wnkn APD)
-.
3
2
llarnpnnnyn udnlnh proses komuniknsi dnpnt lc~jndi an tarn pcmcrintnh don masyarnkat. Dengnn demikian nkan nkscs mcmpcrmudnh masyornknt kc pcmcrintnh. ndnlnh Pcrmnsnluhnnnyn pcnp.ctnhunn mnsynrnknt mnsih rendnh. knlnngnn dnn tcrtcntu scpcrti dncroh kawnsnn pcndidiknn di do pat Jatinnngor yang menggunnknn fo!!ilitns 1111. Tctnpi kcterhntnsnn 1111 dijndiknn jnngnn karena penghalang do pat perangkat 1111 menunjang kelancarnn informasi yang akurat don cepat.
4
I. Sckdn
I 2. II/\1'1'1-:J)/\
I 3. DPRD I (Komisi
El
4. DPRP 2 (Komisi /\)
5.
Mas~mukot (Aili!IZOIII
2
BPI))
yang hermunfunt hngi kcdunnyu. l'crmusolohon SDM. bisa diselcsniknn dcngnn mclalui relntihnn-pclntihan ynng scsuni dcngnn lirngsi instrumcn mi. Proses komuniknsi nntnru remcrintnh dun mas~nruknt. sunt ini mcmnng dilukukun sccnrn proscdurul nrtinyu mclalui proses udmnistrusi don Jllgn mclului kct~intnn· kcgiatan pcmbangunan lcrtcntu. lnstrumcn ini diharupkan dapntmempcrmudoh pro!lcs komunikusi tcrscbut kurcna scbagui apnrat pcmerintuh fungsin~·u udnlah mela,ani musyurakat dun mcnycrup inl{lrmnsi yung disampoikan olch musynroknt. l'cngctahuan masyurnknt yang masih rcndah mctupuknn sulah sutu kcndulu untuk itu sosiolisnsi instrumen ini perlu dilukuknn mclnlui snrunn-surunn ynng dimiliki doeruh. Pclihntnn mas~nruknt dnlum proses pcmhnngunun suut ini mcmung dihcr·lu~n~an. Banynk curu ~·tmg dilnkukun untuk mclihntkun mnsyurukut dnlum pcmhungut,un suluh sntunyn ins! rumen ini dcngnn mclnlui litsilitns ynng discdinknn didnlnmn' ·t scpcrh polltnx pcndnput. Tujuunnyu nduluh ingin mcngctuhui pcnduput muo;yun kut atus leyllllllll pcmcrintuh. Untuk mcngntnsi pcrmusulahon kctcrhotasan pcngguna i11slrumen mako akan dilokukon sosiulisasi pcnggunaan instrumcn ini kc musyarokat. Dihur:tpkan pcmcrintuh dncrnh mcmhcriknn pcloyanon yang buik schingsn me syarnknt dupul mcrnsnknn ntns pencrupnn instrumcn ini. lluhungun nnlnru pcmcrintuh docrah dan musyurukut snmpui sun! ini musih biso dilokukon mclolui sarona otou kcgiaton yang dilakukan oleh pcmerintah. Permasalahan kalangan tertentu yang dapat mcngakses instrumen ini merupakan kelemahan dati instrumcn ini. Untuk itu pemcrintuh horus m<:mpcrsiapkan sarona untuk mendukung pcmbangunan instrumcn ini. Masynrakat nantinyn akun mcrasakan sejauh mana kecfektifan instrumcn' ini dalam mclayani kcbutuhannya. Jika dirnsa merupakan kebutuhan pcnting maka pihak dewan uknn mcrcsponnyo dun uknn mclnkukon c\·aluasi. llntuk mcngatasi kctcrhatuson instrumcn ini mnkn pemcrintnh dncrnh hnrus mcmpcrst. pknn pcrungknt-pcrunttkut ynng fungsinyn mcnduk ung instrumen 1111. .lungun sum put instrumcn pndu ~ut implcmentnsinyu tidnk dapnt dipcrgunukun oleh masyarokut. llurupan yung diinginkun olch mnsyorukot dcngan pcncrupun instrumcn ini udalah pcluyunnn yang dibcrikan olch pcmcrintah scmakin baik. Scluin itu mus~urnknt juga mcmpun;-:ai kcscmputun untuk bcrpcran scrta dalom pcmbangunan ducrnhnyo karcna sclama ini hunyn musyarakut tcrtcntu yang dapat bcrpcran scrtu. Untuk mcngotasi kctcrbatusan iustrumen mnka sarona yang dimiliki daerah seduput mungkin difungsikan untllk mcndukung program ini scpcrti pada tin2kat kccamutan
~----------~----------------~------~----~~~~~~~~~~--._--~------------------~
171
2
4
3
dibangun pcrungkat yang dapat mcngukscs instrumcn mt scpanJung kondisinya mcmuugkinkan. i tarapan yang ingin Jiwujudkan adatah terscdianya saranu bugi mas\arakut untuk ikut 6. GAPENSI scrta datum pcmbangunan dacrah. Dcngan dcmikian proses komunikusi yang diusutkan otch masyarakat t dapat tcn.:atisir dcngan sendirinya. Mengcnai pcrmasutahan tcr~cbut. pcmcri;ttuh dacrah hunts mcngantisipasinyu dcngan mclukukun sosiulisusi tcrlcbih Jahutu kc mas\arakat. Snsiatisasi 1111 duput dilakukun mctutui pumcrunpamcran pcmbangunan. 7. KADIN Bagi KADIN instrumcn ini dapat bcrmanfaat bagi musyarakat umum dan duniu swusta untuk mcnunjang pcmbangunan dacrah. Luyunun-layanan yang dibcrikun datum inslt umcn ini scjauh mungkin mcngcdcpankan kcbutuhan masyurakat dun kchutuhun dacrah dalam pcmbangunan. Apabita pcmbangunun instrumcn mcmung judi ditakukun maku snsiatisnsi sistcm lilt hunts ditukukan ke scgcnup taptsan mus~urakut dun sckaligus mcngantisipusi kcmlatu scpcrti yang diungkupkun musyarukut t. Pcnnusatuhun Ji Kubupatcn Sumcdung datum implcmcntasi instrun:en mt uduluh Ma-.yumkut 2 I . Sckrctariat Ducrah yang J>crmasuluhan rcnJahnya kuutitus SDM dun musih banyak yang bclum Jupat mengupcrusikunnya. (Anggota BPD) dirasukan adalah sumbcr llntuk mcngatasi hal terse but muku SDM ~ ang Jitunjuk rncn~tclula hurus pahum daya manustu yang dirasu tcntung instrumcn ini dun Jiudukunn~u pctatihan-pclutihan t!-Ci11Wnllllt'lll. Scluin itu, kurung. Sdain itu JUgu untuk mcnJukung kcbcrhasitun program pcmbun11unun ini pcrlu dilukukan sosiulisusi kcsadarun Juri pcmcrintuh mclutui surunu-saranu yang dimiliki ducruh. mcluyuni dacrah untuk Mcngcnai pcrnwsalahan SDM di BAI'I'El>A tcluh ada scmucam dikluH.liklat khusus ~ BAI'PLI>A sc~:uru masyaru-katnya mcngatasinya sclain JUga Jilusilitusi oleh pemerintuh propms1. Selain itu untuk kurang. JUga maksimal B, .PPEDA juga mcmpunyat kehijakan pcncrimuan pegawai yang mempunyai Jatar t!-Gonmmlt!lll Melalui bdakang inhnnatika. Kcgagalan instrumcn t!-Ciowrmmmt Kabupaten Sumedang diharapkan kendala-kcndula s,;bclumn~ a patut mcnjaJi pctajaran karcna persia pan tidak dilakukan secara benar mt dapat diminimulisasi. sctain tujuan pcmbangunan instrumcn tcrscbut saat itu hanyo untuk keperluon pameran yang lnfomJasi-informasi di Bali. lj:llu~ itu BAI'PEDA akan melakukun persiupan-persiapan pembangunan mcrupu-kan I dibcrikun program ini ~c.:ara lcbih bc:tutr. Tcnnasuk pcrsiapnn sarana-sarana daerah yang dapat gambaran dari kcbutuhan dtpaka1 umuk mcnsusiulisasikan instrumen ini. sctcmpat.. masyarakat · Pcrmasalahan S[)M mcmang menjadi kcndala karcnu bclum didukung dcngan sumber 3. IWRD I !K
I
i
I
1
172
1
2 prrti pad a tingkat kecamatan dibangun pcrangkat yang dupat mengakscs instrumcn In I kondisi-nvn sepnnJnng memungkinkan.
3 4. DPRD 2 (K,mlisi
!\.)
5. Masyurakat 1
(Waka llPD)
(, (i!\.PFNSI
7. KADIN
GAPENSI
Harapan yang pcnting adalah terciptnnyn hubungnn pemcrintah dan masynrnkat lebih baik. Pelayannn yang hcrhclit-hclit suduh sehnrusnyn dihilnngkun dun terciptnnyn nturnn ynng jela!l dnlnm pcngurusnn admnistrnsi pcrusnhann melnlui fasiltns yang tersedia di e-Gowmment. Permasalahannya perlu didukung oleh semun stnf
I . Sckretnriat Dacrah
2. JIAPPFilA
4 Apabila instrumcn ini dihnngun sudah sclayaknyn snrnnn ~ang dimiliki dncroh ! dipcrgunukan untuk mcndukung instrumcn ini.Pcrmusnlnhnn sumher dnyn mnnusin yang dimiliki Knbupatcn Sumcdang mcmnng kurang mcndukung. lJntuk .. u pcrlu dilnkukan suatu studi pcndahuluan ~·ang mclihnt potcnsi sumhcr da~·a manusin dan mampu mcngopcrasiknnnya hcrdnsurkan Jatar hclakung pcndidikan dan kctrampilon yang dimiliki. Pcrmasalahal) SDM mcmang saluh s~tu pcrsoalnn dlilum implcmentasi in~tr~men ini. Di Knhuputen Sumcdang SDM yang bisu mcngpcrasikannyu kemungkinann~~o han~·a bchcrapa suja dan masyarakat yang paham instrumcn ini hanya lingkungan tertentu saja. Untuk itu pemerintah dacruh horus mencnri earn untuk mcngatosinyo. Sclnin itu juga didukung dcngnn sosinlisnsi instrumcn ini mcngingnt pcngctohuon mnsyornkot tcnlnng instrumcn ini musih rcnduh. Kclcmnhun sumhcr dn~·n numus1n hisn disclcsniknn nsnlknn didukung dcngun kcinginun yang kuat hogi scluruh opural pcmcrintuh docrnh untuk memberikon pcloyanon yang bnik. Keinginon ~·ong kuot ini biso diwujudknn melalui kcbijnknn yang kondusif hagi pcningkntnn mutu SI>M misnlnyu di hidnng tcknnlo[li internet. Pcrn111snlnhnn SI>M. hisn disclcsniknn dcngnn mclnlui pclntihnn-pclotihun yanll !lcsuni dcngon limgsi instrumcn ini. Sclnin itu juga didukung dengnn sosialisasi sistem ini ke <>cgcnap !apison masyarnknt agar mosyorokat dnpat mcngerti earn mengoksesnya. Komunikosi ontora pcmerintoh don mosyornknt. san! ini memong dilnkukan secara prnscdural ntnu dnpot dikataknn bcrhcrlit-hclit. Instrumen 1111 diharnpkan dapat mcmpcrmudnh proses komuniknsi tersebut karena scbngni aparnt pcmerintah fungsinya adalah mclnynni mnsynrakat dan mengurangi proses yang berbelit-belit. lJntuk mcnp.hilongknn proses pclnynnnn ynng hcrhclit-hclit memnng buknn pckerjaan mudnh knrcnn tcrgnntung dnri mcntnlnpnrnl itu scndiri. I Jntuk itu pcrlu dilnkuknn ~lllntu pclnynnnn ynng tcrpndu untuk mcngntnsi proses ynng herhclit-helit snloh sntunya mclnlui instrumcn ini. Tujuon dnri pcmbnngunnn instrumcn ini terciptnnyn sistem pclnynnnn publik yang tcrintcgrusi mclnlui layanun ~·nng dihcrikun dolum 1n•h 5ile ini. Scloin itu instrumen ini dibnngun untuk 111 mpermudnh masyarnkot mendnpotknn inlromnsi yang sesuai dengan kebutuhnnnyn dan juga alnt koordinnsi bagi pcmerintah dnerah sendiri dengan demikiau kesan yang berbelit-belit biso dikurangi mclnlui instrumen 1111 bahkan dihilnngkan. Dukungnn stnf pemerintah san gat pcnting dalnm mensukseskan instrumen
!
173
-.··.
2
I
3
4
pcmcrintah ducruh jiku mcnghilangkan pcluyunun yang hcrhclit-b~li tcrscbut 3. DI'RD I (Komisi
EJ
.j
I>I'RI>.::! ( Komisi !\)
I
II
I
I 5. Musyurakat I
(Wuku llPDJ
I 6. Musyarakut 2 ( Anggotu llPI> J
7. K!\I)JN
L..--------""---- --------.1._ -
tcrmasuk didulamnya adalah pcnguatan data dari dinas-dinas teknis. Melalui kctl·rpaduan inlimnus1 1111 maku pclayunan masyarakat dihurapkan mcmberikan munfuut yang bcsur. ! larapun atus implcmcntusi in!>lrumcn ini dapat dijudikan media informasi daerah yang kon1prchcnsif dun tcrpad.1. Informa:.i yang dibcrikan mcrupakan kcbutuhan m:.syarakut sch111gga masyarakat tidak pcrlu datang kc dinas-dinas terkait tclapi cukup mclihut di instrumcn ini. Untuk itu harus didukung kcinginan yang kuut dari apurut dun dukungun SDM ~·ang trampil dulam mcngopcrasikan sistcm ini. Si~tcm ini hunts mcmbcrikun nilui tumbuh hugi pcmbungunun ducruh. Nilui tumbuh bisa saiu bcruj:tJ Jari kcclisicnun pcmcrintuh nH.:Iayuni musyurakut. Pcmcrintah duput sccu~u tcput Jan ccpai dulum mcluyunimasyarakat. Musyarakut nantinya akan mcrasakan scjauh manu kcclcktifan in'>trumcn ini dalam meluyani kcbutuhannya. Pcrmusulahan di Kubupatcn Sumcdang bclum didukung dcngan sumber daya manusia yang trumpil dulam mcngopcrusikun sistcm ini. Untuk itu potcnsi SDMnya yang harus dibungun dulu agar mcmbcrikan kincrja yang baik. KctiJakpuduan di anturu dinus-dinus di Kabuputcn Sumcdung mcngakibatkan pcluyunun musyurukut mcnjudi tiduk clisicn dun bcrbclit-bclit. Untuk itu instrumcn ini dihurupkan mcnjudi saluh sutu ulut untuk mcmccahkunnya. Pcrmusaluhun SDM mcnung suluh sutu pcrsoulun dalum implcmcntasi instrumcn ini; karena yang bisa mcngopcrusikaanya kcmungkinunnyu hanya bcbcrapa saja. Untuk itu pemerintah har~ts mcncuri cura agar SDM yang mumpu mcngopcrasikaanya scmakin banyak. Yang pcnting bugi musyurakut aduluh kcbutuhannya daput tcrlayuni dengan ccpul dan tiJu~ hcrhclit-hclit. Dulum t•-Gcwenmwnt informusi yang ditumpilkun hurus ntcll~crminkun ~ ciHotuhun musyurukut. Pcrmusulahun kc11udurun duri upurul pcmcrintuh untuk lllC\\UjuJkan pcluyunan yang baik maka harus didukung kebijakan dari pcmcrintah yucg mcngutur pcmbcriun sanksi tcrhadap oknum-oknum pemerintahan tcrscbut. lnstrumcn ini hunya mcmbcrikun informasi awal saja. lnstr;~mcn ini n•cmpunyui kcunggulun dalam pcnycburun informusi yang ccpal. Untuk itu inlimnusi yang dibcrikun mcrup;.kan informasi yang merupakan kebutuhan masyurabt scpcrti proscdur pcngurusan pcrijinan. Adanya infom1asi ini diharapkan mcmadu masyarakat untuk mcngurus urusannya dcngan cepat dan tidak berbelit-belit. Kcsuduran s~:muc t!parut pcmcrintah untuk mcmbcrikan infom1usi yang sebcnarnya. l'cmcrintuh Jucruh hurus mcnsosiialisusikun pclavanan ma~urakat bcrikut prosedur
------------------------
174
·t KADIN
2 llnrnpan KADIN supaya e-Govl'nrment rm scgcrn terwujud don scgcrn terealisasi korenn snngat penting dan bemJanfaat bcgi semua pihak. dan mengharapkan pcmerintah daerah untuk segcro mengnlnsi masnlnh sumhcr duya mnnusiu dcngnn pclntihnn muupun mempcrbaiki mental aparat sehingga tercipla alurnn yang jclas dm, infrnmnsi yung hcnnr. ~crln scgcrn mcn~nsioliso~iknn sislcm ini ke segenop !apison masyarakot.
3
4 dun biaya scrta wubu agar musyaru~nt mcmpunyni kcpastian hu~um. I . Sckrctariut Ducruh Scpcndupnt dcngun KADIN bnhwa instrumcn ini dihangun dcngnn hnrapan sistc:m inli>rmusi dncrah dapnl dihungun dcngun huik dun masyaru~nt daput I m..:mpcrgunnknnnya scscuui dcngun ~cbuluhnnnyn musing-musing. Pcrmnsalahan SDM mcrupuknn salal1 satu pcrsoalun untuk itu pcrsonil-pcrsonil yang mcngopcrasikunnya · horus p'lhum lcntang inslrumcn ini. 2. BAJ>J>EDA Tujunn dari pcmbangunan instrumcn ini ndaluh lcrciptnnva sistem pelnynnnn puhlik yang tcrintcgrasi mclalui layanan yang dibcrikari dulam inslrumcn schingga bermanfant bagi scmua pihak. Diharapkan pcncrapan instrumcn dnpat mcnjndi pendnmng hagi pcmhungunun Kubupulcn Sumcdung. Mcngcnui pcrmusuluhun SDM di BAPPEDA tcluh lllln scmn~t:m di~lut-di~lnt ~husus unlu~ mcngutusinyu scluin juga dilitsililusi olch pcmcrintah propinsi. Scluin ilu BAJ>PEDA juga mcmpunyui kcbijukan pcncrimnan pcgawui yang mcmpunyui Jatar bclukung infonnatika. J. DJ>RD I ( Knmisi Masyarakutlah yang nanlinya akun mcrasukan scjauh mann keclcklifan instrumen ini dulum rncluyuni kchuluhnnnyu . .liku dirusu mcnrpukun instrumcn mr kirnnyu El Jipcrlubn ~1111111 ~chul11hnn pen ling mnku pihuk dcwun uknn mcrcspt>r nyu dun nkun mclukukun c\'ulunsi. Pcrmusnluhun SI>M mcmung mcnjudi kcndula karcr a bclum diJukung dcngan sumber dayu munusin yang tram pi! dalam mcngoperasiknn si ;tern ini. 4. DI'RD 2 (Knmisi Untuk mc,vujudkan inslrumcn ini. lcbih baik didnhului dcngan pcnclitinn yang sifatnya knmptchcnsif unluk mclihal lingkul kcpcnlingunnyn. Dun nilui munliralnya. Tingkal Al kcpcnlingun jugu uknn dilihnt dnri uspirnsi duri scmrm lupiusun musyurukul apakah mcmcrlukan inslrumcn ini lcrmasuk mclihut pt>lcnsi SDMnya. Scluju dcngan pcndapal KADIN karcna snlnh sntu mnnfnalnya adalnh masyarakat 5. Masyarakal I I dup.rl ikut scrln dnlnm mcngnwnsi pcmhnngunun dun mcmhcriknn penduputnyu. Sclain (Wa~n lll'Dl ilu jugn mcrupaknn ulut promosi ducrnh unluk mcnurik in\'cslor. J>crmnsulahun SDM mcmang saluh sulu pcrsoulun dulum implcmcntusi inslrumcn ini. llnluk itu pemcrintah dacmh horus mcncuri earn unluk mcngutusinya. Sclain itu juga didukung dengan sosiulisasi instrumcn 1111 mcngingat pcngcluhuun mnsyomkul lcntong instrumcn ini masih rcndah. Jnstrumcn ini pcnting kurcna pcloyanan yung diberikon olch pcmerintah diharopknn (>. Masynmkilt 2 scm..1kin buik dan musyurakol juga mcmpunyoi kcscmpatan unluk bcrpcran scrtn dnlam ( Aanggnta Bl'D) pcmbangunon docruhnya kurcnu sclamo ini hanyo mnsyorukal tcrtcntu yang dapnt bcrpcrun scrtn. PcmJasolahon SDM mcmong mcnlodi kcndola. unluk ilu pcrsiapnn
175
-
I
2
3
7. Ci/\I'ENSI
4 SI)M ~;~ng mumpu mc.:ngopcrusibnnyu instrumc.:n ini pcrlu dilakukan agur tiduk tcrjudi kc.:gagalan dan institusi yang mcngclolanya harus mempunya1 fusilitas yung mc.:ndukung Sc.:pc.:ndapat dc.:ngan KJ\DIN kan·na akun tc.:rcipta pclayunan pcrncrintah yang ccput dan clisic.:n dan mas~·arukat dapat ikut scrta dalam pcmbangunan dacrah bcrupa saran atau kritikan at:•s pclavanan pcmc.:rintah utau masulah yung lain. Scm·•an~u ini hurus didukung dc.:ngan data yang hcnur dan akurat dun instrumcn mi hisa mcrnlasilitusin\u
176
Tabel H- 3 Hasil Wawancara Metode Delphi Tahap II Atas Tanggapan Mengenai Informasi Yang Akan Diberika11 Dalam e(Jo,·erllmelll Di Kabupaten Sumedang Stakelrolrler
Ja"·ahan
Tanggapan
StrrAelrolder
Vralan
2 Schctariut Dncrnh
4
Kcrnajuun pcrnhangunan Kuhupu-tcn Surncdung. sosialisasi pcmhu-ntan pcrijinan. pcluyanan satu utap dun potcnsi dacrah
I. 11/\I'I'I:I>/\
2. I>PRD I (Kl>misi El 3. DPRD ~ 1Komisi /\) I
~
Mas~ arabi I (Waka III'IJ)
5 Masyarukat 2 (i\nggota JI)'J))
(>.
l
1/\I'ENSI
I I
I 7.
I
KAI>IN
i
Sc!nin infi>rmusi ~·ang dibcrikan tcrschut. BAJ>I'El)A juga ukun mcmhcrikun infi>m1o~i mcngcnai potcnsi pcnunamun modal dcngan rncnarnpilkun unulisu Input-Output dun inli>rmasi cdukasi. politik scrtu lninnyu yang tujuunnyu tmtuk tronsparonsi kc[liutan udministrasi pcmcrintuhan. Scluin itu juga pcluksunuan pclayunun udministrnsi satu utup (SIMT/\1'). pcna\\arun sccaru clcktronik. pcluporan uplikusi pcmcrintahnn dun nkun mclihut dumpak instrumcn ini sccaru ckonomi yaitu PAD dun I'DRB. Mcnyctujui pcndapat Sckdn yang intinya mcrnn[~snng swusto untuk bcrin\'Cstusi di Kabupatcn Sumcdung sclanjutnya pihak cksckutif dun legislutif mcmlusilitusinyu .. I.ayunun yang ditumpilkan sepcnuhnya dibcrikun kepada pcngel~>la in~trumcn 101 usalkun mcnyungkup pcluyunan ~ ang primu. muruh. ccput dun tcput. Oleh kurcnu itu lnyuuun yang diherikun seh1111\n~u disun·ci duhulu untuk mcngetuhui luyunan; .. , yang diin~inkan mnsyarukat Scluin yung diusulkan pihul\ Sckdu inli>rmusi yung tidak kulah pcntingnyu udaluh kcgiat:111 pemcrintahan pada sk:tlu kccamutun schingga proses sosiulisusi dan masynrakut dapat mengctuhuin~·u. Scpcnduput dcngun Sckda ditumhah dcngan infim11Usi tcntung musulah kcschatun mengmgut musuluh ini juga pcnting hagi masyurukut.. Seluin itu dibcrikun ruung untuk musyarakut untuk hcrpcran sertu untuk mcngcmukukun pcndupatnyu melalui emailemail khusus. l'udu intin~·a inli>nnast yang disumpuikun merupukun inli1rmasi-inli>rmusi yang hcrmunlnat hugi iklim hcrusahu dan mcmhantu para in\·estor mcnduputkan infi,masi tcntung Kuhupatcn Sumcdang. Sejauh nHmgkin inli>rnHtsi ~ ung Jiberikun kc mus~-arukut kl>lllprehensi r IJitumhuh dcngan inlimnusi yang bcrgunu hugi iklim 111\estusi. hul.!i
177
B/\PI'ED/\
1
2
3
lnlilrmasi kcgiatan pcmbangunun, sosiulisusi pcrundung-undungun. sosialisasi pcmbuatan pcrijinun, pclayunun sutu atop, potcnsi dacrah. potcnsi pcnunurnun modal dcngun rncnurnpilkun analisa Input-Output dan informasi cduku-si. politik scrtu lainnyu yang tujuannya untuk transpuransi kcgi-utun administrusi pcm~rintuhan ..
I . Sckrcturiat l>acruh 2. DI'RD I ( Kornisi EJ
3. DPRD 2 l Kmnisi /\)
4. Musyurakat I (Wuku BPD)
5. Musyarakat 2 (1\nggota BPD) 6. G/\PENSI
I I>PRI> I !Komisi 1-:l
Pclu~·:~nun yang prrma. , rnurah. ccpat dan tcpat.
7. K/\DIN I . Sck rcturiut l>ucruh
I
., 11/\PPI·:I>/\
I '. 1.
l>l'l'l} _., (Kl•rnr·s·r·
4 ir,dustri kccil dan mcncngah dupat mcmpromosikan kcunggulannyu serta pelayanan perijinnn yang cepat dan murah. Sctuju dcngan pcndaput 11/\I'PED/\. Sctuju dcngun pcnduput ll/\I'PLDA luyunun yang dibcrikun intinyu mcrun"sun~ S\\astu untu.; hcrimcstasi di Kubuputcn Sumcdang selanjutnyu pihuk d:scL.utif dun lcgisJuti f 111Cill fusi)j lasiliyu. l.ayunun yang d;tumpilkan scpcnuhnyu dibcrikun kcpudu pcngclolu instrumcn 1111 asulkun m~nyangk up pcluyunun yang prrmu. muruh, ccpul dun tcpul Olch karcnu itu luyunu11 yu11~ dihcrikun schuil\11yu disurYci duhulu untuk mcngctuhui luyunun upu ~·ang Jiinginku11 musyurukut Ditambuh denga11 informusi kegiatan-kcgiatan pcmcrintahan pudu skalu kccamatan. Sctuju dcngun pcndupat B/\PPEIJA. Pada intinya inlormasi yang disampaikan mcrupakan informasi-infonnasi yang h~rrnanlilUt bag.i iklim b~rusaha dan mcmhantu para investor mcnduputkan inlimra~i tcntang Kubuput~n Sum~dang. Scjuuh mungkin inli1rmusi yang drbcrikun kc musyurakut sudah komprchcnsif. Sctuju dcngun inlimnusi potcnsi dun pcluung pcnunarnun m11dul discrtui dcngun an::lisis prospd.nya ~·ung dihcrikun olch 11/\I'I'EI>/\ kurcna inliJrmusi ini bugi puru irncsll>r ukun hcrgunu dulam mcnunumkun modulnyu di Kahupatcn SumcJung. s~tuju Jcng.an ,•cndupat DI'RD I karcnu instrurncn ini Jibungun untuk mcluyani rna~yurakut sccaru kcscluruhun. Jungan sampui adanyu instrumcrr ini pclayanan yang dibcrikan kc masyarakut scrnakin bcrbclit-hclit. Buhkun pcmba•1gunun instrumcn ini mcrrjadi sia-siu ~arcnu munl':urt ~·trrrg Jihcrikun kc musyurukut tidk ada. lujuun Juri instru:ncn ini mcrnung mcwujudkun pcluyunun yang prima, rnuruh, ccput dun tcput schinggu rnusyarakut Juput rncrusukun manfaatnya. Dibutuhkan kerja!lllma scrnuu kmnporwn rnusyarakut buik duri kalungun pcmcrintuh, lcgislutif, swash& dan musyurukat llllllrrn untuk ikut scrta rncmbangun instrumcn ini mclului kritik dun saran. "lrdak rnuduh mcwujuJkun pcluyunan yang buik mclalui instrumen ini, kegagulan e-
~~~:::~:~~111£'11/
yang lalu putut dijudikan contoh karcna tiduk udanyu persiapun yang
------------l.----------~L....:.'..;...;.;.,;..;.~;.;.,;..;;....:..;.;;.;.;,;;.;.;;.;~..o-,1-1crm.:tujui pcnJapat DI'RD I. inlimrrusi-inlimnusi vung dibcrikun sclain untuk
178
2
3
4 l:cpentingnn masynrakut JUga mcnurik investor untuk menannmknn modalnya di Kubuputen Sumcdung. Pcrlu dclinisi ynng lchih tcgns dnri pcrn~atnun unggotu dcwnn ugnr pcla~unun ~1111[1 dibcrikan hcnut-bcnar bcrmanlunt bugi masyarukut dan pcmbangunun Kuhuputcn Sumcdung. lJntuk itu pcrhi dukungntt I>PRD untuk mcwujudkun instrumcn ini scgcru tclului kcwcnungan yang dimilikinyu. I>PRD scbuiknya mclihat daerah lain ~·an[! Ielah bcrhusilmenerapkan instrumcn ini. Scpcndaput dengun anggnlll dewun. pclayunun yang prima. muruh. ceput dan tcput juga mcrungkum kepentingun dun in bcrusuhu dan iklim herinvestusi. Diharupkan pelayunan tersebut juga mernbcri peluang bagi industri kecil mcnenguh utttuk herpcrun dengan dcmikian dnput rnembnntu kclancuran bcrusahao Sclnin itu juga sosiulisusi produk-produk perundnng-undungun yang bcrgunu bagi dunia industrio Menyetujui pcndupnt Komisi A.. informnsi-informusi inilah yang hcrguna bagi pcmhangunan Kobuputcn Sumcdungo Sctuju pcndupat Komisi A ditumhah dcngun inlimnusi cdukusi. politik scr1a luinnya yang tujuannyu untuk trunspuransi kegiutnn udministrasi pcmerintuhano Selnin itu juga pclaksanaun pclaynnan ndministrasi satu atop (SIMTAP). penuwaran sccura elektronik. pclaperun uplikusi pemcrintuhun dun ukun melihat dampak instrumen rnt sccara ckonomi ynitu PAD dun PDRBO Scpendapnt dcngnn DPRD 2 karcna ukun duput mennrik investor untuk bcrinvestasi di Kubupatcn Sumcdnng dun ini sungut bcrgunn hugi pcmhnngunan dueruho Scpcndaput dcngun DI'RD 2 tclupi untuk mcndukungnyn pcrlu dilnkukun uduluh sosiulisusi e-Gowmment kc masyurukut schinggu tuhu ukan kcbcradaunyu dun bugaimanu earn mengakscsnyn serta munfaat upa saja yang akan dipcroleho Pudu mtinyu rnusyurakut hunyu mcnginginknn pcluynnan yang huik dnri pcmerintah l;urcna sclnrnu ini pclayunun yang dibcrikun kurang muksimul Mclulu instrumcn ini dihurupknn pcluynnun yang dibcrikun olch pcmcrintah Kabupatcn Sumcdnng scmakin bl!iko Sclain ittt masyurnkat JUgn mcmpunyai hak untuk hcrpcrun ser1n dalam pcmbangunan rnclului kritik dan surun mclului mcd1a-media ynn~t discdiakan pcmcri nto h
A) ..t.
Mas~nrakat
(Wakn
I
Ill')))
5. Masynrakut 2 (At121WIU fl!'J))
(,
Proses perijinan. prosedur pcn-dirian pcrusnhaan. pmmnst poten-si daerah dan peluang berusahn di Knbupatcn Sumcdang.
I Sckrctariut Dacrah 2. BAI'PEDA
3. DI'RD I (Komisi
L) ..t.
5.
Mas~nrnkat I (Wakn lll'D)
0
Ma~ynrnknt 2 ( Angg"ta Ill 'I))
0
0
i
171)
4
3
2
I
-------------------~ ~----~-------------------------~--~------~------~------~------~-----yang hdibcrikakn mc rupukk·an Sk'ctpcnd upul dcnhgun ungb'golu dewar~- ugur inli.k1rmusi (, CiAPFNSI !
I 7. KADIN
M: syarukut Bl DJ
I
Pcrijinun. potcnsi ducruh kcgiutan dan sumpur pcmcrintuhan kccumutun tingkat dupat schinggu dipublikasikun.
1Wuka
I. Sckrcluriut lhcrah
., I!APPU>A
,I
I >I'IW I t K11r11i~i
1·:,
I ..1_
DPRD 2 n:omisi t\J
I
I
I
I
0 1 ·c ,utulan yang crgunu agr musyarat\al tcrmasu ·para pcngusa a untu ·men apat ·an inlimnasi yang pcnting bugi pcrusuhuarUJya. Bugi pcngusahu kcpustiun inli.mnosi sungat pcnting kurcnu ukun mcmbuntu pcrusuhuun dulam mcngambil kcputusan. Sct untuk mcmhungun e-r iol'l'rll/111'111. dulum jungku pcndck ini ukun mcmpcrbuiki musuluh pcnguutan dulu pudu musin~,:-musing dinus dun rm:ngoptimulkun instrumcn ini untuk bcrloordinusi dun pcngumbilun kcputusun. Judi inli>rmusi-inli1rmasi Juri pcmcrintuh ukun diutur kcmbuli untuk diintcgrusikun schinggu musyarukut dupul rncmanlaatkann~ a. Musyurukutjugu akun dibcri cdukusi politik dalum polling pcndupat tcntung pcrnbungunun ducruh. lnlormusi Juri kccumutan juga ake.r, diberikun dis:ni usnlkun agcnJu tcrschut disumpuikun tcrlchih duhulu. llut(i ~c,:urnut;nr lur~un suJu kcttiutun pcmcr intuhun yung Jup1•t Jiscuurluullkun mcluinkan jugu polcnsi yang udu di kc~.:umutun lcrscbut. lnformusi ini sungal tx.rgun11 duripuda infm masi pcmcrintuhan karcna ukan mendukung pembunguuan kecamsJtan terse but. Sctuju dcngan pcndapat masyarukut I kurcnu sclumu ini bilu ada kegiatan pada sualu kc.:umutun. dacruh utuu kccumatan lain tiduk ada yang mengelahui atau i,1formasi yang disumpikan tcrlumbul. lnfomusi kcgiutun pcmbungunun d! kccamatun-kccamatun akun sangat bc~guna bugi kccumulun tcrscbut lctapi inli.mnasi lcrscbut scbuiknya dikuji lcrlcbih Juhulu.
180
2
4
3 5. Musynrnkat 2 (/\nc1wtn BPDl
Sctuju kurcnu masyurukut scjauh mungkin mcndcngar informasi-informasi pcmbungunan dncrnhnyu knrcnu sclamn mt mnsynraknt belum bisn mcngakses inl(mnnsi-inli•rmnsi tcrschut.. Mns~nrakat hnnyn rncrusnkun dumpnk dnri pcmbnngunnn yang dilakukun olch pcmcrintnh dacruh. Misnlnyn nduluh posisi kccnmntun schurwmyu scbngui kcpunjanetan pcmcrintuh kabuputcn buknn duri sunro pcmcrintuh schinggn kccumutan dupnt mcmhcrikun pcla~m11111 kcpuda rnusynrukutnyu scsum dcngun kcmumpunnnyu musing-musing dcngan letup mcngacu kctcntuun-kcntunn ~ nng dihcriknn olch pcmcrintah knhupntcn. Sctuju. i••limnnsi kcgintnn dmi kc~mnntnn Jllgu dapnt disnmpniknn mclnui t'Cirm..'nlllle/11 schinggu musyurnkat di kccumatnn lain dupnt mcngctuhui kcgiutun pndn kccumutnn tcrscbut dun dupnt mcngambil munfaat dari informasi tcrscbut. Potcnsi industri kccil dnn mcncngah kchnnynkan tcrschar pudu scluruh kccumatan di Kubupatcn Smi1cdung mclalui instrumcn ini pihak kecamatan dapat mcngnmbil pcran untuk mclakukun promosi mcngcnni produk-produk unggulun puda kcc:·.matan. Promosi in; ukan sangat hcrmnnfuat hagi perkcmbungun industri-industri padn tingkut
<•
7. K/\DIN
kc~umntan.
Masyornkat 2 (AnggClta
BPD)
lnformnsi pcrijinnn yang di dnlnmnyn rncng.utur nlur pcnJmun. musuluh kcschntnn dnn ynng lain.
I. Sckrctnrint Dacrah
2. II/\ I' I'Ll >A
l l
lll'l~ll
I tKnmi,j
1:, 1
4. I >I'R D 2 1Kt •mis1 /\)
I
Sctuiu dcngnn pcndapnt mnsynrukut 2 kurcnn inlilrmusi-inlilrmasi scpcrti ini yu·•g akun hcrguna ha11-i pcmhangunan Kahupnlcn Sumcdnng. lnl(lrmasi kcschntnn Jllgn nkun discburluuskun bnhkun buknn mnsnlnh-tna~aluh kcschntan mclainknn iu11.n musulah-musalah yang mcnjadi kcbutuhun lapisan masymaknt bmk pcmcrintnhnn. duniu s\\asta dun musyurukut urnum. lnll•rmasiinft•~musi tcrscbut nkan sclulu dipcrbahurui scsuui dcngun pcrkcmbangan dan situasi ~·ang ada. 1\uknn mnsnlnh ~cschatnn snp1 mcluinkun tucu inli•rmnsi-inli•rmn'i ~1111!! lnin ~ung thrasn mcrupn~an 111li>rmnsi ,·nng snngat pcntmg hngi pcmhnngunun. ( llch kurcnn ih1 informnsi ini sclalu dipcrhuharui scsuai dcngan situasi dun kondisi yang bcrkcmbung d1 masyurakut dun ncgara. l.ayunan kcschatun JUga mcrupakun kchutuhan masyarakat . inf1•rmusi kcschutun scpc!"li upa juga hurus dikuji tcrlcbih duhulu agar lt.cmhcrikan manfilut · bagi masyurakat. Bukan inl(mnusi kcschutun suja tctapi inl\mnasi-inlimnasi yang lain horus dikaji tcrlcbih dahulu scbclum disampaikan kc mas~·urakat
IR I
3
2
is I C•
I
Inti •rma ~1-inli •rmasi bcrguna hag1 iklim I'ICIII'>Uhu .luu ulli•11111~1 'au~ pcmhall!lilllall 'iCIIap hiJU:IIIIl\ a pcru'illhaan h1'il! nH.:ngak-;c, kcpcrlu:utll\ a tanpu statu~ mdihut pcru,ahaan tcrs.:hut.
Mas,urakut I ( Wak:t Ill' I>)
~-.\I
>Ill
I Sdrctariut I>acrah
~ung
I
: I
I I
.., 11;\I'I'FI>A
I 1
I
I
! I
I
II I
II
'
II
!
!
I>I'R I) I ( KPilli~l Fl
4. ())'){)) 2 ( Knmis1 Al I
Is
i
~
mcnga~scsn\a
'
i
!
l
4 Sctuju Jcngan musalah kcschatun juga disampikan tctapi inli>rmusi yang disarnpaikun hukan hun,·a inli.mnasi yang silittm~·a umum tapi informusi yang pcnting hugi nws,·arakat scpcrti masalah p.:n~·uluhan kcschatan anak. pcnntluhun KB dun inliHnusi' inli•rnwsi \ang khil, mcngcna kc mas~urukut. luli•rmasi \aug Jisampaikan mcrupakan inli>nnasi-inli•rmusi yang bcrmunlil!lt bugi nws,mak:~t hu .. :tn masalnh kcschntun '>Hill mclain kan jll!lll inli•rmnsi-inli•rmnsi \'IIIII! IH'IIIIIIV. !:111111\ II 1\t ...... J.. h J, .. ,,.J .. ,I"" I"V" p111111 .lnnl""'"''''~"" ~ •. "'"'"""~"' ~111<'1111 nkn11 "'"~"' hc·lllllllllnut l>nf-!1 '""''"'a~111 l'vkluhu lltslltiiiiCII 1111 nlltS\IIIlll..ut .Input d1hcrduvukn11 untuk pah:1111 ntw.11lah kl·,chllllln ,cftiii!IIZII hu!-!l..llll!-!1111 vang schal dapat diciptakun di sck1tarrl\ u. Diharapkan in,tn1m.:n ini hcrmanlat hagi scmua lapisun musyurukut tcrmusuk duniu s\\asla mcugiugat saluh tugas apurut udalah mcluyuni mcn.:ka. Sccara udmnislratif lll<'ll'k.• 'l'llllf( hnhuhuu.:un .lcu.:un pcn1ctintnh untuk itu JlCillctintnh ducruh duput llll'IIIZ)1"11nkntt llll',h:l 1111 uutul.. ntcn,untpatknn mli•nm1si-1uli•rmast yuug bcrmunlual. Salah ~atu husil ~·ang diinginkan dalum pcncrapan inslrumcn 1111 adaluh mcnurik iuwstPr mclului inlimm1si dan potcnsi dacruh. l'aru in\'cstor akun mcndupatkun inli•rma'' a\\al mcngcn:u Kahupatcn Sumcdang dan potcnsi-potcnsi unggulan dacrah schingga ak:tn mcmhuntu para investor mcngcnul Kabupatc'n Sumcdang. lnll•rmusiinli•rmasi daput diak~cs lllch scluruh mas,arukat asalkan mcmpunyai sarunu untuk
Ma,~urakut I (\\'aka III'Di
l>cmikian _111ga dcngan inli•rmasi iklim hcrusuha hcnduknya JUgu dibcrikun kc nwsyar;1kut dun ini akan sangart bcrmanlitat bugi pcmbungunun Kabuputcn Sumcdung. lnli•rmasi yang dibangun diharupkan dapat mcmbcrikan pclayanan yang ccpal dan tc:put kcpaJa ma,~·arakat !nli•rnwsi bcrusuhu JUga mcrupakan kcbutuhan masyurakat lerutuma untuk para pcngusaha tctap1 inliH·n~;1si iklim bcrusaha scpcrti u~a juga harus dikuji tcrlcbih dahulu agar mcmlx:rikan manfaat bugi masyurakat. J Scpcndupat dcngan (IAI'ENSI tctapi hcndaknyu bukan inli.>rmasi ikilim Junia saJa lnl(lrntasi1 mclainkan 1nii•rmusi-inlimnasi untuk nwsyarakut umum juga penting. jangan sampa1 hanyu untuk kalungan tcrlentu saJa 1 inli•rmasi ~·ang dihcrikan 1mclaink:m untu~ lapisan mas~·arakat dcngun inllmnasi yang bcragum.
182
. .
.· 1
2
3 6. Mnsynrnkat 2
7. KADIN
KAI>IN
lnlimnnsi ~·nn!l hcrf(unn hngi ik lim in\'Cslnsi dan pcmhongunan. kcscmpatan promosi hagi industri kccil dnn mcnengnh. pcla~·anan perijinnn ynng ccpal dan muroh. pclaynnan publik yang murah dan ccpat. scrta 111clihntkan swnsta dalam 111endukung tcrcalisasinya sislcm ini.
I. Scbl·lnrial l)nl·r:rl,
2 llAI'Pi-:1 )/\
3. DPRD I ( Komi~i 1:)
-1. DI'RD 2 ( Komisi
AI
I
5.
Mas~ urakul I (\\'aka BI'J))
(1,
Musyarakal 2 (/\n!_!!:!ll1a Bl'l)l
I
l
4 Seloin untuk 111osynraknt u111u111. inJ(,rmusi dunia hcrusahu juga pcnling di'\0111paikan mcngingnt dunia usahu dihuropkan 111cnjodi pcnggcrak pc111' angunnn dacrah. Adanya penyampaian inlimnasi ~·ang inovatif dan terpercoya akun mcdorong poru pcngusahn untuk melihut dun mcnanamkan mndulnyu di Knhuputcn Sumedong. Scpcndapat dengan CIAPENSI akan mcndorong paru im·estor untuk datang dan mclihat pntensi hcrusaha di Kahupatcn Su111cdang. Informasi ini sangat pcnting hagi investor karcna mcrupakan langkah nwaluntuk mengcnnl Kuhupntcn Sumcdnng. Dihnrnpknn inslnrmcn ini hcrnumlirt hngi scmua lnpisun mnsynrnkut lcrmn~uk duniu s\\ustn men!lingnl snlnh 111~ns npnrnt ndnlnh mcln~·nni merckn Sccnrn admni\trutif mcrcka serin!l berlurl11rngnn dengnn pemcrintnh untuk itu pcmcrinlnh dncrnh duput mcnggunakan media ini untuk mcnyompuikun inli.mnusi-infnrmnsi yang hc•nur.rl:.at. Sulnh sotu hnsil yang diinginkan dalnm pencrapan instrumen ini ndnlnh mcnnrik imcstnr melului inli1rmnsi dun pntcnsi duernh. Porn investor nkun nu.. ndopotknn inli,rnwsi 11\\nl men!I,Ctllli Knhupnlen Sumcdnng dun pnlcnsi-potensi lln!l!llllnn ducrnh schin!lpl nknn memhnnla pnrn in\'eslnr mcngcnnl Knhupnlcn Sumcdnn!l. lnlnrmu-.rinlimnusi dupnt diukscs tlleh seluruh mus~·nrnkut usulkun mcmptm~·ui su.onu untuk mcngakscsnyn Dcmikinn juga dcngun infor111usi iklim hcrusuha hcndaknyn JUga dihcrikan kc musynruknt dan ini nknn sangart hermanllllll hugi pcmhnngunun Knhupntcn ~umcdnng. lnli,rmnsi yang dihnngun dihurupknn dnput me111hcriknn pcluynnnn yang ccput don lcpat kcpudn musyor:rkut Infi,rmosi bcrusuha juga mcrupakun kchutuhnn mosynrukut tcrutumo untuk porn pengusnha tctapi inlimnusi iklim hcrusahu scpcrti apo JUga horus dikaji tcrlebih duhulu ug.ar mcmbcrikun manl'uat hng.i musyurakut. Sepcnduput dcngun CIAPENSI tctopi hcndaknyn hukan inliJrmasi ikilim dunia soja mclainkun informusi-inli.lrmosi untuk masyurakut umum JUga pcnting. lnli•rmusiinformusi yang dihcrikun jangan sumpui honyu untuk kalungan tcrtcntu suju 111clainkan untuk lupisan masyurakut dcngun informusi yang bcragum. Selain untuk masvurakat umum. informusi dunia berusaha juga pcnting disa111paikan mcngingut duniu. usnha dihurupkan mcnjudi pcnggcruk pc111bungunun dacrah. /\Junya pcnyumpaian inlimnusi yang inll\ uti!' dan lerpcrcuyo akon 111edorong puru pengusaha untuk mclihut dun mcnunumkan modalnya di Kuhupatcn Su111cdung.
IR3
1-----1'
~
~
II
l
I
i I
I! t --
i
--
Tabel H- 4 Hasil Wawancara Metode Delphi Tahap II Atas Tanggapan Implementasi Bentuk Apa Selanjutnya Yang lngin Dicapai di Kabupaten Sumedang ( Konsep Publish, Interact Dan Ji·w1.mct) Stdelrolder
Jawaban
Tanggapan Stnl1elrolder
trralan
2 Sckrctnriut l>acruh
Bcntuk imp!cmcntusi yang dihurupakun udulah tcrjadinya k<,munikusi unturu masyarakut dun pcmcrintuh Jucruh. Masyuraknt dupat mcrnanfaatkan layanan 1n1 schagni c:!ru untuk mcncari infiu·masi-inf(,rmasi ·' 1111!1 Jihutuhkan tanpa mclnlui birokrasi Jan Jupat dilukukun Jcngun ccput. Masyarakat dapat rncrnbcrikan umpun balik mclalui luyanan 1n1 Jan akan Jisampaikan kcpada ~·ang hcrkcpcntingan untuk mcrnpcn,Jch tanggapan.
4 I. lli\I'I'FI lA
~
lli'J{Illif-:t>IIH,j I l
S.:tuju dcngun pcndupnt Sckdn kurcnu kcbijuknn ~·ung adn di Bi\I'PEI>i\ masyorakut akun dibcri ruung untuk mcngcksprcsikun pcnduput. surnn dun kriti~ utas pcluksanuun pcmhungunan di Kabupatcn Sumcdung. Eduknsi politik ini sangnt pcnting dalnm rangku pcmbcrduyuun mnsyurnkut buik di bidung politik scknligus dulam hidnng tcknologi infi,rmasi. Bcntuk ini uknn dibnngun dulnm t•-CiownmtL'III Kubupntcn Sumcdung dun juga ukun disisipi dcngun wocunn dcmokrusi scpcrti P<'lling pcndaput yang nkun dibcriknn scsum dcngnn pcrkcmhangnn dan , pcmbaJ•gmum di Sumcdnng lll·ntuk upa ,·unf! dihmlf!lln tcr!!antung kcpndn dunin usnhn ntnu s\ln~tu dun nHlsYnraknt pihnk dcwan luum1 mcmfitsilitnsill\n lctupi kctcrihntun mus\uru~nl uaJu111 pclllb:tng.unun Slllll ini sangut dipcrJuknn Untllk Uaput mcngUI\:.JSi juJannyn I pcmcrintahan Sudah scpuntasnya mns,·arukut Jibcri tcmput untuk dapnl mcngcmukun pcndnpatnya musing-musing. I Tcrgantung kcinginan masyaruknt kurcna ma,yarukati:Jh yang nat111yn I mcndnpatkan manl[wt a tau kcrugian dari pcncrapan e-( im·emment leta pi untuk I nwndukung pcmcrintahnn ~·ang patisipustif dun akuntabcl kiranYn nHIS\:Jrakat I Ji1kutscrtukan untuk Japat mcnymnpuiknn aspirasin1a. Mu-;~maknt dihcri kclcluusuan untuk mcnyampaiknn pcnJuputn:- a tcntunll pcmbungunun Jacrah sckuligus jugu mcncirtakun nw"arubt \11111.! tnllll!IIIP dun mcmbcrdnyakan masyarukat Kabupatcn SumcJung. len tun~ a pcmcrintuh jungun mcngunggup pr"scs ini scbngai kcndulu ntau mcmpcrlombat pcmb:~ngunon tctapi mcrupakun pcrwujudan kcpcduliun nwsyurakat alas pcmhangunnn dacrah. Scpcndupat Sckdu karcna masyurakat ~ ang mcncnma dampuk I pcmbangunun dcngan a tau s:wt ini scring dijudikun objck hukun scbugui sub~ck I Jntuk itu I .J. m..tsyurakat sudah saatnya dilihatkan dulam pcmbungunun tcntunva dcngan media1 I,
3 J)J>RJ)
~ 1 K(lmi"'
,\)
-1
Mu,,:ual.:ll I (V.'aka Bl'll1
l
5. Masyarakat ~ ( i\nggota Ill' f) l
------~,------~------~2--------~------~3------~-----------------------4~--------------------~
----------------~------~--------~------~-~------r-------·---------------------~ mcJiu yung tcluh-------------------Jiscpukuti scbclumnyu. (,_
17.
KADIN
I
BAPPEI>A
I
Pad a tuhap awal 1111 ~ ung I. Sckrctariat D::crah ukun di~:apai adalah hcntuk1 bcnluk yang mcnampilkan I gambaran Jacrah. kcgiatan I pcmbangunun. produkproJuk unggulan ducrah yang intinya mcmbcrikan I gamburan polcnsi Jacrah. Scluin itu di dulamnya juga 2. I>PRI> I ( Komisi dibangun untuk ruung F) musyarakat yang ingin mcmberikun pcndapalnyu kcpada pcmcrintah sckuligus untuk mcmbcrdayakun masyaru3. DPRD 2 (Komisi kat di dalam pemcrintahan A) dan tcknologi infnrmasi.
I
I
Dilwrupkun sistcm yung Jihungun Jupul mcmpcrlihutkun kclcrlihutun mas~urukut Julam 111.:mhangunuu. Dul:un ··-(iownlllt<'lll hcnJukn~u lu~·unun yunw Jibcn~un Lc musyarukut dupul mcmlusiliwsi kcpcnlingun ini. Uun yung lcb1h pcnting pcnJuput masyurukat lcr~cbut direspon oleh pcmermtuh dcngan memberikan ja\\aban S«cpal mungkin tiduk hanya dikumpulkan saja. Pcmcrintah dacruh harus berupayu untuk mendorong masyurakul untuk bcrpcran I scrlu dalurol pcmbaugunun mclului t•-Gowmlllt'/1/. Sclamu ini hunya onmg-orung 1 1\.:rtcnlu saja \Ung mcmpunyui ukscs duput mcngcmukun pcnJuputnyu Kc:ll\!ruduun 1 li1~ilitu~ 1111 dapal uH.:mhcrilun pcluun~:~ hagi masyurukul untuk lncn~·umpuikun pcndupatll\a Sr;lanjutnyu pcmcrintuh Jacruh Jupulnu:lihul l m•.:mhcrikan pclayunun kc masyurukut Jun mcninduklunjutikckurungun-kckurungun usulun tc:rsc:bul utus Jasar 1nli.mnasi ~·::ng dibcrik.ln musyarukut. I Inli.ormasl· in!; 'rmusi yang dibcrikun mcrupakan kebutuhun semua Ia pi sun masyarakat baik itu untuk pcmcrintuh, scktor swuslu dan masyarukul umum. I Mas~-arukut dapal mcnggunakan lusiliias ini untuk mencuri kc:pcntingunnyu lanpa mclalui birllkrusi bcrbclit-bclit dan dcngun wuktu yang elisien. Oulum rangka mcmbcrJayukun musyarakal ukan demokrusi dun tidak gugap alas teknologi maju nwku ruung untuk masyurukat untuk berpurtisirusi dula:n pcmbungunun pcrlu Scluin itu musyurakut jugu duput mcmcrankun fungsi kontrul alas I dibangun. pclal:sanaan pcm bungunan yang bcrlungsung. I BcniLik yang dibangun hcnduknya dapat memberikan andil bagi pcmbangunun ducrah. llcgitu jugu dcngan informusi yung disumpaikan, dapat mendukung pcmbuagunan Kabupalcn Sumcdang. Jungan sampai informasi yang disampaikan tidak mcmbcrikan manfaat bagi pcmbungunan daerah. Ruang masyarakat yang diusulkan olch BAPPEDA sudah scluyaknya juga dibangun untuk mewujudkan mayarakul yang partisiputif [nformasi-informasi yang dibcrikan ke masyarakut hendaknya betul-betul diselcksi agar mcmbcr!kun nilai tambah bagi pcmbangunun duerah. Setiap informasi yang disampaikan scdaput mungkin Jiberikan dcngan jelus dun scdcrhana. Jangun sampai mcnimbull;an pcngertian ganda alas intormasi-infom1asi terscbut. Untuk mcnampung ::spirasi ruung musyurakat perlu dibungun.
186
..•.·' ... . · . .• · 2 3 4 P---------------~--------------~~----~------~------------------------~----------------------~ 4. Mnsynr:•knt I Scpcndapnt dcngun B/\PPED/\ usnlkun pcmcrintuh mcnunggupi ntus pcrnyut:1un (Wnka BPDl ~·nng dikcmuknknn t~lch masynrakut. .Iangan snmpui pcrtanyann-pcrtunyuan duri mosyuroknt ditumpuk saju dun pndn nkhirnyo mcnganggup tidak udu limgsinyn t'· CTovemment ini. Mosyarukntlah yang nantinyu nknn mclihut kccfcktilim fnsilitus ini opakah seluruh uparnt pcmcrintah dacrah mcndukung e-Gm·emnrelll ynitu dcngun mcnunggapi pcrnyataan musyaraknt scsuai dcngan tugas dan fungsinya. 5. Mnsynr:.kut 2 Untuk mclctaknn masynrakat schagai suhyck pcmhangunnn sudoh scpontosnya (Anggntn Bl'l>l runng musynrnknt untuk hcrpnrtisipasi dihangun. Mus~ nrnkat bolch mcnyumpuikan pcndnpntnyo mcngcnai pclaynnun pcmcrintuh dun pcmban~unan yang adn di Kahupatcn Sumcdang. Dihurnpkan masyurukot dulnm mcnyarn Joikun pcndupotnyu tidnk nsnl-usnlnn horus didukung dcngan fnkto yang uda. (! Ci/\I'J:NSI Yung lcbih pcnting adalah rcspon dnri pcmcrintah ducroh ntns pcrtnnyaa11 yung d1snmpuiknn olch musynrakat. Scluin itu pcmcrintah ducruh dihurnpkan dulum mcmbcrikun rcspon juga tidnk mcmudang status sosiul dun orgunisasi. jikn diru~ pertnnyaan yang disampaikan pcnting don horus mendapat tunggapan segcw maka sudoh sclayaknya pcmcrintuh dacrah memhcrikan tunggupan. Jangan ;ampai pcrtanyuan-pcrtnnyunn dikumpulkun dulu dun ukhirnyu tiduk ditunggupi. Ruung musyurukut ini pntut dili•silitusi. musyurukut ukan duput mcngcmukan 7. 1\./\DIN kckurungan dun kclcbihun utus pcluyanun yung dihcrikan pcmerintah I,Jaerah. ()cngut'l demikiun pcmcrintuh docruh doput mengcvuluusi pcluyunnn yung dihcrikan kc musyarokut . llntuk itu sosialisasi t•-Govemment pcrlu dilukukun dcngun scgala losilitus yung dihcrikan dan bogaimanu mcnggunukunnya. Sulah satu tujuannya mcndorong musyarnkat untuk berperan serta dalum pcmbangunan docruh. Kcinginun mnsyarabt buik swnstu dun masyurnkut bahk ·n pcmerintah mcndukung I. Sckrcturiat l>acrah kcinginan OPRO I (Komisi E) Tcrgontung udnnyu komunikusi antara musyarakut dun pcmcrintah ducruh. Diakui oleh swnstu dun masYarakat. pcmcrintnh dnlurn mcnyumpnikun pcluyanun tcrdupat kcndnla-kcndalu yung susuh hanya lcg•slatif dihilnngknn scpcrti pcn~·urnpmnn inl(lrmasi yang tiduk trunspuran schinggu rncrnli•silitasi. mcnyulitknn mus\·nrakut hclum lugi hirokrasi ~·ung hcrhclit-hclit. llntuk itu I lu,·unun e-C iowmm,•nt dihurnpkun dnput rncngurnng1 buhknn mcnghilnngkun kcndulu tcrscbut dun hcntuk yang diharupkan mclibutkan musyurukat dulam 2 BJ\J>PFDA pcmbangunun. Bcntuk yang aknn dibungun udaluh mcmbcrdayukan masyarnkut dalnm di hidang politik dan tcknoln11i inli>nnasi sclain ju11n dcrnokrasi dcngan mcnur~pill.uu-
IR7
2
3
I 3. I >I'RI> 2 ( Konusi
AI
~-
I
Masyarukat I (Waka BPD1
5. M11s\"11rukat 2 tAn~golll lll'll)
! i I
i I
I! '
I I
I I I
(l.
4
topik-topik yang renting untuk dijudikan scbagai wacana pcngukuran kincrJa pcmc rintahan mclalui pulling pcndapat. lJntuk mendukung pcmerintahun yang bail.: maka kctcrlibatan masyarakat sangat dihurapkan guna mengawas1 jalunnyu pemerintahan sclain melalui institusi ~ung Ielah ada. Karenu keterbatusan suranu \ang dimiliki oleh pemerintuh dueruh dalam menampung partisipusi masyarukat mab instrumcn ini diharapkun dapatmemlilsilitasin~·u. l lntuk menJukune! pemerintuhan yang partisiputif dan akuntubelmaku keterlibutan mas,arakat haik s11astu Jan masyarakat pcrlu Jiikutscrtakan. Karcna merekaluh 'ang akan mcrasakan dampek dari pcmbangunan. Pcmcrintah sudah seharusnnya mcnyediakun saranu untuk mdibutkan masyarakat bukan mclului e-(/ol'l'nlllll'l/1 saju mclainkan juga media-media yang lain. Keinginan mas~ arabi sudah jclas balm a mgm dilibatkun dalam proses pcmbungunan karenu scbdumnyu masyurakut hunyu menenmu pcmbungunun schingga pc1.1bangunan yang dilukukun tidal.: atuu kurang mcmbcrikun mantiwt. Masyarakatlah yang tabu akan kebutuhannya. Pcnduput-pcndapat dori masyarukat sebuiknya didcngar olch pcngambil kcputusan dun dijudikan sebagai rcti:rcnsi untuk me Ink ukan suatu program pcmbangunan. Sch11ikn\11 unggota dc1111n nH.:Iih11t pcrkcmbung11n sckurung buhwu mus~urukut nlelllllllll\nl uudil yung bcs11r d11l11111 mcnyukscskun pcmbungunun dacruh. Tunpu mclibutkan p:.:run serta musyarakat maku pcmbungunan yang dilukukun scpcrti pudu masa sebclumnya tidal.: mempcrlihutkun husi.l yang bugus buhkun mcncmut kcgagalan. Masyarukat hanya dijudikun objck dalam pcmbungunun bukan scbagai suh~ ck. Olch kareaa itu bcntuk yang dihi1rupkan pada e-Gcwemmenl Kubuputcn Sumcdang Japut mcmbcrikan ruang kcpada masyurukut untuk duput mcngemukabn pcndapat alas pcmbangunan dueruhnya yung scdung bcrlungsung. lluik masyarakut dan swasta di Kubupatcn Sumcdung bcrkeinginan untuk ikut scrta dalam pembangunan dacruh mclului saranu-saruna yang Ielah discdiokun I pcmcrintah. Kctcrlibatun masyarakat dalum pcmbungunan dirasa sungut kurang I hun~·a pada bchcrapa saranu saJU dan tiduk melibatkan masyorakat secara lJntuk itu mclului e-Clownunent wuluupun hanyu bcberapa I kcsduruhan. mas~arakat tidal.: mcn~akup kcscluruhun masyurukat karcna kctcrbutusan saruna I ma~~ arakat Japat mcnyampaikun pcnnasalahunnya kcpada pcmcrintuh dacrah dan I SC!,!era mcnang11.ari utas pcrmasaluhun tcrscbut.
188
2 7 KAI>IN
DPRD 2 (Komisi A)
4
3
I Sckr~.:tnnat l>a~.:rail
kcrnginan Tcrgnntung nursy:rrakut karcn:r sch:r!!ni melihnl lcgislutil' harus situasi dnn kllndisi d:rcrah mencrapk:rn dulum di usulnn pcmhangunun.
2 I\ A: 'I'F I> A
~
IWIW I ( KP1111'• l·l
adalah dilihatkan dalam pcmbangunan Kcmginan masyarakut dan swasta dacrahnyn jangan samrm kcd!Htn~·a dijadikun penonton saja. Sclama ini hanya orang-orang tcrtcntu saja yang mcmpunyai akscs untuk dapat ikut scrta dalam pcmhangunan dacruh. llntuk rtu pihuk unggota dcwun dupat mcmlasilitusi aspirnsr rni dan disampaikan kcpada pihak pcmcrintah scbagai rnusukun yang pcnling. Sepcrti ynng disampaikun schclumn~·a halma kcinginan musyarukat adalah tcrjadinyu knnHrnikusi nnlura musynrnkal dan pcmcrinlah dncruh. Sua! inr •:trkui olch pcmcrinluh dal:rrrr mcnyampuikun pcln~·annn tcrdnpnl kcnduln-k~.:ndulu ~~~n~ sulit dihilungkan scpcrli~ pcn~·nmpninn inlimnnsi yung liduk transparan schingga na:n~·ulilkun rnasyarakat bclum lagi birokrusi yang hcrhclit-bclit. (Jnluk itu laynnnn diharnpkan dnpat rncngurangr bnhknn mcnghilangknn kcndala l'-( im't'/7111/l'lll terscbut dun bentuk yang diharapkan mclihulkun mas~ urukul dulum pcmhangunan. Bcnluk yang akan dihangun adaluh mernbcrdayukan musyarukal dalurn di bidang polilik dun lcknnlngi inl(lTinasi sclain JUga dcmokrusi dcngan mcnampilkan renting untuk dijadikan sehagai \\:H:una J.lCngukuran kinc~a topik-lopik I pcmcrintahanyung mclalui pollill}l. pcndaput. !Jntuk mcndukung pcmcrintahan yang bnik muka ketcrlibulnn musyarakal sungat diharapknn guna mcnguwasi jalnnn~u pcmerinlahan selain mclalui instilusi yang Ielah ada. Kurcnu kclerbutusan sarona ~·ang dimiliki olch pcmcrrntuh ducruh dalum mcnampung partisipusi masyarukut muku in~trumcn rni diharapkun dupal mcmtirsililasinyu Apapun benlrrk ~ ang cnba dibangun hendaknya dupal mcmbcrikun andil bagi pcmhun!_tunan da~.:rah. Kcterihatan mus~-arnkul dalnm pcmbangunan saul ini sungul dipcrhrkan untuk dapat mcngawasi jalnnnyu pcmerinluhun. l'emcrinlahan yang partisipalil' saul rnr harus didukung pada seluruh sektor pcmbangunan ~chinggu suduh scpuntusnyu musyurukut dibcri ternpuluntuk dupatmcngernukan pcnduputn~11 I nw sing-musing. Ke;nginun mas~ arakul suduh jclas huhwu rngrn dilihalkun dulam pwscs pcmbangunun karcnu scbclumnyu musyurukat hun~ a mencrima pembangunan schingga pcrnbangunan yang dilakukan lidak atau kurang ri1cmberikan manfnnt. Ma~yarakutlah ~ ang tahu ukun kcbutuhannyo. Pendupat-pcndapal dari masyarakat sehaiknya didcngar oleh pcngambil keputusan dan dijudikal) sebagai re!crensi luntuk mclakuk:t~ suatu prllgrarn pcmhungunun
I I
4
I I! I'D l
Ma~\ arakal
! \\'aka
~----------~-------------h----~----=~~----~-
2
I
3 5. Musyurukut 2 ( Anggota BPD!
I (l.
(JAI'ENSI
I
I I
7. KADIN
II Masyarukut
(Wuka
BPD)
I I
!
hi sa Masyarukat inlllrlllUSi mcndaputkan pcmcrintah kcbijukun dn~.:1uh sduiu itu dupul lllt'lllhn 1~1111 ·.rum a 1111111 knllk ulus ~chija~un tcrschut. Aplikasi vnug lchih mcoJcrn Jiscsuui~au dengun kupusitus Kobupatcn Sumcdang. dun dilakukan sccaru bcrtahap
I.
S~krctariat Da~.:rah
2. llAPI'EDA
4 Schaiknya anggota dcwan mclihut pcrkembungun sckarang bahwa masyarakat mcmpunyai andil yang bcsar dalam menyukscskan pembangunan dacrah. Tanpa mclibatkan pcran scrta masyarakat maka pcmbangunan yang dilakukan scpc:rti pada masa scbclumnya tidak mcmpcrlihatkan hasil yang bugus bahknn menemur kcgagolan. Masyarakat hanyo dijadikan objck dalam pcmbangunon bukan scbasai snlwck. Oldr kurcnu itu l>~.:ntuk yang dihurupkun puda t•-Cim•t.'nmwnl Kubupuhm Sumcdung Japal mcmbcrikan ruang kcpuda masyurukut untuk Juput mcngcmukakan pcndapat alas pcmbangunun docrahnyo yang scdung bcrlangsung. lluik nutsyurakut dun swastu di Kubuput~o:n Sumcdung bcrkcinginun untuk ikut !IC:rtu dulum p~.:mhungunun ducruh mclului suruna-surunu yunl.l tcluh JiscJiukun pcmcrintah. Kctcruhatan musyurakal dalum pcmbangunan dirusu sungut kurung hanyu puda bcbcrapa saranu suju dan tiduk mclibutkan musyurukat sccara kcsduruhan. lJntuk itu ncdului 1.'-Cion•mmelll walaupun hanyu bcbcrapa ma~\·arukut tiduk mcncukup k~.:scluruhan masyarakat kurcno kctcrbutasan sarana masyurakat dapat mcnyampaikan pcnnasalahunnyu kcpada pcmerintuh dacrah dan scgcru JllCIHillggapi alas pcrmasuluhun tcrscbut. adalah dilibatkan dulum pcmbungunan Kcinginan musyarakat dun swasta ducrahn~·a Jangun sumpa1 kcduanya dijadikan pcnonton soja. Sciamu ini hanyu I or:ing-nrang t~.:rt~.:ntu saju ~·aug mcmpunyai akscs untuk daput ikut scrtu dulum pcmhangunan dac:rah. l Jntuk itu pihuk anggola dcwan dupat mcmlilsilitusi uspirusi ini dan disantpuikun k~o:puJa pihuk p~.:mcrintuh scbogai masukon yang pcnting. Mcnyctujui pcndaput musyurukut i kurcna yang dibungun saal ini adaluh tcrjudinya kl'lllunikusi antaru masyurukat dan pcmcrintuh daerah. llubungan ini pcnting kur~.:nu dupal dijadikun sarunu olch pcmerintuh untuk mcngevaluasi dun mcmonitor pr.,(,lntllt-pr .. ~,trunl l>l.:lllhangunun yun~ Jilukukun olch pcmcrintuh ducruh. Suluin ilu ·,nJuh \IIIII "•\ IIIII I II IIIII~ IIIC\\IIjlld~nll uuud ~fllt1fllflllt'1 1 mJuJnh kutc.Jihnlllll ma~~ ara~ut Julam proses (>~.:lllbungunun. l>ulum e-Ciowmml!lll kclcrlibutun I nHasYurukut p~.:rlu dihangun s~.:dangkun aplikusi-upliku!li yung Mifutnyu lcbilo nmJcrn I ditunda dulu llaru~ J11ihal Juhi tunggupun musyurukul ulus implclnu.:ntusi t'· ( ion•mmt'll di Kubuputcn Sumcdang. Dalam rungku mcmbcrdayukan masyarakal dalam bidang pohtik, tekno!ogi inl(;rmasi dan dcmokrasi mab. ruung masyarakat unluk menjZerm:l:ar. pendapatnya (1\:rlu dihan11.un. I lui ini p~.:rlu dilakukan ku-rena saat ini pemcrint11h tidak bisa
190
2
3
.~
I>I'RI> I Fl
(1-.:nmi~l
..t. DRRD 2 (Komisi /\)
5 Masynrakut 2 ( An~~Ptn Ill' I> l
11
4 iepns Iangan dulum progrnm-program pcmbnngunan yang dilaksanaknn di dn~rah. Mnsynrakatlnh ynng mcrasnknn progrum-progrum pcmbnngunan schinggn , masyurnknt pcrlu didoron~ untuk hcrpcrun scrtn dolmn pembungunan mclnlui litsilitus-fusilitus ~·ung telah discdiukun. Dulum ,•-Cim·emment lasilitns untuk runng l masyarnkot pcrlu diudnknn knrenn untuk dnpat memperluus kctcrlihatnn mnsyarakat dnlnm proses pe1nhan~unan dacrah. Kctcrlih:!lnn mn~,·nmkat dalam pcmhnngunnn snnt 1111 snngat dipcrluknn untu~ dupat menga\\'u.~i julann~·a pcmcrintnhan. l'emcrintuhun yang partisiputif soul ini harus didukung puda seluruh sektor pcmhangunon schmggu sudnh scpantasnya masyuraknt diberi tcmpnt untuk duput mengcmukan pcndnputnya musing-musing. lJntuk mendukung pemerintuhnn ~·ung partisiputif dun akuntnbclmaka kctcrlibatnn masyurukat pcrlu diikutscrtukan. Pcmerintah suduh schnrusnnya mcnyediakan sarnnn untuk rnclibatkan masynrakat bukan mclalui e-Govemment saju mcluinkan jugn rncdiu-mcdin yang lain. Aplikasi yang lcbih modern hcndaknyn dilihnt dnri situosi dan kondisi duerah scluin JUga mclihut tingkut kcbcrhnsilun program scbclumnyu. Saul 1111 musyurnknt mempuny111 undil yang besar dnlam menyukscskan pcmbungunun ducruh. Tunpn mclibntkun pcrnn scrtu musyurakat maka pembungunun yang dilukukun scpcrti pudu musa scbelumnyu tiduk mcmpcrlihutkan hasil yang bngus buhkan mcncmui kcgugulan. Olch kurena itu ruang masyarakat L.ntuk bcrparti<.pasi pcrlu dibungun. Mnsyurakut dibcri kclcluusnnn untuk I mcnyumpnikun pendnpatnyu mengenni pcluyunan pemcrintuh dun pembangunan yang ada di Knbuputen Sumcdung. Diharapkun masyurnkut dnlam mcnyampaikan pcndupatnyu tiduk usol-usalan horus didukung dcngun fnkta yang ada. . Sccnrn )!Uris hcsur (i/\PFNSI schngni scktor swnstu bcrkcinginun untuk ikut scrta dulnm pcmhnl1)!11111111 dnt'lllh Kcikutscrlnnn ( iAI'FNSI sclumn 1111 musih dnlnm tahap pcmhangunun lisik ducrah. patluhnl udu scktor-scktor lain yang ingin dipcrbuiki utuu dien1luusi Seperti padu peroturnn-pcruturun yang berhubungan dcn~tnn li1ngsi kcrin orgmusns1 ndu musulnh-musuluh khusus ~·ang . potu! dipcrtunyukan pudu pcmcrintnh. ( >leh kurcnu itu kctcrlibutun s\\'ustu dnlum pcmbungunun dacrah juga patut dipcrhitungkun.
I9I
~---------------~------------~=-~-r----~--------~~----~----------------------------------------------~
~------~~------~--------~2--------~------~3-------+--------------------------4-------------------------i 7. K!\I>IN I Sclli.Jl' Jo.:n!,!an pcnJapat mus~arukut I kun. nu kcinginun S\\Ustu :~Jaluh dllibatlun I I
II
1
I Mas~ arukat
.:! (1\nggnta
I
I!I'D)
l
I. Sck rclariat Dncmh
Mas~makat Jap:~l sclalu mcngiku-ti pcmbangunan dacrahnya Jan turut scrta Jalam mcmbcrikan masukan atau kritibn tcrhadap suatu pcrStmlan Ji dacrahn~ a.
2. BAPPI:DA
3. DI'RD I (Komisi E)
i
Jalam pcmhan!!unan Jucruh. Kchijakan-kcbijukun ducr:~h ~ung Jitcruplan padu scktor sl\asta :~da kalan~a masih ada ~ang p··rlu untuk didiskus1bn lch1h lanjut Jcn~:::n pdwk-pdwk tcrkait. Tidak mclulu lwn~a s:~tu dinas tckni., suju mclamlan pcrlu kPPrdinasi dcng.un instansi yang lain. Ol.:h karcna ;tu kc~radua1o ,... ! ;,"···met/1<'111 dapat mcnjadi media untuk daput mcnjcmb:~tuni rl\:rmasulahun 'h:J,o.:hut. l'o.:ilu du~ungan ~ang kuat Jari so.:luruh apurat (1\:lllcrint:~h untuL lllCI\ li.JUJJ· Hllll\ a. i>cngan nll.:mbcrikan masukan utau kritikan tcrhadap kincrju dan pcluyanun pcmcrintah Jiharapkun dap:~t mcnciptukan huhungun yang scma!.in dinumis anturu mas~arakat dan pcmcrintah. Bag.i pcmcrintah hubungan in! jelas mcmberikan man faul yang bcsar kJrcnu (1\:11\Cril•tah dacrah dapat mclihat lnw)itas pclayanan mas~ arakat hcrdasarkan masukan musyarukat terse but. llendalmya sistem t'( !on• mill<' Ill Jihungun Jcngun bcnur agar hila udu pcrtanyaun Juri masyarukat utall 1 pcla~·unun pcmcrintuh Juri Jinus tcrtcntu, dinas tcrtcntu tcrsebut dupat memberikun juwahan scslHII wc\\cnang yung dibcrikun schinggu bukan duri pcngclula h:tupi langsung Jinus tcrkait agur mcmbcrikan jawuban yang bcnur. Sistcm ini yang hurull dikoordinasikan tcrlcbih duhulu dcngan apu111t pcmerintah di Kubupaten Sumcdana. Tujuun t•-Ciovemment dibangun drlam rangka untuk mcmbcrikan pclayanan yang scmakin hcrkualitas kc masyurukut khususnyu di Kabupaten Sumcdang. Masyarakut dupat mcngikuti pcrkcmbungun pembangunan dan memberikan tunggapan alas pcmbungunan dacruh yang scdang berlangsung melalui fasilitas yang dibangun dalum e-Uuvemment tcrscbut.. Bukan saja melalui e-Gvvemme111 masyarakut pcrlu didorung untuk bcrpcrun scrtu dulum pcmbangunon mclului li1silitus-lil~ilitas yung tcluh discdiukun olch pcmcrintuh ducruh. Kdcrlibatun musyurakut dulum pcmbungunun soat 1111 sangut diperlukan untuk Jupat mc1;gawasi julannyu pcmcrintuhun. Pemcrintahan yang purtisipatif saat ini hurus lliduk ung pudu scluruh scktor pembungunun schinggu suduh scpuntasnyu mas~ umkat dihcri tcmpat untuk daputmcngcmukan pcnduputnya musing-musinlJ. I llnt•.1k mcnJukung pcmcrintahun yang purtisiputif dun akuntubclmuka keterlibatan I mas\·arakt!l pcrlu diikutsc11ukun. Pcmcrintuh suduh scharusnnyu menycdiakan 11 saranu un:uk mclibatkan masyurukat t>ukun melalui e-Gcwemment suju mclainkan . jugu nu.:J:a-mcdiu yung lain.
I
I
~.
I>RRI> 2 i Komisi !\)
-
192
2
3 5.
Mus~mak:ll
I
(V."aka 131')))
7. CJAPFNSI
GAPENSI
Yang renting hcnt11k yang dihangun dapal mcnccm1inkan kclcrlihatan mnsyarnknt 1111111111 dan transpnransi pc111crintah dacrah dala111 proses pc111hnng11nan.
I Sckrclarinl llacrah
:
IIAI'I'I I>A
4 Scpendapnt d.:ngnn 111asyarukul 2 karcnn masyurnkat scndiri yang tahu pcrsoalnnpcrsuoalnn yang ada di lupnngan. Kcbijaknn-kcbijaknn dacrah yang Jitcrapknn. da111pnknya pnsti bcrhub11ngun lnngs11ng dcngnn 111asynrnkat. Olch knrcna it11 nrnsyurakat s11dah scla;.-uknyu dibcrikun tcmpnt 11nt11k mcnya111puiknn pcrsn•dun-pcrsonlun di lupnngun dun pcrsoulnn-pcrsoulun yung dikc11111knn olch rnusynrakat scgcrn dilanggapi. Scbngai nnggotn musyarakal sangal mcnd11kung adun~·u sistcm pcmcrintahan ynng mclihalkun 111as~·araku1 1111111111. Karcna hm1~·ak pcrsoalan-pcrsoalan di mas~·arakut dan tidnk ndu tinduknn 'nng ~:cpu I duri pcmcrinluh 1111111k mcnyclcsuikun pcrsoulnn tcrscb111. Adan~·u t•-( irll"t'l"lllltt'llf akun 111c111huntu masyarukat 111cng11n~ kapkan pcrsou)Jn·pcrsoalan terse hut d:m harapnnn~ n pc111crintah Jacrnh 111clnlu· dinasdinas !cknis lcrkait scgcra 111cn:mggapi kcluhan mnsyarakuttcrscbut. Mas11kan dan ';rilikun ~·:mg dihcrikun 111usyarnknt diharapkun 111cnjadi ir ti•r111ns1 I ~·at~g bcrharga bagi para pcng:unhil kchijakan a tau yang luinnya. T :ntunyn inli•rmnsi yang dibcrikun hurus dihuktikan tcrlchih dahulu agar tidak tcrjadi kcsnlahan di bclukang huri. lnfi,rmasi ini dupnl dijadikun buhan e\nluasi kt hijnkan schinggu dupal 111c111hnnlu dulam pn•scs pcmhangun:m dncruh scsuu1 dcngan tuntutnn musynrakut. Dcngnn mclibutkun musyurukut dulam proses pcmbangunan dihurnpknn Japat mcrciptaknn huh11ngan ~ ang scmnkin dinumis an tara mnsynrakut dun pcmcrintah. llugi pcmcrintuh huh11ngan 1111 jclus membcriknn munfnat ~·:•ng hcsur karcnn pcmcrinlah dacrah dapat mclihut kualitas pclayanan 111as~arnkat hcrdasarkan masukan masyarakal tcrschut. Sclain it11 dapat dijadikan media olch pcmctinlllh untuk mcngc\·aluasi dan mcmonitor program-pn•¥ram pcmhangunan yang dilakuknn olch pcmcrintah dacrnh upakah sudah scsuui ocngan hurapun masyarakat atuu tidak. Kcterlihutan mas~-urakal dalam proses pemhangunan mcnjadi lilktor yang pcnting saat ini. Karena dapal mcnjadi sarana hagi pcrncrimnh dacrah lmtuk mclihat npnkah proses pemhangunan apakah bcrjalan ses11ai dcngnn tujunn dan harapan yang Ielah dilclnpkun. I Jntuk ilu mas~ arabi pcrlu didowng untuk hcrpcrun scrta dnlum pemhangunan mclalui r:.silitas-l:•sililas ~ ang tclah Jiscdiakan. Salah sa tun~ a mclalui fasililas e-( irll"t'/7111/t'llf .
193
I
2
3 3. DPRD I ( Komisi F)
-t. I>RRD 2 t Komisi
A)
I
4 Mcndukung kctcrlibatun musyurukut dalam proses pcmbangunun. Masyarakat harus diberi kcscmpatan untuk mcngcmukan pcndapatnya mclalui pcrwukilan-pcrwakilan nws~·arakat ~ung ada. Dihurapkan pcrwak;lan musyurukut 1111 hc:nar-hcnur rncngctahui pcrsoulan ~·ung ada di sckiturnyu. Scbugui anggolu dcwan mcndukung pcmcrintuhun yang purtisiputif dun akuntabcl. <>lch kan.:na itu bukan t•-Gonmunent SUJU yang mclibutkun mus}urukut tctapi pcmbang.unan-pcmbangunan dacruh yang lain juga hurus mclibutkan masyarukat sctcmput. Kctcrlibutun musyurukut datum proses pcmbungunun bugi DPRD tcluh dilabrkun n!clului uspirusi-uspirusi musyurukut dun JijuJikun !iebugui huhun nrnsukan utau diskusi dcngun punr cksckutifJucruh.Scpcndapal dcngan GAPENSi kurcnu musyurukut mcngctahui pcrsis utus pcrsoalanpcrsoulun di masyarukut. Bunyuk pcrsoulun di musyurukut tcrutamu dcngun implcmcntusi kcbijukun ~·ung hurus mcnduput tunggupun Juri dinus-dinas tcknrs. Karcnu b:~n~·a~nyu pcrsoalan ini ukhirnyu musyurukut hunyu bisu mcnerima saja. Akihutn~·a pcrscpsi mus~-urakut tcrhudup pcluyunun pcmcrintuh menjudi buruk. l Jntuk itu pcrlu ada suranu yang duput digunakun musyurukut gunu mcngungkupkun pcrsoal:rn-pcrsoulan tcrscbut. Mcnduk urrg kctcrlibatan masyurukut dun trunspurunsi dulum proses pcmbungunun dun IH:nduk nyu musyurukut duput mcnjudikun media ini untuk mcnyampuikun pcrsoulann~ a dun didukung dcngun int(,rmusi-inlilrmusi yang ukurut. Di luin pihuk pcnrcr intuh JUga hunrs nrcrcspon len lung pcrsuulun yung disumpuikun ulch masyarakat. l'cmcrinlah harus lransparun dulam mcnyumpuikun inli>nnusiint(mnasi kcpuda masyurakut. Kcll'rlibatun musyarukat lcrutamu Juri swustu sangut pcnting kurcnu ukun dapat mcnyumpaikan pcrsoalan-pcrsoalun di lupungun yung bcrhubungun dcngun swusta. Bunyuk pcrsoulun yang patut ditanggapi olch dinus-dinus tcknis sehubungan dengan pclaks:.maun kcbijukun dac.:rnh. Kcbanyakan saul ini para pc:ngusaha hanya dapat mclakukar• tanya juwub kc.: dinas-dinus tcrkait schingga tiduk cliisien dan cfektif. Diharapkan e-Ciowmement duput mcnjadi media untuk mcnyclcsaikun pcrmasalahan tcrscbut dan pcrlu kctransparanan pemerintah dalam menyelesaikun kusus-ka:;us tcrtcntu.
----------------~~----------------~~--------~---~------------------------------------------------~
194
.l
2
KADIN
Mendornng rnns~·nmknl untuk hcrpcrnn sertn dnlnm pcmbu-ngunan duernh dan infixmnsi-inlimllnsi yung disumpaikan mcrupakan kchutuhnn mnsynra-kat.
3 I. Sckrcturint l>ucrah
2. 1\AI'I'FI>/1
3 I>I'R I> I ( Knmisi EJ
~-
I WI~() 2 1Kt~misi /\)
4 1 Dcngun mclihntkan mus~ nrnknt dulum proses pcmbungunun dihornpknn dnpnt menciplnkun huhungun ~ un!! semnk in dinnmis nntnrn mnsyurnknl dun pcmerintuh. llugi pcrnerint11h hubungan 1111 jclns rncrnbcrikun rnnnlunt yang hcsar karcna pcrncrintah dacrnh dupul rnelihut kuulitns pelnyunun mnsyuruknt hcrdusnrkan masukun masyurukul tersebut. Seluin itu duput dijadikun mcdiu olch pcrncrintah untuk mengc\"uluasi dun rncrnonitor program-program pcmbungunan yang dilakukun olch pcmerintuh dacrah apukah sudah scsuui dcngan hnrapnn masyarakat utuu tiduk. Kctcrlihutun rnusyarak:11 d:1lnm proses pemhungunun rnenjudi fuktor yang ("!Cnting s1wt ini. Kurcnu dupnt rnenjndi surunu hugi J"!Crnerintuh ducruh untuk mclihut apukuh proses pcmhungunun apukuh hcrjulun sesuai dcngun tujuan dun hnrapnn yang t..:luh ditctupkun. lJntuk itu musyarukat pcrlu didorong untuk bcrpcrun ~crtn dalum pcmbnngunan rnelului fnsilitus-lusilitas yang tclah disediakan. Salah satunyo rnclului fusilitas e-PRD teloh Jilakuknn mclului aspirusi-nspirusi musynrukut dun dijadikan scbagai bahnn masukun utau diskusi Jengan purn cksckutil' dncrah. Scpcndnput dcn!lan ( iAI'FNSI knrcna 111:1syarnkat mcngetahui pcrsis utns pcrsonlonI"!Crsonlun di masyarakat. llanyak pcrsoalun di musyarukat tcrulumu dcngon implcmentusi kchijakun ~ ang horus mcndapat tnnggopon dari dinas-dinas tcknis. Kurenu hnn~·uknyn persoalan ini akhirnyu masyaraknt hunyu bisu mcncrima snjo. /\kihntnya J"!Crscpsi 11111\' urakat tcrhadap peluyannn pcmerintuh menjndi buruk. l lntuk itu pcrlu :1Ja saran a ~·:1ng dapal Jigunakun mas~-arukut gun a mcngungkopkun J"!Crso:llan-pcrsoa Ian tcrschu t Mcndukung kclcrlihatnn !ll:IS,·arakat dalum proses pcmhnngunun dan hcndaknyo mas,·orukut Ju_pat mcnjudikun meJin ini untuk rncn,·ampuikun persoulann'a dan
I ~
Ma~' :ua~al
I
(Waka lll'l>l
!
(,
:-..1a" ara~al ~ ( /\ni!I!PIU
II I'D I
195
-~
2
I
3
I I
7. Cii\l'LNSI
4 Jiduku:1g Jc:ngun inl(,rmasi-inlimnusi ~ung ukurut. Di lain pihak pcmcrintuh juga hurus nH.:rc:~pon li.:ntung pcrs,,ulun .'ang Jisumpuikan olch mas~urakut Pcmcrintuh huru~ \ransparan d·dum mc:nyumpuikun inl(,rmasi-inlimllusi lcpada mus\uralat. Schagai k"lllponl:ll nws)urakat. ki.:ikutscrtuan Junia S\\U\Ia llll:rupukun kdn1tuhun pcmbungunan saul 1111. Duniu S\\USIU mcrupakun saluh SUIII pcndorong pcmbangunan ducruh. <)Jch kurcnu itu kcbcrudaun surunu v:.mg Jupat sa ling hcrtu kar-pik 1run Jcngun pcmcrintah ~an gat pcnting buhkan JUga den gun p1hul dcl\an. S~:lama 1111 sarana untuk \allll).! bcrtukur pillrun Jcngun pcmcnntuh suduh I I ada Ia pi kchan,·akun bclum 111CI11liUSkun kulungun pcngusahu I sc..:arukcsclu ruhun. Kcbcraduan c-( ion•rmn,'llf Juput Jijudikun sarunu bugi s\\ustu Jan pcmcrintuh untuk duput saling bcrtukur pikiran mcngcnui persoulun-pcrsoalun :-ang bcrhubunl!an dc11gan s\\astu.
I
I
I
196
Tabel H- 5 Hasil Wawancara Metode Delphy Tahap II Atas Tanggapan lnstitusi Pengelola e-(}ovanment di Kabupatcn Sumedang Stnk~hnltlrr
.lnn1hnn
Tanggnpnn Stnkelwlt!c•r 3
2 Sekrctariat l>acrah
Ditcntukan den gun kajinn nrganisasi tcrlcbih dnhulu artinyu institusi yang scknrnng bcm·cnang mcngcloln sistcm mt dibcri kcscmpntan dahulu untuk mcngopcrnsiknnnya dan sctclah itu huru dic,·aluasi.
I . ll/\I'I'FI )/\
2. I>I'RD I ! K.,misi
E)
~
I)J'RI)2!KPmi'' AI
4
Masyarabt l ( Waka Ill' I) I
5 Ma"arubt 2 ( An~!J!.lliU I!)'() I
tJrninn
Suat ini scsuui dcnfan kcbijakan dacrah yang tcrtunng dalam PROI'EDA institusi yang dibcri wcwcnang mcngch;ln e-( lol'emmenl aduluh B/\PPED/\ mclului Bidanll Data dun Pclaporun. Pcnunjukun didusarkun alas tugas dan fungsi HAPPED/\ kurena institusi lain yang dibcri wcwcnung untuk mcngclola data elcktronik scpcrti KPDE I Kantor Pcngoluh Data Elcktronik) bclum ada di Kabupaten Sumcdung. Sclain itu juga didasurkan sarana dun sumbcr dayu munusiu yang dimiliki olch ll/\PPFD/\. Tctapi kc dcpan mclului kajian orgnnisnsi. B/\PPED/\ bcrharap ada institusi luin dapat mcnjadi pcngclola masulah data clcktrnnik den gun tugas dan fungsi yang lchih jclas. Scbaiknya pcngclolu e-C lol'emnwnt ini discrnhkan kc swusta agar dupat hckcrju sccam pr•Jicsional. Scbisu mungkin rcmcrintah mcnycrahkan pclayannn yang dibcrikan kc masyuraknt kcpuda swusta agar mcnghindari unggapan birokrasi pcmcrintuh yang tidak clisicn. Snni ini lcmhugu ~·ung pmllns mcngclolu e-Ciowmment udalnh HAPPED/\ kurcnu did11k un11 dcn11un ·.uranu dan sum her dn' n mnnusin ~ nn)! dimiliki. leta pi kc dcpnn pcn!o!cloln ini hisn sn111 discmhknn kc inslitusi In in jikn dirnsn sccnrn •'rgnnisn'>i ndn 'nng l·~hih pantns scsuni dcn!!an lugns dnn fungsinya. DPRD nkun rncllihnt pcrkcrnhungun \ang 1crjndi jika rncnHin)! e-C itH"t'/"1/11/t'll/ hcnnr-hcnar diimplcmcntnsikan di Kahuputcn :iurncdang. Ya1:g pcnti11g pcngclola ··-1 lon'/111/lt'lll dnpat bckcrjn secant pmlcsitlflal. Sistcm I kcrjanva tidak scmhnrangan karcna pcngclolu harus tahu kcbutuhun masyaruknt dan l>nguinwn:t mcmbun)!un c-( im·en/111!'111 agar mudah dimcngcrti ''lch masyurakut. I Jntuk I saul ini apurat pcrncrintah 'ang puntas mcngclola t•-
197
2
3
4 kcbcrhasilan implcmcntasi e-Gownunen/. Bisa suju JX:ngcloluan t!· Ciovenu:toll discruhkan kc apurut yang lain bilu manu BAPPEDA tidal.: bcrhasil mciigclolanya atau ada institusi yang mcmpunyai tugas dan fungsi yang lcbih spcsilik mcngcnai pcngolahan data clckironil scpcrti KPDE. (, (J/\t>FNSI Lcbih baik Jiscrahkun kc lcmbaga bun1 milik pcmcrintah yang mcmpunyai fungsi kcrja mcnguru:;i masalah pcngclolaan data clcktronik. Schab upubila dimasukkan ke institusi ~·ung sudah ada scpcrti sckarang ini muku u~un tcrjudi tumpung tindih tugus dun funasi 1.:1-:rja. Akihatn~a e-Ciu\WIIIIIl'll/ tidak dikclola sccuru bcnar dun tidak mcmbcrikon nwnllwt kcpada n1us~·arukat. 7 KAI>IN l.chih haik discmhk11n kc pcmcrintuh ducruh kurcnu tuhu pcrsis in~litusi opu Yllllkl puntas mcngch>lu e-< iun'/'11111<'111. Yang llCllling bugi mcmbawa mantua! bugi nwsyurakut dun pcm 1>angunan dacrah. lnstitusi yang ditunjuk suduh scharusnya uH.:IaksanakUJ~ pcmbangunun e-Gowmment dcngan bcnar dan bcrtanggungjawab. Discrahkun kc institusi I. Sck rcturiat l>acrah HAI'I'EI>A lnstitusi luin \ling Jitunujuk hurus tcrlcbih duhulu mclului kujian organisusi ortinyo lain schagai pcngclulu upakuh tugas Jan rungsi kcrju institusi tcrscbut ada hubungun dcngan pcngcloloan ekhusus duta clcktn>nik. ( iol'<'l'lllll<'llf. S.:lain itu ju~w mclalui kujiun suml>cr duya munusiu ~·am~~o dimiliki dun dcrr)lnrr ~UICIIII pc1ulutun lt·~ni' \1111)1 n1cndukuu11 upuk11h muntpu tid11k IIICI\1111~111\tn~·ll kurcuu hilu I \\C\\CI\UIIg tiduk. tin)lkut ~q:u~ulun dulunt implctncnhtsi ,•.( iuw/'11111<'111 mcnjadi l>csur. ~1111~ dihcnku11 kcpudu , I >I' I~ I> I t Kr>111i'i lnsllltrsi lu1n 1111 ·.t·huikn\11 s\\11st11 kurcna dih11rnpkun institu~i ini dupul hllkcrja lchih Jllslttusl tc1 schut ukan Ll ptrdi:stonal dan ukan mcmbcrikun output ~·ung muksimul dulum mcluyuni mosyurukot mcndorong institusi (bn pcmbangunan dacrah. Pcmcrintah dun dcwan akan mcngawasi pihak swasta yang terscbut untuk bckcrju dihcri tanggI'RI> 2 (Kumisi "'aat 1111 yang paling puntas dan diunggap mumpu mcngclulu e-Gowmmel/1 oduluh BAPPFDA karcna kclcbihan yang dimiliki dibandingkun dcngun institusi lain. AI Pcnycrahan kc institusi ban1 bisu suja dilakukan tctupi dcngun kcluarnyo kcbijakan pcmcrintah yang mcrampingkan struktur organisasi pcmcrintah muka pcnunjukkun inst;tu~i baru Jirasa tidak pcrlu. Olch karcna itu bila UAPPEDA ditunjuk untuk nH:ngciPian~a ntaka 11an1s dilakukan dcngan bcnur dan mcmbcrikan nilai tumbuh bogi pcmbangunan. ..J Mas~·arakut I llagi masyarukat yang pcntring siapapun yu11g mcngclolu e- Govenunellf hurus I -----------"---~---~--~,V..-'a_k_a_l_il~'l_>_l-~---m.:nunjukan kin.:rju ,·ang bcrkuulitas. Artin\'a institusi tcrscbut bcrusuhu mcmbcrikun
untuk
198
2
3
4
5. Mas,urakul 2 (/\nggnla ll PD)
(I
(IJ\PFNSI
7. K/\I>IN
DPRD I (Knmisi E)
Discrnhknn kc swaslu schugui pcngclolanva. pcmcrintah scbisu mungkin mcnycruhkan scktor-scktnr pclayanun kcpndu swasla untuk mcnghindnri kritikankritikan yang hirnkrnsi pcmcrintah tidt.k clisicn.
I. Sckrctariat l>acrah
2 11/\I'I'FD/\
i
I
pclayanan yang ba1k kcpada musyaraknt. lnformasi-informasi yang dibcrikan harus mcwakili kcbutuhun musyarakl dun sclulu dipcrbahurui Bisa saja pcngclolu 1.'-Ciovemment discruhkan kc pihak lain lctapi sumpai sual ini di Kubupalcn Sumcdung hclum adu institusi yang sccuru spcsilik mcnangani pcngolahan datu clektronik sepcrti KPDE. Jiku dirusa pcngcloluun e-Gonmmwnl tidak ada hubu•1gan dcngan tr ;as dan fungsi B/\PPEDA pcmcrintah dacrah bisa mcnycrahlkan kc institusi lain yang mcmpunyai tugns dun li111gsi kcrja mirip dcngun KPDE. Scncndapal dcngan HAPPED/\ karcna in.;titusi buru ini dibcntuk dcngun mcmpunyai fungsi kcrja yung langsung hcrhubungan dcngan pcngcloaan e-(iownmr!'111 dan m:tsuluh-musalah lain yang bcrkcnaun dcngan data clcktronik. Dcngan dcmikian institusi baru 1111 WC\\cnung yang lcbih Jclas dan dihurnpkan dapot bckcrjo sccara profcsinnul dan Ji1cmbcrikan manfaal yang hcsar haik musyarukat don pcmbangunan dacrnh. Pcmcrintuh docrah yung mcngctahui institusi apa yung punlus mcngclolu c-Gm·t•nrmt'11/ utuu institusi upu yung pcrlu dibcntuk untuk mcndukung kcbcrhosilun implcmcntasi e(im·,•nrment. Scbngni unggolu mas~mokut dan swosta. mstitusi 1111 dupat bckcrja dcn)l.un buik dun mcmbcriknn pclayanan ~·ang haik kc musyurnkut. Tctupi jungnn sumpui dilcmo pcnunjukkan institusi ini mcnjadi kcndulu untuk mcmbcriknn pcloyunan yung maksimol kc masyarakut. lnstitusi scmcnturu yung ditunjuk hurus mcrnbcrikan pclayanun yang bcrkuuiitas dun lnynnan yung dibcrikun mcmbcrikun manfaat bagi pcmhangunun dacrah. TiJuk scpcndupul dcngan dcngan anggola dcwnn kurcnu fungsi e-Cim•t•nrt11l'lll udoloh mcluyani musyarukut sccara ccpal. ·tepa! dan rnuruh. Bilu discruhkan kc swnsto moko ukun udu tumbahun binyu yang dikcnukun schingga fungsi e-Gownmll.'111 yang murah tiduk tcrcupui. Scluin itu nurnanya saja e-Govemmenl pasti bcrhubungon dengan pcmcrintahon schin~?-gu pcmcrintuh scndiri yang tuhu apa yang patut disampikan kc mus~makut dalum rnngku pclu~·anan rnusyurakul yang bcrkuulitas. Lagi pulu s\\·asto akun mclihat kcuntungan dan kcrugian dalmn pcngclolaun instnuncn ini Tiduk sctuju dcngan pcndap11t anggotu Jcwun karcnu fungsi swustu scndiri udoloh mcng•;jur kcuntungun scdangkun konscp e-(iovemmenl aduluh mcmbcrikan pclayonan kcpadu m;;syurakat sccuru murah dun hcrk uulitus. Judi kcuntungon disampingkan. bisu saJU nunli mcnjudi sumhcr pcmusukun tcrulumu bogi docrah dcngnn 111Cnllrik hinvu sctiup pcrusllhllllll 1111111 rihuk f11!111Crintuh \'Ung ingin mcnampil-
199
2
3
4
~------~--------~-----------~·-----------------~--~~--~----~~-------------------------------------------~ kan ~cun!!!!ll!:tn tnas1n!! nwsing n11.:lalui ,._( iul'l'nllll<'llf. Tctupi hiu\u yung Jihcrikun tidak n:lutif hcsar. scdungkan jika Jiscruhkan kc S\\Ustu muku pihuk S\\ustu lcrscbut ukan mcngcjar kcuntungun schcsar-bcsarnYa ukihatnya fungsi pcluyunun musyurukt yang muruh tidak tcr~apai dan musyarukat scndiri nantinYu akan tcrbcbam. 3 DPRD 2 ( Kom:si Mungkin pcndapat DPRD I ( Komisi /\) tidak Jidusarkan puda kcn~utuun huh\\ a fungsi /\) S\\~!sra s~ndiri aJaluh mcngcjur kcuntungun judi apubila di<;cruhkun kc !>Wasta nantinyu makin akan mcmbuut muhal pclayunun mclalui t!-Govemment. Bisu SBJU nanti I discrahkan kc pihak lain tctapi mungkin ''ujudnya aduluh badan usahu dacruh. Tetupi inipun akan dikuii tcrlcbih dahulu mcngcnai kcunlungan dan kerugiunnya bagi ducruh jangun sumpui maluh mcmbcrutkan struktur anggarun dacruh. 4. Masyurukat I l.chih buik pcmcrintuh dulu yang dibcrikan wcwcnung untuk mengelolu e-Govemment. (Wuka BPD) biarkun pcn•crinluh mclalui institusi yang ditunjuk hckerja sccara maksimal. Mus~·urakut ukan mcnilui dun mclihat kcfcktilan institusi yang Jitunjuk dalum m~;tgclula instrumcn ini jiku dulam pcrjalanannyu tiduk bcrhusil mcngclulu instrumen ini bisu ~;aju discrahkan kcmbali kc pihak lain tctapi horus dilakukan pcnelitian terlebih dahulu apakuh institusi baru tcrscbut ukan bckcrju dcngan baik. Dan tetap pada tujuan s..:mula 'aitu e-Cio,·,·rmnellt dibungun untuk mcluyuni masyurakut sccuru ccput dun murah. 5. Masyarukul 2 Di Kuhupatcn Sumcdang. pcngclola e-(]ovemment saul ini yang scsuai utau puntas (/\nggota BPD) adalah B/\PPJJ)/\. Tidak mungkin discrahkan ke swusta walaupun dcngan tujuan nh:nghinduri kritikun Juri masyurakat kurcna jclus lingkup e-Govemment adalah p..:mcrintuh dulam rangku mcmbcrikun pcluyunun yang buik kcpudu musyarukutnyu. 1\ldului institti'l 'ung ditunjuk Jihurupkun mcnjuJi mcJiu untuk mcml~rikun pclu~unun ~u11g t•ptimul scpcrti inlillmusi-inlillmusi yang pcnting dun yang mengctuhui udalali pcmcrintuh dacruh scndiri schingga bila discrahkun kc swasta infomJasiI irlli>rmasi tcrscbut ukun sulit dipcrolch swasta karena akan tcrkendala dengan bin>krasi dan udministrasi. (•. (J/\PENSI Tiduk scpcn.Juput dcngun DPRD I (Komisi A) karcnu fungsi swasta t:dalah mcndupatkun kcuntungan. Swustu scndiri lcntunyu ukun mcngcdcpunkan buguimunu i111cstu~i \ang ditanumkun ukun kcmbali scccput mungkin. lnformasi-informasi yang Jibcrikun tcntun,·u ukun bcrkisur mcngcnui promosi dari pcrusuhaan tcrscbut dan 1111 tcntun~·a JihinJari kurcna 1!-C/owrmn~·nt dibungun untuk tujuun mcluyani masyarukat ----------------~---------------------_.------------------~--s~-·~_a_n_r_k_c_s~~·l.u._rl_d_u_tn_J_~_u_t_u_n_sl_lr__kc_·~-~~-ll•u-n~gl•ln--tiJ•u•k•·-u_J_a_.____~--~--~~-----------'
200
2 7. KADIN
4 Pihuk swastu bisu suju dilibutkun kc dulam proses pcmbungunun instrurncn ini tctopi hur.~·a scbotns podu ospck tcknisn~·a saja scpcrti pcmbungunan sistcm yang mcndukung bcropcrasinya e-C1owmemenl scpcrti komputcr. pclutihan SDM dun yang loin. Tctopi hila disc ·uhi mcngclola e-< iun'nl111i'l/l dacrah sccaru kcscluruhan tiduk bisu knrcnu yang disumpaikan mcrupukan kcbijukan ducrah dun swastu tiduk I inli>ri'Jast-inlimnusi kcwcnangannya Dnlnm mcngcloln suatu orgunisusi. swastu letup mcngocu kcpuGa scbcrapu bcsar kcuntungan yang nk:tn dipcrolch scdangkan ,·.{ iol'l'/11111<'111 t>dok dcmikiun. Fungsi yang dicmbannya adulah mclayani mus,·urnkat sccar:1 ccpat dun muruh. Suut 1n1. institusi yang puntas mcngclolu e-(irm.mmwnt udaluh BAJ>PEDA kurcnn didukung sorunu ~ang dimiliki dan sumbcr dayu munusiu sclain JUg:• sistcm udministwsi dacruh yang mcnyumpaikan lapornn pcmbungunnn ditcmbuskun kc BAP!'EDA. Judi sccara pcngorgumsasJUn duta BAPJ>EDA lcbih lcngkap daripudu institusi yang loin. Tctapi kc dcpan pcngclola ~·-Gon~mmenl bisa discruhkan kc pihak lain yang mcmpunyoi tugas don fungsi bcrhubungan dcngon ~·-Gm·emment kurcna scbcnurnya BAJ>PEI>A scndiri scsuai dcnga tugus dan J'ungsi yong dimiliki tidak sesuai I den gun limgsi e-( iol'i'rll/1/l'lll. Stllll ini scsuui dcng:111 kchijnkan dncrah ~-ang tcrtunng dal:;m I'R< >J>EI>A. i11slitus1 ~nng I dibcri wc\\cnang mcngclola e-(iOI'i'l'll/111'111 udnluh BAPPEDA mclalui llidang Datu , dun l•claporun. Pcnunjukun dtdasarkan atus tugus dun fungsi BAPPEDA korcna institusi lain yang dihcri 11..:wcnang untuk mcngclolu datu clcktronik scpcrti KPDE I 1Kunlt>r l'cngolah I )ala Ucktronik) hclum udn di Kubup11tcn Sumcdung. SeLlin itu jugn didas:.rkun sarana dan sumhcr dayu manusia yang dimiliki olch BAPPEDA. Tctopi kc dcptlll mclalui knjian organisasi. BAI'I'EDA hcrhnrnp 11d11 institusi lain dapal mcnjadi pcngch>la 11111~aluh datu ..:lcklnlllik dcngan lugns dun fungsi ~ung lchih jclus. Sd1uiknya pcngciPiaan e-C ion•mm,•nt discrahkan kc pih11k swnsta kurcna , k11n Juput bckcrJII sccum lcbih prolcsional. Saul ini mcmang hcrdasarkun '.chijnkun pcmcrintah ducrnh. pcngclolanya ditunj uk llAPI'EI>A. lela pi mclihat kcgugulun c-< inn·nmlt'lll kcmurin schaikn,·u discrahkun kc swasta dcng11n mclahn proscdur ~·ang tcluh discpnkoti 1 bcrsama. l'cmcrintah dacrah scbuiknya scbisa mungkin mcnycrahkan urusan j m.Jsyarukut kc pihak ~11usta. schingga pcmcrintah bisn mcngawasi jalanya pcrus:Jhaun , tcrscbut
I DPRD 2 (Komisi A)
BA.'PEDA karcnu didukung dcng:m sumbcr doyo yang Ielah dipunyui.
I. Sdrc:ariat Da..:rah
~
I I
I I
I
~
lli\1'1'11 );\
lli'R I> I I Knm1~1
l.l
201
3 4. Musvarukut I (Wuku BPD)
2
S. Masyarukat 2 IAnggota BPDl
I I
I
< io;·,·r•llllt'lll.
Saat Ill! m::nu1ng pihak i!APPEDA vung puntus n:cngclolu e-Uowrmllt'lll tctapi kc de pun. pcngclolaunn~ u discruhkun kc lcmbugu buru milik pcmcrintuh ~ ung mcmpunyui rung.si kcria mcng.lii'USI masuluh pcn)!clolaun datu clcktnlllik Schuh apuhilu kc 1nstilusi \Ung. suduh udu scpcrt1 sckurung ini muku Jikhawutirkun ukun Jinwsukl;an I tcrJadi lumpang tindih tugas dan t'ungsi kcrju. Akibutnyu e-Ciol't'nllllt'll/ tidal Jikclolu sccaru b~:11:1r Jan tidak mcmhcrikan manluat kcpuda mas~urukut .. Yang p~:ntin::t pihak upurat pcmcrinluh \Ung dil\ukili olch suluh sutu ia'ilunsl mcngclnlu · 7. KAI>IN e-1 ion•nmll'll/ Japal hckcrja den gun huik dun rncmbcrikun pcluyunun yung buik kc mus~·arakai lnstansi upupun ~·ung Jitunjuk mcnun~,:an1 ··-(iownmlt'lll dihurupkan mcnunjukkan hasil kcrja ~ang haik. I dcngan rx:rn~ utuun Ill !I~\ urakut I. Slapapun instansi yang ditunjuk ScpcnJapt:i Ducruh rclariut Sck I. Swpapun ~··n~ I llll!l~ang.ani ··-( iul'<'l'lllllt'lll harus hdcrJu Jcngan l'll:nur. Untuk mcndukungnyu muku harus I mcn~clola dipcrlukan suutu kctcntuun ~ung mcngatur tugas pokok dan fungsi }Ung bcrhubungan prolcsionul. Ji biJung.n"u dcn;;un k•'nscp ··-1 im·,·mm,'lll lcr~chut .. !lui ini llC~~t. kcJuJulan Jun tugas pokok scrta fungsi instunsi pengclolu tf· , ( ;,"..,.'lllk'lll ap<~L!h l'll:rll<~lkun Jidukun • ·raturan dun kcwcnun un vun 'clus. (J
I
4 13!su Jiscrhukan kc BAPPEDA scbag.ai pcngclola. oleh karcna itu p1huk BAPPEDA hurus bck..:rja sccaru baik dan dupat mcmbcrikan inli.1rmasi yang hcrgunu bogi nws~·arakat Jan Jucrah. ScpcnJapal dcn~an ung.g.ola dcwun kurcnu suat 1n1 yang mumpu mcngclolu t'Cim'l'/'11111<'111 aJuluh llAPPEDA kurcnu mcmiliki sumber dayu yang lcbih buik Jaripodu instansi yung iain. lnstansi iuin bclum didukung dcngun sumbcr dayn manusia dan surana tcknis \ang cukup mcmadui unluk mcndukung kcbcrhasilun implcmcntusi e-
CIAI'FNSI
!
I
!Vtus\'urakar li)>J))
I
(Wuka
i I
I
I I
I
I
l
"')
I
·I
202
3
2
4
Sctuju dcngan pcndnrat musynrnkut I unt:d.; itu pcrlu dukungon sum her du~ a dimiliki Al dari instansi yung bcrsnngkutan. Pihnk dcwan nanti nkun mclih:1t scsuni ~ung Jiusulkon olch rcmcrintuh dacrnh tcntung swpa \'ang runtus dun mo.~mru mcngcloln ,•• ( illl'l'/111111'111. Dewan akan mcnyctujui a tau mclcgnlisos1 usulun dori pihak pcmcrmtah !ctnri harus didukung dcngan inlimnasi-inlimnusi yang nkurnt. Mas\·arakat ~ Sclama ini mcmang pel a~ a nan yang dibcrikan olch rcmcrintah tidak scsuai Jcngon ( /\ng.gota Ill'!) I harapan masyarakat. tvlas~·arakat scring tcrkcndalu dcngan birokrasi yang bcrbclit·belit dun tidak ada sistcm dari rcmcrintnh dacrah ~·ang nwlayani urusun mnsynrukat sccaru tcrpndu. I )ihnrapkan instnni pcngclolu e-C im'l'l'l/1111'111 dnpat hckc1ju sccura pwti:sionnl dun kchcradnanll\n nu.:mhcrikan ha)!• pcningkatnn pcln\'unan mas~urnknt dun pcmbungunun dacrah. (i/\I'FNSI l lntuk mcndukung kcbcrhasilun pcngclola e-Um-emme111 horus mcmpunyui nturan 1 kcr:iu yang mengurusi masalah pcngclolaan data elcktronik. Scbnb opubilu lldnk muka kcwcrw•1gunnyu mcnjndi lrduk jclas dan memrunyoi resiko kcgagulnn yang tinggi dulam imrlcmentusi instrumcn 1111. Bisu sn.Jn pengclolu 1111 dimasukkan ke dalam institusi luin tctnri scbclumnyn hnrus ndn kctcntunn dun wewcnang yang dimiliki agar institusi rcrscbut dnlam orcrasionnln~·n bcr:inlun scsuui dcngun kctcntuan yang Ielah ditetupkun. KADIN Scpcndnpnt dcngon pcndapat 111US\'Urakut I. yang renting pihok oparot pcmerintah yang diwakili oleh solnh sohr instunsi mcngclolo e-Gowmmenl dapot bckerja dengan buik dnn mcmherikun pclaynnan ynng bnik kc mosyurukot. lnstonsi a pap·. ·• yang ditunjuk mcnungani 1•-C ion•mme111 diharnpkan mcnunjukkun hasil kcrja yang buiJ.. Sckrctari:~t Dacrah Soot rm. institusi yang puntas mengclolu e-Ciovemme111 adalah BAP~EDA karcnn didukung surann yung dimiliki dan sumhcr duya manusia selain juga sistem ndmini~trnsi dacrah yang mcnynmruiknn lnporan pcmbungunun ditcmbuskon kc BAJ>I'EI>A. Judi sccarn pcngor!Zunisasiun datu IIAJ>PEI>A lcbih lcngkop doripada instih;si ynng lain. Tctapi kc dcpan pcngclola e-GoPemme111 biso discrohkan kc pihak lain ~·ung mcmpun~·ui tugns dan lirngsi 'bcrhuhungan dcngan ,••(jm·enm/1'111 karena scbcnurnyn BAPPEI>A scndiri scsuai dcnga tugas dun fungsi yang dimiliki tidak ~csuai dcngan fungsi e-( 1m•en1me11t. 1!/\I'I'FI );\ Saul ini scsuai dcngun kcbijakun ducruh yang tcrtuang dalam PROPEDA. institusi yang ! dibcri \\C\\cnung mcngclolu e-Cim·emme111 oduluh BAPPEDA melalui Bidang Data _D:!!!.?clnrlrun Pcnunjukun didusurkun utus tugns dun fungsi BAPPEDA kurcnu 1msti-
4. I>PRI> 2 ( Komisi
5.
I
(l
7.
CllCOk I. In 1'ndulah ( irwenmlt'l/1 Karcnu di BAPPEDA BAPPEDA sudah j mcmrunynJ sumbcr I mnnus1:1 ~·ang mumpu mcngopcrasikannya. 2 lnstitusi yang untuk mcngclo
Masyarokat 2 (An[tgnta RPD)
I _[
L.---------- L----------- -..&.I__________
203
I
2
3
(
4 tusi i:un \Uil~ dibcri 1\'CI\cnung untuk mcngc.:lolu datu c.:lcktronik scpcrti KPI>F ( Kunh>r l'cngoluh Datu l·:h.:ktrunik) hclum ada di Kubupatc.:n Sumcdung. Scluin itu juga didusarkan saruna Jun ~umber daya manusia ~·ang Jimiliki olch BAPJ>EDA. Tctupi kc dcpan mc!a:u1 ka,1ian organisasi. llAI'I'EDi\ bcrhurup ada institusi lain duput mcnjadi pcngc!I'FDA. tctapi mclihat kcgagalun e-I'EDA yang puntas mengelola e-Govemment tctapi kc dcpun. pcngclnluunnyu discruhkan kc lcmbaga boru milik pemerintoh yang mempunyoi fungsi kc1ja mcngurus1 musaloh pcngcloloan data elcktronik. Scbab apubila dimnsukkan kc institusi yang suduh ada scpcrti sckarang ini maka dikhawatirkan akan tcrjadi tumpung tindih tugas dan fungsi kcrja. Akibatnya e-Govenmumt tidak dikclola sccaru bcnar dun tidal.: mcmbcrikan manfaat kcpada masyarakat.. Yang pcnting pihuk aparut pcmcrintuh yang diwukili oleh saloh sutu instunsi mcngclola e-Uowmmenl dupat bckcrju dcngun baik dan mcmbcrikan peluyonan yang boik kc masyurakat. lnstunsi apapun yang ditunjuk mcnangani e-Govemment dihorapkan 1m:nunjukkun lwsil kcrju yang baik. Scbclum ditunjuk. institusi yang dibcri wcwcnang mengclola e-Govemmenl hurus dilakukun kajian organisusi urtinyu colon institusi terscbut mcmpunyai tugas dan fungsi kcrju \'Illig bcnnanluat untuk mcndukung pcngclolaan e-Govemment. Selain itu juga j mclatui kajian s11.nbcr du~·u munusin ~·ung dimiliki dun pcralatan tcknis yang mendu-
I
3. IWRD I (Kor;Jisi
F1
I
I I
-l. IWRD 1 ( Komisi
A)
I
.:i.
Mus~·urakut I ( Waka BJ>D l
(J,
ENSI
7. KADIN
GAJ'ENSI
Pcnunjukkan institusi baru scluin yang sudah ada di Kabuputcn Surnc..-dnn!! kurcna jiku
Sckrctariat Ducrah
204
. . . .·. 2 digabungknn dcngnn instusi lain nknn mengnkibatknn tumpnn!Z tindih dcngan tugas fungsi schclumnyn.
3
4
2. BAPJ>ED/\
3. I>I'HI> I (i..:omisi E)
-t DI'I?D 2 ( Komisi !\)
5. Masyarakat I (Waka BPD) 6. Mnsyurnkat 2
(1\nggllta BPDI
7.
KADIN
I
I
kung arakah mampu tidak mcnangnninya karcna bila tidak, tingkat kegagalan dalam irnplcmcntnsi e-Uuvenmuml mcnjudi bcsur. Scbagai pcngcloln e-Govemme111 bisn saja discrahkan ke institusi bnru tctapi dengan keluarnya kcbijnkan pcmcrintah tcntnng pcrampingan orgnnisnsi pemcrintah maka pcmhcntukkan institusi haru tcrschut tiduk pcrlu dilakuknn. Sclnin itu pemhcntukan i11stitusi 1111 dirnsn 11~1111 scmnkin mcmhcrntknn llll!lll.llrnn dncrnh. Olch knrcnn itu pcngclolu e-( iownl/11!'111 hisu disisipkun kc suluh sutu hidung di suluh sutu dinns buJun usulkan dalum tugus dan wewcnang dnri dinastbadan terscbut dimnsukknn hal-hal yang hcrknitn11 dcngan pcngcloluan e:(lm·emmelll. lnstitusi hnru i11i schnikn~·n swnstn knrcnn dihnrnpknn institusi ini dnput hckcrjn lcbih prolcsional dun ukun mcmhcrikun outp111 yang muksimul Julum mcluyani masyarakut dun pcmhungunun Jucruh. Pcmcrintuh dun dcwun uknn mcngawusi pihak swastu yang dihcri tunggung juwuh mcngcloln e-( iovernment dun uknn mcrnhcrikun tcgurun. sunksi hinggu hukuman hilu manu dalum mcngclolu e-Uovemmenl tiduk bcrjulan pudu kcrnngkn yang Ielah discpukati bcrsama. Pcrnhcntukkun institusi buru tiduk pcrlu dilukuknn karcna lcbih bnik mcmak~ imnlkan dinaslbadun yang udn di Knbupntcn Sumcdnng untuk do pat mcnangani e-
205
2
!I KA.DIN
I
I I I
3
4
dijulankun dcngun bcnur dan mcmbcrikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan pcmbun!lunun dacruh. I . Sck ret aria! Ducrah Discruhkun kc Kcbijukun duerah mcmung saul ir.i ~·ang ditunjuk sebugui pengelola e-Govenm~t:lll udulah BAPJ>EDA kurcnu scsuai dcngun PROI'EDA Kabupaten Sumedang. Selainjuga pemerintah ducruh I mclalui kcbijakan yang , didukung dcngua surana yang dimiliki dun sumber daya manusia serta sistem administrasi ducru:1 yang mcnyumpuikan laporan pembangunan ditembuskan ke m;;:ndu-kungnya karena I pemcrintah dac-ruh yang BAPPEDA. Tctapi bisu saja nuntinya kebijakan ini berubah karena pemerintah akan tahu pcrsis institusi upa mclihm kchcrhusilun BAJ>PEDA dalam mcngclola e-Uovemmelll. yang b..:rwcnang untuk Scsuui kcbijukun ducrah yang tcrtuang Julum J>ROPEDA, insti1usi yang diberi 2. BAPJ>EDA mengelo-lanya. Yang wcwcnung mcngcloia e-Govemme111 adalah BAPPEDA dan diteruskan melalui Uidc.ng penting inlonnasiData dan Pclupora;J. Penunjukan didasarkun atas tugas dan fungsi BAPPEDA lo;arena informasi yang iustitusi luin yung dibcri wcwenang untuk mcngclolu datu elektroni~ ~pc:rti KPJ>E disumpuikuu hurus sdulu ( Kuntor l'cu~,:oluh l>utu l·:l..:ktronik) bdum uJu di Kuhuputen SumeJuniJ Sclain itu juju dipcrhuharui dun dupat didusurkan suruna dan sumbcr Juya manusiu yang dmtiliki oich BAJ'I'EDA. Telupi k.: dipcn:uya dun dcpan mclului kajiun organisasi, BAPPEDA berhurap ada institusi lain dupat mc:njadi memberikan man-faa! pcngclola masulah data clcktronik dcngan tugas dan fungsi yang lebih jC:s~. kepada masyarakat lt1as. Scbaiknya re111crintuh dacruh mcnycrahlkan p..:ngeiolaan e-Gon:mm~t:lll kepada 3. DPRD I (Komisi S\\astu agar dapal b..:k..:rja s..:cura profesional dun akan memberikan cutput yang E) muksimal dalam mcluyani mas~urakat Jan p..:mhangrnan daerah. DI'RD n·tr~ti alan mclihat kcberhasilan dan kc:fcktifan e-Gown;•t~lll dalam ..t. DPRD 2 (Komisi mcndukung pcrnbangunan Jacruh. Pl!ngclola .:-Gowmn~t:lll juga :1kan dilihat A) bugaimanu rncnjalankun tuga' Jan fungsin~u apakuh berjalan dengan benar atau tidak. Aspirusi mas~ urulat Juga alan diJen~ar pihuk ~wan sebagai intormasi allis llllplcmc.:nta'' ,.. , iur,·nun,·llt Kc\Cmua fenunu:na di utas ukun dilihut dun diuwu:~i ulch Jo.:\\1111 '..:rt;• mcml'l:nlan llla\ulan-masuLan kcpadu pihak eksekutif. S•:('l:ndupat J..:ng.in KADIN. ntll$~arukat hunya menginginkan s1apapun yang 5 Mus~urakut I (Wuku BPDJ I n:en~clola .:-U.Jh'nurtml harus menunjukan lincrja yang berkualitas. I {l Mas~arukut 2 I Keb1:alan J.~erah hendaLn~ ._ JiJasarkan l :padu sumber daya yang dimiliki oleh suatu (Auggota 1•1'1>, Jna' ha.hin Jengan Jemilian dinas.badan yang mcmpunyai sumber dayu yang lebih I Japat JipJillln ~ba11ai pc:na~gunsjawab e-Gownmumt. Dukungan sumber daya ini I Jihar:1plan mc:njaJ1 laltor keberhasilan e-Govemme111. Kebijalan pc:menntah daerah hc:nduknya diarahlkan siapapun yang diberi 7. CiAI'FNSI I lallllllUngj.mab .ntnllc:lola e-Gov.:mmenthurus mcmpunyai fungsi kerja yang berhu-
I
....._
206
I
2
3
I
4 masulah rcngcll'laun datu clcktronik. Schuh nrohilu dimn~uHon dcngan hcrhuhungun I I kc instiiusi yung suduh aJu scpcrti sckurung ini mnkn akun tcrjndi tumrung t•ndih tugns dun fungsi kcrja Akihatnyu L'-Gownrment tiduk dikclolu sccurn hcnur dun 1iduk I mcmhcrikun munliwt kcpndn mns\'arakut.
207
