State-Society Relations Policy makers-Bureaucracy relations Lina Miftahul Jannah
[email protected] linamjannah.wordpress.com
Internal working forms and organizational dynamic of public administration
Materi Perkuliahan Perbandingan Administrasi Negara Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
State-society relations [1] Syarat negara • Rakyat • Wilayah • Pemerintahan yang berdaulat
Du Contract Social, JJ Rousseau menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang merdeka sejak dilahirkan dan makhluk sosial yang memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Pactum unionis, John Locke: ada perjanjian antar individu untuk membentuk negara , kemudian rakyat membuat pactum subjectionis: perjanjian antara rakyat dan pemerintah, penguasa yang dibentuk
State-society relations [2] Demokrasi: • Demos • Kratos/Kratein
Definisi SSR: interaction between state institutions and societal groups to negotiate how public authority is exercised and how it can be influenced by people.
State-society relations [2] Kepercayaan Masyarakat kepada Negara Hak dan Kewajiban Negara Hak dan Kewajiban Masyarakat Partisipasi Masyarakat
Policy maker-bureaucracy relations [1] Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya.
Birokrasi berasal dari Bureau dan Kratia.
Definisi birokrasi menurut kamus (Albrow, 1970) Akademi Perancis 1798 : Kekuasaan, pengaruh dari kepala dan staf biro pemerintahan
Bahasa Italia 1828 : Kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan
Bahasa Jerman 1813: “Wewenang atau kekuasaan yang oleh berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya diperebutkan untuk diri mereka sendiri atas sesama warga negara”
Bahasa Perancis : “Pengaruh pemerintahan dan juga rezim yang di dalamnya biro menjadi berlipat ganda”.
Policy maker-bureaucracy relations [2] M. Weber tidak pernah mendefinisikan tentang birokrasi, tetapi menganalisis citi-ciri birokrasi dengan mengambil kasus birokrasi Patrimonial di Prussia. Tipe ideal birokrasi:
• Tugas pejabat diatur atas dasar aturan yang berkesinambungan • Tugas dibagi atas bidang yang berbeda sesuai dengan fungsinya, yang dilengkapo dengan syarat otoritas dan sanksi • Jabatan tersusun secara hirarikis, disertai dengan rincian hak pengawasan dan pengaduan • Aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan secara teknis dan legal • Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi • Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya • Administrasi didasarkan pada dokumen tertulis dan menjadikan kantor sebagai pusat organisasi modern • Sistem otoritas legal dapat dibuat dengan berbagai macam bentuk, tetapi tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratif. Birokrasi adalah sarana untuk merealisasikan tujuan (seringkali merupakan fungsi politik)
Policy maker-bureaucracy relations [3] Kritikan terhadap konsep Weber: • RK Merton : “Ketepatan dan keajegan dalam administrasi dapat menyebabkan kegagalannya sendiri”. • Herbert Simon : “Situasi berbeda menuntut struktur administrasi yang berbeda”. • Talcott Parson : “The right man on the right place tidak selalu terjadi sehingga menimbulkan konflik”. • Gouldner dan Francis & Stone : “Peraturan yang ada tidak serta merta diikuti oleh kepatuhan yang sesungguhnya”. • Reinhard Bendix : “Keterbatasan budaya rasionalitas dalam administrasi tentang dilema implementasi peraturan apakah bersifat rigid ataukah kontekstual”. • Blau : “ Pencapaian tujuan organisasi tergantung kepada perubahan terus menerus di dalam struktur birokrasi”.
Birokrasi merupakan alat kekuasaan untuk menjalankan keputusankeputusan politik
Policy maker-bureaucracy relations [4] Albrow membedakan tiga posisi dasar tentang fungsi-fungsi pejabat di negara demokrasi, yaitu: • Pejabat menuntut kekuasaan terlalu besar dan perlu dikembalikan pada fungsinya semula. • Pejabat benar-benar memiliki kekuasaan dan ketika tugas semakin besar maka jabatan harus dijalankan secara bijaksana • bahwa kekuasaan diperlukan oleh para pejabat dan yang harus dicari adalah metode-metode yang relevan digunakan untuk melaksanaan pelayanan masalah birokrasi timbul ketika pejabat gagal memahami atau menanggapi kebutuhan umum. Terjadi jika; • prosedur pengawasan formal ditutup secara rapat. • komitmen pejabat terhadap nilai-nilai demokrasi adalah suatu benteng pengamanan yang lebih penting daripada sistem kontrol tidak ada • kompetensi profesional dan kebijakan rekrutmen tepat tidak berjalan
Internal working forms and organizational dynamic of public administration [1]
Organisasi formal tidak bekerja
Blau (1963): organisasi informal terbentuk • Communities of practice (Wenger and Snyder, 2000) • Micro communities (Nonaka-Takeuchi, 1995) • Work Communities (Kusterer, 1978)
Biasanya berbentuk jaringan
Partai politik
Internal working forms and organizational dynamic of public administration [2] TYPES OF POLITY AND CORRESPODING TYPES OF BUREAUCRACY Personality polity State=ruler
Ideological polity State=ruler
State=bureau cracy
Personal “Machine “Bonapartist” servant model” or rechtstaat bureaucracy bureaucracy bureaucracy
Liberal polity
Praetorian Polity
State=party
Absence of a predominant state
No state
Partycontrolled bureaucracy with residues of historical bureaucratic ruling tradition
Weberian “legalrational” bureaucracy
Spoils system bureaucracy is part of hegelian civil society
Sumber: Metin Heper dalam Heady, 1991: 89
