Strategi Sanitasi Kota Langsa

Strategi Sanitasi Kota Langsa

Bab 1

Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

1


4.1. Tujuan dan Sasaran Sub-Sektor dan Aspek Higiene dan Pencapaian 4.1.1. Air Limbah Tujuan : Tertanggulanginya permasalahan air limbah di Kota Langsa pada akhir tahun 2014, baik di Ibu kota Langsa maupun di ibukota kecamatan. Sasaran : 1.

Tersedia

sistem

jaringan

dan

pengelolaan

air

limbah

skala

lingkungan/komunitas. 2.

Tersedianya fasilitas tempat buang air besar (jamban) sendiri di rumah tangga dari 30% menjadi 75% pada tahun 2014

3.

Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan tangki septik yang tepat guna.

4.

rumah tangga menggunakan tangki septik dari 15 % menjadi 20%. dengan peningkatan sebesar 1 – 2% dalam setahun

5.

Meningkatnya akses rumah tangga terhadap fasilitas tangki septik komunal.

6.

Meningkatnya akses rumah tangga terhadap fasilitas MCK umum.

7.

Berfungsinya instalasi pegelolaan lumpur tinja (IPLT).

8.

Bertambahnya kendaraan penyedot tinja yang dilengkapi dengan vacuum.

9.

Meningkatnya jumlah permintaan terhadap sedot tinja.

10. Adanya Qonun pengelolaan air limbah. 11. Adanya lembaga swasta yang bergerak di bidang pengelolaan air limbah. 12. Adanya rencana strategis pengelolaan air limbah skala kota. Bab 4


1


13. Adanya peningkatan jumlah investasi untuk pengelolaan air limbah 14. Jumlah anggaran untuk operasional dan perawatan tahunan untuk pengelolaan air limbah terus meningkat sesuai dengan kebutuhan. 15. Peningkatan jumlah pendapatan dari layanan pengelolaaan air limbah. 16. Kota langsa terbebas dari polusi air limbah di tahun 2014. 17. Penurunan tingkat penyakit berkaitan dengan sanitasi.

4.1.2. Persampahan Kondisi pengelolaan sampah di Kota Langsa saat ini masih jauh dari keadaan yang ingin dicapai. Kondisi pengelolaan sampah yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat kota Langsa adalah sebagimana yang diuraikan pada tujuan dan sasaran dibawah ini. Tujuan : Terwujudnya Kota Langsa yang bersih dan sehat pada tahun 2014 Sasaran : 1.

Meningkatnya area pelayanan pengangkutan sampah

2.

Rumah tangga terlayani pengangkutan sampah dari 15% menjadi 70%

3.

Terangkutnya jumlah sampah di tempat-tempat pembuangan sampah

4.

Adanya pendaurulangan sampah

5.

Sampah dikomposkan

6.

Tersedianya TPS

7.

Tersedianya TPA yang permanen.

8.

Kota Langsa memiliki fasilitas pengelolaan persampahan sesuai standar pelayanan minimal.

9.

Setiap rumah tangga tersedia wadah terpisah untuk sampah basah dan kering .

10. Semua kawasan, baik perkotaan maupun permukiman penduduk telah tersedia bak/tong tempat-tempat sampah. 11. Adanya lembaga swasta yang bergerak di bidang pengelolaan sampah 12. Tercapainya 90% masyarakat yang sadar terhadap keindahan dan kebersihan perkotaan dan permukiman. 13. Terbebasnya pusat-pusat pasar dan permukiman penduduk dari tumpukan-tumpukan sampah.

Bab 4


2


14. Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang hidup bersih dan sehat. 15. Ketersediaan produk hukum berkaitan pengelolaan sampah 16. Ketersediaan rencana strategis pengelolaan sampah 17. Peningkatan jumlah investasi untuk pengelolaan sampah 18. Peningkatan jumlah anggaran

untuk operasional dan perawatan

pengelolaan sampah. 19. Peningkatan jumlah total pendapatan tahunan dari pengelolaan sampah.

4.1.3. Drainase Lingkungan Tujuan : Terwujudnya fungsi drainase permukiman dan perumahan untuk mengurangi daerah banjir dan genangan pada tahun 2014. Sasaran : 1.

Terwujudnya pembangunan drainase dalam diameter yang luas dan mencukupi.

2.

Lancarnya aliran air dalam drainase

3.

Berfungsinya kembali drainase di lima kecamatan sepanjang 50.000 m.

4.

Adanya lembaga swasta yang bergerak di bidang pengelolaan drainase.

5.

Terlaksananya kegiatan penyuluhan/kampanye kepada masyarakat

6.

Tersedianya produk hukum berkaitan pengelolaan drainase di kota langsa.

7.

Tersedianya rencana strategis pengelolaan drainase di Kota Langsa

8.

Meningkatnya jumlah investasi untuk pengelolaan drainase.

9.

Peningkatan jumlah anggaran untuk operasional dan perawatan tahunan untuk pengelolaan drainase di Kota Langsa.

4.1.4. Air Bersih/Minum Tujuan : Terpenuhinya pelayanan air bersih 80% masyarakat Kota Langsa sampai dengan tahun 2014. Bab 4


3


Sasaran : 1.

Terlaksananya penambahan kapasitas produksi dan penunjang jaringan transmisi distribusi sampai tahun 2014.

2.

Peningkatan jumlah investasi untuk Air Minum

3.

Menjadikan PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa pada tahun 2014 sebagai PDAM yang sehat.

4.

Terciptanya keberpihakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Langsa melalui alokasi dana sharing untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat melalui PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa.

5.

Adanya peningkatan jumlah investasi untuk pengelolaan air minum

6.

Jumlah anggaran untuk operasional dan perawatan tahunan untuk pengelolaan air minum terus meningkat sesuai dengan kebutuhan.

7.

Peningkatan jumlah pendapatan dari layanan pengelolaaan air minum.

8.

Terwujudnya prinsip-prinsip good governance.

4.1.5. Higiene/PHBS Tujuan : Terwujudnya kota Langsa Sehat Sasaran : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pembinaan Lingkungan sehat di 51 desa Pengadaan incenerator Pengadaan Tempat Sampah Medis (inpeksius) Pemeriksaan Sampel AMIU sebanyak 70 AMIU PHBS Posyandu di 103 Posyandu Pengembangan UKBM di 51 desa Pelatihan Kader dan Toma UKBM di 51 desa Pembuatan Baliho PHBS Pembuatan Poster spanduk PHBS Penerapan PHBS di Sekolah di 72 SD/MIN Pengadaan Kelambu berinsektisida Bab 4


4


12. 13. 14. 15. 16.

Melakukan Fogging Fokus Melakukan promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarkat tentang Pola Hidup Sehat Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

4.2. Strategi Aspek Teknis dan Higiene 4.2.1. Air Limbah Berdasarkan kondisi penanganan air limbah saat ini dan kondisi yang diharapkan dalam tujuan dan sasaran, maka pengelolaan air limbah di Kota Langsa akan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui strategi dibawah ini. 1.

Mengembangkan pengelolaan sistim sanitasi berbasis masyarakat

2.

Fasilitas tempat buang air besar (jamban) sendiri di rumah tangga akan diutamakan pada kecamatan-kecamatan yang rawan air limbah dan kawasan-kawasan permukiman penduduk yang mendesak.

3.

Melakukan pengawasan lingkungan,

4.

Melakukan pelatihan tentang sanitasi dan hidup sehat

5.

Mensosialisasikan pentingnya jamban dengan tangki septik,

6.

Meningkatkan pengadaan jamban keluarga sesuai dengan standar kesehatan.

7.

Pembuatan bangunan IPAL Komunal di daerah padat hunian

8.

Pembuatan MCK umum di daerah padat hunian

9.

Mengoptimalkan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik skala kota,

10. Meningkatkan pengawasan lingkungan di instansi terkait 11. Pengadaan kendaraan penyedot tinja yang dilengkapi dengan vacuum. 12. Penegakan aturan pengelolaan air limbah. 13. Meningkatkan peran swasta yang bergerak di bidang pengelolaan air limbah domestik, 14. Mendorong minat swasta dalam layanan pengelolaan air limbah domestik. 15. Penyusunan petunjuk pengelolaan air limbah skala kota 16. Melakukan promosi IPAL Komunal kepada masyarakat Bab 4


5


17. Meningkatkan kinerja layanan air limbah domestik skala kota. 18. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang iuran air limbah 19. Menerapkan Pola Hidup Bersih Sehat di masyarakat

4.2.2. Persampahan 1.

Menambah jumlah armada pengangkut sampah agar pengangkutan dari sumber, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), dan transfer depo ke tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan dari seluruh kota Langsa,

2.

Meningkatkan ketrampilan petugas pengelolaan sampah.

3.

Meningkatkan pemanfaatan sampah rumahtangga untuk dibuat menjadi kompos, mendaur ulang plastik, kaca, dan bahan lainnya.

4.

Merubah komposisi sampah rumah tangga dan komersial sehingga komponen basah bertambah, sedangkan kertas, kaca, plastik, logam, dan berbagai macam benda lain berkurang.

5.

Melakukan pembuatan kompos di setiap sumber penghasil sampah dan menggunakannya kembali untuk pertanian.

6.

Mencari ruang terbuka untuk penempatan fasilitas umum persampahan, seperti tempat container, tempat pembuangan sampah sementara (TPS),

7.

Mengoptimalkan TPA Kota Langsa untuk dikembangkan menjadi tempat pengolahan akhir sampah milik kota yang memenuhi persyaratan.

8.

Memperbaiki teknologi pengumpulan dan pembuangan sampah agar lebih efektip dan ekonomis.

9.

Setiap rumahtangga dan tempat usaha harus memiliki wadah terpisah untuk sampah basah dan kering,

10. Menyediakan TPS bersekat dalam rangka mendukung 3R. 11. Memisahkan sampah basah dan kering agar pengambilan kembali menjadi mudah dan mempunyai nilai ekonomis. 12. Meningkatkan

penyebaran

informasi

dan

keterbukaan

antara

pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan. 13. Mencegah warga kota membuang sampah ke saluran air, dan mengajak warga untuk membersihkan sampah dari saluran tersebut, 14. Meningkatkan kegiatan pengumpulan sampah di wilayah kota yang padat penduduk,

sedangkan

pada

wilayah yang jarang penduduknya,

pengelolaan sampah diserahkan kepada masing-masing keluarga. Bab 4


6


15. Mengingatkan warga kota untuk memelihara kebersihan, 16. Mengingatkan warga kota untuk membuang sampah pada tempatnya. 17. Menyusun rencana strategi dan rencana operasional pengelolaan sampah skala kota, dan melakukan pembagian tanggung jawab secara formal untuk melakukan pekerjaan antara pemerintah kota dan organisasi masyarakat. 18. Meningkatkan penyebaran informasi dan keterbukaan terhadap sistim pengelolaan persampahan di kota Langsa sehingga minat swasta terhadap sampah akan meningkat, 19. Mendorong para petani untuk menggunakan pupuk organik, 20. Mengembangkan pasar bagi bahan yang berpotensi untuk diambil kembali dari sampah. 21. Memperbaiki perencanaan dan operasi sistem pengelolaan sampah agar dapat mencapai target-target pekerjaan yang diharapkan. 22. Meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan sampah.

4.2.3. Drainase Lingkungan Berdasarkan kondisi drainase saat ini dan beberapa permasalahan yang ditemui serta tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka disusunlah strategi untuk melaksanakan pembangunan Sanitasi Kota Sub-sektor Drainase sebagai berikut : 1.

Melakukan pembangunan drainase dengan dimensi yang sesuai dengan Detail Enggineering Design, dan Master Plan Drainase Kota Langsa, dalam hal ini ditangani oleh instansi teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa.

2.

Melakukan pembangunan saluran drainase yang baru dengan dimensi yang sesuai dengan rencana untuk ruas jalan yang saluran drainasenya belum tersambung.

3.

Melakukan pelebaran dan pendalaman drainase yang sudah ada sesuai dengan debit air tertinggi dan mengintegrasikannya dengan saluran induk.

4.

Meningkatkan perawatan dan pemeliharaan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) melalui pengerukan endapan

atau sedimen yang ada dalam saluran dan membersihkan

sampah, tumbuhan pengganggu yang ada pada saluran secara berkala

Bab 4


7


melalui perawatan rutin dan perawatan berkala. Perawatan rutin yaitu suatu upaya untuk mempertahankan kondisi dan atau fungsi sistem tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti, untuk saluran tertutup atau off site, maka kegiatan perawatan dilakukan dengan cara : (1). Melakukan inspeksi lubang kontrol (man hole) untuk mengetahui ketebalan endapan sedimen dan material sampah yang ada dalam saluran. (2). Membersihkan sampah, tumbuhan pengganggu yang ada pada saluran. (3). Memperbaiki longsoran-longsoran kecil yang terjadi di lereng saluran. (4). Menambal dinding saluran yang retak atau rusak, dan merapikan bentuk profil saluran. dan melakukan perawatan berkala, dilakukan dengan cara : (1). Melakukan pengerukan/mengangkat endapan lumpur secara manual di sepanjang saluran, dilakukan setiap periode tertentu (1-4 tahun sekali) dan dilakukan pada musim kemarau. (2). Cara lain selain pengerukan secara manual adalah dengan penggarukan (rodding) dan penyemprotan (jetting) serta penyedotan. 5.

Mengoptimalkan fungsi drainase dengan melakukan pelebaran dan kedalaman drainase.

6.

Mendorong minat swasta dalam layanan pengelolaan drainase.

7.

Meningkatkan koordinasi diantara dinas Kesehatan dan BLHKP untuk melakukan

sosialisasi/kampanye

PHBS

agar

masyarakat

tidak

membuang sampah dan limbah rumah tangga ke saluran drainase/ sungai. 8.

Menyusun rencana strategi dan rencana operasional pengelolaan drainase skala kota, dan melakukan pembagian tanggung jawab secara formal untuk melakukan pekerjaan antara pemerintah kota dan organisasi masyarakat.

9.

Memperbaiki perencanaan dan operasi sistem pengelolaan drainase melalui berbagai macam sumber pendanaan baik swasta maupun donor sehingga pengelolaan drainase di kota langsa dapat mencapai targettarget pekerjaan yang diharapkan.

4.2.4. Air Bersih/Minum Strategi perusahaan disusun berdasarkan visi dan misi, dan masalah yang berkembang dari kondisi internal dan eksternal saat ini serta antisipasi dari perkiraan kondisi tersebut di masa mendatang. Untuk memperkirakan Bab 4


8


kondisi di masa mendatang maka perlu dihitung kebutuhan air selama lima tahun ke depan yang didasari oleh proyeksi perkembangan penduduk dan kebijakan rencana pengembangan wilayah. Berdasarkan analisis SWOT, strategi utama (grand strategy) yang dilakukan oleh PDAM Tirta Keumueneng

adalah

Stabilitasi/Rasionalisasi.

Sedangkan

untuk

menghasilkan program perusahaan tahunan perlu dijabarkan terlebih dahulu strategi fungsional yang tepat. Adapun strategi dalam menjalankan perusahaan menganut strategi Bachmarking, Low cost leadership, dan Remarking. Sedangkan strategi teknis dan manajemen adalah seperti berikut ini. Strategi Teknis Operasional/Produksi - Penambahan sambungan secara intensif - Perbaikan sistem produksi - Menurunkan tingkat kehilangan air - Pengadaan

fasilitas

peralatan

untuk

perawatan/pemeliharaan

-

Penggantian meter air pelanggan - Optimalisasi Daya PLN - Mendorong dinas kehutanan dan dinas terkait untuk melakukan kegiatan konservasi dan reboisasi terutama di daerah tangkapan sumber air PDAM Strategi Keuangan -

Meningkatkan efisiensi penagihan

-

Memperbaiki pihutang tagihan

-

Memanfaatkan Bantuan Donor/NGO untuk perbaikan sistem dan penambahan kapasitas produksi dan distribusi, SDM

-

Penerapan kenaikan tarif berkala setiap awal tahun terhadap inflasi dan kenaikan harga

-

Mencicil setoran PAD jika PDAM sudah mampu

-

Efisiensi biaya untuk mencegah pemborosan (penghematan)

Strategi Pemasaran/Pelayanan Pelanggan -

Sosialisasi yang terprogram untuk kenaikan tarif penggunaan air bersih Bab 4


9


-

Melakukan survai kepuasan pelanggan

-

Pembentukan forum komunikasi pelanggan

-

Pernbentukan Call centre

-

Pembentukan loket keliling

-

Mempermudah Pembayaran

-

Billing sistem.

Strategi SDW Organisasi -

Peningkatan sistem pelaporan dan administrasi

-

Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP)

-

Penerapan penyesuaian

gaji

karyawan

yang disesuaikan

dengan

kemampuan perusahaan -

Menjaga rasio pegawai yang ideal (kontrol terhadap penerimaan pegawai baru)

-

Program penghargaan & jenjang, karir untuk karyawan berprestasi

4.2.5. Higiene/PHBS Strategi Pola Hidup Sehat adalah sebagai berikut : 1. Melakukan Pengkajian Lingkungan Sehat 2. Penerapan PHBS kepada Posyandu, UKBM dan sekolah 3. Penanggulangan penyakit malaria dan DBD 4. Melalukan upaya kesehatan masyarakat dengancara menyelenggarakan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

Bab 4


10


4.3. Strategi Aspek Non-Teknis 4.3.1. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Strategi penguatan kelembagaan sanitasi Kota Langsa disusun dengan tujuan untuk membangun dan melembagakan suatu jaringan relasi sosial yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta di Kota Langsa. Sedangkan sasaran penguatan kelembagaan sanitasi Kota adalah terciptanya situasi yang kondusif untuk kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam suatu wadah lembaga koordinasi sanitasi kota. Kemudian, dalam rangka pencapaian visi pembangunan sanitasi kota secara efektif, haruslah ditopang dengan kelembagaan sanitasi yang kuat, dalam konteks ini dipahami oleh Pemerintah Kota sebagai suatu jaringan relasi sosial yang melembaga, yang melibatkan Pemerintah Kota, masyarakat, LSM dan swasta, struktur, aturan, norma, serta cara kerja yang sistematis dan terarah pada pencapaian target pembangunan sanitasi. Dengan kelembagaan sanitasi yang kuat maka diharapkan pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kota Langsa dapat didukung dengan sebuah sistem

dan mekanisme yang

menjamin: 1. Adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, kelompok adat, LSM dan swasta. Kelembagaan sanitasi ini hendaklah dapat memperlihatkan sebuah kondisi pembagian

peran aktif yang jelas

antara pemerintah, masyarakat termasuk

kelompok-kelompok

masyarakat dan LSM di dalamnya, serta pihak swasta. Dengan demikian pembangunan dan pengelolaan sanitasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan menjadi tugas yang

terbagi secara

proporsional terhadap seluruh elemen publik Kota Langsa. 2. Adanya kelengkapan dalam penanganan seluruh fungsi pengelolaan sanitasi. Kelembagaan sanitasi ini haruslah mampu memperlihatkan sebuah kondisi bahwa seluruh rangkaian fungsi dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi, yang meliputi fungsi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi dapat dijalankan dan ditangani dengan baik. Selain itu seluruh rangkaian fungsi pembangunan sanitasi tersebut haruslah ditangani oleh lembaga atau organisasi atau pihak yang tepat dan jelas.

Bab 4


11


3. Adanya peningkatan kualitas layanan sanitasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Langsa. kelembagaan sanitasi ini haruslah mampu memperkuat kemampuan Pemerintah Kota melalui unit-unit pelaksana yang ada dalam memberikan layanan sanitasi kepada seluruh masyarakat Kota Langsa. 4. Sinergitas antar pelaksanaan fungsi. Kelembagaan sanitasi Kota Langsa haruslah mampu memperlihatkan suatu kondisi dimana keterlibatan berbagai lembaga atau pihak dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi diwarnai dengan keterkaitan antar institusi dan antar fungsi secara harmonis. Dengan demikian diperlukan adanya sistem, mekanisme, kebijakan atau norma yang mengatur keterkaitan antar fungsi dan lembaga agar dapat mewujudkan satu kesatuan tindak yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi. 5. Terwujudnya pembangunan sanitasi Kota Langsa yang poor-inclusive serta peka jender. Kelembagaan sanitasi yang kuat maka filosofi dasar pemihakan dan pelibatan pada kelompok masyarakat miskin (poor inclusive) serta keyakinan untuk mewujudkan kesetaraan jender dalam proses pembangunan dan pengelolaan sanitasi dapat terwujud nyata di Kota Langsa. Dengan demikian penataan kelembagaan sanitasi di Kota Langsa haruslah mampu menciptakan sistem dan mekanisme yang memberikan akses bagi keterlibatan kelompok masyarakat miskin dan perempuan mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi di Kota Langsa. Dalam kurun waktu 2010 – 2014, Pemerintah Kota Langsa akan melakukan penguatan kelembagaan yang dilaksanakan dalam 3 strategi sebagai berikut: 5. Strategi penguatan kelembagaan, hal ini mutlak dibutuhkan untuk mensinergikan tindakan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan sanitasi yang baik dalam skala kota. Penguatan ini dilakukan pada aspek substansi, dan kelengkapannya. 6. Strategi penguatan implementasi kebijakan sanitasi. Strategi ini diarahkan pada lingkungan kebijakan sanitasi dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kota Langsa Langsa.

Bab 4


12


7. Strategi penguatan kelompok kerja sanitasi kota, strategi ini akan diarahkan pada Kelompok Kerja Sanitasi Kota Langsa serta pada sistem yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Strategi ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa saat ini Kelompok Kerja Sanitasi merupakan satusatunya

lembaga

koordinasi

yang

mewadahi

perwakilan

SKPD

penanggungjawab layanan sanitasi, yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Langsa dalam rangka mendorong pengarusutamaan sanitasi di Kota Langsa.

4.3.2. Keuangan Strategi keuangan ditujukan sebagai cara maupun pendekatan untuk memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan bagi pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kota Langsa. Secara garis besar strategi pendanaan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu strategi untuk optimasi sumber-sumber pendanaan dan strategi pendukung peningkatan kinerja keuangan pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kota Langsa. A. Strategi Pengoptimalan APBD APBD merupakan sumber pendanaan utama dalam pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kota Langsa. Secara umum APBD merupakan penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja, dan Pembiayaan. Secara detail komponenkomponen pendapatan dan pembiayaan dapat menjadi sumber pendanaan sanitasi. Berdasarkan kondisi dan kecenderungan pengalokasian anggaran, maka strategi pengoptimalan penggunaan APBD untuk pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota Langsa dapat dijelaskan sebagai berikut : Penghitungan

Kebutuhan

Program

Pembangunan

dan

Pengembangan Sanitasi Kota Langsa Penghitungan kebutuhan program pembangunan dan pengembangan sanitasi

perlu

untuk

dilaksanakan

untuk

menstrukturkan

dan

mengintegrasikan langkah-langkah pembangunan sanitasi di Kota Langsa. Program ditetapkan berdasarkan target-target pembangunan sanitasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMD, RPJMN, SPM, maupun MDGs. Untuk tahap awal kebutuhan program pembangunan sanitasi ini akan dihitung sampai dengan tahun 2012 (disesuaikan dengan masa perencanaan

RPJMD).

Secara

detail,

kebutuhan

program-program Bab 4


13


pembangunan

sanitasi

ditetapkan

berdasarkan

target-target

pembangunan yang ada. Adapun target-target pembangunan sanitasi secara garis besar dijelaskan sebagai berikut : Sub Sektor

Air Limbah

Persampahan

Drainase

Target Layanan Ideal (SPM)

2015

80% penduduk terlayani dengan pelayanan : • tingkat pelayanan individual dan komunal : (i) toilet rumah tangga / jamban / mandi cuci kakus (MCK); Septic tank (ST) • penanganan lumpur tinja untuk mendukung on-site system : berupa (i) truk tinja; (ii) instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) • sistem off-site : modular / full sewerage system terdiri dari jaringan sewer dan instalasi pengelohan air limbah (IPAL) 80% penduduk kota terlayani oleh sistem Dinas Kebersihan / Perusahaan Daearah Kebersihan dan 20% sisanya ditangani secara saniter, dengan layanan : • 100% untuk kawawsan CBD dan pasar • 100% untuk kawasan dengan kepadatan > 100 jiwa/ha. • Rata-rata 80% untuk kawsan permukiman kota. Tidak ada genangan banjir di daerah kota/perkotaan > 10 ha, dengan layanan : • Di lokasi genangan dengan tinggi genangan rata-rata > 30 cm dan lama genangan > 2 jam. • Frekuensi banjir > 2 kali setahun.

80% penduduk telah memiliki akses ke prasarana pengelolaan air limbah

80% penduduk telah memiliki akses ke prasarana pengelolaan persampahan

80% penduduk telah terlayani sistem drainase

B. Memanfaatkan Anggaran Pemerintah Pusat dan Anggaran Provinsi Sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk tahap ini, Pemerintah Kota Langsa akan menetapkan program-program pembangunan sanitasi yang tidak mampu didanai dengan pendanaan internal kota untuk diusulkan dengan dana anggaran APBD Provinsi Aceh dan APBN. Langkah-langkah Bab 4


14


yang akan diambil untuk menerapkan strategi pemanfaatan tersebut adalah sebagai berikut : Identifikasi program pembangunan infrastruktur sanitasi Kota Langsa yang tidak dapat tercover oleh pendanaan internal. Membentuk proposal usulan program terpilih kepada Departemen PU yang terdiri dari proposal administrasi, usulan teknis dan proposal pembiayaan program. Menyampaikan proposal usulan program kepada Kementrian PU dan melakukan pendekatan kepada Tim Teknis Sanitasi Pusat. Sedangkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mendapatkan pembiayaan dari APBD Provinsi Aceh adalah sebagai berikut : - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh terutama untuk mengidentifikasikan besaran anggaran yang bisa didapatkan untuk membiayai pembangunan sanitasi di Kota Langsa. - Identifikasi program pembangunan sanitasi Kota Langsa yang tidak tercover dengan pendanaan internal. - Membentuk proposal usulan program terpilih kepada Pemerintah Provinsi Aceh yang terdiri dari proposal administrasi, usulan teknis dan proposal pembiayaan program. - Menyampaikan proposal serta membentuk komitmen pendanaan kepada Provinsi Aceh C. Memaksimalkan Pendanaan Sektor Swasta dan Masyarakat Mengingat investasi sanitasi skala kota umumnya belum mampu menarik minat swasta, maka pemerintah Kota Langsa akan lebih mengembangkan program sanitasi melalui kontrak-kontrak kerja sanitasi dengan pihak swasta. Selain itu Pemerintah Kota Langsa juga akan memberikan kemudahan kepada pihak swasta yang selama ini telah menyelenggarakan layanan-layanan yang selama ini telah dikelola oleh pihak swasta. Untuk itu Pemerintah Kota Langsa akan melakukan : Identifikasi layanan sanitasi yang dapat dilakukan oleh swasta dan masyarakat. Mengkaji bentuk-bentuk insentif bagi pendanaan sanitasi oleh swasta Selain itu pemerintah Kota Langsa akan berusaha mendapatkan CSR guna mendanai penyelenggaraan sanitasi di Kota Langsa, terutama pendanaan Bab 4


15


program sanitasi yang belum tercover oleh pendanaan internal. Untuk itu langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut : - Identifikasi program pembangunan dan pengembangan layanan sanitasi kota yang belum tercover oleh pendanaan internal kota. - Kompilasi perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan program CSR, terutama perusahaan-perusahaan di daerah sekitar Kota Langsa. - Koordinasi dan penyusunan proposal sanitasi yang rencananya didanai CSR kepada perusahaan-perusahaan yang telah diidentifikasikan. - Penyampaian proposal pembiayaan CSR untuk program sanitasi kota kepada perusahaan. - Follow-up proposal untuk mencapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Langsa dengan perusahaan bersangkutan. D. Pengintegrasian Program Sanitasi ke dalam Program Skala Besar Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sampai dengan saat ini sanitasi belum

secara

eksplisit

pembangunan,

terutama

disebutkan

sebagai

dalam

pendanaan.

hal

salah

satu

bidang

Dengan

melihat

karakterisktik sanitasi, maka Pemerintah Kota Langsa akan memasukkan sanitasi ke dalam program-program pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup, prasarana, maupun program peningkatan kesehatan. Hal ini dilakukan mengingat program-program tersebut termasuk ke dalam agenda nasional maupun daerah. Untuk itu langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah Kota Langsa adalah sebagai berikut : Mengidentifikasikan

program-program

pengentasan

kemiskinan,

peningkatan prasarana, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan yang akan dijalankan Kota Langsa.\ Menetapkan bagian-bagian program yang akan disisipkan menjadi program peningkatan sanitasi. Bagian-bagian program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan program sanitasi yang telah diidentifikasikan di atas, terutam program yang belum tercover dengan pendanaan internal kota.

E. Memanfaatkan Pendanaan Melalui Hibah Luar Negeri

Bab 4


16


Mengingat konsekuensi pengembalian pinjaman dapat membebani keuangan daerah, sementara investasi di sektor sanitasi yang umumnya belum dapat cost recovery, maka Pemerintah Kota Langsa akan lebih memfokuskan pada pembiayaan hibah luar negeri. Untuk itu tahapan yang akan dilakukan Pemerintah Kota Langsa adalah sebagai berikut : Mengidentifikasikan program-program sanitasi skala besar yang belum mampu dibiayai pendanaan internal kota Penyusunan proposal administrasi, teknis, dan proposal finansial untuk program terpilih Penyampaian usulan hibah kepada pemerintah (langsung kepada Bappenas ataupun melalui Kementrian Teknis terkait) F. Meningkatkan Koordinasi kepada Provinsi dan Pusat Mengingat kemungkinan tersedianya anggaran bagi pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota Langsa di Provinsi Aceh dan Pusat, maka Kota Langsa akan meningkatkan koordinasi dengan Provinsi Aceh dan Pusat. Koordinasi dapat dilakukan melalui Pokja Sanitasi yang telah terbentuk di Kota Langsa terutama dengan Tim Teknis Pembangunan Sanitasi di Pusat dan dengan stakeholder terkait di Provinsi Aceh. Koordinasi yang intensif dipercaya akan menjadi cikal bakal pembentukan sistem jejaring sanitasi nasional. Dengan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder Provinsi Aceh dan Pusat maka diharapkan : a. Dapat diketahui dana Provinsi dan Pusat yang dapat dimanfaatkan Kota Langsa untuk pembangunan dan pengembangan sanitasi kota. b. Dapat disusun strategi pengembangan snaitasi yang terintegrasi guna memastikan dukungan Provinsi dan Pusat. c. Dapat mendorong provinsi guna menyusun kebijakan ataupun rencana pembangunan dan pengembangan sanitasi tingkat Provinsi (dengan terbentuknya kebijakan atau rencana tersebut, maka support Provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota akan lebih terjamin). d. Dapat memberikan support kepada usulan program sanitasi Kota Langsa yang akan dibiayai pusat, baik melalui dana Pemerintah Pusat maupun melalui pinjaman dan hibah luar negeri. Bab 4


17


Dalam upaya meningkatkan koordinasi ini, maka langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Langsa adalah sebagai berikut : Menetapkan dan mensosialisasikan desain waktu dan modalitas koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh. Pengusulan

desain

modalitas

koordinasi

dengan

Tim

Teknis

Pembangunan Sanitasi di tingkat pusat. G. Menetapkan Pemerintah Kota sebagai Regulator Untuk memantapkan pelaksanaan layanan sanitasi di Kota Langsa, maka Pemerintah Langsa akan difokuskan menjadi fasilitator dan regulator sanitasi. Untuk palaksanaan layanan sendiri, bisa dilakukan baik oleh BLUD Sanitasi ataupun pihak swasta. Hal ini dipercaya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan sanitasi Kota Langsa. Dalam hal ini Pemerintah Kota Langsa akan berperan dalam pengawasan melalui pembentukan peraturan sanitasi yang obyektif, serta menjalankan sanksi bagi yang melanggarnya, baik pelanggaran oleh operator maupun oleh masyarakat. H. Pengkajian, Penelaahan, serta Penyusunan Kebijakan Sanitasi yang Diperlukan Untuk

semakin

meningkatkan

kondisi

sanitasi,

termasuk

juga

pendanaannya, Pemerintah Kota Langsa akan mengkaji seluruh peratutan daerah yang berkaitan dengan sanitasi. Untuk peraturan yang mengacu pada peraturan yang sudah tidak berlaku maka akan diperbaharui, serta membuat

peraturan

baru yang memang dibutuhkan.

Penekanan

pengkajian terutama pada pengaturan retribusi sanitasi, pengaturan pengelolaan sanitasi daerah (termasuk pengaturan kelembagaan operator sanitasi), serta upaya meningkatkan peran swasta dalam pembangunan dan pengembangn sanitasi.

4.3.3. Komunikasi Upaya untuk membangun partisipasi di sektor sanitasi tidak cukup hanya dengan himbauan kepada masyarakat untuk ikut terlibat, tetapi harus dimulai dengan kedua belah pihak yaitu pemerintah itu sendiri dan masyarakat. Bab 4


18


Partisipasi merupakan bagian dari proses pemberdayaan yang diartikan sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun. Maka selaras dengan hal tersebut peranan pemerintah kota yang selama ini menjadi provider (penyedia jasa sanitasi) harus mulai menempatkan diri sebagai fasilitator, yaitu pihak yang memfasilitasi potensi-potensi di masyarakat maupun mengotipmalkan pihak lain yang berkompeten untuk lebih berkontribusi terhadap dalam pembangunan di sektor ini. Fasilitasi disini dimaksudkan adalah bagaimana pemerintah tidak sekedar memberikan prasarana dan sarana fisik ataupun subsidi langsung tetapi memberikan bimbingan teknis dan non teknis yang sifatnya memberikan dorongan yang pada akhirnya memberdayakan masyarakat itu sendiri. Sedangkan di pihak masyarakat, sejak awal pembangunan dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaan dan pengawasan

harus

dilibatkan.

Tetapi

karena

beberapa

keterbatasan

kemampuan dan pengetahuan, hendaknya masyarakat diberdayakan atau juga diberikan ketrampilan agar dapat mengelola sarana dan prasarana yang telah dibangun. Demikian juga dalam keterlibatan tersebut pelu dipikirkan mekanisme perwakilan dan demokratis yang merepresentasikan keinginan dan kebutuhan mayoritas masyarakat termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan gender dan kesetaraan sosial. Maka dalam perencanaan strategi komunikasi yang dilakukan, filosofi tersebut diatas menjadi acuan bagaimana membangun komunikasi yang interaktif, membangun sikap kritis dan akhirnya merangsang kemauan untuk berpatisipatif. Pendekatan komunikasi yang penting digunakan adalah: Tatap muka atau dialog sehingga lebih ada pemahaman dan kedekatan untuk membangun emphaty satu sama lain. Kampanye pro-poor sanitasi merupakan salah satu metode, disamping metode partisipatif lainnya seperti metode metaplan, group media dan sebagainya yang bisa digunakan. Menggunakan kekuatan media-media kelompok atau group media yang sangat komunikatif seperti poster masalah, bahasa foto, cergam, bermain peran, program audio, tayangan video sederhana, teater rakyat dan sebagainya. Media-media yang dimaksud tidak hanya media yang telah

Bab 4


19


disiapkan oleh pemerintah , tetapi media –media sederhana yang bisa dibuat sendiri oleh masyarakat. Sifat medianya tidak menggurui, tetapi lebih berupa tema terbuka suatu solusi sanitasi untuk dicari bersama penyelesaian masalahnya oleh kelompok-kelompok target audiens. Komunikator dalam hal ini lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi menjadi pemancing diskusi dengan menggunakan media-media yang dipergunakan sebagai visualisasi permasalahan. Ketrampilan yang harus dikuasai

oleh

fasilitator

diskusi

adalah

ketrampilan

bertanya

(memformulasikan pertanyaan untuk merangsang sikap kritis dan menggali aksi), disamping ketrampilan bicara sebagai fasilitator agar dapat membuat dinamika pertemuan menjadi lebih hidup.

4.3.4. Keterlibatan Pelaku Bisnis Keterlibatan pelaku bisnis dalam Sub Sektor Air Limbah Domestik di Kota Langsa Sampai saat ini belum ada pihak swasta yang terlibat langsung dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Langsa baik berupa sub-kontrak maupun dalam bentuk kerjasama yang lainnya. Sedangkan keterlibatan Lembaga Non Pemerintah diharapkan dapat dimulai dari mengembangkan pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat seperti SANIMAS yang melibatkan LSM Lingkungan dalam desain fisik dan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan dalam aspek pemeliharaan. Permasalahan Terkait Partisipasi Sektor Swasta dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Langsa adalah Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah permukiman, karena rendahnya tingkat pemulihan biaya investasi serta Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari sektor swasta dan yang melibatkan masyarakat melalui community development. Sasaran utama untuk partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penanganan limbah cair domestik adalah dengan mengidentifikasi segmensegmen aktivitas tertentu yang memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Memberikan peluang terjadinya transaksi komersial (memberikan laba) 2. Memberikan prospek berkembangnya volume bisnis Bab 4


20


3. Meminimalisasi biaya operasional 4. Menghasilkan manfaat non finansial, baik kepada masyarakat atau kepada pengusaha swasta 5. Memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Beberapa potensi kegiatan yang diharapkan bisa dikembangkan melalui partisipasi pihak swasta dan masyarakat antara lain adalah : 8. Masyarakat sebagai penghasil air limbah rumah tangga diharapkan mampu berperan dalam pengolahan air limbah rumah tangga. Hasil pengolahan lumpur tinja dapat bernilai ekonomis jika diolah dengan baik yaitu dapat sebagai pupuk tanaman dan campuran bahan bangunan seperti batako. 9. Melakukan sosialisasi dan mendorong terbangunnya fasilitas SANIMAS yang didanai oleh swasta atau perorangan sehingga bisa meningkatkan service coverage bagi masyarakat.

Strategi Sub Sektor Air Limbah Domestik Mengingat pengelolaan air limbah domestik masih belum bisa cost recovery, maka bentuk partsisipasi yang lebih memungkinkan adalah dari kalangan masyarakat. Meskipun demikian ada beberapa segmen aktivitas yang kemungkinan bisa melibatkan partisipasti swasta, yaitu: 1. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah yang dikelola oleh Dinas dengan

melibatkan

masyarakat/swasta

(misalnya

jasa

pemasaran

pelayanan sedot tinja). 2. Mendorong terwujudnya pelayanan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat (program SANIMAS). 3. Melakukan kajian lebih lanjut pemanfaatan lumpur tinja untuk kompos dengan melibatkan para pengusaha hortikultura. 4. Mengembangkan desain septic tank dan IPAL Rumah Tangga secara komunal yang memenuhi standart teknis yang sederhana dengan biaya yang terjangkau. 5. Mendorong terciptanya peluang usaha penyediaan jasa pelayanan air limbah.

Bab 4


21


6. Membuka/mendorong peluang usaha kepada pihak swasta/masyarakat untuk terlibat langsung dalam penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik. 7. Memfasilitasi terciptanya pembentukan lembaga untuk mendorong terbentuknya SANIMAS dan melakukan pengelolaannya. 8. Meneliti dan melakukan kajian lebih lanjut mengenai hasil samping berupa gas dari IPAL yang dapat dibangun dari Kelompok Usaha Industri Kecil Rumah Tangga untuk dapat dimanfaatkan masyarakat dengan melibatkan sektor swasta.

Keterlibatan pelaku bisnis dalam Sub Sektor Persampahan di Kota Langsa Peran swasta atau individu dan kelompok yang melihat bahwa sampah adalah sesuatu hal yang membawa hasil secara ekonomis. Mereka mengumpulkan dari berbagai jenis sampah seperti, besi, plastik, karton, kertas, botol, kaca, alma, kuningan dan lain-lain. Beberapa pengusaha Penampung (Pengepul) dan Pengusaha Produksi Daur Ulang Barang Bekas telah memulainya sejak tahun 1998 seperti Bapak Irwanto pengusaha daur ulang sampah dengan nama usahanya UD Rizki, dan UD Puas nama pemilik Mashudin memulai usaha tahun 1984. Umumnya keberadaan sampah yang masih dapat digunakan biasanya diambil dan dimanfaatkan oleh para pemulung dan selanjutnya di jual kepengepul, untuk limbah/sampah yang berada di pasar diambil oleh perorangan digunakan untuk pakan ternak, sedangkan limbah jalan dan dari TPS dibuang ke TPA oleh petugas dari BLHKP. Sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang cukup menonjol berkenaan dengan patisipasi swasta dan masyarakat dalam Sub Sektor Persampahan di Kota Langsa, adalah belum adanya kerangka hukum yang jelas terkait dengan peran Sektor swasta dan Lembaga Non Pemerintah dan Sub Sektor Persampahan. Oleh karena itu kondisi yang diharapkan atas partisipasi swasta dan masyarakat adalah :

Bab 4


22


Unsur Pemerintah Kota lebih banyak berperan sebagai regulator. Kalau ada peran sebagai operator lebih banyak pada aktivitas yang memang merupakan kewajiban sektor publik. Bahkan aktivitas inipun sedapat mungkin disubkontrakkan kepada sektor swasta sehingga pihak Pemerintah Kota cukup menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh subkontraktor tersebut. Beberapa jenis pekerjaan yang sebaiknya di subkontrakkan antara lain : 1. Penanganan kebersihan area publik (jalan umum, taman kota) 2. Pengangkutan sampah dari TPS/transfer depo/kontainer ke TPA 3. Pengelolaan TPA apabila ada swasta yang berminat

Strategi Sub Sektor Persampahan Sasaran utama menggalang partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah guna mengatasi permasalahan sampah di Kota Langsa adalah terjalinnya sinergi semua pihak yang selama ini berkepentingan dengan pengelolaan sampah perkotaan, yaitu : Membentuk kelompok warga peduli lingkungan di setiap lingkungan gampong/desa, untuk mensosialisasikan sampah basah, kering, dan B3 dari sumbernya serta pengadaan percontohannya, dan pengadaan percontohan pembuatan pupuk cair dari kompos. Dalam hal ini kerja sama dilakukan dengan sektor swasta yaitu LSM di bidang lingkungan sebagai pendamping bagi masyarakat dalam proses sosilalisasi dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, peran lurah, sebagai stimulan, diharapkan mampu menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan secara swakelola maupun melalui bantuan dari pemerintah.

4.3.5. Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan Strategi menuju kepada situasi yang diharapkan dan diarahkan untuk menjadi kegiatan yang dilakukan dan berkesinambungan adalah sebagai berikut: Pemberdayaan kelompok strategis dan lembaga masyarakat yang sudah ada di wilayah-wilayah yang selama ini sudah menjadi pioner di bidang sanitasi maupun wilayah prioritas rawan sanitasi, dengan cara memampukan

Bab 4


23


kelompok strategis seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat setempat, kelompok perempuan, karang taruna untuk dapat berpartisipasi dalam merubah perilaku sanitasi di masyarakatnya. Impementasi dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sarana sanitasi di kelurahan. Review keberhasilan program untuk melihat dampak jangka menengah melalui riset dampak terhadap program yang sudah dilaksanakan.

Bab 4


24



1

Strategi Sanitasi Kota Langsa

Recommend Documents