STRATEGI SANITASI KOTA BANJARMASIN TAHUN VOLUME 8

STRATEGI SANITASI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 - 2010

VOLUME 8

KONDISI KEUANGAN DAN PENGATURAN PENDANAAN PROGRAM SANITASI

Status Maret 2008

KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA BANJARMASIN

SSK Vol.8_Banjarmasin

1/43

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Kelesuan ekonomi yang diakibatkan krisis moneter yang berkelanjutan menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini salah satunya mengakibatkan semakin banyak masyarakat miskin perkotaan di Kota Banjarmasin, sehingga merangsang pertumbuhan permukiman kumuh yang rendah kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakatnya. Sanitasi perkotan di Kota Banjarmasin menunjukkan kondisi yang belum memadai, dimana pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Pengelolaan air limbah, walalupun telah dikelola dengan on-site dan off-site treatment, tetapi masih banyak membutuhkan penangan lebih lanjut. Sedangkan pengelolaan sampah baru bisa melayani kurang dari 50% sampah perkotaan. Begitu juga halnya drainase yang masih banyak membutuhkan penanganan serius terutama untuk kawasan yang lebih rendah dari permukaan air laut. Kondisi pengelolaan sanitasi Kota Banjarmasin ini tidak terlepas dari kondisi spesifik geografisnya. Kota Banjarmasin berada pada ± 16 cm di bawah permukaan air laut, air tanah dan air permukaannya sangat terpengaruh oleh aktivitas warganya terutama pencemaran air yang disebabkan oleh limbah domestik warga. Keadaan tanah di wilayah Kota Banjarmasin sangat tidak mungkin membuat tangki septik dengan memakai resapan. Oleh sebab itu sangat layak bila semua limbah domestik kota ini diolah secara terpusat. Dengan kondisi sosial dan geografis seperti di atas, pengelolaan sanitasi Kota Banjarmasin memerlukan penanganan yang serius. Pemilihan teknologi sanitasi yang tepat guna mutlak dibutuhkan untuk mengatasi kendala fisik di atas. Salah satu konsekuensi logis dari penggunaaan teknologi tersebut adalah kesiapan pendanaan Kota Banjarmasin agar pelaksanaan pengelolaan sanitasi dapat dijalankan secara langgeng. Untuk keperluan di atas, maka penting untuk mengkaji besarnya kebutuhan dana untuk keseluruhan pengelolaan sanitasi Kota Banjarmasin. Selain itu juga dibutuhkan kajian untuk mengetahui ketersediaan dana pembangunan kota. Dengan melakukan kajian tersebut maka akan diketahui sejauh mana pendanaan internal Kota Banjarmasin dapat membiayai kebutuhan pengelolaan sanitasinya. Untuk menutupi kekurangan dana yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan sanitasi yang tidak ter-cover oleh dana yang ada, maka perlu dikembangkan strategi pendanaan untuk memaksimalkan sumber-sumber pendanaan yang dapat dipergunakan oleh Kota Banjarmasin.

1.2

Maksud dan Tujuan Penyusunan Strategi Pendanaan Sanitasi Kota dimaksudkan untuk memperlihatkan kemampuan pendanaan Kota Banjarmasin dalam menyelenggarakan layanan sanitasi perkotaan sebagai dasar bagi pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang bisa didapatkan guna mencapai target layanan sanitasi yang harus diselenggarakan. Adapun tujuan penyusunan Strategi Pendanaan Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut : 1. Memperlihatkan perkembangan kekuatan pendanaan Kota Banjarmasin terutama untuk menyelenggarakan layanan sanitasi perkotaaan


2/43

2. Memberikan gambaran target pembangunan dan pengembangan sanitasi yang seharusnya dilaksanakan Kota Banjarmasin. 3. Memberikan masukan bagi penetapan langkah-langkah strategis pendanaan pengelolaan sanitasi Kota Banjarmasin ke depan. 1.3

Pendekatan dan Metodologi Dalam penyusunan Strategi Pendanaan Sanitasi Kota Banjarmasin digunakan pendekatan dan metodologi yang didasarkan pada kajian pada peraturan keuangan pemerintah yang mengatur tentang sumber-sumber dana pembangunan yang dapat digunakan, yang dipadukan dengan hasil kajian dan keputusan-keputusan yang telah dibuat para stakeholder sanitasi – baik di pusat maupun di daerah. Kajian di atas disesuaikan dengan observasi yang telah dilakukan di Kota Banjarmasin, terutama yang terkait dengan pendanaan layanan sanitasi perkotaan di Kota Banjarmasin.

1.4

Sistematika Penyusunan Buku Volume 8 yang berisikan tentang Strategi Pendanaan Sanitasi Kota Banjarmasin disajikan dalam rangkaian bab, dengan sistematika sebagai berikut : BAB 1 Menggambarkan latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Buku Volume 8. BAB 2 Menguraikan tentang perkembangan keuangan Kota Banjarmasin berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta beberapa interpretasi data pendanaan sanitasi Kota Banjarmasin. BAB 3 Menjelaskan mengenai permasalahan keuangan yang ada di Kota Banjarmasin terutama dalam mendanai program pembangunan dan pengembangan sanitasi. BAB 4 Menjelaskan alternatif sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah Kota Banjarmasin guna menutupi kekurangan dalam membangun dan mengembangkan program sanitasi perkotaan. BAB 5 Berisikan tentang langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Kota Banjarmasin terkait dengan upaya memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang telah diidentifikasikan, baik upaya yang secara langsung berkaitan dengan keuangan maupun upaya-upaya yang bersifat mendukung. BAB 6 Menjelaskan mengenai langkah-langkah yang akan dijalankan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya menerapkan strategi yang telah ditetapkan.


3/43

BAB 2 GAMBARAN DAN ANALISIS KEUANGAN KOTA BANJARMASIN Pendapatan Kota Banjarmasin tumbuh secara signifikan dalam periode waktu tahun 2003 hingga 2007. Dalam periode tersebut pendapatan meningkat rata-rata sebesar 18,69%. Secara absolut pendapatan Kota Banjarmasin meningkat dari Rp. 302.579 juta hingga mencapai Rp. 589.833 juta pada tahun 2007. Hal positip yang terlihat dari pertumbuhan pendapatan Kota Banjarmasin adalah besarnya rata-rata pertumbuhan PAD yang mencapai 27,28% dalam periode waktu yang sama, dimana pertumbuhan pajak daerah juga memperlihatkan pertumbuhan yang hampir menyamai pertumbuhan total pendapatan yaitu lebih dari 17%. Pertumbuhan PAD ini jauh melebihi pertumbuhan rata-rata pertumbuhan pendapatan total Kota Banjarmasin. Sumber lain pendapatan adalah komponen dana perimbangan yang juga memperlihatkan pertumbuhan yang melebihi pertumbuhan total pendapatan, yaitu lebih dari 19%. Secara detail perkembangan keuangan Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel di bawah.

No.

Uraian

Realisasi (juta rupiah) 2004 38,328 20,307 9,181 332 8,508 261,837 34,243 194,081 5,500 28,013 14,800 314,965

2005 41,182 21,958 9,976 397 8,851 307,959 42,346 205,512 8,280 51,821 13,026 362,167

2006 45,572 24,302 10,189 426 10,655 445,099 54,817 320,165 19,710 50,406

BELANJA APARATUR DAERAH 61,038 74,751 Belanja Administrasi Umum 41,132 52,306 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 10,755 14,396 Belanja Modal 9,151 8,049 BELANJA LAYANAN PUBLIK 228,284 228,205 Belanja Administrasi Umum 139,413 144,997 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 38,600 32,419 Belanja Modal 36,306 36,684 Belanja BHP & Bant. Keuangan 5,598 5,443 Belanja Tak Tersangka 8,367 8,662 JUMLAH BELANJA 289,322 302,956 Sumber : Realisasi anggaran tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007.

77,227 47,752 20,746 8,729 228,981 141,366 37,826 40,667 4,765 4,357 306,208

92,957 53,408 25,834 13,715 283,983 166,336 3,520 34,265 8,904

1.1 1.1.01 1.1.02 1.1.03 1.1.04 1.2 1.2.01 1.2.02 1.2.03 1.2.04 1.3

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hsl Prsda & Pengel. Kek. yg. Dipis. Lain-lain PAD yg. Sah DANA PERIMBANGAN BHP/Bukan Pajak (dg. Pusat) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus BHP dan Bantuan Provinsi LAIN-LAIN PEND YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

2003 29,166 16,817 9,229 358 2,762 256,363 30,997 190,300 4,032 31,034 17,050 302,579

490,672

385,846

2007* 72,729 32,907 10,036 941 28,844 502,012 56,214 363,317 28,366 54,115 15,090 589,833

Ratarata Pert. 27.28% 18.74% 2.19% 35.13% 100.79% 19.27% 16.53% 19.29% 67.23% 19.97% 18.69% 15.38% 10.10% 34.16% 17.84% 8.11% 6.39% -30.01% -1.28% 23.88%

488,262

14.58%

Dari sisi belanja, laju rata-rata pertumbuhan belanja Kota Banjarmasin tidak sebesar laju pertumbuhan pendapatannya, yaitu meningkat rata-rata sebesar 14,58% dalam periode tahun 2003 hingga tahun 2007. Dalam periode waktu ini terlihat pertumbuhan belanja aparatur daerah menunjukkan petumbuhan


4/43

rata-rata di atas pertumbuhan rata-rata total belanja, yaitu mencapai lebih dari 15%. Sedangkan belanja layanan publik rata-rata meningkat sebesar 8,11%, dengan belanja operasi dan pemeliharaan yang semakin mengecil. Dalam kaitannya dengan layanan sanitasi Kota Banjarmasin maka hal dapat menjadi indikasi awal bagi perlunya pengkajian kembali alokasi belanja untuk layanan sanitasi, agar layanan dapat dijalankan secara optimal secara terus menerus. 2.1

Pendanaan Sanitasi Layanan sanitasi di Kota Banjarmasin dilakukan oleh bebarapa stakeholder, yaitu Pemerintah Kota Banjarmasin, PDAM Bandarmasih, dan PD-PAL. Layanan sanitasi oleh Pemerintah Kota dilakukan melalui Dinas Kimprasko, Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (DKPS), serta Dinas Kesehatan, terutama untuk layanan persampahan dan drainase. PDAM Bandarmasih merupakan stakeholder utama bagi pengelola layanan air bersih, dan PD PAL merupakan stakeholder pengelola layanan air limbah. PD PAL baru beroperasi setahun terakhir (akhir tahun 2006) dan masih terbatas layanannya. Berdasarkan alokasi yang ada, maka terlihat bahwa alokasi pendanaan sanitasi didominasi oleh pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air minum yang diimplementasikan oleh Dinas Kimprasko. Proporsi pendanaan terbesar masih diperuntukkan bagi layanan air minum yang mencapai rata-rata di atas 50% dari total pendanaan layanan sanitasi. Sedangkan alokasi ratarata untuk layanan sampah dan air limbah mencapai lebih dari 40%. Selain pengalokasian pendanaan sanitasi melalui APBD, pendanaan layanan juga dilakukan oleh PDAM untuk pengelolaan air minum dan PD PAL untuk layanan air limbah. Secara garis besar alokasi pendanaan layanan sanitasi Kota Banjarmasin yang didanai dengan APBD kota dapat dilihat pada tabel di bawah. Realisasi (juta rupiah) 2003 2004 2005 2006 12,687 11,117 10,686 8,623 1 Kimprasko 66.72% 63.26% 58.31% 41.15% 6,097 6,048 7,087 11,502 2 DKPS 32.07% 34.42% 38.67% 54.89% 230 408 552 830 3 Kesehatan 1.21% 2.32% 3.01% 3.96% Total Pendanaan Sanitasi 19,014 17,573 18,325 20,955 Total Belanja Daerah Layanan Publik 228,284 228,205 228,981 283,983 % Pendanaan sanitasi terhadap Belanja LP 8.33% 7.70% 8.00% 7.38% Sumber : Perhitungan APBD tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 No.

Dinas / Instansi

Ratarata 10,778 56.83% 7,684 40.51% 505 2.66% 18,967 242,363 7.85%

Adapun rekapitulasi pendanaan persektor layanan sanitasi untuk periode tahun 2003 hingga 2006 adalah sebagai berikut. No. 1 2. 3. 4. 5.

Layanan Pendanaan (juta rupiah) Air Bersih 133,94 Air Limbah 3,79 Persampahan 30,42 Drainase 27,82 Kampanye PHBS 2,02 Total 197,99 Sumber : Perhitungan APBD tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006


% 68% 2% 15% 14% 1% 100%

5/43

a.

Air Limbah Penangan air limbah secara komprehensif di Kota Banjarmasin dimulai pada tahun 1998 dengan dibangunnya WWTP/IPAL dan jaringannya sebanyak 200 sambungan untuk kawasan pusat kota/komersial dengan luas pelayanan 16,5 Ha atau 0,2% luas wilayah kota. Kapasitas pengolahan yang dibangun sebesar 500 m3/hari. Pengelolaan air limbah melalui IPAL terbangun Kota Banjarmasin diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Limbah Kota Banjarmasin (PDPAL) (Perda No. 3 Tahun 2006) sejak akhir tahun 2006. Saat ini sedang dilakukan Pengembangan jaringan / pemasangan pipa distribusi untuk bisa memenuhi target penambahan pelanggan sebanyak 3000 sambungan sampai dengan tahun 2009. Jumlah pelanggan aktif pada tahun 2006 adalah sebesar 562 dengan komposisi pelanggan seperti dijelaskan tabel di bawah. Pada akhir tahun 2007 sambungan telah mencapai 904 sambungan. No. 1 2 3

Golongan Pelanggan Sosial Non Niaga Niaga & Industri Total

Jumlah

%

12 144 406 562

2 21 77 100

Sumber : Perhitungan APBD tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006

Untuk mengelola air limbah, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyalurkan anggaran melalui PD PAL, baik berupa penyertaan modal, modal donasi kepada PD PAL, maupun modal PD PAL ketika pembentukannya. Secara absolute, total penyaluran anggaran Kota Banjarmasin mencapai Rp. 16,392,145,662. Selengkapnya besaran anggran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin berkaitan dengan pengelolaan air limbah oleh PD PAL Banjarmasin dapat dilihat dari laporan Neraca keuangan per 31 Desember 2007 PD PAL, khususnya untuk bagian kewajiban dan ekuitas (diringkas seperti tabel di bawah). Uraian

Realisasi (Rp.) Jumlah Total

Kewajiban Ekuitas Penyertaan Pemko Modal Donasi  APBD Pemko  APBN

9,872,550,000

6,351,022,512 5,354,067,788 11,705,090,300

Modal PD PAL

168,573,150

Laba ditahan/Akumulasi Kerugian

-351,778,115

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

21,394,435,335


6/43

Untuk mengejar target 3000 sambungan sampai dengan tahun 2009, diperkirakan masih diperlukan kucuran anggaran ke depan bagi perluasan cakupan layanan air limbah tersebut. Dari sisi operasional layanan, dengan jumlah sambungan yang ada PD PAL dapat beroperasi hingga menutupi biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur air limbah terbangun, bahkan masih dapat menghasilkan keuntungan. Secara detail pengelolaan keuangan PD PAL disajikan berdasarkan laporan rugi laba PD PAL per 31 Desember 2007 sebagai berikut ini. PENDAPATAN Pendapatan Jasa Layanan Air Limbah  Pendapatan Jasa Layanan Air Limbah  Pendapatan Jasa Layanan Air Lindi Jumlah Pendapatan Jasa Pelayanan Air Limbah

511,426,650 730,000,000 1,241,426,650

Pendapatan Non Jasa Layanan Air Limbah  Pendapatan Sambungan Baru  Pendapatan Sedot Tinja Jumlah Pendapatan Non Jasa Layanan Air Limbah

25,000,000 5,000,000

Pendapatan Lain-lain  Pendapatan Jasa Giro Jumlah Pendapatan Lain-lain

39,694,858

30,000,000

39,694,858

Jumlah Pendapatan BIAYA Biaya Bidang Teknik  Biaya Jaringan & Pengelolaan Air Limbah  Biaya Pemeliharaan Jar & Peng Air Limbah  Biaya Perencanaan & Evaluasi Jumlah Biaya Bidang Teknik Biaya Bidang Umum  Biaya Umum dan Keuangan  Biaya Pegawai  Biaya Kantor  Biaya Hubungan Pelanggan  Biaya Pemeliharaan Umum  Rupa-rupa Biaya Umum  Biaya Lain-lain Jumlah Biaya Bidang Umum

1,311,121,508

25,244,230 163,231,550 0 188,475,780

300,067,525 41,231,328 6,400,000 25,791,040 152,702,500 535,138 526,727,531

Jumlah Biaya

715,203,311

Laba/Rugi sebelum penyusutan

595,918,197

Penyusutan

947,696,312

Laba/Rugi setelah Penyusutan

-351,778,115


7/43

Adapun besaran retribusi air limbah ditetapkan berdasarkan besarnya tariff golongan dan banyaknya pemakaian air bersih PDAM yang besarnya 25% dari rekening PDAM bagi pelanggan PDAM. Sedangkan untuk pengguna layanan non-pelanggan PDAM besarnya retribusi yang dikenakan adalah bervariasi berdasarkan golongan pelanggan. Tariff layanan air limbah bagi non-pelanggan PDAM adalah sebagai berikut : No. A.

B.

C.

D.

E.

Golongan Pelanggan Kegiatan Sosial 1. Sosial Umum 2. Sosial Khusus Non Niaga 1. Rumah Tangga A1 2. Rumah Tangga A2 3. Rumah Tangga A3 4. Rumah Tangga B Kegiatan Niaga 1. Niaga Kecil Niaga Kecil I Niaga Kecil II Niaga Kecil III 2. Niaga Menengah 3. Niaga Besar Industri 1. Industri Rumah Tangga 2. Industri Menengah 3. Industri Besar/Khusus Jenis Usaha di Areal Pasar 1. Pedagang Emper 2. Pedagang Meja 3. Pedagang Kios 4. Pedagang Toko 5. Pedagang Grosir

Tarif (Rp./bulan) 5.000 10.000 5.000 10.000 25.000 25.000 5.000 5.000 20.000 30.000 50.000 100.000 20.000 50.000 100.000 5.000 5.000 10.000 15.000 20.000

Sumber : Perda No. 16 Tahun 2006 Tentang Tarif Jasa Pengolahan Air Limbah Kota Banjarmasin

Dalam menjalankan layanan air limbah PD PAL telah dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur terbangun dari tariff yang dikenakan kepada pengguna layanan. Hal ini dimungkinkan mengingat pelanggan layanan masih didominasi oleh pelanggan komersial sehingga tariff dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk ke depan, berkaitan dengan banyaknya pelanggan layanan rumah tangga terutama kelompok berpendapatan rendah yang kemungkinan tidak dapat memenuhi tariff layanan yang seharusnya dibayarkan, maka harus dikembangkan solusi yang tepat agar layanan dapat tetap diselenggarakan. Cross subsidi dari tariff layanan komersial kepada pelanggan berpendapatan rendah juga harus dikaji sedemikian rupa agar subsidi tidak menyalahi aturan kesetaraan/perlindungan konsumen. Belum ada fihak ketiga yang menangani secara khusus, keculai pembangunan kakus /jamban umum. Kegiatan bisnis dibidang penyediaan sarana umum (kakus & MCK) ternyata sangat menguntungkan. Di Pusat perbelanjaan Duta Mall dengan 8 unit toilet yang ada mampu menghasilkan sekitar 100 juta / bulan. Perlu didorong adanya investasi dari para pengusaha besar (tambang) dibidang sanitasi


8/43

b.

Persampahan Layanan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 tahap layanan, yaitu : (1) Pengumpulan dari sumber sampah ke TPS (oleh warga/masyarakat), (2) Pengangkutan dari TPS ke TPA (oleh Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah/DKPS bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta ), (3) Pengelolaan akhir di TPA (oleh DKPS). Saat ini DKPS baru mampu melayani kurang lebih 300.000 jiwa atau 50% dari jumlah penduduk. Untuk penarikan retribusi persampahan, Pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan PLN Banjarmasin. Dalam rekening listrik yang dibayar masyarakat tercantum jasa pelayanan kebersihan yang harus dibayar. Tariff yang dikenakan DKPS Banjarmasin saat ini berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Banjarmasin, dimana besar tarif untuk rumah tangga setiap bulannya berkisar antara Rp. 1.000 hingga Rp. 7.000 sesuai dengan klasifikasi rumah tangga pelanggan. Golongan/Klasifikasi a. Sosial S-1 S-2 S-3 b. Rumah Tangga R-1 R-2 R-3 c. Bisnis B-1 B-2 B-3 d. Industri I-1 I-2 I-3 I-4 e. Perkantoran P-1 P-2 Toko/Kios/Warung : - Los/Bak - Warung - Kios/Toko Pedagang kaki lima

Tarif (Rp./bulan) 500 1.000 2.000

Keterangan 250 VA s/d 900 VA

1.000 1.500 7.000 10.000 20.000 50.000 10.000 20.000 40.000 75.000 10.000 20.000 3.000 6.000 10.000 200

Setiap toko, kios, warung, los/bak yang menggunakan listrik secara bersama-sama Retribusi harian

Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan.

Perda diatas masih perlu dikaji ulang bila diinginkan adanya penambahan pemasukan dari retribusi. Studi ttg potensi retribusi yang lebih komprihensif dengan memperhatikan tingkat volume sampah / limbah yang dihasilkan dan tingkat ekonomi / usaha pelanggan. Lebih lanjut untuk memudahkan dalam analisa sangat direkomendasikan penggunaan GIS & internet.


9/43

Saat ini sdh ada kerja sama dgn fihak ketiga tetapi blm ada evaluasi efektifitas (untuk penyapuan jalan & pengangkutan dari TPS ke TPA). Hal yang sama juga terhadap kegiatan organisasi masyarakat (Banua Barasih) dan LSM – LSM peduli lingkungan yang telah membantu DKPS dalam mengelola sampah. Sampai saat ini belum dapat dievaluasi sejauh mana perannya dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan Ada upaya kerja sama dengan fihak ketiga dalam pengelolaan sampah organic skala kota dengan pengusaha Jakarta. Manajemen yang ada saat ini perlu diperbaiki, termasuk dalam pengelolaan sampah pasar Para pengusaha dibidang sampah skala kota (Gusti Bahrain, Kaharjo, Dartono Limin dll) harus diberi andil dalam penanganan wilayah, disisi lain juga harus dapat membantu masyarakat miskin diwilayah mereka bekerja. c.

Drainase Sistem drainase Kota Banjarmasin dikelola oleh Dinas Permukiman dan Prasarana (Kimpras) Kota Banjarmasin, baik pembangunan maupun operasional dan pemeliharaannya. Sampai dengan saat ini masyarakat tidak dikenakan biaya atas pemanfaatan sistem drainase. Perlu adanya ketegasan terkait keharusan menyiapkan system drainase skala lingkungan permukiman kepada para pengembang, selain untuk sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangganya. Selama ini banyak pengembang tidak memperhatikan masalah ini, sehingga pada saat mereka meninggalkan perumahan tersebut, masalah banjir / genangan yang timbul beralih menjadi tanggung jawab Pemda

d.

Air Minum Pelayanan air minum di Kota Banjarmasin ditangani oleh PDAM Bandarmasih dengan tingkat layanan sebesar 83% (asumsi 1 sambungan rumah melayani 5 jiwa dan 1 sambungan sosial melayani 40 orang), dan tingkat kebocoran sebesar 29%. Pendanaan pengelolaan air minum yang dilakukan oleh PDAM Bandarmasih dapat digmabrakan sebagai berikut ; Uraian

Realisasi (juta rupiah) 2003 2004 2005

Pertumbuhan

PENDAPATAN USAHA a. Penjualan Air b. Pendapatan No Air Jumlah Pendapatan Usaha

44,871 6,127 50,997

55,747 6,386 62,133

64,281 9,113 73,394

20% 20% 20%

BIAYA OPERASI

52,639

60,536

70,794

20%

LABA (RUGI) BERSIH USAHA (1,641) 1,597 2,599 Sumber : Benchmarking PDAM Bandarmasih – Kota Banjarmasin tahun 2005

Sejak tahun 2004 kondisi keuangan PDAM telah menunjukkan kinerja yang sehat dengan kenaikan pendapatan usaha sebesar 20%. Kinerja yang baik juga terlihat dari kemampuan PDAM Bandarmasih dalam membayar hutang jangka panjangnya tepat waktu.


10/43

Pemerintah Kota Banjarmasin juga memberikan dukungan dengan mengijinkan PDAM Bandarmasih menaikkan tarif retribusi secara otomatis setiap tahun sebesar 10% serta membebaskan PDAM membayar kontribusi PAD. Dalam hal ini laba yang diterima PDAM diharapkan dapat digunakan sendiri oleh PDAM Bandarmasih untuk meningkatkan pelayanan/pengembangan usaha. 2.2

Sumber Pendanaan yang Digunakan Terdapat sumber-sumber pendanaan yang beberapa di antaranya tergambar dalam APBD Kota Banjarmasin. Secara garis besar sumber pendanaan yang selama ini digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kota Banjarmasin adalah PAD Kota Banjarmasin, APBD Provinsi Kalimantan Selatan, APBN, serta dana swasta (PDAM). Proporsi masing-masing sumber pendanaan tersebut digambarkan pada tabel berikut ini.

No.

Uraian

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.2

DANA PERIMBANGAN

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

2003 29,166 9.64% 256,363 84.73% 17,050 5.63% 302,579

Realisasi (juta rupiah) 2004 2005 2006 38,328 41,182 45,572 12.17% 11.37% 9.29% 261,837 307,959 445,099 83.13% 85.03% 90.71% 14,800 13,026 4.70% 3.60% 0.00% 314,965 362,167 490,672

JUMLAH PENDAPATAN Sumber : Realisasi anggaran 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007

2007 72,729 12.33% 502,012 85.11% 15,090 2.56% 589,833

Proporsi rata-rata 10.96% 85.74% 3.30%

Dengan melihat proporsi masing-masing komponen pendapatan terlihat bahwa proporsi utama pendanaan Kota Banjarmasin masih bergantung pada dana perimbangan yang ratarata memberikan kontribusi sebesar lebih dari 85% dari total penerimaan. Sedangkan PAD rata-rata menyumbangkan hampir 11% terhadap penerimaan Kota Banjarmasin. Walaupun demikian PAD tumbuh dengan sangat signifikan yaitu rata-rata lebih dari 27% dalam periode waktu yang sama. Oleh karena itu Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus berusaha memaksimalkan PAD untuk mengurangi ketergantungan kepada pendanaan pusat serta membuat Kota Banjarmasin lebih mandiri. 2.2.1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan realisasi anggaran APBD Kota Banjarmasin tahun 2003 hingga tahun 2007, terlihat PAD Kota Banjarmasin menyumbangkan antara 9 hingga lebih 12% dengan rata-rata proporsi PAD sebesar 10,96% terhadap total penerimaan Kota Banjarmasin. Dengan jumlah penerimaan PAD tersebut, maka kebutuhan pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota Banjarmasin tidak dapat sepenuhnya mengandalkan PAD. Oleh karena itu perlu disusun strategi untuk menetapkan programprogram pembangunan dan pengembangan sanitasi yang dapat dibiayai melalui komponen anggaran PAD ini. Dengan kata lain dari komponen PAD akan dapat dihitung kekuatah pendanaan internal Kota Banjarmasin, sehingga dapat dengan jelas dan obyektif program apa saja yang dapat didanai serta besarna bantuan pendanaan yang


11/43

dibutuhkan (baik melalui dana perimbangan ataupun melalui mekanisme penyaluran pendanaan lainnya). Komponen pendapatan PAD dijelaskan sebagai berikut : Realisasi (juta rupiah) No.

Uraian

2003

2004

2005

2006

16,817 20,307 21,958 24,302 57.66 52.98% 53.32% 53.33% % 9,229 9,181 9,976 10,189 2 Retribusi Daerah 31.64 23.95% 24.22% 22.36% % 358 332 397 426 Hasil Perusda & Pengel. 3 Kekayaan yg. Dipisahkan 1.23% 0.87% 0.96% 0.93% 2,762 8,508 8,851 10,655 Lain-lain Pendapatan Asli 4 Daerah yg. Sah 9.47% 22.20% 21.49% 23.38% PENDAPATAN ASLI DAERAH 29,166 38,328 41,182 45,572 Sumber : Realisasi anggaran 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007 (diolah). 1

Pajak Daerah

2007 32,907 45.25% 10,036 13.80%

Prop orsi ratarata 52.51 % 23.20 %

941 1.06% 1.29% 28,844 23.24 % 39.66% 72,729

a. Pajak Daerah Pajak daerah Kota Banjarmasin merupakan kontributor terbesar dalam PAD, yaitu dengan kontribusi berkisar antara 45% hingga lebih dari 57% dari total PAD. Selain kontribusinya yang besar pajak daerah juga memiliki pertumbuhan rata-rata yang cukup signifikan dalam periode 2003 sampai dengan tahun 2007, yaitu berkisar 18,74%. Oleh karena itu pajak daerah merupakan salah satu komponen yang penting dalam PAD yang akan dipertahankan dan terus ditingkatkan kinerjanya. Untuk dapat mempertahankan kinerja pajak tersebut, perlu diperhatikan obyekobyek pajak potensial lainnya yang masih mungkin dikenai pajak sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan tidak kontraproduktif terhadap kegitan perekonomian Kota Banjarmasin. Selain itu peningkatan efisiensi pengumpulan pajak juga akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Banjarmasin. Lebih jauh lagi, pajak merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan pengelolaan dan pembangunan sanitasi. Selain itu pajak daerah ini juga merupakan salah satu komponen penerimaan kota yang dapat digunakan sebagi subyek estimasi kekuatan pendanaan internal Kota Banjarmasin ke depan. b. Retribusi Daerah Selain pajak daerah, komponen PAD lain yang juga memberikan kontribusi yang signifikan adalah komponen retribusi daerah. Dalam periode tahun 2003 hingga tahun 2007, retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 13% - 31%, dengan rata-rata proporsi sebesar 23,20% terhadap total penerimaan PAD, dengan kecenderungan terus menurun.


12/43

Di sisi lain, laju pertumbuhan rata-rata retribusi daerah juga memperlihatkan pertumbuhan yang relatif rendah yaitu sebesar 2,19% dalam periode tahun yang sama. Pemerintah Kota Banjarmasin akan mencermati kinerja retribusi ini untuk melihat penyebabnya agar dapat dilakukan upaya-upaya antisipasi agar retribusi dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Dengan semakin berkembangnya Kota Banjarmasin, maka diharapkan retribusi juga dapat meningkat mengikuti perkembangan kota. Dengan melihat perkembangan Kota Banjarmasin yang pesat, maka seharusnya pendapatan dari retribusi sanitasi bisa dapat lebih besar lagi. Agar retribusi sanitasi dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan maka diperlukan pengkajian yang mendalam yang didukung dengan pembentukan peraturan daerah yang mendukung, terutama untuk menjamin kelangsungan layanan sanitasi yang dijalankan. Dalam hal ini retribusi sanitasi lebih ditujukan bagi keberlangsungan layanan sanitasi bersangkutan (pengelolaan air limbah maupun sampah), mengingat retribusi akan digunakan kembali untuk pengelolaan sanitasi tersebut untuk periode ke depan. Dengan demikian berdasarkan analisa data retribusi ini akan diketahui kebutuhan anggaran untuk mendanai layanan pengelolaan sanitasi yang belum dapat tercukupi oleh retribusi yang dikumpulkan. 2.2.2

Dana Perimbangan Keterbatasan kemampuan pendanaan kota untuk membiayai seluruh pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan, secara legal formal, akan dibantu terutama melalui dana perimbangan (komponen DAU). Jika melihat komposisi sumber pendapatan Kota Banjarmasin, maka proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan Kota Banjarmasin masih sangat dominan dalam periode anggaran tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Proporsi rata-rata dana perimbangan Kota Banjarmasin terhadap total pendapatan adalah lebih besar dari 85%. Proporsi masing-masing sub-komponen dalam dana perimbangan diperlihatkan pada tabel berikut.

No.

Uraian

Realisasi (juta rupiah) 2003

2004

30,997 34,243 12.09% 13.08% 190,300 194,081 2 Dana Alokasi Umum 74.23% 74.12% 4,032 5,500 3 Dana Alokasi Khusus 1.57% 2.10% 31,034 28,013 4 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Provinsi 12.11% 10.70% DANA PERIMBANGAN 256,363 261,837 Sumber : Realisasi anggaran 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007 (diolah) 1

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (dg. Pusat)

2005

2006

2007

42,346 13.75% 205,512 66.73% 8,280 2.69% 51,821 16.83% 307,959

54,817 12.32% 320,165 71.93% 19,710 4.43% 50,406 11.32% 445,099

56,214 11.20% 363,317 72.37% 28,366 5.65% 54,115 10.78% 502,012

Propor si ratarata 12.49% 71.88% 3.29% 12.35%

Dari komponen-komponen dana perimbangan, komponen bagi hasil dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi merupakan dua komponen sumber pendanaan yang


13/43

penting yang dapat digunakan sebagai komponen-komponen yang akan menjadi dasar perhitungan kekuatan pendanaan internal Kota Banjarmasin. Untuk ke depan, besaran kontribusi kedua komponen ini akan diestimasikan guna keperluan prediksi kekuatan pendanaan internal Kota Banjarmasin untuk tahun-tahun mendatang. a. Bagi hasil pajak/bukan pajak dengan Pusat. Bagi hasil pajak/bukan pajak dengan Pemerintah Pusat memberikan kontribusi antara 11% hingga lebih dari 12% dari total dana perimbangan untuk Kota Banjarmasin, dengan rata-rata proporsi sebesar 12,49%. Dari data terlihat bahwa kecenderungan proporsi sub-komponen ini terhadap total dana perimbangan adalah menurun. Hal ini akan dicermati Pemerintah Kota Banjarmasin mengingat subyek pajak bagi hasil adalah telah tertentu dan ditetapkan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu akan dilakukan inventarisasi ulang subyek pajak bagi hasil Kota Banjarmasin dan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan hasil pajak subyek pajak tersebut, terutama dari segi pengumpulan pajak serta mengidentifikasikan potensi pajak yang sebenarnya dapat ditarik oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. b. Dana Alokasi Umum (DAU) DAU merupakan sub-komponen Dana Perimbangan yang sangat dominan kontribusinya terhadap dana perimbangan Kota Banjarmasin. Proporsi DAU mencapai lebih dari 66% hingga lebih dari 74% dari total dana perimbangan. Ratarata proporsi DAU dari tahun 2004 sampai tahun 2007 mencapai lebih dari 71%. Untuk masa mendatang penggunaan sebagian dana DAU guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan sanitasi akan menjadi salah satu langkah yang dapat dijalankan Kota Banjarmasin mengingat sanitasi merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. c. Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK merupakan anggaran APBN yang diperuntukkan bagi daerah guna pelaksanaan program yang ditetapkan dari Pusat. Sesuai dengan peruntukannya, maka besaran anggaran DAK Kota Banjarmasin sangat fluktuatif dalam periode waktu tahun 2003 hingga tahun 2007. Rata-rata proporsi DAK terhadap total dana perimbangan adalah sebesar 3,29%, dengan proporsi DAK terkecil terjadi pada tahun 2003 yang mencapai 1,57%, sedangkan pada tahun 2007 proporsi DAK mencapai lebih dari 5% dari total dana perimbangan. Mengingat DAK sangat dipengaruhi dengan program pemerintah pusat, maka anggaran DAK kurang bisa diprediksikan sebagai sumber pendanaan sanitasi, sehingga diperlukan upaya-upaya strategis untuk mendorong Pusat untuk lebih memprioritaskan pembangunan sanitasi dalam alokasi DAK. d. Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi Sebagaimana halnya dengan bagi hasil pajak/non-pajak dengan pemerintah pusat, maka subyek bagi hasil pajak dengan Provinsi juga telah ditentukan melalui


14/43

peraturan perundangan. Dari data yang didapat terlihat kontribusi sub-komponen ini sangat berfluktuasi dari 10,70% hingga 16,83%, dengan rata-rata proporsi sebesar 12,35% dari total dana perimbangan. Fluktuasi besaran sub-komponen akan juga dicermati guna memaksimalkan pendapatan yang bisa didapat oleh Kota Banjarmasin. Untuk analisa awal, dipandang perlu untuk meningkatkan konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah Kota Banjarmasin dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 2.2.3

Pembiayaan Daerah Berdasarkan peraturan keuangan yang berlaku (UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara) surplus anggaran ditetapkan sebagai salah satu pos pendapatan. Surplus anggaran Kota Banjarmasin, menunjukkan rata-rata proporsi yang cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari 12% dari total pendapatan. Fluktuasi proporsi surplus anggaran Kota Banjarmasin dalam periode tahun 2003 hingga 2007 adalah berkisar di atas 3% hingga mencapai lebih dari 21%. Berdasarkan PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal ini pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

APBD (Local Budget) A. Pendapatan Daerah I. (PAD) II. Dana Perimbangan (Bagi hasil pajak/nonpajak, DAU, DAK) III. Other income B. Belanja Daerah I. Belanja pegawai II. Belanja barang dan jasa III. Belanja modal IV. Bunga V. Subsidi VI. Hibah VII. Bantuan Sosial VIII. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan IX. Belanja tidak terduga C. Surplus/Defisit (A-B) D. Pembiayaan I. Surplus, pencairan dana cadangan, hasilpenjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, Penerimaan pembiayaan mencakup : penerimaan kembali pemberian a. Surplus tahun anggaran pinjaman. sebelumnya; II. Pembentukan dana cadangan, b. Pencairan dana cadangan; penyertaan modal pemerintah daerah, c. Hasil penjualan kekayaan daerah pembayaran pokok utang, pemberian yang dipisahkan; pinjaman. d. Penerimaan pinjaman; dan e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup : a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal pemerintah daerah; c. Pembayaran pokok utang; dan d. Pemberian pinjaman.


15/43

Gambaran surplus anggaran Kota Banjarmasin digambarkan pada tabel berikut ini : Uraian Jumlah Pendapatan Jumlah Belanja Surplus/Defisit Anggaran Proporsi Surplus/Defisit Pendapatan

2003 302,579 289,322 13,257 4.38%

Realisasi (juta rupiah) 2004 2005 2006 314,965 362,167 490,672 302,956 306,208 385,846 12,009 55,959 104,826 3.81%

15.45%

21.36%

2007 589,833 488,262 101,571 17.22%

Proporsi rata-rata

12.45%

Sumber : Realisasi anggaran 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007 (diolah) Surplus anggaran dapat menjadi alternatif sumber pendanaan pembangunan, termasuk juga pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kota Banjarmasin. Umumnya surplus anggaran ini digunakan untuk menutupi keterlambatan penerimaan DAU untuk pembayaran gaji pegawai negeri untuk bulan-bulan pertama tahun fiskal berikutnya. 2.3

No.

1 2 3 4

Kapasitas Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini memiliki 4 pinjaman dari Pemerintah Pusat yang sampai dengan tahun 2005 belum pernah diangsur pengembalian pokok pinjmannya, yaitu : Sumber & Nomor Pinjaman Pemerintah Pusat, SLA – 035/DP.1/1982 Pemerintah Pusat, PER – 016/MD.4/1985 Pemerintah Pusat, RDA – 169/DP3/1994 Pemerintah Pusat, SLA – 819/DP3/1995 TOTAL


Tanggal / No SK Walikota dan SK Persetujuan DPRD

Jumlah Pinjaman yang Disepakati (Rp. Juta)

Jumlah Pinjaman yang telah Ditarik (Rp. Juta)

Saldo Hutang Pokok per 31 Desember 2005 (Rp. Juta)

SK Walikota, Tgl. 31 Maret 1982

2,148.86

2,148.86

2,148.86

SK Walikota, No. 695 – 1/83/HOT Tgl. 19 Maret 1985

112.86

112.86

112.86

SK Walikota, Tgl. 24 Pebruari 1994

7,014.87

7,014.87

7,014.87

SK Walikota, Tgl. 16 Agustus 1995

3,639.62

3,639.62

3,639.62

12,916.20

12,916.20

12,916.20

16/43

BAB 3 PERMASALAHAN KEUANGAN KOTA BANJARMASIN Dalam usaha mendanai layanan sanitasi perkotaan di Kota Banjarmasin, terdapat beberapa permasalahan, yang terutama terkait dengan kekuatan pendanaan internal kota maupun terhadap implikasi dari peraturan yang berlaku. 3.1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jika dilihat dari data APBD Kota Banjarmasin untuk periode tahun 2004 - 2007, dapat diketahui bahwa PAD kota masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan. Oleh karena itu dana perimbangan masih menjadi motor utama dalam pembentukan anggaran pembangunan Kota Banjarmasin. Dalam hal ini PAD Kota Banjarmasin menyumbangkan 9% hingga lebih dari 12% dari total pendapatan dengan dalam periode tahun 2003 hingga tahun 2007. Untuk itu Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus berusaha meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pendanaan dari pusat sehingga praktek otonomi daerah yang ideal dapat dijalankan di Kota Banjarmasin.

No 1

2

3

4

Realisasi (juta rupiah) 2003 2004 2005 2006 Pajak Daerah 16,817 20,307 21,958 24,302 Proporsi 57.66% 52.98% 53.32% 53.33% Pertumbuhan 20.75% 8.13% 10.67% Retribusi Daerah 9,229 9,181 9,976 10,189 Proporsi 31.64% 23.95% 24.22% 22.36% Pertumbuhan -0.52% 8.66% 2.14% Hsl Prsd & Pengel. Kek. yg. Dipis. 358 332 397 426 Proporsi 1.23% 0.87% 0.96% 0.93% Pertumbuhan -7.26% 19.58% 7.30% Lain-lain PAD yg. Sah 2,762 8,508 8,851 10,655 Proporsi 9.47% 22.20% 21.49% 23.38% Pertumbuhan 208.04% 4.03% 20.38% PENDAPATAN ASLI DAERAH 29,166 38,328 41,182 45,572 Proporsi 100% 100% 100% 100% Pertumbuhan 31.41% 7.45% 10.66% Sumber : Realisasi anggaran 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007 (diolah) Uraian

2007 32,907 45.25% 35.41% 10,036 13.80% -1.50% 941 1.29% 120.89% 28,844 39.66% 170.71% 72,729 100% 59.59%

Ratarata 52.51% 18.74% 23.20% 2.19% 1.06% 35.13% 23.24% 100.79% 100.00% 27.28%

Terdapat 2 (dua) komponen PAD dengan proporsi terbesar, yaitu komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 52,51% dan 23,20%. Jika dilihat tingkat pertumbuhannya, keua sub-komponen pajak dan retribusi daerah Kota Banjarmasin masih jauh di bawah pertumbuhan PAD. Pajak tumbuh rata-rata sebesar 18,74%, sedangkan retribusi tumbuh dengan sangat lambat yaitu rata-rata sebesar 2,19%. Dengan basis data di atas, maka perkembangan retribusi – terutama retribusi sanitasi – akan terus ditingkatkan mengingat pertumbuhan Kota Banjarmasin juga penambahan jumlah penduduknya akan menjadi potensi tersendiri bagi peningkatan retribusi sanitasi. Selain itu juga


17/43

penelaahan dan peningkatan subyek pajak dan retribusi juga perlu untuk dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan paling penting lagi adalah tidak kontra produktif terhadap perekonomian Kota Banjarmasin. Selain itu peningkatan pajak dan retribusi daerah akan memperkuat PAD kota sehingga ketergantungan pendanaan dari Pemerintah Pusat dapat dikurangi dan meningkatkan kemandirian keuangan Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin juga akan memberikan perhatian khusus kepada retribusi sanitasi terutama ditujukan untuk pengelolaan sanitasi kota sehingga kondisi sanitasi Kota Banjarmasin menjadi prima. Diharapkan primanya kondisi sanitasi akan dapat menarik lebih banyak investasi ke Kota Banjarmasin - baik di sektor pariwisata, perdagangan, ataupun investasi komersil lainnya – yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan perekonomian kota. Permasalahan yang ada yang terkait dengan retribusi Kota Banjarmasin ini adalah bahwa belum semua besaran retribusi layanan sanitasi diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan kelanggengan pengadaan layanan. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menetapkan besaran subsidi untuk menjalankan layanan sanitasi yang dibutuhkan di Kota Banjarmasin. Untuk itu untuk ke depan, Pemerintah Banjarmasin akan mengusahakan pendataan berkaitan dengan retribusi sanitasi yang dapat digunakan untuk penetapan besaran retribusi yang optimal serta untuk menetapkan subsidi yang dibutuhkan untuk menjalankan layanan sanitasi yang baik di Kota Banjarmasin.

3.2

Cost recovery layanan sanitasi Pengadaan layanan publik oleh Kota Banjarmasin seringkali terbentur dengan keterbatasan dana. Dengan pendanaan internal kota yang tersedia layanan seringkali belum dapat diselenggarakan secara maksimal, sehingga perlu ditetapkan cara lain agar layanan dapat dijalankan dengan langgeng. Salah satu jalan adalah dengan mengikutsertakan sektor swasta ataupun masyarakat. Khusus untuk sanitasi, telah terdapat praktek mengikutsertakan masyarakat di Kota Banjarmasin, seperti pengelolaan sampah lingkungan oleh masyarakat dimana masyarakat membayar pengelolaan sampah yang biasanya dikelola oleh RT/RW ataupun kelurahan, ataupun penyedotan lumpur tinja oleh perusahaan swasta. Walaupun demikian Pemerintah Kota Banjarmasin masih sulit untuk menarik retribusi sampah guna keperluan memindahkan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA) serta pengolahan sampah di TPA. Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri terutama bagaimana agar pemerintah Kota Banjarmasin dapat dengan optimal memberikan layanan sanitasi perkotaan secara langgeng. Dalam kaitan ini juga Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengembangkan sistem pengelolaan sampah regional yang diharapkan dapat memecahkan sebagian permasalahan pelayanan persampahan perkotaan. Permasalahan pendanaan sebagai konsekuensi penyelenggaraan layanan persampahan juga akan menjadi salah satu agenda dalam pengkajian ulang besaran retribusi, potensi pengguna layanan, serta sistem penarikan retribusi persampahan ke depan. 3.2.1

Air limbah Saat ini pengelolaan air limbah di Kota Banjarmasin dilaksanakan oleh PD PAL Banjarmasin. Keuntungan dengan dilaksanakannya pengelolaan air limbah oleh PD PAL adalah efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi air limbah yang mencakup retribusi penyambungan koneksi jaringan air limbah dan penyedotan lumpur tinja dari


18/43

septic tank dapat lebih tinggi. Pengumpulan retribusi air limbah oleh PD PAL menunjukkan kinerja yang cukup baik yaitu terus meningkat (lihat tabel pada bagian sebelumnya). Permasalahan yang mungkin timbul ke depan yang harus diantisipasi adalah biaya operasional yang kemungkinan tidak dapat tercover. Untuk saat ini laporan rugi-laba PD PAL menunjukkan bahwa pendapatan (retribusi) masih dapat menutupi biaya operasional, bahkan masih menghasilkan keuntungan. Hal ini masih dimungkinkan mengingat PD PAL masih mengutamakan pengelolaan air limbah di kawasan komersial, sehingga tarif retribusi masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Mengingat layanan air limbah juga seharusnya melayani kawasan perumahan hingga perumahan penduduk berpendapatan rendah, maka besarnya retisbusi diperkirakan tidak akan dapat dikenakan setinggi retribusi di kawasan komersial. Oleh karena itu, dengan melihat proporsi perumahan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kawasan komersial, maka diperkirakan mekanisme subsidi harus telah disiapkan sejak dini. Hal ini sejalan dengan studi yang telah dikembangkan guna melihat kelayakan pengelolaan air limbah dari sisi keuangan. Studi memperlihatkan hasil yang sejalan dengan leason learned yang telah ada, dimana pengelolaan air limbah akan sulit untuk cost recovery tanpa adanya mekanisme subsidi pemerintah. Adanya bantuan keuangan (subsidi) dari pemerintah akan membawa konsekuensi penyediaan dana secara rutin dari anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin akan memperhitungkan besarnya subsidi yang harus diberikan untuk pengelolaan air limbah di Kota Banjarmasin. Selain itu konsekuensi lainnya adalah bentuk pengelola PD PAL yang juga harus disesuikan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Banjarmasin juga akan mengkaji bentuk pengelola air limbah yang paling sesuai dengan kriteria yang ada. Hasil penghitungan kelayakan pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh PD PAL Banjarmasin dapat dilihat pada lampiran. 3.2.2

Persampahan Sebagaimana halnya dengan pengelolaan air limbah, aspek cost recovery layanan pengelolaan sampah Kota Banjarmasin juga belum dihitung. Hal ini penting guna menjaga kelangsungan pengelolaan sampah ke depan. Dengan penghitungan ini juga akan diketahui besaran dan mekanisme subsidi (jika diperlukan) yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Terkait dengan tujuan efektifitas dan efisiensi pengelolaan layanan persampahan di Kota Banjamasin, maka perlu juga dikaji aspek kelembagaan serta kelayakanpembentukan badan pengelola sampah Kota Banjarmasin ke depan. Perlu adanya pendataan kembali terkait dengan semua asset terkait sanitasi dan kondisinya saat ini. Lebih lanjut dari data dan informasi ini dapat dilakukan upaya2 untuk optimalisasi penggunaannya dan upaya untuk menjaga agar umur semua sarana dan parasarana tersebut lebih panjang, al. dengan program operasi & pemeliharaan yang lebih komprihensif.


19/43

3.3

Kurangnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Sanitasi Untuk menetapkan besaran retribusi sanitasi, selain perlu diperhitungkan biaya investasi dan biaya oparasional dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi, juga perlu diperhitungkan kemampuan dan keinginan masyarakat (willingness and ability to pay) untuk membayar layanan sanitasi yang dihasilkan. Dalam kasus retribusi sanitasi di Kota Banjarmasin terlihat bahwa keinginan dan kemampuan masyarakat untuk membayar retribusi masih rendah, kecuali untuk keperluan yang langsung dirasakan, seperti retribusi pengumpulan sampah lingkungan yang biasanya diorganisir oleh RT/RW ataupun kelurahan. Sedangkan untuk pengelolaan sampah lanjutan yang berskala kota, belum ada keharusan untuk membayar retribusi. Untuk itu pemerintah Kota Banjarmasin berupaya melakukan terobosan-terobosan kepada masyarakat agar masyarakat membayar retribusi guna pengolahan sampah skala kota, dengan menggunakan prinsip beneficiary pays (polluter pays principle). Penetapan retribusi sanitasi sudah menjadi keharusan mengingat dibutuhkan biaya – baik untuk investasi infrastruktur maupun untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut – guna memberikan layanan sanitasi yang langgeng. Berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar retribusi, maka Pemerintah Kota Banjarmasin juga berupaya untuk menetapkan skema subsidi untuk retribusi layanan sanitasi dengan memperhitungkan kekuatan finansial internal kota; karena berdasarkan pengalaman umumnya investasi sanitasi belum dapat cost recovery. Untuk itu dibutuhkan pengakajian kembali City Sanitation Strategies: exploring financial scope Peraturan Daerah Assess readiness of government to provide additional support of and / or investment in environmental and public health, e.g.: Kota • Debt service on loans for infrastructure • Matching community contribution, etc.

Potential subsidy

Potential beneficiary contribution

Present level of expenditure

Potential for financing of additional service

Costing and prioritization of different service options

Analysis of budgets for 2002-2006 and draft budget 2007

Decide acceptable proportion of potential tariff income and community contributions to: • regional GDP • PBB revenue • non-food household expenditure

Banjarmasin yang mengatur masalah retribusi sanitasi lengkap dengan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penarikan retribusi, dapat dilakukan dengan menyatu dengan retribusi atau pajak daerah lainnya seperti menyatu dengan retribusi air minum, listrik, ataupun pajak PBB.


20/43

3.4

Kurangnya Pedoman untuk Mengakses Sumber-Sumber Pendanaan Internal dan Eksternal. Pengadaan layanan publik di Kota Banjarmasin seringkali terbentur dengan keterbatasan dana pembangunan. Berdasarkan peraturan perundangan telah disebutkan sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan guna menutupi kekurangan dana pembangunan. Masalah yang kemudian muncul adalah bahwa pedoman untuk dapat mengakses terkadang belum terbit ataupun jika ada seringkali menyulitkan Pemda untuk dapat mengaksesnya. Selain itu masih ada informasi-informasi pendanaan – terutama melalui proyek pusat – yang sebetulnya dapat dimanfaatkan daerah tapi tidak tersosialisasikan dengan baik.


21/43

BAB 4 SUMBER PENDANAAN POTENSIAL Untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik, termasuk juga di dalamnya pengelolaan sanitasi, terdapat beberapa sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh Kota Banjarmasin. Sumbersumber pendanaan tersebut sebagian telah diatur dalam peraturan perundangan mengenai besaran maupun mengenai tata cara pembentukan dan penggunaannya. Sedangkan sebagian lainnya masih belum diatur secara jelas ataupun terbatas pengaturannya jika dikaitkan dengan pendanaan layanan sanitasi perkotaan. 4.1

APBD APBD merupakan sumber pendanaan utama dalam pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kota Banjarmasin. Secara umum APBD merupakan penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Secara detail terdapat komponen-komponen pendapatan dan pembiayaan yang dapat menjadi sumber penadanaan sanitasi. Dari komponen pendapatan, terdapat sub-komponen PAD, DAU dan DAK yang dapat lebih dioptimalkan. Dalam sub-komponen PAD, retribusi sanitasi masih dapat lebih dimaksimalkan lagi untuk lebih menguatkan PAD Kota Banjarmasin, khususnya guna pembiayaan kembali layanan sanitasi. Selain itu sub-komponen pajak juga potensial untuk terus ditingkatkan guna peningkatan penerimaan Kota Banjarmasin. Sedangkan sub-komponen DAU, dengan melihat peningkatannya yang cukup signifikan, maka penggunaan anggaran DAU untuk sanitasi masih sangat dimungkinkan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Banjarmasin akan kembali memperhitungkan kebutuhan pendanaan sanitasi untuk menetapkan pengalokasian pendanaan sanitasi dalam DAU. Sub-komponen DAK juga masih bisa diharapkan untuk bisa menjadi salah satu sumber pendanaan sanitasi mengingat sanitasi mulai mendapat perhatian pemerintah pusat. Jika dilihat dari alokasi DAK untuk tahun 2008, maka Kota Banjarmasin dapat mengalokasikan pendanaan sanitasi dari bagian bidang kesehatan, air bersih, prasarana, maupun lingkungan hidup. Secara lengkap gambaran alokasi DAK untuk Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel di bawah: Sedangkan komponen Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dari komponen pembiayaan ini, sub-komponen sisa lebih anggaran tahun fiskal sebelumnya dapat menjadi sumber pendanaan sanitasi pada tahun fiskal berjalan. Sumber lainnya adalah penerimaan pinjaman daerah yang digunakan untuk pembangunan prasarana sanitasi perkotaan. No. 1 2 3 4


Bidang Alokasi DAK Pembangunan (miliar rupiah) Pendidikan 20,428 Kesehatan 7,204 Kependudukan 1,075 Jalan 7,363

22/43

5 6 7 8 9 10 11

Irigasi Air Bersih Perikanan Pertanian Prasarana Lingkungan Hidup Kehutanan Total

0,000 2,354 1,854 2,617 0,000 0,704 0,000 43,599

Sumber : Alokasi Dana Alokasi Khusus untuk Tahun Anggaran 2008

4.2

Anggaran Pusat dan Provinsi Anggaran Pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan dapat menjadi alternatif lain bagi pendanaan pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kota Banjarmasin. Yang dimaksud dengan anggaran Pusat dan Provinsi terutama adalah anggaran-anggaran dekonsentrasi yang terdapat di Departemen/Kementerian ataupun SKPD Provinsi terkait. Saat ini Departemen PU telah mencanangkan RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah). Dokumen RPIJM merupakan dokumen acuan bagi Departemen PU dalam rangka perencanaan, pembiayaan, dan investasi pembangunan di kabupaten/kota. Adapun usulanusulan yang akan dibiayai Pemerintah adalah termasuk usulan program Kota yang berhubungan dengan bidang ke-PU-an, dimana termasuk di dalamnya sektor sanitasi. Oleh karena itu strategi pengembangan sanitasi Kota Banjarmasin yang sedang disusun dapat dimasukkan menjadi bagian dari usulan Kota Banjarmasin untuk dimasukkan ke dalam RPIJM. Sedangkan anggaran Provinsi Kalimantan Selatan juga dapat dimanfaatkan, terutama penggunaan dana untuk sektor sanitasi provinsi. Pemanfaatan anggaran provinsi dapat dilakukan melalui hibah terikat, pelaksanaan program oleh Provinsi Kalimantan Selatan, atau melalui tugas pembantuan dari Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Untuk memanfaatkan sumber ini, Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengupayakan untuk bisa berkoordinasi dengan Departemen/Kementerian maupun Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya dengan fasilitasi program ISSDP. Dengan koordinasi tersebut diharapkan kebutuhan pembangunan sanitasi Kota Banjarmasin dapat dibantu dengan dana-dana dekonsentrasi tersebut.

4.3

Hibah WASAP D WASAP-D adalah hibah yang akan diberikan kepada kota-kota mitra ISSDP - termasuk Kota Banjarmasin - untuk menguji implementasi dari strategi pengembangan sanitasi Kota yang disusun. Dana tersebut, yang berasal dari negara donor, disalurkan melalui Bank Dunia/WSP ke pemerintah RI dan oleh karenanya berlaku juga ketentuan-ketentuan Bank Dunia 1. Berbeda dengan dana dari pemerintah Pusat lainnya, dalam WASAP-D tidak dikenal istilah “dana pendamping”. Pengertian umum “dana pendamping” adalah bahwa inisiatif berasal dari pemerintah Pusat (terutama dalam hal pendanaan) dan kemudian Kota/Daerah menyediakan dana pendamping (umumnya sebesar 10 %). 1

Ketentuan rinci mengenai hal tersebut akan disampaikan kemudian oleh Bank Dunia


23/43

Dalam WASAP-D, inisiatif adalah pemerintah Kota – dalam hal ini Kota Banjarmasin - dalam usaha memperbaiki kondisi sanitasi perkotaan. Adanya inisiatif ini (termasuk pembiayaannya) yang kemudian akan diberikan “bonus” oleh pemerintah Pusat agar target yang disusun pemerintah Kota dapat segera tercapai. Hibah yang akan diberikan ini terutama untuk menguji langkah-langkah strategis yang sudah disusun Kota, selain untuk membiasakan Kota untuk memperhatikan hal lain selain fisik (misalnya penyiapan masyarakat, kampanye sanitasi, penyiapan DED dan lainnya). Apabila sudah memiliki portofolio yaitu memiliki format tentang kesiapan menyelesaikan masalah sanitasi secara terintegrasi dan sesuai dengan Rencana Strategi yang disusun, hal tersebut mempunyai nilai jual ke negara atau lembaga donor lainnya. Pihak Pemerintah Pusat akan mengupayakan dana-dana lain yang bisa dihibahkan kepada Kota khusus di bidang sanitasi. Semula direncanakan dana WASAP-D akan dicairkan untuk TA 2009 karena pada saat tersebut strategi pengembangan sanitasi sudah siap disusun, tetapi karena berbagai pertimbangan, maka dana awal akan dikucurkan pada TA 2008. Dana tersebut sudah tersedia, tetapi beberapa hal yang terkait dengan administrasi di tingkat Pusat masih memerlukan waktu untuk kesepakatannya. 4.4

Sektor Swasta dan Masyarakat Sektor swasta merupakan partner potensial yang dapat dikembangkan lebih jauh lagi partisipasinya dalam membangun dan mengembangkan program sanitasi di Kota Banjarmasin. Sektor swasta dapat ditingkatkan peran sertanya dalam bentuk kerjasama kontrak pembangunan, pemeliharaan, operasionalisasi pengelolaan sanitasi, hingga investasi di sektor sanitasi – baik untuk skala besar maupun skala kecil. Dalam hal ini, investasi infrastruktur sanitasi dari skala kecil hingga besar juga masih dimungkinkan untuk dilakukan oleh pihak swasta sejauh Pemerintah Banjarmasin dapat memberikan keuntungan yang sesuai dari investasi yang ditanamkan. Investasi untuk pengelolaan sanitasi secara kecil dapat dilakukan dengan pembangunan wc umum oleh swasta, pengurasan lumpur tinja, pembangunan septic tank komunal (off-site system), hingga pengelolaan dan pembangunan system air limbah terpadu maupun sampah skala untuk skala kota dan regional. Untuk kategori investasi ini, maka Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengacu pada Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Secara garis besar telah terdapat item-item pengelolaan sanitasi yang dapat dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat sehingga semakin membantu pemerintah dalam menciptakan kondisi sanitasi yang optimal. Selain itu Pemerintah Kota Banjarmasin juga akan berusaha untuk memanfaatkan dana-dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap sanitasi. Umumnya isu yang dapat dikaitkan dengan konsep CSR adalah isu-isu sosial dan lingkungan hidup. Oleh karena itu Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengkaitkan isu sanitasi perkotaan yang ada dengan isu-isu kesehatan dan lingkungan hidup.

4.5

Pengintegrasian Program Sanitasi ke dalam Program Skala Besar Sebagaimana disebutkan dalam PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan bahwa sanitasi merupakan bagian dari sistem air minum. Sedangkan dalam MDG, sanitasi terkait dengan usaha pengentasan kemiskinan, penurunan angka kematian anak,


24/43

dan isu lingkungan hidup. Selain itu juga jika melihat alokasi peruntukan DAK juga sanitasi dapat termasuk ke dalam bidang kesehatan, air bersih, prasarana, maupun lingkungan hidup. Oleh karena itu, program pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota Banjarmasin dapat menjadi bagian dari program-program terkait tersebut. Hal penting yang akan dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah menetapkan besaran bagian finansial dari masing-masing program-program tersebut. Cara ini juga menjadi salah satu alternatif pendanaan sanitasi di Kota Banjarmasin. 4.6

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Pinjaman dan hibah luar negeri ditujukan untuk menutupi kekurangan dana pembangunan Pemerintah RI. Pinjaman dan hibah luar negeri dapat bersumber dari : negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan asing, dan lembaga keuangan nonasing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah RI. Usulan kegiatan yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pinjaman/hibah luar negeri adalah : a. Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk peneruspinjaman; b. Kegiatan yang dibiayai dari peneruspinjaman dan diinisiasikan oleh Kementerian/Lembaga; atau c. Kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri untuk penerushibahan. Adapun kriteria usulan program Pemerintah Daerah yang dapat diajukan untuk mendapatkan pinjaman dan hibah luar negeri adalah : 1. Kriteria umum :  Kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran RPJM  Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;  Kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan;  Kegiatan yang secara teknis dan pembiayaan lebih efisien untuk dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan  Hasil kegiatan dapat dioperasikan oleh sumberdaya dalam negeri dan dapat diperluas untuk kegiatan lainnya. 2. Kriteria khusus :  Kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;  Kegiatan merupakan urusan pemerintah daerah;  Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas RPJMD dan sejalan dengan program RPJM;  Kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat; dan  Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman. Dengan melihat persyaratan dan kriteria pinjaman/hibah luar negeri di atas, maka pembangunan sanitasi di Kota Banjarmasin dapat dibiayai melalui pinjaman/hibah luar negeri. Hal yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan ataupun karakter program sanitasi dalam menghasilkan pendapatan guna pengembalian pinjaman. Berdasarkan lesson learned, diketahui dari ketiga


25/43

sektor sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase), sektor yang paling mungkin untuk cost recovery dari sisi bisnis adalah persampahan; sedangkan untuk air limbah dan drainase sulit untuk mencapai cost recovery bahkan cenderung termasuk ke dalam PSO (public service obligation) yang membutuhkan subsidi pemerintah/pemerintah daerah guna operasionalisasinya. Dengan karakter seperti itu, maka pinjaman luar negeri akan lebih aman jika digunakan untuk pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala besar (regional), sedangkan infrastruktur pengolahan air limbah regional dan drainase akan lebih sesuai jika dibiayai dengan hibah. Untuk itu Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengkaji dan memilah program-program sanitasi ke depan yang layak didanai dengan pinjaman ataupun hibah luar negeri, serta mengusulkannya kepada pemerintah pusat.


26/43

BAB 5 STRATEGI PENDANAAN Secara umum strategi pendanaan ditujukan sebagai cara maupun pendekatan untuk memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan bagi pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota Banjarmasin. Jenis-jenis sumber pendanaan yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelum ini. Secara garis besar strategi pendanaan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu strategi untuk optimasi sumber-sumber pendanaan serta strategi pendukung peningkatan kinerja keuangan pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota Banjarmasin. 5.1

Strategi untuk Mengoptimalkan Sumber-Sumber Pendanaan Strategi ini dimaksudkan agar sumber-sumber pendanaan yang ada dapat dimaksimalkan terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan program sanitasi di Kota Banjarmasin. 5.1.1

Mengoptimalkan APBD APBD merupakan sumber pendanaan utama dalam pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kota Banjarmasin. Secara umum APBD merupakan penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja, dan Pembiayaan. Secara detail komponen-komponen pendapatan dan pembiayaan dapat menjadi sumber pendanaan sanitasi. Berdasarkan kondisi dan kecenderungan pengalokasian anggaran, maka strategi pengoptimalan penggunaan APBD untuk pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota Banjarmasin dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Penetapan Kebutuhan Program Pembangunan dan Pengembangan Sanitasi Kota Banjarmasin Penetapan kebutuhan program pembangunan dan pengembangan sanitasi perlu untuk dilaksanakan untuk menstrukturkan dan mengintegrasikan langkah-langkah pembangunan sanitasi di Kota Banjarmasin. Program ditetapkan berdasarkan target-target pembangunan sanitasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMD, RPJMN, SPM, maupun MDGs. Untuk tahap awal kebutuhan program pembangunan sanitasi ini akan dihitung sampai dengan tahun 2010 (disesuaikan dengan masa perencanaan RPJMD). Secara detail, kebutuhan program-program pembangunan sanitasi ditetapkan berdasarkan target-target pembangunan yang ada. Adapun target-target pembangunan sanitasi secara garis besar dijelaskan sebagai berikut :


27/43

Sektor Sanitasi

Air Limbah

Persampahan

Drainase

Ideal (minimal) 80% penduduk terlayani dengan pelayanan :  tingkat pelayanan individual dan komunal : (i) toilet rumah tangga / jamban / mandi cuci kakus (MCK); Septic tank (ST)  penanganan lumpur tinja untuk mendukung on-site system : berupa (i) truk tinja; (ii) instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)  sistem off-site : modular / full sewerage system terdiri dari jaringan sewer dan instalasi pengelohan air limbah (IPAL) 80% penduduk kota terlayani oleh sistem Dinas Kebersihan / Perusahaan Daearah Kebersihan dan 20% sisanya ditangani secara saniter, dengan layanan :  100% untuk kawawasan CBD dan pasar  100% untuk kawasan dengan kepadatan > 100 jiwa/ha.  Rata-rata 80% untuk kawasan permukiman kota. Tidak ada genangan banjir di daerah kota/perkotaan > 10 ha, dengan layanan :  Di lokasi genangan dengan tinggi genangan rata-rata > 30 cm dan lama genangan > 2 jam.  Frekuensi banjir > 2 kali setahun.

Target Layanan 2015  

 80% penduduk telah memiliki akses ke prasarana pengelolaan air limbah



80% penduduk telah memiliki akses ke prasarana pengelolaan persampahan

-

80% penduduk telah terlayani sistem drainase

-

2009 Semua rumah tangga telah memiliki jamban Meningkatkan utilitas IPLT yang sudah dibangun hingga minimum 60%. Meningkatkan utilitas IPAL yang sudah dibangun hingga minimum 60% Pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah (sewerage system), serta mengurangi pencemaran sungai akibat tinja sebesar 50% dari kondisi saat tahun 2004

Penetapan program meliputi identifikasi program-program pembangunan fisik infrastruktur sanitasi maupun program non-fisik sanitasi (kampanye, advokasi, maupun capacity building). Pembangunan program non-fisik tidak kalah penting dari pembangunan fisik terutama guna optimalisasi pemanfaatan infrastruktur sanitasi yang akan dibangun. Program-program yang diidentifikasikan di atas juga akan disusun dengan perencanaan detail teknis dan kebutuhan pendanaannya.


28/43

B. Penetapan Kebutuhan Anggaran Sanitasi Perkotaan. Identifikasi kebutuhan program pembangunan selanjutnya diterjemahkan menjadi kebutuhan pendanaan guna penyelenggaraan program-program tersebut. Dalam hal ini, kebutuhan anggaran berdasarkan program-program di atas akan dilengkapi dengan kebutuhan pengelolaan sanitasi yang telah terbangun (termasuk juga penghitungan setelah program pembangunan infrastruktur dilaksanakan). Penghitungan anggaran kebutuhan pengelolaan sanitasi meliputi :  Kebutuhan anggaran dan program pembangunan infrastruktur sanitasi perkotaaan. Pembangunan infrastruktur baru sangat terkait dengan perluasan cakupan layanan sanitasi perkotaan guna mengejar pemenuhan target layanan sanitasi yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Pembangunan infrastruktur juga diiringi dengan program advokasi dan kampanye baik kepada pemerintah maupun masyarakat terutama tentang pentingnya sanitasi serta dampaknya. Tujuan utama dari kampanye dan advokasi adalah untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan tentang sanitasi serta dampak yang ditimbulkannya.  Kebutuhan anggaran dan program pembangunan non-fisik sanitasi perkotaan (seperti kampanye dan advokasi, maupun program capacity building untuk pejabat pemerintah Kota Banjarmasin). Pembangunan non-fisik terutama ditujukan untuk mendukung perubahan perilaku sanitasi masyarakat maupun pemerintah, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sanitasi melalui peningkatan kualitas sumberdaya pengelola layanan sanitasi.  Kebutuhan anggaran operasional dan pemeliharaan layanan sanitasi terbangun. Kebutuhan ini penting untuk dihitung terutama dalam kaitannya dengan kelanggengan penyelenggaraan layanan sanitasi Kota Banjarmasin. Kebutuhan anggaran ini dapat diturunkan dari kebutuhan total operasional dan pemeliharaan prasarana terbangun dikurangi dengan retribusi sanitasi yang dapat dikumpulkan. Besaran kebutuhan anggaran pembangunan dan pengembangan sanitasi perkotaan di atas akan menjadi landasan bagi pengembangan strategi pendanaan lainnya. C. Estimasi Kekuatan Pendanaan Internal Kota Banjarmasin untuk Sanitasi Kekuatan pendanaan internal kota ” Total kekuatan pendanaan internal dapat diturunkan dari pendapatan kota dapat dihitung dari jumlah total pajak daerah (komponen PAD) pajak daerah, bagi hasil pajak/non-pajak serta pendapatan bagi hasil dengan pemerintah pusat serta bagi hasil pajak/non-pajak dengan pajak dengan provinsi” Pemerintah Pusat dan Provinsi (komponen dana perimbangan). Komponen lain tidak dapat dijadikan sebagai komponen kekuatan internal terutama mengingat karakteristik masing-masing komponen. Seperti misalnya pendapatan retribusi yang akan kembali digunakan untuk kepentingan layanan yang dikenai


29/43

retribusi (dan biasanya masih memerlukan subsidi untuk tetap menjalankan layanan tersebut). Sedangkan DAU diturunkan berdasarkan celah fiskal kota, dan DAK yang sangat tergantung dengan program pemerintah pusat yang sangat top down. Dengan kondisi yang ada, maka estimasi pajak daerah ditetapkan dengan melihat proporsinya terhadap penerimaan PAD (pertumbuhan pajak daerah menunjukkan pertumbuhan yang sangat fluktuatif, sedangkan besaran proporsinya terhadap PAD memperlihatkan besaran yang lebih stabil). Dalam hal ini pertumbuhan rata-rata penerimaan PAD APBD Kota Banjarmasin diperkirakan sebesar 27,28%, dimana estimasi pajak daerah akan diturunkan berdasarkan proporsinya terhadap penerimaan PAD (proporsi rata-rata pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 52,51%), sedangkan estimasi bagi hasil pajak/non-pajak dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi akan diturunkan berdasarkan proporsinya terhadap penerimaan dana bagi hasil (proporsi rata-rata kedua komponen tersebut terhadap pendapatan bagi hasil berturutan adalah sebesar 12,49% dan 12,35%), dimana proporsi rata-rata dana perimbangan terhadap total penerimaaan adalah sebesar 85,74%. Berdasarkan perhitungan (di atas) penerimaan sendiri tumbuh rata-rata sebesar 18,69% Penghitungan kekuatan pendanaan internal Kota Banjarmasin digambarkan pada tabel di bawah. Yang perlu diperhatikan dari perhitungan ini adalah bahwa estimasi pendanaan adalah merupakan estimasi total pendanan yang digunakan untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintahan Kota Banjarmasin. Khusus untuk pendanaan pembangunan, dimana pengembangan sanitasi sendiri akan menjadi langkah strategi berikutnya. Uraian PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah DANA PERIMBANGAN BHP/Bukan Pajak BHP dan Bantuan Prov Total Pendanaan Internal Kota Banjarmasin

2003

Realisasi (juta rupiah) 2004 2005 2006

2007

Estimasi (juta rupiah) 2008 2009 2010

29,166

38,328

41,182

45,572

72,729

92,568

117,818

149,956

16,817

20,307

21,958

24,302

32,907

48,604

61,863

78,737

256,363 30,997 31,034

261,837 34,243 28,013

307,959 42,346 51,821

445,099 54,817 50,406

502,012 56,214 54,115

600,276 74,954 74,117

712,484 88,965 87,971

845,668 105,595 104,416

78,848

82,563

116,125

129,525

143,236

197,675

238,799

288,748

D. Penetapan Komitmen Pendanaan untuk Pengelolaan Sanitasi Dengan diestimasikannya kekuatan pendanaan internal kota, selanjutnya penetapan komitmen pendanaan untuk pengelolaan layanan sanitasi perlu dibentuk. Komitmen yang dimaksud adalah besaran proporsi pendanaan sanitasi terhadap total pendanaan internal Kota Banjarmasin. Penetapan proporsi anggaran untuk sanitasi akan dibentuk berdasarkan kesepakatan dengan DPRD Kota Banjarmasin. Dengan terbentuknya komitmen ini, maka pemilahan program berdasarkan sumber pendapatan akan dapat dilakukan dengan lebih cermat dan obyektif.


30/43

Langkah ini lebih lanjut dapat menunjukkan celah fiskal untuk layanan sanitasi Kota Banjarmasin. Dengan kata lain akan terlihat gap pendanaan yang ditunjukkan melalui kapasitas fiskal Kota Banjarmasin dengan kebutuhan pendanaan untuk layanan sanitasi perkotaan. E. Pemilahan program yang akan didanai dengan anggaran internal Kota Banjarmasin Berdasarkan identifikasi program serta besaran kebutuhan pendanaannya, maka selanjutnya Pemerintah Kota Banjarmasin akan memilah program-program sanitasi yang akan didanai dengan pendanaan internal kota sendiri. Program-program pembangunan sanitasi yang belum ter-cover selanjutnya akan didanai melalui sumber-sumber lainnya. F. Pengusulan perbaikan alokasi DAU untuk layanan sanitasi Mengingat layanan sanitasi merupakan salah satu layanan publik yang menjadi urusan wajib kota, maka Pemerintah Kota Banjarmasin akan memperhitungkan proporsi untuk pendaaan layanan sanitasi berdasarkan perhitungan gap fiskal di atas. Dengan pengalokasian dana DAU yang lebih jelas untuk menutupi gap fiskal layanan sanitasi, maka pembangunan dan pengembangan layanan sanitasi Kota Banjarmasin akan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, terarah dan lebih obyektif. G. Penetapan proporsi pendanaan sanitasi dalam DAK DAK sangat berkaitan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, besaran DAK sulit untuk dapat diprediksikan besarannya setiap tahunnya. Selain itu peruntukan pendanaan bagi sanitasi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam DAK. Walaupun demikian peruntukan layanan sanitasi yang dapat dikaitkan dengan bidang pendanaan DAK adalah bidang kesehatan, air bersih, prasarana, dan lingkungan hidup. Karena itu Pemerintah Kota Banjarmasin akan berusaha menetapkan dan mengalokasikan pendanaan untuk sanitasi dari bagian bidang-bidang tersebut. Secara lengkap gambaran alokasi DAK untuk Kota Banjarmasin tahun 2008 dapat dilihat pada tabel di bawah. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Bidang Pembangunan Pendidikan Kesehatan Kependudukan Jalan Irigasi Air Bersih Perikanan Pertanian Prasarana Lingkungan Hidup Kehutanan Total

Alokasi DAK (miliar rupiah) 20,428 7,204 1,075 7,363 0,000 2,354 1,854 2,617 0,000 0,704 0,000 31,007

31/43

H. Memanfaatkan surplus anggaran untuk pendanaan layanan sanitasi perkotaan Sebagaimana telah dijelaskan di atas, surplus anggaran merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota Banjarmasin. Permasalahan yang berkaitan dengan surplus anggaran ini adalah bahwa surplus anggaran tidak dapat diprediksikan besarannya hingga akhir tahun fiskal berjalan. Secara garis besar surplus anggaran dapat digunakan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut :  Penggunaan surplus anggaran untuk pembiayaan belanja defisit layanan sanitasi perkotaan.  Penyertaan modal untuk pengelolaan sanitasi perkotaan; ataupun  Memasukkan sebagian surplus anggaran ke dalam dana cadangan guna membiayai program pembangunan sanitasi kota skala besar. Untuk dapat menggunakan surplus anggaran di atas, maka Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengkaji langkah-langkah berikut :  Mengidentifikasikan besaran-besaran defisit anggaran layanan sanitasi untuk kemudian dibiayai melalui surplus anggaran.  Keperluan penyertaan modal kepada PDAM dan PD PAL mengingat PDAM Bandarmasih yang menjalankan pengelolaan air minum, sedangkan PD PAL menjalankan pengelolaan air limbah di Kota Banjarmasin.  Mengidentifikasikan program pembangunan sanitasi Kota Banjarmasin skala besar serta besarnya dana anggaran yang dibutuhkan. Setelah itu Pemerintah Kota Banjarmasin akan berusaha mengkaji untuk membentuk komitmen pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan program tersebut. 5.1.2

Memanfaatkan Anggaran Pemerintah Pusat dan Anggaran Provinsi Sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk tahap ini, Pemerintah Kota Banjarmasin akan menetapkan program-program pembangunan sanitasi yang tidak mampu didanai dengan pendanaan internal kota untuk diusulkan dibiayai dengan RPIJM ataupun dana anggaran APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah-langkah yang akan diambil untuk menerapkan strategi pemanfaatan RPIJM adalah sebagai berikut :  Identifikasi program pembangunan infrastruktur sanitasi Kota Banjarmasin yang tidak dapat tercover oleh pendanaan internal.  Membentuk proposal usulan program terpilih kepada Departemen PU yang terdiri dari proposal administrasi, usulan teknis dan proposal pembiayaan program.  Menyampaikan proposal usulan program kepada Departemen PU dan melakukan pendekatan kepada Tim Teknis Sanitasi Pusat. Sedangkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mendapatkan pembiayaan dari APBD Provinsi Kalimatan Selatan adalah sebagai berikut :  Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terutama untuk mengidentifikasikan besaran anggaran yang bisa didapatkan untuk membiayai pembangunan sanitasi di Kota Banjarmasin.


32/43

 



Identifikasi program pembangunan sanitasi Kota Banjarmasin yang tidak tercover dengan pendanaan internal. Membentuk proposal usulan program terpilih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari proposal administrasi, usulan teknis dan proposal pembiayaan program. Menyampaikan proposal serta membentuk komitmen pendanaan kepada Provinsi Kalimantan Selatan.

5.1.3

Memanfaatkan Hibah WASAP D Mengingat WASAP D pada intinya ditujukan untuk membantu program sanitasi yang akan dijalankan oleh kota-kota mitra ISSDP, maka Kota Banjarmasin akan memilih dari salah satu program pembangunan layanan sanitasi yang akan didanai dengan pendanaan internal kota. Untuk memaksimalkan hibah WASAP D, Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :  Melakukan koordinasi dengan ISSDP guna penatapan waktu pelaksanaan dan mekanisme penyaluran dana WASAP D kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.  Memilih program sanitasi yang akan diusulkan untuk dibiayai dengan dana WASAP D. Pada langkah ini, pemilihan program juga akan dikoordinasikan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan ISSDP untuk mendapatkan persetujuan dengan pihak Bank Dunia.

5.1.4

Memaksimalkan Pendanaan Sektor Swasta dan Masyarakat Mengingat investasi sanitasi skala kota umumnya belum mampu menarik minat swasta, maka pemerintah Kota Banjarmasin akan lebih mengembangkan program sanitasi melalui kontrak-kontrak kerja sanitasi dengan pihak swasta. Selain itu Pemerintah Kota Banjarmasin juga akan memberikan kemudahan kepada pihak swasta yang selama ini telah menyelenggarakan layanan-layanan yang selama ini telah dikelola oleh pihak swasta. Untuk itu Pemerintah Kota Banjarmasin akan melakukan :  Identifikasi layanan sanitasi yang dapat dilakukan oleh swasta dan masyarakat.  Mengkaji bentuk-bentuk insentif bagi pendanaan sanitasi oleh swasta Selain itu pemerintah Kota Banjarmasin akan berusaha mendapatkan CSR guna mendanai penyelenggaraan sanitasi di Kota Banjarmasin, terutama pendanaan program sanitasi yang belum tercover oleh pendanaan internal. Untuk itu langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut :  Identifikasi program pembangunan dan pengembangan layanan sanitasi kota yang belum tercover oleh pendanaan internal kota.  Kompilasi perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan program CSR, terutama perusahaan-perusahaan di daerah sekitar Kota Banjarmasin.  Koordinasi dan penyusunan proposal sanitasi yang rencananya didanai CSR kepada perusahaan-perusahaan yang telah diidentifikasikan.  Penyampaian proposal pembiayaan CSR untuk program sanitasi kota kepada perusahaan.


33/43



5.2

Follow-up proposal untuk mencapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan perusahaan bersangkutan.

5.1.5

Pengintegrasian Program Sanitasi ke dalam Program Skala Besar Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sampai dengan saat ini sanitasi belum secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu bidang pembangunan, terutama dalam hal pendanaan. Dengan melihat karakterisktik sanitasi, maka Pemerintah Kota Banjarmasin akan memasukkan sanitasi ke dalam program-program pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup, prasarana, maupun program peningkatan kesehatan. Hal ini dilakukan mengingat program-program tersebut termasuk ke dalam agenda nasional maupun daerah. Untuk itu langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :  Mengidentifikasikan program-program pengentasan kemiskinan, peningkatan prasarana, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan yang akan dijalankan Kota Banjarmasin.  Menetapkan bagian-bagian program yang akan disisipkan menjadi program peningkatan sanitasi. Bagian-bagian program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan program sanitasi yang telah diidentifikasikan di atas, terutam program yang belum tercover dengan pendanaan internal kota.

5.1.6

Memanfaatkan Pendanaan Melalui Hibah Luar Negeri Mengingat konsekuensi pengembalian pinjaman dapat membebani keuangan daerah, sementara investasi di sektor sanitasi yang umumnya belum dapat cost recovery, maka Pemerintah Kota Banjarmasin akan lebih memfokuskan pada pembiayaan hibah luar negeri. Untuk itu tahapan yang akan dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :  Mengidentifikasikan program-program sanitasi skala besar yang belum mampu dibiayai pendanaan internal kota  Penyusunan proposal administrasi, teknis, dan proposal finansial untuk program terpilih  Penyampaian usulan hibah kepada pemerintah (langsung kepada Bappenas ataupun melalui Departemen Teknis terkait)

Strategi Pendukung Peningkatan Kinerja Keuangan Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivas penyelenggaraan layanan sanitasi, selain upaya pemanfaatan sumber pendanaan yang ada, kinerja keuangan juga akan terus ditingkatkan. Untuk itu beberapa strategi akan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.


34/43

5.2.1

Minimasi Biaya Penyelenggaraan Layanan Sanitasi Minimasi biaya program sanitasi di Kota Banjarmasin dengan mendisain manajemen pengelolaan program sanitasi yang lebih efisien terutama dengan menjalankan prinsipprinsip good governance. Hal yang perlu dihindarkan adalah untuk menurunkan kualitas – baik pekerjaan maupun bahan yang digunakan – karena dapat mengakibatkan pembengkakan biaya operasional dan pemeliharaan. Sedangkan penurunan biaya operasional dan pemeliharaan akan meningkatkan resiko kerusakan, perbaikan dini, bahkan kehilangan kepercayaan konsumen (masyarakat) pengguna. Selain itu untuk menekan biaya bukan berarti tidak memperhitungkan supporting cost dan biaya penggantian. Dalam hal ini identifikasi pihak-pihak yang paling capable untuk menjalankan supporting dan perbaikan harus telah ditetapkan sebelumnya. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sanitasi ini, maka Pemerintah Kota Banjarmasin akan melakukan :  Evaluasi dan pengkajian kembali manajemen pengelolaan sanitasi yang telah dilakukan.  Menetapkan pola manajemen dan pengalokasian dana pengelolaan yang lebih tepat untuk menghindari pemborosan yang mungkin ada.

5.2.2

Meningkatkan Cost Recovery Layanan Sanitasi Cost recovery layanan sanitasi penting untuk diperhitungkan agar layanan sanitasi dapat terus dilaksanakan dengan lancar secara terus menerus. Untuk itu perlu dikaji ulang besaran retribusi sanitasi yang paling sesuai lengkap dengan skema subsidi. Yang penting untuk dilakukan dalam hal penetapan besaran retribusi adalah besaran optimal antara keperluan bisnis layanan dengan affordability serta willingness to pay masyarakat untuk membayar layanan sanitasi tersebut. Jika dalam perhitungan kemampuan dan kemauan masyarakat masih belum dapat menutupi seluruh biaya investasi dan O&M layanan, maka skema subsidi harus dikembangkan oleh Kota Banjarmasin. Selain besaran retribusi, masalah koleksi retribusi juga menjadi penting terutama dalam hal lingkup daerah penagihan dan efisiensi pelaksanaan penagihan. Dalam hal ini penagihan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga yang telah berpengalaman dalam penagihan, PDAM atau PLN sebagai contoh. Untuk strategi ini Pemerintah Kota Banjarmasin akan menjalankan upaya-upaya sebagai berikut :  Mengevaluasi dan mengkaji ulang besaran retribusi sanitasi serta potensi luasan pengguna layanan sanitasi.  Mengevaluasi tata cara penarikan retribusi dari pengguna layanan sanitasi

5.2.3

Mengkaji Kemungkinan Pembentukan BLUD Sanitasi Mobilisasi dana pendapatan daerah harus dengan persetujuan dan telah dicantumkan peruntukannya dalam APBD. Untuk keluwesan dan keleluasaan penggunaan dana pendapatan tanpa harus menunggu pencantumannya di dalam APBD, maka penggunaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat dilakukan. Berkaitan dengan sanitasi, pengelolaan melalui PPK-BLUD dirasakan


35/43

paling cocok, mengingat BLUD masih dimungkinkan untuk mendapatkan subsidi pemerintah/pemerintah daerah, dan dimungkinkan juga untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu BLU/D masih memiliki berbagai keluwesan secara administrasi sehingga memudahkan operasionalisasinya. Pengelolaan air limbah Kota Banjarmasin yang selama ini dilakukan oleh PD PAL dikhawatirkan tidak dapat memenuhi prinsio-prinsip omersial semata (hasil perhitungan memperlihatkan perlunya subsidi pemerintah untuk meng-cover layanan pengelolaan air limbah, terutama untuk kawasan permukiman berpendapatan rendah). PD PAL sebagai entiti bisnis seharusnya dapat melakukan usahanya secara komersial dan seyogyanya profit-oriented. Karakter komersial masih sulit untuk dapat diterapkan bagi air limbah, sebagian orang masih beranggapan bahwa pengelolaan air limbah masih termasuk ke dalam PSO (public service obligation) serta kesanggupan masyarakat berpendapatan rendah untuk membayar tariff komersial retribusi air limbah, sehingga sudah selayaknya disubsidi oleh pemerintah. Untuk keperluan itu Pemerintah Kota Banjarmasin akan melakukan upaya-upaya berikut ini :  Mengevaluasi pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh PD PAL, selain itu juga mengkaji kemungkinan pengelolaan air limbah melalui PPKBLUD.  Mengkaji kemungkinan pengelolaan sampah oleh PPKBLUD  Mengevaluasi dan mengkaji besaran retribusi sanitasi, terutama sampah dan air limbah. Selain itu juga akan menggali lebih jauh potensi retribusi yang ada termasuk mengevaluasi cara pemungutan retribusi yang ada. 5.2.4

Meningkatkan Koordinasi kepada Provinsi dan Pusat Mengingat kemungkinan tersedianya anggaran bagi pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan dan Pusat, maka Kota Banjarmasin akan meningkatkan koordinasi dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Pusat. Koordinasi dapat dilakukan melalui Pokja Sanitasi yang telah terbentuk di Kota Banjarmasin terutama dengan Tim Teknis Pembangunan Sanitasi di Pusat dan dengan stakeholder terkait di Provinsi Kalimantan Selatan. Koordinasi yang intensif dipercaya akan menjadi cikal bakal pembentukan sistem jejaring sanitasi nasional. Dengan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder Provinsi Kalimantan Selatan dan Pusat maka diharapkan :  Dapat diketahui dana Provinsi dan Pusat yang dapat dimanfaatkan Kota Banjarmasin untuk pembangunan dan pengembangan sanitasi kota.  Dapat disusun strategi pengembangan snaitasi yang terintegrasi guna memastikan dukungan Provinsi dan Pusat.  Dapat mendorong provinsi guna menyusun kebijakan ataupun rencana pembangunan dan pengembangan sanitasi tingkat Provinsi (dengan terbentuknya kebijakan atau rencana tersebut, maka support Provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota akan lebih terjamin).


36/43

Dapat memberikan support kepada usulan program sanitasi Kota Banjarmasin yang akan dibiayai pusat, baik melalui dana Pemerintah Pusat maupun melalui pinjaman dan hibah luar negeri. Dalam upaya meningkatkan koordinasi ini, maka langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :  Menetapkan dan mensosialisasikan desain waktu dan modalitas koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.  Pengusulan desain modalitas koordinasi dengan Tim Teknis Pembangunan Sanitasi di tingkat pusat. 

5.2.5

Menetapkan Pemerintah Kota sebagai Regulator Untuk memantapkan pelaksanaan layanan sanitasi di Kota Banjarmasin, maka Pemerintah Banjarmasin akan difokuskan menjadi fasilitator dan regulator sanitasi. Untuk palaksanaan layanan sendiri, bisa dilakukan baik oleh BLUD Sanitasi ataupun pihak swasta. Hal ini dipercaya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan sanitasi Kota Banjarmasin. Dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin akan berperan dalam pengawasan melalui pembentukan peraturan sanitasi yang obyektif, serta menjalankan sanksi bagi yang melanggarnya, baik pelanggaran oleh operator maupun oleh masyarakat.

5.2.6

Pengkajian, Penelaahan, serta Penyusunan Kebijakan Sanitasi yang Diperlukan Untuk semakin meningkatkan kondisi sanitasi, termasuk juga pendanaannya, Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengkaji seluruh peratutan daerah yang berkaitan dengan sanitasi. Untuk peraturan yang mengacu pada peraturan yang sudah tidak berlaku maka akan diperbaharui, serta membuat peraturan baru yang memang dibutuhkan. Penekanan pengkajian terutama pada pengaturan retribusi sanitasi, pengaturan pengelolaan sanitasi daerah (termasuk pengaturan kelembagaan operator sanitasi), serta upaya meningkatkan peran swasta dalam pembangunan dan pengembangn sanitasi.


37/43

BAB 6 RENCANA TINDAK Rencana tindak dimaksudkan sebagai pentahapan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menjalankan strategi-strategi di atas. Pentahapan kegiatan dilakukan dengan didasarkan pada masa berlakunya RPJMD, yaitu tahun 2008 hingga tahun 2010. 6.1

Rencana Tindak Tahun 2008 Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : a. Penetapan kebutuhan program pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota Banjarmasin & melaporkannya ke Panitia Anggaran (PANGGAR) b. Penetapan kebutuhan anggaran sanitasi perkotaan. & melaporkannya ke Panitia Anggaran (PANGGAR) c. Estimasi kekuatan pendanaan internal Kota Banjarmasin untuk sanitasi d. Penetapan komitmen pendanaan untuk pengelolaan sanitasi (penetapan proporsi pendanaan untuk penyelenggaraan layanan sanitasi). Termasuk didalamnya upaya untuk meningkatkan pendanaan bagi program-program non fisik. Ada aturan yang walaupun belum resmi terkait dengan biaya untuk peningkatan kesadaran & promosi adalah minimal 15% dari biaya total pengembangan sanitasi. Porsi ayng ada saat ini baru sekitar 1 (satu) %. e. Pemilahan program yang akan didanai dengan anggaran internal Kota Banjarmasin. e. Pemilahan program yang akan didanai dengan anggaran internal Kota Banjarmasin. f. Pengusulan perbaikan alokasi DAU untuk layanan sanitasi g. Penetapan proporsi pendanaan sanitasi dalam DAK h. Memanfaatkan anggaran Pemerintah Pusat dan anggaran Provinsi  Identifikasi program pembangunan infrastruktur sanitasi Kota Banjarmasin yang tidak dapat tercover oleh pendanaan internal.  Membentuk proposal usulan program terpilih kepada Departemen PU yang terdiri dari proposal administrasi, usulan teknis dan proposal pembiayaan program.  Menyampaikan proposal usulan program kepada Departemen PU dan melakukan pendekatan kepada Tim Teknis Sanitasi Pusat.  Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terutama untuk mengidentifikasikan besaran anggaran yang bisa didapatkan untuk membiayai pembangunan sanitasi di Kota Banjarmasin.  Identifikasi program pembangunan sanitasi Kota Banjarmasin yang tidak tercover dengan pendanaan internal.  Membentuk proposal usulan program terpilih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari proposal administrasi, usulan teknis dan proposal pembiayaan program.  Menyampaikan proposal serta membentuk komitmen pendanaan kepada Provinsi Kalimantan Selatan.


38/43

i.

Memanfaatkan hibah WASAP D :  Melakukan koordinasi dengan ISSDP guna penetapan waktu pelaksanaan dan mekanisme penyaluran dana WASAP D kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.  Memilih program sanitasi yang akan diusulkan untuk dibiayai dengan dana WASAP D. Pada langkah ini, pemilihan program juga akan dikoordinasikan dengan ISSDP untuk mendapatkan persetujuan dengan pihak Bank Dunia. j. Memaksimalkan pendanaan sektor swasta dan masyarakat  Identifikasi layanan sanitasi yang masih dapat dilakukan oleh swasta dan masyarakat. Dan juga evaluasi terhadap layanan yang telah diberikan oleh swasta / swadaya masyarakat, dengan tujuan agar efektifitas kinerja mereka meningkat..  Mengkaji bentuk-bentuk insentif bagi pendanaan sanitasi oleh swasta  Identifikasi program pembangunan dan pengembangan layanan sanitasi kota yang belum tercover oleh pendanaan internal kota.  Kompilasi perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan program CSR, terutama perusahaan-perusahaan di daerah sekitar Kota Banjarmasin.  Koordinasi dan penyusunan proposal sanitasi yang rencananya didanai CSR kepada perusahaan-perusahaan yang telah diidentifikasikan.  Penyampaian proposal pembiayaan CSR untuk program sanitasi kota kepada perusahaan.  Follow-up proposal untuk mencapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan perusahaan bersangkutan.  Pelaksanaan pengelolaan sanitasi oleh swasta maupun oleh masyarakat k. Pengintegrasian program sanitasi ke dalam program skala besar :  Mengidentifikasikan program-program pengentasan kemiskinan, peningkatan prasarana, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan yang akan dijalankan Kota Banjarmasin.  Menetapkan bagian-bagian program yang akan disisipkan menjadi program peningkatan sanitasi. Bagian-bagian program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan program sanitasi yang telah diidentifikasikan di atas, terutam program yang belum tercover dengan pendanaan internal kota. l. Memanfaatkan pendanaan melalui hibah luar negeri :  Mengidentifikasikan program-program sanitasi skala besar yang belum mampu dibiayai pendanaan internal kota  Penyusunan proposal administrasi, teknis, dan proposal finansial untuk program terpilih  Penyampaian usulan hibah kepada pemerintah (langsung kepada Bappenas ataupun melalui Departemen Teknis terkait) m. Minimasi biaya penyelenggaraan layanan sanitasi :  Evaluasi dan pengkajian kembali manajemen pengelolaan sanitasi yang telah dilakukan.  Menetapkan pola manajemen dan pengalokasian dana pengelolaan yang lebih tepat untuk menghindari pemborosan yang mungkin ada. n. Mengkaji kemungkinan pembentukan BLUD Sanitasi  Mengevaluasi pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh PDAM, selain itu juga mengkaji kemungkinan pengelolaan air limbah melalui PPKBLUD.


39/43

 

o.

p. q. r.

s.

6.2

Mengkaji kemungkinan pengelolaan sampah oleh PPKBLUD Mengevaluasi dan mengkaji besaran retribusi sanitasi, terutama sampah dan air limbah. Selain itu juga akan menggali lebih jauh potensi retribusi yang ada termasuk mengevaluasi cara pemungutan retribusi yang ada. Meningkatkan koordinasi kepada Provinsi dan Pusat  Menetapkan dan mensosialisasikan waktu dan modalitas koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.  Pengusulan modalitas koordinasi dengan Tim Teknis Pembangunan Sanitasi di tingkat pusat. Menetapkan pemerintah kota sebagai regulator sanitasi. Pengkajian, penelaahan, serta penyusunan kebijakan sanitasi yang diperlukan. Pemutahiran seluruh data terkait asset Pemkot dibidang sanitasi secara bertahap. Selanjutnya menganalisa dan menetapkan program optimalisasi penggunaannya serta menyiapkan program untuk meningkatkan kegiatan pemeliharaannya. Pengguanaan GIS dalam pendokumentasian sangat direkomendasikan untuk memudahkan pengintegrasian pelbagai data terkait kemudian. Penggunaan sistem informasi GIS juga diharapkan akan sangat membantu pelbagai fihalk dalam upaya koordinasi dan keterpaduan pelbagai program. Mulai dengan satu wilayah kelurahan sebagai pilot. Menata kembali manajemen yang ada untuk meningkatkan efektifitas kegiatan sekaligus mengurangi biaya yang tidak ekonomis.

Rencana Tindak Tahun 2009 Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : a. Memanfaatkan surplus anggaran untuk pendanaan layanan sanitasi perkotaan :  Pembiayaan defisit anggaran layanan sanitasi melalui surplus anggaran  Penyertaan modal kepada PDAM dalam menyelenggarakan layanan pengelolaan air limbah melalui surplus anggaran. b. Pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan sanitasi yang dibiayai dengan RPIJM maupun yang dibiayai dengan APBD Provinsi Kalimantan Selatan c. Memaksimalkan pendanaan sektor swasta dan masyarakat :  Follow-up proposal untuk mencapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan perusahaan bersangkutan.  Pelaksanaan program pengelolaan sanitasi oleh swasta maupun oleh masyarakat. d. Pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan sanitasi yang terintegrasi dengan program yang lebih besar. e. Memanfaatkan pendanaan melalui hibah luar negeri :  Mengidentifikasikan program-program sanitasi skala besar yang belum mampu dibiayai pendanaan internal kota  Penyusunan proposal administrasi, teknis, dan proposal finansial untuk program terpilih  Penyampaian usulan hibah kepada pemerintah (langsung kepada Bappenas ataupun melalui Departemen Teknis terkait) f. Minimasi biaya penyelenggaraan layanan sanitasi :


40/43

 

Evaluasi dan pengkajian kembali manajemen pengelolaan sanitasi yang telah dilakukan. Menetapkan pola manajemen dan pengalokasian dana pengelolaan yang lebih tepat untuk menghindari pemborosan yang mungkin ada. g. Meningkatkan cost recovery layanan sanitasi : Pelaksanaan tata cara penarikan retribusi dari pengguna layanan sanitasi yang efektif dan efisien h. Mengkaji kemungkinan pembentukan BLUD Sanitasi : menjalankan PPKBLUD pengelolaan persampahan bila memungkinkan. i. Meningkatkan koordinasi kepada Provinsi dan Pusat melalui modalitas yang telah disepakati. j. Menjalankan peran Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai regulator sanitasi. k. Penyusunan dan implementasi kebijakan sanitasi Kota Banjarmasin. 6.3

Rencana Tindak Tahun 2010 Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : a. Memanfaatkan surplus anggaran untuk pendanaan layanan sanitasi perkotaan :  Pembiayaan defisit anggaran layanan sanitasi melalui surplus anggaran  Penyertaan modal kepada PDAM dalam menyelenggarakan layanan pengelolaan air limbah melalui surplus anggaran. b. Pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan sanitasi yang dibiayai dengan RPIJM maupun yang dibiayai dengan APBD Provinsi Kalimantan Selatan c. Memaksimalkan pendanaan sektor swasta dan masyarakat : pelaksanaan program pengelolaan sanitasi oleh swasta maupun oleh masyarakat. d. Pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan sanitasi yang terintegrasi dengan program yang lebih besar. e. Minimasi biaya penyelenggaraan layanan sanitasi : menetapkan pola manajemen dan pengalokasian dana pengelolaan yang lebih tepat untuk menghindari pemborosan yang mungkin ada. f. Meningkatkan cost recovery layanan sanitasi : pelaksanaan tata cara penarikan retribusi dari pengguna layanan sanitasi yang efektif dan efisien g. Mengkaji kemungkinan pembentukan BLUD Sanitasi : menjalankan PPKBLUD pengelolaan persampahan bila memungkinkan. h. Meningkatkan koordinasi kepada Provinsi dan Pusat melalui modalitas yang telah disepakati. i. Menjalankan peran Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai regulator sanitasi. j. Implementasi kebijakan sanitasi Kota Banjarmasin.


41/43

LAMPIRAN : STUDI KELAYAKAN PD PAL DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN Studi Kasus: PD PAL Banjarmasin PROYEKSI LABA-RUGI DALAM 6 TAHUN Dalam Jutaan Rupiah Pendapatan Operasional Jasa Pelayanan Air Limbah Jasa Pelayanan Lindi Sampah Sambungan baru Jasa Pelayanan Sedot Tinja Jumlah Pendapatan Operasional Beban (penghasilan) lain-lain Beban bunga pinjaman Pendapatan dari Jasa Giro Beban (penghasilan) lain-lain bersih Jumlah Pendapatan Beban Usaha Biaya Operasional Bidang Teknik Jaringan dan Pengolahan air limbah Pemeliharaan jaringan & IPAL Biaya Adm. & Umum Gaji Pegawai Adm. Kantor Hubungan Pelanggan Pemeliharaan umum Biaya Umum Lain Adm lain-lain Jumlah beban usaha Laba (rugi) Usaha Sebelum Depr & Amort. Depresiasi & Amortisasi Laba (rugi) Setelah Depr & Amort. Taksiran pajak penghasilan Laba (rugi) bersih Akumulasi laba (rugi) - awal tahun Akumulasi laba (rugi) - akhir tahun

Tahun 1 511 730 25 5 1,271 -

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

526 767 25 10 1,328

542 805 25 10 1,382

558 845 25 10 1,438

575 887 25 10 1,497

592 932 25 10 1,559

-

-

-

-

-

(40) (40) 1,311

(40) (40) 1,368

(40) (40) 1,422

(40) (40) 1,478

(40) (40) 1,537

(40) (40) 1,599

25 163

27 171

28 180

29 189

31 198

32 208

300 41 6 26 153 0.54 715 596 948 (352) (352) (352)

315 43 7 27 160 0.57 751 617 948 (331) (331) (352) (683)

331 45 7 28 168 0.60 788 633 948 (314) (314) (683) (997)

347 48 7 30 177 0.63 828 650 948 (297) (297) (997) (1,295)

365 50 8 31 186 0.66 869 668 948 (280) (280) (1,295) (1,574)

383 53 8 33 195 0.69 913 686 948 (262) (262) (1,574) (1,836)

Thn 1 1 (352) 700

Thn 2 2 (331) 700

Thn 3 3 (314) 700

Thn 4 4 (297) 700

Thn 5 5 (280) 700

Thn 6 6 (262) 700

ARUS KAS UNTUK KALKULASI NPV DAN IRR Dalam Jutaan Rupiah Periode ke Laba (Rugi) bersih Subsidi dari Pemerintah


42/43

Depresiasi Pembayaran pokok pinjaman Total Investasi (CAPEX & OPEX) Net Cashflow Cummulative Net Cashflow Discounted Cash Flows Discount Rate (% per tahun) NPV = Rp IRR = Payback Period Data dan Asumsi PD PAL: Pendapatan Mark up 25% dari tagihan bulanan PDAM Peningkatan jumlah pelanggan Pertumbuhan Pendapatan: Jasa Pelayanan Air Limbah Jasa Pelayanan Lindi Sampah Biaya Operasional Jumlah tenaga kerja Gaji tenaga kerja naik Biaya Operasional naik Investasi: IPAL Bangunan Pendukung Jaringan Pipa Transmisi Sambungan ke Pelangan Pemompaan Kendaraan Bermotor Inventaris Kantor Peralatan Bengkel Peralatan Lab Peralatan Telekomunikasi Total Investasi Modal sendiri Modal Pinjaman Tenor (tahun) Bunga pinjaman (% per tahun) Bunga deposito (% per tahun)


948

948

(5,393) (4,097) (4,097) (3,829) 7% 1,338.68 19% 4

1,317 (2,780) 1,150

1,333 (1,447) 1,088

juta Per Tahun tahun 1

3% 5%

per tahun per tahun per tahun per tahun per tahun

5% 5%

per tahun per tahun

-

948

948

948

948

-

-

-

1,350 (97) 1,030

1,368 1,271 975

1,386 2,658 924

bulan

30.00

824.50 565.93 1,815.34 959.35 68.83 716.91 155.59 204.92 80.00 1.33 5,392.70 5,392.70 20% 7%

juta rupiah juta rupiah juta rupiah

juta rupiah juta 100% rupiah juta 0% rupiah tahun

43/43

STRATEGI SANITASI KOTA BANJARMASIN TAHUN VOLUME 8

Recommend Documents