Strategi Sektor Pendukung: Peningkatan Peran Sektor Swasta dan Lembaga Non- Pemerintah dalam Sektor Sanitasi

STRATEGI SANITASI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 - 2010

VOLUME 7

Strategi Sektor Pendukung: Peningkatan Peran Sektor Swasta dan Lembaga NonPemerintah dalam Sektor Sanitasi

Status Maret 2008

KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA BANJARMASIN

SSK Banjarmasin Vol.7

0/39

PENGANTAR Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan suatu instrumen untuk meningkatkan perencanaan dan implementasi kegiatan-kegiatan sanitasi dalam upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sanitasi kota. Dalam konteks yang luas, SSK merupakan langkah penting untuk menyumbang pencapaian target-target Millennium Development Goals (MDGs) nasional, khususnya Target 10.

Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 (Bappenas, 2004). Indikator:  Proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan  Proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak

SSK terdiri dari sepuluh jilid/volume terpisah, yang masing-masing membahas aspek spesifik terkait dengan sanitasi kota. Volume 1

Dokumen ini menetapkan kerangka kerja strategis secara utuh/keseluruhan untuk sanitasi, dan termasuk sasaran-sasaran, visi dan juga strategi – menetapkan prosedur perencanaan, prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, keikutsertaan sektor swasta dan LSM, kebijakan pendanaan dan rencana pembangunan sektor umum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan kota.

Volume 2,3,4

Volume-volume ini memuat strategi-strategi rinci untuk air limbah dan sampah serta drainase lingkungan. Volume ini juga menyajikan prioritas, solusi-solusi teknis yang layak, targettarget tingkat pelayanan dan cakupannya, peran dan tanggung jawab untuk peningkatan pelayanan, dan daftar proyek rinci (project digest). Aspek penting dari strategi-strategi ini adalah masuknya kebutuhan-kebutuhan tingkat bawah dan prioritas kedalam masing-masing strategi sub-sektor. Dengan menggunakan pengaturan prioritas secara menyeluruh dihasilkan suatu Rencana Tindak Sanitasi (Volume 9) yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD.

Volume 5

Volume 5 dari SSK ini menyajikan strategi-strategi umum untuk peningkatan kesadaran, promosi higinitas dan partisipasi masyarakat. Strategi-strategi memasukkan suatu penilaian isu-isu utama dan peluang-peluang, juga sasaran dan target untuk peningkatan komunikasi, peningkatan kepedulian/kesadaran, partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan jender dalam perencanaan dan pengelolaan sanitasi.

Volume 6

Untuk mencapai perencanaan sanitasi yang terintegrasi berkelanjutan memerlukan pengembangan kapasitas yang memadai dan penguatan institusional – suatu rencana tindak yang ditargetkan untuk menuju ke tujuan ini dimasukkan dalam SSK Volume 6.


1/39

Volume 7

Meskipun pemerintah adalah pemeran kunci dalam sektor sanitasi, sektor swasta dan lembaga non-pemerintah juga merupakan aktor penting potensial dalam situasi pasar sanitasi yang berkelanjutan dan mapan, khususnya dalam keadaan sumberdaya pemerintah yang terbatas. SSK Volume 7 membahas peran kedua sektor/aktor penting ini, dan menyiapkan rencana tindak untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk keikutsertaan mereka dalam pelayanan jasa sanitasi.

Volume 8

Dalam Volume ini disajikan strategi pendanaan dan rencana tindak untuk pembiayaan investasi dan ‘recurrent cost’. Rencana tindak pendanaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor finansial sekaligus meningkatkan pembiayaan untuk sektor sanitasi.

Volume 9

Volume ini memuat strategi rencana tindak sektor sanitasi yang akan dicantumkan dalam rencana kerja tahunan (Renja) dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Volume 10

Volume ini menyajikan strategi keseluruhan pemantauan/monitoring dan evaluasi (M&E) untuk sektor sanitasi kota.


2/39

DAFTAR ISI

Latar Belakang ................................................................................................................................. 1 Daftar Isi .......................................................................................................................................... 3 Bab I Pendahuluan...................................................................................................................... 1.1 Latar Belakang ...................................................................................................................... 1.2 Maksud & Tujuan .................................................................................................................. 1.3 Pengertian & Sasaran ...........................................................................................................

5 5 5 5

Bab II Peran Serta Swasta & Lembaga Non Pemerintah Dalam Sub Sektor Persampahan ....... 2.1 Kondisi Saat Ini Sub Sector Persampahan ........................................................................... 2.1.1 Sarana & Prasarana Milik DKPS ....................................................................................... 2.1.2 Program Kerja DKPS ......................................................................................................... 2.1.3 Partisipasi Masyarakat Kota Banjarmasin ......................................................................... 2.1.4 Pengusaha Daur Ulang Sampah ....................................................................................... 2.1.5 Studi Kasus: Rekomendasi Konsolidasi Penanganan Sampah di Banjarmasin ................ 2.2 Permasalahan Terkait Partisipasi Sector Swasta dalam Pengelolaan Persampahan di Kota Banjarmasin ....................................................................................... 2.3 Kondisi yang Diharapkan ...................................................................................................... 2.4 Langkah-langkah Menuju Kondisi Yang diharapkan .............................................................

7 7 7 8 9 10 11

Bab III Peran Serta Swasta & Lembaga Non Pemerintah Dalam Sub Sektor Air Limbah............. 3.1 Kondisi Saat ini Sub Sektor Limbah Cair Domestik (Sewerage System) .............................. 3.1.1 Partisipasi Sector Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalm Sub Sector Air Limbah Domestik di Kota Banjarmasin ............................................................. 3.1.2 Permasalahan Terkait Partisipasi sector Swasta dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin .................................................................................. 3.2 Kondisi Yang Diharapkan ...................................................................................................... 3.3 Langkah-langkah Menuju Kondisi Yang Diharapkan.............................................................

20 20

14 16 17

22 22 23 24

Bab IV Rencana Tindak Untuk Peningkatan Peran Serta Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah Sub Sektor Persampahan dan Air Limbah Domestik ............................................................................................................................ 4.1 Rencana Tindak Jangka Pendek dan Menengah (2008-2012) ............................................. 4.1.1 Identifikasi Hambatan Utama ............................................................................................. 4.1.2 Menyusun Kerangka Hukum Partisipasi Sector Swasta dan Lembaga Non Pemerintah .. 4.1.3 Identifikasi Peluang Partisipasi Sector Swasta dan Lembaga Non Pemerintah ................ 4.1.4 Peluang KPS dalam Sub Sector Air Limbah Domestik ......................................................

25 25 25 26 30 32


3/39

4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Bab V

Merumuskan Target & Strategi Partisipasi Sector Swasta dan Lembaga Non Pemerintah ................................................................................................................. Merumuskan Rencana Aksi ............................................................................................... Strategi Pendanaan & Sumberdaya lain ............................................................................... Sumberdaya Manusia ........................................................................................................ Keuangan .......................................................................................................................... Teknis ................................................................................................................................

32 35 36 36 36 36

Penutup ............................................................................................................................ 38


4/39

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pengelolaan sanitasi saat ini harus menjadi prioritas karena permasalahan yang ditimbulkan akibat dari pengelolaan yang kurang baik akan berdampak langsung kepada derajad kesehatan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah namun masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dalam mengatasi persoalan pengelolaan sanitasi. Oleh karena itu masih dibutuhkan peran serta aktif dari semua elemen masyarakat dalam pembangunan sanitasi, khususnya Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah yang lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Koperasi. Dokumen Strategi Sanitasi Kota Banjarmasin Volume-7 ini memaparkan kajian dan strategi dalam Peningkatan Peran Serta Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam Sub Sektor Persampahan dan Air Limbah. Salah satu aspek dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, perlu diperhatikan masalah persampahan dan penyaluran limbah cair domestik (rumah tangga). Apabila kualitas lingkungan terjaga dengan baik, derajat kesehatan manusia akan meningkat pula. Oleh karena itu pemerintah maupun masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungannya agar tidak membawa dampak buruk bagi penghuninya. Dampak tersebut notabene merupakan efek samping dari aktivitas manusia sehari-hari, sehingga permasalahan yang timbul biasanya adalah masalah sosial kesehatan masyarakat itu sendiri. 1.2

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam Pembangunan Sanitasi Kota Banjarmasin ini yaitu untuk merumuskan strategi pelibatan Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pengelolaan persampahan dan air limbah di Kota Banjarmasin. Tujuan dari penggalangan partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah dan air limbah di Kota Banjarmasin adalah: Terpeliharanya kebersihan dan keindahan Kota Banjarmasin dengan membangun sinergi antara unsur Pemerintah Kota Banjarmasin, seluruh komponen masyarakat dan pengusaha swasta. Dengan demikian semua pihak yang berkepentingan dapat berperan secara proporsional dan terintegrasi. 1.3

Pengertian dan Sasaran Definisi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pengelolaan sampah dan limbah cair domestik adalah semua pihak-pihak yang terkait dengan usaha pengelolaan sampah dan limbah cair, kecuali lembaga pemerintah (Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas terkait). Sedangkan sasaran dari perumusan strategi pelibatan Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pengelolaan sampah dan limbah cair domestik ini adalah menarik serta memberikan tugas dan fungsi yang semestinya kepada sektor swasta dan lembaga non pemerintah. Dalam melakukan ini tentunya


5/39

diperlukan analisa terhadap perlunya strategi dan umpan balik (feed back) yang mungkin akan diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara dan penanggungjawab pengelolaan sampah dan limbah cair domestik kepada Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah.


6/39

BAB II SUB STRATEGI 1 – PERAN SERTA SWASTA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM SUB SEKTOR PERSAMPAHAN 2.1. Kondisi Saat Ini Sub Sektor Persampahan Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah (DKPS) Kota Banjarmasin, hingga saat ini dari 900 m3 atau sekitar 360 ton per hari sampah perkotaan (rumah tangga, pasar, kawasan bisnis dan tempat-tempat umum) yang tertanggulangi (diangkut dari TPS ke TPA) sekitar 71,33% sedangkan sisanya sekitar 28,67% masih dibuang sembarangan atau belum tertangani. Diperkirakan 10,00% dari keseluruhan sampah tersebut sudah dimanfaatkan oleh para pengusaha daur ulang (pemulung, pengepul dan penampung besar). Pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan PDAM memungut retribusi pengelolaan sampah tiap bulan dari masyarakat. Sejauh ini pemungutan retribusi tersebut tidak menghadapi permasalahan yang berati. Sementara studi EHRA mengenai layanan pengangkutan sampah yang bersumber dari rumah tangga dapat ditujukkan pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menujukkan bahwa 58% sampah rumah tangga sudah ditangani oleh DKPS, baik yang diambil petugas pengangkut dari rumah-rumah maupun yang dibuang oleh warga sendiri ke TPS-TPS. Selebihnya sekitar 42% ada yang dibuang ke ruang terbuka, dibakar dan dikubur. Tidak ada data ,1% Tidak menerima 41,6%

Menerima layanan 58,3%

Cases weighted by BOBOT Gambar 1.1. Studi EHRA: Penerimaan Layanan Sampah oleh Rumah Tangga

2.1.1. Sarana dan Pra Sarana Milik DKPS a. Tempat Pemindahan dan Pembuangan Sampah No Tempat Pemindahan 1

Jumlah

TPS

2

Tempat Pengelolaan Sampah Komunal

3.

TPA Basirih

118 (TPSK)*)

3 1

Catatan: *) sedang dalam proses pembangunan (tahun ini selesai)


7/39

Data lebih detail mengenai TPA Basirih: Luas total : 35,4 Ha Sistem : Controlled Landfill Kapasitas Lahan : 20 Ha Umur teknis TPA : 13 Tahun Mulai Beroperasi: Tahun 2000 Kapasitas Terisi : 10 Ha Dilengkapi dengan alat berat berupa buldozer: 2 buah & Excavator: 1 buah. b. Sarana Pengangkut No. 1 2 3 4 5 6

Jenis Alat Angkut

Jumlah Kapasitas (M3) Dump Truck 26 6 Pick Up 6 2 Road sweeper 1 Arm Roll 16 4 Sepeda Motor roda tiga 53 1 Gerobak/becak sampah 35 0,5

2.1.2. Program kerja DKPS Program jangka pendek: 1. Melaksanakan tugas rutin sehari-hari dalam penanganan kebersiahan dan pengelolaan sampah 2. Mengembangkan pelayanan kebersihan ke lokasi-lokasi yang sementara ini belum terlayani 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparat & petugas kebersihan) 5. Meningkatkan sosialisasi tentang sistem pengelolaan sampah dan peraturan daerah tata kebersihan 6. Melaksanakan pengelolaan dan pemusnahan sampah di TPA, dengan sistem pengomposan dan controlled landfill 7. Menjalin kerjasama operasional dengan pihak ketiga dalam penanganan dan pengelolaan sampah (swastanisasi) Program jangka menengah: 1. Secara bertahap melaksanakan perubahan system penanganan kebersihan dan pengelolaan sampah, dari pola lama 3P (pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan) kepola baru 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) 2. Menyerahkan secara bertahap operasional penanganan kebersihan & pengelolaan sampah kepada pihak ketiga (dlm rangka swastanisasi) Program jangka panjang: 1. Meningkatkan pola pelayanan sistem kawasan (3R) menjadi pelayanan rumah ke rumah 2. Menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan/ operasional penanganan kebersihan dan pengelolaan sampah kepada pihak swasta Permasalahan Utama yang dihadapi DKPS dalam pengelolaan sampah adalah: 1) Sebagian masyarakat kurang peduili terhadap aturan dan tata tertib membuang sampah di TPS. Kebiasaan sebagian masyarakat masih membuang sampah padatnya di sekitar rumah baik


8/39

dikolong rumah, tanah kosong, sungai dan disembarang tempat sehingga memberikan dampak negatif terhadap estetika, penyebarab vector penyakit akibat sampah dan pencemaran lingkungan 2) Umumnya TPS berada di pinggir jalan Protokol dan jauh dari pemukiman 3) Alat angkut persampahan dan alat berat kurang memadai 4) Pengolahan sampah di TPA membutuhkan biaya yang besar 2.1.3. Partisipasi Masyarakat Kota Banjarmasin DKPS sedang mensosialisasikan program 3 R (Reduse, Reuse, Recycle) kepada masyarakat baik di pemukiman maupun di pasar. Dengan program tersebut diharapkan agar sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, penumpukan sampah di TPS dapat diminimasi dan umur TPA bisa lebih lama. Selain itu BAPEDALDA telah menyusun program jangka menengah dan panjang yang berkaitan dengan aspek kebersihan kota. Target dalam waktu dekat adalah melepaskan Banjarmasin dari katagori kota terkotor no. 2 versi panitia piala Adipura. Untuk program jangka menengah dan panjang, BAPEDAL telah menyusun program penyuluhan penanganan sampah berwawasan lingkungan dengan memilih 1 RT di setiap Kecamatan sebagai RT percontohan. Aktivitasnya adalah memilah dan mengolah sampah organic menjadi kompos. Hingga saat ini RT yang paling aktif memberikan respon adalah RT 12A di komplek Mahligai, RT 05 dan RT 37. Pemerintah Kota Banjarmasin membantu dalam memberikan bantuan teknis oleh tenaga dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian dan penyediaan perangkat kompos. Untuk memotivasi warga Walikota memberika piagam penghargaan bagi RT yang paling baik pengelolaan lingkungannya. Selanjutna dalam jangka panjang direncanakan agar tiap kecamatan memiliki pusat pengolahan kompos. Pemkot Banjarmasin juga mengangkat tenaga penyuluh perorangan. Salahsatunya adalah Abdullah, seorang tenaga penyuluh sanitasi di RT 5 (RW Percontohan) Banjarmasin Barat. Berdasarkan pengalamannya dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan akan lebih efektif apabila:  Tidak terlalu banyak menyampaikan konsep, penyuluh harus mengemas materi sepraktis mungkin  Pelatihan materi teori disampaikan bersamaan dengan praktek pelaksanaannya. Peserta harus diberikan kesempatan untuk sebanyak-banyaknya melakukan praktek.  Sebelum pelaksanaan pelatihan, peserta sebaiknya diberi tugas menyediakan alat peraga sendiri untuk digunakan pada saat pelatihan. Penyelenggara juga tatap menyediakan alat-alat peraga untuk mengatasi apa bila ada kekurangan dari yang disediakan oleh peserta.  Pasca pelatihan ada proram monitoring & evaluasi secara berkala setiap 5 hari Abdullah juga menyediakan penyuluhan ke sekolah-sekolah terutama SD dan SMP. Siswa SD paling baik dalam memberikan respon. Hingga saat ini sudah ada 7 SD dan 1 SMP yang dibina untuk mengelola lingkungan mereka. Program pembinaan lain adalah pembinaan kepada 30 orang kader dari 15 kelurahan di Banjarmasin (masing-masing 2 orang per kelurahan). RT percontohan yang dikunjungi adalah RT 12A Komplek Mahligai dan RT 37 Banjarmasin Barat. Di kedua RT ini tiap rumah tangga sudah memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik dikumpul di lokasi kompos dan sampah non organik disimpan di tong sampah untuk diambil petugas pengangkut sampah yang digaji dari iuran warga. Di RT 12A ini tiap 5-6 rumah memiliki 1 titik pembuatan kompos dan di RT 37 tiap 10 rumah memiliki 1 titik pembuatan kompos dari limbah organik rumah tangga. Di masing-masing RT tersebut terdapat 6 lokasi kompos dengan rata-rata produksi kompos kering 6 kg/bulan. Kompos yang dihasilkan masih untuk konsumsi masyarakat sendiri atau dijual, tapi belum sampai pada skala komersil. Harga kompos kering Rp 3000/kg dan kompos cair Rp 2000/l.


9/39

2.1.4. Pengusaha Daur Ulang Sampah H. Gusti Bahrain, pengusaha daur ulang plastik di Desa Palam,Guntung Manggis-Banjarbaru, Jl.A Yani Km 22 Landasan Ulin –Banjarbaru. Gusti Bahrain sebelumnya adalah seorang PNS di DKPS kota Banjarmasin yang mengambil pensiun dini dan beralih profesi manjadi wirausahawan daur ulang limbah plastik. Pada tahun 1999, saat menjadi PNS pernah manjadi Pimpro Pembangunan Fasilitas Sanitasi – Jamban Keluarga yang memenuhi standar teknis dengan pendanaan kredit bergulir. Program ini gagal karena masyarakat menganggap dana yang mereka terima sebagai hibah sehingga tidak ada yang mau membayar kredit tersebut. Selain itu juga tidak ada mekanisme pembayaran kembali. Gusti Bahrain saat ini berbisnis dengan fokus pada daur ulang limbah plastik yang dicacah. Hasil cacahan plastik dijual ke Surabaya. Volume bisnis mencapai sekitar 50%-60% dari total bisnis plastik di kota Banjarmasin dengan nilai investai total hingga saat ini sekitar Rp 1 milyar (peralatan dan modal kerja). Pada awalnya Gusti Bahrain mempelajari bisnis plastik dari Jawa dan mulai usahanya sekitar 7 tahun lalu. Saat ini sudah dia memiliki lahan tempat uaha di Landasan Ulin Km22 dan di daerah Palam Guntung Manggis. Karyawannya berjumlah 100 orang, sebagian didatangkan dari Jawa (mereka menguasai pengetahuan tentang plastik). Kapasitas produksi cacahan plastik 80 ton/ bulan dengan pasokan 5 ton limbah plastik per hari dari pengepul. Karyawan dibagi dalam 3 kelompok yaitu bagian sortir yang menyeleksi dan mengklasifikasikan sampah plastik yang dibeli dari pengepul, bagian cacah yang mengoperasikan dan memelihara mesin pencacah dan bagian pengepakan plastik hasil cacah. Gaji karyawan bagian sortir Rp 1000/kg, kemampuan sortir rata-rata 200kg/ minggu. Ada 50 jenis limbah plastik hasil sortir. Untuk mempelajarinya sampai memahami semua jenis dan kelas plastik dibutuhkan waktu sekitar 3 bln. Sebagian besar plastik hasil cacahan dikirim ke Surabaya. Untuk jenis plastic “Kerasan” tertentu sudah diekspor ke Taiwan sebagai bahan baku benang sintetis. Jenis plastik paling mahal bekas air minum ukuran gelas. Harga sebelum dicacah Rp 7000/kg dan setelah dicacah Rp 10.000/kg. Harga jual pemulung ke pengumpul Rp 1500/kg, dari pengumpul ke Gusti Bahrain Rp 2000 - Rp 2500 per kg. Dari 100 ton sampah plastik yang dibeli dari pengepul, bisa jadi 100 ton plastik cacah. Nilai penjualan rata-rata sekitar Rp 450 juta/ bulan dengan margin kotor sekitar 10% Biasanya Gusti Bahrain pemberian uang muka antara Rp 3 juta s.d. Rp 20 juta kepada para pengepul, bergantung kapasitas dan kredibilitas mereka. Saat ini ada sekitar 40 pengepul yang rutin menjadi pemasoknya. Untuk mempermudah penanganan sampah, baik oleh Pemerintah Kota maupu bagi para pngusaha daur ulang, yang sebaiknya dilakukan Pemerintah antara lain adalah:  membuat aturan pemilahan sampah dari sumbernya dan melengkapi fasilitas penanganan sampah (alat angkut & TPS) yang mampu menampung sampah terpilah  memberikan pelatihan pemahaman mengenai persampahan kepada para pemulung  pendekatan/ penyuluhan ke masyarakat mengenai perilaku membuang sampah  Perubahan pola pikir aparat pemerintah supaya makin mengurangi pendekatan dengan menggunkan kekuasaan.


10/39

Kaharjo. Kaharjo adalah pengusaha daur ulang semua jenis sampah un-organic: logam, plastik dan kertas. Dia memulai bisnisnya sejak tahun 1998. Status badan hukum usahnya berbentuk sebuah Firma (usaha dagang). Sebelumnya dia adalah seorang pegawai bank swasta di Banjarmasin.

 



Lingkup dan kapasitas operasi daur ulang sampah un-organic yang dilakukan Kaharjo adalah: Plastik: pemilahan dan pencacahan dengan kapasitas 5-8 ton/ hari (180 ton/ bulan). Nilai penjualan cacahan plastik memiliki porsi sekitar 20% total nilai penjualan Logam: peleburan logam timah dari bekas accu mobil menjadi balok-balok timah putih dan pengepresan bekas drum serta logam besi lainnya dengan kapasitas 500 ton/ bulan untuk semua jenis logam dan 70 ton/ bulan diantaranya adalah timah hasil daur ulang accu. Nilai penjualan logam bekas memiliki porsi sekitar 60% total nilai penjualan. Kertas: pengepresan dan pengepakan kardus bekas kemasan dengan kapasitas 60 ton per bulan dan menempati porsi sekitar 20% total nilai penjualan

Produk/ barang Kaharjo dikirim ke Surabaya. Pengiriman ke Pelabuhan Banjarmasin dilakukan tiap hari dan pengiriman dari Pelabuhan Banjarmasin ke Tanjung Perak Surabaya tiap 2 hari. Total volume semua jenis barang yang dikirim sebanyak 50 container @ 20 feet per bulan dengan total nilai penjualan berkisar antara Rp 3 milyar s.d. Rp 3.5 milyar. Dengan nilai penjualan sebsar itu Kaharjo merupakan pemilik daur ulang sampah un-organic terbesar di Banjarmasin. Sumber sampah un-organic pilihan selain dari Banjarmasin juga dari Martapura dan Banjarbaru. Saat ini Kaharjo memiliki sekitar 150 orang karyawan. Hubungan yang terjalin antara Kaharjo dengan para karyawannya sangat dekat dan penuh dengan suasana kekeluargaan. Dia juga memberikan beasiswa bagi anak karyawan yang berprestasi (ranking 5 besar di kelasnya). Mengenai dukungan dari pemerintah yang diharapkan untuk memperlancar bisnisnya adalah pelatihan ilmu praktis yang berkaitan dengan teknik dan manajemen daur ulang sampah un-organic bagi para karyawannya. Apabila volume sampah yang didaur ulang oleh kedua pemain besar ini digabung maka nilai bisnis yang tercipta sekitar Rp 4 milyar per bulan dengan volume sampah unorganic yang diolah sebagai berikut: Jenis Sampah Unorganic Bobot (Ton/bulan) Nilai Penjualan (Milyar/bulan) Plastik 500 1.15 Logam 320 2.10 Kertas 60 0.70 Jumlah 880 3.39 Bila diasumsikan ada beberapa pemain lain yang relatif lebih kecil plus hasil pengolahan kompos, maka besaran sampah yang terolah dan terjual masih dibawah 2% dari total volume sampah Kota Banjarmasin. Selebihnya masih menjadi barang buangan yang tidak termanfaatkan. 2.1.5. Studi Kasus: Rekomendasi Konsolidasi Penanganan Sampah di Banjarmasin Sebagaimana di kota lainnya, aktivitas penanganan sistem sanitasi di Banjarmasin masih cenderung didominasi oleh Pemerintah Kota. Belum ada inisiatif berupa tindakan ke arah pemberian kesempatan kepada pihak swasta untuk terlibat secara formal serta konsolidasi yang menggabungkan seluruh potensi yang ada di Kota Banjarmasin. Padahal program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang DKPS sudah memuat adanya rencana swastanisasi penanganan persampahan. Bagian


11/39

ini akan merumuskan alternatif bentuk konsolidasi dan sinergi yang bisa diimplementasikan untuk menangani persampahan di Banjarmasin secara terpadu. KERTAS, 13.67%

LAIN-LAIN, 2%

KACA, 1.54%

PLASTIK, 8.68% LOGAM KACA, 1.66%

Z

ORGANIK, 56%

KARET, KAYU, KULIT, 16.45%

Gambar 1.7. Komposisi rata-rata sampah di TPA Basirih Gambar 1.8. menunjukkan diagram pengelolaan sub sistem sanitasi persampahan di Banjarmasin. Beberapa inisiatif Pemerintah Kota Banjarmasin yang tengah dijalankan dapat ditindaklanjuti secara lebih intensif dan ekstensif yaitu:  mensosialisasikan program 3 R (Reduse, Reuse, Recycle) kepada masyarakat baik di pemukiman maupun di pasar  penyuluhan penanganan sampah berwawasan lingkungan dengan memilih satu RT dari setiap Kecamatan sebagai RT percontohan Langkah selanjutnya adalah membangun sinergi dengan para pengusaha daur ulang untuk bersamasama menangani persampahan secara terpadu. Dengan mengacu pada diagram Gambar 1.8. pembagian segmen aktivitas dapat dilakukan seperti pada Tabel 1.1. Peran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota adalah menangani: 1. Program advokasi untuk meraih komitmen dari semua pihak yang berkepentigan (para stakeholders) yaitu seluruh jajaran dinas dalam internal Pemerintah Kota, DPRD, para pengusaha daur ulang (berikut jaringan pengepul dan pemulung) dan LSM 2. Program kampanye masal untuk meraih komitmen dan kepedulian masyarakat hingga timbul inisiatif dari masyarakat tersebut untuk menangani persampahan secara terpadu. Gerakan kebersihan yang dilaksanakan di RT 12 A Komplek Mahligai dan RT 37 dapat dijadikan model yang efektif bagi proses pembelajaran RT/RW di kecamatan/ kelurahan lain. 3. Peningkatan skala gerakan kebersihan daur ulang sampah organik menjadi kompos yang dilaksanakan pada tingkat RT menjadi pada tingkat kelurahan. Perlu dilakukan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas (capacity building & technical assistance termasuk penyediaan perangkat pengolah kompos) pada tingkat kelurahan dengan mengambil model untuk benchmarking Program Desa Sadar Lingkungan (DSL) di Desa Sanur Kauh dan Desa Sanur Kaja, Denpasar. Selain itu Pemerintah Kota juga bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana composting, sedangkan pengoperasian dan pemeliharaannya oleh unit kerja khusus (otonom) dibawah Lurah. Apabila dari hasil penjualan kompos belum full cost recovery maka harus ada kontribusi pendanaan dari Pemerintah Kota (mirif dengan model operasional sebuah BLU). Unit kerja khusus dibawah Lurah ini bisa dibebani target agar volume sampah residu yang dibuang ke TPA harus sesedikit


12/39

4. 5.

6. 7.

8.

mungkin, misalnya untuk setiap m3 sampah residu yang harus dibuang ke TPA dikenakan biaya pembuangan. Penetapan Perda yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kebersihan kota, khususnya yang berkaitan dengan penanganan persampahan. Realisasi program kerja untuk menyerahkan secara bertahap sebagian pekerjaan pelayanan kebersihan kota kepada pihak swasta dengan pola service contract, yaitu antara lain pekerjaan: a. Penanganan kebersihan sebagian wilayah kota (area publik yang menjadi tanggung jawab DKP), terutama pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPS, terutama untuk kawasan umum, pasar dan bisnis. Perusahaan swasta ini dikenai kewajibkan anara lain: i. melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya dan memfasilitasi penyediaan tong sampah terpilah: organik, plastik & kertas di sumber sampah. Dengan demikian akan mempermudah proses sinergi antar pihak-pihak yang akan memanfaatkan sampah yang terkumpul. ii. merekrut tenaga pengumpul dan pegawai harian DKP yang sudah ada atau bahkan para pemulung. Dalam pengumpulan sampah diharuskan memilah sampah sejak dari sumbernya (dituangkan dalam perjanjian kerja) iii. Menyiapkan peralatan pengangkut sampah yang disekat-sekat untuk menjaga sampah tetap terpilah iv. Membekali para petugas pengumpul dengan kemampuan pemilahan sampah: bekerja sama dengan perusahaan daur ulang (penampung/ pabrik daur ulang) sebagai nara sumber b. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA c. Pengoperasian dan pemeliharaan TPA. Perusahaan pengelola TPA bisa menetapkan biaya pembuangan kepada pihak-pihak yang membuang sampah ke TPA, termasuk perusahaan/ unit khusus pengolah kompos dan perusahaan daur ulang sampah non organik yang membuang residunya. Sasarnnya adalah supaya pihak-pihak yang membuang sampah tersebut berusaha meminimasi jumlah sampah residu yang dibuang ke TPA. Membuka akses pasar komoditi kompos skala besar bagi penyaluran produk kompos yang akan dihasilkan. Misalnya menjalin kerja sama dengan kabupaten yang memiliki areal pertanian organik. Memfasilitasi hubungan bisnis antara subkontraktor kebersihan kota dengan perusahaan daur ulang sampah organik dan non organik supaya terjalin sinergi dengan tetap menjaga orientasi kepentingan bisnis masing-masing. Untuk langkah ini, pihak pengusaha daur ulang sampah non organik Banjarmasin (Kaharjo dan Gusti Bahrain) sudah menyatakan kesediaan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menangani sampah kota secara terpadu. Membenahi sistem pengelolaan skala kota yang ada sehingga dicapai asas efektif & ekonomis. Hal tersebut terutama dengan melakukan upaya2 penetapan target cakupan pelayanan yang lebih rasional. Membagi wilayah pelayanan kedalam beberapa zona pelayanan / kluster, kemudian menetapkan target-target cakupan yang lebih jelas yang akan dicapai secara bertahap. No. 1 2 3

Tabel 1.1. Pembagian segmen aktivitas menangani persampahan secara terpadu Segmen Aktivitas Penanggung Jawab Pelaksana Penyediaan prasarana TPA Pemerintah Kota Pemerintah Kota menunjuk dan TPS kontraktor Pemilahan & pemisahan Masyarakat dan Masyarakat dan institusi sampah dari sumbernya institusi penghasil penghasil sampah sampah Pengumpulan dan Masyarakat dan  Masyarakat penghasil sampah pengangkutan sampah dari institusi penghasil di tingkat RT/RW untuk area sumbernya ke TPS sampah pemukiman  Perusahaan swasta untuk kawasan umum, pasar dan bisnis


13/39

4

Pengangkutan sampah dari Pemerintah Kota TPS ke TPA Daur ulang sampah organik Pemerintah Kota melalui para Lurah Penjualan kolektif hasil daur Unit kerja khusus ulang sampah organik dibawah Lurah (Kompos) Daur ulang sampah non Perusahaan swasta organik Pengoperasian dan Pemerintah Kota pemeliharaan TPA

5 6 7 8

Perusahaan swasta dengan service contract Unit kerja khusus dibawah Lurah Perusahaan swasta dengan skema bagi hasil Perusahaan swasta Perusahaan swasta

Apabila konsep penanganan sampah kota secara terpadu dengan membangun sinergi berbagai pihak terkait di Banjarmasin ini bisa dilaksanakan, dapat dipastikan permasalahan sampah akan dapat ditangani dengan tuntas. Sumber Sampah: 900 M3/ hari atau 360 ton per hari atau 10.800 ton/bulan Komersial Cit y

Perumahan

PASAR

JALAN FASILITAS UMUM /

TPS

BAK

SAMPAH

Pemul ung Logam

Pemul ung Plastik

Penampung limbah logam: 500 ton/ bulan Penampung limbah plastik: 320 ton per bulan?

Pabrik Pellet Plastik Kota setempat: 0 ton per bulan?

Pemul ung Kertas Usaha konversi sampah organik jadi kompos: < 1 ton per bulan

Penampung limbah kertas: 60 ton per bulan?

Container 9.920 ton per bulan

TPA

Pihak/ komponen lain yang mengurangi volume sampah: 0 ton per bulan

Konsumen Kompos?

Penampung besar/ Pabrik daur ulang plastik & logam:

•Jakarta •Surabaya •Tangerang •Kota lain?

Penampung besar/ Pabrik daur ulang kertas:

Jakarta Kudus Kota lain?

Gambar 1.8. Diagram pengelolaan sub sistem sanitasi persampahan di Kota Banjarmasin 2.2 Permasalahan Terkait Partisipasi Sektor Swasta dalam Pengelolaan Persampahan di Kota Banjarmasin. Dari fakta yang dijumpai di Kota Banjarmasin, ada tiga kasus penanganan kebersihan dan persampahan yang cukup menarik. Kasus pertama adalah adanya penunjukkan perusahaan swasta sebagai pengelola kebersihan di kawasan tertentu di tengah Kota Banjarmasin. Kasus kedua adalah Instalasi Pengomposan Sampah yang diserahkan dari Pemkot Banjarmasin kepada Bapedalda penanganan sampah pasar Antasari. Sedangkan kasus ketiga yang agak sedikit bertolak belakang adalah adanya Program Pengelolaan Sampah Terpadu / Komunal (PSTK/K) yang lingkup kerjanya justru mengambil alih lahan yang sudah digarap oleh sektor masyarakat.


14/39

Pada kasus yang pertama, yaitu outsourcing jasa pemeliharaan kebersihan wilayah tertentu Kota Banjarmasin, bila dianalisis lebih lanjut, ternyata memberikan cukup banyak keuntungan yang bersifat intangible bagi DKPS, antara lain yaitu: 1. Beberapa permasalahan yang biasanya menjadi beban DKPS beralih secara proporsional kepada perusahaan subkontraktor, misalnya administrasi kepegawaian petugas kebersihan 2. Kontrol terhadap kualitas perkerjaan menjadi lebih sederhana karena DKPS tidak lagi harus berhubungan dengan banyak petugas lapangan, tapi cukup dengan pimpinan perusahaan subkontraktor 3. Bisa mendorong sinergi pengelolaan sanitasi secara terpadu Paradigma seperti ini di lingkungan korporasi sebenarnya sudah berlangsung lebih dari satu dasa warsa. Ada satu logika bisnis sederhana yang sudah dipraktekkan secara luas bahwa sumber daya perusahaan harus dialokasikan sebanyak-banyaknya kepada aktivitas bisnis utama. Aktivitas pendukung akan lebih praktis dan efisien bila di- outsourcing-kan kepada pihak ketiga. Sebagai contoh, sebuah perusahaan operator telekomunikasi, bisnis utamanya adalah menyediakan layanan telekomunikasi kapada para pelanggannya. Dia memperoleh pendapatan operasional (operating revenue) dari pemakaian pulsa oleh pelanggannya. Aktivitas utama perusahaan itu adalah menjamin agar perangkat telekomunikasi yang sudah mereka instal di berbagai lokasi harus selalu siap pakai kapan saja dan meminimasi adanya down time. Aktivitas pendukung seperti memelihara sarana dan prasarana kerja berupa properti tanah dan bangunan kantor beserta isinya dapat disubkontrakkan kepada pihak ketiga yang lebih profesional di bidangnya. Dalam kasus yang kedua, KSM pengelola instalasi pengomposan sampah ini telah berhasil melakukan pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan dari sekitar 320 Kepala Keluarga. Kompos yang dihasilkan dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin untuk program penghijauan / taman kota dengan memberikan kontribusi tertentu kepada pengelolanya. KSM pengelola instalasi pengomposan sampah tidak menuntut adanya laba usaha atas apa yang mereka lakukan dalam mengolah sampah tersebut. Masyarakat disana menyadari bahwa tanggung jawab lebih banyak pada mereka sendiri untuk mengolah sampah yang mereka hasilkan. Dengan tidak adanya permasalahan sampah di wilayah mereka sudah merupakan manfaat (benefit) yang sangat besar. Program PSTK/K, ide dasarnya sangat baik yaitu ingin mengkonversi sampah kota menjadi produk akhir berupa Pupuk Organik, Bahan Baku Plastik setengah jadi, Pupuk Cair dan Barang Daur Ulang seperti Besi, Seng, Baja dan sebagainya. Untuk menghasilkan produk akhir selengkap demikian akan membutuhkan lingkup aktivitas operasional yang sangat komplek dan luas yang selama ini, sebagian diantaranya, sudah sangat baik dijalankan oleh sektor swasta sebagaimana dilakukan oleh bapak Bahrain & Kaharjo dan puluhan pengepul lain beserta pasukan pemulungnya. Oleh karena itu kami merekomendasikan adanya perumusan ulang mengenai skala aktivitas dan target produk akhir program PSTKK ini. Untuk sekedar membantu, ada mindset yang harus dipahami berdasarkan orientasi kepentingan para pihak yang terlibat yaitu Pemkot Banjarmasin, Masyarakat dan Sektor Swasta. Ketiga pihak tersebut memiliki peta orientasi kepentingan sebagai berikut:


15/39

1. Kepentingan Pemkot: Menjaga kebersihan fasilitas umun terutama wilayah di luar hunian masyarakat yang menjadi tanggung jawab publik dan menjamin tidak adanya tumpukan sampah di TPS-TPS (transfer depo & container) serta mengelola sampah di TPA. 2. Masyarakat: mendapatkan pelayanan publik yang memadai, diantaranya terjaganya kebersihan dan ketertiban lingkungan perkotaan. Kalaupun harus terlibat dalam proses (misalnya mengolah sampah menjadi kompos), tidak untuk mencari keuntungan tapi lebih banyak pada penciptaan manfaat (benefit oriented) 3. Pengusaha/ swasta: mencari keuntungan (profit oriented) melalui berbagai kegiatan usaha, termasuk mendaur ulang sampah Masing-masing pihak, khususnya Pemerintah Kota, harus berusaha saling menjaga agar tidak terjadi saling intervensi kepentingan tersebut. Akibat yang lain adalah potensi terbengkalainya (minimal sebagian) tugas utama DKPS, misalnya membangun dan menata TPA yang memenuhi standar teknis pengolahan sampah. Sebaiknya tidak terjadi adanya “pemanfaatan” sampah sebagai salah satu bahan urugan di jalan raya perkampungan di luar kota Banjarmasin. Hal ini selain kurang sesuai dengan “etika bisnis” juga bisa menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar jalan tersebut. Bisa saja mereka tidak keberatan atau bahkan meminta sampah untuk dijadikan urugan jalan tapi tidak memahami efek negatif yang bisa ditimbulkannya. 2.3 Kondisi Yang Diharapkan Di Kota Banjarmasin pada dasarnya saat ini telah terbentuk berbagai inisiatif partisipasi swasta dan masyarakat dalam Sub Sektor Persampahan yang tumbuh secara alami. Sektor swasta yang sudah berpartisipasi adalah mereka yang memandang keberadaan sampah merupakan peluang usaha. Sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang cukup menonjol berkenaan dengan patisipasi swasta dan masyarakat dalam Sub Sektor Persampahan di Kota Banjarmasin, adalah belum adanya kerangka hukum yang jelas terkait dengan peran Sektor swasta dan Lembaga Non Pemerintah dan Sub Sektor Persampahan dan Air Limbah Domestik. Oleh karena itu kondisi yang diharapkan atas partisipasi swasta dan masyarakat ini adalah teratasinya semua permasalahan di atas. Secara gamblang bentuk partisipasi secara terintegrasi atas semua stakeholders dapat dilihat pada diagram Gambar 2 (lihat halaman 23). Berdasarkan diagram tersebut, maka kondisi yang diharapkan adalah: 

Semua timbulan sampah dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara optimal. Memang masih ada bagian sampah yang harus dibuang ke TPA/PSTKK, tapi merupakan residu yang porsinya ditekan sesedikit mungkin. Apabila hal ini bisa dicapai, pembuangan sampah residu di TPA bisa memanfaatkan metode sanitary landfill atau lainnya yang lebih baik dari PSTK.



Unsur Pemerintah Kota lebih banyak berperan sebagai regulator. Kalau ada peran sebagai operator lebih banyak pada aktivitas yang memang merupakan kewajiban sektor publik. Bahkan aktivitas inipun sedapat mungkin disubkontrakkan kepada sektor swasta sehingga pihak Pemerintah Kota cukup menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh subkontraktor tersebut.


16/39



Beberapa jenis pekerjaan yang sebaiknya di subkontrakkan antara lain : a. Penanganan kebersihan area publik (jalan umum, taman kota, dll) b. Pengangkutan sampah dari TPS/transfer depo/kontainer ke TPA/PSTK

2.4 Langkah-langkah Menuju Kondisi Yang Diharapkan Untuk menjaga agar kondisi pengelolaan persampahan di Kota Banjarmasin berkembang ke arah yang makin baik, Pemerintah Kota Banjarmasin sebaiknya memposisikan masing-masing pihak sesuai dengan orientasi kepentingannya. Langkah-langkah yang diusulkan untuk Pihak Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya DKPS adalah: 1. Membuang jauh-jauh harapan adanya pendapatan asli daerah (PAD) berupa keuntungan dari kegiatan memproses daur ulang sampah, baik organik maupun non organik. 2. Mengembangkan lokasi-lokasi percontohan / binaan yang ada. Di Banjarmasin terdapat lebih dari 20 lokasi yang telah dibina oleh beberapa dinas (DKPS, Bapedalda, Kimprasko, Dinkes, Pertanian, PKK & Pemberdayaan) dalam rangka penataan, kebersihan dan penghijauan. Bila lokasi-lokasi ini dapat dipertahankan keberadaannya, diharapkan kedepan dapat menjadi motor penggerak untuk membantu Pemkot dalam mengembangkan program kebersihan dan penghijauan sekaligus pemberdayaan masyarakat di lingkungan lokasi-lokasi pilot tersebut. 3. Program advokasi untuk meraih komitmen dari semua pihak yang berkepentigan (para stakeholders) yaitu seluruh jajaran dinas dalam internal Pemerintah Kota, DPRD, para pengusaha daur ulang (berikut jaringan pengepul dan pemulung) dan KSM 4. Program kampanye masal untuk meraih komitmen dan kepedulian masyarakat hingga timbul inisiatif dari masyarakat tersebut untuk menangani persampahan secara terpadu. 5. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi partsipasi sektor swasta dalam pengelolaan sampah dengan berbagai modalitas. Sebagai contoh: memperluas area kerja pihak swasta yang bergerak dalam bidang penyedia jasa pengelolaan kebersihan dan sejenisnya sehingga proses pemeliharaan kebersihan di seluruh Kota Banjarmasin ditangani oleh perusahaan swasta. Perusahaanperusahaan swasta ini dikenai kewajibkan antara lain: a. Melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya dan memfasilitasi penyediaan tong sampah terpilah: organik, plastik & kertas di sumber sampah. Dengan demikian akan mempermudah proses sinergi antar pihak-pihak yang akan memanfaatkan sampah yang terkumpul. b. Merekrut tenaga pengumpul dan pegawai harian DKPS yang sudah ada atau bahkan para pemulung sebagai tenaga lapangan. Dalam pengumpulan sampah diharuskan memilah sampah sejak dari sumbernya (dituangkan dalam perjanjian kerja). c. Menyiapkan peralatan pengangkut sampah yang disekat-sekat untuk menjaga sampah tetap terpilah. d. Membekali para petugas pengumpul dengan kemampuan pemilahan sampah: bekerja sama dengan perusahaan daur ulang (penampung/ pabrik daur ulang) sebagai nara sumber.


17/39

6. Menetapkan Perda yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kebersihan kota, khususnya yang berkaitan dengan penanganan persampahan untuk dijadikan sebagai lampiran kontrak kerja dengan para subkontraktor pemeliharaan kebersihan. 7. Memberdayakan berbagai inisiatif sektor swasta dan masyarakat yang sudah muncul dengan sendirinya. Misalnya memfasilitasi Bapak Bahrain, Kaharjo dll. untuk meningkatkan volume dan skala usahanya. 8. Memberdayakan dan mereplikasi KSM Pengelola Instalasi Pengomposan di seluruh kelurahan di Kota Banjarmasin sehingga tiap kelurahan akan mengatasi sendiri-sendiri secara swadaya masalah penanganan sampah organiknya dengan benar. Dengan demikian sampah yang dibuang ke TPA akan sangat minim karena hanya berupa residu yang tidak bisa lagi didaur ulang secara sederhana. 9. Mendorong terbangunnya sinergi antara pihak-pihak: Pemerintah Kota Banjarmasin, perusahaanperusahaan sub kontraktor kebersihan, pengusaha daur ulang sampah dan KSM Pengelola Instalasi Pengomposan. Pemerintah Kota Banjarmasin (DKPS) dapat memfasilitasi hubungan bisnis antara subkontraktor kebersihan kota dengan perusahaan daur ulang sampah non organik dan KSM Pengelola Instalasi Pengomposan supaya mereka menjalin sinergi dengan tetap menjaga orientasi kepentingan bisnis masing-masing. Untuk langkah awal, bisa diwujudkan dengan kesediaan pihak swasta yang bergerak dalam bidang penyedia jasa kebersihan, bekerja sama untuk memasok sampah plastik terpilah kepada beberapa industri pencacah plastik dengan skema bagi hasil pendapatan. 10. Membuka akses pasar komoditi kompos skala besar bagi penyaluran produk kompos yang akan dihasilkan. Misalnya menjalin kerja sama dengan kabupaten yang memiliki areal pertanian organik. 11. Memfasilitasi hubungan bisnis antara subkontraktor kebersihan kota dengan perusahaan daur ulang sampah organik dan non organik supaya terjalin sinergi dengan tetap menjaga orientasi kepentingan bisnis masing-masing. Untuk langlah ini pihak pelaku daur ulang sampah non organik di Kota Banjarmasin sudah menyatakan kesediaan bekerja sama.


18/39

Sumber Sampah: 322.4 M3/ hari atau 128.9 ton per hari atau 3.868.8 ton/bulan

Komersial Perumahan

PASAR

JALAN FASILITAS / UMUM

TPS

BAK

SAMPAH

Pemul ung Logam

Pemul ung Plasti k Pemul ung Kerta Usaha konversi s sampah organik jadi kompos: < 1 ton per bulan

Penampung limbah logam: ...... ton/ bulan Penampung limbah plastik: .... ton per bulan?

Pabrik Pellet Plastik Kota setempat: 0 ton per bulan?

Penampung limbah kertas: ...... ton per bulan?

Container 174,50 ton per bulan

TPA

Pihak/ komponen lain yang mengurangi volume sampah: 0 ton per bulan

Konsumen Kompos?

Penampung besar/ Pabrik daur ulang plastik & logam:

•Jakarta •Surabaya •Tangerang •Kota lain? Penampung besar/ Pabrik daur ulang kertas:

Jakarta Kudus Kota lain?

Gambar 2. Diagram Pengeloaan Sampah di Kota Banjarmasin


19/39

BAB III SUB STRATEGI 2 – PERAN SERTA SWASTA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM SUB SEKTOR AIR LIMBAH

3.1

Kondisi Saat Ini

Sub Sektor Limbah Cair Domestik (Sewerage System) Bermula dari minimnya akses jalan darat di Banjarmasin, pada umumnya masyarakat bermukim di daerah pesisir sungai untuk memanfaatkannya sebagai mosa transportasi. Berikutnya sungai juga dimanfaatkan sebagai fasilitas sanitasi masyarakat tersebut. Hampir seluruh penduduk di pesisir sungai menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari, mulai dari mandi, cuci hingga buang hajat dan sampah. Berdasarkan hasil studi EHRA Banjarmasin, kondisi sanitasi jamban keluarga penduduk Banjarmasin adalah sebagai berikut : -

27% menggunakan tangki septik sebagai wadah penampung tinja rumah tangga

-

73% tidak menggunakan tangki septik (cubluk atau ruang terbuka), dalam kelompok ini termasuk penduduk yang bermukim disekitar bantaran sungai yang membuang air limbah domestiknya langsung ke aliran sungai. Kondisi ini juga menimbulkan tingginya pencemaran air tanah/permukaan.

Penyediaan jasa pelayanan limbah cair domestik di Banjarmasin sudah mengarah kepada korporatisasi yaitu dengan dibentuk dan beroperasinya Perusahan Daerah Pengolahan Air Limbah (PD PAL). PD PAL mulai bediri dan beroperasi sejak Januari 2007 dengan jumlah karyawan sebanyak 30 orang. Bisnis utamanya adalah menjadi operator sewerage system yang telah dan sedang dibangun di seluruh kota Banjarmasin. Jumlah Pelanggan saat ini sebanyak 700 Sambungan Rumah (SR) di kawasan Lambung Mangkurat yang merupakan bagian dari pengalihan lingkup pekerjaan dari DKPS. Pendapatan rata-rata sekitar Rp 37 juta per bulan berasal dari iuran konsumen sewerage system yang ditetapkan sebesar 35% dari tagihan PDAM. Pendapatan sebesar itu masih jauh dari cost recovery sehingga operasionalnya masih disubsidi oleh Pemkot Banjarmasin. Untuk memperluas service coverage, saat ini sedang diterapkan kebijakan subsidi Pemkot untuk biaya pasang baru. Pelanggan tidak dikenai biaya penyambungan karena dibayarkan oleh Pemkot 100%. Berikut ini dalah rencana perluasan service coverage layanan sewerage system di Kota Banjarmasin. No

Tahun

% OFF Site

% On Site

Total % Off Site & On Site

Target Air Bersih (%)

1 2 3 4 5 6 7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0.47 0.98 1.59 4.25 6.64 10.46 16.74

0.53 0.89 1.93 2.41 2.84 3.23 3.57

1.00 1.87 3.52 6.66 9.48 13.69 20.31

88 95 97 98 99 99 99

Sumber: Konsep Strategi Sanitasi Kota Banjarmasin Selain mengelola jaringan sewerage system Kota Banjarmasin, PD PAL juga memiliki dua unit mobil tangki penguras septic tank. Frekwensi pelayanan rata-rata 5 kali per bulan dengan tarif layanan Rp 80.000 per m3 untuk skala rumah tangga.


20/39

Selain PD PAL, DKPS ternyata masih menyediakan layanan pengurasan/ sedot septic tank. Tarif yang dibebankan kepada konsumen adalah Rp 40.000/m3. Frekwensi order rata-rata 3 kali /minggu. Kalau ada konsumen yang mengulangi order pengurasan biasanya setelah 5 tahun. Limbah tinja selalu dibuang ke IPLT. Meningat layanan pengurasan septic tank ini disediakan oleh dua instansi milik pemerintah maka terjadi tumpang tindih penyediaan layanan. Hanya ada 1 penyedia layanan pengurasan septic tank dari swasta dengan tarip 100.000/m3. Perusahaan ini dicurigai membuang limbah tinjanya ke sungai karena berdasarkan keterangan dari pengelola IPLT, tidak pernah menerima buangan limbah tinja selain dari DKPS dan PD PAL. Pada kondisi saat ini, usaha penyedian layanan pengurasan septic tank di Kota Banjarmasin belum menimbulkan daya tarik bagi pengusaha swasta. Apalagi bila dikaitkan dengan program pembangunan sanitasi Kota Banjarmasin yang akan membangun sewerage system hingga mencapai 90% service coverage. Sebaiknya DKPS tidak lagi menyediakan layanan pengurasan/ sedot septic tank supaya tidak terjadi duplikasi penyediaan jasa serupa dengan PD PAL. Apalagi potensi dan volume efektif permintaan jasa layanan pengurasan/ sedot septic tank di Kota Banjarmasin masih sangat kecil.

73% KK Tanpa Toilet

25.2% KK memiliki On-Site septic tank: • 17.8% pernah dikuras • 70.6% tidak pernah dikuras • 9.7% tidak tahu • 1.9% tidak ada data

1.8% KK tersambung Terhubung ke sewerage system

Instansi penyedia jasa/ perusahaan penguras septic tank: •PDKS •PD PAL •Swasta (1)

Saat ini: • Lambung Mangkurat: 700 SR Rencana s.d. 2009: • Pekapuran Raya 7,500 SR • HKSN: 16,000 SR Rencana s.d. 2015: • 90% KK Banjarmasin

Buang ke IPLT (DPKS & PD PAL)

Buang ke sungai (Swasta )

Treatment plant (IPAL)

EHRA Study Gambar 2.3. Diagram penanganan limbah cair domestik di Kota Banjarmasin Berdasarkan wawancara dengan pihak Kimprasko Banjarmasin, SANIMAS ini akan dikembangkan terus mengingat sejauh ini dinilai cukup efektif dalam membantu masyarakat miskin perkotaan untuk memiliki jamban keluarga yang sehat. Satu hal yang perlu menjadi bahan evaluasi adalah mengenai efektivitas alokasi biaya pembangunan yang cukup besar . Besarnya biaya pembangunan Sanimas tahun 2006 di Banjarmasin untuk 4 (empat) lokasi sekitar Rp. 1,5 milyar (per Sanimas 300 – 400 juta). Untuk tahun 2007 dikembangkan di tiga lokasi dengan dana sebesar Rp. 1.160.762.000,- (bantuan Pusat sebesar Rp.300 juta atau Rp.100 juta untuk satu lokasi). Selain limbah domestik dari rumah tangga, di kota Banjarmasin terdapat Rumah Susun (Rusun) yang juga menghasilkan volume limbah cair yang relatif besar, Rusun tersebut dilengkapi dengan IPAL


21/39

(Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dan KLH dengan teknologi dari Dewats. 3.1.1. Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam Sub Sektor Air Limbah Domestik di Kota Banjarmasin Sampai saat ini belum ada pihak swasta yang terlibat langsung dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Banjarmasin baik berupa sub-kontrak maupun dalam bentuk kerjasama yang lainnya. Sedangkan keterlibatan Lembaga Non Pemerintah dalam hal ini Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) baru dalam tahapan pembangunan sarana seperti SANIMAS yang melibatkan LSM dan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan dalam aspek pemeliharaan. 3.1.2. Permasalahan Terkait Partisipasi Sektor Swasta dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Banjarmasin. Permasalahan yang timbul dalam penanganan air limbah rumah tangga dapat bersifat teknis maupun non teknis. Beberapa hal yang diidentifikasi oleh DKPS menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Banjarmasin baik yang bersifat teknis maupun non teknis antara lain : 

Masih sedikitnya masyarakat yang memanfaatkan sistem pengolahan terpusat.



Masih banyak masyarakat yang membuang grey water langsung ke saluran drainase tanpa mengalami perlakuan terlebih dahulu, sehingga dapat menyebabkan pencemaran badan air.



Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan teknis pembuatan tangki septik yang sehat dan aman bagi lingkungan.



Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlunya penyedotan tangki septik, mengakibatkan IPLT tidak berjalan dengan optimal.



Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah permukiman, karena rendahnya tingkat pemulihan biaya investasi.



Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari sektor swasta dan yang melibatkan masyarakat melalui community development.



Belum optimalnya koordinasi antar instansi yang terkait dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah.



Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman.



Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga/permukiman kepada masyarakat.

Hal yang perlu dipikirkan dengan berkembangnya SANIMAS di Kota Banjarmasin ini adalah aspek kelembagaan yang mengelola SANIMAS tersebut. Berdasarkan paparan data di atas, saat ini tiap SANIMAS dikelola oleh KSM dari lingkungan setempat (para pemakai). Untuk sementara (dalam jangka pendek) hal ini mungkin masih bisa mengakomodasi permasalahan yang ada. Tapi untuk jangka panjang tampaknya akan menimbulkan masalah berkaitan dengan aspek-aspek: 1) Kepemilikan aset yang sudah tertanam dalam sistem SANIMAS


22/39

2) Sustainability dan akuntabilitas pengelolaan SANIMAS Aspek-aspek tersebut akan sulit ditangani apabila lembaga pengelola hanya berupa KSM. Secara bertahap pihak Pemkot Banjarmasin seharusnya sudah mulai memfasilitasi pembentukan lembaga yang lebih kredibel dan akuntabel, dengan wujud pendekatan kepada yayasan milik masyarakat, guna mengelola seluruh Sanimas yang sudah dan akan dibangun di Kota Banjarmasin. Dalam pelaksanaannya setiap KSM yang sudah terbentuk merupakan bagian dalam struktur yayasan tersebut, dengan demikian pembentukan yayasan sebagai lembaga pengelola Sanimas tidak menimbulkan perubahan mendasar dari sisi operasional yang sudah berjalan. Dengan adanya yayasan juga akan dapat membantu Pemkot Banjarmasin untuk membangun sinergi dengan masyarakat karena pihak Pemkot Banjarmasin berhadapan dengan lembaga yang kredibel dan akuntable. Selain itu juga akan terjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Kota dengan Yayasan/lembaga yang kredibel dan akuntabel dalam menangani masalah sanitasi di masyarakat. 3.2. Kondisi Yang Diharapkan Solusi ideal atas permasalahan Sub Sektor Limbah Cair Domestik dalam suatu kota adalah terhubungnya semua rumah tangga ke dalam sewerage system. Akan tetapi sistem ini untuk saat ini belum bisa diterapkan di Kota Banjarmasin sebagai langkah solusi untuk mengatasi permasalahan di bidang pengelolaan air limbah. Hal ini dikarenakan biaya yang dibutuhkan belum terjangkau. Mengingat solusi ini juga kecil kemungkinan untuk bisa mencapai full cost recovery akan sulit pula apabila mengharapkan partisipasi swasta dalam sub sektor ini. Target yang cukup realistis untuk partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penanganan limbah cair domestik adalah dengan mengidentifikasi segmen-segmen aktivitas tertentu yang memiliki karakteristik sebagai berikut : 

Memberikan peluang terjadinya transaksi komersial (memberikan laba)



Memberikan prospek berkembangnya volume bisnis



Meminimalisasi biaya operasional



Menghasilkan manfaat non finansial, baik kepada masyarakat atau kepada pengusaha swasta



Memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Beberapa potensi kegiatan yang diharapkan bisa dikembangkan melalui partisipasi pihak swasta dan masyarakat antara lain adalah : 

Kondisi topografi Kota Banjarmasin memungkinkan pengolahan air limbah rumah tangga secara terpusat.



Masyarakat sebagai penghasil air limbah rumah tangga diharapkan mampu berperan dalam pengolahan air limbah rumah tangga. Hasil pengolahan lumpur tinja dapat bernilai ekonomi jika diolah dengan baik yaitu dapat sebagai pupuk tanaman dan campuran bahan bataco.



Khusus untuk grey water jika diolah dengan baik dapat digunakan untuk mengairi sawah atau kebutuhan hidup sehari-hari.


23/39



Fasilitas SANIMAS yang didanai oleh swasta atau perorangan sehingga bisa meningkatkan service coverage bagi masyarakat yang masih belum memanfaatkan sewerage system dan SANIMAS.



Memperluas pasar sanitasi on-site.

3.3. Langkah-langkah Menuju Kondisi Yang Diharapkan Untuk menjaga agar kondisi pengelolaan air limbah domestik di Kota Banjarmasin berkembang ke arah yang makin baik, Pemerintah Kota Banjarmasin sebaiknya memposisikan masing-masing pihak sesuai dengan orientasi kepentingannya. Langkah-langkah yang diusulkan untuk Pihak Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya DKPS adalah: 

Menyelenggarakan kampanye mengenai pentingnya pembenahan standar teknis dan pemeliharaan tangki septik, serta peluang usaha pengurasan tangki septik, sehingga pencemaran badan air akibat limbah domestik dapat diminimalisasi dan juga akan timbul inisiatif dari masyarakat untuk menangani pengolahan limbah cair secara terpadu.



Menyelenggarakan pembuatan kajian Analisa Nilai, sehingga bisa diperoleh alternatif desain SANIMAS yang lebih sederhana tapi lebih luas kapasitas pelayanannya.



Secara bertahap menfasilitasi pembentukan lembaga yang lebih kredibel dan akuntabel, misalnya pembentukan yayasan milik masyarakat. Sehingga akan terbangun sinergi dengan masyarakat karena pihak Pemkot Banjarmasin berhadapan dengan lembaga yang kredibel dan akuntable.



Meningkatkan akses masyarakat ke sumber informasi baik dari SKPD yang terkait (DKPS, Dinkes), maupun lembaga-lembaga yang lain yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah permukiman seperti LSM, Karang Taruna, Posyandu, dsb.



Mengoptimalkan koordinasi antar instansi yang terkait maupun pihak-pihak lain meliputi lembaga legislatif, pengusaha swasta, LSM, dalam menggerakkan peran serta masyarakat, sehingga potensi masyarakat bisa dikembangkan secara sistematis.



Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta, sehingga terjalin hubungan yang sinergis antar sektor yang terkait dalam pengelolaan limbah cair.



Kampanye mengenai pembukaan kesempatan usaha bagi pengusaha koperasi atau perorangan yang berminat mendanai pembangunan dan pengoperasian SANIMAS komunal dangan desain sederhana di wilayah permukiman padat.



Meningkatkan akses pelayanan air limbah rumah tangga kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana air limbah dengan sistem pengolahan yang memadai, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan pihak swasta.


24/39

BAB IV RENCANA TINDAK UNTUK PENINGKATAN PERAN SERTA SEKTOR SWASTA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH SUB SEKTOR PERSAMPAHAN DAN AIR LIMBAH DOMESTIK

4.1. Rencana Tindak Jangka Menengah (2008 – 2010) 4.1.1 Identifikasi Hambatan Utama Guna mengantisipasi agar kondisi yang diharapkan sebagaimana diuraikan diatas bisa tercapai perlu diidentifikasi potensi hambatan yang mungkin timbul. Hal ini untuk merumuskan tindakan preventif yang sebaiknya dilakukan sehingga hambatan tersebut bisa diatasi. Berikut ini adalah beberapa potensi hambatan yang mungkin timbul tersebut. A. Kebijakan dan Regulasi 1. Pengelolaan sampah termasuk bagian dari obyek yang diatur oleh Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha/Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur. Perpres ini lebih banyak mengatur proyek yang bersifat full cost recovery seperti jalan tol atau pelabuhan udara. Sedangkan persampahan hingga kini masih belum terbukti bisa cost recovery sehingga kemungkinan akan sulit mendapatkan investor apabila harus mengiukuti prosedur yang diatur oleh Perpres 67/2005 tersebut. 2. Belum adanya kebijakan yang bersifat menyeluruh dan konsisten (master plan) dalam pengelolaan sampah dan limbah cair domestik, termasuk SPM-nya. B. Kelembagaan 1. Belum ada (belum ditemukan) institusi swasta yang memiliki pemahaman memadai terhadap model pengelolaan yang efektif dalam menyediakan layanan persampahan. 2. Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini belum memiliki referensi yang sudah berjalan baik dalam mengelola persampahan secara terpadu. 3. Belum ada swasta/ LSM di Banjarmasin yang berpengalaman dalam menyediakan pelayanan persampahan. 4. Belum ada model penanganan sanitasi (sampah dan limbah cair domestik) yang dilakukan secara lintas sektoral (melibatkan beberapa Dinas/ Departemen). C. Keuangan 1. Sebagian rumah tangga tidak mau atau tidak mampu membayar biaya pengelolaan sampah. 2. Belum diketahui potensi kemampuan keuangan swasta untuk dipercaya berperan lebih besar dalam pendanaan persampahan. 3. Kebutuhan dana untuk pengelolaan sampah dan limbah cair domestik bersaing dengan kebutuhan dana untuk keperluan lain. D. Teknologi 1. Belum ada standar teknologi pemrosesan sampah yang ditetapkan secara baku guna menghasilkan kompos yang berkualitas.


25/39

2. E. 1. 2. 3.

Belum adanya standardisasi kualitas kompos sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Kepedulian Kepedulian masyarakat pada umumnya masih rendah terhadap peraturan atau kebijakan pemerintah daerah khususnya program persampahan dan limbah cair domestik. Lembaga-lembaga stakeholders (DPRD, pengusaha swasta dan lain-lain) belum memberikan apresiasi yang memadai terhadap pentingnya penanganan sanitasi. Perubahan ke arah perilaku hidup bersih dan sehat pada umumnya masih merupakan prioritas rendah.

4.1.2

Menyusun Kerangka Hukum Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan partisipasi sektor swasta dan lembaga non pemerintah dalam pembangunan sistem sanitasi. 1. UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 UU Pemda bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, provinsi dan kabupaten/kota adalah masalah penyediaan sarana dan prasarana umum. Dengan adanya konsep dan kebijakan desentralisasi ini, penyelenggaraan prasarana dan sanitasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Gubernur/Walikota/Bupati. Diharapkan dengan konsep ini, Pemerintah Daerah (Pemda) akan lebih mandiri dalam menangani dan mengelola pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana umumnya. Pasal 195 UU Pemda menyebutkan bahwa : (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD Sebagaimana disebutkan dalam butir 3 dan 4 diatas bahwa untuk kepentingan pelayanan publik, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang mana kerjasama tersebut harus mendapatkan persetujuan DPRD bila membebani masyarakat dan daerah. Kalimat “membebani masyarakat dan daerah” tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal 195 maupun dalam Pasal 42 (k) UU Pemda. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pengertian membebani masyarakat dan daerah, apabila kerjasama tersebut menimbulkan pembebanan tarif atau biaya lainnya pada masyarakat dan sebagai konsekwensi, maka disyaratkan adanya persetujuan DPRD. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga menyebutkan bahwa kerjasama dengan pihak


26/39

ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur Penyelenggaraan dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan prinsip dari Kepala Daerah. 2.

Peraturan Presiden No.67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam penyediaan Infrastruktur (Perpres 67/2005) Perpres No. 67/2005 mengatur mengenai proses kerjasama di bidang infrastruktur antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha (Badan usaha swasta, BUMN/BUMD, Koperasi). Pengelolaan infrastruktur air bersih, limbah cair industri dan persampahan merupakan salah satu jenis infrastruktur yang menjadi ruang lingkup pengaturan Perpres No.67/2005 dan dapat dikerjasamakan dengan pihak badan usaha. Proyek yang diprakarsai oleh Badan Usaha harus melalui proses pelelangan dengan ketentuan bahwa terhadap badan usaha pemrakarsa proyek dapat diberi tambahan nilai dalam proses pelelangan paling banyak 10 % dari nilai tender pemrakarsa atau prakarsanya tersebut dibeli. Kerjasama ini dapat dilaksanakan melalui 2 metode yaitu melalui perjanjian kerjasama atau melalui ijin pengusahaan. Sesuai spirit dikeluarkannya Perpres 67/2005 ini adalah adil, terbuka, transparan, maka mekanisme untuk menentukan suatu badan usaha dilakukan melalui pelelangan umum untuk pengadaan badan usaha dalam rangka perjanjian kerjasama dan lelang izin (auction) untuk pengadaan badan usaha berdasarkan ijin pengusahaan. Salah satu hal yang diatur dalam Perpres 67/2005 adalah pemberian Dukungan Pemerintah kepada proyek kerjasama yang memenuhi kelayakan tehnis dan financial dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian resiko keuangan dalam APBN atau APBD. Perpres 67/2005 membuat pembatasan yang jelas bahwa dalam hal Dukungan Pemerintah diberikan oleh Pemerintah Pusat maka kewenangan berada ditangan Menteri Keuangan (Unit Pengelola Resiko) sedangkan untuk tingkat Pemerintah Daerah, kewenangan berada di Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip dan ketentuan yang tertuang dalam UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.409/KPTS/2002 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi No.28/KPTS/KE/2003 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi.


27/39

Kedua Keputusan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden No.7 tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur (Kepres No.7/1998). Dengan dikeluarkannya Perpres No.67/2005 maka Kepres No.7/1998 ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Akan tetapi sampai dengan saat ini peraturan pelaksana Perpres No.67/2005 yang mengatur pedoman kerjasama swasta dan Pemerintah dalam bidang pengelolaan air minum dan sanitasi belum dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Untuk mengisi kekosongan hukum dalam tingkat peraturan pelaksana, maka Keputusan Menteri Kimpraswil No.409/KPTS/2002 dan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi No.28/KPTS/KE/2003 masih tetap berlaku sepanjang belum dikeluarkannya keputusan yang baru dan materi keputusan ini tidak bertentangan dengan Perpres No. 67/2005. Keputusan Menteri Kimpraswil No.409/KPTS/2002 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan sebagai acuan dalam mewujudkan penyelenggaraan fasilitas air minum atau sanitasi melalui KPS. Dalam Keputusan ini, dinyatakan antara lain bahwa PDAM sebagai BUMD dapat bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan investasi KPS di sektor penyediaan air minum dan pelaksanaannya harus melalui proses pelelangan terbuka. Secara garis besar Keputusan ini memuat petunjuk teknis sebagai berikut: a. Petunjuk Tehnis Penyiapan Kegiatan Investasi KPS b. Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Prakualifikasi Kegiatan KIPS (Kerjasama Investasi Pemerintah dan Swasta) c. Petunjuk Tehnis Pelelangan Kegiatan Investasi KIPS d. Petunjuk Tehnis Penyiapan Perjanjian KPS e. Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengaturan, Monitoring dan Alih Milik Kegiatan Investasi KPS Untuk pengaturan prosedur dan tata cara pelaksanaan KPS lebih lanjut, pada tanggal 3 Desember 2003, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi No.28/KPTS/KE/2003. Keputusan No.28/KPTS/KE/2003 mengatur prosedur dan tata cara yang mencakup: a. Bentuk-bentuk kerjasama Pemerintah Swasta (Kontrak Pelayanan, Kontrak Pengelolaan, Kontrak Sewa, Kontrak Bangun Kelola Alih Milik dan Kontrak Konsesi) b. Kerjasama Pemerintah Swasta Skala Kecil dengan taksiran biaya investasi kurang dari 50 Milliar rupiah Untuk pelaksanaan prosedur dan tata cara KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan sub sektor air minum dan sanitasi dapat dibuat penyesuaian berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.


28/39

Tarif Jasa Pelayanan Masalah tarif merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi. Karena dianggap penting, proyek pengembangan SPAM di daerah mensyaratkan persetujuan DPRD dan untuk pengadaan badan usahanya harus menggunakan proses pelelangan umum. Sehubungan dengan hal ini, pasal 60 PP No. 16/2005 menjelaskan mengenai mekanisme dalam penetapan tarif jasa pelayanan yaitu: a. Tarif jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh BUMD, ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas; b. Tarif jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan perjanjian penyelenggaraan SPAM Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat 8 PP No.16/2005, pada tanggal 3 Juli 2006, dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum. Sehubungan dengan tarif, Perpres 67/2005 mengatur bahwa tarif ditetapkan secara berkala untuk memastikan tingkat pengembalian investasi, yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal tarif tidak bisa ditetapkan, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna. Jika tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna, maka Menteri/ Kepala Lembaga / Kepala Daerah memberikan kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar. Kesimpulan Kajian Aspek Hukum Berdasarkan kajian hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perangkat hukum yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat sudah dapat mengakomodasi keterlibatan sektor swasta, termasuk dalam pengelolaan sistem sanitasi. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam tahap implementasi antara lain adalah: 1. Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga (pihak swasta) bila membebani masyarakat dan daerah mensyaratkan adanya persetujuan DPRD. Dapat diasumsikan bahwa pengertian membebani masyarakat dan daerah adalah apabila kerjasama tersebut menimbulkan pembebanan tarif atau biaya lainnya pada masyarakat dan daerah 2. Tarif pelayanan ditetapkan secara berkala untuk memastikan tingkat pengembalian investasi, yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal tarif tidak bisa ditetapkan, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna. Konsekwensinya adalah jika tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna, maka Kepala Daerah wajib memberikan kompensasi untuk menjamin diperolehnya tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar bagi sektor swasta yang bersangkutan


29/39

3. Kepala Daerah dapat menerbitkan peraturan daerah (Perda) tersendiri berkaitan dengan mekanisme implementasi sesuai dengan kondisi dan kesiapan para pihak yang terlibat di masingmasing daerah 4.1.3 Identifikasi Peluang Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah A. Modalitas/Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Pada dasarnya ada lima alternatif bentuk KPS yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan konteks proyek yang akan di-KPS-kan. Bentuk KPS secara umum adalah: 1) Kontrak Pelayanan (Service Contract) Kontrak pelayanan adalah perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan mitra swasta dan/ atau masyarakat yang paling sederhana dan terbatas. Kesepakatan yang dicapai antara lain menyatakan bahwa pihak swasta setuju untuk melaksankan fungsi pelayanan yang terbatas dengan harga dan jangka waktu tertentu. 2) Kontrak Sewa (Lease Contract) Kontrak sewa adalah perjanjian kerjasama dimana pihak swasta menyewa suatu sistem dari infrastruktur atau peralatan dari pemerintah yang ada. Pihak swasta mengoperasikan sistem tersebut dan menjual jasa ke pelanggan dan menarik biaya dari layanan tersebut. Pihak swasta membayar sewa ke pemerintah dengan harga yang lebih besar dari biaya akuisisi dan pembiayaan aset yang disewakan. 3) Kontrak Kelola (Management Contract) Kontrak manajemen adalah perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta dan atau masyarakat dengan harga tertentu. Ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta bahwa pihak swasta setuju untuk melaksanakan manajemen perusahaan infrastruktur sarana pemerintah yang berupa pengoperasian dan atau pemeliharaan sebagian atau seluruh bagian fasilitas atau pelayanan untuk jangka waktu tertentu. 4) Build Operate Transfer (BOT) Kerjasama ini dimulai pada saat pemerintah dan pihak swasta sepakat bahwa pihak swasta akan menyediakan layanan dengan membangun suatu fasilitas baru atau meningkatkan atau merehabilitasi fasilitas yang ada, dan selanjutnya dioperasikan dan dikembalikan pada waktu tertentu kepada pemerintah. 5) Kontrak Konsesi (Concession Contract) Kontrak konsesi merupakan kontrak dengan mendapatkan ijin untuk membangun dan menginvestasikan fasilitas infrastuktur tertentu, dimana pihak swasta akan mengoperasikan fasilitas tersebut serta mendapatkan pembayaran secara langsung dari pengguna layanan tersebut. Di akhir periode konsesi, pihak swasta akan menyerahkan seluruh fasilitas infrastuktur kepada Pemerintah. B.

Peluang KPS Dalam Sub Sektor Persampahan Keberadaan sampah bagi satu pihak merupakan barang buangan, tapi bisa berupa benda ekonomi (minimal sebagian) bagi pihak yang lain. Adanya potensi pemanfaatan sampah sebagai benda


30/39

ekonomi inilah yang memungkinkan adanya keterlibatan sektor swasta dan/ atau masyarakat untuk terlibat dalam Sistem Pengelolaan Persampahan. RW / Kelurahan/ Dinas Pasar/ Dinas Pertamanan/ Badan Usaha

S u m b e r S a m p a h

Badan Usaha

TPS

Bak Sampah Publik house PERUMAHAN

PASAR

Bak Sampah

BAK SAMPAH

TPA Cit

KOMESIA y L

Bak Sampah

CONTAINE R

Tong Sampah JALAN / FASILITAS UMU M

Badan Usaha

Gambar 4. Diagram penanganan sampah Sumber sampah sendiri bisa berbagai macam. Sumber sampah yang akan dibahas dalam kajian ini adalah perumahan (domestik), pasar, daerah komersial (kawasan perkantoran dan perdagangan) dan fasilitas umum termasuk jalan umum. Gambar 4 menunjukkan model alur penanganan sampah yang pada umumnya berlaku dalam Sistem Pengelolaan Persampahan di berbagai kota di Indonesia.1 Berdasarkan gambar di atas, ada dua kelompok aktivitas yang harus dilakukan agar terselenggara Sistem Pengelolaan Persampahan yang utuh. Kedua kelompok aktivitas tersebut adalah: 1. Pembangunan atau penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana fisik (infra struktur) Sistem Sanitasi Persampahan. Yang termasuk prasarana fisik antara lain Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berupa lahan, bak sampah, transfer depo atau container dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 2. Pelaksanaan pekerjaan (operasional) Sistem Pengelolaan Persampahan sehari-hari yaitu: a. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS/ transfer depo b. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA c. Penanganan sampah di TPA Dari rangkaian aktivitas di atas, peluang yang paling mungkin adanya partsisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah terdapat pada bagian pelaksanaan pekerjaan operasional. Untuk lebih jelas, modalitas yang dapat digunakan untuk menggalang partsisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah tersebut dituangkan dalam tabel berikut.

1

Dokumentasi ISSDP


31/39

Tabel 6. Peluang partisipasi sektor swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pengelolaan sampah No.

Segmen Aktivitas

Modalitas Kerjasama

1

Pengumpulan dan pengangkutan  sampah dari sumbernya sampah ke TPS/ transfer depo

Pengadaan barang umum/ jasa oleh pemerintah (Keppres 80) apabila pekerjaan merupakan bagian dari tanggung jawab publik/ pemerintah, misalnya pengumpulan dan pengangkutan sampah yang berasal dari area publik

2

Pengangkutan sampah dari TPS ke  TPA

Pengadaan barang umum/ jasa oleh pemerintah (Keppres 80)

3

Penanganan sampah di TPA

KPS yang diatur oleh Perpres 67 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam penyediaan Infrastruktur

4

Penanganan seluruh rangkaian  segmen kegiatan penanganan sampah perkotaan (mulai dari pengumpulan sampai dengan pengolahan di TPA) oleh swasta



KPS yang diatur oleh Perpres 67.

4.1.4

Peluang KPS Dalam Sub Sektor Air Limbah Domestik Pengelolaan air limbah domestik masih sulit untuk bisa cost recovery. Oleh karena itu masih terlalu sulit untuk menggalang partisipasi swasta melalui pola KPS. Yang paling mungkin adalah mensubkontrakkan jasa yang selama ini ditangani oleh pemerintah dengan berpedoman kepada Keppres 80/2003 yang mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun demikian akan tetap dieksplorasi kemungkinan menawarkan pembangunan dan pengoperasian SANIMAS dengan disain sederhana di daerah miskin dan padat penduduk kepada swasta/ perorangan dengan membebankan tarif tertentu kepada pemakainya. 4.1.5

Merumuskan Target dan Strategi Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah A. Target dan Strategi Sub Sektor Persampahan Target dalam menggalang partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah guna mengatasi permasalahan sampah di Kota Banjarmasin adalah terjalinnya sinergi semua pihak yang selama ini berkepentingan dengan pengelolaan sampah perkotaan, antara lain yaitu : a. Pembentukan kelompok warga peduli lingkungan di setiap RT/RW/kelurahan. Sub kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan , sosialisasi sampah basah, kering, dan B3 dari sumbernya serta pengadaan percontohannya, dan pengadaan percontohan pembuatan pupuk cair dari kompos. Dalam hal ini kerja sama dilakukan dengan sektor swasta yaitu LSM di bidang lingkungan sebagai pendamping


32/39

b.

c.

d.

e.

f.

g.

bagi masyarakat dalam proses sosilalisasi dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, peran lurah, RT/RW sebagai simultan dalam program ini sangat dibutuhkan. Lurah, RT/RW sebagai pihak yang dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan secara swakelola maupun melalui bantuan dari pemerintah. Pengurangan produksi dan penggunaan kemasan/kantong plastik. Kegiatan yang akan dilakukan adalah kampanye pengurangan produksi sampah dan penggunaan kantong plastik dan pemakaian keranjang belanjaan sendiri. Sebagaimana kegiatan sosialisasi diatas, pada kegiatan ini dilakukan kerja sama dengan LSM sebagai narasumber, pendamping dalam sosialisasi, dan pelaksana dalam kampanye tersebut. Pengembangan teknologi dan sistem pewadahan dan pengumpulan sampah. Pengadaan contoh wadah tempat sampah keluarga di wilayah kumuh atau sulit dijangkau dan tempat sampah bersekat untuk umum. Dalam kegiatan ini kerjasama dilakukan dengan LSM dalam sosialisasi dan pengadaan barang. Selain itu, LSM juga berfungsi sebagai nara sumber dan pihak yang mendampingi masyarakat dalam melakukan kegiatan tersebut. Pengembangan wilayah swakelola persampahan. Kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan contoh kelompok swakelola persampahan di setiap RT/RW serta pemantauan pengelolaan. Lurah, RT/RW sebagai pendamping masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ini. Selain itu, pihak non pemerintah tersebut mempunyai fungsi sebagai pelopor dan diharapkan mampu memberikan contoh. Penambahan sarana dan prasarana umum pewadahan sampah di pusat kota. Kegiatan yang membutuhkan pihak swasta adalah pengadaan tempat sampah untuk fasilitas umum dan pengadaan gerobak dorong. Kerja sama yang dilakukan dengan pihak swasta dalam kegiatan ini adalah pengadaan tempat sampah dan gerobak dorong. Sedangkan untuk pengadaan gerobak motor dilakukan kerjasama dengan kelurahan. Dalam hal ini pihak kelurahan diharapkan mampu mendorong masyarakat secara swakelola untuk memenuhi kebutuhan gerobak motor. Penyapuan dan pengumpulan sampah dari jalan-jalan utama & fasilitas umum. Secara umum, pengangkutan sampah dari jalan-jalan utama, taman kota dan fasilitas umum serta pengelolaan kebersihan fasilitas umum adalah tanggung jawab DKPS Kota Banjarmasin. Namun, dalam pelaksanaan operasional di lapangan DKPS bekerja sama dengan pihak swasta. Saat ini ada 4 (empat) perusahaan yang membantu DKPS dalam pelaksanaannya. Keempat perusahaan tersebut adalah: CV Bahari, CV Rahayu, CV Nisa Jaya Putri, CV Surya Indah.Dalam kontrak kerja sama diberikan batasan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak swasta tersebut, sehingga DKPS tidak perlu terlalu jauh berhubungan dengan area lapangan. Pengankutan sampah dari TPS-TPS ke TPA Peran pihak swasta dalam kegiatan ini adalah membantu pengangkutan sampah dari TPS -TPS ke TPA. Pada saat ini ada 7 (tujuh) perusahaan yang bergerak dibidang ini. Ketujuh perusahan tersebut adalah: CV Akra Makmur, CV Ridho, CV Zam Zam, CV Wahana Tunggal Jaya, CV Tri Hendra Lestari, CV Tirta Mas, CV Cahaya Timur. Kegiatan ini kedepan perlu dievaluasi mengingat perkembangan penduduk yang akan terjadi, yang akan menghasilkan jumlah sampah lebih besar disatu sisi, dan kegiatan 3R disisi lain.


33/39

h.

i.

Pengembangan pasar komponen sampah hasil pemilahan dan daur ulang. Pihak swasta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah pengepul hasil daur ulang dan pemilahan serta LSM sebagai agen perintis dalam kegiatan dan memberikan arahan bagi masyarakat dalam pengembangan usahanya. Kelurahan juga mampu menjadi mitra kerja bagi masyarakat dalam pemasaran produk hasil pemilahan. Pengintegrasian rencana pengelolaan sampah ke dalam rencana strategi sanitasi kota. Untuk mengintegrasikan rencana pengelolaan sampah ke dalam rencana sanitasi kota perlu dilakukan penyusunan rencana teknik rinci sarana dan prasarana persampahan, penyusunan rencana usaha untuk tempat pengolahan akhir sampah yaitu (PSTK), penyusunan rencana teknik rinci PSTK, penyusunan AMDAL PSTK, dan untuk monitoring serta evaluasi kinerja sanitasi kota di bidang persampahan. Pihak swasta yang terlibat, bertugas sebagai konsultan dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Target dan Strategi Sub Sektor Air Limbah Domestik Mengingat pengelolaan air limbah domestik masih belum bisa cost recovery, maka bentuk partsisipasi yang lebih memungkinkan adalah dari kalangan masyarakat. Maskipun demikian ada beberapa segmen aktivitas yang kemungkinan bisa melibatkan partisipasti swasta/ perorangan, yaitu antara lain : 1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat (program SANIMAS). 2. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah yang dikelola oleh Dinas dengan melibatkan masyarakat / swasta (misalnya jasa pemasaran pelayanan sedot tinja). 3. Melakukan kajian lebih lanjut mengenai hasil samping berupa gas dari IPAL Sanimas I, II, III, IV agar bisa dimanfaatkan masyarakat dengan melibatkan sektor swasta. 4. Melakukan kajian lebih lanjut pemanfaatan lumpur tinja untuk kompos dengan melibatkan para pengusaha hortikultura. 5. Penelitian lebih lanjut pemanfaatan grey water untuk keperluan kegiatan manusia dengan melibatkan sektor swasta. 6. Mengembangkan desain septic tank dan IPAL Rumah Tangga secara komunal yang memenuhi standart teknis yang sederhana dengan biaya yang terjangkau. 7. Meningkatkan kapasitas kemampuan para tukang bangunan, para pengembang perumahan , dan masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam pengolahan air limbah. 8. Melakukan sosialisasi dan kampanye kepada para tukang bangunan / masyarakat dan pengembang perumahan untuk menerapkan desain pengolahan air limbah rumah tangga sesuai dengan standar teknis yang benar. 9. Mendorong terciptanya peluang usaha penyediaan jasa pelayanan air limbah. 10. Membuka / mendorong peluang usaha kepada pihak swasta / masyarakat untuk terlibat langsung dalam penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik. 11. Memfasilitasi terciptanya peluang usaha bagi sektor swasta berupa pemanfaatan hasil samping gas yang dihasilkan dari IPAL rumah tangga.


34/39

12. Memfasilitasi terciptanya pembentukan lembaga atau yayasan untuk melakukan pengelolaan SANIMAS yang ada. 4.1.6 Merumuskan Rencana Aksi 1. Rencana Aksi Sub Sektor Persampahan Rencana aksi stimulasi partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah pada tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah sebagain berikut: 1. Program advokasi untuk meraih komitmen dari semua pihak yang berkepentingan (para stakeholders) yaitu seluruh jajaran dinas dalam internal Pemerintah Kota, DPRD, para pengusaha daur ulang (berikut jaringan pengepul dan pemulung) dan LSM/KSM lingkungan hidup di Kota Banjarmasin. 2. Secara bertahap melibatkan Sektor Swasta dan Koperasi dalam pengelolaan kebersihan kota, khususnya persampahan dengan berbagai modalitas. Tahap awal melakukan uji coba mensubkontrakkan pemeliharaan kebersihan sebagian area publik Kota Banjarmasin kepada perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini dikenai kewajibkan (dituangkan dalam perjanjian kerja) antara lain: a. Melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya dan memfasilitasi penyediaan tong sampah terpilah: organik, plastik dan kertas dari sumber sampah di sekitar area kerjanya. Dengan demikian akan mempermudah proses sinergi antar pihak-pihak yang akan memanfaatkan sampah yang terkumpul. b. Merekrut tenaga pengumpul dan pegawai harian DKPS yang sudah ada atau bahkan para pemulung sebagai tenaga lapangan. Dalam pengumpulan sampah diharuskan memilah sampah sejak dari sumbernya c. Menyiapkan peralatan pengangkut sampah yang disekat-sekat untuk menjaga sampah tetap terpilah 3. Membekali para petugas pengumpul dengan kemampuan pemilahan sampah: bekerja sama dengan perusahaan daur ulang (penampung/ pabrik daur ulang) sebagai narasumber 4. Menetapkan Perda yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kebersihan kota, khususnya yang berkaitan dengan penanganan kebersihan dan persampahan untuk dijadikan sebagai lampiran kontrak kerja dengan para subkontraktor pemeliharaan kebersihan 5. Mendorong aktivitas pengolahan sampah menjadi kompos secara terdesentralisasi oleh pihak swasta atau masyarakat di tiap kelurahan/ kecamatan diseluruh Kota Banjarmasin. Proses pengomposan tersebut mengacu pada standar proses dan kualitas yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian sehingga bisa disertifikasi oleh lembaga terkait dan berwenang 6. Melakukan uji coba pengomposan sampah organik yang dikombinasikan dengan limbah tinja dari IPLT/IPAL atau perusahaan pengurasan tangki septik 7. Menjalin dan memfasilitasi sinergi antara pihak-pihak: Pemerintah Kota Banjarmasin (DKPS), perusahaan-perusahaan sub kontraktor kebersihan, pengusaha daur ulang sampah dan pengelola pengomposan sampah. Pemerintah Kota Banjarmasin (DKPS) akan memfasilitasi hubungan bisnis antara subkontraktor kebersihan kota dengan perusahaan daur ulang sampah non organik dan


35/39

pengelola pengomposan sampah supaya mereka menjalin sinergi dengan tetap menjaga orientasi kepentingan bisnis masing-masing 8. Menampung (membeli) sementara hasil produksi kompos dari LSM dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk dimanfaatkan oleh DKPS sendiri 9. Membantu/ memfasilitasi LSM/KSM penghasil kompos untuk membuka akses pasar komoditi kompos skala besar bagi penyaluran produk kompos yang akan dihasilkan. Misalnya menjalin kerja sama dengan kabupaten yang memiliki areal pertanian organik 2. Rencana Aksi Sub Sektor Limbah Cair Domestik 1. Penelitian teknik kompos skala kecil dari limbah tinja hasil kuras septic tank dikombinasikan dengan teknik kompos sampah organik. 2. Penelitian lebih lanjut untuk memperluas pemakian limbah tinja sebagai pupuk serta perluasan skala pemakaiannya. 3. Mengembangkan desain septic tank dan SANIMAS yang sederhana/ murah tapi tetap memenuhi standar teknis dan mensosialisasikannya kepada para tukang dan masyarakat/ pemakai. 4. Eksplorasi lebih lanjut mengenai kemungkinan pendanaan pembangunan SANIMAS dengan disain sederhana oleh pihak swasta/ perorangan. 5. Penyediaan lahan milik pemerintah Kota Banjarmasin di daerah padat penduduk dan membuka peluang kepada pihak swasta/ perorangan untuk membangun SANIMAS sistem komunal dengan disain sederhana. 6. Peningkatan kapasitas para tukang (yang membangun tangki septik) sehingga memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat (calon pengguna jasa). 7. Menggabungkan komponen pemasaran program sanitasi dengan jasa para tukang serta para pengusaha peralatan saniter (co-branding). 4.2.

Strategi Pendanaan dan Sumberdaya Lain Guna mengimplementasikan rencana sebagaimana diuraikan di atas dibutuhkan berbagai sumber daya sehingga maksud dan tujuan penggalangan partisipasi swasta/ koperasi dan masyarakat dalam pengelolaan sampah bisa tercapai. Sumber daya utama yang dibutuhkan antara lain adalah sebagai berikut : 4.2.1. Sumberdaya Manusia Pihak-pihak yang akan teribat dalam pengelolaan sampah dalam skala seluruh kota memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan teknis dan managerial yang memadai. Kemampuan teknis dan managerial yang harus dimiliki tersebut antara lain:  Spirit dan manajemen kewirausahaan  Teknik daur ulang sampah organik menjadi kompos yang memenuhi standar proses dan kualitas  Teknik daur ulang sampah inorganik, terutama plastik, mulai dari klasifikasi/pemilahan jenis-jenis plastik, pencacahan dan produksi pelet


36/39

4.2.2. Keuangan Kebutuhan dana (minimal sebagian) untuk penggalangan partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pengelolaan sampah harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin. Dana tersebut terutama akan banyak dibutuhkan untuk aktivitas antara lain: 

Advokasi dan kampanye/ sosialisasi.



Capacity building jajaran Dinas terkait dan kader masyarakat yang akan terlibat.



Penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dll.

4.2.3. Teknis Hingga saat ini belum ada standar baku pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Oleh karena itu Pemerintah Kota Banjarmasin dapat memelopori penetapan standar proses produksi dan kualitas kompos sehingga memenuhi berbagai kebutuhan komposisi unsur hara oleh pihak calon konsumen (perkebunan dan pertanian).


37/39

BAB V PENUTUP Dalam rangka peningkatan partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pembangunan sanitasi Kota Banjarmasin, Strategi Sanitasi Kota di bidang partisipasi sektor swasta dan lembaga non pemerintah merupakan sumber rujukan atau referensi pelibatan sektor swasta dan lembaga non pemerintah. Dengan demikian maka diharapkan kebijakan pelaksanaan pembangunan sanitasi tidak hanya melibatkan SKPD/Dinas terkait melainkan juga mengedepankan pelibatan Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah. Dengan kata lain untuk pembangunan sanitasi Kota Banjarmasin ke depan Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah diharapkan mempunyai peranan yang jelas dan terintegrasi dengan Strategi Sanitasi Kota Banjarmasin. Saran dan sumbang pikiran dari semua pihak, stakeholder kota serta para pemerhati sanitasi sangat kami harapkan dalam upaya penyempurnaan data-data yang tersaji. Dengan tersusunnya Strategi Sanitasi Kota Volume 7 tentang Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pembangunan Kota Banjarmasin ini setidaknya akan memberi manfaat bagi masyarakat Kota Banjarmasin dalam peningkatan dan pengembangan sanitasi. Demikian Draft Strategi Sanitasi Kota Volume 7 tentang Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pembangunan sanitasi Kota Banjarmasin ini kami sajikan, atas perhatian dan kebijakannya kami mengucapkan terimakasih.


38/39

Strategi Sektor Pendukung: Peningkatan Peran Sektor Swasta dan Lembaga Non- Pemerintah dalam Sektor Sanitasi

Recommend Documents