STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015

Bab 4

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Strategi pengembangan sanitasi dirumuskan berdasarkan hasil analisis Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) sesuai matrik analisis SWOT yang terdapat pada Lampiran 2 dukumen pemuktakhiran SSK. Selain aspek-aspek teknis, analisa SWOT ini juga dilakukan untuk aspek non teknis seperti kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan jender dan keberpihakan

pada

masyakarat

miskin.

Analisis

ini

dilakukan

berdasarkan isu-isu strategis masing-masing sektor yang dibedakan menjadi dua kelompok yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah berasal dari luar berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats), sedangkan faktor internal diperoleh dari dalam yang merupakan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Pengembangan sanitasi untuk ketiga sub sektor yaitu air limbah, persampahan dan drainase dilakukan berdasarkan hasil penetapan wilayah penanganan prioritas sanitasi Kabupaten Pidie selama 5 (lima) tahun mendatang yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

4.1

Air Limbah Domestik

Strategi pengembangan pengelolaan air limbah berdasarkan

hasil

Analisis

SWOT

yang

domestik dirumuskan menghasikan

strategi

pengembangan pengololaan air limbah domestik tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1.

BAB 4


4-1


Tabel 4.1 Analisis SWOT Sub Sektor Air Limbah Domestik No.

Faktor Internal

Skor 1

2

3

4

Angka

KEKUATAN (STRENGHTS) 1

Aspek Kelembagaan

1.1

Terbentuknya Pokja Sanitasi di Kabupaten berupa SK Pokja Sanitasi

4

4,00

1.2

Dokumen pendukung kegiatan Sanitasi (RPJMD,RTRW,RENJA)

4

4,00

1.3

Komitmen SKPK dalam pengelolaan sanitasi di Kabupaten

4

4,00

1.4

Adanya SKPK yang menangani Air Limbah

2

3

3,00

Aspek Keuangan

2.1 3

Tersedianya Anggaran APBK pada SKPK terkait penanganan Air Limbah

2

2,00

Aspek Teknis Operasional

3.1

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Pokja Sanitasi

3.2

Tersedianya biaya operasional (OM) dan Biaya Pemeliharaan kegiatan Air Limbah

3.3

Adanya program dan kegiatan penanganan air limbah

4

3

3,00

2

2,00 3

3,00

Aspek Komunikasi

4.1 5

Koordinasi antar SKPK menyangkut sanitasi

2

2,00

SDM

5.1

Tersedianya SDM aparatur daerah untuk perencanaan dibidang air limbah

4

JUMLAH NILAI KEKUATAN

4,00 31,00

KELEMAHAN (WEAKNESS) 1

Aspek Kelembagaan

1.1

Belum adanya regulasi Perda/Qanun yang mengatur tentang Air Limbah

3

3,00

1.2

Organisasi yang mengelola Air limbah belum terbentuk.

3

3,00

1.3

Belum adanya dokumen perencanaan Air Limbah

1.4

Belum adanya SOP Air Limbah

2

4

4,00

3

3,00

3

3,00

3

3,00

Aspek Keuangan

2.1 3

Belum optimalnya usulan SKPK yang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aspek Teknis Operasional

3.1

Minimnya Sarana dan prasarana air limbah

BAB 4


4-2


3.2 4

Banyaknya Masyarakat MBR/miskin yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang layak dan memenuhi standar dalam pengelolaan Air Limbah

4

4,00

Aspek Komunikasi

4.1 5

Kurangnya Koordinasi secara kontinyu antar SKPK menyangkut Sanitasi

3

3,00

3

3,00

SDM

5.1

Masih terbatasnya SDM untuk pengelolaan dibidang Air Limbah JUMLAH NILAI KELEMAHAN

29,00

SELISIH NILAI KEKUATAN - KELEMAHAN

2,00

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1

Aspek Kelembagaan

1.1 2

Tersedianya peraturan, rencana induk, organisasi dan standar operasional Air Limbah

3

3,00

3

3,00

3

3,00

Aspek Keuangan

2.1 3

Ketersediaan Anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengelolaan Air Limbah Aspek Komunikasi

3.1 4

Koordinasi dan Tindak Lanjut penanganan Sanitasi di tingkat provinsi dan Pusat Aspek Teknis Operasional

4.1

Adanya SDM yg membantu menangani sanitasi pada SKPD terkait Air Limbah

2

2,00

4.2

Peningkatan Anggaran operasional kegiatan sanitasi

2

2,00

4.3

Pengembangan teknologi pengolahan air limbah secara modern

5

3

3,00

Aspek Partisipasi Masyarakat, Swasta dan Kesetaraan Gender

5.1 6

Ketersediaan Anggaran dari masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan Air Limbah

1

1,00

Aspek Sosial Budaya

6.1 7

Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

2

2,00

Demografi dan LH

7.1

Berkurangnya pencemaran air tanah dan air limbah

3

3,00

JUMLAH NILAI PELUANG

22,00

ANCAMAN (THREATS) 1

Aspek Kelembagaan

2

Aspek Keuangan

BAB 4


4-3


3

Aspek Komunikasi

4


5

Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender

5.1

Kurangnya Partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan air limbah

6

4

4,00

Aspek Sosial Budaya

6.1

Kebiasaan masyarakat yang membuang air limbah tanpa proses

4

4,00

6.2

Pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan air limbah rendah

4

4,00

7

Demografi dan LH

7.1

Tercemarnya air tanah

4

4,00

7.2

Pertumbuhan Penduduk yang semakin tinggi tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah

4

4,00

7.3

Tercemarnya sungai disebabkan pembuangan air limbah tanpa pengolahan

4

4,00

JUMLAH NILAI ANCAMAN

24,00

SELISIH NILAI PELUANG – ANCAMAN

-2,00

POSISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH PELUANG 5

Kuadran3: Mendukung strategi Stabilisation (Stabil)

Kuadran1: Mendukung strategi Growth (Pertumbuhan)

4 3 2 1

KELEMAHAN

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

KEKUATAAN

-1 -2 Kuadran4: Mendukung strategi Survive (Bertahan)

-3

Kuadran2: Mendukung strategi Diversification (Pertukaran Usaha)

-4 -5 ANCAMAN BAB 4


4-4


Untuk

mencapai

visi

dan

misi

sanitasi

diperlukan

strategi

pengembangan pengelolaan air limbah, antara lain: 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah; 2. Menyediakan sarana dan prasarana air limbah yang layak dan memenuhi standar bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 3. Penguatan kebijakan Pemerintah Kabupaten serta oenyusunan SOP dan Qanun terkait pengelolaan air limbah; 4. Peningkatan

sumber

pendanaan

untuk

pengembangan

dan

pengelolaan air limbah permukiman; 5. Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi; 6. Penyiapan rencana induk air limbah; 7. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan air limbah.

4.2

Pengelolaan Persampahan

Strategi

pengembangan

berdasarkan

hasil

pengelolaan

Analisis

SWOT

persampahan yang

dirumuskan

menghasikan

strategi

pengembangan pengololaan persampahan tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.2. Tabel 4.2 Analisis SWOT Sub Sektor Pengelolaan Persampahan Skor No.

Faktor Internal

Angka 1

2

3

4


Aspek Kelembagaan

1.1


4

4,00

1.3


4

4,00

1.5

Adanya SKPK yang menangani Persampahan

4

4,00

1.6

Adanya Perda/Qanun yang mengatur tentang Persampahan

4

4,00

2 2.1

Aspek Keuangan Ketersediaan Anggaran APBK di SKPD terkait penanganan persampahan

BAB 4


2

2,00

4-5


3


3.1

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Pokja sanitasi

3.2

Tersedianya biaya operasional (OM) dan Biaya Pemeliharaan kegiatan Persampahan

3.3

Adanya program dan kegiatan penanganan persampahan

4

3

3,00

2

2,00 4

4,00

Aspek Komunikasi

4.1

Koordinasi antar SKPK yang menangani sanitasi

2

2,00

4.2

Sosialisasi Kepada Masyarakat perihal PHBS

2

2,00

5 5.1

SDM Jumlah SDM aparatur daerah untuk perencanaan dibidang persampahan

3

3,00


34,00


Aspek Kelembagaan

1.1

Organisasi/UPTD yang mengelola Persampahan belum terbentuk

4

4,00

1.2

Belum adanya dokumen perencanaan Persampahan

4

4,00

1.3

Belum adanya SOP Persampahan

2 2.1 3

3

Aspek Keuangan Belum optimalnya usulan SKPK yang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dibidang persampahan

Banyaknya Masyarakat yang belum melakukan sistem 3R

3.2

Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan persampahan

4.1 5 5.1

4

4,00

4

4,00


3.1

4

3,00

3

3,00

3

3,00

3

3,00

Aspek Komunikasi Kurangnya Koordinasi secara kontinyu antar SKPK menyangkut Sanitasi SDM Masih terbatasnya SDM aparatur daerah untuk pengelolaan persampahan sistem 3R JUMLAH NILAI KELEMAHAN

28,00


6,00

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1 1.1 2 2.1

Aspek Kelembagaan Tersedianya organisasi/UPTD dan SOP pengelolaan persampahan

3

3,00

3

3,00

Aspek Keuangan Ketersediaan Anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengelolaan persampahan

BAB 4


4-6


3 3.1 4 4.1 5 5.1 6 6.1 7 7.1

Aspek Komunikasi Koordinasi dan Tindak Lanjut penanganan Sanitasi di tingkat provinsi dan Pusat

3

3,00

Aspek Teknis Operasional Peningkatan Anggaran operasional kegiatan sanitasi

2

2,00

2

2,00

Aspek Partisipasi Masyarakat, Swasta dan Kesetaraan Gender Ketersediaan Anggaran dari masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan Aspek Sosial Budaya Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

3

3,00

3

3,00

Demografi dan LH Berkurangnya Timbulan Sampah JUMLAH NILAI PELUANG

19,00

ANCAMAN (THREATS) 1

Aspek Kelembagaan

2

Aspek Keuangan

3

Aspek Komunikasi

4


5


5.1 6

Tingkat pastisipasi masyarakat menyangkut kebersihan masih rendah

3

3,00

Aspek Sosial Budaya

6.1

Kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah ke sungai

3

3,00

6.2

Pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan sampah rendah

3

3,00

7

Demografi dan LH

7.1

Bertambahnya timbulan sampah

4

4,00

7.2

Pertumbuhan Penduduk yang semakin tinggi tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana persampahan

4

4,00

7.3

Berkurangnya kesuburan tanah akibat pembakaran sampah.

BAB 4

3

3,00


20,00

SELISIH NILAI PELUANG - ANCAMAN

-1,00


4-7


POSISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PELUANG 6 5 Kuadran 3: Mendukung strategi Stabilisation (Stabil)

4 3

Kuadran 1: Mendukung strategi Growth (Pertumbuhan)

2 1 KELEMAHAN

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

KEKUATAAN

-1 -2 Kuadran 4: Mendukung strategi Survive (Bertahan)

-3

Kuadran 2: Mendukung strategi Diversification (Pertukaran Usaha)

-4 -5 -6 ANCAMAN

Dalam

perencanaan

Pemerintah

pengembangan

Kabupaten

Pidie

pengelolaan

menetapkan

strategi

persampahan utama

untuk

menghadapi persoalan dan permasalahan persampahan sebagai berikut: 1. Peningkatan area pelayanan persampahan; 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemahaman PHBS dan pengelolaan sampah menggunakan sistem 3R; 3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana persampahan; 4. Peningkatan

sumber

pendanaan

untuk

pengembangan

dan

pengelolaan persampahan; 5. Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi; 6. Pembentukan lembaga pengelola persampahan; 7. Penyiapan rencana induk persampahan; 8. Penyiapan dan penyusunan SOP persampahan; 9. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan persampahan sistem 3R.

BAB 4


4-8


4.3

Drainase Perkotaan

Strategi

pengembangan

berdasarkan

hasil

pengelolaan

Analisis

SWOT

persampahan yang

dirumuskan

menghasikan

strategi

pengembangan pengololaan persampahan tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3 Analisis SWOT Sub Sektor Drainase Perkotaan No.

Faktor Internal

Skor 1

2

3

4

Angka


Aspek Kelembagaan

1.1


4

4,00

1.3


4

4,00

1.5

Adanya SKPK yang menangani drainase

4

4,00

2

Aspek Keuangan

2.1 3

Ketersediaan Anggaran APBK di SKPD terkait penanganan drainase

2

2,00


3.1

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Pokja

3.2

Tersedianya biaya operasional (OM) dan Biaya Pemeliharaan kegiatan drainase

3.3

Adanya program dan kegiatan dibidang Drainase

4

3

3,00

2

2,00 3

3,00

Aspek Komunikasi

4.1 5

Koordinasi antar SKPD yg menangani sanitasi

2

2,00

SDM

5.1

Jumlah SDM yg sesuai dengan kompetensinya

3

3,00


27,00


Aspek Kelembagaan

2

Aspek Keuangan

2.1

Belum optimalnya usulan SKPK yang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dibidang drainase

BAB 4


4

4-9

4,00


3


3.1

Kurangnya pemeliharaan terhadap drainase yang telah dibangun

3.2

Sarana dan Prasarana pembangunan Drainase masih minim

4

4

4,00

3

3,00

3

3,00

Aspek Komunikasi

4.1 5

Kurangnya Koordinasi secara kontinyu antar SKPK menyangkut Sanitasi SDM

JUMLAH NILAI KELEMAHAN

14,00


13,00

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1

Aspek Kelembagaan

2

Aspek Keuangan

2.1 3

Ketersediaan Anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengelolaan drainase

3

3,00

3

3,00

3

3,00

Aspek Komunikasi

3.1 4

Koordinasi dan Tindak Lanjut penanganan Sanitasi di tingkat provinsi dan Pusat Aspek Teknis Operasional

4.1 5

Peningkatan Anggaran operasional kegiatan sanitasi Aspek Partisipasi Masyarakat, Swasta dan Kesetaraan Gender

5.1 6

Ketersediaan Anggaran dari masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan drainase

2

2,00

Aspek Sosial Budaya

6.1 7

Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

3

3,00

3

3,00

Demografi dan LH

7.1

Berkurangnya endapan sampah di badan alir drainase JUMLAH NILAI PELUANG

17,00

ANCAMAN (THREATS) 1

Aspek Kelembagaan

2

Aspek Keuangan

BAB 4


4 - 10


3

Aspek Komunikasi

4


5


5.1 6

Partisipasi masyarakat menyangkut kebersihan dan lancarnya air di drainase masih rendah

4

4,00

Aspek Sosial Budaya

6.1

Kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah ke sistem jaringan drainase

4

4,00

6.2

Pengetahuan masyarakat terkait menyangkut kebersihan dan pemeliharaan jaringan drainase masih rendah

4

4,00

4

4,00

7

Demografi dan LH

7.1

Tingginya tingkat sedimentasi

7.2

Terjadinya Kerusakan beberapa drainase di Kabupaten Pidie

7.3

Pada musim hujan akan terjadi genangan air (melewati saluran air yang ada). Hal ini disebabkan karena sistem kurang baik dan adanya penumpukan sampah/endapan dari para pedagang dan rumah tangga;

BAB 4

3

3,00

4

4,00


23,00

SELISIH NILAI PELUANG – ANCAMAN

-6,00


4 - 11


POSISI PENGELOLAAN DRAINASE

PELUANG 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Kuadran 3: Mendukung strategi Stabilisation (Stabil)

KELEMAHAN -13 -12 -11 -10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

Kuadran 4: Mendukung strategi Survive (Bertahan)

Kuadran 1: Mendukung strategi Growth (Pertumbuha n)

3 2 1 -1

0

1

2

-1

-2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

KEKUATAN

Kuadran 2: Mendukung strategi Diversification (Pertukaran Usaha)

-3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 ANCAMAN

Dalam

perencanaan

Pemerintah

pengembangan

Kabupaten

Pidie

pengelolaan

menetapkan

strategi

persampahan utama

untuk

menghadapi persoalan dan permasalahan drainase perkotaan sebagai berikut: 1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemahaman PHBS dan pemeliharaan drainase; 2. Pengembangan perencanaan drainase kota yang terintegrasi dan komprehensif; 3. Peningkatan fasilitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase perkotaan; 4. Peningkatan

sumber

pendanaan

untuk

pengembangan

dan

pengelolaan drainase; 5. Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi.

BAB 4


4 - 12

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Recommend Documents