Strategi Audit Terhadap Modus Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan

Strategi Audit Terhadap Modus Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Hastoni

Strategy of Auditing

35

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, Indonesia E-Mail : [email protected]

Robert Pius Pardede Program Studi Keuangan dan Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, Indonesia E-Mail : [email protected]

Submitted: JANUARI 2013 Accepted: MARET 2013

ABSTRACT Value added tax (VAT) is the tax imposed on: transfer of taxable goods in customs area by the tax subjects, taxable imported goods, transfer of taxable services in customs area by the tax subjects, the utilizaton of intangible goods from outside in the customs area, the utilization of taxable services from outside in the customs area, and taxable exported goods by the tax subjects. Income tax is the tax imposed on individuals and corporations (entities) concerning income gotten during a single tax year. The purpose of this study is to determine tax evasion modes in both value added tax and income tax, and to find out the problems faced by auditors in uncovering tax evasion modes done by the company. By identifying tax evasion modes, appropriate laws can be reinforced to fight the problems connected with tax evasion. Therefore, a number of tax evasion cases can be expected to drop. The result of the study shows that tax evasion modes in both value added tax and income tax do not only involve fictitious company and active company. It occurs as well that two active companies or more cooperate to evade tax. This can occur because a lot of expenditures of the company recognized as corporate tax cannot be utilized by the company. Some regulations still cause difficulties for the companies, whereas the companies have crucial role for the economic growth of the country. That is why some companies resort to do practice of tax evasion. Keywords:income tax;value added tax

PENDAHULUAN Realita yang terjadi dilapangan, ternyata masih banyak perusahaan yang belum memperhatikan pentingnya pengendalian internal yang sesungguhnya dalam perusahaan, mengingat pengendalian yang diterapkan saat ini belum efektif dan efisien. Sehingga berakibat pada pajak perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini modus-modus penggelapan pajak sudah sangat berkembang. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk mengungkapkan secara transparan modus-modus penggelapan pajak yang terjadi dengan berbagai cara dan berbagai alasan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dan mengungkap modusmodus penggelapan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan, serta mengungkap kendala-kendala yang dihadapi auditor dalam mengungkap modus-modus tersebut, guna membantu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menertibkan para pembayar pajak.

JIAKES Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 1 No. 1, 2013 pg. 35-44 STIE Kesatuan ISSN 2337 – 7852

Strategy of Audit

36

TINJAUAN PUSTAKA Beberapa teori yang mendasari penelitian ini di antaranya adalah auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information todetermine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person (Alvin A Arens dan James K Loebecke, 2006). Menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk: mencari, mengumpulkan, mengolah data dan mengolah keterangan lainnya. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian pemeriksa pajak diberikan wewenang oleh UU untuk melakukan tindakan dalam rangka menguji antara apa yang disampaikan wajib pajak dalam surat pemberitahuan (SPT), apakah sama atau tidak dengan kewajiban yang seharusnya dibayar menurut pemeriksa. Untuk itu perlu dibuatkan program pemeriksaan pajak secara berkala. Program pemeriksaan pajak merupakan prosedur atau langkah yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak. Prosedur atau langkah penyusunan program dibagi dalam tiga kategori, yaitu: (1) Program pemeriksaan umum, (2) Program pemeriksaan pos-pos neraca dan (3) Program pemeriksaan pos-pos laporan laba rugi. Program pemeriksaan harus dilakukan pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan dan dapat disusun kembali setelah pemeriksa melakukan pemeriksaan pajak. Guna mendukung kelancaran program pemeriksaan audit, perlu disiapkan program audit.Program audit dilakukan untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan agar lebih terfokus dalam melakukan perhitungan dan pengumpulan bukti.Program pemeriksaan disusun berdasarkan hasil telaah kajian data dan SPT serta analisis laporan keuangan.Apabila dalam pelaksanaan lapangan ditemukan kejanggalan, program sebaiknya disusun kembali guna menentukan langkah sesuai dengan tujuan pemeriksaan. METODOLOGI PENELITIAN Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) metode survey dan (2) studi kasus.Sumber data diperoleh dari: (1) data primer dan (2) data sekunder. Adapun teknik atau cara yang dilakukan dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : (a) dokumentasi (documentation), (b) Wawancara (interview), (c) penelitian kepustakaan dan (d) observasi. Metode analisis yang digunakan dalam pengolahan data adalah metode deskriptif. PEMBAHASAN Strategi Audit Terhadap Modus Penggelapan Pajak PPN dan PPH Dalam mengaudit modus penggelapan Pajak PPN dan PPh, auditor dapat menerapkan teknik-teknik audit yang meliputi : a. Memeriksa fisik dan mengamati. Auditor memeriksa kewajaran persediaan, pembelian dan hutang.Pemeriksaan dimulai dari dokumen pendukung yaitu Buku persediaan,Buku Pembelian, Buku hutang, Purchase Order,Surat Penawaran, Faktur pajak,Surat Jalan, Bukti Gudang,Berita acara stock opname,dan bukti pembayaran.Dalam memeriksa Buku persediaan hal pertama yang dilakukan adalah memeriksa saldo awal persediaan dan membandingkannya dengan saldo akhir persediaan tahun sebelumnya.Kemudian memeriksa keluar dan masuknya barang persediaan selama tahun berjalan.Pemeriksaan dilanjutkan kepada buku pembelian yaitu memeriksa apakah seluruh pembelian yang terjadi sudah tercatat dan memeriksa metode pembayaran pembelian.Pisahkan pembelian tunai dan pembelian kredit.Selanjutnya Periksa Buku hutang, apakah seluruh pembelian kredit sudah tercatat dalam buku hutang dan

berapa saldo hutang apakah sudah cocok dengan saldo hutang dalam neraca.Setelah buku persediaan, buku pembelian dan buku hutang di periksa, lanjutkan dengan memeriksa dokumen pendukung yaitu suratpenawarandan purchase order (PO). Periksa kelengkapan yaitu: tanggal pengeluaran, nomor, penerima PO,barang yang di order,tanda tangan dan cap perusahaan. Surat jalan merupakan dokumen yang selalu disertakan dalam pengiriman barang.Pastikan bahwa yang tercantum dalam surat jalan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam purchase order. Buku gudang merupakan dokumen yang mencatat keluar dan masukknya barang ke dalam gudang.Periksa seluruh catatan dalam buku gudang.apakah seluruh purchase order sudah terkirim dan diterima oleh gudang. Berita acara stock opname merupakan dokumen penting karena ketika kita mengadakan audit, transaksi yang kita periksa sudah lama terjadi dan biasanya fisik barang sudah tidak ada ditempat. Dengan berita acara stock opname yang dibandingkan dengan transaksi setelah tanggal neraca,auditor dapat memastikan apakah nilai persediaan yang ditampilkan dalam neraca sudah wajar atau belum. Dokumen pembayaran merupakan dokumen yang membuktikan adanya pembayaran atau adanya uang keluar yang terkait dengan transaksi. Apabila dokumen pembayaran berupa bukti transfer maka periksa penerima uang, apakah sesuai dengan yang tercantum dalam purchase order, jika tidak sesuai maka harus ada surat pendukung yang menunjukkan bahwa pembayaran tersebut diperuntukkan untuk transaksi ini. Apabila bukti pembayaran adalah kwitansi, maka periksa apakah kwitansi sudah di tanda tangani dan sudah di beri materai dan cap.Dalam waktu yang bersamaan,auditor dapat melakukan pengamatan dengan memanfaatkan indranya.Ketika memeriksa fisik persediaan, auditor dapat mengamati aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.Mulai dari aktivitas rutin,pembicaraan karyawan hingga orang-orang yang datang ke perusahaan tersebut b. Meminta Informasi dan konfirmasi Auditor meminta informasi mengenai persediaan, pembelian dan hutang dari auditee.Informasi dapat diperoleh dengan cara wawancara dengan auditee mengenai kebenaran transaksi, kapan transaksi terjadi, pekerjaan apa yang terkait dengan transaksi tersebut, dan waktu penyelesaian pekerjaan.Hasil wawancara dengan auditee di tulis dalam bentuk berita acara yang di tanda tangani oleh auditee.Kemudian auditor meminta konfirmasi kepada pihak ketiga dengan cara mengirimkan surat konfirmasi tentang kebenaran saldo hutang.Dalam kasus yang ditangani, auditor memperoleh beberapa informasi penting mengenai aktifitas pekerjaan yang ditangani oleh perusahaan. c. Memeriksa Dokumen Dokumen yang sudah diperoleh,dikumpulkan dan diperiksa keasliannya. Pemeriksaan dapat dengan cara memeriksa kelengkapan tanda tangan pihak terkait.Dalam hal pembayaran tunai perlu diperhatikan jumlah pembayaran, misalnya apakah pembayaran Rp 100.000.000,-dalam bentuk tunai. Jika dilakukan pembayaran dengan cicilan tunai, maka kwitansi tunai hendaknya dibandingkan dengan termin pembayaran.Apabila termin pembayaran sesuai dengan pembayaran tunai, maka kemungkinan terjadinya penggelapan kecil.Tetapi apabila tidak sesuai dengan termin, maka ini merupakan indikasi terjadinya penggelapan.Hal yang perlu diingat adalah biasanya perusahaan yang terlibat penggelapan pajak tidak memiliki administrasi yang baik, sehingga ketika perusahaan diperiksa, manajemen baru mempersiapkan dokumen. Karena persiapan dalam waktu singkat, biasanya bukti pembayaran tunai tidak memperhatikan termin.Auditor hendaknya memperhatikan tanggal pembayaran.Karena biasanya pembayaran dengan jumlah besar terjadi pada hari kerja. Kadangkala menggunakan hari sabtu dan menggunakan alasan bahwa hari sabtu perusahaan bekerja hingga pukul 12 siang akan tetapi bank tutup.

Strategy of Audit

37

Strategy of Audit

38

Pembayaran tunai dalam jumlah besar biasanya terjadi dalam keadaan yang darurat.Kejanggalan yang ditemukan oleh auditor adalah material yang tertera dalam dokumen pembelian barang dengan dokumen kontrak pekerjaan.Didalam data kontrak tidak ditemukan adanya pembelian material baja.Akan tetapi dalam dokumen pembelian ditemukan ada PO pembelian material baja dengan jumlah besar.Ini merupakan suatu kejanggalan.Pembelian material baja diakui sebagai persediaan yang merupakan akun dari HPP, sehingga mengakibatkan nilai HPP menjadi lebih besar dari yang seharusnya.Hal ini mengakibatkan laba menjadi lebih kecil. d. Review Analitikal Teknik ini lebih difokuskan dengan membandingkan informasi yang sudah terkumpul dengan apa yang seharusnya terjadi.Untuk itu auditor harus membuat suatu perhitungan besarnya pajak yang seharusnya disetor oleh pengusaha.Perhitungan yang dibuat meliputi perhitungan keseluruhan PPN dan PPH.Dengan membandingkan informasi yang terkumpul dan perhitungan yang layaknya terjadi, auditor dapat melihat kewajaran transaksi.Dalam kasus ini, auditor membuat suatu perbandingan melalui perhitungan yang menunjukkan bahwa ada kerugian Negara yang diakibatkan oleh aktifitas penggelapan yang ditemukan yaitu: PT A adalah perusahaan supplier yang penjualan setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah.Dalam transaksi bisnisnya perusahaan ini membeli barang dagang melalui perusahaan rekanannya disertai dengan PPN.Ini mengakibatkan PT A memiliki PPN masukan yang akan menjadi kredit PPN.Dalam transaksi bisnisnya PT A menjual barang dagangnya dengan dua cara, yaitu (1) Penjualan dengan PPN,yang mengakibatkan PT A menerbitkan Faktur pajak dan memiliki PPN Keluaran, (2) Penjualan tanpa PPN. Realitanya transaksi PT A lebih banyak tanpa PPN karena banyak pelanggan yang tidak berkenan bila pembeliannya dikenakan PPN dengan alasan lebih murah tanpa PPN.Sehingga pada akhir tahun PT A masih memiliki PPN masukan yang besar. Secara prosedur, PT A bisa saja melakukan restitusi,tetapi PT A telah melakukan pelanggaran yaitu menjual barang dagangnya tanpa PPN, agar penjualan tanpa PPNnya di akui, PT A menerbitkan Faktur Pajak atas nama PT B, Penjualan tersebut dikross dengan PPN masukannya, selisihnya dilaporkan, kebanyakan di buat kurang bayar. Kekurangan PT A Setorkan ke Kas Negara.Uang untuk membayar selisihnya PT A peroleh dari PT B sebagai pembeli faktur.Biasanya PT B membayar 30% dari nilai PPN yang disetor.Itupun yang disetorkan PT A hanya sebagian karena PT A memiliki PPN masukan yang besar.Sehingga selisihnya lebih kecil dari nilai yang disetorkan PT B.Secara sekilas kasus ini sangat rapih dan sulit diidentifikasi, karena dokumennya sangat lengkap.PT A dan PT B perusahaan yang aktif.Kegiatan usaha mereka sangat berhubungan. PT A membeli barang dagangan berupa Baja kepada PT B senilai Rp 10 Milyar. PT A membayar PPN sebesar 10 % atau sama dengan Rp 1 Milyar melalui PT B, sehingga total uang yang dikeluarkan PT A adalah Rp 11 Milyar. Harga tersebut menjadi Harga perolehan barang yang akan dijual. Selain itu, PT A memiliki PPN Masukan sebesar 1 Milyar.Dalam transaksi bisnisnya, PT A menjual Barang dagangnya sesuai harga yang ditetapkan Asumsikan PT A menjual Barang dagangannya dengan Harga 13.2M. Apabila seluruh penjualan menggunakan faktur pajak, maka PT memiliki PPN keluaran sebesar 1.32 M, sehingga apabila PPN masukan dankeluaran di cros maka PT A akan menyetor 320 Juta ke kas Negara.Apabila PT A menjalankan bisnisnya sesuai dengan asumsi di atas, maka PT A sudah mentaati peraturan PPN yang berlaku. Asumsikan dari penjualan PT A tersebut 60 % menggunakan Faktur PPN atau sama dengan 13.2 M x 60%=7.92M dan sisanya PT A jual tanpa faktur pajak atau sama dengan 13.2 M – 7.92 M = 5.28M. dari penjualan yang menggunakan faktur PPN, PT A memiliki PPN keluaran sebesar 7.92 M x 10% = 792 Juta. Sehingga apabila di cross dengan PPN masukan yang dimiliki yaitu 1 Milyar, maka PT A masih lebih

bayar 208 Juta. Karena PT A masih memiliki PPN Masukan maka PT A menjual faktur PPN untuk menutupi PPN masukan yang sudah ada.PT A mengeluarkan faktur PPN dengan nilai penjualan 3 Milyar dan nilai PPN keluarannya 300juta. Faktur tersebut dijual kepada PT B dengan nilai 120juta atau sama dengan 40% dari nilai PPN yang tertera di faktur. Setelah itu PT A melaporkan penjualan sebesar 3 Milyar dengan PPN 300 juta dan PT A juga melaporkan sisa PPN masukan yang dimiliki yaitu 208 Juta, sehingga PT A hanya menyetor sebesar 300 juta-208 juta = 92 juta. Uang untuk pembayaran tersebut,PT A peroleh dari pembayaran dari PT B selaku pembeli faktur PPN nya yaitu sebesar 120 juta. Sehingga PT A memperoleh tambahan pendapatan sebesar 28 Juta, disisi lain PT A dan PT B sama-sama melaporkan adanya penjualan dan pembelian dalam perusahaannya.Dokumen yang dilaporkan juga sangat lengkap. Pelaksanaan Audit terhadap Modus Penggelapan Pajak PPN dan PPH Informasi awal tentang adanya penggelapan Pajak PPN dan PPH diperoleh berdasarkan dugaan atau prasangka yang berawal dari pengamatan terhadap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan..Atas informasi tersebut dilakukan penelitian awal atau telaahan dengan mempelajari sebanyak mungkin mengenai orang-orang yang diduga terlibat. Berdasarkan hasil evaluasi, diputuskan apakah dugaan penggelapan PPN dan PPH terbukti atau tidak.Jika diputuskan bahwa fraud audit tidak diteruskan, masih dapat dipertimbangkan untuk dilakukan riviu khusus atas bagian tertentu yang dipermasalahkan Jika fakta menunjukkan bahwa fraud kemungkinan besar terjadi atau benar-benar terjadi, perlu dimulai perencanaan pelaksanaan review/audit investigasi yaitu: a. Analisis data yang tersedia Pada tahap pelaksanaan, analisa yang dilakukan harus lebih detail.Perhatikan penomoran dokumen, tanggal terjadinya transaksi, dokumen kontrak dengan pihak ketiga.pasal-pasal dalam kontrak, dan cara pembayaran.Perhatikan Mutasi Rekening Koran, karena hanya melalui dokumen ini penggelapan PPN dan PPH dapat terjadi. Apabila pembelian atau penjualan benar terjadi, maka mutasi transaksi keuangan seharusnya terekam dalam rekening koran. Rekening koran merupakan dokumen paling penting dalam kasus ini, karena dokumen selain rekening koran merupakan dokumen internal yang dapat dibuat oleh pengusaha tersebut, sedangkan dokumen rekening koran merupakan dokumen bank yang sulit dipalsukan. Auditor dapat meminta konfirmasi kepada pihak bank tentang transaksi yang terekam dalam rekening koran.Dalam kasus yang ditangani, auditor membuat sebuah flowchart yang menggambarkan aliran terjadinya penggelapan.

Strategy of Audit

39

Strategy of Audit

Flowchart modus PPN perusahaan Fiktif PT A

Menerima Tawaran Faktur

40

PT A Membuat PO kepada PT B

PT B membuat faktur PPN

PT A terkena Sanksi

PT A melanggar Peraturan Pajak PT B membuat Tagihan dilampiri Faktur PPN PT A diperiksa

PT A menerima tagihan 2 Invoice Pembayaran

PT B diperiksa, tidak didapatkan data, PT B perusahaan Fiktif

SPT di cross chek oleh Pajak

PT A membayar nilai invoice

PT B tidak melaporkan SPT

PT A Melaporkan SPT

Flowchart modus PPN perusahaan Aktif PT A

Menerima Tawaran Faktur

PT A Membuat PO kepada PT B

PT B membuat faktur PPN

PT A menerima bukti lapor dari PT B

Tidak ditemukan adanya Pelanggaran

PT B membuat Tagihan dilampiri Faktur PPN

PT A menerima tagihan 2 Invoice Pembayaran

SPT di cross chek oleh Pajak

PT A membayar nilai invoice

PT B melaporkan SPT

PT A Melaporkan SPT

Flowchart ini meunjukkan bahwa perusahaan aktif lebih mudah melakukan penggelapan PPN akan tetapi melalui audit investigative, penggelapan tersebut dapat terbongkar.

b. Membuat Hipotesa Setelah semua data di analisis dan ditetapkan terjadinya penggelapan PPN dan PPH,kesimpulan ditulis dalam bentuk skenario mulai dari awal terjadinya transaksi hingga penggelapan PPN dan PPH.Skenario kasus ini adalah berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap transaksi-transaksi terkait dengan pembelian, persedian dan hutang, auditor menemukan kejadian yang tidak wajar yaitu:  Nomor Urut Purchase Order (PO) tidak berurutan yakni berdasarkan pemeriksaan dokumen ditemukan bahwa banyak nomor Purchase order yang tidak dipakai. Auditee beralasan bahwa penomoran PO tidak terpisah dengan penomoran surat keluar yang lain.  Tanggal Masuknya barang yang dibeli terjadi sebelum pekerjaan yang memerlukan barang tersebut diperoleh. Auditee beralasan bahwa perusahaan membeli barang dagangan karena pada saat itu harga belinya sedang turun.  Auditor tidak menemukan adanya mutasi transaksi pembelian dalam rekening koran perusahaan. Auditee beralasan bahwa pembayaran dilakukan dengan metode cicilan, akan tetapi setelah di cocokkan dengan rekening koran ternyata mutasi pembayaran tidak di temukan. Auditee beralasan bahwa pembayaran dilakukan melalui kas. Dalam buku pengeluaran kas ditemukan adanya mutasi pembayaran pembelian barang dagangan. Tetapi hal ini tidak wajar karena adanya kebijakan perusahaan bahwa pengeluaran diatas 10 juta harus melalui bank, sedangkan pembayaran barang dagangan melebihi angka tersebut. c. Menguji Hipotesa Berdasarkan hipotesa yang dibuat, auditor melakukan penelitian mendalam terhadap pihak ketiga yang terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pihak ketiga merupakan perusahaan aktif yang menjual barang-barang dagangan yang dibeli.Auditor menemukan kejanggalan yaitu ternyata perusahaan pihak ketiga melayani pembelian barang dagangan tanpa faktur pajak.Berdasarkan analisa apabila perusahaan aktif melayani pembelian barang tanpa faktur, maka hal tersebut sudah merupakan suatu pelanggaran pajak.Melayani pembelian tanpa faktur berakibatlebih besarnya PPN masukan dari pada PPN Keluaran.Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha karena dapat menguntungkan Penjual dan pembeli faktur, ini disebabkan:  Praktek suap merupakan hal yang umum dalam dunia bisnis. Hampir semua pekerjaan mengandung unsur suap. Dalam peraturan pajak, pemberian atau gratifikasi dapat diakui sebagai biaya asalkan pengusaha menyebutkan nama dan Nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima gratifikasi. Hal ini mustahil dilakukan pengusaha karena ini bisa merusak hubungan bisnis dan dapat berdampak terhadap pendapatan perusahaan.  Pembelian faktur PPN dengan melibatkan perusahaan yang aktif dapat menguntungkan kedua belah pihak. Penjual diuntungkan karena penjualan yang dilakukan tanpa faktur dapat diakui oleh pajak sehingga penjual dapat terhindar dari hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Pembeli Faktur pajak dapat membiayakan nilai gratifikasi yang dikeluarkan sebagai pembelian barang dagangan. Praktek ini tergolong aman karena kedua perusahaan sama-sama melaporkan adanya penjualan dan pembelian. d. Menyaring dan Merubah Hipotesa Hasil pengujian hipotesa yang dibuat menunjukkan bahwa penggelapan PPN dan PPH benar terjadi. Dengan demikian skenario yang sudah dibuat dapat di susun menjadi suatu laporan Audit. Pelaporan Audit Terhadap Modus Penggelapan Pajak PPN dan PPH. Hasil investigasi yang dilakukan oleh auditor menemukan bahwa terjadi penggelapan Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan yaitu: a) Berdasarkan analisa terhadap dokumen rekening koran, mutasi transaksi tidak ditemukan.

Strategy of Audit

41

Strategy of Audit

42

b) Berdasarkan konfirmasi, pihak ketiga yang terkait ternyata melayani penjualan tanpa faktur PPN. c) Berdasarkan review analitikal ditemukan ketidak wajaran antara dokumen keuangan dengan dokumen persediaan yang tergolong sangat lengkap. Ketidak wajaran tersebut adalah dokumen pembelian barang tidak didukung oleh dokumen keuangan yang valid. Dokumen keuang yang tersedia adalah kwitansi tunai yang bersumber dari kas. Karena nilai transaksinya diatas 10juta, maka berdasarkan kebijakan perusahaan seharusnya transaksi tersebut terekam dalam rekening koran. d) Berdasarkan pemeriksaan dokumen slip gaji, dengan data keuangan ditemukan kejanggalan nilai pembayaran gaji tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT. Nilai yang dibayarkan lebih kecil daripada yang dilaporkan.Hasil temuan ini belum auditor laporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui apakah pelanggaran ini sudah tergolong tindak pidana atau merupakan pelanggaran administratif.Untuk sampai pada simpulan terjadinya penggelapan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan, auditor telah melakukan langkah-langkah yaitu pemeriksaan fisik barang dagangan dan dokumen, pengematan,meminta konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dan melakukan review analitikal. KESIMPULAN DAN SARAN Simpulan Audit terhadap penggelapan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan yang umum dilakukan oleh auditor pajak secara garis besar sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika diadakan pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat oleh wajib pajak.Akan tetapipada kenyataan yang terjadi ada beberapa kendala yang mengakibatkan audit terhadap pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilantidak dapat secara tuntas di ungkap. Kendala-kendala tersebut muncul karena wajib pajak banyak menyajikan data yang palsu dengan kelengkapan dokumen yang sangat rapih.Sekilas laporan yang disajikan wajib pajak terkesan sudah sesuai dengan kenyataan.Penggelapan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan sering dilakukan dengan melibatkan perusahaan fiktif maupun perusahaan aktif. Penggelapan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan yang melibatkan perusahaan fiktif sangat mudah diungkap karena biasanya perusahaan fiktif tidak melaporkan SPT masa maupun SPT tahunan,sehingga ketika pegawai pajak memeriksa laporan pajak perusahaan aktif yang melaporkan adanya pembelian atau penjualan kepada perusahaan fiktif, maka pegawai pajak sudah dapat mencurigai transaksi tersebut karena perusahaan yang dilaporkan tidak pernah lapor pajak.Dengan demikian pajak dapat melakukan investigasi untuk memeriksa transaksi tersebut. Penggelapan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan yang melibatkan perusahaan aktif ini sulit diungkap bila hanya mengandalkan audit umum, karena biasanya secara dokumen maupun laporan pajaknya sangat lengkap. Hal ini dapat terjadi karena penggelapan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan yang melibatkan perusahaan aktif menguntungkan kedua belah pihak.Jenis perusahaan aktif yang terlibat dalam penggelapan pajak pertambahan nilaibiasanya perusahaan yang melayani pembelian atau penjualan tanpa PPN. Ketika ada perusahaan yang membutuhkan faktur pajak PPN, maka perusahaan akan mengeluarkan faktur dan melaporkan pembelian atau penjualan tersebut karena pembelian atau penjualan tanpa ppn yang sudah terjadi dapat dilaporkan dalam SPT,sehingga pajak yang disetor menjadi lebih kecil. Sama halnya dengan yang membeli faktur tersebut.Pengeluaran yang tidak diakui oleh pajak atau yang diakui oleh pajak tetapi dalam prakteknya tidak mungkin dimanfaatkan dan dapat di laporkan dalam SPT, sehingga pajak yang disetor menjadi lebih kecil.Karena sangat rapihnya penggelapan pajak pertambahan nilai ini maka untuk mengungkap penggelapan ini perlu diadakan audit investigatif Sedangkan penggelapan pajak penghasilan sudah sangat umum terjadi, biasanya perusahaan melakukannya dengan membesarkan biaya gaji. Contohnya dengan melaporkan jumlah pegawai yang banyak dengan gaji sama dengan penghasilan tidak

kena pajak, sehingga keuntungannya adalah pajak yang disetor kecil tetapi biaya gajinya besar. Penggelapan pajak penghasilan lainya biasanya dilakukan dengan caramenggunakan banyak perusahaan. Tetapi sebenarnya pemilik dari perusahaan tersebut adalah orang yang sama. Pada dasarnya pengusaha tidak ingin melakukan penggelapan pajak, hal tersebut dialakukan karena banyak pengeluaran – pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak diakui oleh pajak. Pengeluaran tersebut biasa dikenal dengan istilah gratifikasi, Uang suap, biaya entertain dan lain sebagainya. Sebenarnya pajak sudah mengakui biaya tersebut, tetapi pengakuan pajak terhadap gratifikasi tidak mungkin dimanfaatkan oleh pengusaha karena harus mencantumkan identitas penerima gratifikasi.Hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena penerima gratifikasi tidak ingin dicantumkan namanya, hal ini yang menyebabkan pengusaha melakukan praktek penggelapan pajak. Saran Praktek penggelapan pajak tidak mungkin hilang dari dunia bisnis, yang mungkin adalah memperkecil praktek tersebut.Agar praktek penggelapan pajak dapat diperkecil harus ada kesadaran dari semua pihak yang terkait. Baik itu pengusaha maupun pejabat pemerintah. Disamping itu seharusnya ketika akan membuat suatu peraturan, pemerintah harus mendengarkan aspirasi dan pendapat orang yang akan melakukan peraturan tersebut. Karena ketika peraturan tidak dapat dipraktekkan, maka praktek penggelapan akan muncul. Membuat suatu peraturan yang memudahkan pengusaha sebenarnya tidak akan merugikan Negara karena dengan demikian akan ada kepastian hukum bagi pengusaha. Jika peraturan sudah dapat dipraktekkan dalam dunia bisnis nyata, maka pejabat yang bertugas sebagai pengawas harus selalu memperbaharui cara pengawasannya. Sehingga peluang praktek penggelapan semakin kecil. DAFTAR PUSTAKA Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Salemba Empat, Jakarta. Siti Resmi. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus Salemba Empat, Jakarta Alvin A. Arens; Randal J. Elder & Mark S. Beasley. 2006 . Auditing dan Pelayanan Verifikasi Indeks, Jakarta. Untung Sukardji. 2010. Pokok – Pokok Pajak Pertambahan Nilai Rajagrafindo Persada, Jakarta Soemarso SR. 2004. Akuntansi Suatu Pengantar salemba empat, Jakarta Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan Citra Umbara, Bandung Suryo Dwianto Agung Nugroho. 2009. Cara Mudah Menghitung Pajak Pribadi Raih Asa Sukses, Bogor Agus Setiawan; Basri Musri. 2007. Tax Audit dan Tax Review Rajawali Pers. Jakarta Baridwan, Zaki. 1992. Intermediate Accounting. Edisi 7. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dept Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian IPB. 2004. Buku Praktikum Akuntansi Keuangan. Henry Simamora. 2000. Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis. Salemba Empat, Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat, Jakarta. Kamus Istilah Akuntansi. 1999. Balai Pustaka, Jakarta. Mc Leod, Raymond. 2001. Sistem Informasi Manajemen. Edisi 7, Jilid Dua, PT Prenhallindo, Jakarta. Soemarso S.R. 2004. Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Strategy of Audit

43

Strategy of Audit

44

Stice, Earl K., Stice, James D dan Skousen, K Fred. 1987. Intermediate Accounting (Akuntansi Intermediate). Buku 2, Edisi 15. Salemba Empat, Jakarta. Wing,Wahyu,2007. Sistem Informasi Akuntansi.Edisi 2.UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Bambang,Hardadi. Sistem Pengendalian Internal. Edisi 1. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta http://www.pajak.go.id Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 28 Tahun 2007 http://www.depkeu.go.id http://www.tribunmanado.co.id Pokok-Pokok Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008