Stategi Sanitasi Kota Langsa

Strategi Sanitasi Kota Langsa

Stategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

i


Bab 2

Stategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

1


3.1. Aspek Non-teknis 3.1.1. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Dalam penanganan sub sektor sanitasi, Pemerintah Kota Langsa berperan dalam

fungsi

pengaturan

teknis,

pelaksanaan

layanan

pengelolaan,

pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan, hingga pengawasan dan pengendalian. Peran Pemerintah Kota berdasarkan Qanun

Kota Langsa

Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa. Fungsi pengaturan secara teknis, pembinaan, serta pengawasan dalam pengelolaan air limbah domestik saat ini dijalankan oleh BLHKP, seperti tercantum dibawah ini : Mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyususn dan melaksanakan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup kebersihan Pertamanan. Merumuskan rencana dan program kerja BLHKP. Merumuskan kebijakan tehnis di bidang lingkungan hidup kebersihan dan Pertamanan. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan anggaran BLHKP. Mengkoordinasikan kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan SKPD dan instanasi terkait lainnya di bidang lingkungan hidup dan kebesihan. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan yang meliputi pengawasan terhadap kebersihan, jaringan

Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

Bab 3

1


sanitasi, penataan pertamanan kota, penghijauan kota serta pengawasan lingkungan hidup. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan hidup dan kebersihan. Pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Penyiapan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Pelaksanaan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Saat ini BLHKP masih berhadapan dengan sejumlah kendala, sehingga belum cukup mampu untuk dapat memberikan layanan pengolahan air limbah, khususnya lumpur tinja, secara optimal pada seluruh warga Kota Langsa. Berikut susunan organisasi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan di Pemerintah Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa

Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Kota Langsa.


Bab 3

2


Bagan 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KEL. JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN &

SUBBAG KEUANGAN

SUB BAG BINA PROGRAM, EVALUASI DAN

DOKUMENTASI

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG KEBERSIHAN & SANITASI

BIDANG PERTAMANAN, PENGHIJAUAN DAN

PELAPORAN

BIDANG PENERANGAN LAMPU JALAN UMUM

PEMAKAMAN

SUB BIDANG ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

SUB BIDANG KEBERSIHAN & SANITASI

SUB BIDANG PENGENDALIAN & PENCEGAHAN BAHAN BERBAHAYA DAN

SUB BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH

SUB BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

SUB BIDANG PENGHIJAUAN

BERACUN

SUB BIDANG PENERANGAN LAMPU JALAN UMUM

SUB BIDANG PEMELIHARAAN LAMPU JALAN UMUM

UPTD

Selain BLHKP, terdapat instansi-instansi kedinasan di bawah pemerintah kota Langsa yang telah memiliki tupoksi yang jelas sebagai pemegang wewenang pengelolaan sub-sub sektor sanitasi, yaitu BAPPEDA sebagai leading sector perencanan secara makro, yaitu: Bappeda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Merumuskan rencana dan program kerja Bappeda. Mengkoordinasikan penyusunan program perencanaan pembangunan daerah. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJP,RPJM,RKPD dan Restra serta kebijakan penyusunan dokumen daerah yang berhubungan dengan perencanaan.


Bab 3

3


Merumuskan dan menyusun program-program tahunan sebagai pelaksana rencana yang dibiayai oleh derah ataupun yang disulkan kepada pemerintah tingkat atasan untuk dimasukan ke dalam program tahunan propinsi dan nasional. Menyusun dan menyampaikan KUA dan PPAS ke Walikota dan kemudian diteruskan oleh DPRK. Melaksanakan kegiatan penatausahaan Bappeda. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi dalam bidang perencanaan pembangunan SDM dan sosial budaya, perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, perencanaan pembangunan daerah bawahan serta dalam bidang pengendalian dan penelitian. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota melalui SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut susunan organisasi dan tata kerja BAPPEDA di Pemerintah Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Kota Langsa. Bagan 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) KEPALA DINAS

SEKRETARIAT


SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN & DOKUMENTASI

BIDANG PERENCANAAN PEMBAGUNAN EKONOMI

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS

SUB BIDANG INVESTASI, PENGEMBANGAN INVESTASI, USAHA DAN PEMBIAYAAN

SUB BAG BINA PROGRAM,

KEUANGAN

EVALUASI DAN PELAPORAN

PENGENDALIAN DAN

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN

EVALUASI

SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG PENELITIAN,

PRASARANA

SUBBAG

PEMBANGUNAN

SUB BIDANG

SUB BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR, IPTEK DAN ENERGI

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, PENATAAN WILAYAH DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN

SUB BIDANG DATA, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

PENGEMBANGAN KUALITAS SDM, KEISTEMEWAAN ACEH DAN KEBUDAYAAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KEPENDUDUKAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

UPTD


Bab 3

4


Dinas Pekerjaan Umum, secara umum Kota Langsa termasuk rawan bencana banjir dan gempa bumi. Daerah rawan banjir seperti Meurandeh, Sidorejo, Sidodadi, Gampong Teungoh, Gampong Jawa, harus ditangani secara komprehensif, mulai dari perbaikan drainase hingga pelurusan sungai. Dalam mengantisipasi akibat gempa bumi, pemerintah harus mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat umum dan tukang bangunan tentang teknik membangun bangunan anti atau tahan gempa. Daerah rawan tsunami meliputi daerah pesisir, terutama Teulaga Tujoh dan Pusong Kuala Langsa. Dengan demikian sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum saat ini terus berupaya dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan drainase, mengatur dan mengelola pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumberdaya air serta melakukan pengawasan prasarana kawasan pembangunan dan sistem manajemen konstruksi, pengembangan konstruksi bangunan. Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum di Pemerintah Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Kota Langsa adalah sebagai berikut: Merumuskan rencana dan program kerja dinas PU. Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan drainase. Mengatur dan mengelola pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana dumberdaya air, rawa dan danau. Menyelenggarakan dan pengawasan prasarana kawasan pembangunan dan sistem manajemen konstruksi, pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa daerah sendiri serta pengembangannya. Menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pekerjaan umum.


Bab 3

5


Menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang pekerjaan umum. Menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama di bidang pekerjaan umum dan pertambangan energi. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan tupoksi. Bagan 3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum KEPALA DINAS

SEKRETARIAT


SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN & DOKUMENTASI

BIDANG CIPTA KARYA

BIDANG BINA MARGA

SEKSI

SEKSI PEMBANGUNAN

TATA BANGUNAN

JALAN

BIDANG PENGAIRAN

SEKSI TATA GUNA AIR

SUBBAG KEUANGAN

SUB BAG BINA PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PENGUJIAN &

BIDANG

PERALATAN

TATA RUANG

SEKSI UJI TANAH & GEOTEKNIK

SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG

SEKSI PERUMAHAN

SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN

SEKSI PENYEHATAN

SEKSI PEMELIHARAAN

LINGKUNGAN

JALAN & JEMBATANA

SEKSI PENGEMBANGAN

SEKSI UJI BAHAN

SEKSI PEMANTAUAN &

PANTAI, SUNGAI & RAWA

BANGUNAN

PENGENDALIAN TATA RUANG

SEKSI PEMBANGUNAN &

SEKSI

PEMELIHARAAN IRIGASI

PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN IRIGASI

SEKSI PEMANFAATAN BANGUNAN

UPTD

Dinas Kesehatan, masalah penyehatan lingkungan permukiman mencakup masalah bagaimana masyarakat kota Langsa dalam menerapkan Pola hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam perilaku hidup sehari-hari bagi warganya, selain masalah air limbah, persampahan, drainase, dan pengembangan lingkungan dan lain-lain. Walaupun tidak dinafikan bahwa di samping masalah tersebut, Kota Langsa juga menghadapi masalah keuangan daerah, berdasarkan hasil wawancara dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan Kota Langsa selain membantu Walikota menyelenggarakan, pengkoordinasian, Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

Bab 3

6


kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, juga merumuskan rencana dan program kerja Dinas Kesehatan yang menyangkut dengan permasalahanpermasalahn tersebut diatas, dan yang tidak kalah pentingnya saat ini Dinas Kesehatan sedang melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan dan permukiman dan promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan. Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan di Pemerintah Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Kota Langsa adalah sebagai berikut: Tugas

Umum

adalah

membantu

Walikota

menyelenggarakan,

pengkoordinasian, kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Merumuskan rencana dan program kerja Dinas Kesehatan. Merumuskan kebijakan umum dan petunjuk tehnis dalam bidang kesehatan. Melaksanakan pedoman dan atau petunjuk tehnis dalam bidang kesehatan. Melaksanakan pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit,penyehatan lingkungan dan permukiman dan perkotaan,promosi

kesehatan,pemulihan

kesehatan

dan

penelitian

kesehatan. Melaksanakan pembinaan tehnis di bidang peningkatan SDM kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan tenaga kesehatan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hubungan yang dilakukan dengan media saat ini seperti Surat Kabar Serambi Indonesia, RRI dan Global Radio. Penuluhan-penyuluhan


Bab 3

7


Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat diantaranya : 1. Penyuluhan mengenai PHBS 2. Penyuluhan mengenai cara penanganan Demam berdarah 3. Penyuluhan mengenai manfaat dan pentingnya pemberian ASI secara eksklusif 4. Penyuluhan mengenai keamanan penggunaan obat dan kosmetik 5. Penyuluhan mengenai Air Bersih dan pengelolaannya 6. Penyuluhan mengenai TBC dan penanganannya 7. USILA 8. Penyuluhan mengenai penyakit cacingan dan diare.

Bagan 4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KEL. JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN &

SUBBAG KEUANGAN

DOKUMENTASI

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI PELAYANAN MEDIK

SEKSI PENGENDALIAN & PEMBERATASAN PENYAKIT

SEKSI JAMINAN KESEHATAN

SEKSI GIZI

SEKSI WABAH & BENCANA

KETENAGAAN

SEKSI KESEHATAN KELUARGA

SEKSI KESEHATAN KELUARGA

SEKSI KEFARMASIAN DAN

SUB BAG BINA PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI

SARANA KESEHATAN UPTD


Bab 3

8


Peran serta masyarakat yang saat ini masih terbatas pada pembangunan dan pemeliharaan sarana pengelolaan air limbah domestik, dan belum mampu menjangkau pada upaya aktif untuk mampu mengelola air limbah domestik secara mandiri karena masih rendahnya kesadaran penduduk dalam beraktifitas yang dapat mendukung kenyamanan lingkungan. Begitupun dengan peran swasta dan LSM dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Langsa saat ini belum ada. Kondisi terbatasnya peran serta sektor swasta dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Langsa terjadi karena saat ini prospek bisnis dalam bidang pengelolaan air limbah domestik belum tersampaikan secara efektif pada kalangan swasta yang ada di Kota Langsa. Terdapat beberapa permasalahan dalam aspek kelembagaan dan peraturan sanitasi di Kota Langsa yang perlu ditangani secara sistematis. Permasalahan tersebut terwujud dalam bentuk: Keterbatasan cakupan dan efektivitas layanan pengelolaan air limbah domestik, sampah, dan drainase lingkungan yang saat ini dapat diberikan oleh institusi Pemerintah Kota Langsa Masih kurangnya sinergisitas yang terbangun antara Pemerintah Kota, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan. Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang di perlukan dalam pengelolaan Sanitasi, khususnya untuk sistem air limbah domestik Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan sanitasi Kapasitas sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan sanitasi masih terbatas Keberadaan Kelompok kerja sanitasi sebagai lembaga koordinasi sanitasi kota Langsa saat ini memegang peranan penting dalam koordinasi antar SKPD, Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Langsa dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 111/050/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kota Langsa. Dalam pelaksanaan tugas Pokja Sanitasi Kota Langsa bertanggung jawab kepada Walikota Langsa.


Bab 3

9


Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Nomor : 111/050/2010 terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana (Pokja) dan Staf Administrasi. Tim Koordinasi, bertugas sebagai berikut : a. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak PPSP Pusat; b. melakukan koordinasi dengan SKPD Kota Langsa guna Internalisasi program sanitasi di Kota Langsa; c. memberikan arahan penyelenggaraan tugas tim pelaksana dalam penyelenggaraan PPSP di Kota Langsa; d. melaporkan tugasnya secara berkala kepada Walikota Langsa dan Instansi Penanggung jawab. Tim Pelaksana (Pokja), mempunyai tugas : a. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pihak PPSP Pusat; b. menyusun buku putih sanitasi Kota Langsa; c. menyusun rencana strategis pembangunan sanitasi Kota Langsa; d. menyusun rencana tindak pembangunan sanitasi Kota Langsa; e. menyelenggarakan agenda-agenda kerja PPSP di Kota Langsa. f. melakukan internalisasi PPSP di Kota Langsa; g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Koordinasi. Staf Administrasi, mempunyai tugas : a. melaksanakan tugas administrasi yang diberikan oleh

Tim Pelaksana

(Pokja) ; b. melaksanakan tugas lain yang diinstruksikan oleh Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana (Pokja). Secara keseluruhan komposisi anggota Pokja Sanitasi Kota Langsa terdiri dari SKPD-SKPD berikut ini:


Bab 3

10


Tabel 3.1 Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kota Langsa NO

JABATAN DALAM TIM

JABATAN STRUKTURAL TIM KOORDINASI KOTA LANGSA

1

Walikota Langsa

Penasehat

2

Wakil Walikota Langsa

3

Sekretaris Daerah Kota Langsa

4

Kepala Bappeda

5

Sekretaris Bappeda

6

Kabid Perencanaan Pembangunan Sarana & Prasarana Bappeda Kota Langsa

Ketua

7

Kabid. Penelitian, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Bappeda Kota Langsa

Sekretaris

8

Kabid. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda Kota Langsa

Anggota

9

Kabid. Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh SDM Bappeda Kota Langsa

Anggota

10

Kabag. Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Langsa

Anggota

11

Kepala Dinas PU Kota Langsa

Anggota

12

Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kota Langsa

Anggota

13

Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa

Anggota

Wakil Penasehat Penanggung Jawab Koordinator Wakil Koordinator

dan

TIM PELAKSANA BIDANG KEBERSIHAN/ LINGKUNGAN (POKJA I) 14

Kabid Kebersihan dan Sanitasi Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kota Langsa

Ketua

15

Kasubbid Kebersihan dan Sanitasi Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kota Langsa

Anggota

16

Kasubbid.Pengembangan Infrastruktur, IPTEK Dan Energi Bappeda Kota Langsa

Anggota

TIM PELAKSANA BIDANG PRASARANA SANITASI (POKJA II) 17

Kabid Cipta Karya Dinas PU Kota Langsa

Ketua

18

Kasubbid Penyehatan Lingkungan Dinas PU Kota Langsa

Anggota

19

Kasubbid Pengembangan Produksi dan Produktivitas Bappeda Kota Langsa

Anggota

TIM PELAKSANA BIDANG KESEHATAN (POKJA III) 20

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Langsa

21

Kasubbid Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Langsa

Ketua Anggota


Bab 3

11


22

Kasubbag. Bina Program, Evaluasi Dan Pelaporan Bappeda Kota Langsa

Anggota

TIM PELAKSANA BIDANG AIR BERSIH POKJA (IV) 23

Kasie. Tata Guna Air Dinas PU Kota Langsa

Ketua

24

Kasie. Pengembangan Pantai, Sungai dan Rawa Dinas PU Kota Langsa

Anggota

25

Kasubbid. Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah & Kerjasama Pembangunan Bappeda Kota Langsa

Anggota

26

Direktur Teknis PDAM

Anggota

STAF ADMINISTRASI

Anggota

Keputusan Walikota Langsa Nomor Nomor : 111/050/2010 tentang Pembentukan

Kelompok

Kerja

Percepatan

Pembangunan

Sanitasi

Permukiman Kota Langsa tahun 2010 terlampir pada Lampiran 1. Hingga saat ini Pokja Sanitasi Kota Langsa telah menyelesaikan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Langsa Tahun 2010, mengkoordinasikan pelaksanaan survei Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk

Assessment atau EHRA), dan menentukan wilayah-wilayah

prioritas program pembangunan sanitasi. Hasil-hasil tersebut digunakan sebagai bahan dasar guna penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang diharapkan akan dapat menjadi arah bagi pembangunan sanitasi di Kota Langsa. Dalam pelaksanaan koordinasi, Pokja Sanitasi Kota Langsa saat ini juga masih mengalami kendala untuk dapat melaksanakan koordinasi dalam lingkungan internal maupun eksternal. Selain mekanisme koordinasi yang belum tepat, tingkat kesibukan yang tinggi pada masing-masing SKPD pelaksana, dan keterbatasan

sumber

daya

pada

masing-masing

SKPD

seringkali

menyebabkan koordinasi sulit dijalankan di tingkat implementasi program. Berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal Pokja, maka dapat dideskripsikan serangkaian kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pokja Sanitasi Kota Langsa sebagai berikut. Kekuatan : Adanya struktur organisasi yang memadai. Adanya komunikasi yang baik di dalam Tim Teknis. Adanya dukungan dari atasan di SKPD. Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

Bab 3

12


Adanya tanggung jawab tim untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi yang tidak mendukung. Adanya fasillitas pendukung kegiatan. Kelemahan : Beban kerja di unit struktural cukup tinggi. Kurangnya dukungan dari kepala SKPD dalam penyusunan program sanitasi pada kegiatan APBD. Pendanaan untuk kegiatan Pokja dan insentif kurang memadai. Selain penelaahan yang dilakukan pada lingkungan internal, Pokja juga melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan eksternal. Analisis tersebut menghasilkan deskripsi peluang dan ancaman atau tantangan yang dihadapi Pokja Sanitasi Kota Langsa. Peluang : Adanya kebijakan sanitasi Pemerintah Kota Langsa yang mendukung. Adanya komitmen Pemerintah Kota Langsa terhadap kegiatan sanitasi yang cukup tinggi. Adanya dukungan SKPD. Adanya dukungan Pemerintah Pusat Ancaman : Dukungan sebagian SKPD masih kurang memadai. Kurangnya koordinasi tentang sanitasi antar SKPD. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang sanitasi. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara fasilitas sanitasi umum. Hasil analisis tersebut menjelaskan tentang Kekuatan-Kelemahan-PeluangAncaman Pokja Sanitasi Kota Langsa telah menunjukkan adanya kekuatan yang cukup memadai, yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan dan meraih peluang yang dimiliki serta menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Pokja Sanitasi Kota Langsa. Disamping itu pula Pokja Sanitasi Kota Langsa memiliki posisi yang strategis sebagai wadah koordinasi untuk mensinergikan kepentingan Pemerintah Kota dengan aspirasi masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan


Bab 3

13


sanitasi guna mencapai harapan dan tujuan Kota Langsa tentang pembangunan sanitasi.

3.1.2. Keuangan A. Gambaran Umum Keuangan Kota Langsa Total pendapatan Kota Langsa selama periode 2005-2009 rata – rata meningkat sekitar 41,2% pertahun. Pendapatan tersebut masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan, baik pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, DAU maupun DAK serta dari Provinsi atau sekitar 34,9% nya diperoleh dari dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Oleh karena itu upaya untuk menggali perolehan pendapatan secara optimal saat ini Pemerintah Kota Langsa melakukan kegiatan secara sistematis dan terarah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin melalui riset potensi daerah, realisasi pendapatan Kota Langsa terlihat pada tabel dibawah ini.


Bab 3

14


Tabel 3.2 Pertumbuhan Realisasi APBD Kota Langsa (dalam Milyar) Komponen Pendapatan

2006

2007

2008

2009

659,9

11.512,8 2.146,6 5.566,3 25,0 3.800,0

15.143,3 2.900,0 7.800,0 100,0 4.443,3

13.975,8 3.044,5 5.590,9 158,4 5.340,4

26.901,9 4.060,0 15.141,9 540,0 7.700,0

Pertumbuhan (%) 41,2 3,8 23,3 1,1 14,1

140.023,0 26.933,0 104.780,0 8.310,0

235.404,4 29.362,4 184.322,0 21.720,0

259.191,3 37.290,3 193.579,0 28.322,0

296.019,4 46.720,4 215.309,0 33.990,0

314.336,5 46.725,7 228.871,8 38.739,0

34,9 39,6 24,9 60,8

16.985,6

2.414,9

2.000,0

4

2005

A. PAD Pajak Daerah Retribusi Hasil Pengelolaan BUMN Pendapatan Lainnya

6.319,6 2.152,5 3.507,2

B. Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak (BHP&BHBP) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus C. Dana Otonomi Khusus D. Pendapatan Lain yang sah Hibah Dana Darurat Bantuan Keuangan dari Provinsi Dana Pendidikan Dll JUMLAH PENDAPATAN Komponen Belanja A.

22.534,0

26.627,5

13.708,5

10.281,9 3.000,0

11.833,6 3.000,0

-21,4 6

12.830,0

16.797,7

2.895,8

7.281,9

8.833,6

-7,9

9.704,0

9.829,8

10.812,7

168.877

273.545

288.043

2005

Belanja Belanja tidak Langsung Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT

2006

2007

-19,4 320.277 2008

353.072 2009

166.640,3 85.001,1 81.639,2 58.589,6 21.402,1 1.647,5

333.941,0 142.411,6 191.529,5 87.565,0 39.337,5 64.627,0

332.027,4 136.170,9 195.856,5 63.308,1 51.614,7 80.933,6

338.213,7 171.892,0 166.321,7 50.019,8 49.990,8 66.311,1

362.791,4 185.254,1 177.537,3 57.774,0 49.332,8 70.430,5

248.279,5 (79.403,0)

525.470,5 (251.925,8)

527.883,9 (239.840,7)

504.535,4 (184.258,4)

540.328,7 (187.256,7)

36,7 Pertumbuhan (%) 39,2 20 19,2 -0,6 55,8 13,7 58,4

Sumber : APBD Kota Langsa 2005-2009

Begitupun dalam pengeluaran / belanja, selama periode tersebut rata – rata meningkat sekitar 39,2% pertahun. Jumlah belanja tertinggi dikeluarkan untuk sektor belanja rutin sekitar 19,2% pertahun, dan 20% nya dikeluarkan untuk belanja pembangunan. B. Pendanaan Sanitasi Kota Langsa Secara umum sektor-sektor kegiatan yang termasuk ke dalam sanitasi di Kota Langsa adalah sektor air limbah, persampahan, drainase, dan air bersih serta sector lainya (promosi yang berkaitan dengan sanitasi). Dalam APBD pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan sanitasi dijelaskan pada Tabel berikut ini.


Bab 3

15


Tabel 3.3 Pendanaan Sanitasi Kota Langsa tahun 2005-2009 No.

Dinas

1 Dinas Pekerjaan Umum 2 Dinas Kesehatan 3 Dinas Kebersihan Total Pembiayaan Sanitasi Belanja Layanan Publik % Biaya Sanitasi terhadap Belanja Layanan Publik Total Belanja Daerah % Biaya Sanitasi terhadap Belanja Daerah

2005 1.644,54 0,00 0,00 1.644,54 81.639,19 2,01 248.279,53 0,66

Tahun Anggaran 2007 0,00 17.564,41 200,00 255,77 0,00 0,00 200,00 17.820,18 191.529,47 195.856,46 0,10 9,10 525.470,49 527.883,87 0,04 3,38

2006

2008 2.204,49 32,85 5.340,04 7.577,37 166.321,68 4,56 504.535,39 1,50

2009 3.364,90 265,78 6.187,59 9.818,27 177.537,30 5,53 540.328,69 1,82

Rata-rata 4.955,67 150,88 2.305,52 7.412,07 162.576,82 4,26 469.299,59 1,48

Sumber : Perhitungan APBD Kota Langsa 2005-2009

Dari tabel diatas, rata-rata pendanaan sanitasi Kota Langsa dalam periode tahun 2005 – 2009 adalah sebesar 4,26% yang tersebar di beberapa pos belanja layanan publik. Sedangkan proporsi pendanaan sanitasi terhadap total belanja adalah rata-rata sebesar 1,48%. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pendanaan sanitasi Kota Langsa cenderung untuk menurun, tentunya hal tersebut akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Langsa untuk memperbaiki kondisi sanitasi perkotaannya pada tahun-tahun berikutnya. Karena peningkatan proporsi pendanaan sanitasi yang semakin meningkat menjadi indikator awal akan meningkatnya kesadaran akan sanitasi yang semakin meningkat di Kota Langsa. Dalam hal mengelola layanan air bersih di Kota Langsa selama ini layanan air bersih diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumuneng Kota Langsa. Pengelolaan air bersih memanfaatkan air waduk Alue Gampu dan Krueng Langsa dengan kapasitas terpasang 80 liter/detik. WTP ini menggunakan air baku dari Krueng Langsa yang dipompakan ke dalam bak pengaliran di atas bukit sebelum dialirkan ke dalam kolam prasedimentasi. Dari prasedimentasi, air dialirkan ke WTP, dan air yang sudah bersih dipompakan ke Upper Ground Reservoir kapasitas 1.000 m3 di atas bukit pada ketinggian 47,2 meter dan kemudian dialirkan ke Kota Langsa secara gravitasi melalui pipa ACP diameter 300 mm sepanjang 7.200 m. Sistem penyediaan dan pengolahan air minum PDAM Tirta Keumeuneng Kota Langsa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Bab 3

16


Tabel 3.4 Sistem Penyediaan dan PengolahanAir Minum PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa No.

Uraian

Satuan

Tahun

1.

Produksi Air

M3

2004 2.003.953

2005 1.870.100

2006 1.619.274

2007 2.115.072

2.

Distribusi Air

M3

1.907.287

1.793.417

1.482.374

2.103.604

3.

Air Terjual

M3

902.883

926.945

653.365

994.083

4..

UFW/NRW rata-rata

%

54,9

50,4

59,7

47

5.

SR Terpasang

Unit

7.925

7.935

7.984

8.012

6.

SR Aktif

Unit

6.451

5.924

6.172

5.619

7.

SR Non Aktif

Unit

1.474

2.011

1.812

2.393

8.

Coverage

%

27

27,2

9.

Pemanfaatan Kap Prod

%

45,06

49,6

40,3

47

10.

Pendapatan

Rp.

1.151.170.261

1.145.036.594

913.162.181

1.376.788.141

11.

Biaya

Rp.

2.148.973.874

1.910.784.317

2.022.259.982

2.917.815.347

12.

Rasio Operasi

%

0,54

0,60

0,45

0,47

13.

Harga Air rata-rata

Rp/M3

7,80

825

875

1700

14.

Pemakaian Air rata-rata

M3/BI

8,7

9

9

14

15.

Harga Dasar Air

Rp/M3

650

650

650

1.050

16.

Biaya Air

Rp/M3

1,200

1.200

1.200

2.300

Coverage Rencana: 2007 = 27,2 %; 2008 = 31,2 %; 2009 = 35,4 %; 2010 = 56,2 %; 2011 = 65,1 %; 2012 = 69,8 %; 2013 = 70,1 %; 2014 : 72,0 %; dan 2015: 75,2 %

Pada tahun 2006, jumlah air yang diproduksi oleh PDAM Tirta Keumuneng mencapai 1.619.274 m3 untuk melayani 7.984 sambungan. Pada tahun 2007, jumlah produksi air sebanyak 2.115.072 m3 dengan jumlah sambungan rumah mencapai 8.012 sambungan. Kuantitas dan kualitas air yang disalurkan saat ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Langsa. Oleh sebab itu, masyarakat mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan membuat sumur dangkal dan sumur bor. Dengan kinerja PDAM yang masih belum maksimal tersebut, maka Pemerintah Kota Langsa akan terus melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna mengembalikan kinerja PDAM agar benar-benar dapat berjalan sebagaimana layaknya suatu entiti bisnis dijalankan. Peningkatan efisiensi pola manajemen, pengurangan tingkat kebocoran, perluasan jaringan, hingga penyesuaian tarif merupakan upaya-upaya tersebut.


Bab 3

17


Selanjutnya dapat dijelaskan pula, untuk mendukung efektifitas layanan sanitasi, maka Pemerintah Kota Langsa juga menjalankan promosi kesehatan yang mendukung perbaikan kondisi sanitasi kota. Melalui promosi diharapkan akan tumbuh kesadaran di kalangan masyarakat untuk berperilaku sehat. Namun kegiatan tersebut tidak secara simultan mendapatkan alokasi setiap tahun, hanya tahun 2007 saja pendanaan kegiatan ini di alokasikan melalui anggaran Dinas Kesehatan. Rincian pendanaan promosi hidup sehat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 3.5 Pendanaan Promosi Hidup Sehat Kota Langsa Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Rata-rata

Realisasi Belanja Sektor Sanitasi (Rp. Juta) Rasio PHBS terhadap PHBS Total Sanitasi Belanja APBD Total Sanitasi Belanja APBD 0,00 1.644,54 248.279,53 0,00 0,00 0,00 200,00 525.470,49 0,00 0,00 19,19 17.820,18 527.883,87 0,11 0,00 0,00 7.577,37 504.535,39 0,00 0,00 0,00 9.818,27 540.328,69 0,00 0,00 3,84 7.412,07 469.299,59 0,02 0,00


Secara garis besar sumber pendanaan yang selama ini digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kota Langsa bersumber dari komponen-komponen pendapatan yang terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Lain-lain Pendapatan yang sah, serta anggaran PDAM (khusus untuk pengelolaan air bersih / air minum). pendanaan detail pos-pos pendanaan secara umum dijelaskan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.6 Pendapatan Kota Langsa Tahun 2005-2009 No. I

II

III

IV

Uraian PENDAPATAN Proporsi Pertumbuhan DANA PERIMBANGAN Proporsi Pertumbuhan LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Proporsi Pertumbuhan DANA OTONOMI KHUSUS Proporsi Pertumbuhan JUMLAH PENDAPATAN

2005 6.319,58 3,74 140.022,95 82,91 22.534,01 13,34 0,00 0,00 168.876,54

Realisasi (Rp.Juta) 2006 2007 2008 2009 11.512,82 15.143,35 13.975,77 26.901,90 4,21 5,26 4,36 7,62 82,18 31,53 -7,71 92,49 235.404,43 259.191,30 296.019,38 314.336,49 86,06 89,98 92,43 89,03 68,12 10,10 14,21 6,19 26.627,49 13.708,51 10.281,86 11.833,64 9,73 4,76 3,21 3,35 18,17 -48,52 74,00 15,09 0,00 16.985,59 2.414,89 2.000,00 0,00 5,90 0,75 0,57 0,00 0,00 -85,78 -17,18 273.544,74 288.043,16 320.277,01 353.072,03

Rata-rata 5,04 39,70 88,08 19,72 6,88 11,75 1,44 -20,59



Bab 3

18


Jika dilihat dari perkembangan komponen-komponen penerimaan Kota Langsa, terlihat bahwa dalam periode tahun 2005 hingga 2009 PAD Kota Langsa menyumbangkan antara 3% hingga di atas 7% dengan rata-rata 5,04% dari total pendapatan. Dengan melihat perkembangan pendapatan, maka kinerja PAD Kota Langsa masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan sanitasi Kota Langsa, yang tentunya juga memerlukan dana anggaran yang tidak sedikit, maka harus disusun strategi terutama untuk menetapkan estimasi besaran pendanaan internal (yang salah satunya terdiri dari komponen pajak daerah dalam PAD) guna menetapkan besaran kebutuhan dana tambahan dari sumber-sumber lain yang memungkinkan. Dari gambaran di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa belum memungkinkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan kota, termasuk pembangunan sanitasi. Kekurangan dana pembangunan terutama ditutupi oleh dana perimbangan, baik dari pusat maupun provinsi. Keterbatasan kemampuan pendanaan Kota Langsa untuk membiayai seluruh pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan, akan dibantu terutama melalui dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum (DAU). Hal ini sejalan dengan mekanisme desentralisasi yang diatur dalam UU 32/2004. Jika melihat komposisi sumber pendapatan Kota Langsa, maka proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan Kota Langsa masih sangat dominan dalam periode 2005 - 2009. Total dana perimbangan rata-rata memberikan kontribusi sebesar 88,08% terhadap total penerimaan Kota Langsa. Dalam periode ini proporsi dana perimbangan terbesar terjadi pada tahun 2006 yang mencapai hampir 92,43% dari total pendapatan Kota Langsa. Hal ini juga memperlihatkan ketergantungan yang masih tinggi terhadap bantuan Pemerintah Pusat untuk mendanai kegiatan pemerintahan di Kota Langsa. Pembiayaan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan keuangan (UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara) surplus anggaran ditetapkan sebagai salah satu pos pendapatan, hal tersebut tidak termasuk untuk APBD Kota Langsa, terlihat bahwa pada rentang tahun 2005 hingga 2009, anggaran Kota Langsa mengalami defisit setiap tahun, terlihat bahwa defisit anggaran semakin menurun di tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. -251.925,8 juta dan Rp. -239.840,7 juta.


Bab 3

19


Pemerintah Kota Langsa saat ini tidak memiliki Pinjaman, namun secara umum Pemerintah Kota Langsa memiliki komitmen yang tinggi untuk menyediakan dana pendamping. C. Permasalahan Keuangan Terdapat beberapa masalah yang terkait dengan pendanaan pembangunan dan pengembanngan program sanitasi di Kota Langsa. Beberapa di antaranya dijelaskan dibawah ini. Jika dilihat dari data APBD Kota Langsa untuk periode tahun 2005 -2009, dapat diketahui bahwa PAD kota masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total penerimaan. Dari data yang ada juga terlihat bahwa pendanaan pembangunan Kota Langsa masih sangat tergantung dari dana perimbangan terutama DAU. Rata-rata porsi PAD dalam periode waktu tersebut terhadap total pendapatan adalah sebesar 5,04%. Permasalahan yang timbul dari kondisi ini adalah minimnya dana PAD yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sektor sanitasi perkotaan di Kota Langsa. Untuk mendapatkan tambahan pendanaan yang dibutuhkan guna mengejar pembangunan di Kota Langsa, telah terdapat beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan. Masalah yang kemudian muncul adalah informasi-informasi pendanaan terutama melalui program pusat yang sebetulnya dapat dimanfaatkan daerah tapi tidak tersosialisasikan dengan baik. Oleh karena itu guna kepentingan tersebut, maka Pemerintah Kota Langsa juga akan berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. D. Sumber Pendanaan Potensial Terdapat beberapa alternatif sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh Kota Langsa guna pembangunan dan pengembangan program sanitasi perkotaan. Sumber-sumber pendanaan tersebut diturunkan dari peraturan perundangan yang berlaku maupun berdasarkan perkembangan terakhir program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Dari komponen pendapatan, terdapat sub-komponen PAD, bagi hasil pajak dan bukan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Otsus, DAU dan DAK adalah komponenkomponen utama dalam sumber pendanaan


Bab 3

20


APBD Kota Langsa. Dalam komponen PAD, pajak daerah dan retribusi sanitasi masih dapat lebih dimaksimalkan lagi untuk lebih menguatkan PAD Kota Langsa. Sedangkan dari komponen dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak dan non pajak dengan pemerintah pusat dan provinsi merupakan komponen yang potensial yang juga dapat menggambarkan kekuatan internal pendanaan Kota Langsa. Sedangkan komponen DAU, dengan melihat proporsinya yang cukup signifikan, masih memungkinkan untuk menjadi sumber utama pendanaan pembangunan sanitasi. Komponen DAK juga masih bisa diharapkan untuk bisa menjadi salah satu sumber pendanaan sanitasi mengingat sanitasi mulai mendapat perhatian pemerintah pusat. Anggaran Pusat dan Provinsi Aceh dapat menjadi alternatif sumber pendanaan pembangunan program sanitasi Kota Langsa. Pemanfaatan anggaran provinsi dapat dilakukan melalui hibah terikat, pelaksanaan program oleh Provinsi Aceh, atau melalui tugas pembantuan dari Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Kota Langsa. Sektor swasta merupakan partner potensial yang dapat dikembangkan lebih jauh lagi partisipasinya dalam membangun dan mengembangkan program sanitasi di Kota Langsa. Sektor swasta dapat ditingkatkan peran sertanya dalam bentuk kerjasama kontrak pembangunan, pemeliharaan, operasionalisasi pengelolaan sanitasi, hingga investasi di sektor sanitasi – baik untuk skala besar maupun skala kecil. Pengintegrasian program sanitasi ke dalam program skala besar, yaitu sebagaimana disebutkan dalam

PP 16/2005 tentang Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan bahwa sanitasi merupakan bagian dari sistem pengelolaan air minum. Sedangkan dalam MDG, sanitasi terkait dengan usaha pengentasan kemiskinan, penurunan angka kematian anak, dan isu lingkungan hidup. Selain itu juga jika melihat alokasi peruntukan DAK juga sanitasi dapat termasuk ke dalam bidang kesehatan, air bersih, prasarana, maupun lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah Kota Langsa akan mengkaji dan menetapkan lebih lanjut program-program atau sektor-sektor pembangunan apa saja yang akan dihubungkan dengan program pembangunan dan pengembangan sanitasi, dan sejauh mana porsi sektor-sektor tersebut dalam menyumbangkan anggaran pembangunan sanitasi perkotaan Kota Langsa. Dengan cara ini diharapkan sebagian permasalahan kekurangan dana pembangunan Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

Bab 3

21


sanitasi perkotaan dapat diatasi sekaligus sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan sanitasi perkotaan Kota Langsa. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, usulan kegiatan yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pinjaman/hibah luar negeri adalah sebagai berikut : a. Kegiatan

yang

dibiayai

dari

pinjaman

luar

negeri

untuk

peneruspinjaman b. Kegiatan yang dibiayai dari peneruspinjaman dan diinisiasikan oleh Kementerian/Lembaga c. Kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri untuk penerushibahan. Sedangkan kriteria usulan program Pemerintah Daerah yang dapat diajukan untuk mendapatkan pinjaman dan hibah luar negeri adalah : 1) Kriteria umum : - Kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran RPJM - Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional; - Kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan; - Kegiatan yang secara teknis dan pembiayaan lebih efisien untuk dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan - Hasil kegiatan dapat dioperasikan oleh sumberdaya dalam negeri dan dapat diperluas untuk kegiatan lainnya. 2) Kriteria khusus : - Kegiatan

investasi

untuk

prasarana

dan/atau

sarana

yang

menghasilkan penerimaan pada APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut; - Kegiatan merupakan urusan pemerintah daerah; - Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas RPJMD dan sejalan dengan program RPJM; - Kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat; dan - Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.


Bab 3

22


Dengan melihat kriteria pinjaman/hibah luar negeri di atas, maka pembangunan sanitasi di Kota Langsa layak dan memenuhi persyaratan untuk dibiayai melalui pinjaman/hibah luar negeri. Berdasarkan Surat Keputusan menteri Keuangan RI Nomor: 73/PMK.02/2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar

Negeri

Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah, kapasitas fiskal

kota

Langsa termasuk kategori Daerah dengan Fiskal Sedang (IKF. 0,8971). Hal yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan ataupun karakter program sanitasi dalam menghasilkan pendapatan guna pengembalian pinjaman. Berdasarkan lesson learned, diketahui dari ketiga sektor sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase), sektor yang paling mungkin untuk cost recovery adalah persampahan; sedangkan untuk air limbah dan drainase sulit untuk mencapai cost recovery bahkan cenderung termasuk ke dalam PSO (public service obliogation) yang membutuhkan subsidi pemerintah/pemerintah

daerah

guna

operasionalisasinya.

Dengan

karakter seperti itu, maka pinjaman luar negeri akan lebih aman jika digunakan untuk pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala besar (regional), sedangkan infrastruktur pengolahan air limbah regional dan drainase akan lebih sesuai jika dibiayai melalui hibah. Hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga terbebaninya keuangan Kota Langsa dari kewajiban membayar kembali pinjaman.

3.1.3. Komunikasi Di lingkungan penentu kebijakan sudah muncul kesadaran tentang pentingnya pengelolaan masalah sanitasi yang menyeluruh dan terpadu yang akhirnya melahirkan Pokja Sanitasi yang terdiri atas dinas-dinas dan kantorkantor yang saling bekerja sama dan saling mendukung dalam upaya perbaikan kebijakan, sinkronisasi kegiatan hingga monitoring dan evaluasi. Kemudian dalam rangka penyebarluasan informasi tentang sanitasi, peran media massa, terutama media massa lokal, sangat penting. Dengan daya jangkaunya yang luas dan sifatnya sebagai pembawa pesan secara persuasif, maka bila dikelola dengan tepat, kerja sama dengan media massa lokal akan memberikan percepatan peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat. Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

Bab 3

23


Dari hasil survey yang telah dilakukan Pokja di peroleh bahwa, bagi media massa masalah sanitasi belum menjadi topik yang menarik untuk dipublikasikan, kecuali ketika sudah timbul masalah seperti banjir atau wabah diare dan demam berdarah Dengue. Karena itu, diperlukan pendekatan langsung kepada pengelola media massa lokal. Keberadaan wartawan atau reporter juga dapat dilibatkan dalam kegiatan sanitasi, misalnya sebagai narasumber untuk cara-cara publikasi masalah sanitasi yang paling efektif. Dengan demikian akan terbangun perhatian mereka kepada masalah sanitasi. Pihak-pihak non-pemerintah dan swasta dan para tokoh adat mereka merupakan sasaran yang sangat potensial untuk berpartisipasi dalam mengkomunikasi masalah sanitasi. Begitupun dengan legislatif,

meskipun belum semua anggota legislatif

memahami pentingnya persoalan sanitasi, para pimpinan di DPRK sudah menunjukkan komitmen dalam pembanguan sektor sanitasi di Kota Langsa. Advokasi harus terus selalu ditingkatkan untuk menjaga dan meningkatkan komitmen tersebut. Hasil studi media yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.

Setiap SKPD/dinas memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan komunikasi (termasuk di dalamnya membuat materi komunikasi yang biasanya berbentuk leaflet, spanduk maupun spot di radio). Untuk produksi materi komukasi, SKPD/dinas membuat sendiri dan juga bisa bekerja sama dengan bagian komunikasi dan informasika.

2.

Isu yang diangkat oleh SKPD/dinas tergantung dari tupoksi masingmasing. Untuk isu tertentu, beberapa SKPD/dinas bersama-sama dalam pengerjaannya.

3.

Tiap SKPD/dinas cukup dekat dengan media massa lokal dan wartawan dalam menjaga hubungan komunikasi dan koordinasi.

Data dari SKPD yang dilakukan dengan mewawancarai nara sumber di masing-masing SKPD yang berhubungan dengan sanitasi adalah sebagai berikut :


Bab 3

24


SKPD/BAGIAN Bagian Humas

Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP)

TUPOKSI • Selain membantu walikota dalam menyebarluaskan informasi pemerintah daerah. Semua SKPD akan mengkomunikasikan hal yang menjadi tanggungjawabnya seperti dinas kesehatan akan menyebarluaskan tentang kesehatan. Infomas akhirnya lebih mengurus isu publik yang tidak memiliki induk seperti misalnya hak intelektual, keterbukaan informasi publik selain juga masih selalu mendukung penyebarluasan informasi pemerintah kota. • Dalam penyebarluasan informasi tersebut, Bagian Humas bekerjasama dengan pemerintahan Gampong/kelurahan, media massa lokal, dan SKPD di kota Langsa. Sosialisasi dalam bentuk pertemuan menjadi pilihan kegiatan komunikasi oleh infomasi selain juga membuat acara-acara dengan bekerjasama dengan media massa lokal. • Dalam rangka menyebarluaskan informasi khususnya terkait dengan kegiatan kampanye, pelaksanaan program-program kegiatan Pemerintah kota Langsa (Bag. Humas) memilih beberapa media internal yang berada dibawah tanggung jawab bagian humas, antara lain radio Gobal Radio FM, RRI relay 1 FM. • Selain menggunakan media elektronik digunakan juga seperti leaflet, pamplet, booklet, baliho dan spanduk untuk mengkomunikasikan isu yang sedang menjadi perhatian. • Setiap SKPD memiliki anggaran komunikasi/sosialisasi dan kadang langsung memproduksi materi komunikasinya sendiri. • Bagian Humas telah memiliki hubungan baik dengan wartawan. • Hubungan yang dilakukan dengan media saat ini seperti Surat Kabar Serambi Indonesia, RRI dll. • Mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyususn dan melaksanakan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup kebersihan Pertamanan. • Merumuskan rencana dan program kerja BLHKP. • Merumuskan kebijakan tehnis di bidang lingkungan hidup kebersihan dan Pertamanan. • Menyusun rencana kerja dan kebutuhan anggaran BLHKP. • Mengkoordinasikan kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan SKPD dan instanasi terkait lainnya di bidang lingkungan hidup dan kebesihan. • Penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan yang meliputi pengawasan terhadap kebersihan, jaringan sanitasi, penataan pertamanan kota, penghijauan kota serta pengawasan lingkungan hidup. • Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan hidup dan kebersihan. • Pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. • Penyiapan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. • Menyiapkan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. • Pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. • Pelaksanaan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

Bab 3

25


SKPD/BAGIAN

TUPOKSI pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.

Dinas Kesehatan

• • • • • •

• • • •

Tugas Umum adalah membantu Walikota menyelenggarakan, pengkoordinasian, kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Merumuskan rencana dan program kerja Dinas Kesehatan. Merumuskan kebijakan umum dan petunjuk tehnis dalam bidang kesehatan. Melaksanakan pedoman dan atau petunjuk tehnis dalam bidang kesehatan. Melaksanakan pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit,penyehatan lingkungan dan permukiman dan perkotaan,promosi kesehatan,pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan. Melaksanakan pembinaan tehnis di bidang peningkatan SDM kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan tenaga kesehatan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hubungan yang dilakukan dengan media saat ini seperti Surat Kabar Serambi Indonesia, RRI dan Global Radio. Penuluhanpenyuluhan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat diantaranya : 1. Penyuluhan mengenai PHBS 2. Penyuluhan mengenai cara penanganan Demam berdarah 3. Penyuluhan mengenai manfaat dan pentingnya pemberian ASI secara eksklusif 4. Penyuluhan mengenai keamanan penggunaan obat dan kosmetik 5. Penyuluhan mengenai Air Bersih dan pengelolaannya 6. Penyuluhan mengenai TBC dan penanganannya 7. USILA 8. Penyuluhan mengenai penyakit cacingan dan diare.

Dinas Pekerjaan Umum (PU)

• Merumuskan rencana dan program kerja dinas PU. • Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan drainase. • Mengatur dan mengelola pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana dumberdaya air, rawa dan danau. • Menyelenggarakan dan pengawasan prasarana kawasan pembangunan dan sistem manajemen konstruksi, pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur. • Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa daerah sendiri serta Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

Bab 3

26


SKPD/BAGIAN

Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

TUPOKSI pengembangannya. • Menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pekerjaan umum. • Menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang pekerjaan umum. • Menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama di bidang pekerjaan umum dan pertambangan energi. • Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan tupoksi. • Bappeda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. • Merumuskan rencana dan program kerja Bappeda. • Mengkoordinasikan penyusunan program perencanaan pembangunan daerah. • Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. • Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJP,RPJM,RKPD dan Restra serta kebijakan penyusunan dokumen daerah yang berhubungan dengan perencanaan. • Merumuskan dan menyusun program-program tahunan sebagai pelaksana rencana yang dibiayai oleh derah ataupun yang disulkan kepada pemerintah tingkat atasan untuk dimasukan ke dalam program tahunan propinsi dan nasional. • Menyusun dan menyampaikan KUA dan PPAS ke Walikota dan kemudian diteruskan oleh DPRK. • Melaksanakan kegiatan penatausahaan Bappeda. • Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi dalam bidang perencanaan pembangunan SDM dan sosial budaya, perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, perencanaan pembangunan daerah bawahan serta dalam bidang pengendalian dan penelitian. • Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota melalui SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bab 3

27


3.1.4. Keterlibatan Pelaku Bisnis Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah, di Kota Langsa telah terdapat beberapa partisipasi dari pihak swasta, biasanya bergerak dalam bidang pengumpulan, pengangkutan sampah, khusus untuk sampah anorganik atau sampah-sampah yang bisa didaur ulang, seperti plastik, kaca, kardus, besi, dan sebagainya. Unit-unit usaha tersebut antara lain adalah: Nama Perusahaan

: UD RIZKI

Nama Pemilik

: Irwanto

Berdiri

: 1998

Alamat

: Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No 4

Telp

: 425674

Jumlah Karyawan

: Karyawan Tetap Laki=7 Org, P = 2 Org

Jenis dan volume rongsok yang ditampung adalah : No.

Jenis

Jumlah/Bln

Harga Beli

Harga Jual

(Rp)/Kg

(Rp)

1.

Besi

40 Ton

2.900

3.100

2.

Plastik

3 Ton

3.000

1.300

3.

Atom Oli

5 Ton

3.000

4.000

4.

Kertas

45 Ton

1.500

1.500

5.

Botol Kaca

600

800

150 Karung

Dijual pada CV Kusuma Jaya Meda dengan Alamat Jl. Binjai Km 7,6 No.75 Telp.8451258, 8451636 Medan-Sumatea Utara. Kendala yang dihadapi saat ini adalah : Harga yang tidak stabil. Mahalnya jasa angkut dan biaya-biaya pungli/pungutan liar. Minimnya modal kerja


Bab 3

28


Nama Perusahaan

: UD PUAS

Nama Pemilik

: Mashudin

Berdiri

: 1984

Alamat

: Jl. Iskandan Sani Sungai Pao

Telp

: 424072

Jumlah Karyawan

: Karyawan Tetap Laki=2 Org, P = 1 Org Karyawan Tidak Tetap Laki=3 Org

Jenis dan volume rongsok yang ditampung adalah : No.

Jenis

Jumlah/Bln

Harga Beli

Harga Jual

(Rp)/Kg

(Rp)

1.

Besi

20 Ton

2.900

3.100

2.

Plastik

2 Ton

3.000

1.300

3.

Atom Oli

5 Ton

3.000

4.000

4.

Kertas

25 Ton

1.500

1.500

5.

Botol Kaca

600

800

25 Karung

Dijual ke PT. Alam Jaya dengan alamat Jl. Belawan Km.8,5 Medan. Kendala yang dihadapi saat ini adalah : Harga yang tidak stabil. Mahalnya jasa angkut dan biaya-biaya pungli/pungutan liar. Minimnya modal kerja Secara umum sektor swasta yang sudah berpartisipasi adalah mereka yang memandang keberadaan sampah merupakan peluang usaha. Adapun permasalahan berkenaan dengan patisipasi swasta dan masyarakat dalam Sub Sektor Persampahan di Kota Langsa adalah belum adanya kerangka hukum yang jelas terkait dengan peran Sektor swasta dan Lembaga Non Pemerintah. Dengan demikian kondisi yang diharapkan atas partisipasi swasta dan masyarakat ini adalah:


Bab 3

29


Semua timbulan sampah dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara optimal. Unsur Pemerintah Kota lebih banyak berperan sebagai regulator. Kalau ada peran sebagai operator lebih banyak pada aktivitas yang memang merupakan kewajiban sektor publik. Bahkan aktivitas inipun sedapat mungkin disubkontrakkan kepada sektor swasta sehingga

pihak

Pemerintah Kota cukup menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh subkontraktor tersebut. Beberapa jenis pekerjaan yang sebaiknya di subkontrakkan antara lain : (1). Penanganan kebersihan area publik (jalan umum, taman kota, dll), (2). Pengangkutan sampah dari TPS/transfer depo/kontainer ke TPA. Sedangkan Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam Sub Sektor Air Limbah Domestik Sampai saat ini belum ada pihak swasta yang terlibat langsung dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Langsa baik berupa sub-kontrak maupun dalam bentuk kerjasama yang lainnya. Permasalahan yang timbul antara lain : Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah permukiman, karena rendahnya tingkat pemulihan biaya investasi. Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari sektor swasta dan yang melibatkan masyarakat melalui community development. Kondisi yang diharapkan dalam peningkatan partisipasi sektor swasta dan lembaga non pemerintah dalam sub sektor air limbah domestik adalah dengan mengidentifikasi segmen-segmen aktivitas tertentu yang memiliki karakteristik sebagai berikut : Memberikan peluang terjadinya transaksi komersial (memberikan laba) Memberikan prospek berkembangnya volume bisnis Meminimalisasi biaya operasional Menghasilkan manfaat non finansial, baik kepada masyarakat atau kepada pengusaha swasta Memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Beberapa potensi kegiatan yang diharapkan bisa dikembangkan melalui partisipasi pihak swasta dan masyarakat antara lain adalah :


Bab 3

30


Masyarakat sebagai penghasil air limbah rumah tangga diharapkan mampu berperan dalam pengolahan air limbah rumah tangga. Hasil pengolahan lumpur tinja dapat bernilai ekonomi jika diolah dengan baik yaitu dapat sebagai pupuk tanaman dan campuran bahan pelengkap bangunan seperti bataco. Khusus untuk grey water jika diolah dengan baik dapat digunakan untuk mengairi sawah atau kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan memperluas pasar sanitasi on-site.

3.1.5. Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan Dari kegiatan Observasi & Survei PMJ di kelurahan-kelurahan yang termasuk area beresiko tinggi dengan melibatkan masyarakat secara langsung diperoleh hasil seperti terlihat dibawah ini. Hasil analisa akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Rencana Tindak untuk kelurahan-kelurahan tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tanggung jawab terbesar dalam pengadaan/pembangunan sistem sanitasi yang layak berada pada individu masyarakat sendiri. Dalam konteks pelaksanaan studi penilaian mengenai partisipasi masyarakat dan peran jender dalam pengelolaan sanitasi, salah satunya akan ditinjau dari kondisi kegiatan pembangunan dan pengelolaan sanitasi yang dilakukan secara swadaya serta bagaimana keterlibatan aktif masyarakat dalam prosesnya. Identifikasi terhadap kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat dan peran jender dalam pengelolaan sanitasi yang pernah dilakukan di lokasi prioritas

selama tiga tahun terakhir. Kajian dilakukan untuk 6 bentuk

kegiatan yang terkait dengan pembangunan pengelolaan sanitasi

bagi

masyarakat, yaitu dalam wujud program/kegiatan : a. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan. b. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan drainase lingkungan. c. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan sanitasi lingkungan. d. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan air bersih. e. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan persampahan. f. Pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM.


Bab 3

31


Pelibatan Masyarakat Miskin dan Jender dalam Pembangunan Dari sisi pekerjaan yang memerlukan ketrampilan dikerjakan hanya oleh laki-laki, sedangkan perempuan mengerjakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan sementara pekerjaan yang dibayar hanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan hanya melakukan pekerjaan yang sifatnya sukarela.

Pelibatan Masyarakat Miskin dan Jender dalam Pemeliharaan Selain kegiatan pembangunan yang memerlukan keterlibatan masyarakat miskin dan jender dalam pembangunan berbasis mayarakat khususnya sub sektor yang telah dilaksanakan di Kota Langsa berupa pembangunan MCK, saluran, sanitasi, persampahan, air bersih. Maka keterlibatan mereka praktis diperlukan dalam pemeliharaannya melalui lembaga/badan keswadayaan masyarakat di tingkat Kelurahan/Gampong

yang dilaksanakan oleh UPL

(Unit Pengelola Lingkungan) sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan lingkungan, keberadaan lembaga tersebut merupakan hasil dari intervensi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM yang telah dilaksanakan di Kota Langsa, seperti PPK dan P2KP. Pentingnya pemeliharaan adalah untuk menjaga agar prasarana yang sudah dibangun selalu dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat dioperasikan secara optimal dan terjaga kelestariannya. Prasarana yang sudah dibangun tersebut kemudian digunakan atau dioperasikan tentunya perlu diperiksa secara rutin, untuk melihat apakah terjadi kerusakan-kerusakan yang dapat mengurangi

fungsinya dan

kemudian kerusakan-kerusakan tersebut perlu diperbaiki. Keterlambatan penanganan terhadap kerusakan akan mengakibatkan mahalnya biaya dan juga sudah terjadi kerusakan yang fatal sehingga prasarana tidak berfungsi. Agar kegiatan pemeliharaan dapat diselenggarakan dengan baik, maka bentuk keterlibatan mereka (PMJ-masyarakat miskin & jender) adalah sebagai berikut: 1. Ikut menentukan bagian-bagian yang harus dipelihara secara rutin atau berkala, berikut menyediakan peta/gambar/sketsa prasarana yang akan ditangani. 2. Ikut melaksanakan survey kebutuhan pemeliharaan. Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

Bab 3

32


3. Melibatkan mereka untuk membuat rencana pemeliharaan prasarana dengan menghitung kebutuhakn perbaikan, kebutuhan bahan, kebutuhan biaya, dan kebutuhan tenaga. Jika telah diketahui ada kerusakankerusakan yang perlu diperbaiki atau ditangani tetapi diluar kemampuan masyarakat, maka UPL-BKM bersama Kepala Kelurahan/Gampong akan melaporkan ke PJOK di tingkat Kecamatan

yang nantinya akan

dilanjutkan ke Dinas-dinas terkait. 4. Terlibat dalam pemilahan masalah-masalah operasi dan pemeliharaan hasil survey kedalam 3 bentuk kegiatan pemeliharan, seperti : Aturan untuk operasi dan pemeliharaan dari berbagai komponen sub sektor sanitasi dijelaskan secara ringkas di bawah ini : Untuk komponen drainase, pekerjaan yang dilakukan adalah : - Membersihkan saluran dari Lumpur dan sampah secara regular - Memeriksa saluran secara regular - Memperbaiki dan/atau mengganti saluran ketika diperlukan Untuk komponen ini yaitu air bersih, pemeliharaan penyediaan air tergantung dari ada atau tidaknya sistem lokal yang tersambung dengan jaringan PDAM, untuk daerah-daerah yang penyediaan pipa barunya tersambung dengan jaringan PDAM, PDAM akan bertanggung jawab untuk operasi dan pemeliharaan, dari sistem hingga meteran di unit rumah. Penghuni harus bertanggung jawab untuk keran dan pemipaan di dalam unit kapling masing-masing. Biaya operasi dan pemeliharaan PDAM akan dibebankan pada konsumen melalui tarif air. Komponen MCK, Sanitasi dilakukan dengan cara antara lain: - Fasilitas rumah tersambung ke septik tank individu dan cubluk (sumur resapan) - Fasilitas rumah tersambung ke fasilitas pengolahan limbah (septik tank atau anaerobic unit skala kecil), tersambung ke sumur resapan atau unit pengolahan sekunder (kolam atau rawa buatan). Tiap individu bertanggung jawab untuk operasi dan pemeliharaan fasilitas sanitasi dan pengolahan limbah di tingkat rumah masing-masing.


Bab 3

33


Persepsi dan preferensi yang dikemukakan masyarakat dalam studi PMJ • Tokoh masyarakat/lembaga masyarakat/tokoh agama bergerak untuk mengorganisir peran serta masyarakat dan melakukan penyadaran masyarakat dalam upaya menciptakan kondisi sanitasi yang layak melalui kegiatan

pengelolaan

secara

swadaya

maupun

dalam

rangka

melaksanakan program pemerintah. • Pemerintah diharapkan pula lebih aktif melakukan penyadaran dan penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan (seperti dalam hal kebersihan dan kesehatan). Instansi Pemda memahami perlunya membangun kerjasama dengan aparatur lokal (Lurah hingga RT) untuk mengorganisir program pembangunan dan pemeliharaan lingkungan layak dan sehat. • Stakeholder (perguruan tinggi, LSM, dll) harus aktif melakukan kritisi dan kontrol

terhadap

kebijakan

pemukiman dan penyehatan

dan

pelaksanaan

program

penataan

lingkungan. Masyarakat juga meminta

lembaga-lembaga pendidikan dan kemasyarakatan bergerak aktif dalam memberikan pemahaman mengenai lingkungan yang sehat, layak dan upaya untuk mencapainya. • Masyarakat juga menyadari perlunya kelembagaan lokal dalam upaya pengelolaan dan pengawasan lingkungan permukimannya. Pemerintah dan stakeholder perguruan tinggi diharapkan dalam membantu proses penyadaran warga serta proses pembentukan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan permukiman beserta perangkat organisasi dan aturannya. Terkait dengan aspek kelembagaan ini, masyarakat dan pihak pemerintah

sepakat

pentingnya

merevitalisasi

lembaga-lembaga

masyarakat yang lekat dengan kebutuhan dan pembentukan perilaku pemukiman dan lingkungan sehat (PKK, Posyandu, lembaga adat, dll). • Masyarakat juga menyadari bawa wanita dianggap memiliki peran strategis untuk memelihara nilai-nilai kebersihan dan kesehatan pemukiman dan lingkungan. Melihat dari kondisi diatas sebenarnya proses gender dan kesetaraan sosial sudah cukup nampak dalam aktivitas tingkatan kota, namun masih ada


Bab 3

34


beberapa

permasalahan/kendala

yang

dihadapi

khususnya

dalam

pengelolaan sanitasi tingkat kota antara lain: Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengertian gender dan kesetaraan sosial di hampir semua pemangku kepentingan, termasuk dalam hal ini para pengambil keputusan dan SKPD terkait. Walaupun kegiatannya sudah cukup nampak, sepertinya proses gender dan kesetaraan sosial dalam pengelolaan sanitasi Kota Langsa belum terkoordinasi dengan baik. Belum adanya regulasi tingkat daerah/kota yang mengatur tentang keterlibatan kaum perempuan dan ibu rumah tangga. Belum adanya dukungan dana yang signifikan dalam kegiatan yang bersifat memberdayakan kaum perempuan dalam pengelolaan sanitasi Minimnya inisiatif dari masyarakat khususnya kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sanitasi Secara garis besarnya kondisi yang diharapkan dari partisifasi masyarakat adalah termasuk adanya peranan gender dan kesetaraan sosial sehingga perempuan bisa berperan lebih optimal dan dilibatkan terutama dalam pengambilan keputusan sehingga bisa lebih berpartisipasi secara optimal. Tujuannya juga berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan dan akhirnya perempuan mempunyai peran penting dalam penataan lingkungan. Secara rincinya untuk pelibatan kaum perempuan dalam pengelolaan sanitasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bahasan setiap sub sektor sanitasi. 1. Partisifasi masyarakat dalam Pengelolaan Pembuangan Limbah Cair Partisifasi masyarakat dalam aspek gender dan kemiskinan dalam pengelolaan pembuangan limbah cair diharapkan menuju kepada kondisi antara lain sebagai berikut: Keberadaan Ibu-ibu PKK dalam hal ini dapat berperan sebagai mitra Pemerintah kota, baik sebagai kepanjangan tangan pemerintah kota dalam penyediaan layanan pengelolaan limbah cair seperti sosialisasi pengelolaan limbah cair (off site & on site komunal), maupun kegiatan penarikan retribusi limbah cair masyarakat. Hal ini terkait dengan stuasi yang diharapkan bahwa kaum perempuan memahami betul peranannya dalam pengelolaan limbah cair domestik sehingga ada Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

Bab 3

35


langkah-langkah kaum perempuan untuk mengkondisikan rumah tangganya agar melakukan pengelolaan limbah cair rumah tangga secara bijaksana. Fungsi dari masyarakat nya itu sendiri untuk melakukan pengelolaan limbah cair domestik secara benar dalam tataran rumah tangga. Dengan demikian diharapkan masyarakat nantinya memiliki kemauan untuk memanfaatkan fasilitas Pengelolaan limbah cair yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota. Intinya adalah masyarakat berperan sebagai pelaku pengelolaan limbah cair yang sebenarnya. Penyediaan layanan oleh pemerintah kota, atau pihak lain tidak melepaskan tanggungjawab masyarakat secara kesehatan keluruhan dari pengelolaan limbah cair. Masyarakat secara umum akan menanggung resiko secara langsung dari dampak yang ditimbulkan akibat pengelolaan limbah cair yang buruk atau tidak memenuhi syarat keamanan lingkungan. 2. Partisifasi Masyarakat dalam Manajemen Pengelolaan Sampah Partisifasi masyarakat dan gender dalam pengelolaan manajemen pengelolaan sampah diharapkan menuju kepada kondisi antara lain sebagai berikut: Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berlaku bijaksana dalam melakukan pengelolaan sampah tingkatan rumah tangga. Masyarakat di daerah layanan sampah mempunyai kemauan untuk memanfaatkan fasilitas layanan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kota. Munculnya inisiatif kaum perempuan untuk menuangkan kreatifitasnya dalam membuat usaha daur ulang sampah. Usaha kaum perempuan dalam pengelolaan sampah mampu membantu memberikan aspek manfaat bagi keluarga (penghasilan keluarga). Terciptanya sistem pengelolaan yang terpadu berbasis masyarakat yang bercirikan adanya inisiatif masyarakat untuk menjalankan 3R (reduce, reuse, recycle) dalam tatanan rumah tangga yang dipelopori kaum perempuan. 3. Partisifasi Masyarakat di Sub Sektor Drainase Dalam pengelolaan sistim drainase sangat diharapkan adanya peran serta masyarakat yang dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

Bab 3

36


Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase dengan tidak membuang sampah/kotoran lainnya ke dalam saluran drainase agar tidak tersumbat sehingga saluran dapat berfungsi maksimal sebagai saluran pembuang air hujan. Kerelaan masyarakat untuk memelihara saluran drainase lingkungan yang ada di depan rumah masing-masing, umpamanya dengan membersihkan

lumpur

secara

berkala

sehingga

tidak

terjadi

penumpukan lumpur atau endapan di saluran drainase lingkungan di depan rumah. 4. Partisifasi Masyarakat dan Gender dalam Kampanye PHBS Pemberdayaan masyarakat dan gender dalam kampanye PHBS diharapkan menuju kepada kondisi antara lain sebagai berikut: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam PHBS Meningkatnya kesadaran kaum perempuan sehingga mau dan mampu memainkan peranannya dalam PHBS di lingkungan rumah tangga maupun masyarakat di sekitarnya. Kegiatan untuk mendukung kondisi yang diharapkan dalam mengusung peranan gender dan kesetaraan sosial dalam pembangunan sanitasi Kota Langsa antara lain sebagai berikut: 1. Pemberdayaan perempuan dengan melibatkan berbagai unsur kelompok strategis. Memberdayakan atau memperkuat organisasi perempuan yang telah ada misal PKK, Kader Posyandu, Dharma Wanita, LSM perempuan dan SKPD terkait untuk meningkatkan kemampuan mereka pengelolaan sanitasi. Pengorganisasian perempuan dalam suatu wadah khusus untuk berartisipasi dalam setor sanitasi, sehingga mereka mempunyai akses dan kontrol dalam pengelolaan sanitasi. 2. Pemberdayaan masyarakat dan publik di sektor sanitasi antara sebagai berikut: Peningkatan peran serta masyarakat melalui partisipasi aktif mereka dalam setiap tahapan kegiatan dengan jalan melibatkan perempuan dalam spengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yang


Bab 3

37


menyangkut pengelolaan sanitasi, dengan menggunakan metode propoor campaign maupun metode partisipatif lainnya di wilayah prioritas.

3.1.6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan strategi monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, dan memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi kota untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target sanitasi kota serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan dengan efektif. Strategi monitoring dan evaluasi meliputi tiga kategori monitoring yang masing-masing kategori memiliki peranan yang sama pentingnya. Kategori pertama adalah monitoring proses untuk evaluasi prosedur perencanaan SSK, dan proses perubahan kelembagaan. Kategori kedua adalah monitoring pelaksanaan SSK dan proyek (monitoring hasil dan keluaran), yang memonitor pelaksanaan rencana tindak SSK jangka menengah untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan sudah tercapai. Kategori ketiga adalah monitoring manfaat sanitasi secara umum, yang memberikan informasi umum mengenai status sektor dan memungkinkan pembaharuan informasi dasar yang ada.. Strategi M&E ini mempergunakan beberapa prinsip dasar yaitu strategi ini harus sederhana, efisien dan terfokus. Instrumen dan mekanisme yang digunakan harus berdasarkan sistem yang telah ada untuk mempermudah akses informasi dan memperkecil biaya. Selain itu instrumen dan mekanisme dibuat sesederhana mungkin agar lebih mudah bagi otoritas yang bertanggung-jawab untuk mengumpulkan informasi yang handal mengenai kebutuhan akan peningkatan kapasitas yang ekstensif. Dengan memakai sistem yang ada dan menghindari kerumitan, maka potensi keberlanjutan strategi monitoring dan evaluasi akan meningkat.


Bab 3

38


3.2. Aspek Teknis dan Higiene 3.2.1. Air Limbah Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) sub-sektor air limbah di Kota Langsa adalah sebagai berikut : a. Masih rendahnya kesadaran penduduk dalam beraktifitas yang dapat mendukung kenyamanan lingkungan. b. Kondisi permukiman/perumahan penduduk yang relatif terpencar, menyebabkan sulitnya pembangunan saluran pembuangan. c. Belum tersedianya saluran pembuangan induk di hampir semua kecamatan. Penanganan air limbah di Kota Langsa masih menggunakan sistem pengelolaan setempat (on-site system), sehingga sangat besar peluang yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air

tanah. Padahal, mayoritas

penduduk Kota Langsa menggunakan air tanah, baik sumur bor maupun sumur terbuka. 1) Masalah layanan pengelolaan air limbah a. Sampai saat ini keberadaan infrastruktur pengelolaan air limbah seperti IPLT belum optimal dalam penggunaannya. IPLT ini berlokasi di Gampong Simpang Wie Kecamatan Langsa Timur, IPLT tersebut di bangun pada 2007 dan selesai tahun 2008 oleh BRR dengan luas 1,7 Ha, dari tabel berikut dapat diketahui kapasitas IPLT Kota Langsa sebagai berikut : Tabel.3.7 Kapasitas Layanan IPLT Kota Langsa No.

1

Sarana/Prasarana

Truk Tinja

Kapasitas (m3 atau Orang) 3000 Liter

Jumlah/ Unit

Kondisi Baik (Unit)

Lokasi/ Tahun Pembua tan

1

√

2005

1

√

2008

a . Biaya Penyedotan (Rp.) :

2

- 0 - 1000 Liter

Rp. 150.000,-

- 1001 - 1500 Liter

Rp. 200.000,-

- 1501 - 3000 Liter

Rp. 250.000,-

IPLT


Bab 3

39


Sumber : RPIJM Kota Langsa Tahun 2010.

b. Permintaan masyarakat atas jasa layanan pengurasan limbah tinja sangat jarang, menyebabkan pemanfaatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) tidak berjalan optimal. c. Sebagian besar fasilitas tangki septiknya masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan. 2) Masalah Ketersediaan dana a. Keterbatasan alokasi dana Pemerintah Kota Langsa mengakibatkan sistem pengolahan air limbah rumah tangga secara lengkap dan tuntas menggunakan off-site system (sistem terpusat) masih mengalami hambatan, sehingga pilihan yang diambil saat ini adalah menggunakan sanitasi berbasis masyarakat. b. Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari sektor swasta dan masyarakat melalui seperti dana CSR (corporate social responsibility) untuk pembangunan sanitasi pada tingkat komunitas. 3) Kelembagaan dan peraturan a. Pengelolaan limbah cair rumah tangga di Kota Langsa di atur dalam peraturan Daerah/Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pengolahan Kebersihan Persampahan. Instansi Pemerintah Kota Langsa yang menangani dan terkait dalam pengelolaan limbah cair adalah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa. 4) Masalah peran serta masyarakat a. Peran masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kota Langsa dalam pengolahan air limbah dapat di kategorikan sebagai berikut : •

Bagi masyarakat yang sudah sadar dan mampu secara finansial untuk penanganan limbah cair tidak mengalami kesulitan, artinya secara teknis dan kebutuhan sarana prasarana dapat secara langsung disediakan oleh si pemrakarsa.

•

Bagi masyarakat yang belum sadar dan mayoritas tidak mampu (secara finansial) sangat sulit untuk penanganan limbah cair di lingkungannya hal ini keterbatasan akan kesadaran dan biaya yang harus dikeluarkan.


Bab 3

40


b. Secara keseluruhan Peran serta serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kota Langsa dalam pengolahan air limbah belum maksimal, masih mengandalkan kegiatan atau proyek dari Pemerintah Kota Langsa. Dapat di tarik kesimpulan bahwa permasalah air limbah untuk saat ini di Kota Langsa sangat erat kaitannya dengan keterbatasan ekonomi sehingga masyarakat belum mampu menyediakan sarana sanitasi sendiri. Belum lagi persepsi dari sebagian masyarakat bahwa sarana sanitasi air limbah belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Sebagian masyarakat Kota Langsa lebih mudah membuang limbahnya ke sungai dan saluran drainase, hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah kota dalam mengelola air limbah yang meliputi : 1.

Pencemaran terhadap air tanah akibat air limbah rumah tangga di kota Langsa akan terkendali secara optimal.

2.

Akses pelayanan air limbah rumah tangga kepada masyarakat akan meningkat tentunya dengan melibatkan partisifasi masyarakat melalui pengoptimalan peran swasta melalui hubungan atau pola kemitraan.

3.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah bagi kesehatan akan meningkat.

3.2.2. Persampahan Kondisi persampahan di Kota Langsa hingga saat ini belum begitu memprihatinkan. Namun, bukan berarti bahwa persampahan tersebut tidak akan

menimbulkan

pengaruh

buruk

di

masa

yang

akan

datang.

Perkembangan penduduk, perkembangan dan peningkatan volume kegiatan ekonomi masyarakat, perkembangan dan perluasan kota, semua ini merupakan sumber meningkatnya volume persampahan. Plastik, sisa-sisa makanan, kantong-kantong bekas, botol-botol plastik bekas minuman, dan lain sebagainya diperkirakan dapat menimbulkan kerawanan dan buruknya lingkungan di masa depan. Sejalan dengan hal tersebut, penanganan sampah merupakan masalah yang memprihatinkan. Dalam banyak kasus, beban sampah yang diproduksi rumah tangga ternyata tidak bisa ditangani oleh sistem persampahan yang ada. Untuk mengurangi beban di tingkat kota, banyak pihak mulai melihat


Bab 3

41


pentingnya pengelolaan/pengolahan di tingkat rumah tangga, yakni dengan pemilahan sampah dan pemanfaatan atau penggunaan ulang sampah, misalnya sebagai bahan untuk kompos. Dengan latar belakang semacam ini, EHRA kemudian memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kegiatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga serta melakukan pengamatan yang tertuju pada kegiatan-kegiatan pengomposan. Bahwa yang paling banyak dijumpai adalah rumah tangga yang membuang sampahnya di dalam rumah atau di tempat bersama untuk kemudian diangkut petugas, yakni sebesar 10,5%. Kelompok kedua yang cukup besar adalah mereka yang membuang sampah ke halaman rumah mereka untuk kemudian dibakar, dikubur atau didiamkan saja. Persentase kelompok ini adalah sebanyak 36,7%. Sementara, mereka yang membuang ke tempat terbuka sekitar 4,5%, terdiri dari mereka yang membuang ke sungai, kali kecil, selokan dan kolam ikan/tambak. Permasalahan yang timbul dewasa ini untuk sub sektor persampahan antara lain sebagai berikut : a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keindahan dan kebersihan.

Sering

didapati

perilaku

anggota

masyarakat

yang

membuang sampah secara sembarangan, malah tidak jarang mereka membuang sampah ke dalam saluran air, termasuk ke dalam Krueng Langsa. b. Belum membudayanya penyediaan bak atau tong-tong sampah, baik di pusat pertokoan di kota maupun di kawasan-kawasan permukiman dan perumahan penduduk. Kalaupun ada tong sampah, sampah yang seharusnya dimasukkan ke dalam tong sampah, malah dibuang di luar atau di sekitar tong sampah. c. Belum tersedianya lokasi TPS untuk persampahan penduduk. Seharusnya di dekat lokasi permukiman penduduk disediakan TPS sebelum sampah tersebut di angkut ke TPA oleh petugas kebersihan. d. Meningkatnya tumpukan sampah di pusat-pusat pasar pada bulan-bulan

tertentu seperti bulan Ramadhan dan bulan-bulan musim penghujan. Pada bulan Ramadhan aktifitas pedagang musiman yang berjualan di kaki lima tajam, terutama pedagang panganan berbuka puasa, hal ini mengakibatkan produksi sampah berlipat ganda. Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

Bab 3

42


e. Secara umum, kualitas dan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan

sampah masih rendah. f. Pengelolaan sampah masih mengandalkan siklus kumpul-angkutbuang, kurang memperhatikan prinsip 3R. g. Pengelolaan masih pada skala kecil dan belum terfasilitasi secara memadai.

Tabel 3.8 Prosentase Asumsi Timbulan Produksi Sampah Kota Langsa Tahun 2010 No

Jenis Angkutan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemukiman Pasar Tradisional Pasar Modern Hotel dan Wisma Rumah sakit Industri Mikro (non B3) Warung Kopi Rumah Makan Urban Lain-lain Jumlah

Produksi Sampah (m3/hari)

Persentase (%)

53,28 31 51 14 15 11 13 9 10 2 210,28

25,34 14,74 24,25 6,66 7,13 5,23 6,18 4,28 4,76 0,95 100

Sumber : BLHKP Kota Langsa

1) Masalah layanan pengelolaan persampahan a. Pengelolaan persampahan di Kota Langsa saat ini ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Langsa dan didukung oleh Geuchiek dan Perangkat Gampong (Kepala desa dan Perangkat Desa RT/RW). b. Terbatasnya prasarana dan sarana persampahan yang ada. Tabel 3.9 Prasarana dan Sarana Persampahan Yang Ada No

Satuan

Volume (unit)

Kapas itas

Tahun Pengadaan

Kondisi

1. Tong sampah

-

-

-

-

-

Pengumpulan

-

-

-

-

-

1. Gerobak Smpah

-

-

-

-

-

Pihak Pengelola

Ket.

1. Masyarakat a.

b.

Perwadahan


Bab 3

43


c.

2. Becak Sampah

-

-

-

-

-

3. lain-lain

-

-

-

-

-

Penampungan sementara

-

-

-

-

-

1. Transfer depo

-

-

-

-

-

2. Container

-

-

-

-

-

3. Pasangan batu

-

-

-

-

-

4. Bak Kayu

-

-

-

-

-

5. Tanah terbuka

-

-

-

-

-

13

unit

1,5 m3

2008

Baik

Pengangkutan

-

-

-

-

-

1. Truk sampah

-

-

-

-

-

2. dump truck

-

-

-

-

-

3. compactor truck

-

-

-

-

-

4. Arm roll truck

-

-

-

-

-

Pengolahan

-

-

-

-

-

1. Pengomposan

-

-

-

-

-

2. Daur ulang

-

-

-

-

-

99

unit

40 Liter

2006

89 Rusak

-

-

-

-

-

1. Gerobak Smpah

20

unit

1,5 m3

2007

18 Rusak

2. Becak Sampah

-

-

-

-

-

3. lain-lain

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

1. Transfer depo

-

-

-

-

-

2. Container

5

unit

3 m3

2007

4 Rusak

3. Pasangan batu

-

-

-

-

-

4. Bak Kayu

-

-

-

-

-

5. Tanah terbuka

-

-

-

-

-

10

unit

-

2008

Baik

6. TPS d.

e.

Swakelola Masyarakat

2. Pemerintah a.

Perwadahan 1. Tong sampah

b.

c.

Pengumpulan

6. TPS d.

10 unit Kondisi Baik

2 unit Kondisi Baik

1 unit Kondisi Baik

Pengangkutan


Bab 3

44


1. Truk sampah

e.

f.

15

unit

5 m3

1995-2009

7 Rusak

2. dump truck

-

-

-

-

-

3. compactor truck

-

-

-

-

-

4. Arm roll truck

-

-

-

-

-

1. Pengomposan

-

-

-

-

-

2. Daur ulang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengolahan

Pembuangan akhir 1. Alat berat :

1

- Buldozer

g.

h.

8 unit Kondisi Baik

unit

-

2008

- Back hole

-

-

-

-

-

- Loader

-

-

-

-

-

- Shovel

-

-

-

-

-

- Compactor

-

-

-

-

-

2. Luas area (ha)

7,5

-

-

2008

Rusak

3. Sistem pengolahan

-

-

-

-

-

4. Status tanah

-

-

-

-

-

5. Jarak ke kota

-

-

-

-

-

11 Km

-

-

-

-

-

5 Km

-

-

-

-

-

1. Leachate Treatment

3

-

-

-

Rusak

2. Buffer zone

1

-

-

-

Rusak

3. Saluran pengumpul air lindi

1

-

-

-

Rusak

4. Drainase air hujan

1

-

-

-

Rusak

1. Kantor

1

unit

-

-

Baik

2. Bengkel

1

unit

-

-

Rusak

3. dan lain-lain

-

-

-

-

-

40

unit

-

-

-

6. jarak ke permukiman (terdekat) Pengendalian pencemaran di TPA

Tidak Layak Pakai Open Damping Pemko Langsa

Dalam perbaikan

Sarana penunjang

3. Swasta a.

Perwadahan 1. Tong sampah

b.

PLN & PT. Adhi Karya

Pengumpulan


Bab 3

45


c.

d.

e.

f.

g.

1. Gerobak Sampah

-

-

-

-

-

2. Becak Sampah

-

-

-

-

-

3. lain-lain

-

-

-

-

-

1. Transfer depo

-

-

-

-

-

2. Container

5

unit

3 m3

2009

Baik

3. Pasangan batu

-

-

-

-

-

4. Bak Kayu

-

-

-

-

-

5. Tanah terbuka

-

-

-

-

-

6. TPS

7

unit

1,5 m3

2009

Baik

1. Truk sampah

-

-

-

-

-

2. dump truck

-

-

-

-

-

3. compactor truck

-

-

-

-

-

4. Arm roll truck

1

unit

-

2009

Baik

Pengolahan

-

-

-

-

-

1. Pengomposan

-

-

-

-

-

2. Daur ulang

-

-

-

-

-

1. Alat berat :

-

-

-

-

-

- Buldozer

-

-

-

-

-

- Back hole

-

-

-

-

-

- Loader

-

-

-

-

-

- Shovel

-

-

-

-

-

- Compactor

-

-

-

-

-

2. Luas area (ha)

-

-

-

-

-

3. Sistem pengolahan

-

-

-

-

-

4. Status tanah

-

-

-

-

-

5. Jarak ke kota

-

-

-

-

-

6. jarak ke permukiman (terdekat)

-

-

-

-

-


PT. Adhi Karya

PT. Jamsostek Langsa

Pengangkutan

PT. Adhi Karya

Pembuangan akhir

Sarana penunjang


Bab 3

46


1. Kantor

-

-

-

-

-

2. Bengkel

-

-

-

-

-

3. dan lain-lain

-

-

-

-

-

2) Masalah Ketersediaan dana a. Sistem pengelolaan sampah masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat 3) Kelembagaan dan peraturan a. Instansi Pemerintah Kota Langsa yang menangani dan terkait dalam pengelolaan

sampah

(limbah

padat)

ditangani

Oleh

Badan

Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang baru dibentuk Bulan Desember 2009 dan sebelumnya adalah Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup b. Diatur dalam Peraturan Daerah/Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun

2003, Tentang Pengelolaan Kebersihan Persampahan Kota Langsa 4) Masalah peran serta masyarakat a. Hanya sebagian kecil rumahtangga melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, begitupun dengan partisipasi Gender secara khusus. Sebagian besar masyarakat melakukan pemusnahan sampah sendiri dengan cara menimbun atau dibakar, terutama pada wilayah permukiman dengan tingkat

kepadatan penduduk

yang relatif

rendah, sedangkan dalam pengelolaan sampah masih didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan uraian permasalahan diatas kondisi pengelolaan sampah saat ini masih jauh dari keadaan yang ingin dicapai. Kondisi pengelolaan sampah yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat kota Langsa adalah sebagimana yang diuraikan dibawah ini. 1.

Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kota.

2.

Berkurangnya jumlah sampah kota yang harus dikelola.

3.

Tumbuhnya

kesadaran

warga

untuk

tidak

membuang

sampah

sembarangan 4.

Terbangunnya jalan dan jembatan menuju TPA, sepanjang 8 km.

5.

Meningkatnya layanan pengumpulan sampah di setiap wilayah kota.


Bab 3

47


6.

Meningkatnya jumlah pengangkutan sampah dari sumber, tempat pembuangan sementara (TPS),

7.

Tersedianya sarana dan prasarana pembuangan sampah.

8.

Meningkatnya usaha daur ulang sampah.

9.

Bertambah baiknya kinerja pengelolaan sampah baik dari aspek teknik, hukum, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan keuangan.

3.2.3. Drainase Lingkungan System drainase Kota Langsa saat ini masih jauh dari memadai, terutama untuk menanggulangi genangan air dalam wilayah kota serta pengendalian banjir. Kondisi dan ketersediaan drainase di Kota Langsa masih buruk. Berdasarkan buku Kajian Strategis Potensi Daerah Kota Langsa Tahun 2007, masih banyak terdapat rumah tangga yang belum memiliki saluran drainase. Untuk Langsa Barat 1.446 kk atau 14,67% rumah tangga yang belum memiliki saluran drainase. 8.420 kk atau 85,33% sudah memiliki saluran drainase tetapi kondisinya masih buruk.

Kecamatan Langsa Kota juga

mengalami hal serupa, hanya 59,15% saja rumah dengan kondisi drainase baik, 25,33% kondisi buruk dan 15,52% kondisi drainase sangat buruk. Kecamatan Langsa Timur 33,52% belum memiliki drainase sedangkan yang sudah memiliki drainase 66,85%. Kondisi dengan kategori baik 49,63%, kondisi buruk 43,66%, sedangkan kondisi dengan kategori sangat buruk 6,71%. Identifikasi permasalahan drainase Kota Langsa diantaranya: a. Banyaknya drainase (parit-parit) yang tersumbat karena banyaknya sampah dalam saluran drainase, dibangunnya kios-kios pedagang di atas drainase, serta ditutupnya saluran dengan plat beton oleh para pemilik toko b. Kurang lancarnya aliran air akibat kecilnya saluran buik dakker, sehingga melimpah dan tergenang. c. Buik dakker yang ada sekarang ini berukuran kecil, hanya berdiameter 0,60 cm (buatan zaman Belanda), seperti di Jalan Iskandar Tsani, Jalan Terminal Lama, Jalan Pabrik Pajak Pisang, Jalan Sudirman, Jalan A. Yani, dan Jalan Tgk. Syik Di Tunong.


Bab 3

48


d. Masih terdapat banyak rumah tangga yang belum memiliki saluran drainase. e. Telah terjadi kerusakan pada sebagian besar drainase di 5 (lima) kecamatan di Kota Langsa. f. Rusaknya drainase sepanjang 50.000 m pada lima kecamatan di Kota Langsa. g. Debit air yang tidak sesuai dengan daya tampung drainase yang ada sekarang. h. Sistem saluran drainase masih terpencar-pencar (scatteres), sehingga belum ada keterpaduan jaringan sistem drainase kota drainase kota yang terintegrasi satu dengan lainnya. i.

Saluran drainase terputus karena belum memiliki gorong-gorong.

j.

Salutan drainase yang ada berfungsi juga sebagai saluran air limbah dan tempat pembuangan sampah padat.

k. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pemeliharaan drainase kota yang masih dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah. l.

Terjadinya pendangkalan akibat sedimentasi pada beberapa saluran drainase.

m. Sistem pelayanan atau pengaliran air drainase masih mengandalkan gravitasi dan pengaliran khir ke laut. Kelemahan system ini pada saat terjadi pasang laut air menjadi sulit mengalir karena ketinggian Kota Langsa di atas permukaan laut tidak cukup memadai untuk elevasi saluran yang optimal. n. Belum terealisasinya proyek fisik dari Master Plan Drainase Kota Langsa. Di kota Langsa sendiri sampai saat ini masih mengalami masalah dibidang drainase dimana masih kurang baiknya saluran drainase. Hal itu ditandai dengan masih terdapatnya daerah ataupun titik banjir di kota Langsa seperti Sungai pauh, Alue Beurawe, Lhok Banie. Di daerah ini sering terjadi banjir yang diakibatkan oleh tidak selesainya pembuatan jaringan utama ke sungai, sehingga air yang mengalir dari daerah pusat kota dan sekitarnya menjadi terhambat. Dengan demikian direkomendasikan untuk menyelesaikan jaringan drainase utama ke sungai, dan menambah jaringan baru yaitu di


Bab 3

49


Simpang Wie, Gampong Alue Dua, dan Sepanjang Kuala Langsa. Drainase yang ada sekarang perlu di normalisasi kembali Kota Langsa merupakan kawasan rawan banjir. Bila curah hujan sangat tinggi dengan ketinggian genangan dapat mencapai 2 meter dan lama genangan 520 hari. Selain itu daerah pantai, sebagian besar merupakan daerah yang memiliki ketinggian sama dengan permukaan laut rata-rata, sehingga ketika hujan lebat dan air laut pasang pada saat bersamaan, maka terjadilah banjir, seperti di Gampong Telaga Tujuh. Sumber genangan air (banjir) di Kota Langsa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 1.

Banjir Kiriman, merupakan aliran banjir yang datangnya dari daerah hulu sungai di luar kawasan yang tergenang. Hal ini diakibatkan oleh hujan yang terjadi di daerah hulu menimbulkan aliran banjir yang melebihi kapasitas sungainya, sehingga terjadi limpasan.

2.

Banjir Lokal, merupakan genangan air yang timbul akibat hujan yang jatuh di daerah itu sendiri, dimana drainase yang ada tidak mampu menampung debit air hujan. Pada banjir lokal , ketinggian genangan air mencapai 30-50 cm dan lama genangan antara 1-3 jam.

3.

Banjir rob, merupakan banjir yang terjadi baik akibat aliran langsung air pasang atau air balik dari saluran drainase akibat terhambat oleh air pasang. Banjir pasang merupakan banjir rutin akibat air laut pasang yang terjadi di wilayah pesisir laut. Ketinggian genangan air pada saat terjadi banjir rob adalah antara 50-100cm.

Adapun potensi genangan air akibat genangan air diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.10 Lokasi Potensi Genangan No A. 1 2 3 4

5 6 7

Lokasi Genangan Kecamatan Langsa Kota Gp. PB. Blang Pase Gp. Tualang Teungoh Gp. Daulat Gp. Jawa - Lapangan Merdeka - Tanjung Putus - Lain-lain Gp. Mutia Gp. Blang Seunibong Gp. Blang

Luas Gampong/ Desa (Ha)

Potensi Tinggi Genangan (m)

830 1200 200 140

0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 -

180 90 890

0,3 - 0,5 0,5 - 1,5 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3


Bab 3

50


No

Lokasi Genangan

8 Gp. Alue Beurawe 9 Gp. Teungoh B. Kecamatan Langsa Lama 1 Gp. Meurandeh 2 Gp. Asam Peutek 3 Gp. Sidodadi 4 Gp. Sidorejo 5 Gp. Baroh Langsa Lama 6 Gp. Pondok Pabrik 7 Gp. Pondok Keumuning 8 Gp. Seulalah C. Kecamatan Langsa Timur 1 Gp. Seunebok Antara 2 Gp. Alue Pineung 3 Gp. Matang Setui 4 Gp. Bukit Pulo 5 Gp. Bukit Medang Ara 6 Gp. Bukit Rata 7 Gp. Bukit Meutuah 8 Gp. Matang Cengai 9 Gp. Alue Merbau 10 Gp. Sukarejo 11 Gp. Matang Panyang 12 Gp. Simpang Wie D. Kecamatan Langsa Barat 1 Gp. Matang Seulimeng 2 Gp. Seuriget 3 Gp. Sungai Pauh 4 Gp. Simpang Lhee 5 Gp. Lhok Banie 6 Gp. Kuala Langsa E. Kecamatan Langsa Baro 1 Gp. Alue Dua 2 Gp. Timbang Langsa 3 Gp. Geudubang Jawa 4 Gp. PB. Tunong 5 Gp. Birem Puntong 6 Gp. Paya Bujok Seulemak 7 Gp. Karang Anyar 8 Gp. Geudubang Aceh 9 Gp. Pondok Kelapa Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa

Luas Gampong/ Desa (Ha) 259 180

Potensi Tinggi Genangan (m) 0,3 - 0,5 0,3 - 0,5

900 260 320 370 300 967 1300 250

0,8 - 1,0 0,8 - 1,0 0,8 - 2,0 0,8 - 2,0 0,3 - 0,5 0,8 - 1,5 0,3 - 0,5 0,5 - 1,0

250 300 950 900 250 220 980 300 397 320 200 280

0,3 - 0,5 0,5 - 0,8 0,5 - 0,8 0,3 - 0,5 0,3 - 0,6 0,3 - 0,5 0,3 - 0,5 0,2 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1,0

300 260 400 250 275

0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 0,2 - 0,4 0,3 - 0,5 0,3 - 0,5 -

530 1393 565 970 400 300 400 791 1200

0,2 – 0,5 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 0,5 - 1,0 0,2 - 0,4 0,3 - 0,8 -


Bab 3

51


1) Masalah layanan Sasaran pelayanan sistem drainase kota langsa diarahkan pada : a. Peningkatan sistem drainase dalam rangka mengurangi wilayah genangan air di wilayah perkotaan. b. Pengembangan

jaringan

drainase,

sarana

prasarana

pendukung/pelengkapnya meningkatkan pelayanan sarana drainase dan melindungi kawasan permukiman dan strategis perkotaan dari risiko genangan air. c. Menjaga, memelihara dan merawat sistem drainase yang telah ada. d. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana drainase sesuai dengan debit aliran. 2) Masalah Ketersediaan dana Keterbatasan

dana

sehingga

berpengaruh

terhadap

operasional

pemeliharaan prasarana dalam hal ini sungai dan drainase tidak berjalan maksimal. Dana yang sangat terbatas harus dibagi untuk pembangunan saluran baru atau sudetan, normalisasi saluran/sungai, revitalisasi saluran/sungai, pemeliharaan dan pengawasan. 3) Kelembagaan dan peraturan Instansi Pemerintah Kota Langsa yang menangani dan terkait dalam pengelolaan drainase antara lain : Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Cipta Karya dan Bidang Pengairan) Kota Langsa, Bagian Umum Sekretariat Kota Langsa, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Walaupun masih rancangan atau belum disyahkan, Drainase diatur dalam Rancangan Qanun (Peraturan Daerah) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Langsa. 4) Masalah peran serta masyarakat Peran serta masyarakat dan gender dalam pengelolaan drainase lingkungan di Kota Langsa secara keseluruhan belum maksimal, hal ini terlihat dari prilaku masyarakat terhadap pemeliharaan sarana drainase lingkungan. Sehingga perangkat Desa/gampong/lingkungan diharapkan secara aktif dapat menggiatkan masyarakat dalam melakukan gotong-


Bab 3

52


royong di wilayah masing-masing termasuk membersihkan drainase dari sampah-sampah dan sedimen penyebab penyumbatan saluran. Beberapa hal masih terlihat perilaku masyarakat terhadap sarana drainase adalah sebagai berikut : a. Masyarakat masih terbiasa membuang limbah rumah tangga/home industri tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu. b. Masih ada masyarakat yang membuat sampah di saluran drainase. c. Masih ada masyarakat yang membuang air besar (BAB) di saluran drainase. d. Masih ada masyarakat yang mendirikan bangunan diatas drainase seperti yang terdapat di Jalan Iskandar Sani, Jalan A. Yani, Jalan Sudirman, dan di kawasan Pasar Kota Langsa. e. Masih randahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan fungsi drainase yang sesungguhnya.

3.2.4. Air Bersih/Minum Hasil survei EHRA menunjukkan bahwa di Kota Langsa terdapat 2 (dua) sumber utama air minum, yaitu 1) penjual air isi ulang, dan 2) Sumur bor (pompa tangan, mesin). Selain kedua sumber tersebut, proporsinya sangat kecil dan relatif bisa tidak diperhitungkan. Hal yang lain perlu dipelajari dalam EHRA adalah apakah rumah tangga mengeluarkan dana untuk mendapatkan air minum. Hasilnya, mayoritas rumah tangga di Kota Langsa atau sekitar 65,2% melaporkan mengeluarkan uang untuk mendapatkan air minum. Sekitar 34,2% melaporkan sebaliknya, yakni tidak mengeluarkan dana untuk mendapatkan air minum. Secara umum sarana air bersih di Kota Langsa dilaksanakan oleh PDAM Tirta Keumuneng, di bentuk berdasarkan Perda/Qanun Nomor 6 Tahun 2005 tentang pendirian PDAM Tirta Kemueneng Kota Langsa, sarana tersebut pada awalnya dibangun oleh pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1928. Dengan memanfaatkan air waduk Alue Gampu dengan kapasitas terpasang 20 liter/detik menggunakan sistem pengolahan Saringan Pasir Cepat yang dipompakan dari Ground Reservoir berkapasitas 150 m3. Melalui jaringan


Bab 3

53


pipa GIP berdiameter 150 mm dialirkan ke menara air bersih berkapasitas 250 m3 pada ketinggian 17 m. Dari menara secara gravitasi dialirkan kepada pelanggan yang berada di Kota Langsa. Kemudian, tahun 1980 bantuan dana IGGI dibangun satu lagi unit WTP konvensional kapasitas terpasang 80 liter/detik. WTP ini menggunakan air baku dari Krueng Langsa yang dipompakan ke dalam bak pengaliran di atas bukit sebelum dialirkan ke dalam kolam prasedimentasi. Dari prasedimentasi, air dialirkan ke WTP, dan air yang sudah bersih dipompakan ke Upper Ground Reservoir kapasitas 1.000 m3 di atas bukit pada ketinggian 47,2 meter dan kemudian dialirkan ke kota Langsa secara gravitasi melalui pipa ACP diameter 300 mm sepanjang 7.200 m. Air baku yang diolah pada PDAM Tirta Keumueneng bersumber dari Krueng Langsa dan Alue Gampu. Untuk lebih jelasnya, sistem pengolahan air minum PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa dapat dilihat dalam skematik sistem penyediaan air minum pada Gambar 2.2. PDAM Tirta Kemueneng Kota Langsa mempunyai sarana penyediaan air minum terdiri dari beberapa sistem yang terintegrasi. Secara garis besar potensi permintaan sambungan pelayanan masih cukup besar tetapi sumber air terbatas, dan kondisi sistem terutama perpipaan telah sangat menurun karena usia teknis. Oleh karena itu, masih terdapat kebocoran walaupun pengaliran air secara gravitasi dengan elevasi 47,2 m sudah dijalankan. Pengoperasian sistem yang dijalankan adalah selama 24 jam per hari namun kontinuitas pelayanan belum dapat dipenuhi selama 24 jam. Dari Hasil Penilaian Kinerja bidang teknik (BP2SPAM), kehilangan air diberi nilai yang masih rendah yaitu 1.00. Hal ini karena tingkat kebocoran di PDAM Tirta Kemueneng Kota Langsa masih tinggi yaitu mencapai 54,3%, yang berarti masih jauh dari kehilangan air ideal capacity sebesar tidak lebih dari 30%. Data laporan bulan Desember 2006 kebocoran menurun sampai 35%, sehingga nilainya 2,00. Dari hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa umumnya didapati terdapat water meter induk yang kurang berfungsi, sehingga penentuan debit pengambilan, debit produksi maupun debit air yang didistribusikan dilakukan dengan pengukuran yang kurang akurat sehingga perhitungan kebocoran juga menjadi kurang akurat. Dalam hal ini ada 2 (dua) kemungkinan, kebocoran yang sesungguhnya bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Pada jaringan distribusi masih terdapat water relif yang Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

Bab 3

54


bocor walaupun sudah dilakukan perbaikan, tetapi hal ini bersifat sementara, dan menurut PDAM cukup bermanfaat, yaitu pengaliran air terjadi peningkatan. Di samping itu, juga sering terjadi kebocoran di sambungan pipa utama ACP dan DCIP yang pemasangannya dilaksanakan sudah lama dan sekarang letaknya banyak yang berada di jalan raya karena adanya pelebaran jalan. Jadi di samping usianya telah mendekati batas akhir usia perencanaan, bebannya pun bertambah berat karena jalan raya tersebut merupakan jalur utama dengan kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Kehilangan air atau Non Revenue Water (air yang tidak dapat ditagihkan) dapat terjadi antara lain juga karena akurasi meter air pelanggan sudah menurun atau pembacaan meter yang tidak tepat atau masih terdapat pencuriaan air. Efisiensi produksi masih mendapat nilai 1.00, karena angkanya 72,2%. Bila angkanya lebih dari 90% baru mendapat nilai baik yaitu 3.00. Efisiensi produksi ini mengindikasikan ratio antara kapasitas yang optimal dan kapasitas yang terpasang. Semakin besar angka ratio tersebut berarti sistem produksi semakin mampu beroperasi sesuai perencanaan. Dari laporan PDAM, diketahui bahwa pada saat ini efisiensi produksi adalah 41,74% sehingga nilainya masih 1.00 yang berarti masih kurang baik, bahkan mengalami kemunduran dari sebelumnya. Hal ini sebenarnya agak meragukan karena pada kenyataannya memang tidak ada alat ukur/water meter induk di unit-unit produksi dan distribusi. Sebagian ada tetapi umumnya tidak berfungsi lagi. Jam produksi per hari juga masih mendapat nilai 1.00 karena rata-rata jam operasi PDAM Tirta Keumueneng baru 16 jam/hari. Nilai 3.00 baru diberikan bila jam operasi rata-rata telah lebih dari 23 jam. Dari laporan tahun 2007 didapat bahwa jam operasi rata-rata adalah 24 jam, berarti nilainya sekarang adalah 3.00. Dari hasil kunjungan lapangan dan kajian mengenai jam operasi ini dapat diidentifikasi beberapa kenyataan seperti berikut ini. 1. Meskipun sistem beroperasi selama 24 jam (gravitasi) tetapi ada beberapa pelanggan yang airnya tidak mengalir kontinyu selama 24 jam melainkan hanya beberapa jam saja. Hal ini kemungkinan disebabkan antara lain karena dalam perkembangannya banyak dilakukan tapping tanpa simulasi jaringan distribusi terlebih dahulu sehingga terdapat daerah-daerah yang tidak mendapat pengaliran penuh 24 jam.


Bab 3

55


2. Beberapa sistem yang menggunakan listrik/pompa berupaya melakukan efisiensi/penghematan dengan cara tidak mengoperasikan sistem selama 24 jam penuh. Permasalahan air bersih Kota Langsa ditingkat masyarakat adalah sebagai berikut; 1.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk Kota Langsa mengakibatkan perlu mencari alternatif baru sumber air baku untuk keperluaan air bersih.

2.

Sebagian besar penduduk Kota Langsa belum terakses oleh pelayanan air bersih melalui jaringan PDAM Tirta Keumuning, diantaranya Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan langsa Timur, Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Lama, disebabkan belum memadai sarana pelayanan air bersih terutama jaringan perpipaan.

3.

Faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah/terbatas menjadi alasan masyarakat tersebut. Belum mampu melakukan pemasangan jaringan air bersih melalui PDAM Tirta Kemuning Langsa.

4.

Banyak masyarakat berpendapat bahwa kualitas air bersih PDAM Tirta Kemuning Langsa relatif sudah baik, namun perlu meningkatkan pelayanan air bersih, sehingga masyarakat bisa mengakses air bersih.

Permasalahan air bersih ditingkat PDAM Tirta Kemuning Langsa. 1. Debit air bersih PDAM Tirta Kemuning Langsa masih mencukupi di perkirakan sampai tahun 2020, namun perlu memikirkan alternatif air baku selanjutnya; 2. Sebagian jaringan pipa PDAM perlu di remajakan untuk mendapatkan kualitas air bersih melalui jaringan distribusi .Kebocoran air masih tinggi yaitu sebesar 40,20% yang dikarenakan adanya sambungan liar/pencurian air, water meter rusak/tidak berfungsi, pencatatan meter air yang tidak akurat dan lain – lain; 3. Masih kurangnya sumber daya manusia terutama pada operator yang merupakan bagian utama operasional instalasi air bersih; 4. Saat ini PDAM Kota Langsa mengandalkan sumber air baku dari Waduk Alur Gampu dan Krueng Langsa. Waduk Alur Gampu merupakan waduk peninggalan zaman Belanda yang di bangun tahun 1928, sampai saat ini


Bab 3

56


masih berfungsi dan dirawat dengan baik oleh PDAM Kota Langsa. Waduk ini berada di Desa Pondok Keumuning, Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Waduk ini mempunyai kapasitas 10 - 20 ltr/dtk, sedangkan sungai Krueng Langsa masih tersedia dari 400 – 1.300 ltr/dtk dan dimanfaatkan oleh PDAM Kota Langsa. Air bersih melalui waduk Alur Gampu diproses melalui slow sand filter ( SSF ), sedangkan sumber air dari krueng Langsa di proses melalui Water Treatment Plant ( WTP ), sedangkan kualitas air bersih yang di produksi masih memenuhi standar teknis kesehatan (tersedianya sarana laboratorium ), Air bersih tersebut didistribusikan melalui jaringan pipa distribusi dia 300 – 150 mm dan dia 100 – 50 mm ke Kota Langsa sepanjang 248.839 m. Reservoar kapasitas 1000 dan 600 m3 cukup untuk melayani 28.000 SR (Sambungan Rumah) melalui clear water pump dan gravitasi 5. Pengelolaan air bersih berdasarkan PP nomor 16 tahun 2005 tentang pengembangan penyediaan air minum, dimana seharusnya PDAM harus sudah mampu memberikan pelayanan air siap minum kepada masyarakat di mulai tahun 2008, namun sampai saat ini hanya mampu melayani air bersih. Sedangkan UU RI nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pemerintah harus menjamin tersedianya air baku untuk air minum. Tabel 3.11 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Kota Langsa No.

Uraian

1

Tingkat Pelayanan

2

Sumber Air Utama

Satuan

Sistem Non Perpipaan (Masyarakat)

Sistem Perpipaan (PDAM)

%

31 - Waduk Alur Gampu - Krueng Langsa

3

Kapasitas Sub Sistem a. Sumber Air

ltr/dtk

120

b. Terpasang (design)

ltr/dtk

140

c. Produksi

ltr/dtk

110

d. Kapasitas Terjual 4

m3

137.891

Jumlah Sambungan a. Domestik


Bab 3

57


- Sambungan Rumah terpasang

unit

8.929

- Sambungan Rumah aktif

unit

6.755

- Sambungan Rumah daftar tunggu

unit

16.961

b. Non Domestik

5

- Kran umum

unit

-

- Terminal air

unit

-

- Hidran umum

unit

11

a. Produksi

jam/hari

20

b. Layanan

jam/hari

16

Jam Operasi

6

Kehilangan air (UFW)

7

Komponen Operasioanal Retribusi/tarif rata-rata

%

54,25

Rp

2.100

Waktu penetapan tarif

Mei 2010

Efisiensi penagihan

%

Pendapatan bulanan

Rp/bln

278.485.000

Biaya operasional bulanan

Rp/bln

280.000.000

Jumlah pegawai 8

org

77

Maksimum

MKA

4

Minimum

MKA

3

Rata-rata

MKA

2

Tekanan pada jaringan distribusi utama

Sumber PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa

Tabel 3.12 Sistem Penyediaan dan Pengolahan Air Minum Perpipaan Kota Langsa No 1

Uraian Unit air baku a. Lokasi sumber - Waduk Alur Gampu - Krueng Langsa

Jenis / Kualitas

Panjang (m)

Jmlh Unit

Kapasitas terpasang

Kapasitas produksi

Tahun pembuatan

Sedang

1

20 ltr/dtk

1928

Sedang

1

120 ltr/dtk

1980

Keterangan


Bab 3

58


b. Transmisi air baku Bangunan penyadap - Pompa

2

- pipa / saluran diameter 250 mm diameter 300 mm bangunan pelapas tekan Unit produksi bangunan produksi

3

Baik

2

1928

Baik

2

1997-2008 PVC, baja, HDPE

Baik Kurang Baik

7000

1

60 ltr/dtk

1980

Baik

25000

1

80 ltr/dtk

2008

Baik

1

1980 140 ltr/dtk

Baik

-

110 ltr/dtk IPA paket/IPA beton/SPL/d ll

3

Unit distribusi - pompa a. Unit WTP Plat Baja b. WTP Konvensio nal c. Waduk - pipa

4

reservoir - cup tangki Unit layanan

Baik

2

40 ltr/dtk

2008

Baik

2

50 ltr/dtk

1997

Baik

2

35 ltr/dtk

2000

2

140 ltr/dtk

2008

Baik

32000

Baik -

4 -

-

1980-2008 -

- SR

Baik

8929

- TA / HU / KU

Baik

11

-

-

Tidak digunakan

1980-2010 1985


Tabel 3.13 Jumlah Pelanggan berdasarkan PDAM Tirta Keumuning


Bab 3

59


Kota Langsa dari tahun 2006 – 2009 No

Uraian

1

Penduduk Penduduk yang menikmati air ( Jiwa ) Presentase ( % ) Jumlah Pelanggan ( SR )

2 3

Th. 2006

Th. 2007

Th. 2008

Th. 2009

138.903

139.902

140.005

149.805

26 7.984

27,2 8.012

32,6 8.012

28,93 8.100


Sasaran yang hendak dicapai dan ini merupakan tantangan bagi PDAM dalam penyediaan dan pengelolaan air minum di Kota Langsa adalah seperti berikut ini. 1. Menjadikan PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa pada tahun 2012 sebagai PDAM yang sehat, atau dalam perspektif keuangan sebagai PDAM yang mencapai Full Cost Recovery (FCR) atau paling tidak mampu beroperasi dalam keadaan Basic Cost. 2. Terciptanya keberpihakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NAD, dan Pemerintah Kota Langsa melalui alokasi pendanaan sharing untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat melalui PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa. 3. Melaksanakan prinsip “Good Governance”.

3.2.5. Higiene/PHBS Dengan dicanangkannya Visi Langsa Sehat 2010 diharapkan penduduk Kota Langsa akan hidup dalam lingkungan yang sehat, berprilaku hidup bersih dan sehat, serta dapat memilih, mengakses dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan berkeadilan, sehingga memiliki derajat kesehatan yang optimal.. Dengan demikian, untuk mewujudkan visi tersebut maka salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui Kampanye PHBS –Perilaku Hidup Bersih Sehat- kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota langsa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan kampanye PHBS dilaksanakan secara integral dengan program-program terkait lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kampanye PHBS pada tahun


Bab 3

60


2009 adalah (1). Sosialisasi PHBS Rumah Tangga; (2). Sosialisasi PHBS Sekolah; (3). Pembuatan dan Pemasangan Sepanduk; (4). Pelatihan Kader PHBS; (5). Pemasangan Baliho. Hasil survey Sanitasi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasyah Iptida’yah Negeri (MIN) tahun 2009 dalam wilayah kota langsa sebagai berikut : 1. Wilayah kerja Puskesmas Langsa Kota Dari 10 SD dan MIN yang dilakukan survey hanya 3 sekolah yang memenuhi syarat sementara 7 sekolah secara keseluruhan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan antara lain: -

Halamanya sekolah kurang bersih

-

Tidak memiliki kotak P3K

-

Toilet / kamar mandi sekolah belum mencukupi dan tidak terpelihara dengan baik

-

Kurang tersedianya tong sampah

-

Kebersihan kantin sekolah kurang dipelihara

-

Kuantitas air dan kualaitas air kurang mencukupi

2. Wilayah kerja Puskesmas Langsa Barat Dari 10 SD dan MIN yang dilakukan survey hanya 6 sekolah yang memenuhi syarat sementara 4 sekolah secara keseluruhan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan antara lain: -

Wastafel tidak berpungsi dengan baikP

-


-

Saluran pembuangan air limbah tidak berpungsi

-

WC rusak dan tidak bisa di gunakan

3. Wilayah kerja Puskesmas Seuriget Dari 7 SD yang dilakukan survey hanya 1 sekolah yang memenuhi syarat sementara 6 sekolah secara keseluruhan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan antara lain: -

Tidak tersedianya saluran pembuangan air limbah

-

Wastafel tidak berpungsi dengan baik

-



Bab 3

61


-

Kurang tersedianya tong sampah

4. Wilayah kerja Puskesmas Langsa Timur Dari 10 SD yang dilakukan survey hanya 7 sekolah yang memenuhi syarat sementara 3 sekolah secara keseluruhan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan antara lain: -

WC rusak dan tidak bisa di gunakan

-


-

Wastafel tidak berpungsi dengan baik

-

Tidak tersedianya saluran pembuangan air limbah

Bentuk kegiatan dan Sumber Daya yang terlibat dalam kegiatan promosi hygiene dan PHBS tersebut antara lain meliputi : 1. Pelatihan, pelatihan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari seluruh tenaga Puskesmas dalam wilayah Kota Langsa. Adapun tujuan pelatihan adalah untuk sosialisasi PHBS di desa. Setelah pelaksanaan Pelatihan diharapkan peserta dapat membuat sosialisasi sekaligus dapat memberikan materi kepada kader Poskesdes dan Tim desa dalam rangka PHBS. 2. Peran serta masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah bentuk perwujudan paradigma sehat dalam budaya hidup perorangan, keluarga & masyarakat yang berorientasi sehat. Bertujuan untuk meningkatkan, memelihara dan melindungi kesehatan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. intervensi program PHBS yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan penyuluhan Perilaku Hidup Sehat & Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kesehatan. Hasil yang dicapai adalah terbentuknya kegiatan kesehatan bersumber daya masyarakat. Peran serta masyarakat berbentuk upaya kesehatan bersumber masyarakat dikembangkan & disesuaikan dengan pelaksanaan program Peningkatan & Pemberdayaan Masyarakat antara lain : Kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin Desa), POD (Pondok Obat Desa), TOGA (Tanaman Obat Keluarga), Pos UKK (Pos


Bab 3

62


Upaya Kesehatan Kerja), serta Dana sehat. Posyandu merupakan jenis peran serta masyarakat yang paling memasyarakat dengan 5 program prioritas yaitu KB, KIA, Gizi, Imunisasi, Penanggulangan Diare. Jumlah Posyandu di wilayah Kota Langsa sebanyak 115 Posyandu, dan Posyandu terbanyak di wilayah Langsa Kota sebanyak 40 posyandu. Sedangkan kesehatan dan pola hidup masyarakat berdasarkan data hasil Pelaksanaan Survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga, dari 12 Desa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menjadi objek survey sebanyak 125 (KK) setiap desanya di wilayah kerja Puskesmas Langsa Kota pada

tahun 2009 dapat disimpulkan sebagai

berikut : 1.

67.4% responden ibu hamil melakukan pemeriksaan diri pada tenaga kesehatan;

2.

55.7% responden ibu hamil yang di tolong persalinannya oleh tenaga kesehatan;

3.

56 % responden Pasangan Usia Subur (PUS) memakai alat KB;

4.

65% responden Balita dibawa untuk di timbang berat badan;

5.

90% responden yang melakukan sarapan pagi selama beraktifitas;

6.

57% responden yang membawa bayi untuk di imunisasi lengkap;

7.

52% responden menggosok gigi sebelum tidur;

8.

51% responden yang merokok;

9.

59% responden yang tidak melakukan aktifitas olah raga fisik;

10. 75% responden yang tidak mekukan pemeriksaan Paps Smear bagi Wanita Usia Subur (WUS) 11. 68% responden memeriksa kesehatan untuk mengukur tekanan darah; 12. 54% responden yang memiliki tong sampah pada rumah tangga; 13. 62% responden memiliki sarana pembuangan air limbah (SPAL) yang tidak tergenang/tertampung; 14. 72% responden yang mendapat kartu Jamkesmas/Askes; Strategi Sanitasi Kota Langsa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman – PPSP-2010

Bab 3

63


15. 87% responden yang telah memanfaatkan jamban sehat; 16. 95% responden yang menggunakan air bersih, dan 17. 56% responden yang mencuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar pakai sabun.


Bab 3

64



Bab 3

1

Stategi Sanitasi Kota Langsa

Recommend Documents