Stop Pekerja Anak. Kesempatan. Beri Anak Perempuan. yu, anak perempuan berusia 13 tahun bekas BONUS!

! BONokUleS t

Bo tan Peringuan ILO 90 Tah

Beri

Edisi dua bahasa - September 2009

Anak Perempuan Kesempatan

Stop Pekerja Anak Sosial, Kementerian Negara PemberdayaanPerempuan, dan Departemen Dalam Negeri. Dalam sambutannya, mereka menyatakan dan menegaskan ulang komitmennya untuk melanjutkan usaha-usaha dalam mengakhiri perburuhan anak, khususnya dalam bentuk-bentuk terburuk.

Kami tidak Kami tidak Kami tidak Kami tidak BERMAIN

ingin ingin ingin ingin

BERTERIAK, kami hanya ingin BICARA MENANGIS, kami hanya ingin TERTAWA TAKUT, kami hanya ingin BAHAGIA BEKERJA, kami hanya ingin BELAJAR dan

A yu

, anak perempuan berusia 13 tahun bekas seorang pekerja anak, menyuarakan harapannya untuk merealisasikan hak-hak anak pada pawai nasional melawan perburuhan anak, khususnya anak perempuan, untuk memperingati Hari Sedunia Menentang Buruh Anak, Minggu, 21 Juni lalu, di Plaza Selatan Gelora Bung Karno, Jakarta. Mewakili seluruh anak Indonesia, aspirasinya menggaungkan keinginan mencapai masa depan dengan akses atas pendidikan berkualitas, memberikan hak-hak anak, dan menghapus perburuhan anak. Aspirasi Ayu juga disepakati para pejabat tinggi pemerintah yang mewakili departemen terkait, seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen

Perayaan di Indonesia tahun ini ditandai dengan berbagai kegiatan di tingkat nasional, provinsi dan daerah sebagai usaha untuk meningkatkan kesadaran atas perlunya penanganan perburuhan anak secara umum serta untuk memberikan perhatian lebih pada situasi yang dihadapi oleh anak perempuan dalam perburuhan anak. Dengan tema, “Beri Anak Perempuan Kesempatan: Stop Pekerja Anak”, rangkaian acara tersebut menitikberatkan pada usahausaha nasional melawan perburuhan anak, terutama anak-anak perempuan.

Direktur ILO di Indonesia, Alan Boulton menyatakan, anak-anak perempuan bisa menghadapi kerugian tertentu akibat diskriminasi dan praktikpraktik yang menempatkan beberapa bentuk pekerjaan khusus untuk pekerja anak perempuan. Hal ini tentunya bisa memberikan dampak buruk terhadap setiap kesempatan untuk mengikuti sekolah dan bisa memunculkan bahaya fisik bagi mereka. “Oleh karena itu, pada Hari Dunia ini, penting untuk mendesak adanya kebijakan untuk menangani penyebab-penyebab dari perburuhan anak, memberi perhatian khusus pada situasi yang dialami anak-anak perempuan, serta perhatian yang lebih besar pada kebutuhan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi gadis remaja. Hari Dunia juga meminta adanya sejumlah tindakan untuk melindungi rumah tangga miskin dengan anak-anak sebagai akibat dari krisis ekonomi global,” tambah Alan. zzz

Laporan Utama Pada tingkat nasional, ILO menggabungkan kekuatannya dengan pemerintah, konfederasi nasional, lembaga pendidikan, LSM, dan pihakpihak penting lainnya untuk melakukan parade nasional. Diikuti sekitar 2.000 anak sekolah, para pekerja anak, bekas pekerja anak, perwakilan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, pejabat pemerintah, mahasiswa, aktivis LSM, dan selebriti, parade tersebut diakui sebagai upaya dari perjalanan panjang menuju pencapaian masa depan tanpa perburuhan anak. Dimulai dari Departemen Pendidikan Nasional, acara ini menyampaikan pesan atas pentingnya akses terhadap pendidikan dalam perang melawan perburuhan anak. Sepanjang jalan menuju titik akhir di Gelora Bung Karno, para peserta membentangkan spanduk dan mengangkat atribut dengan berbagai pesan mengenai penghentian perburuhan anak. Kincir angin, suatu simbol kampanye global melawan perburuhan anak, juga ditampilkan pada pawai ini. Berputar melawan angin, kelima kincir menunjukkan komitmen dari negaranegara di lima benua untuk bekerja bersama dalam mengakhiri perburuhan anak. Parade ini diselenggarakan bersama oleh ILO melalui Program Internasional mengenai Pekerja Anak (International Programme

Liputan Acara WDACL 2009

zzz

2

on the Elimination of Child Labour/IPEC) dan Proyek Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Kaum Muda (Education and Skills Training for Youth/EAST), bekerja sama dengan Komisi Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, JARAK (jaringan LSM yang bergerak di bidang perburuhan anak), dan London School of Public Relation Jakarta. Pawai juga diramaikan oleh anak-anak dan para selebriti yang berbagi panggung dalam pertunjukan musik, tari dan drama. D

Jakarta Di Jakarta Timur, ILO-IPEC, bekerja sama dengan Yayasan SEKAM, menyelenggarakan parade jalanan anak pada tanggal 12 Juni. Sekitar 200 anak jalanan, kebanyakan pengamen dan pendagang keliling, berpartisipasi dalam parade ini. Selain mendesak agar tidak ada lagi anak yang hidup di jalanan, mereka juga memninta akses atas pendidikan berkualitas. Suatu penelitian ILO-IPEC pada 2008 menemukan terdapat sekitar 1.500 anak jalanan di Jakarta Timur. “Anak jalanan mudah terkena berbagai risiko dan bahaya, termasuk pelecehan dan eksploitasi oleh orang dewasa, tertabrak kendaraan, dan khususnya untuk anak jalanan perempuan mereka berada pada risiko diperjualbelikan untuk eksploitasi seks secara komersial,” terang staf ILO-IPEC, Dede Shinta Sudono. D

Maluku Kampanye untuk meningkatkan kesadaran melawan perburuhan anak juga diselenggarakan di Ambon, Maluku, pada 20 Juni, oleh ILO-EAST bekerja sama denganYPPM. Kampanye tersebut terdiri dari beberapa kegiatan, seperti lomba menulis mengenai kesempatan pendidikan yang adil bagi anak perempuan, debat, dan pawai melawan perburuhan anak, yang diikuti oleh sekitar 700 anak dari 13 sekolah. “Saya lelah terus bekerja, dan saya juga punya impian. Saya ingin menjadi pemain bola,” kata Hasan, seorang pekerja anak berusia 15 tahun yang juga seorang pelajar, mengekspresikan harapannya. Sementara itu, bagi Syarifah Alhamid, seorang rekan pendidik berusia 15 tahun, kampanye tersebut telah membuka matanya mengenai pentingnya pendidikan dan kenyataan kejam yang dihadapi oleh para pekerja anak. “Saya dulu biasanya berpikir beberapa anak harus bekerja karena mereka harus menolong orangtuanya, dan karena itulah mereka tidak mau pergi ke sekolah. Sekarang saya akan memotivasi teman-teman untuk melanjutkan sekolah meskipun mereka harus bekerja.”D

Peringatan

Hari Dunia

B

erbagai kegiatan untuk mempering

provinsi dan kota oleh ILO melalui Pro Pekerja Anak (IPEC) dan Proyek Pend Muda (EAST). Hari Dunia tahun ini difoku esak perhatian lebih pada situasi tertentu seringkali ditemukan bekerja di tempat ya

Sumatera Utara Di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ILOIPEC, bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Ekonomi Rakyat (LaPenRA) dan Link Penguatan Rakyat (Lingkar), menyelenggarakan dialog untuk memperingati Hari Sedunia pada 12 Juni. Sekitar 500 peserta menghadiri acara tersebut yang secara resmi dibuka oleh Bupati, H.T. Erry Nuradi. “Untuk secara efektif memerangi perburuhan anak, penting untuk melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat lokal. Kita harus bekerja sama untuk membuat suatu perbedaan,” kata Bupati. Acara ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen

3

Sulawesi Selatan ILO-EAST menyelenggarakan diskusi terbuka antara anak-anak dan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai masalah perburuhan anak di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 12 Juni. Diskusi tersebut dimulai dengan pentas anak mengenai perburuhan anak di tempat pembuangan dengan judul “Kami adalah anak-anak yang berjuang untuk hidup,” diikuti dengan diskusi langsung antara anak-anak dengan gubernur. “Perayaan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak benar-benar membuat saya bahagia karena saya bisa bertemu langsung dengan gubernur. Saya juga bisa menyampaikan kepada beliau mengenai situasi yang kami hadapi di tempat pembuangan dan mimpi-mimpi kami untuk melanjutkan sekolah,” kata Risna, seorang pekerja anak berumur 17 tahun, mengomentari diskusinya dengan gubernur. Sementara itu untuk yang lainnya, diskusi tersebut meningkatkan pemahaman mereka terhadap masalah-masalah terkait perburuhan anak. “Saya senang terlibat karena ini benar-benar mencerahkan. Ada banyak anak, khususnya anak perempuan, yang harus berjuang untuk mendapatkan

di berbagai Daerah

Hari Dunia ini juga dilakukan di tingkat provinsi asional mengenai Penghapusan Pekerja Anak han Keterampilan bagi Kaum Muda (EAST). Hari anak perempuan. ILO mendesak perhatian lebih pekerja anak perempuan yang seringkali ditemuhingga menciptakan kerentanan.

untuk memerangi perburuhan anak oleh Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan organisasi terkait. Acara dilanjutkan dengan parade 100 sepeda. Mereka berkeliling di kampung-kampung sekitar dan kantor-kantor pemerintahan untuk mendukung usaha pemerintah provinsi dalam melawan perburuhan anak dan mendesak pihak yang berwenang untuk memerangi perburuhan anak di perkebunan kelapa sawit dan karet. Acara sejenis juga dilangsungkan di tingkat kecamatan di Dolok Masihul dan Sipispis. “Banyak anak usia dini yang masih ditemukan bekerja di area perkebunan. Untuk membantu pemerintah daerah dalam mengurangi perburuhan anak, ILO-IPEC telah mendukung beberapa LSM lokal untuk mengambil langkah nyata dalam memerangi perburuhan anak di perkebunan kelapa sawit dan karet,” tegas Koordinator Lokal ILO-IPEC Sumatera Utara Edy Sunarwan..D

4

pendidikan bagus karena mereka harus bekerja,” kata Karsih, seorang pelajar berumur 13 tahun. Sebelum diskusi, ILO-EAST menyelenggarakan rangkaian acara untuk memperingati Hari Sedunia pada tingkat provinsi dan kabupaten, mulai dari pengarahan media, bincang-bincang di radio, lomba menulis, dan kunjungan sekolah. Lomba menulis diselenggarakan di Kabupaten Takalar, dan dua artikel secara berturut-turut dipublikasikan di koran lokal Fajar pada tanggal 6 Juni, dengan judul “Pelacuran Anak Ada di Sekitar Kita” dan Mencari Keberuntungan, Mengumpulkan Risiko”. Sebagai tambahan, beberapa aktivitas untuk meningkatkan kesadaran juga diselenggarakan oleh berbagai SMU di Makassar, dihadiri oleh sekitar 100 pelajar. D

Nanggroe Aceh Darussalam ILO-EAST, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Save the Children dan PKPA Aceh, menyelenggarakan dialog mengenai perburuhan anak di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, pada 12 Juni. Dihadiri 300 peserta, dialog disajikan oleh Emy Rahmawati (POH dari Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk Perlindungan Anak), Sumarni Dawam Raharjo (Penasihat Khusus Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan), Nurasiah (Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Said Mustafa (Asisten II Gubernur Aceh) dan Stanley Harsha (Atase Perburuhan dari Kedutaan Amerika). Dialog tersebut juga dihadiri oleh pekerja anak yang terlibat dalam bentuk terburuk dari perburuhan anak, seperti pembantu rumah tangga di bawah umur, anak-anak yang bekerja di pemancingan laut dalam dan anak-anak yang bekerja di perkebunan. D

Jawa Timur Dengan dukungan dari ILO-IPEC, Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat dan Yayasan Jembar menyelenggarakan parade dan festival anak pada tanggal 12 Juni sebagai bagian dari usaha untuk mengangkat kesadaran dari masyarakat lokal di perkampungan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terkait bahaya dari perburuhan anak, hak-hak anak dan pentingnya pendidikan. Perangkat informasi disebarkan secara meluas. Jember diidentifikasi sebagai area di mana banyak anak yang bekerja di perkebunan tembakau. Suatu survei yang dilakukan oleh ILO-IPEC pada 2008, menemukan 306 anak dengan umur 7-17 tahun sedang bekerja atau pernah bekerja di sektor perkebunan di sejumlah kampung di Kecamatan Arjasa dan Kalisat. “ILO-IPEC saat ini mendukung beberapa mitra lokal untuk menghentikan dan mencegah perburuhan anak dari perkebunan tembakau di Jember,” kata Koordinator Lokal ILO-IPEC di Jawa Timur M. Ulil Absor. D

Nusa Tenggara Timur Suatu acara khusus diselenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, di Kediaman Gubernur, pada 19 Juni. Acara tersebut diselenggarakan oleh ILO-EAST bekerja sama dengan Kantor Gubernur dan Yayasan Nusa Bunga Abadi. Dihadiri oleh 1.000 anak, orang tua, pemuka masyarakat dan para guru, acara tersebut dimeriahkan dengan pertunjukan musik, tarian tradisional, lomba (menggambar dengan potongan), dan pameran. Pameran menampilkan kerajinan tangan dan produk pertanian dari pusat-pusat pembelajaran lokal. “Kami menerima banyak dukungan untuk acara ini. Lima pemenang dari kompetisi menggambar kolase, sebagai contoh, menerima tabungan sejumlah Rp. 500 ribu dari Bank Nusa Tenggara Timur. Beberapa pekerja anak juga menulis surat pada gubernur menekankan pentingnya untuk menghentikan perburuhan anak di Kupang,” dijelaskan oleh Koordinator Lokal ILO-EAST Nusa Tenggara Timur Fauzan Azhime. Sebagai tambahan, kompetisi olah raga dan menggambar diselenggarakan di Atambua pada tanggal 29 Juni, diikuti oleh sekitar 350 orang. .D

5

dari Kami

D

ua

kegiatan baru-baru ini mencerminkan kemajuan-kemajuan besar yang dicapai Indonesia dalam 10 tahun belakangan ini dalam masalah sosial dan ekonomi. Keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden mendemonstrasikan reformasi yang berjalan baik dan mengarah pada pemerintahan yang lebih baik di tingkat nasional, provinsi dan lokal. Reformasi ekonomi yang diadopsi sejalan dengan krisis keuangan Asia pada 1998-1999, bersama dengan paket stimulus ekonomi Pemerintah, telah membantu Indonesia menghindari Krisis Ekonomi Dunia yang buruk. Terpilihnya kembali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli 2009 sebagai dasar pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan, serta dengan berlanjutnya perhatian pada upaya memerangi korupsi, memberikan harapan besar pada kemajuan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Beragam kegiatn untuk memperingati ulang tahun ILO yang ke-90 memberikan kesempatan untuk mengkaji tonggak pencapaian dari kontribusi ILO di Indonesia. Selama lebih dari 10 tahun, tonggak pencapaian tersebut mencakup kemajuan dalam hak ketenagakerjaan, hubungan industrial dan peraturan ketenagakerjaan sejak Indonesia meratifikasi Konvensikonvensi pokok ILO pada 1998-2000; pembangunan kapasitas Departemen Tenaga Kerja, Apindo dan serikat pekerja, dan dukungan terhadap kerjasama tripartit dan bipartit; programprogram baru mengenai pekerja anak, pekerja migran, ketenagakerjaan pengembangan dan ete aga e jaa muda, uda, pe ge ba ga kewirausahaan e ausa aa da

keterampilan serta HIV/AIDS; dukungan terhadap pemulihan Aceh dan Nias menyusul tsunami pada Desember 2004; dan promosi kesetaraan kesempatan dan membesarnya kesadaran jender. ILO dan mitra-mitra sosial kami pun terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) berikutnya untuk Indonesia. Warta ILO kali ini mengilustrasikan beragam program dan kegiatan ILO di Indonesia, yang banyak di antaranya terkait langsung dengan tujuan-tujuan sosial dan ekonomi nasional dari Pemerintahan yang baru ini. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi Pemerintah dalam mewujudkan kemajuan selanjutnya lebih riil dan berkelanjutan. Bersama dengan para mitra kunci kami di Departemen Tenaga Kerja dan departemen-departemen lainnya, Apindo dan serikat pekerja, serta dengan dukungan penuh dari para donor, kami siap membantu upaya-upaya dari Pemerintahan yang baru. D

daftar isi 6

Dari Kami Pekerja Anak

Ketenagakerjaan 6

19

Berita Foto Perlindungan Sosial

7

Hak-hak dalam Bekerja

18

Jender

1

Laporan Utama

10

Wawancara

14

20

24

Laporan Khusus

26

Pekerja Anak

Pekerja Anak Perempuan di Indonesia

M enurut

Survei Angkatan Kerja Nasional 2007, 0,4 juta anak perempuan dan 0,6 juta anak laki-laki dengan umur antara 10-14 tahun bekerja pada tahun 2007. Keberadaan anak laki-laki pada perburuhan anak lebih tinggi dan anak Indonesia terlibat dalam banyak bentuk yang buruk dari perburuhan anak seperti dalam industri sepatu informal, sektor pertambangan, perkebunan, dan pemancingan lepas pantai. Karena adanya prasangka sosial budaya dan kurangnya perhatian pada anak perempuan dalam masalah ini, jumlah dari anak perempuan pekerja seringkali dihitung terlalu rendah oleh survei statistik, yang secara umum tidak menghitung aktivitas perekonomian yang tidak dibayar seperti bekerja dalam usaha rumah tangga, aktivitas tersembunyi seperti prostitusi, pedagangan anak dan pembantu rumah tangga. Terdapat empat pekerjaan utama di mana pekerja anak perempuan Indonesia terlibat:

Pekerja rumah tangga anak: Sekitar 700.000 pekerja rumah tangga di Indonesia berumur di bawah 18 tahun. Beberapa gambaran mengindikasikan paling sedikit 25 persen dari pekerja rumah tangga anak berumur di bawah 15 tahun. Mendekati 20 persen dari pekerja rumah tangga anak bekerja lebih dari 15 jam per hari, sementara 99 persen dari mereka tidak pernah mendapat satu hari libur mingguan. Hampir semuanya dibayar kurang, dan beberapa dari mereka tidak pernah menerima gaji. Dalam kasus terburuk, seorang anak perempuan dilaporkan telah dilecehkan secara fisik, psikologis dan seksual. Ekploitasi seks secara komersial terhadap anak: Ini merujuk pada penggunaan anak muda dalam aktivitas seks untuk mencari keuntungan. Setidaknya 40.000-70.000 anak diperkirakan menjadi korban dari ekspliotasi seksual, dan 21.000 prostitusi anak diperkirakan terdapat di Pulau Jawa. Mereka ditemukan di jalanan, di lokalisasi, dan di tempat-tempat prostitusi “terselubung” (salon kecantikan, diskotik, hotel, tempat billiar, panti pijat, tempat karaoke, dan sauna). Anak korban prostitusi rentan terkena berbagai penyakit, terutama penyakit yang ditularkan secara seksual, HIV/AIDS, ketagihan obat, dan anak perempuan yang menjadi korban acapkali menerima stigmatisasi dari masyarakat. Perdagangan anak: Diperkirakan 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahun di Indonesia. Pekerjaan mereka tidak terdokumentasi, tidak terlindungi atau ilegal. Anak perempuan kerap menjadi korban perdagangan manusia dan seringkali diperdagangkan untuk prostitusi dan ekploitasi seks. Jumlah anak yang diperdagangkan untuk prostitusi sekitar 70.000 untuk seluruh Indonesia (ILO 2003). Anak-anak jalanan: Anak jalanan perempuan menghadapi risiko ekstra dari pelecehan seksual dan seks yang tidak aman yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Anak perempuan berada dalam situasi yang lebih sulit karena mereka cenderung untuk dilecehkan. Beberapa pelecehan bisa bervariasi dari yang bersifat verbal sampai serangan fisik yang bisa mengarah pada pemerkosaan. Anak jalanan perempuan sangat berisiko diperdagangkan untuk ekploitasi seks secara komersial. Rasio anak perempuan dan anak lelaki dari anak jalanan meningkat, dari 1:5 pada tahun 1999 menjadi 1:2 pada tahun 2008 (ILO 2009). D

Lewat Teknologi Berkampanye

Menentang Pekerja Anak

S

ebagai

bagian dari upaya berkelanjutan untuk memerangi pekerja anak secara luas dan meraih masa depan tanpa adanya eksploitasi, ILO melangkah maju dengan memanfaatkan teknologi seperti layanan pesan singkat dan Facebook. Untuk mempromosikan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, 12 Juni silam, ILO membentuk sebuah grup di Facebook—sebuah situs jejaring sosial yang memberikan berbagai informasi kepada para pengguna yang berminat dan memungkinkan mereka saling memberikan komentar atau pesan. Hingga saat ini, lebih dari 1.200 orang yang terdaftar sebagai anggota pada grup facebook “Hari Dunia Menentang Pekerja Anak”, yang membuka sejumlah kesempatan untuk menggalang dukungan lebih besar lagi pada upaya memerangi pekerja anak. ILO pun secara luas menyebarkan informasi mengenai pekerja anak dan Hari Dunia lewat pesan singkat. Pesanpesan tersebut menyerukan dukungan terhadap upaya penghapusan pekerja anak dan disebarluaskan kepada berbagai kalangan. Sejumlah masukan mengenai pesan singkat dan grup Facebook pun diterima, seperti: “Ok. Kita harus memerangi pekerja anak bersama-sama untuk masa depan anak-anak kita.” (Min, aktivis dari Banyuwangi, Jawa Timur) “Setuju. Saya sepenuhnya mendukung upaya penghapusan pekerja anak.” (Sudjarwo, Direktur Pendidikan Anak Sejak Dini, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta). “Terima kasih untuk pesannya. Saya sebarluaskan ke teman-teman lewat Facebook dan saya menerima banyak komentar yang juga mendukung upaya memerangi pekerja anak.” (Yanti, aktivis LSM, Bandung, Jawa Barat) “Pesan ini sudah saya sebarluaskan ke semua kontak saya di telepon genggam, dan karena pesan ini pula saya diundang salah satu stasiun teve untuk berbicara mengenai masalah ini.” (Hari Hikmat, Direktur Perlindungan Anak, Departemen Sosial, Jakarta). D

Pekerja Anak

Kabupaten Serdang Bedagai

Bebas dari Pekerja

“K

ami berkomitmen untuk mendeklarasikan

Kabupaten Serdang Bedagai bebas dari Pekerja Anak pada tahun 2019, beberapa tahun sebelum komitmen nasional yang menegaskan untuk menghapuskan pekerja anak pada tahun 2022,” papar Erry Nurhadi, Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat penandatanganan “deklarasi zona bebas pekerja anak” pada 29 Juli di Sei. Rempah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Deklarasi ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Deklarasi ini adalah yang kedua di Indonesia. Deklarasi pertama dideklarasikan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur pada 2002. Deklarasi ini juga ditandatangani oleh perwakilan dari pemerintah, departemen terkait, anggota dewan, dan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan pekerja anak. Komitmen ini dicapai melalui dialog yang diadakan oleh Jejaring untuk Kontrol Sosial dari 13 sampai 15 Juli, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah akan memperkuat berbagai program pendidikan dan akan mengajukan peraturan daerah yang baru, seperti peraturan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak dan wajib belajar. “ILO menyambut gembira komitmen yang dideklarasikan oleh Kabupaten Serdang Bedagai. Ini bisa menjadi bagian dari tonggak capaian terhadap penghapusan pekerja anak di Indonesia. Kendati demikian, tindak lanjut yang harus segera dilakukan untuk menerjemahkan komitmen ini menjadi tindakan nyata,” ujar Arum Ratnawati, Kepala Penasihat Teknis ILO untuk Program Pekerja Anak.

Redaksi

Dia juga menekankan bahwa persoalan pekerja anak, harus dilakukan melalui pendekatan multidimensional

Pemimpin Redaksi: Alan Boulton Wakil Pemimpin Redaksi: Peter van Rooij Editor Eksekutif: Gita Lingga Koordinator Editorial: Gita Lingga Sirkulasi: Budi Setiawati Kontributor:Didi Wiryono, EAST Team, Gita Lingga,IPEC Team, Lusiani Julia, M. Bey Sonata, Migrant Workers Team, Muhamad Nour, Rolly A. Damayanti, Tauvik Muhamad, Vanda Day Desain & Produksi: Balegraph

8

Anak pada 2019 yang memerlukan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan. “Adalah penting bagi semua pemangku kepentingan untuk mempunyai rasa memiliki atas deklarasi dan dapat terlibat aktif dalam kebijakan dan program mereka,” tambah Arum. Pada studi ILO tahun 2008 menemukan 551 anak-anak bekerja pada perkebunan khusus di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan mayoritas usia antara 12-17 tahun. Survei ini mengungkapkan bahwa anak-anak berkewajiban untuk bekerja sebagai sumbangan mereka untuk pendapatan keluarga dan membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, kerja di perkebunan hanya salah satu contoh di mana pemerintah daerah menghadapi persoalan pekerja anak. Kabupaten Serdang Bedagai meliputi area sebesar 1900,22 km2, dengan total penduduk 603.000 orang. Berlokasi di sekitar Selat Malaka dan dengan 95 km garis pantai, Serdang Bedagai berpotensi untuk membangun industri perikanan, dengan tambahan kepariwisataan dan perkebunan kelapa sawit. Pada 2007, Kabupaten ini dinominasikan sebagai salah satu dari 10 kabupaten terbaik di Indonesia.

Juga baru-baru ini dinobatkan sebagai salah satu “Kabupaten Yang Ramah terhadap Anak” bersama dengan empat kabupaten dan di seluruh Indonesia. “Dengan rekam jejak yang begitu baik, diharapkan Pemda dapat membangun programprogram aksi langsung dan nyata untuk penghapusan pekerja anak dan dapat membuat contoh yang baik yang nantinya dapat dicontoh oleh daerah lain di Indonesia,’ kata Edy Sunarwan, Staf Lokal Proyek ILO IPEC. D

Warta ILO Jakarta Gedung Menara Thamrin Jl. M. H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, Indonesia Telp. (62-21) 391-3112, Faks (62-21) 310-0766 Email: [email protected], Website: www.ilo.org/jakarta Warta ILO Jakarta merupakan terbitan ILO dalam dua bahasa yang bertujuan memberitakan kegiatan-kegiatan pokok ILO Jakarta di Indonesia. Warta ini akan dipublikasikan tiga kali dalam setahun serta dapat diakses secara online. Opini-opini yang tercantum di dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan dari ILO.

Pekerja Anak

ILO Dukung Melawan

PGRI organisasi guru bisa memainkan peran yang lebih besar dan melakukan tindakan nyata untuk memerangi pekerja anak serta memastikan anak-anak belajar di sekolah,” kata Alan Boulton dalam pidato pembukaannya. Dia juga menyampaikan harapan agar program tersebut bisa mengajak serikat pekerja dalam memerangi pekerja anak.

M

asalah

perburuhan anak merupakan salah satu tantangan pembangunan yang paling signifikan dalam masyarakat internasional dan memengaruhi banyak negara di dunia. Dari seluruh anak di dunia yang berumur 5-17 tahun, diperkirakan satu dari tujuh anak terlibat dalam perburuhan anak dalam berbagai bentuk. Di Indonesia, survei perburuhan nasional pada 2006 menemukan, 2.749.353 anak berumur 10-15 tahun di 33 provinsi bekerja dalam berbagai sektor dan layanan. Dalam masalah ini, pihak yang paling kuat untuk menjaga anakanak di sekolah dan menghindari perburuhan anak tentunya adalah para guru dan organisasinya. Para guru memiliki kontak langsung dengan anak-anak sehingga memungkinkan mereka untuk mempengaruhi pemikiran anak mengenai pentingnya pendidikan dan masa depan. Guru juga berinteraksi dengan orangtua, pimpinan masyarakat dan pemuka agama, badan pendidikan, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Untuk memastikan tindakan dan gerakan yang lebih kuat dalam melawan perburuhan anak, ILO bekerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meluncurkan proyek “Menggalang dan Membangun Kapasitas Guru dan Serikat Lainnya dalam Memerangi Pekerja Anak di Indonesia.” Proyek yang diluncurkan Rabu, 4 Maret di Jakarta ini secara resmi dibuka oleh Ketua PGRI Sulitsyo dan Direktur ILO untuk Indonesia, Alan Boulton. Sulistyo menekankan peran penting dari pendidikan dalam memerangi pekerja anak. “PGRI meminta pemerintah untuk memulai program wajib belajar 12 tahun. Program ini akan membantu mencegah anak-anak memasuki dunia kerja pada usia dini,” tegasnya. Menurutnya pula, kini anggota PGRI di 28 provinsi telah memulai kampanye untuk mengakhiri pekerja anak dengan membuat anak-anak tetap bersekolah. “Pengurangan dan pencegahan pekerja anak merupakan tujuan mendasar ILO. Melalui proyek ini, serikat bersama

Peluncuran proyek ditandai dengan penandatanganan plakat bertuliskan “Mencapai Masa Depan Tanpa Pekerja Anak: Seluruh Guru Memerangi Pekerja Anak di Indonesia.” Plakat tersebut ditandatangani pihak ILO dan PGRI, disaksikan perwakilan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, asosiasi pengusaha, dan konfederasi serikat buruh. Didanai Konfederasi Serikat Pekerja Jepang (RENGO), proyek ini ditargetkan dilakukan selama tiga tahun (2008-2011). Melibatkan serikat di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, proyek bertujuan untuk mengurangi pekerja anak di PGRI meminta Indonesia, terutama dalam pemerintah untuk bentu-bentuk terburuknya. memulai program Untuk mencapai tujuan ini, wajib belajar 12 proyek akan memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan tahun. Program ini pembangunan kapasitas akan membantu serikat dalam memerangi mencegah anak-anak pekerja anak; pembuatan memasuki dunia kerja dan penguatan jaringan pada usia dini komunitas untuk mengurangi pekerja anak; dan mendukung implementasi dari rencana tindakan serikat pekerja dalam berbagai upaya untuk mengurangi pekerja anak pada tingkat daerah. D

*Didirikan pada 1945, PGRI memiliki akses untuk bertemu dengan anak-anak sehingga memungkinkan secara positif memengaruhi pendidikan dan memandu menuju masa depan anak yang lebih baik. Pada 2003, PGRI bersama 13 serikat lain (tidak terkait partai politik) mendeklarasikan berdirinya Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). *RENGO yang didirikan pada 1989 merupakan serikat pekerja terbesar di Jepang dengan 6,8 juta anggota. RENGO bekerja dengan prinsip “mempertahankan pekerjaan dan kehidupan bagi seluruh masyarakat pekerja.”

9

Hak-hak dalam Bekerja

Pekerja Rumah Tangga juga

S

Pekerja

aban hari Nyatun Wulandari—bukan nama

sebenarnya—bangun jam 5 pagi sebelum matahari terbit. Dia pun bergegas memulai rutinitasnya— membersihkan rumah, membersihkan dapur, menyapu lantai, belanja kebutuhan sehari-hari, memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, mencuci mobil dan pekerjaan lainnya yang tidak terkira jumlahnya. Dia bekerja tanpa henti, terkadang sampai jam o2.00 dini hari. “Saya bekerja sendiri dan harus melayani lima orang di rumah ini. Saya selalu memiliki pekerjaan rumah tangga yang harus dikerjakan. Sudah begitu saya tidak mendapat jatah istirahat atau libur, juga tidak diizinkan untuk keluar dari rumah,” katanya. Nyatun adalah satu dari jutaan perempuan dan perempuan muda yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di Asia dan Timur Tengah, baik di negerinya sendiri maupun di luar negeri. Tugas utama mereka adalah mengurus rumah dan anggota keluarga majikan. Pekerjaan mereka seringkali membuat sang majikan bisa bekerja meningkatkan, bukan hanya standar hidup keluarganya, tapi juga produktivitas nasional. Meskipun pekerja rumah tangga memiliki kontribusi penting, namun hak-hak mereka seringkali dilanggar karena lemah atau tidak adanya aturan dari pekerjaan yang digelutinya ini. Pekerja rumah tangga pada umumnya bekerja di dalam rumah, dan tidak dianggap sebagai lingkungan kerja di banyak negara—sehingga hubungan ketenagakerjaannya pun tidak tercakup oleh hukum perburuhan nasional atau perundang-undangan yang lain. Mereka tidak direken sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan kerja dan jaminan sosial. Akibatnya, mereka pun kerap dibayar di bawah standar, memiliki jam kerja yang panjang, tanpa istirahat dan tanpa memperoleh hari untuk istirahat atau cuti. Tidak terlihat dan tidak terlindung dari pengawasan publik, menyebabkan pekerja di sektor ini seringkali mengandalkan belas kasihan dari majikannya. Bayangkan saja, mereka sangat rentan terhadap kekerasan mental, fisik dan seksual dari anggota keluarga majikannya. Sejumlah penganiayaan dan

10

kekerasan, terutama pekerja rumah tangga migran, secara berkala dilaporkan teraniaya di media. Salah satu cerita tragis adalah kasus Maryati, seorang pekerja rumah tangga yang dibunuh oleh majikannya dan dikubur diam-diam di halaman belakang rumah. Berkaca dari nestapa itu serta untuk melindungi secara lebih baik hak-hak seluruh pekerja, termasuk pekerja rumah tangga, ILO meminta adanya peningkatan standar perburuhan untuk seluruh pekerja rumah tangga. Untuk mencapai tujuan ini, ILO pun mengeluarkan Laporan Hukum dan Praktik serta Kuesioner Tripartit, akhir Maret lalu. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembahasan atas pekerjaan pekerja rumah tangga pada sesi ke-99 dari Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) di tahun 2010. Dari laporan tersebut akan disajikan informasi dari seluruh dunia berdasarkan masukan atas pembuatan standar dan jawaban kuesioner yang dilampirkan. Selain mengkaji cakupan pekerja rumah tangga yang bekerja di bawah standar perburuhan internasional laporan ini juga meneliti taraf dan sifat pekerja rumah tangga dalam undang-undang terkait kondisi dasar lingkungan kerja, termasuk formalisasi kontrak kerja, renumerasi, jam kerja dan hubungan jika tinggal di rumah. Dalam laporan tersebut akan disarankan adanya suatu konvensi baru yang harus dikembangkan untuk kelayakan kerja pekerja rumah tangga. Berdasarkan kajian ILO tahun 2004, diperkirakan terdapat 2.593.399 pekerja rumah tangga di Indonesia— 1,4 juta di antaranya diperkirakan bekerja di Pulau Jawa. Dari data tersebut, mayoritas dari mereka adalah perempuan dengan tingkat pendidikan rendah yang datang dari keluarga miskin di masyarakat pedesaan. Terlihat sebagai pekerjaan sektor informal, menjadikan hukum perburuhan nasional mengecualikan pekerja rumah tangga dari cakupannya. Sejauh ini, sangat sedikit negara-negara di Asia, seperti Filipina dan Hongkong, yang memperluas cakupan standar perburuhan nasional bagi pekerja rumah tangga. Salah satu tujuan ILO di Indonesia adalah menghentikan eksploitasi di tempat kerja, termasuk eksploitasi pekerja rumah tangga. ILO melalui Proyek Pekerja Migran dan Rumah Tangga, menjalin kerja sama secara erat dengan pemerintah Indonesia dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memerangi kerja paksa dan perdagangan manusia di Indonesia. Dalam proyek ini, ILO memusatkan perhatian pada perlindungan pekerja yang

Hak-hak dalam Bekerja rentan atas eksploitasi dan pelecehan, terutama pekerja rumah tangga, baik yang bekerja di Indonesia maupun di luar negeri. “Sejumlah negara telah melakukan berbagai langkah untuk membuat kebijakan nasional dan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, sementara sejumlah negara lainnya masih mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama. Bagaimanapun ini merupakan kemajuan luar biasa, karena kita memerlukan standar internasional yang secara formal mengakui pekerjaan pekerja rumah tangga sebagai pekerjaan dan menyediakan panduan untuk sarana-sarananya,” kata Lotte Kejser, Kepala Penasihat Teknis Proyek Pekerja Migran dan Rumah Tangga. Lotte menambahkan, untuk membantu memformalkan pekerjaan ini dan menawarkan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga, konferensi tahun depan tentunya akan memainkan peranan penting dalam memulai pengembangan instrumen hukum tersebut. Didanai Pemerintah Norwegia, proyek ini secara aktif terlibat dalam berbagai peningkatan kesadaran dan aktivitas advokasi untuk mengampanyekan instrumen internasional sebagai perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Materi informasi dan komunikasi telah dibuat. Begitu pula evaluasi atas berbagai kelemahan atas perlindungan pekerja rumah tangga dan kondisi kerjanya, baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri, serta peran dan tanggung jawab dari pihak-pihak tripartit dan pihak lain yang berkepentingan. Pengarahan dan pertemuan konsultasi telah berulang kali dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti Departemen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, konfederasi serikat buruh nasional (KSBSI, KSPSI dan KSPI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), organisasi pekerja migran dan pembantu rumah tangga, LSM, agen penyalur serta perwakilan dari majikan pekerja rumah tangga. Sebagai contoh sebuah pertemuan yang membahas tentang strategi teknis Bagaimanapun ini regional dan kampanye merupakan kemajuan mengenai kondisi kerja dan luar biasa, karena kebutuhan perlindungan kita memerlukan pekerja rumah tangga standar internasional Indonesia yang bekerja di Indonesia atau di luar yang secara formal negeri, dilakukan Juli mengakui pekerjaan lalu. Acara ini diikuti oleh pekerja rumah tangga konferensi serikat buruh sebagai pekerjaan dan nasional dan berbagai pihak menyediakan panduan yang berkepentingan.

untuk sarana“Memang perlu perjuangan sarananya panjang agar pekerja rumah tangga diakui sebagai pekerjaan. Kita harus menggalang kekuatan untuk memastikan seluruh pekerja rumah tangga di Indonesia dan seluruh dunia dihormati serta mendapat perlindungan yang layak. Karenanya, konferensi tahun depan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar bias menjadi batu loncatan yang signifikan untuk melangkah lebih maju,” tambah Lotte. D

Penetapan Standar Internasional

bagi Pekerja

S

Rumah Tangga Indonesia

ebagai upaya untuk memberikan

perlindungan dan pengakuan yang lebih baik kepada para pekerja rumah tangga, khususnya pekerja rumah tangga Indonesia, ILO menyelenggarakan konsultasi nasional satu hari mengenai penetapan standar internasional untuk pekerja rumah tangga Indonesia pada Rabu, 29 Juli 2009, di Jakarta. Forum ini dibuka secara resmi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno. Isu-isu utama yang dicakup dalam forum konsultasi ini adalah kajian kegiatan di tingkat internasional dan nasional mengenai penetapan standar untuk pekerja rumah tangga, status kondisi kerja dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga Indonesia serta posisi para konstituen tripartit dalam hal ini. “ILO telah lama menyoroti perlunya perhatian khusus kepada para pekerja rumah tangga. ILC telah secara rutin menyerukan penetapan standar untuk pekerja rumah tangga sejak dari 1936. Kini saatnya bagi kita semua mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan. Karenanya, forum ini memainkan peran penting untuk meningkatkan kapasitas konstituen tripartit untuk secara aktif terlibat tidak hanya pada proses penetapan standar internasional tapi juga prakarsa nasional untuk memperkuat hak-hak ketenagakerjaan dan perangkat perlindungan untuk pekerja rumah tangga,” ujar Alan Boulton, Direktur ILO. Alan menambahkan bahwa konsultasi ini memungkinkan para konstituen tripartit untuk melibatkan kelompol-kelompok

pemangku kepentingan yang lebih luas lagi, tidak hanya untuk proses penetapan standar inernasional, tapi juga prakarsa nasional untuk memperkuat hak-hak kerja dan perangkat perlindungan bagi pekerja rumah tangga. ”Konsultasi ini pun menjadi sarana berdialog untuk menyusun rekomendasirekomendasi kunci bagi proses penetapan standar dan mempromosikan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik di antara para pihak terkait,” kata dia. Konsultasi-konsultasi serupa di tingkat nasional dan regional juga diadakan di berbagai belahan di dunia. Kegiatan-kegiatan ini akan mengarah pada ILC tahun depan di Jenewa pada Juni 2010 yang akan mendokumentasikan proses pengembangan perangkat internasional untuk perlindungan pekerja rumah tangga. D

11

Hak-hak dalam Bekerja

Laporan Global ILO tentang Kerja Paksa 2009:

Masih banyak Kerja Paksa Ditemukan di NegaraBerkembang

“S

ebagaimana dikaji dalam laporan

global ILO, problem kerja paksa dan perdagangan manusia di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sistem migrasi perburuhan Indonesia. Sistem yang lemah ini kian meningkatkan kerentanan pekerja rumah tangga migran terhadap kerja paksa dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, kami harus mengambil pelajaran dari laporan ini untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi pekerja migran,” kata Neng Dara, Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, dalam dialog interaktif saat peluncuran Laporan Global ILO tentang Kerja Paksa, Selasa, 19 Mei, di Jakarta. Bertema “Standar Internasional tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga: Suatu Aksi Terpadu untuk Menghapuskan Kerja Paksa”, dialog tersebut juga melibatkan Sulistri, Sekretaris Jenderal KSBSI, dan Alan Boulton, Direktur ILO untuk Indonesia sebagai narasumber. Acara ini pun dipancarluaskan oleh jaringan stasiun radio terkemuka, SmartFM, secara langsung di lima kota: Jakarta, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Semarang. Dialog pun membahas berbagai kelemahan dalam perlindungan kelompok masyarakat miskin, termasuk pekerja migran Indonesia, dari kerja paksa dan perdagangan manusia, juga mengulas pentingnya konvensi perburuhan internasional yang direncanakan ILO untuk pekerja rumah tangga. Selain itu,

dialog juga membahas prioritas tindakan-tindakan pemerintah Indonesia dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam melawan kerja paksa dan perdagangan manusia dari kelompok masyarakat miskin. “Kita tidak boleh lupa bahwa kerja paksa merupakan suatu tindakan kriminal yang memiliki konsekuensi hukum. Masalah ini hanya bisa ditangani melalui program dan kebijakan yang terpadu, memadukan kekuatan hukum dengan upaya pencegahan dan perlindungan, serta pemberdayaan terhadap mereka yang berisiko terhadap kerja paksa,” kata Alan. Sementara itu, Sulistri menekankan dukungan dan komitmen konfederasi serikat buruh, khususnya KSBSI, untuk mencegah dan menangani kerja paksa dan perdagangan manusia yang terorganisir. D

Mengkaji Kebijakan Asuransi

I LO

bekerja sama dengan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tingkat

propinsi di Jawa Timur, mengadakan seminar satu hari mengenai kebijakan asuransi bagi pekerja migran dengan tema “Kebijakan Asuransi bagi Pekerja Migran: Praktek Saat ini , Ketimpangan dan Solusi” pada Selasa, 14 Juli di Surabaya. Jawa Timur. Seminar ini diadakan oleh ILO melalui proyek Pekerja Migran Lintas Batas, yang didanai oleh Pemerintah Jepang. Tujuan dari seminar ini adalah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan sistem asuransi dan klaim bagi pekerja migran Indonesia sekaligus mengkaji aturan konsorsium asuransi dan agen penyalur kerja dalam menyediakan asuransi bagi pekerja migran. Seminar ini juga menyediakan forum dialog untuk menegaskan langkah ke depan mengenai kebijakan asuransi dan skema klaim. “Ratusan dari ribuan pekerja migran Indonesia kemungkinan akan kehilangan pekerjaan diakibatkan krisis global. Oleh karena itu, hak asuransi mereka harus dilindungi dengan baik sebagai perlindungan dasar bagi pekerja migran yang terimbas krisis. Asuransi, dengan berbagai cara, dapat membantu pekerja migran dan keluarganya untuk bertahan hidup”, kata Peter van Rooij, Wakil Direktur ILO di Indonesia, dalam pidato pembukaannya.

12

Hak-hak dalam Bekerja

L

aporan Global ini menyatakan, kerugian atas

usaha-usaha yang dilakukan oleh u pemerintah Indonesia, seperti p pembentukan Badan Nasional p Penempatan dan Perlindungan P Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), T pembangunan hunian serta pusat p layanan di beberapa kedutaan la Indonesia di sejumlah negara tujuan In utama dari pekerja migran Indonesia. u

kekerasan terhadap pekerja sedikitnya mencapai US$ 20 miliar per tahun. Laporan bertajuk “Biaya atas Kekerasan” atau The Cost of Coercion ini juga merinci meningkatnya praktik-praktik yang tidak etis, tindak penipuan, dan kriminal yang dapat mengarahkan orang pada situasi kerja paksa dan menyerukan peningkatan upaya untuk memberantas praktikpraktik tersebut. Menurut laporan tersebut, kerja paksa masih banyak terjadi di negara-negara berkembang, umumnya terjadi di perekonomian informal dan daerah terpencil dengan buruknya kondisi infrastruktur, kurangnya pengawasan ketenagakerjaan dan lemahnya penegakkan hukum. Laporan tersebut juga menyebutkan, pendapatan yang hilang terhadap pekerja yang terjebak dalam kerja paksa bisa mencapai lima kali lebih tinggi dibandingkan perkiraan keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan kerja. “Gambaran ini menyajikan alasan mengapa kerja paksa harus dilihat sebagai suatu masalah perekonomian, selain sebagai isu moral dan hak asasi manusia. Karenanya, badanbadan yang terkait dengan pengurangan kemiskinan harus memberikan perhatian lebih pada kerja paksa,” urai laporan tersebut. Terkait situasi di Indonesia, laporan tersebut menghargai

Sarana-sarana tersebut diakui mampu S meningkatkan layanan dan bantuan m yyang disediakan bagi tenaga kerja Indonesia. Laporan tersebut juga memuji Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang menyediakan informasi dan layanan untuk tenaga kerja Indonesia, termasuk mengangkat kepedulian publik atas kerantanan yang dialami tenaga kerja Indonesia. Namun menilik praktik-praktik terorganisir yang lazim dilakukan oleh agen perekrutan tertentu, pengusaha dan pejabat yang terlibat, laporan tersebut juga mendesak pemerintah Indonesia untuk meningkatkan usaha dalam memperkuat kebijakan, mekanisme dan perlindungan yang efektif bagi tenaga kerja Indonesia dalam situasi kerja paksa dan perdagangan manusia. Laporan ini pun tak luput mencatat keprihatinan atas lemahnya posisi pekerja rumah tangga migran. Terkait hal ini, laporan juga menekankan buruknya praktik-praktik perekrutan yang dilakukan oleh calo atau perantara dan agenagen perekrut. Sejumlah praktik ini meliputi biaya penempatan yang berlebihan dan pusat penampungan agen penyalur di mana pekerja rumah tangga migran kerap “ditahan.” Laporan pun mencatat praktik-praktik ini secara efektif telah berubah menjadi praktik “perbudakan”, kerja paksa dan perdagangan manusia dari pekerja rumah tangga migran Indonesia.D

bagi Pekerja Migran Seminar juga mengkaji dampak dari krisis ekonomi terhadap kebijakan asuransi bagi pekerja migran, mekanisme asuransi dan skema proteksi, juga pelaksanaan prosedur klaim asuransi serta proses pembayaran saat ini. Seminar ini juga mengidentifikasi strategi yang mungkin dilakukan untuk menyederhanakan praktik dan prosedur asuransi yang berlaku saat ini bagi pekerja migran Indonesia. Hingga kini, terdapat tujuh konsorsium asuransi yang ditunjuk untuk pekerja migran Indonesia, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 23 Tahun 2008 mengenai Skema Asuransi bagi Pekerja Indonesia. Sebagai tambahan, seluruh agen penyalur kerja berkewajiban untuk menyediakan asuransi bagi calon tenaga kerja migran. Layanan asuransi harus melingkupi semua tahapan dalam proses migrasi, mulai dari keberangkatan sampai tahap kembali (reintegrasi) dan polis asuransi harus dipegang oleh pekerja migran atau keluarganya guna kepentingan proses klaim. Walaupun ini disyaratkan, banyak pekerja migran tidak menerima informasi mengenai hak asuransi mereka, juga tentang asuransi dan prosedur klaim di luar negeri dan di Indonesia. Lagipula, ketika mencoba untuk meng-klaim kompensasi asuransi, banyak keluhan dari pekerja migran, kesulitan proses klaim terkendala birokrasi yang mempersulit.

Satu contoh kasus dari Yayuk, mantan pekerja migran yang sebelumnya bekerja di Hongkong. Selama lebih dari setahun, dia tetap tidak bisa mendapatkan klaim asuransinya. “Saya sudah mencoba mengajukan klaim asuransi saya pada konsorsium, tapi selalu sulit sekali dan menemui jalan buntu. Saya sudah menghabiskan banyak biaya untuk transportasi dari desa saya di Nganjuk ke Surabaya untuk melakukan proses klaim asuransi. Saya berharap untuk mendapatkan klaim saya segera,” katanya. Untuk memastikan semua klaim tersebut dapat diproses dengan baik, seminar ini menyimpulkan beberapa rekomendasi di antaranya, pemerintah harus bertanggung jawab dalam membantu pekerja migran dalam proses klaim; prosedur klaim juga harus dipermudah dan fleksibel dengan mendirikan kantor cabang konsorsium di negara tujuan, dan mereka yang mengajukan klaim harus dapat secara langsung memproses tanpa diwakili. Untuk menindaklanjuti dengan segera, rekomendasi ini akan diajukan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Depakertrans,” kata Muhamad Nour, Koordinator Lokal ILO untuk Proyek Pekerja Migran di Surabaya. Seminar ini dihadiri oleh sekitar 50 undangan dari kalangan pemerintahan, serikat pekerja migran, agen penyalur kerja, konsorsium dan akademisi. D

13

Ketenagakerjaan

Menempatkan Ketenagakerjaan Muda dalam Agenda Nasional:

Sebuah Gerakan Nasional

Di

berbagai negara, problem kaum muda adalah persoalan bagi masyarakat dan menjadi masalah yang diperdebatkan dalam menyusun kebijakan nasional maupun internasional. Kaum muda yang merupakan komponen penting bagi terciptanya kesejahteraan di masa mendatang kini menghadapi situasi sulit dalam mencari dan mempertahankan pekerjaan yang layak. Generasi yang tidak memiliki harapan untuk memperoleh pekerjaan tetap tentunya akan menjadi beban dan tanggung-jawab masyarakat. Catatan pekerjaan yang buruk di tahap awal karier seorang anak muda dapat menghambat prospek pekerjaannya seumur hidup. Kaum muda yang menganggur atau setengah menganggur tidak mampu memberikan kontribusi secara efektif untuk pembangunan nasional, selain juga memiliki peluang yang lebih kecil untuk menikmati hak-haknya. Minimnya pekerjaan yang layak bagi kaum muda akan menghambat perusahaan dan negara untuk menghasilkan serta mengembangkan keunggulan kompetitif dalam investasi di bidang sumber daya manusia.

Data terbaru ILO menunjukkan, terdapat 190,2 juta pengangguran di dunia pada 2008, dan hampir 75,9 juta di antaranya Komitmen lembagaberusia 15-24 tahun. Di berbagai negara lembaga pemerintah jumlah orang muda yang maupun mitra sosial menganggur mencapai diperlukan untuk lebih tiga kali lipat memastikan kaum dibandingkan orang muda memperoleh dewasa. Di Indonesia, kemungkinan itu kesejahteraan di mencapai ima kali lipat masa mendatang dari orang dewasa. Pemerintah Indonesia melalui Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia (Indonesia Youth Employment Network/IYEN) telah menyerahkan surat komitmen baru kepada Sekjen PBB untuk mengatasi masalah pengangguran di kalangan remaja di

14

Indonesia. Dengan komitmen ini, IYEN akan berupaya mencari strategi dan program inovatif untuk mengatasi masalah pengangguran di kalangan kaum muda. Pemerintah Indonesia juga menegaskan untuk memberikan laporan kemajuan secara teratur kepada Sekjen PBB dan Sekretariat YEN tentang pengembangan kebijakan untuk mendukung pekerjaan bagi kaum muda. Karena pekerjaan bagi kaum muda sangat tergantung pada kondisi pekerjaan secara keseluruhan, IYEN mengusulkan agar setiap strategi untuk meningkatkan prospek pekerjaan untuk kaum muda dimasukkan ke dalam kebijakan ketenagakerjaan secara menyeluruh. Upaya ini akan dikombinasikan dengan beberapa intervensi guna mengatasi hambatan khusus yang dihadapi kaum muda dalam memasuki dan bertahan di pasar tenaga kerja. IYEN membutuhkan pendekatan terpadu dan holistik yang mampu mengombinasikan kebijakan makroekonomi dan

pembangunan dengan sasaran yang jelas dan difokuskan pada permintaan dan penawaran kerja, serta mengatasi dimensi pekerjaan secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk menjalin koordinasi kebijakan dan jaringan program yang lebih baik, IYEN kini mendirikan sekretariat bersama secara permanen. Dr. Komara Djaya, Koordinator Sekretariat IYEN, mengatakan, kaum muda saat ini adalah generasi yang terdidik dan memiliki kecemerlangan ide untuk memenuhi aspirasinya di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Mereka hanya butuh kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. “Mengatasi pengangguran di kalangan kaum muda harus menjadi sebuah gerakan nasional. Kita perlu bekerja sama karena masalah ini terlalu besar untuk (diselesaikan oleh) satu lembaga saja. Komitmen lembaga-lembaga pemerintah maupun mitra sosial diperlukan untuk memastikan kaum muda memperoleh kesejahteraan di masa mendatang,” tegas Komara D

Revitalisasi

Ketenagakerjaan

Balai Latihan Kerja (BLK) di Aceh

I LO

melalui program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Kaum Muda (EAST) kini tengah membantu meningkatkan dan merevitalisasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di Provinsi Banda Aceh. Upaya ini tentunya sejalan dengan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Sebuah rencana aksi pun coba dikembangkan. Tujuannya adalah untuk memastikan BLKI Aceh memiliki kemampuan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi guna memenuhi permintaan pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Tujuan lain dari program ini adalah memberi dukungan untuk meningkatkan “Kios 3 dalam 1 Pusat Informasi Banda Aceh”. Kios-kios informasi ini menyediakan layanan bagi pencari kerja maupun pengusaha. Bagi pencari kerja, kios ini menyediakan informasi tentang pelatihan serta sertifikasi dan penempatan kerja. Di samping itu, kios-kios itu menyediakan pangkalan data untuk para pengusaha tentang pekerja terampil. “Mereka pun menyediakan informasi lowongan kerja atau magang dalam pangkalan data tersebut,” terang Wanda Moennig, Spesialis BLK Proyek EAST. Sebagian pengusaha, lanjut dia, menganggap kios-kios ini penting dan bermanfaat untuk mereka. Ko Phin, seorang pengusaha muda yang juga anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengatakan, BLKI berperan penting dalam menghasilkan pekerja terampil, terutama pekerja muda, melalui program-program pelatihan keterampilan. “Tadinya saya kesulitan mencari tenaga kerja

Lokakarya Sistem

terampil di Banda Aceh. Tapi sekarang saya yakin tenaga kerja muda Aceh sama kompetitif dan profesionalnya dengan tenaga kerja muda dari daerah-daerah lain jika mereka diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan pasar,” katanya. Hingga saat ini beberapa pelatihan telah diberikan untuk tim manajemen BLKI Banda Aceh, termasuk kunjungan ke balai latihan lain agar dapat mempelajari praktik-praktik terbaik, reorganisasi kios (dengan desain dan rencana baru), pelatihan peningkatan kapasitas bagi instruktur dan staf BKLI, serta pengembangan pangkalan data dan teknologi internet. “Program terbaru kami adalah bekerja sama dengan BLKI untuk merencanakan pengembangan program pelatihan percontohan untuk pekerja terampil di sektor makanan dan minuman. Berbeda dari program-program pelatihan yang lain, program pelatihan ini akan sangat praktis dan akan diadakan langsung di restoran atau hotel yang menjalin kemitraan dengan kami,” kata Wanda. Pelatihan pertama ditargetkan akan diikuti sekitar 30 pekerja muda pilihan.D

Pelatihan Kerja Nasional

B ekerja

sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ILO mengadakan sebuah lokakarya tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Latihan Kerja Nasional, 25 Maret lalu, di Jakarta. Sekitar 100 orang peserta dari Departemen dan Dinas Tenaga Kerja yang berwenang mengembangkan latihan kerja berpartisipasi dalam lokakarya yang didanai oleh Pemerintah Jepang ini. M. Moejiman dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Djimanto dari Apindo dan Martin Tarigan dari Disnaker Papua menjadi narasumber bersama Raymond Grannal, Manajer Keterampilan dari Kantor ILO Regional di Bangkok. Sedangkan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Masri Hasyar, membuka lokakarya ini. Selama lokakarya, tiga persoalan tematis, penyesuaian peraturan dan sertifikasi keterampilan; memperkuat latihan

kerja; dan peningkatan kompetensi kelembagaan, dibahas dalam kelompok kerja. Lokakarya merekomendasikan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mempercepat pelaksanaan sistem latihan kerja nasional. Upaya ini juga mencakup pelaksanaan latihan kerja dan sertifikasi pihak swasta dengan bantuan teknis dari ILO. Untuk menindaklanjuti lokakarya, Pusat Pelatihan Internasional ILO di Turin, Departemen Tenaga Kerja dan ILO Jakarta, melalui Proyek Kesempatan Kerja bagi Kaum Muda (Job Opportunities for Youth/JOY), bersama-sama mengadakan Pelatihan untuk Pelatih tentang Cara Merancang dan Mengembangkan Pelajaran Berbasis Kompetensi, 15-26 Juni lalu, di Jakarta. Sebanyak 20 instruktur dari berbagai daerah turut berpartisipasi dalam pelatihan yang difasilitasi konsultan internasional, Adelina Guastavi. D

15

Ketenagakerjaan

Mengembangkan Strategi untuk

S

Kewirausahaan Perempuan

iapa tak kenal Asosiasi Pengusaha

Indonesia (Apindo)? Inilah kelompok pengusaha terbesar di Indonesia. Didirikan 1952, Apindo memiliki mandat untuk mewakili kepentingan bisnis dalam hubungan industrial, kebijakan perburuhan dan sosial. Saat ini sebagai tambahan dari mandat utamanya, Apindo juga berupaya mengembangkan cakupan yang lebih luas dalam kebijakan dan layanannya yakni menciptakan iklim usaha yang lebih baik sehingga mampu menangani kebutuhan para anggotanya. Salah satu bidang poros di mana Apindo turut berkiprah adalah dukungannya terhadap usaha kecil dan menengah (UKM), khususnya yang dijalankan kaum perempuan. Menurut data Biro Pusat Statistik 2003, sekitar 99,99 persen dari perusahaan di Indonesia berskala kecil dan menengah. Kaum perempuan,

Kami sangat mempromosikan kewirausahaan perempuan karena kami percaya setiap perempuan memiliki potensi kewirausahaan dan mereka berhak mendapatkan ke-sempatan untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan masyarakatnya

sebagaimana diperkirakan oleh Global Entrepreneurship Monitor (GEM), mewakili lebih dari sepertiga dari keseluruhan orang yang terlibat dalam aktivitas kewirausahaan tersebut. Data ini ini boleh dibilang relatif tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di tingkat regional maupun dunia. Tak hanya itu, sejak 2003, Apindo secara aktif juga menerapkan agenda pendukung bisnis, termasuk kebijakan maupun layanan langsung, untuk meningkatkan UKM dan menggalakkan pengembangan kewirausahaan perempuan (Women’s Entrepreneurship Development/WED). Survei dan kajian yang dilakukan oleh Apindo terhadap berbagai UKM dan kewirausahaan perempuan sangat merekomendasikan pentingnya upaya untuk meningkatkan iklim usaha, mempermudah perizinan dan pendaftaran, menyederhanakan aturan, dan mengurangi berbagai hambatan perdagangan dalam negeri. Kini, di bawah program kewirausahaan perempuan—dengan dukungan dari ILO dan NHO (Organisasi Pengusaha Norwegia), serta dukungan yang terus meningkat dari kepengurusan Apindo di tingkat provinsi dan kabupaten/kota—Apindo telah menjangkau sedikitnya 829 perempuan di 13 provinsi. Upaya

16

ini tentunya juga kian membuka peluang untuk memperkuat kerja sama dengan Kamar Dagang Indonsia (Kadin), lembaga perbankan nasional, publik serta penyedia pelatihan swasta sebagai mitra utama Apindo dalam program kewirausahan perempuan. “Hubungan kemitraan yang kami lakukan dengan Apindo selalu sejalan dengan Strategi Kewirausahaan Perempuan ILO, yang juga telah disetujui oleh bidang ketenagakerjaan dan kebijakan sosial dari badan pemerintah pada Maret 2008. Dalam hal ini seluruh program harus menjalankan langkah yang menargetkan perempuan, dan secara simultan memastikan bahwa seluruh program perusahaan mengutamakan jender,” tegas staf ILO Lusiani Julia. Seluruh kemitraan bersama antara ILO dan Apindo, tambah Lusi, dirancang dan ditargetkan untuk menciptakan suatu lingkungan kebijakan dan aturan yang positif, membangun kemampuan lembaga lokal, dan mendukung Apindo dalam menyampaikan layanan dukungan bagi kewirausahaan perempuan. “Kami sangat mempromosikan kewirausahaan perempuan karena kami percaya setiap perempuan memiliki potensi kewirausahaan dan mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan masyarakatnya,” kata Ketua Apindo untuk Aktivitas Perempuan dan UKM, Nina Tursina. Tak cukup hanya dengan komitmen untuk mempromosikan program kewirausahaan perempuan, tapi juga diperlukan pendekatan-pendekatan strategis untuk melembagakan dan melanggengkan layanan tersebut. Oleh karena itu, ILO bekerja sama dengan Biro Aktivitas Pengusaha, Employers’ Activities Bureau (ACTEMP), menyediakan dukungan untuk suatu penilaian dalam mengembangkan strategi organisasional untuk melembagakan kewirusahaan perempuan sebagai suatu layanan yang efektif dan efisien bagi anggotanya. Penilaian ini dilakukan baik oleh konsultan internasional maupun nasional

Ketenagakerjaan

Membekali Keterampilan Usaha bagi Perempuan di Pegunungan Papua

B anyak

orang kagum melihat peran ekonomi yang dimainkan perempuan Papua di pegunungan Wamena. Ya, para pekerja keras ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mata pencaharian. Di sektor pertanian, mereka dilibatkan mulai dari tahap awal proses bercocok tanam hingga memetik hasil panen, memasak serta menjual produk di pasar. Mereka memiliki bakat dan naluri bisnis yang kuat.

fasilitator terlatih telah mengadakan 18 pelatihan untuk para pengusaha di beberapa kabupaten dan desa di tiga wilayah sasaran. Melalui sejumlah kegiatan yang menerapkan metode Gender and Entrepreneurship Together atau GET-AHEAD— sebuah pendekatan pelatihan ILO untuk membangun dan meningkatkan keterampilan wirausaha perempuan—sekitar

Melalui pendanaan UNDP, ILO menciptakan dan melaksanakan proyek Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan di penggunungan Papua Tengah (mencakup Kabupaten Jayawijaya, Lani Jaya, dan Yahukimo) untuk memberdayakan perempuan Papua. Tujuan proyek ini adalah mengidentifikasi komoditas daerah yang berpotensi tinggi, meningkatkan keterampilan wirausaha perempuan, serta memperkuat penyedia layanan usaha agar dapat membantu wirausaha baru. Proyek enam bulan ini, misalnya, telah menggelar tujuh pelatihan untuk para pelatih (ToT). Pelatihan juga melibatkan instansi pemerintah, termasuk program RESPEK, perwakilan gereja, LSM, CSO, serta badanbadan PBB terkait seperti UNDP dan UNV. Sebagai hasil dari ToT ini, instruktur dan

yang memiliki pengalaman luas dalam pengembangan usaha. “Penilaian ini menyajikan rekomendasi-rekomendasi positif, salah satunya adanya komitmen politik terhadap pengembangan UKM dan kesetaraan jender di Indonesia. Baik Kementerian Pemberdayaan Perempuan maupun Kementerian Koperasi dan UKM telah memiliki programprogram kewirausahaan perempuan, sebagaimana juga LSM dan lembanga-lembaga keuangan mikro,” kata Lusi seraya menegaskan komitmen ini juga telah diletakkan sebagai dasar untuk pengembangan program-program kewirausahaan perempuan yang akan datang. Beberapa rekomendasi, menurut Lusi, perlu ditindaklanjuti baik oleh Apindo maupun ILO untuk memastikan baha Apindo bisa memainkan peran yang lebih strategis dalam menjaga kelangsungan layanan kewirausahaan perempuan baik pada tingkat nasional maupun regional. Nina menambahkan, Apindo juga akan mengatur ulang strukturnya dengan mendirikan suatu divisi kewirausahaan perempuan, mengonsolidasikan dan mengomunikasikan strategi umum untuk mengangkat kewirausahaan perempuan dan UKM baik pada level nasional maupun regional. “Kami juga akan memastikan di setiap provinsi pangkalan data UKM dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan terkategorisasi per sektor. Upaya penting ini tentunya ditujukan untuk melembagakan program ini di Apindo,” ujarnya.” D

400 orang perempuan Papua mengikuti pelatihan ini dan kini mereka sudah memiliki usaha sendiri. Untuk mengatasi masalah permodalan dan membantu pemilik usaha agar bisa mengembangkan usahanya, proyek yang bekerja sama dengan Bank Papua cabang Wamena ini menyediakan 3-4 peserta pelatihan ILO untuk pengusaha (ToE) melalui pinjaman kredit mikro dengan suku bunga rendah (6%). Para fasilitator terlatih membantu pengusaha perempuan dengan menawarkan bimbingan dan panduan tentang cara mengakses layanan perbankan. “Dalam proyek ini ILO bekerja sama dengan badan-badan pemerintah terkait termasuk Bappeda, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Koperasi, Industri, dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan LSM, seperti Yayasan Batesdha dan Oikonomos,” jelas Didi Wiryono, Kordinator Lokal ILO di Wamena, Papua. Didi menambahkan, pada Mei 2009, organisasi-organisasi mitra telah bersepakat untuk membentuk Tim Movitasi Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa yang berfungsi sebagai forum untuk para pemangku kepetingan untuk membahas masalah pembangunan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya. “Di samping itu proyek percontohan ILO/UNDP diharapkan dapat diperpanjang hingga tahap berikutnya agar dapat mempromosikan pembangunan ekonomi lokal di sektor pariwisata,” harap Didi. Tahap lanjut ini akan memanfaatkan pengalaman, pelajaran yang diperoleh, serta praktik-praktik terbaik dari program yang sekarang tengah dijalankan. D

17

Jender

Mencegah Pelecehan

di Lingkungan Kerja

P

ara

pemangku kepentingan tripartit yang mewakili pemerintah, pengusaha dan serikat buruh bertemu di Hotel Salak Bogor, 2325 Maret silam. Mereka membahas langkah atas peningkatan lingkungan kerja yang lebih baik melalui pencegahan pelecehan. Harus diakui, keselamatan dan produktivitas lingkungan kerja bisa terhambat oleh kebiasaan perlakuan diskriminatif terhadap para pekerja yang mengarah pada berbagai bentuk kekerasan atau pelecehan. Selama ini perhatian pada pelecehan di tempat kerja hanya difokuskan pada kekerasan fisik. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, banyak muncul bukti baru atas dampak yang diakibatkan oleh kekerasan non-fisik, seperti kekerasan atau pelecehan psikologis, di samping praktik perpeloncoan, premanisme, pelecehan verbal, dan pelecehan seksual. “Banyak kejadian kekerasan di tempat kerja muncul di luar pandangan publik. Hal ini bisa mengakibatkan luka secara emosional bagi korbannya, dan menimbulkan biaya tambahan baik bagi pengusaha maupun korbannya. Sudah begitu, seringkali para korban hanya memiliki perlindungan yang terbatas, tidak adil dan memiliki sedikit pilihan kerja,” ujar Direktur ILO Indonesia Alan Boulton. Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Myra Hanartani,

Karenanya, pemerintah akan melakukan analisa secara menyeluruh atas berbagai penyebab munculnya pelecehan di tempat kerja, termasuk berbagai intervensi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan pencegahan yang efektif atas pelecehan di tempat kerja 18

berkata,”Adanya peningkatan perhatian atas segala bentuk pelecehan di tempat kerja dari serikat buruh, pengusaha, pejabat pemerintah dan para ahli, tentunya sangat menggembirakan. Karenanya, pemerintah akan melakukan analisa secara menyeluruh atas berbagai penyebab munculnya pelecehan di tempat kerja, termasuk berbagai intervensi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan pencegahan yang efektif atas pelecehan di tempat kerja.” Pelecehan di tempat kerja cukup sulit untuk ditangani ketika tidak ada prosedur pengaduan, apalagi ketika korban keberatan untuk menceritakan secara detail masalahnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah dan menghindari perlakuan diskriminatif di tempat kerja guna meningkatkan produktivitas kerja. Seminar tiga hari ini diselenggarakan ILO bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait pelecehan di tempat kerja, dan mencari masukan dari pekerja, pengusaha, serta pejabat pemerintah dalam perancangan dan pengembangan sarana pencegahan ke depan. Seminar ini mengulas praktik-praktik internasional dan nasional mengenai pelecehan di tempat kerja. Annemarie Reerink, konsultan ILO yang memiliki pengalaman panjang di Indonesia dan Zaini bin Yacoob, Konselor dari Kedutaan Malaysia, membahas standar dan praktik penanganan pelecehan yang selama ini berlaku dalam dunia internasional. Perwakilan dari Departemen Tenaga Kerja (Muji Handoyo, Direktorat Pengawasan Ketenagakerjaan), Apindo (Hasanuddin Rachman, Ketua) dan serikat buruh (Yatini, Biro Jender KSBSI) membahas standar dan praktik nasional. Sementara itu, presentasi Anton Supit dari Asosiasi Pengusaha Sepatu dan Syamsiah Achmad dari Komite Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Committee of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) menyoroti praktik-praktik pada tingkat perusahaan dan mengulas keterkaitan antara pelecehan seksual di lingkungan kerja dan CEDAW sebagai instrumen untuk mempromosikan hak asasi kaum perempuan. D

Bersiaplah

Berita FOTO UNDAF

untuk Audit Jender

S ejak

didirikan pada 1919, ILO terus berkomitmen mempromosikan hak-hak dasar baik bagi lakilaki dan perempuan dalam pekerjaan. ILO juga mempromosikan kesetaraan jender, bukan hanya sebagai suatu hak asasi manusia, tapi juga sebagai suatu hak dasar atas pekerjaan yang layak dan pengentasan kemiskinan. Bukan hanya itu. ILO pun telah lama mengembangkan alat audit keterlibatan jender yang digunakan di berbagai program pengembangan nasional di seluruh dunia. Metodologi audit keterlibatan jender dari ILO ini didasarkan pada pengakuan atas peningkatan kesetaraan jender. Agar lebih efektif, alat ini pun disinkronkan dengan realitas dan konteks tertentu dari suatu organisasi. Metode ini menyediakan satu set alat bagi staf organisasi untuk mengidentifikasi cara-cara terbaik termasuk tantangan dalam organisasi guna menumbuhkan komitmen organisasi agar memprioritaskan peningkatan kesetaraan jender. Sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan jender secara efektif melalui berbagai program dan proyeknya di Indonesia, ILO menyelenggarakan suatu pelatihan bagi fasilitator mengenai Audit Jender Partisipatif di Bandung, 17 -20 Mei, dan di Bogor 25-28 Mei silam. Pelatihan ini diikuti oleh staf ILO dan mitra utama ILO. Pelatihan ini bertujuan membentuk jaringan dari para ahli yang mampu membantu mitra pelaksana dari proyek-proyek ILO dalam masalah buruh anak dan pekerja migran di Indonesia serta untuk melakukan audit keterlibatan jender. Di samping itu pelatihan ini juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk memengaruhi perubahan kebijakan yang mengedepankan kesetaraan jender dan mengangkat kesempatan kerja yang seimbang. “Pelatihan ini diikuti oleh 31 fasilitator perempuan dan 19 fasilitator pria. Mereka terlihat sangat tertarik dan antusias untuk menjadi fasilitator audit keterlibatan jender. Dan, di akhir pelatihan, sedikitnya empat organisasi, kebanyakan organisasi pekerja, berkomitmen untuk melakukan suatu audit jender,” ungkap staf ILO, Lusiani Julia. Pelatihan ini juga mendukung implementasi Program Pekerjaan yang Layak ILO untuk Indonesia (2006-2010), khususnya untuk mengakhiri ekploitasi di tempat kerja. Mereka dilatih oleh Jyoti Tuladhar, Spesialis Senior Jender dari Biro Kesetaraan Jender ILO Jenewa. D

K

erangka

Kerja Bantuan Pembangunan PBB atau The United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) menguraikan tentang respon kolektif dan strategis PBB di suatu negara untuk membantu pengembangan dan pelaksanaan prioritasnya. UNDAF untuk Indonesia saat ini adalah untuk periode tahun 2006 sampai dengan 2010. Bersama badan-badan PBB yang lain dan diketuai Kantor Resident Coordinator, saat ini kami sedang merumuskan UNDAF berikutnya untuk Indonesia, yaitu untuk periode tahun 2011 s/d 2015. Upaya ini dibangun berdasarkan kemajuan yang telah dicapai, bekerjasama dan berkoordinasi dengan keluarga PBB yang lain, termasuk dampak dari bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi bulan Desember 2004. Proses perumusan ini berjalan secara pararel – dan bukan tidak direncanakan – dengan finalisasi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Pemerintah Indonesia untuk tahun 2010 - 2014.D

Lokakarya Program Regional ILO

I LO

menyelenggarakan Lokakarya Program Regional, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta keahlian program dari Staf lapangan ILO di seluruh kawasan Asia dan Pasifik, di Bangkok, Thailand, mulai tanggal 12-14 Mei. Dihadiri oleh 50 peserta, lokakarya ini menyediakan forum untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan praktik terbaik untuk penerapan program-program negara, mulai dari proses menata program hingga penerapan, monitoring dan evaluasi. Lokakarya ini juga mengevaluasi sistem dan perangkat yang ada dalam rangka Program Kerja Layak Negara, sebagaimana keterlibatan ILO dalam proses reformasi PBB. D

Pelatihan ini bertujuan membentuk jaringan dari para ahli yang mampu membantu mitra pelaksana dari proyekproyek ILO dalam masalah buruh anak dan pekerja migran di Indonesia serta untuk melakukan audit keterlibatan jender 19

Perlindungan Sosial

81% Pekerja di Sektor Perekonomian Informal

Belum Punya Asuransi

D

i

Indonesia, hanya 17% masyarakat pekerja yang menikmati jaminan sosial resmi dan hanya sedikit yang menikmatinya di sektor perekonomian informal. Di bidang kesehatan, baru-baru ini cakupan asuransi kesehatan sudah diperluas melalui program Jamkesmas/Askeskin yang ditargetkan untuk keluarga miskin. Namun, jaminan sosial untuk pekerja informal, yang jumlahnya mencapai 2/3 lebih dari total pekerja, masih jauh dari harapan. Padahal undangundang secara tegas telah menekankan peran negara dalam menyediakan jaminan sosial secara universal. Jumlah pekerja informal yang diperkirakan akan meningkat akibat dampak krisis keuangan global, membuat ILO dan PT Jamsostek mengadakan studi kelayakan untuk menilai sisi penawaran dan permintaan akan jaminan sosial di kalangan pekerja informal, menentukan mekansime penyesuaian serta menilai dampak krisis global terhadap perekonomian informal. Untuk memperoleh masukan dari pemangku kepentingan tentang hasil temuan, sebuah seminar bertajuk “Jaminan Sosial untuk Pekerja Ekonomi Informal di Indonesia: Mencari Program yang Fleksibel dan Tepat Sasaran” digelar Rabu, 17 Juni lalu, di Jakarta. “Memperluas jaminan sosial untuk pekerja di sektor perekonomian informal sangat penting untuk mewujudkan pekerjaan yang layak untuk semua orang. Jaminan sosial tidak boleh dianggap sebagai pengeluaran tapi sebagai investasi di bidang permodalan sumber daya manusia. Karenanya, survei mencoba melihat sektor perekonomian informal mana yang perlu diprioritaskan dan ditargetkan serta menilai kemampuan membayar skema non kontribusi,” jelas Peter van Rooij, Wakil Direktur ILO di Indonesia. Tujuan seminar ini adalah untuk mencari masukan dari pemangku kepentingan terkait dengan bertukar pikiran dan pengalaman agar dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja di sektor perekonomian informal. “Seminar ini juga meneliti beberapa studi kasus yang terkait dengan PHK pekerja di sektor formal, perumusan perekonomian informal dan pengalaman dalam memperluas cakupan jaminan sosial untuk pekerja informal guna mencari program-program yang fleksibel dan sesuai target,” kata Tauvik Muhamad, Staf ILO, yang juga koordinator penelitian dan diskusi. Survei ini menjumpai, 81% dari 2.068 pekerja informal yang diwawancarai belum punya jaminan sosial yang terpisah dari anggota keluarganya. Kendati begitu, hampir 60% responden sudah mengetahui adanya program Jamsostek. Walaupun 81% responden mengatakan belum punya asuransi resmi, tapi separo dari responden menyatakan ingin punya asuransi resmi di masa mendatang. Mayoritas responden beralasan tidak punya pengetahuan tentang asuransi, tidak mampu bayar, terlalu sibuk tidak tertarik atau merasa tidak perlu. Namun, sebagian besar alasan mengapa mereka belum punya asuransi adalah karena ketidakmampuan membayar asuransi. Survei ini juga menemukan, responden berkeinginan untuk membayar asuransi—80% ingin menyisihkan uang secara

20

teratur melalui pembayaran bulanan. Jumlah yang mampu dibayar responden relatif kecil: 64% mau menyisihkan antara Rp 1 s/d Rp 20.000 per bulan. Namun, 11% menyatakan mampu membayar lebih dari Rp 20.000 per bulan, seperti yang ditentukan Jamsostek—selain jumlah yang harus dibayar perusahaan. “Walaupun laki-laki dan perempuan mau membayar dengan jumlah yang hampir sama, namun informasi perlu diberikan khususnya kepada perempuan karena mereka lebih sering menyatakan tidak tahu tentang asuransi ketimbang laki-laki (50% banding 37%),” kata Tauvik, seraya menambahkan bahwa kesehatan adalah prioritas utama bagi kalangan pekerja perempuan di sektor informal (31%). Seminar ini dihadiri sekitar 100 orang undangan dari kalangan pemerintah, serikat pekerja, organisasi pengusaha Indonesia, organisasi internasional dan nasional serta kalangan akademisi.D

Walaupun 81% responden mengatakan belum punya asuransi resmi, tapi separo dari responden menyatakan ingin punya asuransi resmi di masa mendatang

Hak-hak dalam Bekerja

Menuju Ratifikasi Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Hukum Adat

A

kibat

kurang memadainya pengaturan hak-hak masyarakat hukum adat, ILO bekerjasama dengan Tim Penasihat Presiden dan Sekretariat Nasional untuk Masyarakat Hukum Adat Indonesia akan mengadakan Lokakarya Nasional tentang Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Tujuannya, untuk merekomendasi ratifikasi Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Indonesia adalah salah satu negara paling padat di dunia: memiliki 1.072 kelompok etnis yang berbeda di mana 11 etnik di antaranya memiliki jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa. Walaupun hak-hak masyarakat hukum adat diakui UUD 1945, namun belum ada payung hukum yang melindungi mereka. Kebijakan “satu untuk semua” di masa lalu telah mengabaikan keanekaragaman etnis dalam mengembangkan institusi politik dan pengaturan sosio ekonomi di daerah-daerah yang memarginalisasikan masyarakat hukum adapt Indonesia. Setelah reformasi politik 1999, beberapa upaya telah dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat hukum adat dengan mengintegrasikan standar internasional. Pemerintah pun telah meratifikasi berbagai standar internasional tentang Hak Asasi Manusia, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Untuk itu, Sekretariat Nasional untuk Masyarakat Hukum Adat Indonesia telah dibentuk dan bekerja sama secara aktif dengan Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi serta departemen terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mendukung pengembangan kebijakan publik agar dapat memberikan perlindungan atas hakhak masyarakat hukum adat di Indonesia.

Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 mengenai Hak-hak Masyarakat Hukum Adat mempromosikan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, pekerjaan, pelatihan, jaminan sosial, pendidikan dan kerja sama lintas batas antar masyarakat hukum adat. Konvensi ini telah dibahas dalam lokakarya nasional yang diadakan ILO dan Mahkamah Konstitusi Indonesia tahun 2007. Lokakarya ini kemudian diikuti dengan sebuah lokakarya nasional lain yang diselenggarakan oleh Sekretariat Nasional untuk Masyarakat Hukum Adat Indonesia pada Desember 2008, yang merekomendasikan ratifikasi Konvensi ILO No. 169, di samping upaya lain yaitu menyusun undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi ini.

Indonesia adalah salah satu negara paling padat di dunia: memiliki 1.072 kelompok etnis yang berbeda di mana 11 etnik di antaranya memiliki jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa

Upaya telah dilaksanakan. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat tahun 2006 menegaskan tentang pentingnya mempersiapkan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat yang diakui undang-undang nasional.

Rapat tingkat menteri yang diadakan Departemen Tenaga Kerja pada April 2009 dan rapat lanjutan yang diadakan Tim Penasihat Presiden menyimpulkan perlunya mengadopsi Konvensi ini sebagai instrumen hukum minimal untuk melindungi masyarakat hukum adat di Indonesia.

Dalam konteks ini, ILO Jakarta bekerja sama dengan departemen terkait lainnya, Sekretariat Nasional untuk Masyarakat Hukum Adat dan Komnas HAM akan mengadakan lokakarya nasional pada Oktober 2009. Lokakarya ini dimaksudkan untuk berbagi informasi tentang Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 dan mempersiapkan cara untuk meratifikasi Konvensi ini guna melindungi hak dan kepentingan masyarakat hukum adat di Indonesia. D

21

Perlidungan Sosial

Memerangi HIV/AIDS

melalui Pendidikan di Tempat Kerja ©Early DW/ILO Jakarta

I

LO melalui Program Pendidikan HIV/AIDS di Tempat

Kerja mengadakan sebuah lokakarya penyuluhan tentang upaya memerangi HIV/AIDS melalui pendidikan di tempat kerja di Indonesia yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, 17- 18 Maret silam. Lokakarya ini membahas pretasi dan tantangan yang dihadapi program penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, serta berbagi temuan-temuan yang terkait dengan penilaian dampak dan praktik terbaik dari program ini. Lokakarya ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara yang perlu diambil untuk memastikan kelangsungan proyek ini serta mengembangkan beberapa strategi yang lebih efektif untuk kebijakan dan program penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja di Indonesia. Tantangan yang diidentifikasi dalam lokakarya ini antara lain kurangnya komitmen manajemen, sumberdaya dan akses informasi tentang HIV/AIDS. Di samping perlu meningkatkan mekanisme koordinasi menggunakan kerangka hukum yang ada, seperti Keputusan Menteri tentang HIV/ AIDS, juga harus ada pengalokasian sumberdaya pemerintah dengan mengarusutamakan HIV/AIDS ke dalam rencana pembangunan jangka menengah, termasuk mempertimbangkan kemitraan

publik-swasta agar dapat secara efektif mengatasi masalah HIV/ AIDS di dunia kerja. Lokakarya ini juga menyimpulkan perlunya penggunaan dan peningkatan praktik terbaik yang diperoleh dari proyek ini, menyusun rencana kelangsungan melalui tindakan-tindakan nyata dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait untuk menyusun kebijakan dan melaksanakan program yang mampu menjangkau tenaga kerja berisiko tinggi serta meningkatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan desentralisasi. Melalui pendanaan Departemen Tenaha Kerja Amerika Serikat, program ini diadakan selama tiga tahun mulai 2005-2008. Tujuan utama program ini adalah untuk membantu mengurangi diskriminasi kerja terhadap orang yang hidup dengan atau dipengaruhi oleh HIV/AIDS serta mengurangi perilaku berisiko HIV/AIDS di antara pekerja. Untuk mencapai tujuan ini, program telah melaksanakan beberapa program pencegahan melalui kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku, kebijakan di tempat kerja yang mencakup ikrar untuk tidak melakukan diskriminasi dan memberikan perhatian serta beberapa program bantuan. D

Cuplikan

Rencana Berkelanjutan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja di Papua

I

LO bekerja sama

dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menggelar rapat konsultatif tentang rencana strategis dan berkelanjutan untuk program penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, 5 Mei lalu di Jayapura, Papua. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Jayapura, Surdjawo, menekankan pentingnya program penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja di Papua. “Kita perlu menyesuaikan semua peraturan yang saling bertentangan baik di tingkat nasional maupun provinsi, khususnya yang terkait dengan tes wajib HIV/AIDS dalam proses pengangkatan

22

personil polisi dan pegawai negeri,” katanya. Tes wajib ini, lanjutnya, bertentangan dengan prinsip Kaidah ILO tentang HIV/AIDS di Dunia Kerja. Di samping itu, berbagai persoalan lain juga dibahas selama lokakarya ini. Misalnya, perlunya penegakkan undangundang yang efektif untuk melaksanakan Keputusan Menteri No. 68 Tahun 2004 serta persoalan-persoalan lain yang terkait dengan tes wajib dan kewajiban sektor swasta untuk mengembangkan kebijakan dan program yang terkait dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS. Di akhir lokakarya, ditetapkan sebuah rencana berkelanjutan tentang pengembangan kebijakan dan pelaksanaan program yang terkait dengan akses informasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas dan mobilisasi sumberdaya. Lokakarya ini juga merekomendasikan perlunya memobilisasi sumberdaya, revitalisasi kelompok kerja di tempat kerja dan rencana berkelanjutan untuk program penanggulangan HIV/ AIDS di tempat kerja, khususnya di Papua. D

Perlidungan Sosial

MENANGGULANGI Dampak

Pandemi Flu di Tempat Kerja

R isiko

terinfeksi flu burung di Indonesia tergolong tinggi. Data menyebutkan, 31 dari 33 provinsi di Indonesia merupakan daerah endemi virus flu burung untuk unggas. Akibatnya, tentu saja para pekerja yang hidup di daerah endemi flu burung memiliki risiko tinggi untuk tertular. Guna menanggulangi dampak virus ini, ILO melalui Proyek Flu Burung dan Tempat Kerja memusatkan perhatian pada program-program pelatihan untuk mencegah penyebaran flu burung terhadap pekerja serta membantu usaha kecil dan menengah (UKM) untuk melindungi pekerja dan usaha mereka dari pandemi influenza. “Program pelatihan pertama dirancang bagi para pekerja, dan kedua untuk para pengusaha bekerja sama dengan tiga konfederasi serikat pekerja dan Apindo,” M. Bey Sonata, Manajer Proyek Flu Burung, menjelaskan. Hingga saat ini ILO telah melatih 468 pekerja dan pengusaha di lima provinsi sasaran: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Bali. Menerapkan program pelatihan partisipatif yang berorientasi pada tindakan nyata, diharapkan para peserta dapat mengembangkan langkah-langkah praktis dan hemat biaya yang dapat diterapkan di tempat kerja, perusahaan dan lingkungan sekitar.

Dimulai Desember 2008, para pelatih dari tiga konfederasi serikat—KSBSI, KSPI dan KSPSI—telah secara aktif mempromosikan perangkat-perangkat pencegahan di tempat kerja dan masyarakat. Sekitar delapan program pelatihan pun digelar, menjangkau 266 pekerja. Seminar satu hari juga dilakukan sejalan dengan peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) se-Dunia pada 28 April, dengan fokus pelaksanaan K3 oleh para serikat pekerja dalam mencegah pencegahan penyakit menular di tempat kerja. Tujuannya untuk mengumpulkan masukan-masukan mengenai efektivitas pengarusutamaan masalah flu burung ke dalam program POSITIVE (Peningkatan Keselematan berorientasi Aksi Partisipatif berdasarkan Inisiatif Serikat Pekerja/Participatory Action-Oriented Safety Improvement by Trade Union Initiative). Bersama dengan Apindo, ILO juga menyelenggarakan delapan program pelatihan bagi 202 anggota Apindo di tingkat nasional dan internasional. Dari pelatihan-pelatihan ini, para peserta diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai rencana persiapan menghadapi pandemi dan kelanjutan usaha, serta menerapkan pilihan-pilihan yang bersifat praktis dan hemat biaya. “Dengan mewabahnya pandemi virus influenza A (H1N1) belakangan ini, penting bagi para pekerja dan pengusaha untuk memberi perhatian secara lebih serius terhadap perangkat-perangkat pencegahan dan kesiapan aksi untuk menghadapi pandemi influenza. Para pekerja dan pengusaha harus lebih siap dalam melindungi tempat kerja dan memastikan keberlanjutan usaha sesuai dengan standar dan prosedur K3,” ujar Bey Sonata. Selanjutnya, ILO pun mendukung prakarsa pemerintah dalam perencanaan kesiapan menghadapi pandemi, khususnya kesiapan sektor usaha. Bekerja sama dengan Direktorat Kesehatan Kerja, Departemen Kesehatan, ILO menggelar lokakarya dua hari bertajuk “Kesiapan Tempat Kerja untuk Pandemi Influenza dari Perspektif K3” pada 30 April-1 Mei 2009. Lokakarya ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi tentang kesiapan menghadapi pandemi di tempat kerja, khususnya yang terkait dengan peraturan kerja dan jaminan sosial serta pengawasan dan pengendalian infeksi. D

23

Wawancara

Stigma, diskriminasi

dapat membahayakan perlawanan terhadap AIDS

B ekerja

sama dengan berbagai badan internasional, termasuk ILO, dan The Jakarta Post, Indonesia minggu lalu menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Kongres Internasional tentang AIDS di Asia dan Pasifik (ICAAP) yang ke-9 di Nusa Dua, Bali, terfokus pada pemberdayaan masyarakat dan memperkokoh jejaring. Perwakilan ILO Jakarta, Alan Boulton, berbagi pandanganya dengan wartawan Post, Ridwan Max Sijabat, mengenai berbagai permasalah krusial yang dibahas dalam kongres empat hari yang selesai Kamis. Wawancara ini diterbitkan Post pada Selasa, 18 Agustus 2009 Tanya: Apa yang direkomendasikan internasional standar dan Kaidah ILO terkait dengan upaya memerangi HIV dan AIDS? Jawab: Penyebaran HIV dan AIDS merupakan permasalahan global. Epidemi global mempengaruhi lapisan sosial dan ekonomi masyarakat kita, menelan banyak kehidupan dan berdampak pada para keluarga korban. Epidemi HIV dan AIDS berdampak biaya yang besar bagi perusahaan terkait dengan menurunnya produktivitas, meningkatnya biaya kerja dan menghilangnya pekerja terampil. Selanjutnya, stigma yang lekat pada HIV dan AIDS berdampak pada hak untuk bekerja dari orang yang hidup dengan penyakit tersebut, terutama perempuan. Dihadapkan dengan konsekuensi yang menggenaskan, ILO mengembangkan sebuah kaidah yang akan menjadi perangkat penting dalam mencegah penyebaran HIV dan AIDS, mengurangi dampak dan memberikan perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan. Kaidah ILO ini mencakup prinsip-prinsip berikut: mengakui HIV sebagai masalah tempat kerja, non-diskriminasi dalam ketenagakerjaan, serta skrining dan kerahasiaan, dialog sosial, pencegahan, perawatan dan dukungan. Kaidah, yang disusun oleh perwakilan pemerintah, pekerja dan pengusaha, membangun panduan untuk menyikapi HIV dan AIDS sebagai permasalahan tempat kerja. Di Indonesia, Kaidah ini diadopsi di dalam keputusan menteri 2004. Seberapa sensitif isu HIV dan AIDS di antara mereka yang terinfeksi? Apakah sensivitas ini menjadi penghambat dalam penanggulangan pandemik HIV dan AIDS? Pada 20 tahun terakhir, PBB telah mempromosikan hak asasi manusia dengan membantu mengurangi dampak HIV dan AIDS. Namun, stigma dan diskriminasi masih terjadi dalam masyarakat kita, khususnya di negara-negara berkembang. Kebanyakan orang masih menganggap HIV dan AIDS sebagai masalah moralitas. Stigma dan diskriminasi dapat menjadi penghambat dalam memerangi HIV dan AIDS, dan mempengaruhi hak asasi manusia. Kita perlu mendidik masyarakat mengenai bagaimana HIV dan AIDS ditularkan dan mendorong kelompok masyarakat yang paling berisiko untuk dites. Anda percaya orang yang hidup dengan HIV dan AIDS memiliki kekuatan tawar yang lebih besar, mengingat semakin banyaknya pengambil kebijakan dan eksekutif yang memberikan dukungan terhadap upaya penanggulangan pandemic HIV dan AIDS?

24

HIV dan AIDS merupakan permasalahan setiap orang. Posisi tawar orang yang hidup dengan HIV dan AIDS semakin meningkat sebagai akibat dari keberhasilan kampanye peningkatan kesadaran. Masyarakat menyadari mereka memiliki hak atas kesehatan, kerja dan masih dapat berkontribusi secara sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Hal tersebut juga meningkat sebagai akibat membesarnya komitmen politik di antara para pejabat tinggi dalam menyikapi masalah HIV dan AIDS dan mencapai tujuan pembangunan millennium (MDG). Bagaimana Anda melihat permasalahan HIV dan AIDS di Indonesia, sebagai salah satu negara Asia di mana epidemic ini menyebar cepat? Sebagian wilayah Indonesia telah menyaksikan penyebaran yang cepat, sementara di sejulah wilayah lain, penyakit ini terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Potensi penyakit ini untuk terus menyebar juga disebabkan mobilitas kerja, migrasi, urbanisasi, penolakan terhadap penggunaan prophylactics, meningkatnya penggunaan narkoba suntik (IDU) dan kurangnya kesadaran mengenai HIV dan AIDS di antara sejumlah besar populasi. Departemen Kesehatan memperkirakan meningkatnya jumlah kematian akibat berbagai penyakit terkait AIDS di antara kelompok masyarakat yang masih berada dalam masa produktif. Karenanya, ILO menegaskan bahwa tempat kerja merupakan tempat yang strategis untuk melakukan kampanyenya. Tempat kerja akan memainkan peran signifikan dalam mencegah dan mengurangi penyebaran infeksi HIV dan AIDS. Kemitraan publik dan swasta akan memperkuat upaya ini. Apa yang telah ILO lakukan untuk membantu Indonesia memerangi HIV dan AIDS? ILO memfasilitasi deklarasi komitmen antara pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha dalam memerangi penyebaran HIV dan AIDS. ILO pun membantu pemerintah merancang kebijakan HIV dan AIDS serta melaksanakan peraturan mengenai pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS di tempat kerja, yang disusun berdasarkan Kaidah ILO mengenai HIV dan AIDS. Kami menerapkan proyek-proyek terkait HIV dan AIDS, seperti pengembangan keterampilan usaha bagi orang yang hidup dengan HIV dan pendidikan bagi para pekerja; kami juga melakukan penelitian mengenai HIV dan AIDS dan angkatan kerja; dan menggalang sumber dana melalui Global Fund, serta perjanjian bilateral dan multilateral.

Wawancara

Bagaimana ICAAP membantu penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia?:

Mengapa ILO dan badan internasional lainnya menolak tes wajib HIV bagai pekerja industri dan migran?

Saya percaya konferensi ini berhasil memberdayakan masyarakat, memperkokoh jejaring untuk pencegahan, perawatan dan dukungan terhadap HIV dan AIDS. Konferensi ini merupakan sarana bagi berbagai kelompok masyarakat, komunitas dan organisasi yang terpapar HIV dan AIDS, terutama kelompok-kelompok rentan (kaum muda dan perempuan) untuk datang dan berbagi perhatian dan pandangan mereka.

Menerapkan tes wajib HIV dan AIDS terhadap pekerja, termasuk pekerja migran, tidak akan mengubah perilaku pekerja dan tidak akan mencegah penularan HIV dan AIDS. Sepanjang masih ada stigma yang lekat terhadap penyakit ini, tes wajib sebagai tujuan kerja akan bertindak sebagai penghambat bagi orang yang hidup dengan AIDS untuk bekerja.

Berbagai kebijakan strategis HIV dan AIDS, pelaksanaan program dan kemungkinan untuk penggalangan dana melalui kemitraan publik swasta di Indonesia dibahas. Pekerja seks dan pelanggan mereka merupakan kelompok terentan. Bagaimana intervensi ILO di bidang migrasi dan tempat kerja? Studi ILO/UNDP dan UNAIDS mengenai mobilitas penduduk di Indonesia menyatakan bahwa pekerja rumah tangga migran menjadi jembatan penting antara industri seks komersial dan penduduk umum dalam hal penyebaran epidemi ini. Migrasi sendiri bukan merupakan faktor risiko, namun merupakan faktor yang diasosiasikan dapat meningkatkan risiko infeksi HIV terhadap pekerja migran. Kami memberikan pemerintah bantuan teknis untuk menyusun kebijakan yang mempengaruhi pekerja migran, melaksanakan program tempat kerja seperti pelatihan modul dan prapelatihan untuk pekerja migran. Kami membantu membangun kapasitas pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja serta LSM untuk menjalankan pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan terhadap pekerja migran di ekonomi formal dan informal.

Dalam banyak kasus, pekerja migran diberhentikan dari pekerjaannya setelah mereka diketahui terinfeksi HIV dan AIDS. Naveen Kumar, seorang aktivis HIV dan AIDS dari India, mengatakan saat konferensi,”Jika Anda mengambil pekerjaan kami, Anda akan membunuh kami lebih cepat dibandingkan dengan virus HIV. Kami dapat bekerja. Kami tidak berbahaya bagi rekan kerja kami, Pekerjaan itu lebih dari sekedar obat bagi kami karena pekerjaan dapat menghidupi keluarga kami dan membeli obat-obatan.” D

Kaidah ILO ini mencakup prinsip-prinsip berikut: mengakui HIV sebagai masalah tempat kerja, non-diskriminasi dalam ketenagakerjaan, serta skrining dan kerahasiaan, dialog sosial, pencegahan, perawatan dan dukungan. Kaidah, yang disusun oleh perwakilan pemerintah, pekerja dan pengusaha, membangun panduan untuk menyikapi HIV dan AIDS sebagai permasalahan tempat kerja. Di Indonesia, Kaidah ini diadopsi di dalam keputusan menteri 2004. 25

Fitur Khusus

Indonesia Terapkan Langkah Strategis

untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi

I ndonesia

saat ini menerapkan langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk menyikapi berbagai perubahan yang tidak terprediksi yang mempengaruhi pola pertumbuhan dan ketenagakerjaan akibat krisis global saat ini, demikian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Erman Suparno, pada sesi ke-98 Konferensi Perburuhan Internasional (ILC), di Jenewa, pada Kamis, 11 Juni 2009. ILC akan berlangsung hingga 19 Juni. Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Ketenagakerjaan serta akan dihadiri sejumlah kepala negara dan pemerintahan dari berbagai negara akan berlangsung pada 15 hingga 17 Juni. “Kami mengakui pentingnya mempromosikan pekerjaan yang layak dan produktif untuk semua guna memastikan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat serta untuk mewujudkan kohesi sosial yang efektif. Layanan kerja, sistem perlindungan sosial untuk mendukung partisipasi pasar kerja serta pembagian pendapatan yang adil karenanya menjadi sebuah keharusan,” ujar Menteri Suparno dalam sambutannya di hadapan Direktur Jenderal ILO, Juan Somavia, dan delegasi dari ke-183 Negara Anggota ILO. Dia mengatakan bahwa sebuat paket telah dirancang untuk memberikan stimulus fiskal, pemotongan pajak serta

Konferensi Perburuhan Sedunia

I LC

merupakan pertemuan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang terbesar di dunia. Konferesi ini berlangsung setiap bulan Juni di Jenewa, dihadiri sekitar 4.000 delegasi dari ke-183 negara anggota ILO. Masing-masing negara diwakili oleh delegasi tripartit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja. Konferensi, yang kerapkali disebut sebagai parlemen internasional untuk dunia kerja, memiliki sejumlah tugas utama, termasuk merancang dan mengadopsi standard-standar internasional ketenagakerjaan dan tindaklanjutnya serta penerapannya di tingkat nasional. Konferensi pun merupakan forum di mana pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sosial dan ketenagakerjaan dari seluruh dunia dibahas. D

26

penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur telah diluncurkan sebagai alat untuk menggairahkan kembali perusahaan, mempertahankan kelangsungan usaha serta mendukung pasar domestik. “Kami pun menggunakan anggaran paket stimulus untuk memberikan pelatihanpelatihan, yang terfokus pada manajemen usaha kecil dan menengah, kewirausahaan dan ketenagakerjaan mandiri serta pada peningkatan keterampilan dalam manajemen pertanian dan perhutanan,” ujarnya. Krisis saat ini, ujar Menteri Suparno, telah mendorong Indonesia untuk membangun dasar sistem ekonomi baru yang lebih solid. “Indonesia harus proaktif memastikan kebijakan-kebijakan yang pro-kemiskinan, pro-kerja dan pro –pertumbuhan tertuang dalam kebijakan nasional.” Ia menekankan pentingnya hubungan bilateral dan multilateral antara negara dan wilayah sebagai upaya untuk mengembangkan strategi ketenagakerjaan internasional yang terkoordinasi dan terpadu melalui Global Job Pact. Ia pun menggarisbawahi relevansi Deklarasi ILO tentang Prinsipprinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja dan Deklarasi ILO tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil. Terkait dengan isu pekerja migran, ia menyoroti perlunya dilakukan lebih banyak lagi dialog antara negara-negara pengirim dengan penerima, seperti dialog Abu Dhabi, dalam menyikapi dampak krisis terhadap pekerja migran. “Kami sepakat bahwa hak-hak pekerja migran sebagai manusia harus senantiasa dilindungi dan dijunjung demi mencegah bentukbentuk kerja paksa modern dan perdagangan manusia yang terorganisir,” kata dia, seraya menambahkan bahwa para pemimpin negara-negara ASEAN memiliki komitmen yang sama. D

Ketenagakerjaan

Masyarakat sekitar nikmati konstruksi jalan

“K

ondisi

jalan yang buruk membuat kita terisolasi. Tapi, semuanya berubah saat jalan utama di desa kami dibangun kembali. Truk-truk pembeli dapat dengan mudah masuk ke desa kami mengumpulkan hasil-hasil pertanian seperti beras, karet dan coklat. Sebelumnya kami harus berjalan kaki atau bersepeda berkilo-kilometer untuk membawanya ke pasar terdekat,” ujar Ama Zeni, seorang petani dari Mazingo - Tuhobouso, Kepulauan Nias. Begitu pula dengan Yarman Zega, seorang siswa dari desa yang sama, yang harus berjalan berkilo-kilometer melalui jalan yang sulit untuk bersekolah. “Sekarang saya dapat pergi bersekolah dengan cepat. Sebelumnya tidak ada kendaraan yang dapat melalui jalan menuju desa kami,” kata dia, mengingat masa-masa sulit pergi bersekolah. Sektor jalan merupakan sector yang paling terkena dampak saat tsunami Desember 2004 di Aceh dan gempa bumi Maret 2005 di Nias. Dengan pengalaman panjang menggunakan tenaga kerja setempat dalam situasi seperti itu, ILO telah menjalankan tahap kedia proyek rehabilitasi infrastruktur berbasis sumberdaya setempat yang mulai berjalan Oktober 2008 dan selesai Desember 2009. Proyek ini didanai Multi Donor Fund. Di bawah tahap kedua, proyek menargetkan untuk merehabilitasi 169 kilometer jalan pedesaan menggunakan metode pengaspalan yang lebih ramah lingkungan yang dinamakan pengaspalan jalan berbasis emulsi. Untuk pekerjaan ini, proyek bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Pidie dan Bireuen. Selanjutnya, proyek pun menjalin kerja sama erat dengan Program Nasional Pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Perdesaan) dalam menjalankan system pemeliharaan jalan pedesaan berbasis masyarakat di Provinsi Aceh dan merehabilitasi jembatan gantung di Nias. Jalan-jalan yang baik tidak hanya membuka isolasi, namun juga meningkatkan produktivitas dan memperluas akses terhadap ketenagakerjaan. Karena proyek jalan, Nobuala Zega, salah satu pekerja dari masyarakat setempat, mengatakan ia telah mampu meningkatkan kondisi hidup keluarga mereka dengan bekerja untuk proyek. “Konstruksi jalan menguntungkan kami, tidak hanya membuka isolasi tapi juga memberikan kami, terutama saya, pekerjaan,” kata dia. D

Smart Workers adalah bincangbincang radio interaktif, kerja sama ILO dengan radio SmartFM yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mendasar di tempat kerja. Bagi Anda yang tertarik mempelajari lebih lanjut tentang isu ketenagakerjaan, simak terus 95,9 FM! Kontak: (021) 398 33 888 SMS: 0812 1112 959

27

Tonggak Pencapaian untuk Indonesia dan ILO 1950 1950

Indonesia menjadi anggota ILO Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa 1957 Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang Hak untuk Berserikat dan Berunding Bersama 1958 Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan Pendapatan 1970 ILO mendirikan kantor di Jakarta 1971 ILO mendukung pendirian pusat pelatihan kerja di Irian Jaya (sekarang Papua dan Papua Barat) 1975 ILO mendukung Pusat Pelatihan Koperasi Nasional (19751982) 1975 ILO/Bank Dunia/UNDP memulai upaya peningkatan kepasitas teknis dan peralatan pelatihan pusat pelatihan kerja di seluruh Indonesia (1975-1982) 1976-1981 ILO mendukung Departemen Tenaga Kerja dengan mendirikan Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Informasi Pasar Kerja, Pusat Produktivitas Kerja Nasional, Kurikulum Pelatihan Kerja Nasional dan Skema Jaminan Nasional bagi Pekerja (sekarang Jamsostek) 1977 ILO mendukung prakarsa Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan standar internasional untuk hotel dan pariwisata di Bali (sekarang dikenal sebagai Lembaga Pariwisata Bali) (1977-1984) 1985 ILO mendukung penguatan Pusat Rehabilitasi Nasional bagi penyandang cacat di Solo, Jawa Tengah dan pusat di tingkat provinsi di Ujung Pandang, Sulawasi Selatan (19851988) 1992 ILO memulai Program Internasional tentang Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) di Indonesia 1998 Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berunding Bersama 1999 Indonesia meratifikasi Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa (No. 105), Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan (No. 111) dan Batasan Usia Minimum untuk Bekerja (No. 138) 1999 Proyek Pendidikan Pekerja ILO memfokuskan pada pelatihan perwakilan pekerja dalam perundingan bersama, kesehatan dan keselamatan dan serikat pekerja di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Sumatra Utara (19992003) 2000 Indonesia menjadi negara pertama di Asia untuk meratifikasi kedelapan Konvensi-konvensi mendasar ILO, dengan diratifikasinya Konvensi No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 2000 Undang-Undang Serikat Pekerja No.21 Tahun 2000 disahkan untuk menformalisasi dan menegaskan kembali pengakuan terhadap hak untuk berserikat bagi pekerja dan pengusaha. Sekitar 90 federasi serikat pekerja nasional dan lebih dari 12.000 serikat pekerja di tingkat unit kerja telah berdiri dan terdaftar. APINDO memperkokoh perannya sebagai perwakilan utama pengusaha 2001 Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dibentuk 2001 Proyek Deklarasi ILO tentang Hubungan Industrial dimulai dengan tujuan membangun sistem hubungan industrial yang harmonis untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan menjamin hak para pekerja (2001-2006) Rencana Aksi untuk Penghapusan Bentuk-bentuk 2002 Pekerjaan Terburuk untuk Anak diadopsi. Proyek ILO mendukung Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak – industri perikanan dan alas kaki (1999-2004), Program Terikat Waktu tahap I (2004-2007) dan tahap II (2007-2011)

28

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 disahkan pada Februari 2003. Undang-Undang ini menciptakan kerangka kerja hukum yang komprehensif yang menangani beragam permasalahan ketenagakerjaan dan hubungan industrial 2003-2004 Komitmen Tripartit untuk Memerangi HIV dan AIDS di Dunia Kerja diadopsi (2003) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja. Program ILO tentang pendidikan HIV dan AIDS di tempat kerja (20042009) 2003-2004 Indonesia menjadi negara perintis dalam Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda (Youth Employment Network) (2003) dan mengadopsi Rencana Aksi Nasional untuk menanggulangi masalah pengangguran muda. Programprogram ILO mendukung Indonesia untuk menanggulangi tantangan ketenagakerjaan muda (2004-2006) dan mempromosikan kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan muda (2006-2010) 2004 Menyusul pengesahan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004, Indonesia menyelesaikan program reformasi perundang-undangan ketenagakerjaan sejalan dengan komitmen reformasi untuk meratifikasi dan menerapkan semua Konvensi mendasar ILO (dengan disahkannya peraturan-peraturan baru tentang serikat pekerja, ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan kerja) 2004 ILO memulai program untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak pekerja migran, dengan fokus awal pada pekerja domestik migran (2004-2006) dan diperpanjang untuk mencapi para pekerja lainnya, terutama jika melibatkan perdagangan (2006-2011) 2005 Pedoman Tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Penegakkan Hukum dan Ketertiban dalam Perselisihan Hubungan Industrial diadopsi oleh Kepolisian Indonesia. 2005 Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja, mempromosikan kesetaraan di tempat kerja 2005 Program ILO dimulai untuk mempromosikan keamanan dan mengurangi kemiskinan masyarakat hukum adat di Papua (2005-2008) 2005 ILO memulai program untuk mendukung pemulihan Aceh dan Nias, menyusul terjadinya tsunami dan gempa bumi, termasuk dengan pusat ketenagakerjaan, pelatihan kerja, usaha dan kewirausahaan, rehabilitasi jalan dan infrastruktur lainnya, dan pembangunan kapasitas pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja (2005- 2011) 2006 Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia 20062010 diadopsi 2006 Indonesia meluncurkan Panduan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak, mendorong pembentukan kerangka kerja hukum dan kebijakan di semua tingkatan untuk melindungi pekerja rumah tangga anak 2006 Perangkat pendidikan kewirausahaan ILO diadopsi dalam sekolah-sekolah menengah kejuruan 2007 Proyek ILO tentang Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan (EAST) dimulai dengan dukungan Pemerintah Belanda. Proyek ini menangani masalah pendidikan, pekerja anak dan ketenagakerjaan muda dan dilaksanakan di daerah timur Indonesia dan Aceh (2007-2011) 2008 Ratifikasi Konvensi ILO No. 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut, dan menjadikan keseluruhan 18 Konvensi ILO yang sudah diratifikasi oleh Indonesia hingga saat ini 2009 ILO membantu Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah dengan memberikan saran untuk memaksimalkan keuntungan kerja dalam program pembangunan infrastruktur. 2003